SELASA PON
0274 557 687 (102) 0857 4319 6999
5 SEPTEMBER 2017 14 DZULHIJAH 1438 NO 2319/TAHUN 6
0851 0212 2000
Halaman
(417)
RP 2.000
LANGGANAN RP 55.000 SMS 0851 021 22000, 0274-557687 EXT 219 www tribunjogja.com
@tribunjogja
INDONESIA U19 PELATIH: INDRA SJAFRI
Muhammad Riyandi, Rifad Marasabessy, Muhammad Nur Hidayat, Rachmat Irianto Firza Andika, Adha Nurokhim, M Iqbal, Egy Maulana Vikri, Witan Sulaiman Febby Eka Putra, Hanis Saghara Putra
MYANMAR U19 PELATIH: RABAH BENLARBI
Htet Wai Yan Soe, Thet Paing Htwe, Si Thu Moe Khant, Soe Moe Kyaw, Naing Ko Ko Thet Phaing Htoo, Win Naing Tun, Pyae Phyo Maung, Htet Phyoe Wai Hein Htet Aung, Pyae Soen Naung
Menanti Kiprah Messi Indonesia
INDOSIAR Indonesia U19 vs Myanmar U19
EGY Maulana Vikri bakal menjadi kunci permainan timnas Indonesia U-19 saat menantang tuan rumah Myanmar dalam partai perdana Piala AFF U-18 di Stadion Thuwunna, Yangon, Selasa (5/9) Hal sore ini. Kelincahan Egy ini bahkan sempat membuat pelatih Espanyol B, David Gallego takjub dan menyebut Egy seperti Lionel Messi. (*)
Selasa (5/9) 18:30 WIB
11
Nama Komplit Sultan Itu Jeneng Lanang
GRAFIS/FAUZIA RAKHMAN
Gusti Hadi Sebut Putusan MK Tak Pengaruhi Paugeran Siapa yang menjadi sultan atau tidak, itu urusan internal keraton kerabat keraton yang tidak boleh dicampuri oleh orang luar.
Mahfud MD Pakar Hukum Tata Negara
YOGYA,TRIBUN - Kerabat Keraton yang juga Penghageng Panitikismo Keraton, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hadiwinoto mengatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan atas Pasal 18 ayat (1) huruf m pada Undang-undang Keistimewaan (UUK) DIY. Gusti Hadi, begitu sapaan akrab beliau mengatakan adanya penghapusan frasa istri tidak berpenga-
9 2 Juli 2007
Dilakukan penyusunan dan pengujian RUUK, dan ditargetkan UUK selesai sebelum masa jabatan Sultan sebagai gubernur habis.
ruh karena dalam pasal 1 terkait ketentuan umum masih dengan nama sultan yang digunakan sejak dulu. Menurutnya dalam hal ini harus dipilah mana ranah pemerintah dan mana ranah Keraton. UUK tersebut adalah wewenang pemerintah dalam mengatur tentang syarat calon gubernur.
Agustus 2008 RUU Keistimewaan DIY diserahkan oleh Depdagri kepada DPR RI untuk dibahas. Sementara itu pihak Keraton Yogyakarta juga menyiapkan dan mengirimkan draf RUU Keistimewaan DIY kepada DPR RI sebagai bahan masukan.
11
10 Mei 2012 Sultan Hamengku Buwono X, dengan didampingi Adipati Paku Alam IX mengeluarkan dekrit kerajaan "Sabdatama". Dekrit tersebut pada intinya berisi, antara lain, Sultan Yogyakarta yang bertahta menjadi Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertahta menjadi Wakil Gubernur.
12
30 Agustus 2012 DPR sidang paripurna pengesahan RUUK DIY menjadi UUK DIY. Menjelang sidang tersebut, pada Rabu (29/8) malam, puluhan masyarakat Yogyakarta menggelar doa bersama di kawasan perempatan Tugu Yogyakarta.
ke halaman 11
Perjalanan Panjang Keistimewaan DIY 5 18 Mei 1946 Sambil menunggu UU yang mengatur keistimewaan Yogyakarta, Sultan mengeluarkan Maklumat No. 18/46 yang mengatur kekuasaan legeslatif dan eksekutif. Dalam maklumat 18/46 inilah secara resmi nama Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan.
1 17 Agustus 1945
Soekarno - Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia di Jakarta
2 5 September 1945
Sri Sultan HB IX dan KGPA Paku Alam VIII mengeluarkan maklumat bersama yang intinya Kasultanan Yogyakarta dan Pura Pakualaman menyatakan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
GRAFIS/FAUZIA RAKHMAN
6 2002
Provinsi DIY pernah mengajukan usul UU Keistimewaan Yogyakarta untuk menjalankan aturan pasal 18B konstitusi pada 2002. Namun usul tersebut tidak mendapat tanggapan positif bila dibandingkan dengan Prov NAD dan Prov Papua. UU No 18/2001 mengatur tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
3 6 September 1945
Presiden Soekarno mengeluarkan piagam penetapan kedudukan bagi kedua penguasa tahta Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman.
4 5 Januari 1946
Yogyakarta menjadi Ibukota Indonesia, saat itu Kota Yogyakarta dikeluarkan dari DIY dan mempunyai hubungan langsung dengan Pemerintah Pusat.
8 18 April 2007 Sultan HB X menegaskan kembali untuk tidak menjadi Gubernur DIY dalam Pisowanan Agung yang dihadiri sekitar 40.000 warga Yogyakarta
Hari Ini Genap 72 Tahun Yogya Bergabung dengan NKRI HARI ini, 5 September 2017 adalah momentum penting dalam sejarah keistimewaan DIY yang belakangan justru menjadi polemik. Tepat 72 tahun lalu, atau 5 September 1945, Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan maklumat yang intinya menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru saja diprokla-
7 7 April 2007 Sultan HB X mengeluarkan pernyataan bersejarah lewat orasi budaya pada perayaan ulang tahunnya yang ke-61, yang pada intinya tidak bersedia lagi untuk dipilih sebagai Gubernur DIY setelah masa jabatannya selesai tahun 2008.
Laudya Cynthia Bella
Hakim PN Jatuhkan Vonis 8 Tahun Penjara untuk Patrialis Akbar
Gelar Pengajian
ARTIS Laudya Cynthia Bella santer dikabarkan akan melangsungkan pernikahan pada September 2017 ini. Sebelumnya, Bella diketahui sudah mengajukan surat-surat yang menjadi persyaratan untuknya menikah. Nah, belum lama ini, tersiar kabar kalau Bella sudah menggelar acara pengajian menjelang pernikahannya. (*)
10
Sempatkan Baca Doa Sebelum Vonis Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar, berupaya tetap tegar menjalani hukuman terkait kasus suap dari pengusaha importir daging sapi, Basuki Hariman. Apalagi, sang istri, Sufriyeni berikut anak dan teman terus memberi motivasi kepada mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu.
Hal
9 TRIBUNNEWS
I
STRI Patrialis Akbar, Sufriyeni terlihat duduk di barisan belakang bangku Patrialis. Berada di ruang sidang Koesoemo Atmadja Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Sufriyeni didampingi sang anak.
Sebelum sidang dimulai, Patrialis yang lahir di Padang, Sumatera Barat itu terlihat membaca doa dari telepon genggam. Didampingi sang istri, ke halaman 11
TRIBUNNEWS/HERUDIN
VONIS - Patrialis Akbar menjalani sidang dengan agenda pemba-
caan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/9). Mantan hakim konstitusi ini diganjar 8 tahun pidana penjara denda Rp 300 juta.
masikan pada 17 Agustus 1945. Maklumat dari dua penguasa di Yogyakarta itulah yang juga menjadi sejarah panjang kenapa Yogyakarta memiliki status istimewa yang baru secara dejure diakui dengan disahkannya UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. ke halaman 11
Trending Topic di tribunjogja.com
Mengintip Kamar Pengantin Raisa