PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DIMULAI DARI DESA 19 September 2013
KERTAS KEBIJAKAN
Menempatkan Pemerintah Desa dalam Perlindungan Buruh Migran Dalam proses rekrutmen buruh migran, desa menjadi arena rekrutment pertama bagi sponsor/calo buruh migran. lemahnya kontrol pemerintah atas proses rekrutmen buruh migran, proses rekrutment seringkali sangat bermasalah. Minimnya informasi membuat warga sangat menggantungkan diri pada informasi calo/sponsor/PPTKIS yang sering tidak tepat hingga pemalsuan dokumen lazim terjadi. Disisi lain, desa hanya ditempatkan sebagai “stempel� administrasi dari surat-surat yang dibutuhkan dalam proses keberangkatan. Padahal, desa bisa berperan lebih penting karena meskipun sifatnya administratif, desa adalah struktur pemerintahan pertama yang bersentuhan dengan TKI dan proses keberangkatannya ke luar negeri. Program kerjasama TifaBNP2TKI-JSDF melalui Bank Dunia, telah melahirkan beberapa terobosan penting yang prinsipnya berusaha memaksimalkan peran pemerintahan desa dalam perlindungan buruh migran, diantaranya adalah: 1. Adanya aturan di desa yang hanya membolehkan Kepala
Desa memberikan ijin keberangkatan setelah melakukan konsultasi kepada calon TKI yang hendak pergi. Konsultasi ini dilakukan dengan melibatkan keluarga calon TKI, dan dimaksudkan selain untuk mengedukasi calon TKI juga untuk memeriksa kredibilitas calo/sponsor dan PPTKIS yang melakukan rekrutmen. 2. Banyaknya pemalsuan dokumen kependudukan untuk kepentingan rekrutmen migrasi membuat perlindungan dan pemantauan sulit dilakukan. Data migrasi yang dibangun dan dimutakhir secara partisipatif antara pemerintah desa dan organisasi berbasis komunitas –yang merupakan organisasi warga di daerah kantong migran-, akan mempermudah pemantauan dan memudahkan tindakan pemberian bantuan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Data migrasi ini, dari pengalaman implementasi menunjukkan selalu ada perbedaan antara data yang dimiliki oleh pemerintah dan yang didata oleh desa. Berkaca dari terobosan diatas, ada beberapa rekomendasi yang
bisa diadopsi oleh DPR dan pemerintah dalam kebijakan dan program yang lebih komprehensif: 1. Mengakui peran pemerintah desa, dalam mekanisme perlindungan yang disusun pemerintah nasional, termasuk dalam UU terkait. 2. Meminta agar pemerintah nasional dan sub nasional membantu desa dalam mengembangkan data migrasi yang partisipatif. Proses partisipatif dengan melibatkan CBO menjadi kunci dari pengumpulan data yang masif dan bisa dipertanggungjawabkan. 3. Mendorong kerjasama pemerintah kabupaten (TK II) dan Desa dalam penyusunan Perdes yang berpihak pada perlindungan buruh migran. Kerjasama ini memungkinkan Perdes bisa secara massif didorong di desa-desa. PerDes yang hanya ada di sedikit desa justru memberi peluang pada pemalsuan dokumen ke desa lain yang aturannya lebih longgar. Kerjasama ini juga memastikan Dinas terkait mengetahui dan bisa terlibat dalam proses implementasi PerDes. 4. Meminta pemerintah baik nasional dan sub nasional, secara intensif dan terus menerus memberikan informasi mutakhir terkait dengan migrasi yang aman, sehingga bisa disebarluaskan kepada warga. Informasi yang disampaikan idealnya termasuk informasi daftar PPTKIS dan kinerjanya. 5. Melatih desa untuk memiliki kemampuan memberikan rekomendasi dan konsultasi tentang migrasi yang aman kepada calon TKI
Page 2
PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DIMULAI DARI DESA
Mendorong Terbentuknya CBO sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam Perlindungan Buruh Migran Buruh migran menjadi subyek pembangunan merupakan prinsip dasar program ini. Untuk menjadikannya subyek, upaya pengorganisasian dan mengedukasi mereka secara kritis agar mereka
lainnya adalah CBO memberikan daya tawar bagi [calon] buruh migran tehadap calo, sponsor, PPTKIS bahkan pemerintah daerah. CBO membuat buruh migran dan keluarganya berani menuntuk haknya.
Jika sebelum program dijalankan banyak mantan buruh migran dan keluarga buruh migran tidak tahu hak-hak yang dimiliki, tidak tahu pula cara dan prosedur menangani kasus -kasus, maka paska program paham hak mereka sebagai ini, mereka memilik pengewarga Negara dan apalagi sebagai buruh migran. Hasil tahuan terkait migrasi aman. proses pengorganisasian telah menghasilkan keAtas hasil kerja kelompok, lompok basis (CBO) di desa kini masyarakat berani yang berfungsi memberikan berkonsultasi dan mengapenyuluhan tentang hak-hak dukan kasus. Paralegal buruh migran pada warga melanjutkan pengaduan desa, prosedur migrasi yang kepada instansi yang beraman, proses penyelesaian wenang. Kasus yang sumasala, mendata migrasi. dah ditangani oleh paraleCBO juga menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui usaha kelompok. Namun yang terpenting
gal sebanyak 83 kasus Dari kasus yang ditangani itu 20 kasus terselesaikan, selebihnya dalam proses.
Bahkan di Cilacap, kasus penahanan dokumen 1 orang anggota CBO telah membuat PPTKIS yang menahan dokumen tersebut mengembalikan 11 dokumen dari 11 orang lainnya karena melihat bahwa anggota CBO ini membawa legitimasi dari kelompok buruh migran dan tidak sendirian.
Dari pengalaman ini, rekomendasi yang bisa diadopsi pemerintah, kelompok masyarakat sipil dan donor adalah: 1.
Mendorong proses peng -organisasian sehingga terbentuk kelompok dari komunitas yang kritis sehingga mereka bisa secara aktif berpartisipasi dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk menyelesaikan berbagai persoalan migrasi.
2.
Mendorong program pemberdayaan buruh migran diarahkan bukan
Terobosan yang telah terjadi dari program ini adalah: 1.
Kelompok basis (CBO) buruh migran dan keluarganya telah mendorong anggotanya secara aktif menyelesaikan masalahnya sesuai prosedur
2.
Kelompok basis juga berkolaborasi aktif dean pemerintah Desa untuk memastikan perlindungan bagi dirinya ketika bermigrasi
3.
Kelompok basis ini juga mendorong warga lain teredukasi dan sadar haknya
4.
Kelompok basis meningkatkan daya tawar buruh migran dan keluarganya dalam berbagai persoalan
Muhtamiroh, mantan buruh migran asal desa Karangsembung kecamatan Nusawungu Kab. Cilacap.
saja pada masalah ekonomi, tapi justru pada pendidikan kritis menjadi warga Negara yang aktif
"Dokumen ijazah asli saya di tahan oleh PT. PPU di Cilacap. Mereka berjanji mengembalikan ijazah kepada keluarga saya setelah masa potongan 7 bulan gaji selesai. Namun janji tersebut tidak ditepati. Bahkan suami saya pernah diminta untuk mencari sendiri ijazah saya di PT, tapi tidak ditemukan. mungkin karena memang disembunyikan. Setelah saya pulang, saya tanyakan kembali ijazah saya ke PT, tapi mereka mengatakan ijazah tidak ditemukan. Saya mulai curiga ketika saya ditawari untuk berangkat lagi ke luar negeri tanpa harus menggunakan ijazah. Meskipun curiga, saya tetap tidak tahu bagaimana mengurus masalah saya. Setelah lima tahun kepulangan, saya bergabung dalam komunitas forum warga buruh migran Cilacap yang didampingi Lakpesdam dan Yayasan Tifa. saya mengadukan masalah saya, mengisi formulir pengaduan. Bersama teman-teman yang lain, saya membawa pengaduan saya ke Dinsosnakertrans Cilacap, P4TKI Cilacap dan pihak lain yang berwenang. Setelah 5 bulan diadukan, saya mendapat panggilan dari PT. PPU. Tanpa panjang lebar PT langsung memberikan ijazah saya dan mengatakan "kenapa harus dilaporkan, kan bisa diselesaikan baik-baik tanpa harus dilaporkan?", kata kepala cabang PT. Setelah pengaduan saya, 10 ijazah milik buruh migran lain yang berangkat
19 SEPTEMBER 2013
Page 3
Memastikan Akses Informasi Buruh Migran Idealnya, sebelum memutuskan pergi ke luar negeri untuk bekerja, calon tenaga kerja mendapatkan informasi yang memadai dari sumber yang tepat, untuk kemudian memutuskan pergi atau tidak pergi bekerja ke luar negeri. Situasi ideal ini, membuat calon TKI memahami resiko, keuntungan, kelengkapan dokumen yang harus disiapkan, dan hal-hal lain yang harus disiapkan ketika hendak pergi. Hal ini, diharapkan bisa mengurangi kerentanan yang akan dihadapi buruh migran. Dalam prakteknya, informasi tidak dengan mudah didapatkan. Satu-satunya sumber informasi yang bisa didapat adalah dari calo/sponsor/PPTKIS, yang seringkali tidak sepenuhnya tepat. Berdasarkan hal ini, beberapa inisiatif kemudian dilakukan. Salah satunya adalah dengan
menyediakan Rumah Internet TKI (Mahnettik) yang diharapkan bisa membantu calon buruh migran dan keluarganya mendapatkan informasi melalui internet. Ternyata, tidak banyak juga informasi yang kemudian tersedia dan bisa didapat melalui internet. Hal ini kemudian, mendorong Tifa menyediakan portal buruh migran www.buruhmigran.or.id. Dari pengalaman Tifa, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan akses atas informasi buruh migran: 1. Memastikan setiap instansi pemerintah terkait menyediakan informasi tentang migrasi kerja dan bisa diakses dengan mudah oleh warga. Informasi dasar yang disediakan, paling tidak meliputi:
Daftar PPTKIS dan rekam jejaknya, termasuk penilaian atas kinerjanya Prosedur migrasi Daftar biaya pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan biaya migrasi lainnya Mekanisme pembiayaan migrasi Job order Informasi tertulis tentang negara tujuan Asuransi dan prosedur klaim Informasi ini sebaiknya bisa disediakan dalam bentuk tercetak dan bisa diakses langsung, serta dalam bentuk on-line, yang bisa disediakani terkait. Selama ini, instansi terkait bahkan tidak menyediakan informasi terkait di websitenya masing-masing.
2. Mengintegrasikan layanan PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan) dengan layanan pemberian informasi untuk buruh migran. Dengan cara ini, diharapkan informasi mengenai buruh migran bisa menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini tidak terjangkau. PLIK juga bisa dijadikan hub dalam proses pendataan migrasi online.
Mendorong Program Pemberdayaan Ekonomi Buruh Migran dan Keluarga Diprioritaskan dan Dikoordinasikan Secara Rutin 30% pengeluaran gaji buruh migran habis untuk komunikasi, dan sisanya untuk kebutuhan seharihari, rumah, pendidikan anal, dan hal konsumtif lainnya. Migrasi berulang terjadi karena tidak ada tabungan dan investasi yang cukup untuk masa depan tanpa migrasi. Untuk itu, program ini melakukan terobosan melalui: 1.Pelatihan pengelolaan keuangan keluarga agar buruh migran dan keluarganya bisa merencanakan keuangan dengan lebih baik dan memiliki tabungan profuktf
2.Pelatihan kewirausahaan bagi buruh migran dan keluarganya agar ada usaha kecil/menengah yang dikelola bersama . Dari terobosan ini, sudah ada 700 orang terlatih pengelolaan keuangan, dan 151 trainer pengelolaan keuangan. Dan ada 124 trainer untuk kewirausahaan yang bisa mengajarkan perencanaan bisnis di tingkat desa. Dari sini, sudah ada 87 kelompok usaha yang muncul di desa. Pengalaman ini mendorong pembelajaran
bahwa usaha kelompok ini bisa menjadi motor perubahan gaya hidup di desa dan bisa memutus siklus migrasi dengan memberikan kesempatan usaha yang menjanjikan.
jadi trendsetter/agen perubahan ekonomi bagi warga desa lainnya. 2.
Mengkoordinasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat terutama untuk buruh migran dan keluarganya yang ada di berbagai kementrian/instansi agar bisa efektif, efisien, tepat guna sesuai kebutuhan buruh migran
3.
Mendorong terbentuknya tim terpadu untuk koordinasi program-program pemberdayaan buruh migran dan keluarganya
Maka rekomendasi yang bisa diadopsi pemerintah adalah: 1.
Memprioritaskan kelompok buruh migran dan keluarganya sebagai target sasaran perubahan untuk program pemberdayaan ekonomi. Karena mereka bisa men-
Page 4
PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DIMULAI DARI DESA
Pentingnya desentralisasi kewenangan untuk peningkatan kapasitas buruh migran, dan penanganan kasus 3)
Aturan penempatan buruh migran memang sentralistik, kewenangan pemerintah daerah dipangkas. Ada beberapa hal yang membebani buruh migran dan keluarganya yaitu: 1)
2)
Pelatihan pra keberangkatan. Keluarga buruh migran terpaksa harus mengeluarkan biaya untuk bisa menjenguk keluarganya di asrama PPTKIS yang akan memberangkatkan ke luar negeri. Hal ini juga berdampak pada semakin membengkaknya biaya penempatan yang harus ditanggung oleh buruh migran Penanganan kasus yang berada di pusat propinsi maupun nasional. Keluhan beberapa paralegal karena harus mengeluarkan biaya yang besar, waktu yang lama untuk melaporkan sebuah kasus. Itupun belum tentu selesai dalam sehari.
Data migrasi yang masih tumpang tindih dan tidak akurat antar instansi. Pelayanan publik terkait migrasi harus dimulai dari desa. Desa merupakan basis data migrasi yang akan teragregasi ke tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat. Pemanfaatan data migrasi sebagai data pelayanan publik membuat data terintegrasi dengan data kependudukan dan sumber daya keluarga. Layanan migrasi tidak berdiri sendiri, namun menjadi bagian yang tak terpisahkan dari administrasi kependudukan.
Berdasarkan hasil refleksi paralegal dalam program ini, maka direkomendasikan : 1.
Pemerintah Daerah Tk II berwenang untuk melakukan proses peningkatan kapasitas (pendidikan pra keberangkatan) dengan kurikulum yang baik, instruktur yang mumpuni serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
2.
Pemerintah Daerah Tk II bisa menerima dan menindaklanjuti kasus-kasus migrasi dan bekerjasama dengan BP3TKI propinsi
3.
Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk memantau dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah proses migrasi non procedural
4.
Mendorong pelayanan data migrasi di tingkat desa yang terintegrasi dalam sistem administrasi desa, kependudukan, dan keimigrasian di sehingga komunikasi data antarsektoral bisa dilakukan. Hal itu akan mengurangi pemalsuan data, duplikasi data, dan memudahkan temu kembali data. Ini sangat perlu keterlibatan pemerintah baik pusat, propinsi maupun daerah
Terobosan yang sudah dilakukan dalam program ini adalah:
Kabupaten Banyuwangi dan UPTP3TKI Surabaya menyepakati SOP Penanganan Kasus dimana kasus bisa diterima di Dinsosnakertrans Kab. Banyuwangi dan ditindaklanjuti ke BP3TKI hingga selesa. Pemerintah Desa Majasari telah mendorong warga dan pemerintah desa merekam jejak kredibilitas PPTKIS yang melakukan rekrutmen
Kepala Desa Majasari, Kec. Sliyeg, Indramayu, Wartono SPd. MSi.
“Saya seroang guru, suami mantan buruh migran, tapi juga pernah jadi sponsor. Lalu ketika terpilih jadi Kepala Desa, saya menyadari banyak masalah, lalu saya buat Perdes yang mengatur keberangkatan. Sebelum berangkat, saya ajak konsultasi dengan keluarga juga dan memastikan mereka paham resiko dan haknya, serta tahu track record PPTKIS-nya. Tapi karena sulit, sekarang saya dianggap menyulitkan orang mau berangkat, padahal tujuan saya melindungi. Pemerintah pusat atau propinsi harus bisa mengatur agar Pemerintah Desa punya kewenangan untuk melindungi warganya, sehingga prosedur yang saya coba terapkan bisa berlaku di tempat lain”
CBO melakukan pendataan migrasi yang kemudian diadopsi oleh pemerintah desa, dan saat ini dijadikan dasar untuk sinkronisasi dengan data yang ada di BNP2TKI untuk mengecek akurasi data lapangan dengan data yang terekam di BNP2TKI
19 SEPTEMBER 2013
Page 5
Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas PPTKIS Proses penempatan buruh migran saat ini dikusai oleh swasta atau PPTKIS. Proses ini menimbulkan beberapa persoalan yang dialami oleh buruh migran dan keluarga di wilayah program.
Untuk menghadapi faktafakta tersebut, program ini melakukan beberapa terobosan:
1.
1.
2.
3.
4.
5.
Keluarga buruh migran yang tidak diberi akses mudah untuk mengunjungi keluarganya di penampungan Pendidikan calon buruh migran masih fokus pada ketrampilan dan bukan pada hak buruh migran dan bagaimana menghadapi masalah atau situasi krisis, serta tidak terpantau pelaksanaan pendidkan ini Keberadaan calo/ sponsor yang freelance meningkatkan potensi pemberangkatan nonprosedural Dokumen asli dijadikan ‘sandera’ oleh PPTKIS untuk memaksa calon buruh migran tetap berangkat melalui PPTKIS tersebut. Ada PPTKIS yang
tidak responsive pada pengaduan masyarakat
2.
3.
4.
CBO mengumpulkan dan menuntut PPTKIS mengembalikan dokumen yang ditahan, dan upaya ini berhasil mengingat daya tawar CBO/ kelompok lebih besar daripada jika tuntutan dilakukan secara individual Sosialisasi lewat CBO untuk bekerja di luar negeri tanpa melalui calo/ sponsor, melainkan langsung ke Disnakertrans Melaporkan tindakan calo/sponsor yang memberangkatkan BMI tanpa prosedur legal. Kasus ini berhasil dimenangkan oleh korban/pelapor yang masih dibawah umur. Calo/sponsor dihukum 3,5 tahun. CBO melakukan penekanan pada
PPTKIS untuk mengadukan ke berwajib jika tidak ada respon dari PPTKIS terkait buruh migran yang hilang kontak atau hilang dokumen. Tekanan kelompok berhasil dan PPTKIS segera merespon.
atau dokumen buruh migran lainnya. 4.
Mendorong pemerintah desa tidak memberikan persetujuan keberangkatan pada calon buruh migran jika calo tidak bisa menunjukan surat ijin rekrut dari Disnakertrans, job order dari PPTKIS, dan kontrak kerja formal dari PPTKIS sebagai karyawan.
5.
Mendorong Kemenakertrans dan Disnakertrans serta Pemerintah Desa dan CBO untuk melakuan pengawasan public terhadap PPTKIS melalui web-based report card tentang PPTKIS, pengaduan konsumen, dll.
Rekomendasi: 1.
Pemerintah Daerah Tk. II mengintegrasikan pendidikan pra keberangkatan dalam program Dinas Pendidikan untuk Pendidikan Luar Sekolah yang bisa bermanfaat bagi semua warga untuk mencari kerja
2.
Transparansi dan kepatuhan biaya penempatan oleh pemerintah dan PPTKIS ke public sehingga calon buruh migran bisa mendapatkan biaya termurah dan sesuai aturan pemerintah
3.
Memberikan sanksi bagi PPTKIS ataupun calo yang melakukan penahanan dokumen asli kependudukan
Pengalaman CBO Berkah Sejahtera, Kec. Adipala, Cilacap Sewaktu kami mendapatkan pengaduan kasus hilang kontak dari keluarga buruh migran, saya menelpon PPTKIS yang memberangkatkan untuk mencari tahu keberadaan buruh migran yang hilang. PT hanya memberikan nomor telepon yang katanya adalah nomor telepon majikan di Malasyia. Setelah nomor dihubungi ternyata itu nomor orang lain, bukan nomor majikan dari buruh migran yang hilang. Karena merasa ditipu oleh PPTKIS, saya menghubungi PPTKIS lagi dan complain atas kebohongan PPTKIS. Saat itu saya katakan kalau PT tidak mau memberikan nomor majikan yang benar, saya akan laporkan sesuai prosedur. PT marah dan merasa diancam, tetapi akhirnya PT memberikan nomor yang benar, dan keluarga akhirnya bisa berhubungan dengan buruh migran yang hilang.
Perlindungan Buruh Migran dimulai dari Desa
YAYASAN TIFA Jl. Jaya Mandala II No. 14e Jakarta 12870
Berkolaborasi bersama:
Phone: 021 - 829 2776 Fax: 021 - 837 83648 E-mail: public@tifafoundation.org www.tifafoundation.org
DIDUKUNG OLEH:
Ringkasan Rekomendasi DPR: 1.
2.
3.
Revisi UU 39/2004 perlu memasukan peran dan kewenangan Pemerintah Daerah hingga Desa untuk mengawasi proses rekrutmen tenaga kerja, mengembangkan data migrasi yang terintegrasi dengan data kependudukan, dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah migrasi non procedural Mensyaratkan petugas rekrut di lapangan (calo/sponsor) adalah karyawan tetap PPTKIS sehingga akuntabilitas PPTKIS bisa ditegakkan
1.
Kerjasama dengan Kemenakertrans dan Dinsosnakertrans di daerah untuk pelayanan penanganan kasus
2.
Mendekatkan pelayanan penempatan ke daerah Tk. II (minimal) sehingga mempermudah pencari kerja mendapatkan layanan yang lebih akurat.
1.
Membuka pengaduan public melalui web-based report card untuk memantau rekam jejak PPTKIS sebagai penyedia jasa penempatan buruh migran ke luar negeridan report card untuk mengukur kinerja asuransi. Memberikan terus menerus dan intensif informasi mutakhir terkait dengan migrasi yang aman, prosedur klaim asuransi, sehingga bisa disebarluaskan kepada warga. Informasi yang disampaikan idealnya termasuk informasi daftar PPTKIS dan kinerjanya.
Mengkoordinasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat terutama untuk buruh migran dan keluarganya yang ada di berbagai kementrian/instansi agar bisa efektif, efisien, tepat guna sesuai kebutuhan buruh migran
3.
Mendoron peran serta Pemerintah daerah dalam pendidikan pra keberangkatan dan memastikan kurikulum pra keberangkatan yang mendorong buruh migran memahami hak dan menjadi warga Negara yang aktif dan kritis
Mendorong terbentuknya tim terpadu untuk koordinasi pro-
Kemendagri:
Memprioritaskan kelompok buruh migran dan keluarganya sebagai target sasaran perubahan untuk program pemberdayaan ekonomi. Karena mereka bisa menjadi trendsetter/agen perubahan ekonomi bagi warga desa lainnya.
2.
Kemendikbud: 1.
Kemenakertrans:
2.
1.
3.
BNP2TKI:
Revisi UU 39/2004 perlu mendorong desentralisasi kewenangan dalam proses pra keberangkatan, pemantauan, dan penanganan kasus
Kemenkokesra:
migrasi di tingkat desa yang terintegrasi dalam sistem administrasi desa, kependudukan, dan keimigrasian di sehingga komunikasi data antarsektoral bisa dilakukan. Hal itu akan mengurangi pemalsuan data, duplikasi data, dan memudahkan temu kembali data. Ini sangat perlu keterlibatan pemerintah baik pusat, propinsi maupun daerah
gram-program pemberdayaan buruh migran dan keluarganya sehingga bisa efisien dan efektif
1.
Mendorong pelayanan data
Peningkatan kapasitas calon buruh migran mestinya disediakan sebagai jasa pendidikan bagi warga Negara dan diintegrasikan dengan Pendidikan Luar Sekolah ataupun Sekolah Kejuruan.
Kemenkominfo:

2.
Memastikan setiap instansi pemerintah terkait menyediakan informasi cetak dan online yang mudah diakses tentang migrasi kerja dan bisa diakses dengan mudah oleh warga. Informasi dasar yang disediakan minimal: daftar PPTKIS dan ekam jejaknya, termasuk penilaian atas kinerjanya; Prosedur migrasi; Daftar biaya pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan biaya migrasi lainnya; Mekanisme pembiayaan migras; Job order; Informasi tertulis tentang negara tujuan; Asuransi dan prosedur klaim. Mengintegrasikan layanan PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan) dengan layanan pemberian informasi untuk buruh migran. Dengan cara ini, diharapkan informasi mengenai buruh migran bisa menjangkau wilayahwilayah yang selama ini tidak terjangkau. PLIK juga bisa dijadikan hub dalam proses n pendataan migrasi on -line.