Agus Harimurti Yudhoyono 6,1

Tangis Haru Calon Haji Setelah Dua Tahun Menunggu

TRIBUN JOGJA/ALEXANDER ERMANDO MENUJU TANAH SUCI - Calon jemaah haji asal Gunungkidul diberangkatkan pada Jumat (17/6) pagi menuju Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Mereka akan diterbangkan ke Mekkah, Arab Saudi pada Sabtu (18/6). GUNUNGKIDUL, TRIBUN - Ratusan calon jemaah haji (calhaj) asal Gunungkidul resmi diberangkatkan ke Tanah Suci Mekkah pada Jumat (17/6) pagi. Suasana bahagia campur haru pun mewarnai seremoni pelepasan para calon haji itu di kompleks Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari.

Kusti Dwi Martini (58), nyaris tak kuasa menahan tangis saat berpamitan dengan keluarganya, sesaat sebelum berangkat bersama rombongan sesama calon haji. “Saya begitu senang karena akhirnya bisa berangkat untuk haji,” kata warga asal Kapanewon Semanu ini.

Air mata bahagia Kusti seakan menjadi jawaban atas keinginannya selama ini. Ia sempat harus menelan pahit lantaran keberangkatannya tertunda selama dua tahun akibat pandemi Covid-19. Ia sedianya dijadwalkan berangkat pada 2020 lalu, setelah mendaftar pada 2011.

Kusti yang menunaikan ibadah haji bersama suaminya itu mengaku tidak ada persiapan khusus untuk ibadah haji. Namun, ia tetap menyiapkan hati, niat, dan mentalnya agar proses ibadah berjalan sesuai harapan. “Saya harap diberi kemudahan dan kelancaran selama di sana hingga kembali pulang,” kata ibu dari dua anak dan nenek dari dua cucu ini.

Para calon haji itu dilepas keberangakatannya oleh Bupati Gunungkidul. Sunaryanta. Ia berharap ibadah haji berlangsung lancar dan para calhaj pulang dengan kondisi sehat dan menjadi haji mabrur. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Gunungkidul, Sa’ban Nuroni menyampaikan total ada 184 calon jemaah haji yang berangkat. “Terdiri dari 182 calon haji asal Gunungkidul dan dua orang mutasi masuk dari Pekalongan, Jawa Tengah,” jelas Sa’ban.

Seluruh calon jemaah haji sudah menerima vaksin dosis penuh dan pemeriksaan PCR negatif. Rombongan diberangkatkan dengan lima bus menuju Asrama Haji Donohudan di Boyolali, Jawa Tengah. “Keberangkatan langsung ke Tanah Suci dijadwalkan pada Sabtu (18/6) dari Embarkasi Solo,” ujarnya.

Sementara itu, lima calon haji dari kloter 18 SOC asal Sleman tertunda keberangkatannya, karena berbagai sebab, seperti sakit hingga positif Covid-19 dan harus menjalani karantina. Kepala Kantor Kemenag Sleman, Sidik Pramono mengatakan, kloter 18 ada total 354 jemaah, dengan tiga orang positif Covid-19 berdasarkan tes swab berulang.

“Sementara, satu orang negatif tapi hasil swab-nya terlambat, sehingga diberangkatkan dengan kloter 19,” kata Sidik.

Ada pula pasangan suami istri dari kloter 18 yang tertunda keberangkatannya karena salah satunya sakit (non Covid-19). Adapun total jumlah calhaj asal Sleman yang direncanakan berangkat tahun ini sebanyak 555 orang dalam t kelompok terbang (kloter). Rinciannya, kloter 18 SOC 354 orang, kloter 21 SOC 170 orang, dan kloter 43 SOC 31 orang. (rif)

Harga Sapi Besar Anjlok Rp6 Juta

„ Imbas Isu PMK, Aktivitas Perdagangan di Pasar Hewan Siyono Gunungkidul Relatif Sepi

GUNUNGKIDUL, TRIBUN

- Aktivitas pasar hewan di Gunungkidul kini sudah dibuka lagi setelah dua pekan ditutup karena merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK). Namun, aktivitas transaksi perdagangan berikut jumlah pembeli ternak justru anjlok.

Pengelola Pasar Hewan Siyono di Kapanewon Playen, Isnaning Suindarti mengatakan aktivitas turun hingga separuhnya. “Baik pembeli maupun pedagang yang datang ke sini turun sampai 50 persen,” kata Isnaning ditemui pada Jumat (17/6) pagi.

Ia menilai sepinya kondisi pasar tak lepas dari keresahan pedagang dan pembeli berkaitan dengan cepatnya penyebaran PMK dan dikhawatirkan bisa menulari ternaknya di rumah. Alhasil, harga ternak yang diperjualbelikan pun turut menurun signifikan. Isnaning menyebut selisih penurunannya bisa sampai Rp6 juta per ekor untuk jenis sapi.

“Sapi yang ukurannya besar biasanya bisa sampai Rp30 juta, ini tadi saya tanya harganya sekarang jadi Rp24 juta,” ungkapnya.

Jumat kemarin jadi hari pasaran kedua di Pasar Hewan Siyono setelah sempat ditutup selama dua pekan. Setelah dibuka kembali, Isnaning mengakui ada temuan sekitar belasan ternak menjadi Suspek PMK. Meski demikian, ia tetap berharap pedagang dan pembeli tidak terlalu resah, karena langkah antisipasi mandiri bisa dilakukan guna mencegah meluasnya penularan.

“Yang pasti harus bisa jeli dan benar-benar bisa mengenal bagaimana ciri-ciri ternak yang terpapar PMK,” ujar Isnaning.

Wawan (42), warga Mulo, Wonosari mengaku kini hanya datang ke pasar untuk melihat-lihat. Padahal biasanya, ia bisa membeli hingga tiga sapi dalam sekali kunjungan, untuk dijual lagi. Ia juga mengaku khawatir dengan merebaknya PMK. Selain soal kesehatan ternak, harga jual kembali juga terdampak.

“Kalau saya mau jual juga susah, karena yang mau beli juga sedikit,” kata Wawan.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul memperketat lalu lintas ternak dari dalam maupun luar daerah, termasuk dengan mensyaratkan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH). Sayangnya, sebagian pedagang, termasuk Wawan, enggan mengurus SKKH karena prosesnya dianggap rumit. “Mau mengurus SKKH ini agak ribet kalau buat saya,” ujarnya.

Wawan tak menampik jika SKKH sudah jadi kewajiban bagi pemilik ternak dan sebagai jaminan terkait kondisi hewan ternak yang hendak diperjualbelikan. Ia pun kini mengandalkan cara lain untuk mendapat ternak yang sehat meski tanpa SKKH. Salah satunya dengan membeli ternak langsung dari petani di daerah, yang ia yakini lebih sehat ketimbang di pasar.

“Saya merasa aman seperti itu, agar tidak rugi secara modal juga,” kata Wawan.

Jaminan aman

Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Gunungkidul, Retno Widyastuti menegaskan pengurusan dokumen SKKH tak rumit dan terbit paling lama tiga hari. Namun, ia tak menampik diperlukan proses cukup panjang, terutama dalam tahap pemeriksaan kesehatan ternak. Sebab, pihaknya juga perlu jaminan jika ternak yang bersangkutan dalam kondisi aman. “Ternak harus diambil sampelnya untuk diperiksa di laboratorium di kabupaten, memastikan aman dari antraks,” jelas Retno.

Ia juga mengatakan pemeriksaan fisik juga diperlukan, khususnya dari gejala PMK, antara lain suhu tubuh hingga tidak ada luka pada bagian mulut dan kaki ternak. Guna memastikan ternak layak kirim, diperlukan pula rekomendasi resmi dari daerah yang hendak dituju, termasuk rekomendasi resmi dari daerah asal, yaitu DPKH Gunungkidul.

Menurutnya, transaksi jual-beli ternak ke luar Gunungkidul, langsung dengan petani di pedesaan pun wajib mengantongi SKKH. Retno mengharapkan peran aktif peternak dalam hal pengurusan SKKH, terutama di situasi saat ini. (alx)

EFEK LANJUTAN

z Aktivitas pasar hewan di Gunungkidul kini sudah dibuka lagi setelah dua pekan ditutup karena merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK). z Namun begitu, aktivitas transaksi perdagangan berikut jumlah pembeli justru anjlok. z Demikian pula harga ternak juga mengalami penurunan cukup signifikan.

Prioritas Vaksin untuk Sapi Perah

PEMERINTAH pusat akan mendistribusikan vaksin PMK untuk hewan ternak. Namun, karena jumlahnya yang masih terbatas, vaksinasi diprioritaskan untuk hewan sehat di zona merah dan kuning, wilayah sumber bibit dan sapi perah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bantul, Joko Waluyo memaparkan bahwa pihaknya telah mengusulkan kebutuhan vaksin PMK untuk ternak di Bantul. Namun, dirinya tidak mengetahui jumlah vaksin yang akan diterima.

“Dari pusat memprioritaskan sapi perah dulu, karena sapi perah produksinya menurun drastis. Tapi, sapi perah di Bantul jumlahnya cuma 160 ekor,” ungkapnya, Jumat (17/6).

Sementara, total populasi sapi di Bantul mencapai 72.000 ekor. Pihaknya pun telah mengusulkan vaksin PMK untuk jenis sapi yang lain, seperti bakalan, anakan (pedet), dan usia dewasa.

Selain menunggu distribusi vaksin, pihaknya masih terus berupaya menekan angka penyebaran PMK, terutama dengan memantau lalu lintas sapi dari luar daerah. Joko menyebut bahwa sebagian besar sapi yang masuk ke Bantul berasal dari luar daerah, seperti Wonosari Gunungkidul dan Wonogiri Jawa Tengah. “Kami tidak punya pos lalu lintas ternak, itu kewenangan provinsi. Kami hanya pengawasan di jalan-jalan tikus. Kebetulan perbatasan Wonosari tidak ada pos lalu lintas pemeriksaan ternak,” ungkapnya.

Maka itu, pihaknya pun lebih mengetatkan pengawasan di pasar hewan. Joko menegaskan bahwa semua ternak yang masuk Bantul harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan (SKKH). Untuk ternak dari luar yang sudah masuk Bantul dan belum memiliki SKKH, pihaknya akan melakukan karantina terlebih dahulu sebelum menerbitkan dokumen tersebut, terutama pada hewan calon kurban saat Iduladha nanti. “Ternak dari luar yang masuk bantul, harus 14 hari dikarantina. Kami periksa, baru kita berikan SKKH untuk ternak yang akan dikorbankan,” tandasnya. (nto)

TRIBUN JOGJA/ALEXANDER ERMANDO NEGOSIASI - Suasana Pasar Hewan Siyono di Playen, Gunungkidul, Jumat (17/6). Aktivitas perdagangan ternak di pasar ini anjlok hingga 50 persen akibat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan.

SDN Banyurejo 4 Cuma Kebagian Dua Siswa

SLEMAN, TRIBUN - Jumlah pendaftar di SD Negeri Banyurejo 4 di Kalurahan Banyurejo, Tempel, Sleman, pada masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini hanya dua siswa.

Minimnya jumlah pendaftar itu dipengaruhi sejumlah faktor, seperti sedikitnya jumlah anak usia sekolah SD di lingkungan sekolah.

Guru sekaligus operator SDN Banyurejo 4, Emi Wulandari mengatakan, dirinya bersama guru-guru lain di sekolah ini sudah berusaha keras agar dapat menjaring murid. Mulai dari kerjasama dengan komite sekolah maupun wali murid. Kemudian, sosialisasi ke taman kanak-kanak (TK), hingga memasang banner dan brosur.

Tetap saja, semua upaya itu tak berakhir memuaskan dan hanya dia siswa yang mendaftar. Jumlah ini lebih baik dibanding tahun lalu yang sama sekali tidak ada pendaftar. Selain jumlah anak usia sekolah SD di lingkungan sekolah yang sedikit, faktor lain yang menyebabkan sekolah di Padukuhan Tangisan ini minim pendaftar diduga sering diterpa isu penggabungan.

“Sering muncul isu yang beredar di masyarakat bahwa SD ini akan diregrouping (digabung dengan sekolah lain) padahal tidak,” kata Emi, ditemui di sekolah, Jumat (17/6).

Selain itu, wilayah Gugus V di Kalurahan Banyurejo juga memiliki tujuh SD/MI yang letaknya relatif saling berdekatan. Adapun jumlah murid di SDN Banyurejo 4 ini totalnya 32 siswa, lima di antaranya lulus tahun ini. Emi berharap sekolah yang telah beroperasi sejak tahun 1980-an dan telah mengukir banyak prestasi ini tetap dipertahankan. Kemudian, soal pendaftaran murid baru, ke depannya diharapkan ada pemerataan peserta didik dengan komitmen dari masing-masing sekolah di wilayah Gugus V. “Harapannya, jangan sampai ada regrouping. Prestasi siswa kami juga terus meningkat, dan jumlah siswa di sekolah ini terus bertambah,” kata dia.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Sri Adi Marsanto menyampaikan pihaknya sejauh ini belum mengetahui secara pasti jumlah pendaftar di masingmasing sekolah. Tetapi, berdasar informasi yang diterima, dari total 374 SD negeri, memang ada sekolah yang kuota pendaftarnya belum terpenuhi.

“Mungkin lulusan TK atau usia SD di wilayah tertentu sedikit. Kemudian, ada kecenderungan orang tua ingin menyekolahkan anaknya ke swasta. Monggo, ini pilihan ya. Makanya, sekolah swasta di Kabupaten Sleman berkembang. Tapi, tahun ini minat orangtua menyekolahkan anaknya ke SD negeri juga masih sangat tinggi,” kata dia. (rif)

Polres Kulon Progo Catat 1.546 Teguran Saat Ops Patuh Progo

KEPOLISIAN Resor (Polres) Kulon Progo mencatat ada 1.546 penindakan dan lima kecelakaan lalu lintas (laka lantas) sejak Operasi Patuh Progo 2022 digelar 13 Juni lalu. Adapun operasi ini berlangsung hingga 26 Juni mendatang.

“Sampai hari ini ada 1.546 penindakan berupa teguran kepada masyarakat,” kata Ipda M Tauchid, Kanit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Polres Kulon Progo, Jumat (17/6).

Dari jumlah tersebut, teguran diberikan kepada 1.125 pengendara roda dua dan 421 pengendara roda empat. Penindakan berupa penilangan secara elektronik menggunakan electronic traffic law enforcement (ETLE) yang terpasang di Jalan Tambak juga dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda DIY.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Kulon Progo, Ipda Satya Kurnia melanjutkan selama Operasi Patuh Progo digelar, ada lima kejadian laka lantas baik roda dua maupun roda empat. “Dari kejadian laka lantas itu mengakibatkan seorang pengendara meninggal dunia. Sementara, tujuh orang mengalami luka ringan,” ucapnya.

Satlantas Polres Kulon Progo mencatat kerugian material sekitar Rp3,5 juta. Dengan adanya kejadian tersebut, masyarakat diimbau agar senantiasa tertib berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan. (scp)

Tutup Paksa Toko Ritel Modern Berjejaring di Kalasan

SLEMAN, TRIBUN - Tim gabungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menutup dan menyegel sebuah toko ritel modern di Tamanmartani, Kalasan, Jumat (17/6) karena melanggar peraturan daerah.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sleman, Shavitri Nurmala Dewi mengatakan, penutupan dilakukan karena tempat usaha tersebut telah melanggar Perda Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Perda tersebut mengatur pendirian toko swalayan jarak minimal paling dekat 1.000 meter dari pasar tradisional. Sedangkan, toko yang ditutup itu berjarak hanya sekitar 30 meter dari pasar tradisional.

“Jaraknya ini ternyata dekat sekali dengan pasar tradisional. Jadi, kalau kita berjalan (dari toko modern tersebut) ini mungkin sekitar 30 meter kita akan menemui pasar tradisional, sehingga inilah yang kita tertibkan,” kata dia, kepada wartawan, Jumat (17/6).

Sebelum dilakukan penutupan, Shavitri mengatakan, pihaknya telah memberikan surat peringatan pada tujuh hari sebelumnya. Bahkan, sebelum diberikan surat peringatan juga sudah dilakukan pembinaan kepada tempat usaha tersebut.

Ia mengimbau kepada masyarakat yang ingin mendirikan tempat usaha di Bumi Sembada untuk mengikuti aturan yang sudah ada. Sebab, peraturan daerah yang dibuat memiliki tujuan agar usaha dapat berkembang secara legal dan mendapat perlindungan hukum. “Harapan kami, silakan tidak usah ragu membangun usaha di Kabupaten Sleman, tetapi tetap mengikuti peraturan yang ada,” ujar dia.

Kepala Bidang Usaha dan Perdagangan Disperindag Sleman, Kurnia Astuti mengatakan, kegiatan penutupan tersebut merupakan akhir dari proses pembinaan dan penertiban yang dilakukan Pemkab Sleman dalam rangka penataan toko swalayan atau minimarket. Ke depan, ia berharap dapat tercipta iklim usaha yang kondusif bagi semua masyarakat. Hingga kini disebutkan masih ada 33 tempat usaha yang diduga melanggar dan perlu dilakukan penindakan.

“Ini baru satu, nanti ada beberapa toko juga yang akan kita tindak karena melanggar perda,” kata Nia. (rif)