JUMAT KLIWON
Redaksi 0274 557 687 (102) / 082325485004
16 MARET 2018 28 JUMADIL AKHIR 1439 NO 2502/TAHUN 6
Sirkulasi / 0851 0212 2000 Iklan 0274 557 687 (417) 0851 0012 1000 0857 2949 3333
RP 2.000
LANGGANAN RP 55.000
Usep Galang Dukungan Protes Jokowi UU MD3 Berlaku Tanpa Teken Presiden
Yasonna Laoly Menteri Hukum dan HAM
memastikan UU MD3 telah mendapat penomoran dari Sekretariat Negara (Setneg). Dengan telah teregistranya UU MD3, maka undang-undang yang mendapat penolakan sejumlah kalangan tersebut kini menjadi subjek hukum. ke halaman 11
PDIP Diminta Setor Nama SATU dampak langsung berlakunya Undang-undang MD3 adalah penambahan satu kursi Wakil Ketua DPR RI. Partai yang akan mendapat jatah itu adalah pemenang Pemilu 2014, PDI Perjuangan, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengungkapkan, DPR sudah mengirim surat ke Fraksi PDIP di DPR terkait pelantikan Wakil Ketua DPR yang baru. DPR meminta nama yang akan ditunjuk PDIP untuk menduduki jabatan Wakil Ketua DPR.
FOTO : ANTARA/ILUSTRASI DAN GRAFIS/ FAUZIA RAKHMAN
Ini kan dari Setneg nomornya, jadi tentunya Presiden sudah tahu
JAKARTA, TRIBUN - Setelah 30 hari disahkan DPR RI, Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 yang menuai kontroversi itu dinyatakan berlaku sejak Kamis (15/3), meski tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo. Bahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly
ke halaman 11
PASAL YANG
DIUBAH
3. Pasal 122
1. Pasal 73
Revisi pasal ini berbunyi, "dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia." Artinya, terjadi perubahan kalau sebelumnya UU menyatakan Polri sifatnya membantu untuk memanggil pihak yang tidak hadir saat diperiksa DPR. Namun dengan adanya penambahan frase wajib dalam Pasal 73, DPR berharap tugas-tugasnya bisa berjalan lebih lancar. Bahkan, UU MD3 memperbolehkan Kepolisian untuk menyandera selama 30 hari orang-orang yang tidak mau datang ke DPR.
Pada huruf k mengatur tentang hak DPR dalam mengambil langkah hukum terhadap pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR atau anggotanya.
2. Pasal 84
DPR bersama dengan Pemerintah menyepakati menambah satu kursi pimpinan DPR dan menambah tiga kursi pimpinan MPR. Dengan keputusan ini, pimpinan DPR akan diisi enam orang. Sementara pimpinan MPR bertambah menjadi delapan orang.
DJ Butterfly
Risnawati Tak Lelah Perjuangkan Kaum Difabel
Cari Suami DISC Jockey asal Thailand, DJ Butterfly mengaku semakin betah saja tinggal di Indonesia. Malah dia merasa memiliki banyak penggemar di Indonesia, dibanding di negara asalnya. Makanya tak heran jika kemudian dia ngebet cari suami di Indonesia. Pemilik nama asli Potiee Kattarey ini datang ke Indonesia untuk kerja. “Hidupku di sini,” katanya. (*)
Hal
9
4. Pasal 245
Perubahan pasal ini menjadi mewajibkan pemeriksaan anggota DPR harus mendapat pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan mengantongi izin presiden.
Di Panama Kursi Roda Sempat Hilang Risnawati Utami getol memperjuangkan hak-hak kaum difabel. Dia aktif membantu para pengguna kursi roda.
A
kses penyandang disabilitas terbatas. Sedihnya lagi, perhatian pemerintah kepada kaum difabel hanya sebatas pemenuhan kewajiban saja. “Saya pengguna kursi roda susah mencari alat bantu sesuai kebutuhan yang sesuai ergonomi tubuh, nyaman, dan tidak berat dipakai atau istilahnnya alat dengan tumbuh bisa sinergi,” ujar Risnawati Utami, saat ditemui di kantornya di Jalan Kaliurang, Pakem, Sleman, Kamis (15/3). ke halaman 11
SEMANGAT
TRIBUN JOGJA/PANJI PURNANDARU
- Risnawati Utami tetap semangat memperjuangkan hak kaum difabel.
Pasal ini membuat DPR, kembali melalui MKD, bisa memidanakan orang-orang yang dianggap merendahkan DPR dan pribadi anggota DPR. Tujuan pasal ini yakni untuk menjaga marwah dan kehormatan DPR sebagai lembaga tinggi negara dan pribadi anggota DPR sebagai pejaba tnegara.