Factsheet | Telaah Persoalan Penyiaran Indonesia

Telaah Persoalan Penyiaran Ditujukan kepada KemenKominfo Jakarta, 2015

Kebijakan Penyiaran dan Turunannya UU Penyiaran (No. 32/2002)

PP 11/2005

Permen 25/2007

PP 12/2005

Permen 32/2007

PP 13/2005

Permen 43/2009

Kepmen 729/2014

PP 50/2005

Permen 39/2012

Permen 13/2010

Kepmen 730/2014

Keterangan: Digitalisasi

Penyiaran Swasta

Penyiaran Komunitas

Penyiaran Publik

PP 51/2005

Permen 32/2013

Kategori

Isu-isu yang perlu Ditindaklanjuti

A. Digitalisasi

• Mekanisme alokasi multipleks tidak sesuai dengan prinsip diversity of ownership • Ketimpangan dalam pemberian izin siar • Dibutuhkan cetak biru digitalisasi penyiaran

B. Penyiaran Swasta

• Mandat regulasi untuk membatasi kepemilikan televisi swasta tidak dijalankan • Sistem Siaran Jaringan tidak dijalankan • Regulasi yang membatasi wewenang regulator dalam penegakan aturan • Pelanggaran penggunaan izin frekuensi

C. Penyiaran Komunitas

D. Penyiaran Publik

• Proses perizinan berbelit-belit • Alokasi frekuensi sangat terbatas • Jangkauan siar sangat terbatas • Pembatasan konten yang boleh disiarkan oleh LPK • Tata kelola LPP • Tidak ada standar konten yang dapat disiaran oleh LPP

*grey area Kementerian Kominfo dan KPI

Regulasi Terkait

• Permen No. 32/2013 • Kepmen No. 729/2014 • Kepmen No. 730/2014

•

•

• • •

UU No. 32/2002 • Pasal 31: SSJ • Pasal 7-11: KPI PP No. 50/2005: • Pasal 8(c): jual beli frekuensi • Pasal 18, 31, 32: kepemilikan LPS • Bab VI: mengatur SSJ Permen No. 32/2007: SSJ Permen No. 43/2009: SSJ Permen No. 25/2007 ttg.

Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri untuk Produk Iklan yang disiarkan melalui Lembaga Penyiaran - Pasal 5

Langkah Aksi 1. Mencabut satu Permen dan dua Kepmen terkait Digitalisasi 2. Merancang naskah RUU yang mengatur sistem & model digitalisasi, termasuk proses migrasi serta prinsip-prinsip yang menjamin keberagaman & keadilan

1. Mencabut & revisi DIM RUU Penyiaran 2. Penataan kepemilikan televisi sesuai dengan mandat Nawacita dengan cara menjalankan peraturan terkait kepemilikan 3. Revisi regulasi terkait SSJ (PP No. 50/2005, Permen No. 32/2007, Permen No. 43/2009) & melaksanakan SSJ secara bertahap mulai tahun 2015.

4. Menyusun roadmap regulator independen penyiaran 5. Moratorium IPP & audit terhadap existing IPP 6. Revisi Permen No. 25/2005 pasal 5 yg meniadakan kewajiban iklan brand global menggunakan sumber daya dalam negeri untuk produk iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran

Tuntas di 2015

1. Ya 2. Ya

1. Ya 2. Ya 3. Ya (dimulai di beberapa daerah)

4. Tidak 5. Ya 6. Ya

• PP No. 51/2005 • Permen No. 13/2010 • Permen No. 39/2012

1. Revisi PP No. 51 (dan turunannya, yaitu Permen No. 13/2010 & Permen No. 39/2012) 2. Pembenahan & penertiban tata kelola pemberian izin radio komunitas, untuk mengatasi permasalahan pemberian izin yang berbelit-belit 3. Memperbesar alokasi frekuensi

1. Tidak 2. Ya 3. Tidak

• PP No. 11/2005 • PP No. 12/2005 • PP No. 13/2005 (Isi ketiga regulasi tersebut sudah diperbaiki di RTRI)

1. Percepat pengesahan RUU RTRI yang sudah masuk Prolegnas 2015 2. Membuat pedoman konten LPP*

1. Tidak 2. Tidak

A. Digitalisasi Peraturan-peraturan terkait digitalisasi tidak mendukung prinsip diversity of ownership (keberagaman kepemilikan) dan cenderung melanggengkan pemusatan kepemilikan media siar. Diperlukan cetak biru digitalisasi penyiaran untuk menentukan langkah-langkah konkrit dalam melakukan transisi dari analog menuju digital.

Mekanisme alokasi multipleks tidak sesuai dengan prinsip diversity of ownership

Ketimpangan dalam pemberian izin siar

Kebutuhan akan cetak biru digitalisasi penyiaran yang dirancang dengan seksama dan hati-hati

Permen No. 32/2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial Kepmen No. 729/2014 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial di Wilayah Jabodetabek

1.

Mencabut satu Permen dan dua Kepmen terkait digitalisasi (2015)

Kepmen No. 730/2014 (lanjutan dari Kepmen No. 729/2014 di 15 daerah lainnya) 2.

Merancang naskah RUU yang mengatur sistem & model digitalisasi, termasuk proses migrasi serta prinsip-prinsip yang menjamin keberagaman & keadilan 4

B. Penyiaran swasta Tidak adanya proses compliance dan law enforcement pada regulasi-regulasi terkait penyiaran swasta yang berakibat pada terjadinya realokasi frekuensi yang tidak sesuai peraturan dan tidak berjalannya prinsip keberagaman kepemilikan.

Mandat regulasi untuk membatasi kepemilikan televisi swasta tidak dijalankan

•

UU No. 32/2002, Pasal 31 tentang Sistem Siaran Jaringan PP No. 50/2005, Pasal 18, 31, 32 tentang Kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta

• • •

Sistem Siaran Jaringan tidak dijalankan

•

PP No. 50/2005, Bab VI: mengatur SSJ Permen No. 32/2007 ttg Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Permen No. 43/2009 ttg Penyelenggaraan Penyiaran Melalui SSJ oleh Lembaga Penyiaran Swasta

1. Mencabut dan revisi DIM RUU Penyiaran (tenggat waktu) 2. Penataan kepemilikan televisi sesuai dengan mandat Nawacita dengan cara menjalankan peraturan-peraturan terkait kepemilikan (2015)

3. Revisi ketiga regulasi terkait SSJ dan melaksanakan SSJ secara bertahap mulai tahun 2015

Regulasi yang membatasi wewenang regulator dalam penegakan aturan

UU No. 32/2002 Pasal 7-11 tentang Komisi Penyiaran Indonesia

4. Menyusun roadmap

Pelanggaran penggunaan izin frekuensi

PP No. 50/2005, Pasal 8(c) tentang jual beli frekuensi

5. Moratorium IPP dan audit terhadap existing IPP (tenggat waktu)

Kewajiban penggunaan SDM dalam negeri dalam Iklan Televisi tidak dijalankan

Permen No. 25/2007 ttg. Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri untuk Produk Iklan yang disiarkan melalui Lembaga Penyiaran - Pasal 5

6. Revisi regulasi terkait yang meniadakan kewajiban penggunaan SDM dalam negeri dalam iklan televisi

regulator independen penyiaran

C. Penyiaran komunitas Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) tidak mendapat dukungan dari pemerintah dalam hal perizinan, alokasi frekuensi dan pembatasan konten. Ini berakibat pada tidak berkembangnya penyiaran komunitas sebagai media alternatif bagi masyarakat.

Proses perizinan berbelit-belit

• •

Jangkauan siar sangat terbatas

• Konten yang boleh disiarkan oleh LPK terlalu terbatas, tidak dapat menyiarkan informasi alternatif bagi masyarakat

Alokasi frekuensi sangat terbatas

PP No. 51/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas Permen No. 39/2012 tentang Tata Cara dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas PP No. 51/2005, Pasal 22 menyatakan bahwa LPK tidak dapat melakukan relay siaran di luar acara kenegaraan dan iptek

Permen No. 13/2010 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM

1.

Revisi regulasi terkait Penyelenggaraan LPK (tenggat waktu) 2.

Pembenahan dan penertiban tata kelola pemberian izin radio komunitas, untuk mengatasi permasalahan pemberian izin yang berbelit-belit (2015)

3.

Memperbesar alokasi frekuensi bagi LPK (tenggat waktu)

D. Penyiaran publik Lembaga Penyiaran Publik (terutama TVRI) belum dikelola dengan baik. Status lembaga yang berubah-ubah, tata kelola kelembagaan yang tidak diatur secara serius telah menghambat LPP dalam menjadi contoh media penyiaran dengan informasi yang berimbang.

•

Tata Kelola LPP

•

PP No. 11, 12, 13 Tahun 2005 tidak mengatur dinamika keseluruhan LPP: standar SDM, asal pendanaan, transparansi anggaran Inkonsistensi PP No. 11, 12, 13 Tahun 2005 & UU No. 32/2002 dalam penunjukan Dewan Pengawas bagi LPP

1.

Percepat pengesahan RUU RTRI yang sudah masuk Prolegnas (tenggat waktu)

(Kedua permasalahan di atas sudah diperbaiki di dalam RTRI)

Tidak ada standar konten yang dapat disiarkan oleh LPP, mengakibatkan LPP rawan digunakan untuk penyebaran isu yang mengancam integritas *grey area Kementerian Kominfo dan KPI

Belum ada regulasi yang mengatur

2.

Membuat pedoman konten untuk LPP* (tenggat waktu) 7

2

1 

Urgensi Tinggi

A.1. Mencabut satu Permen dan dua Kepmen terkait Digitalisasi tahun 2015

B.4. Menyusun roadmap regulator independen penyiaran

A.2. Merancang naskah RUU yang mengatur sistem & model digitalisasi, termasuk proses migrasi serta prinsip-prinsip yang menjamin keberagaman & keadilan

C.1. Revisi PP No. 51 (dan turunannya, yaitu Permen No. 13/2010 dan Permen No. 39/2012)

B.1. Mencabut dan revisi DIM RUU Penyiaran B.2. Penataan kepemilikan televisi mulai tahun 2015 sesuai dengan mandat Nawacita poin 9.1.16 dengan cara menjalankan peraturanperaturan terkait kepemilikan

     

B.3. Revisi regulasi terkait SSJ (PP No. 50/2005, Permen No. 32/2007, Permen No. 43/2009) dan melaksanakan SSJ secara bertahap mulai tahun 2015.

B.5. Moratorium IPP & audit terhadap existing IPP C.2. Pembenahan dan penertiban tata kelola pemberian izin radio komunitas mulai tahun 2015, untuk mengatasi permasalahan pemberian izin yang berbelit-belit

D.1. Percepat pengesahan RUU RTRI yang sudah masuk Prolegnas 2015 Derajat Kewenangan (di luar kewenangan Kominfo) D.2. Membuat pedoman konten LPP bersama KPI

3 Keterangan:

 dapat tuntas di tahun 2015 |  digitalisasi |

Derajat Kewenangan (dalam kewenangan Kominfo) B.6. Revisi Permen No. 25/2005 pasal 5 yg meniadakan kewajiban iklan brand global menggunakan sumber daya dalam negeri untuk produk iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran (2015)



C.3. Memperbesar alokasi frekuensi bagi LPK Urgensi Rendah penyiaran swasta | penyiaran komunitas | penyiaran publik





4

Langkah Aksi Isu Penyiaran Kategori

Langkah aksi

1. Mencabut satu Permen dan dua Kepmen terkait Digitalisasi 2. Merancang naskah RUU yang mengatur sistem & model digitalisasi, A. Digitalisasi termasuk proses migrasi serta prinsip-prinsip yang menjamin keberagaman & keadilan

B. Penyiaran Swasta

1. Mencabut & revisi DIM RUU Penyiaran 2. Penataan kepemilikan televisi sesuai dengan mandat Nawacita dengan cara menjalankan peraturan terkait kepemilikan 3. Revisi regulasi terkait SSJ (PP No. 50/2005, Permen No. 32/2007, Permen No. 43/2009) & melaksanakan SSJ secara bertahap mulai tahun 2015 4. Menyusun roadmap regulator independen penyiaran 5. Moratorium IPP & audit terhadap existing IPP 6. Revisi Permen No. 25/2005 pasal 5 yg meniadakan kewajiban iklan brand global menggunakan sumber daya dalam negeri untuk produk iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran

C. Penyiaran Komunitas

1. Revisi PP No. 51 (dan turunannya, yaitu Permen No. 13/2010 & Permen No. 39/2012) 2. Pembenahan & penertiban tata kelola pemberian izin radio komunitas, untuk mengatasi permasalahan pemberian izin yang berbelit-belit 3. Memperbesar alokasi frekuensi

D. Penyiaran 1. Percepat pengesahan RUU RTRI yang sudah masuk Prolegnas 2015 2. Membuat pedoman konten LPP* Publik *grey area Kementerian Kominfo dan KPI

Tuntas di 2015 1. Ya 2. Ya

Pertimbangan 1. Peraturan tidak mendukung prinsip diversity of ownership, cenderung melanggengkan pemusatan kepemilikan media siar 2.

1. Revisi UU Penyiaran sudah masuk Prolegnas 2015 2. Sesuai mandat Nawacita poin 9.1.16, pengaturan kepemilikan media agar bebas (dimulai dari tekanan politis harus tuntas di 2016 di 3. Jika Permen 43/2009 bisa direvisi, beberapa pelaksanaan SSJ dapat segera dimulai daerah) 4.

4. Tidak 5. Berada di bawah kewenangan Kominfo 5. Ya 6. Revisi Permen ada di bawah kewenangan 6. Ya Kominfo

1. Ya 2. Ya 3. Ya

1. Tidak 2. Ya 3. Tidak

1.

2. Ada dalam kewenangan langsung Kominfo 3.

1. Tidak 2. Tidak

1. Tidak di bawah kewenangan langsung Kominfo. Proses ada di DPR. 2.

9

Janji Nawacita Nawacita 9.1.15 Penegakan peran Dewan Pers Indonesia dalam menjaga keragaman dan kualitas konten pada media cetak pada tahun 2015.

Nawacita 9.1.16 Revisi UU terkait kepemilikan media untuk mengatur kepemilikan perusahaan media agar bebas dari afiliasi maupun tekanan politis pada tahun 2016.

Nawacita 9.2.7 Tersusun dan berlakunya aturan terhadap media baik cetak, elektronik, maupun media baru dan media sosial berbasis Internet yang menjamin terlindunginya konten mengenai keragaman suku, agama, ras, keyakinan, ideologi, orientasi politik, orientasi seksual, keterbatasan fisik, dan perbedaan lainnya pada tahun 2015.

10