24
HARIAN PAGI
HALAMAN
SABTU PON 6 SEPTEMBER 2014 11 DZULQA’DAH 1435 NO 1228/TAHUN 4
RP 2.000 SPIRIT BARU DIY-JATENG
LANGGANAN RP 55.000 SMS 0274-7122000, 0274-557687 EXT 219
Dahlan Indikasikan Pertamina Salah Satu Korban Jero Wacik ● Jero Akhirnya Mundur dari Kabinet SBY JAKARTA, TRIBUN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memberi petunjuk menarik tentang perusahaan pelat merah mana yang diduga jadi korban pemerasan seperti yang disangkakan KPK ke Menteri ESDM Jero Wacik. Dahlan pun menyinggung nama mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan. “Ya, saya percaya dengan apa yang dikatakan Bu Karen. Begitu saja,” ujar Dahlan di Kantor Presiden, Jumat (5/9). Namun saat ditegaskan kembali, Dahlan berkilah dirinya tak melihat langsung praktik pemerasan itu. Dahlan hanya menyebut, Karen sempat bercerita padanya soal aksi
pemerasan terhadap Pertamina. “Ceritanya kurang lebih sama seperti apa yang disampaikan ke KPK,” ucap Dahlan. Dahlan enggan lagi berkomentar saat kembali didesak apakah pengakuan Karen itu terkait ancaman Kepala SKK Migas (semasa Rudi Rubiandini) yang akan melaporkan Karen ke Jero Wacik jika Karen tak memenuhi permintaan uang untuk diberikan ke anggota DPR RI. “Hm..., nggak ngomong. Nggak ngomong,” kata Dahlan seraya memasuki ruang rapat. Pada persidangan kasus suap mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan ■ Bersambung ke Hal 11
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
DOKTOR HC - Putera pendiri Kompas Gramedia Jakob Oetama, Irwan Oetama (kanan) mewakili ayahnya menerima anugerah Doktor Honoris Causa (HC) dari Rektor UNS Surakarta Prof Dr Ravik Karsidi (tengah) pada acara Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Bidang Ilmu Jurnalistik di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (5/9). Jakob Oetama dianggap punya peran besar bagi jurnalisme di Indonesia
Ngotot Pilkada via DPRD ● Koalisi Merah Putih Coba Sapu Kekuasaan di Daerah
Flo Menderita Jadi Test Case
YOGYA, TRIBUN - Dekan Fakultas Hukum UGM Dr Paripurna menyayangkan sikap LSM Jati Sura yang enggan mencabut laporannya dengan alasan ingin menjadikan kasus Florence Sihombing sebagai pembelajaran penegakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Flo itu terlalu menderita untuk jadi test case,” kata Dr Paripurna kepada Tribun Jogja, Jumat (5/9). Baginya, Flo sudah sangat kooperatif menyikasi proses hukumnya. Mahasiswa program Magister Kenotariatan FH UGM itu bahkan sudah memohon maaf ke semua pihak, melalui media sosial, live televisi, meminta maaf pada Gubernur DIY maupun pada pelapor. “Flo ini kurang belajar apa lagi,” ujarnya. Kasus Flo seharusnya tidak dimanfaatkan untuk mereview kembali UU ITE yang dinilai beberapa pihak, bermasalah. Upaya judicial review bisa ditempuh dengan berbagai mekanisme lain misalnya melalui focus group discussion, seminar maupun amandemen. “Kenapa harus melalui orang yang berlaku salah,” kata Paripurna yang selalu mendampingi Flo menjalani proses hukumnya. Dalam mediasi yang difasilitasi GKR Hemas, Kamis (4/9) malam, pelapor menjanjikan akan memohon ■ Bersambung ke Hal 11
Olga Lydia
JAKARTA, TRIBUN - Kekuatan politik di DPR RI yang tergabung dalam koalisi Merah Putih yang di Pilpres 2014 mengusung Prabowo-Hatta, berusaha keras menggolkan revisi UU Pilkada tentang pemilihan tak langsung kepala daerah tingkat kota/kabupaten. Partai Golkar, PPP, Gerindra, dan PKS semula setuju Pemilukada di semua tingkatan dilakukan secara langsung oleh rakyat. Sikap itu masih sama hingga rapat terakhir Panitia Kerja RUU Pemilukada sebelum
Pilpres. Namun pada rapat 3 September, mereka membalikkan diri. Perubahan sikap ini diduga bermotif kepentingan politik praktis menyusul kekalahan Capres/ Cawapres Prabowo-Hatta di Pilpres 2014. Koalisi bertempur guna menyapu kekuasaan di daerah-daerah melalui DPRD. “Berubahnya memang baru dalam rapat yang diselenggarakan di 3 September kemarin,” kata Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada, Abdul Hakam Naja
(PAN) seperti dikutip detikcom, Jumat (5/9). Sikap PDIP dan Hanura konsisten Pemilukada langsung di semua tingkatan. PKB dan Demokrat setuju Pilgub digelar langsung, sedangkan bupati/wali kota dilakukan melalui DPRD. Sikap ini sejalan dengan usulan pemerintahan SBY. “Golkar waktu itu minta Pilkada langsung namun berubah menjadi (lewat) DPRD, Gerindra juga berubah dari langsung menjadi ■ Bersambung ke Hal 11
Lewat DPRD Justru Rawan Politik Uang JAKAR TA, TRIBUN - Sistem Pemilihan Kepala DaeAKART rah (Pemilukada) tak langsung, atau melalui DPRD, seperti yang hendak digolkan parpol-parpol koalisi merah putih di DPR RI dalam RUU Pemilukada, dinilai kemunduran demokrasi. Ketentuan itu juga dianggap inkonstitusional karena dalam UUD 1945 telah jelas digariskan pemilihan dilakukan secara demokratis. Turunan dari ketentuan itu akhirnya diadopsi dalam UU Pilpres dan UU Pemilukada yang direvisi. Penilaian disampaikan guru besar Fisip Airlangga dan mantan komisioner KPU, Prof Dr Ramlan Surbakti.
“Saya berangkat dari konsistensi kita melaksanakan konstitusi UUD. Pertama, saya ingin mengatakan kepala daerah dipilih DPRD tidak konstitusional dan tidak konsisten dengan bentuk pemerintahan,” kata Ramlan di Bakoel Coffe, Jakarta, Jumat (5/9). Menurut Ramlan, kalau bentuk pemerintahan kita presidensial atau presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka harus konsisten kepala daerah juga dipilih oleh rakyat bukan DPRD. ■ Bersambung ke Hal 11
Mahasiswa Teknik Merasa Keberatan Permendikbud 49/2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi memiliki pasal yang mendapat sorotan lebih. Yakni mengenai batasan masa studi di tiap jenjangnya. Semisal 4-5 tahun untuk program D4 dan S1. TANGGAPAN beragam datang dari kalangan mahasiswa. Ada yang mendukung atas nama peningkatan kualitas dan efektivitas waktu, tapi tak sedikit pula yang menolak. Di antara yang mendu-
Kaum Berduit Mengendarai Mobil Mewah Bodong (2)
Tampil Merasa Terhormat Pakai Nopol Cantik Glamor KTRIS dan presenter Olga Lydia hadir di acara peluncuran koleksi perhiasan terbaru Tulola rancangan Happy Salma dan Dewa Sri Luce Rusna di Galeri Indonesia Kaya, Grand Indonesia, Jumat (5/9). Bukan hanya hadir sebagai tamu atau pembeli, perempuan kelahiran Jakarta, 4 Desember 1976, itu
A
■ Bersambung Hal 11 FOTO/KAPANLAGI.COM
Bagi kalangan berduit, mobil mewah saja belum cukup. Demi gengsi dan kehormatan, mereka kerap menempelkan angka nomor polisi cantik pada mobilnya. Angka tunggal, 1-9 semakin bergengsi. Selebihnya dua angka, 11 sampai 99.
ADU gengsi mengenai kepemilikan nomor pelat mobil paling kondang terjadi di Uni Emirat Arab. Pencinta otomotif Abu Dhabi, ibu kota negara, kerap menyelenggarakan lelang terbuka untuk mendapatkan nomor cantik pelat mobil. Pada 2008 lalu, misalnya, lelang terbuka dimenangi Saeed Abdul Ghafour Khouri, orang kaya di negara minyak tersebut. “Aku membelinya ka-
rena itu adalah nomor terbaik,” ujar Abdul Ghafour ketika mendapat pelat nomor tunggal 1. Ya, nomor “1”, tanpa embel-embel angka atau huruf lainnya. Mau tahu harga pelat nomor 1 ini? Ketika itu, harganya 7 juta pounds atau sekitar Rp104,4 miliar. Lima tahun kemudian, 2013, Abdul Ghafour menjual nomor pelat 1 miliknya itu seharga ■ Bersambung ke Hal 11
kung adalah Aditya Nugroho. Mahasiswa baru UPN Veteran Yogyakarta ini menilai aturan tersebut harus dimengerti seluruh mahasiswa maupun calon mahasiswa. Tujuannya, agar setiap peserta pendidikan tinggi memiliki rencana berapa lama menempuh kuliah. Sehingga saat memasuki dunia kerja atau melanjutkan program yang lebih tinggi bisa diukur sejak awal. “Bagus sih, biar lebih serius kuliahnya. Saya sendiri ■ Bersambung ke Hal 11
Citizen Journalism
Siti Muhaiminah SPd
Kepala SD Muhammadiyah Wonokromo II
Silakan kirim laporan kegiatan perseorangan, lembaga, perusahaan Anda, dan jadilah Citizen Reagi TTribun ribun Jogja. porter melalui Citizen Journalism Harian P Pagi Sertakan foto kegiatan dan foto diri penulis atau penanggungjawab laporan. Kirim ke tribunjogja@gmail.com atau tribunjogja @ yahoo.com.
Buku Inspiratif untuk Kepsek
DETIK.COM
MOBIL PRABO WO - Nomor polisi B 17 PSD dipilih Prabowo PRABOW Subianto sebagai nopol mobil Lexus putih yang disukainya. Nopol-nopol cantik ini umumnya disukai kaum berada untuk menunjukkan eksistensinya.
SELASA (25/8) lalu, Titian Foundation meluncurkan buku berjudul Pemimpin Sekolah yang Inspiratif di gedung Graha Wana Bhakti Yasa, Yogyakara. Buku tersebut ditulis konsultan pendidikan bagi Program Teacher Quality Improvement (TQI) Yayasan Titian, Prof Drs Djamaludin Ancok PhD dan Dr Neila Ramdhani MA Med. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya. Hadir pada acara ini Lily Kasoem (CEO Titian Foundation), Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan ■ Bersambung ke Hal 11