Buletin Warta Buruh Migran Edisi II

| Edisi II | Oktober 2010

Warta Buruh Migran Klik www.buruhmigran.or.id

Salam Redaksi

Sekilas Peristiwa

Memanusiakan Buruh Migran Bekerja di luar negeri bukanlah keinginan setiap buruh migran. Jelas mereka tidak mau jika bekerja kemudian tidak digaji, atau dikejar-kejar aparat imigrasi, disiksa dan dilecehkan secara seksual oleh majikan, bahkan kadang pulang tanpa nyawa.

Persoalan ini bersumber dari sempitnya peluang kerja di dalam negeri. Khususnya bagi mereka yang hanya memiliki pendidikan rendah dan minim kemampuan (skill). Jika pemerintah mampu menyediakan lapangan kerja, mereka pasti memilih bekerja di dalam negeri, meskipun dengan upah lebih kecil.

Pemerintah selama ini banyak diuntungkan oleh para buruh migran. Pada tahun 2009 saja, sumbangan devisa negara yang berasal dari TKI mencapai US$6, 617 milyar. Akan tetapi, imbalan fasilitas yang mereka terima sangat tidak sebanding. Pemerinah (Disnaker dan BNP2TKI) tidak menjalankan tugas pengawasan dan memberikan perlindungan maksimal.

Untuk lebih memanusiakan TKI, revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri harus segera dilakukan oleh Komisi IX DPR RI. Setiap penundaan revisi, berarti pula telah sengaja memperpanjang penderitaan TKI. Mereka juga warga negara Indonesia, sehingga harus dilindungi negara

Tim Redaksi Penanggung Jawab Yossy Suparyo Muhammad Irsyadul Ibad Pimpinan Redaksi Muhammad Ali Usman Tim Redaksi Fika Murdiana Hilyatul Auliya Fathulloh Kontributor 14 PTK Mahnettik Alamat Redaksi Jl.Veteran Gg.Janur Kuning No.11A Pandean Umbulharjo Yogyakarta, Telp/Fax:0274-372378 E-mail:redaksi@buruhmigran.or.id Portal: http://buruhmigran.or.id Penerbitan buletin ini atas dukungan:

Seluruh tulisan dan foto dalam buletin ini dilisensikan dalam bendera Creative Common (CC). Siapapun bisa mengutip, menyalin, dan menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi yang sama, kecuali untukkepentingan komersil.

Halaman 1 | Warta Buruh Migran | Oktober 2010

Dokumentasi: PTK Mahnettik Cilacap

Membedah Persoalan Buruh Migran Kampung Laut, PTK Mahnettik Cilacap Gelar Diskusi Kampung Cilacap- Jauh jarak tempuh dan sulitnya transportasi menuju Kampung Laut tidak menyurutkan semangat pegiat Pusat Teknologi Komunitas (PTK) Rumah Internet untuk TKI (Mahnettik) dan aktivis Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM-NU) Cilacap untuk menggelar diskusi kampung di Kecamatan Kampung Laut.

Berkendara kapal tradisional sederhana, para aktivis ini membutuhkan 40 menit waktu tempuh untuk sampai ke kampung tersebut.

Kampung Laut adalah salah satu pengirim buruh migran Indonesia (BMI) dari Kabupaten Cilacap. Letak daerah yang terpencil dan sulit akses ekonomi membuat banyak penduduknya berangkat menjadi BMI. Kebanyakan penduduk Kampung Laut bermata pencaharian nelayan. Semakin sulitnya pencarian ikan di wilayah Segara Anakan telah menciptakan pola migrasi penduduk. Sebagian besar BMI dari kampung ini berangkat ke Taiwan dan beberapa negara lainnya, termasuk Malaysia.

Diskusi Kampung di Kampung Laut dimulai pada pukul 10.00 WIB (28-09-2010). Turut hadir pula pada kegiatan tersebut, Suwarjo, Kepala Seksi (Kasi) Penempatan Nakertrans Cilacap dan enam Tenaga Kerja Sarjana (TKS) pendamping buruh migran. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memetakan persoalan-persoalan yang dialami oleh BMI dari Kampung Laut.

Migrasi untuk mencari sumber ekonomi di Kampung Laut tidak terlepas dari berbagai persoalan, seperti halnya di daerah lain.

Misalnya, kasus pemecatan, kontrak kerja yang tidak jelas, dan tidak terdatanya warga yang menjadi BMI. Bersambung hal 2...

02 | Sekilas Peristiwa Cilacap

Banyumas

Lanjutan hal 1.....

Selain itu, masih banyak pula kasus keberangkatan BMI yang tidak terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Cilacap.

Menurut Heri, Ketua Forum Warga Buruh Migran Ujung Alang, kasus kontrak yang tidak jelas banyak dialami oleh BMI yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK). “Kebanyakan memang BMI laki-laki yang berasal dari kampung ini bekerja sebagai ABK, dan sering muncul persoalan terkait dengan kontrak,� tukas Heri. Persoalan ABK cukup pelik di kampung itu. BMI merasa pekerjaan tersebut legal, sehingga mereka merasa sudah mendaftar dan mendapat keterangan bahwa pekerjaan tersebut memiliki kontrak yang legal. Kenyataannya, banyak kasus terjadi pada ABK karena tidak jelasnya pekerjaan dan kontrak yang diterima.

Persoalan tersebut sempat mendapat tanggapan Suwarjo.

Menurut Suwarjo, pekerjaan sebagai ABK tidak terdaftar dalam daftar pekerjaan yang ditangani oleh Disnakertrans Cilacap. Jenis pekerjaan tersebut tidak pula termasuk dalam daftar pekerjaan (job order) yang dikelola oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Cilacap.

Persoalan pengelolaan ekonomi menjadi salah satu topik hangat dalam perbincangan tersebut. Salah satu persoalan ekonomi yang muncul adalah pengelolaan ekonomi BMI sepulang dari luar negeri. Banyak BMI yang tidak dapat mengelola keuangan untuk mengatasi persoalan sumber ekonomi. Selain itu, banyak pula potensi ekonomi di Kampung Laut yang tidak tergarap secara maksimal. Produk khas Kampung Laut, seperti terasi tanpa bahan pengawet semestinya dapat dikelola menjadi sumber penghasilan agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada pekerjaan di luar negeri.

Yogyakarta

Dokumentasi: Seruni Banyumas Panguyuban Peduli Buruh Migran atau Seruni Banyumas melakukan berbagai pendampingan kasus buruh migran.

Pendampingan dilakukan mulai dari membuat data kasus hingga melakukan audiensi dengan pejabat Komisi D DPRD dan Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas. Menjelang terbitan Warta Buruh Migran edisi II ini, Pusat Sumber Daya Buruh Migran mendapat kiriman dua buah berkas kasus yang sedang ditangani teman-teman Seruni.

Kedua berkas tersebut adalah, pertama kasus pemerasan oleh PJTKI yang dialami Palupi Endah Supriati (38) Perempuan dari Desa Sidabowa Kabupaten Banyumas. Kedua, Seruni sedang membantu Rina Tustiana yang mengupayakan saudaranya, Tarinah/Sutari yang sedang bekerja di Malaysia untuk dipulangkan. Upaya Rina ini disebabkan Tarinah/Sutari telah memberi kabar melalui surat dan telepon bahwa ia sangat ingin sekali pulang. Selain dikarenakan masa kontrak kerja yang telah habis, gaji Tarinah/Sutari selama bekerja tujuh tahun juga belum dibayarkan oleh majikannya.

Dokumentasi: Infest Yogyakarta

Larantuka PTK Mahnettik Larantuka Latih Gunakan Portal Pusat Teknologi Komunitas (PTK) Mahnettik Larantuka berlatih menggunakan portal untuk sebarluaskan informasi di Flores Timur. Latihan ini diselenggarakan bersamaan dengan kunjungan Manajer Grant Program Mahnettik Yayasan Tifa, Sri Aryani, di lokasi tersebut.

Pusat Sumber Daya Buruh Migran Kembangkan Lagi Infrastruktur Portal Sabtu, 2 Oktober 2010, Pusat sumber Daya Buruh Migran lakukan pengembangan infrastruktur portal http://buruhmigran.or.id dengan membangun server lokal.

Proses instalasi server melibatkan beberapa pegiat IT, Agus 'Bobo' dan Nanang 'Boncu' dari Yayasan Air Putih, serta Rahmad Hafidz 'Inyong' dari Combine Resource Institution (CRI). Keberadaan server lokal selain sebagai mirror juga menjadi backup basis data portal yang berada di hosting.

Halaman 2 | Warta Buruh Migran | Oktober 2010

Pelatihan penggunaan portal merupakan pengalaman baru bagi para pegiat PTK Mahnettik di Larantuka.

Awalnya, mereka beranggapan mengelola portal sangatlah sulit. Namun, setelah mereka mencoba sendiri secara langsung, anggapan tersebut hilang. Pengelolaan informasi melalui portal pun sangat mudah dilakukan.

Setelah pelatihan ini, para pegiat PTK Mahnettik Larantuka mulai mengunggah data kerja ke portal buruh migran.

Kini, informasi buruh migran di Flores Timur dapat diakses oleh para pengguna internet.

(Tautan:http://buruhmigran.or.id/berita/tahun/2010/bulan/ 09/tanggal/25/1324/ctc-mahnetik-larantuka-berlatihmenggunakan-portal.html)

03 | Jejak Kasus

Dokumentasi: Seruni Banyumas

PJTKI Tidak Beres, Palupi Jadi Sapi Perah Ringkasan Kasus oleh: Fika Murdiana Palupi Endah Supriati (38), mengaku telah menjadi korban penipuan PT Awwan Bina Insani (ABI) yang akan memberangkatkannya bekerja di Hongkong. Ijazah S1 dan beberapa dokumen penting miliknya masih ditahan PT ABI. Palupi yang berasal dari Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Banyumas ini bahkan dituntut ganti rugi sebesar 8 juta rupiah karena ia belum memenuhi kontrak kerja selama lima bulan sesuai dengan acuan kerja di Hongkong.

Sebenarnya, semenjak pertama kali menginjakkan kaki di penampungan, ia telah merasakan beberapa kejanggalan. Misalnya, ketika di penampungan, Palupi diberitahu bahwa sebelum bekerja di Hongkong, Palupi harus bekerja di Macau terbelih dahulu. Pihak PT. ABI memberi alasan, calon Buruh Migran Indonesia (BMI) yang tidak memiliki pengalaman bekerja di luar negeri, harus bekerja di Macau sebelum ia ditempatkan di Hongkong.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1431 H (sebulan yang lalu), Palupi ingin mengambil cuti pulang ke desa selama dua minggu. Untuk bisa mengambil cuti, PT. ABI meminta jaminan uang sebesar 3 juta rupiah. Palupi tidak mempunyai uang sebanyak itu. PT ABI pun meminta jaminan ijazah S1 dengan perjanjian akan dikembalikan sepulang Palupi dari cuti. Aka tetapi, kenyataannya, ijazah S1 milik Palupi tidak dikembalikan hingga ia berangkat dan pulang dari Macau.

Halaman 3 | Warta Buruh Migran | Oktober 2010

“Pada bulan puasa saya meminta cuti lebaran selama 2 minggu, dari H-7 hingai H+7. Namun, PT. ABI malah meminta jaminan uang sebesar 3 juta rupiah. Karena saya tidak memiliki uang, PT. ABI meminta ijazah S1 saya sebagai jaminan dan mereka berjanji akan mengembalikan setelah saya kembali ke penampungan.

Akan tetapi, hingga saya berangkat dan kemudian pulang dari Macau pada Maret 2010, ijasah tersebut tidak dikembalikan,� tutur Palupi.

Kejanggalan kedua tampak ketika ia diantar oleh salah satu staf PT. ABI ke Bandara Sukarno Hatta pada tanggal 19 November 2009. Di sana, ia dibekali paspor tanpa ditempeli visa dan kontrak kerja.

Palupi merasa ada yang tidak beres, karena selama ini ia tidak pernah melakukan tanda tangan kontrak kerja dengan perusahaan mana pun. Ketidakberesan lain saat itu adalah ia diberi visa kunjungan, bukan visa bekerja.

Sesampai di Macau, Palupi ditempatka di sebuah penampungan milik agen. Setelah 4 hari di sana, ia baru kemudian dipertemukan dengan calon majikan untuk wawancara dan langsung dipekerjakan di rumahnya.

04 | Jejak Kasus

Dokumentasi: Seruni Banyumas e dengan nyaman tidak Harapannya untuk dapat bekerja terjadi, karena baru 12 hari bekerja, sang majikan perempuannya sudah menyiksanya. Kedua tangan Palupi disiram dengan air panas hingga melepuh.

Setelah kejadian itu, majikannya langsung mengembalikan Palupi ke agen penyalur tanpa digaji sepeser pun. Palupi ditempatkan di rumah pribadi salah satu agen sambil memulihkan luka melepuh di sekujur tangannya. Tidak lama setelah lukanya kering, agen mempertemukan Palupi dengan majikan kedua.

Selanjutnya, tempat bekerja Palupi berpindah-pindah.

Terhitung ia telah 6 kali berganti majikan, dan yang sangat menyedihkan ia tidak pernah menerima gaji sepeser pun. Akhirnya, pada 10 November 2010, visa Palupi pun habis dan urusan kepulangannya ke Indonesia segera diurus oleh pihak agen.

Sesampai di Bandara Sukarno Hatta, terminal IV khusus TKI, ia segera melapor ke Pos pengaduan TKI bermasalah. Ia diberi formulir dan pulang menggunakan travel khusus TKI yang disediakan oleh bandara. Setiba di rumah, supir travel meminta uang bayaran yang cukup besar bagi Palupi. Karena tidak mempunyai uang, akhirnya Ibu Palupi hanya memberi supir tersebut Rp.120.000.

Beberapa hari menenangkan diri di rumah, Palupi segera menelepon PT. ABI. Ia meminta kembali ijazah S1 dan semua dokumen penting miliknya. Selang beberapa hari ada pihak dari PT. ABI yang datang dan hanya menyerahkan ijazah S1-nya, sedangkan dokumen penting lainnya masih berada di tangan PT. ABI. Pada bulan Maret 2010, Budi Siswanto salah satu staf PT. ABI datang ke rumah Palupi meminta paspor untuk mengurus asuransi. Akan tetapi, permintaan itu ditolak oleh Palupi karena Budi tidak mau bertukar dengan dokumen miliknya yang masih ditahan PT. ABI. Penolakan ini membuat Budi Susanto justru meminta uang tebusan 12 juta rupiah jika Palupi ingin dokumen pentingnya kembali.

“Saya dipindahpindahkan majikan hingga enam kali tanpa menerima upah sepeserpun� Tutur Palupi Sekarang, Palupi didampingi oleh Paguyuban Peduli Buruh Migran Seruni untuk menuntut klaim asuransinya dan menuntut pihak PT. Abi untuk segera mengembalikan dokumen penting miliknya seperti KTP, Kartu Keluarga dan fotokopi akte cerai.

Usaha terakhir ditempuh Seruni dengan menemui Direktur PT. ABI, Tjakra Lugito untuk menyelesaikan Kasus Palupi. Namun pihak PT. ABI tetap meminta gannti rugi sebesar 8 juta rupiah karena Palupi tidak menyelesaikan kontrak selama lima bulan bekerja di Macau.

Halaman 4 | Warta Buruh Migran | Oktober 2010

Palupi bersama Seruni melakukan mediasi kepada pemerintah

Mediasi kasus buruh migran yang dilakukan paguyuban Seruni Kabupaten Banyumas

Dari kronologi kejadian yang dialami Palupi, sangat jelas bahwa PT. ABI telah melakukan pemerasan.

Sistem kerja diatur sedemikian rupa dengan harapan agar BMI justru melanggar aturan yang sudah diberlakukan.

Sebelum bekerja di Hongkong, seorang BMI harus melewati lima bulan bekerja di Macau terlebih dahulu. Di Macau, para BMI tersebut tidak diberi kontrak kerja yang jelas. Visa mereka pun berstatus visa kunjungan yang hanya berumur 3 bulan, bukan visa bekerja.

Sumber: Surat Pengaduan Seruni kepada Komisi D DPRD dan Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas

05 | Kajian

UNDANG-UNDANG YANG TIDAK MELINDUNGI Oleh: Muhammad Ali Usman Sumber foto: hukumonline.com

Pada pertengahan September kemarin kita dikejutkan oleh mencuatnya berita menyedihkan yang dialami Winfaidah (26), seorang buruh migran asal Lampung yang mencari penghidupan di Penang, Malaysia. Dengan berbalut luka fisik di sekujur tubuh, ia ditemukan di pinggiran jalanan Kota Penang, setelah sebelumnya dibuang majikannya dan hanya diberi uang RM 30 atau setara dengan Rp.87.000. Dalam pengakuannya, Winfaidah kerap disiksa sang majikan, disiram air panas, dipukul dengan sabuk, payudaranya disetrika hingga melepuh, dan kepalanya dipukul dengan benda tumpul.

Dia juga mengaku diperkosa berkali-kali oleh majikannya, Welu.

Tidak terhitung berapa jumlah orang dan lembaga yang menyampaikan simpati dan menyuarakan pembelaannya. Bahkan, Presiden pun merasa perlu terlibat langsung, yaitu dengan menelepon Winfaidah yang sedang dirawat di Malaysia. Presiden menyampaikan pesan agar Winfaidah bersabar dan presiden berjanji semua bentuk pembiayaan rumah sakit akan ditanggung oleh pemerintah. Apakah tugas pemerintah selesai sampai di situ?

Hingga detik ini (entah sampai kapan) masih banyak Buruh Migran Indonesia (BMI) yang mengalami nasib seperti Winfaidah. Namun demikian, dari sekitar 3,5 juta buruh migran (menurut data resmi Kemnakertrans), hanya segelintir orang saja yang mempunyai keberanian dan nyali untuk melawan ketika dirinya terancam atau menjadi korban. Di sini, pihak yang sering menjadi korban adalah para Buruh Migran Perempuan (BMP).

Menurut Human Right Wacht, diperkirakan 76% BMI adalah perempuan.

Persoalan lain yang juga sangat mencengangkan adalah saat ini ada 70.000 buruh migran yang sedang terlibat persoalan hukum di luar negeri. Terus berlarut-larutnya persoalan ini karena pemerintah dalam menyelesaikan masalah BMI hanya bersifat reaktif dan bersifat sementara. Sebenarnya, bagi para BMI dan keluarganya, hal ini justru lebih banyak menimbulkan ketidakpastian.

Pemerintah tidak melihat lebih jauh latar munculnya peluang kejadian tersebut. Undang-udang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Halaman 5 | Warta Buruh Migran | Oktober 2010

di luar negeri yang seharusnya dapat dijadikan “pelindung”, ternyata tidak berfungsi dengan baik.

Dengan kata lain, UU tersebut telah “gagal” memberikan jaminan perlindungan dan keamanan kepada para BMI. Jika dilihat lebih jauh, UU Nomor 39 Tahun 2004 mempunyai banyak kelemahan. Pertama, UU tersebut tidak mengatur secara khusus perlindungan terhadap BMI. Di dalam Pasal 95 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) disebutkan, BNP2TKI mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Akan tetapi, dalam kenyataan pelaksanaannya, BNP2TKI tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diembankan oleh undang-undang.

“UU Nomor 39 Tahun 2004 telah 'gagal' memberikan jaminan perlindungan dan keamanan kepada para Buruh Migran Indonesia” Kedua, adanya tumpang tindih wewenang antara Kemnakertrans dan BNP2TKI. Pasal 94 ayat 3 menyebutkan BNP2TKI merupakan lembaga pemerintah nondepartemen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

06 | Kajian Pada poin inilah muncul “benturan” wewenang antara Kemnakertrans dan BNP2TKI, di mana BNP2TKI seakanakan menguasai seluruh kewenangan Kemnakertrans dan ia tidak perlu bertanggung jawab kepada Menteri Tenaga Kerja, tetapi langsung kepada presiden.

Selama ini, tampak BNP2TKI bekerja tanpa kontrol, tidak koordinatif, tidak ada perencanaan yang jelas dan menyeluruh dengan institusi negara-negara lainnya yang terkait dengan BMI. Ketiga, UU tersebut seakan-akan memosisikan BMI sebagai “komoditas”. Mudahnya seorang calon BMI mendapatkan surat kerja di luar negeri, berkaitan erat dengan banyaknya pemalsuan data dan dokumen yang dilakukan oleh PJTKI, misalnya pemalsuan usia, ijazah, dan paspor. Banyak munculnya pelanggaranpelanggaran tersebut dan tidak adanya jaminan perlindungan dari pemerintah telah menguatkan asumsi bahwa BMI telah menjadi korban “komoditas”.

Terkait dengan tugas pelayanan, pengordinasian, dan pengawasan tugas BNP2TKI, setidaknya ada 9 tugas yang harus dijalankan, sebagaimana disebutkan oleh Pasal 95 ayat 2: b, yaitu: dokumen; Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); Penyelesaian masalah; Sumbersumber pembiayaan; Pemberangkatan sampai pemulangan; Peningakata kualitas calon BMI; Informasi; Kualitas pelaksana penempatan BMI; dan Peningkatan kesejahteraan BMI dan keluarganya.

Selama lima tahun kelahirannya, BNP2TKI tidak membuat terobosan program terkait dengan perbaikan nasib BMI. Alih-alih perbaikan, BNP2TKI justru “mandul” dalam mengatasi persoalan-persoalan yang menjadi tugasnya, misalnya masih adanya sekitar 70.000 kasus yang membelit BMI, kasus penyiksaan, kematian, PHK sepihak, penahanan paspor, putus komunikasi, penyekapan, pemalsuan identitas, hingga pemerasan yang diindikasi dilakukan oleh aparatnya sendiri .

Oleh karena itu, setelah melihat realitas ini, sudah saatnya pemerintah meninjau ulang keberadaan BNP2TKI. Selanjutnya, pemerintah dapat melakukan penguatan pada Kemnakertrans yang didukung oleh seluruh pemda di daerah. Tentu saja pemberian wewenang itu juga harus dibarengi dengan tugas, tanggung jawab, dan sanksi yang jelas dan tegas, sehingga kegagalan BNP2TKI tidak akan terulang lagi.

Muhammad Ali Usman Pegiat Infest Yogyakarta

Buruh Migran Jangan Pilih PJTKI yang Tidak Memiliki BLK Oleh: Muhammad Irsyadul Ibad

Calon Buruh Migran Indonesia (BMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) harus cermat memilih Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJKTI).

Beberapa persyaratan penyelenggaraan penyaluran tenaga kerja, seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004, mengharuskan PJTKI memiliki sejumlah standar pelayanan, seperti Balai Latihan Kerja (BLK). Jika standar tersebut tidak mampu dicukupi oleh PJTKI, maka calon BMI jangan mendaftarkan diri pada PJTKI tersebut.

Kepemilikan BLK pun tidak semestinya hanya bersifat formal. BLK harus benar-benar difungsikan sebagai tempat pembekalan calon BMI. Setiap calon BMI berhak memperoleh pengetahuan atau keterampilan dasar untuk menjadi BMI melalui BLK. Jika BLK yang dimiliki PJTKI tidak berfungsi, sebaiknya calon BMI mencari PJTKI lain yang memiliki pengelolaan BLK yang baik.

Selain itu, calon BMI harus berani dan mau melaporkan pelanggaran atau kejanggalan dalam pelayanan yang diberikan oleh PJTKI kepada Kementrian Tenaga Kerja dan Sesuai dengan UU tersebut, setiap PJTKI harus Transmigrasi (Kemnakertrans). Sikap kritis calon memiliki BLK sebagai tempat pembekalan dan penyiapan calon BMI. PJTKI yang tidak memiliki BLK BMI ini akan mempersempit ruang gerak PJTKI berarti tidak mencukupi syarat untuk menyalurkan untuk melakukan pelanggaran atau kecurangan pada pelaksanaan penyaluran BMI. calon BMI ke luar negeri.

Halaman 6 | Warta Buruh Migran | Oktober 2010

07 | Wawancara

Fakta Seputar Buruh Migran Perempuan (Wawancara M. Irsyadul Ibad dengan Endang Sri Rahayu, Pegiat PPSW Sukabumi) Sumber foto: facebook.com

Berikut adalah hasil wawancara Muhammad Irsyadul Ibad dengan Endang Sri Rahayu tentang berbagai persoalan terkait Buruh Migran Perempuan (BMP): Secara umum, bagaimana situasi buruh migran perempuan saat ini?

Saat ini, kondisi Buruh Migran Perempuan (BMP) masih sangat memprihatinkan. Mereka belum mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Sebagian besar BMP berangkat ke luar negeri melalui calo atau sponsor. Hal ini terbukti dari data Buruh Migran Indonesia (BMI) yang berangkat ke luar negeri asal Kabupaten Sukabumi yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dari tahun 2007 sampai 2010 terus mengalami penurunan.

Sementara itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa BMI yang bekerja di luar negeri terus mengalami peningkatan jumlah. Pernyataan tersebut juga diakui oleh pihak Disnakertrans.

Menurut data Disnakertrans: Data BMI tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010 s.d Bulan Agustus.

- Tahun 2007 sebanyak 7.682 orang, terdiri dari: Laki-laki = 229 orang dan Perempuan = 7.453 orang - Tahun 2008 sebanyak 4.430 orang, terdiri dari : Laki-laki = 150 orang dan Perempuan = 4.280 orang - Tahun 2009 sebanyak 651 orang, terdiri dari : Laki-laki = 16 orang dan Perempuan = 564 orang - Tahun 2010 S.d Bulan Agustus sebanyak 170 orang, terdiri dari : Laki-laki = 16 orang dan Perempuan = 154 orang Hak-hak apa saja yang harus diperoleh oleh BMP? Pada waktu pra pemberangkatan, BMP berhak memperoleh hak mendapatkan informasi, hak mendapatkan pelayanan secara baik dan benar dalam mengurus dokumen dan persyaratan bekerja ke luar negeri.

Pada saat bekerja mereka berhak mendapatkan gaji sesuai kesepakatan atau kontrak kerja yang sudah ditandatangani, mendapatkan perlindungan saat bekerja di luar negeri, hak berkomunikasi dengan pihak keluarga.

Pada saat pemulangan mereka juga berhak mendapatkan keamanan sampai ke rumah tanpa adanya eksploitasi.

Halaman 7 | Warta Buruh Migran | Oktober 2010

Persoalan apa yang kerap muncul terkait dengan BMP? Pemalsuan dokumen, berangkat melalui calo atau sponsor dan dibiayai sponsor kemudian gajinya dipotong selama 6 bulan, jam kerja yang panjang, gaji tidak dibayar, menjadi korban kekerasan, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun seksual, serta menjadi korban perdagangan manusia (traffikcing).

Apakah pemerintah sudah memberikan jaminan atau pelayanan bagi buruh migran perempuan?

Baru dalam bentuk slogan, secara realita belum ada.

Layanan apakah yang semestinya disediakan oleh pemerintah terkait dengan BMI perempuan?

Tempat- tempat informasi yang mudah diakses oleh para calon BMP, serta pelayanan yang baik bagi BMP secara terpadu, pembekalan kepada BMP dengan baik, pemberdayaan BMP dan anggota keluarganya untuk memanfaatkan dana secara produktif, dalam bidang kesehatan dan pendidikan anak-anak yang ditinggal menjadi BMP.

08 | Wawancara Sumber foto: dokumentasi infest

Menurut Anda, dari manakah perbaikan pelayanan BMI perempuan harus dimulai?

Sejak pra pemberangkatan, informasi yang benar mengenai prosedur pemberangkatan BMP yang sejelas-jelasnya seharusnya sudah diberikan kepada calon BMP. Disamping itu pemberdayaan masyarakat di kantong BMI perlu terus dilakukan agar mereka mempunyai pilihan secara bertanggung jawab ketika memutuskan menjadi BMI. Bagaimana dengan keterlibatan BMI perempuan untuk ikut mengkritisi pelayanan pemerintah?

Perlu dilakukan, karena merekalah yang lebih memahami terhadap permasalahan BMP serta kebutuhan-kebutuhan yang tepat sesuai yang mereka harapkan ketika menjadi BMP. Apakah pemerintah sudah banyak melibatkan BMI dalam permbuatan kebijakan terkait perlindungan BMI perempuan ?

Belum. Banyak peratuan pemerintah, seperti Perda masih merupakan inisiasi Pemerintah. Sebagai contoh ketika Kab Sukabumi menyusun Perda No 13 th 2005 “ Pengerahan TKI asal Kab Sukabumi “ yang kemudian direvisi menjadi Perda No 3 th 2009 “ Pengerahan dan Perlindungan TKI asal Kab Sukabumi.

BMP mulai dilibatkan dalam penyusunan Perda No 2 th 2008 ttg Pencegahan dan Pelarangan Perdagangan Orang Kab Sukabumi, ketika Perda tersebut yang menginisiasi adalah PPSW.

Para pegiat PTK Mahnettik Sukabumi mengikuti pelatihan pengelolaan informasi dan pewartaan buruh migran Sistem apakah yang harus dibenahi untuk memperbaiki pelayanan kepada BMI perempuan?

Sistem perekrutan dan pengurusan dokumen sebaiknya dilakukan di daerah sehingga pengawasan relatif lebih berjalan, yang menjadi Jasa Pemberangkatan TKI bukan hanya PTKIS saja tetapi ada yang lain misalnya dalam bentuk BUMN sehingga bisa bersaing dengan sehat dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada BMP secara lebih baik.

Beberapa persoalan BMI perempuan tidak terkait dengan pemerintah secara langsung, seperti hubungan dalam keluarga saat perempuan menjadi BMI di luar negeri, apakah pendekatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut?

Pemberdayaan kepada calon BMP dan anggota keluarganya perlu dilakukan, sehingga ada pembagian tugas dan peran serta tanggung jawab yang seimbang dalam keluarga ketika Perempuan menjadi BMI

Halaman 8 | Warta Buruh Migran | Oktober 2010

Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan untuk melibatkan BMI perempuan dalam pembuatan kebijakan?

Dengan meminta BMP ikut telibat dalam jaringan atau aliansi, kebetulan di Sukabumi sudah ada AMPERA (aliansi NGO di Kabupaten Sukabumi, antara lain kelompok BMP yang juga masuk sebagai anggota) sehingga permasalahan dan masukan-masukan untuk perbaikan yang terkait dengan isu BMP dapat lakukan dalam aliansi tersebut.

Saat ini di Sukabumi Aliansi AMPERA sedang melakukan pendekatan dengan Pemda untuk memberikan masukan perubahan (revisi) Peraturan Daerah (Perda) TKI dalam bentuk draft Perda tandingan yang berpihak kepada TKI khususnya BMP asal Kab Sukabumi. Prosesnya sedang berjalan dan sudah mendapatkan respon positif dari Bupati terpilih.

Adakah saran yang hendak Anda sampaikan terkait dengan perbaikan nasib buruh migran?

BMP sebaiknya mengorganisir diri untuk membangun kekuatan dan memberdayakan diri sendiri, kemudian berjaringan dengan Organisasi lain yang ada di lokal untuk membangun kekuatan agar eksistensinya lebih diakui. Melakukan advokasi untuk perbaikan nasib BMI dan anggota keluarganya.

09 | Panduan

Sumber foto: bnp2tki.go.id

Panduan Memilih Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Oleh: Hilyatul Auliya Menjadi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan salah satu pilihan bagi warga negara Indonesia ketika merasa sudah tidak ada pilihan lapangan pekerjaan lagi di Indonesia, tentunya dengan harapan mendapat “hasil� yang lebih besar dan dapat mensejahterakan keluarganya.

Menurut beberapa kalangan menjadi TKI merupakan misi mulia, namun tujuan mulia tersebut akan menjadi sekadar mimpi jika calon TKI tidak dibekali dengan informasi yang cukup. Salah satu keterbatasan informasi yang diperoleh calon TKI adalah informasi tentang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang menjadi perantara pemberangkatan seorang TKI ke luar negeri.

Berikut panduan bagaimana sederhana memilih PJTKI : 1. Pilih PJTKI yang memiliki Balai Latihan Kerja (BLK). calon TKI bisa melihat apakah PJTKI tersebut memiliki modul pelatihan?, siapa yang mengajar di pelatihan?, dan bagaimana model pengajarannya?. hal tersebut dilakukan dalam rangka mengukur keseriusan PJTKI menempa ketrampilan calon TKI. 2. Pilih PJTKI yang memiliki fasilitas kesehatan. ini menunjukan kepedulian PJTKI terhadap kondisi kesehatan calon TKI yang akan dikirim ke luar negeri.

3. Pilih PJTKI yang tidak meminta/menyembunyikan identitas diri calon TKI. Jika itu terjadi hendaknya calon TKI melegalisir semua dokumen yang berkaitan dengan identitas diri.

Halaman 9 | Warta Buruh Migran | Oktober 2010

4. Pilih PJTKI yang tidak memalsukan dokumen.

5. Pilih PJTKI yang memiliki kontrak kerja yang jelas dan terbuka untuk berdiskusi.

6. Pilih PJTKI yang tidak teralu besar menarik uang untuk alasan administrasi.

7. Pilih PJTKI yang memiliki gambaran tentang pekerjaan yang ditawarkan.

8. Pilih PJTKI yang mengatur komunikasi TKI. itu artinya PJTKI membolehkan TKI berkomunikasi dengan prosedur pengaturan waktu yang jelas.

9. Pilih PJTKI yang tidak memotong gaji terlalu besar 10.Pilih PJTKI yang mampu menggambarkan dengan sistematis negara tujuan. Dikhawatirkan PJTKI tidak begitu paham dengan negara tujuan. Karena, bagaimana PJTKI bisa mengevaluasi sikap profesiaonal tenaga kerja yang dikirim, jika tidak memahami negara tujuan.

Selain itu calon TKI harus kritis dengan informasi yang disampaikan oleh PJTKI, karena ada kemungkinan PJTKI menyesatkan informasi, TKI juga harus menegerti tentang PJTKI yang dia pilih, bukan hanya sekadar membaca modul, tapi juga menggalinya dan bertanya kepada orang yang bekerja/pernah bekerja di PJTKI tersebut.Demikian panduan singkat memilih PJTKI. Semoga bermanfaat.

10 | Inspirasi

Sumber foto: dokumentasi PTK Mahnettik Cilacap

Praktik Mobile CTC-Mahnettik di Kampung Laut Oleh: Akhmad Fadli Selain menyelenggarakan Diksusi Kampung (28-09-2010, Pusat Teknologi Komunitas (PTK) Rumah Internet untuk TKI (Mahnettik) Lakpesdam NU Cilacap juga mengadakan pelatihan IT for Smart Business untuk komunitas forum warga buruh migran Desa Ujung Alang. Namun, karena tidak ada aliran listrik yang memadai maka untuk menghidupkan 4 laptop pelatihan, PTK Mahnettik menyewa mesin pembangkit listrik (genset). Penggunaan Laptop dalam pelatihan ini di samping karena lebih ringan dibawa, juga terkait dengan keterbatasan energi yang tersedia. Inilah praktik PTK bergerak (Mobile CTC) untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau listrik dan komputer.

Secara geografis, letak Desa Ujung Alang Kecamatan Kampung Laut sangat terisolasi dan berada cukup jauh dari wilayah perkotaan. Untuk menuju Kampung Laut, dibutuhkan waktu tempuh sekitar 4 jam dengan menggunakan perahu compreng atau sekitar 2 jam dengan menggunakan perahu mesin dari arah Kota Cilacap melalui Dermaga Sleko. Jika melalui Kalipucang, lewat Dermaga Majingklak, waktu tempuh menjadi 40 menit sampai Desa Ujung Alan dengan menggunakan perahu mesin. Ada pun waktu tempuh dari PTK Mahnettik ke Dermaga Majingklak dibutuhkan waktu sekitar satu jam.

Halaman 10 | Warta Buruh Migran | Oktober 2010

Jauhnya jarak antara Kampung Laut dan kota serta ditambah dengan minimnya fasilitas akses internet, hal ini telah menjadikan sebagian besar warga masih buta penggunaan internet. Ketidaktersediaan tenaga listrik yang memadai juga menyebabkan warga tidak terdorong untuk mempunyai komputer. Oleh karena itu, kehadiran PTK Mahnettik bagi sebagian besar peserta merupakan pendorong semangat untuk dapat belajar lebih jauh mengenai teknologi informasi dan kegunaannya bagi mereka.

"Sebenarnya, di sini ada listrik tenaga surya, tetapi hanya cukup untuk 100 rumah. Listrik ini digunakan untuk malam hari dan hanya kuat 2 jam," ungkap Kustoro, salah satu pegiat Forum Warga Kampung Laut Dikarenakan perahu pengangkut rombongan PTK Mahnettik tidak beroperasi hingga malam hari, waktu belajar pun dibatasi hanya 4 jam. Sebagai awal pembelajaran, peserta hanya dibekali dengan dasardasar penggunaan Microsoft Word, baik untuk menulis maupun membuat merek kemasan produk lokal sederhana. Dari keterbatasan itulah, dalam waktu dekat, kawan-kawan komunitas buruh migran Ujung Alang akan berkunjung ke PTK Mahnettik guna melanjutkan proses belajar internet dan komputer. (Akhmad Fadli, Pegiat PTK Mahnettik Cilacap)

11 | Inspirasi

Hermawan, Kelola Tabungan Setelah Pulang dari Luar Negeri Oleh: Fika Murdiana

Hermawan (34), yang akrab disapa Iwan adalah salah satu contoh mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sukses di tanah air. Saat ini, Iwan telah memiliki sebuah usaha dealer motor cukup besar yang terletak di Jl. Raya Pakisaji-Malang. Usaha ini ia rintis sejak dua tahun yang lalu, tepatnya pada awal 2009. Bagi Iwan, bisnis di bidang ini bukanlah hal baru.

Setidaknya ia telah mempunyai pengalaman lima tahun.

Sejak tahun 2000-an ia telah menjadi sales marketing di perusahaan dealer motor milik kakaknya di daerah Kepanjen, Malang.

Setelah lima tahun bekerja di Malang , pada akhir 2006 Iwan mencoba mengadu nasib dengan menjadi TKI di Taiwan. Di sana, ia bekerja sebagai teknisi di sebuah pabrik dengan masa kontrak kerja dua tahun. Selama di Taiwan, bapak dua anak ini bekerja keras. Tidak jarang ia menambah jam kerja sendiri di luar jam kerja resmi perusahaan. Setiap bulan ia rutin mengirim uang hasil kerja kepada istrinya di tanah air.

Akhirnya, setelah beberapa waktu bekerja, Iwan pun melirik untuk menginvestasikan ž gaji bulanannya di dealer milik sang kakak, dengan pembagian keuntungan 30% . Dari kerja sama investasi ini, Iwan setiap bulan memiliki sumber penghasilan tambahan. Oleh karena itu, dalam waktu dua tahun, dana tabungan Iwan semakin banyak. Menjelang masa kontrak kerjanya berakhir, ia memilih berhenti, tidak memperpanjang kontrak kerjanya, dan pulang ke kampung halaman.

Di Malang, Iwan memilih berwirausaha dengan modal tabungan hasil kerjanya selama dua tahun di luar negeri.

Saat itu, pilihan bisnis Iwan cuma satu, yaitu mendirikan dealer motor seperti kakaknya yang telah sukses lebih dulu. Iwan sengaja memilih daerah Pakisaji Malang, setelah melihat potensi pasarnya yang masih cukup besar, meskipun di sana sudah ada beberapa usaha yang sama. “Pilihan saya untuk terjun bisnis di bidang ini karena saya sudah memiliki pengalaman selama lima tahun.

Sebelum berangkat ke Taiwan, pekerjaan saya adalah sales motor di dealer milik kakak saya sendiri. Berbekal pengalaman ini, saya tidak perlu belajar seluk beluk perdealeran dari nol. Alhamdulillah, sekarang saya sudah dapat memiliki dealer motor sendiri,� tuturnya ketika diwawancara via telepon.

Halaman 11 | Warta Buruh Migran | Oktober 2010

Sekarang, bisnis dealer Iwan sudah semakin besar.

Sistem kerja pun sudah berjalan sendiri, sehingga ia tidak perlu duduk di kantor seharian penuh. Iwan pun meluaskan sayap bisnisnya dengan mengembangkan usaha budi daya jamur tiram. Di pasaran, jamur tiram sangat diminati konsumen. Selain untuk sayur, jamur tiram juga diolah menjadi kripik. Sebenarnya, usaha jamur tiram sudah dilakukan oleh keluarganya lebih dulu, namun masih bersifat seadanya. "Lebih enak menjadi bos diri sendiri, daripada kuli di negeri orang.

Saya dapat bekerja lebih tenang karena dekat dengan keluarga," tuturnya.

Potensi wirausaha Iwan ini ternyata juga dimiliki oleh sang istri. Selama di Taiwan, istri dan keluarganya tidak lantas menggantungkan hidup sepenuhnya dari dana kiriman bulanan Iwan. Di rumah, mereka membudidayakan jamur tiram yang saban hari dipetik dan disetor ke pasar. Hasil penjualannya kemudian dibagi menjadi dua, untuk modal produksi jamur dan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya pendidikan putra sulungnya yang sudah duduk di Sekolah Dasar (SD).

Uang kiriman Iwan pun tidak pernah digunakan sang istri, kecuali untuk kebutuhan keluarga yang pokok.

Di tanah air, tidak terhitung berapa jumlah mantan TKI yang masih kesulitan mencari kerja. Keinginan mereka untuk bekerja kembali di luar negeri terkendala faktor dana. Uang hasil kerja sebelumnya telah habis untuk memenuhi kebutuhan bersifat konsumtif. Ketika masih di luar negeri, mereka tidak pernah memikirkan untuk menginvestasikan dananya. Oleh karena itu, Iwan merupakan salah satu mantan TKI yang sangat beruntung. Ia telah berpikir jangka panjang.

Bagi Iwan, pengalaman dan keberanian dalam berwirausaha sangatlah penting. Modal inilah yang tidak dimiliki oleh para TKI lain, meskipun mereka telah memiliki modal dana lebih dari cukup untuk mendirikan sebuah usaha.

Fika Murdiana Pegiat Infest Yogyakarta

12 | Inspirasi

Dari Pengorganisasi Hingga Penyiapan Rancangan Perda Oleh: Yossy Suparyo Perkumpulan Panca Karsa (PPK) merupakan organisasi yang menaruh perhatian pada pendampingan dan advokasi buruh migran di Kabupaten Lombok Barat. Lembaga ini berdiri pada 1988, nama Panca Karsa diambil dari jumlah pendiri lembaga yang berjumlah lima orang. Kerja keras Perkumpulan Panca Karsa berbuah lahirnya Peraturan Nomor 5 Tahun 2008 yang mengatur perlindungan buruh migran di Lombok Barat.

Lahirnya peraturan di atas tidak semudah membalikkan tangan. Menurut Halwati (42), Direktur PPK, peraturan di atas lahir setelah puluhan tahun lembaganya mengorganisasi dan mengadvokasi buruh migran. Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu daerah kantong buruh migran yang rawan kekerasan, penipuan, dan praktek perdagangan manusia. PPK juga rajin meyakinkan para pemangku kepentingan, baik di eksekutif dan legislatif.

Ada tiga hal yang diatur dalam Perda perlindungan buruh migran. Pertama, pembentukan Komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (KPTKI).Komisi ini bertugas untuk memantau dan mengadvokasi permasalahan-permasalahan buruh migran. Sayang hingga 2010, pembentukan komisi belum dapat dilaksanakan karena menunggu aturan turunannya, yaitu Surat Keputusan Bupati.

Kedua, alokasi dana talangan untuk keberangkatan para TKI ke luar negeri. Anggaran ini penting digelontorkan supaya para TKI tidak terjerat dalam lingkaran setan rentenir. Tanpa dana talangan, para calon TKI merelakan 7-9 bulan gajinya untuk mengganti biaya keberangkatan.

Halwati, direktur Yayasan Panca Karsa

Ketiga, crisis center. Crisis center bertugas untuk melayani pengaduan, perlindungan, dan penanganan para TKI yang bermasalah. Contohnya, ada TKI yang bekerja di Arab pulang membawa anak akibat perkosaan. Dia tidak diterima oleh keluarganya karena dianggap sebagai aib.

Meskipun Perda sudah disahkan, tidak berarti pekerjaan PPK selesai. Halwati mengatakan pekerjaan besar itu mau tidak mau harus diemban PPK. Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Barat mengaku tidak memiliki program sosialisasi Perda yang mereka buat. Kini, PPK melakukan sosialisasi secara terus-menerus di kelompokkelompok dampingannya mulai dari tingkat desa hingga kecamatan.

“Warta Buruh Migran merupakan buletin online yang diterbitkan oleh Pusat Sumber Daya Buruh Migran setiap bulan.

Redaksi menerima berbagai tulisan dari rekan-rekan PTK Mahnettik melalui email: redaksi@buruhmigran.or.id“

Halaman 12 | Warta Buruh Migran | Oktober 2010