24
HARIAN PAGI
HALAMAN
RABU KLIWON 23 SEPTEMBER 2015 9 DZULHIJJAH 1436 NO 1607/TAHUN 5
RP 2.000
SPIRIT BARU DIY-JATENG
LANGGANAN RP 55.000 SMS 0851 021 22000, 0274-557687 EXT 213
Polisi Pengawal yang Foto Gayus Sipir Sukamiskin Dicopot, Jadi Staf Administrasi
ANTARA FOTO/YUSRAN UCCANG
AN NADZIR - Seorang anak jamaah An Nadzir bermain di dekat ibunya saat melakukan salat Idul Adha di Kampung Jamaah An Nadzir, Danau Mawang Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (22/9). Jamaah An Nadzir lebih dulu merayakan Idul Adha 1436 H karena mereka meyakini pada Selasa (22/9) telah masuk 10 Zulhijah.
Periksa Anggota DPR Harus Seizin Presiden
JAKARTA, TRIBUN - Direktur Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Aman Riadi mengatakan, foto terpidana kasus korupsi Gayus Tambunan yang tengah berada di restoran merupakan hasil jepretan seorang polisi. Polisi tersebut adalah personel yang ditugaskan mengawal Gayus selama menghadiri sidang perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara. “Menurut pemeriksaan, yang moto (memfoto) petugas kepolisian pengawal Gayus,” kata Aman di Kantor Ditjen PAS, Jakarta Pusat, Selasa (22/9). Gayus makan di restoran setelah diizinkan menghadiri sidang perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Adapun restoran masakan Manado tersebut terletak di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Selain didampingi polisi, dua sipir juga ikut mengawal. Kepala Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Akbar Hadi mengatakan, tim Direktorat Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Kemenkumham telah memeriksa Gayus Tambunan.
Akbar mengatakan, Gayus mengakui foto yang beredar di media sosial benar adanya. Gayus memang makan di restoran di luar tahanan. Namun, kata Akbar, dalam pemeriksaan tersebut, Gayus mengaku tak mengenali dua wanita yang berfoto bersama dia. Gunung Sindur Selain itu, Gayus juga membantah menggunakan ponsel selama berada di restoran tersebut. Kemarin, Gayus Tambunan dipindahkan dari LP Sukamiskin Bandung ke LP Khusus Narkoba Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Lapas Gunung Sindur memiliki empat blok dengan kapasitas 1.308 penghuni dan saat ini diisi oleh 465 terpidana dengan pengamanan maksimum. Di “rumah” barunya itu, Gayus akan menjalani hukuman bersama para narapidana kasus narkoba. Sekitar pukul 14.15 WIB, sebuah mobil Kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi D 1516 E meluncur keluar dari dalam LP Sukamiskin. Menurut informasi yang beredar, mobil itulah yang digunakan untuk meBersambung ke Hal 11
Putusan MK Bikin Runyam Proses Penyidikan Jalur Migrasi Macan INTI PUTUSAN Pemeriksaan setiap anggota DPR RI, DPD RI, MPR RI harus mendapatkan izin/persetujuan Presiden RI Pemeriksaan setiap anggota DPRD Provinsi harus mendapatkan izin/ persetujuan Mendagri Pemeriksaan setiap anggota DPRD Kab/Kota harus mendapatkan izin/persetujuan Gubernur Putusan MK melebihi permohonan yang diajukan para pihak (pemohon) yang menggugat UU MD3 Putusan MK ini diskriminatif, mempersulit upaya penegakan hukum di berbagai tingkatan
JAKARTA, TRIBUN - Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon atas uji materi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Namun, putusan MK soal prosedur pemeriksaan anggota parlemen itu memunculkan masalah baru. Dalam amar putusan, hakim konstitusi Arief Hidayat memaparkan frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 diubah menjadi “persetujuan tertulis dari presiden” sehingga dimaknai pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota
J AKAR TA , TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi AKART (KPK) tidak terpengaruh oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pengetatan syarat pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR, DPD, MPR RI dan anggota dewan di provinsi maupun kota/kabupaten. Dasar hukum proses penyelidikan dan penyidikan KPK tetap berpedoman UU Nomer 30 Tahun 2002 tentang KPK. Produk hukum itu bersifat khusus, atau lex spesialis terhadap KUHP, sehingga lebih kuat. “Selama ini KPK berpedoman kepada UU Nomer 30 Tahun 2002 dalam melakukan pemanggilan saksi dan atau tersangka KPK dalam kaitan dengan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kecuali jika tidak diiatur UU 30 tahun 2002, maka KPK akan mengacu pada KUHAP dan
Marahi Suami
IST
“Frasa persetujuan tertulis pada Pasal 245 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai persetujuan presiden,” kata Arief saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (22/9). Pasal 245 UU MD3 mengatur tentang perlindungan terhadap anggota DPR berupa pemberian izin oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR selama 30 hari apabila penegak hukum hendak memanggil anggota DPR untuk dimintai
Bersambung ke Hal 11
KPK Tetap Pakai Prosedur Khusus
Wulan Guritno A
DPR, yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas, harus mendapat persetujuan presiden. Pemohon perkara nomor 76/PUU XI/2014 adalah Supriyadi Widodo Eddyono sebagai pemohon I dan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana sebagai pemohon II. Pada kesempatan yang sama, permohonan dengan nomor perkara 83/PUU XII/2014 juga mengajukan permohonan yang sama, yaitu terkait aturan penyidikan anggota DPR pada Pasal 245 UU MD3. Pemohon permohonan tersebut adalah Febi Yonesta dan Rizal.
KTRIS Wulan Guritno belajar mencicipi sebagai orang yang berada di belakang layar bersama suaminya, Adilla Dimitri. Wulan yang bertugas sebagai Produser dan Adilla sebagai sutradara pada film ‘I am Hope’, membuat Wulan ambil kesempatan. Kesempatan yang diambil Wulan untuk mencari keuntungan atau jadi lebih
Bersambung ke Hal 11
KUHP,” kata Plt Pimpinan KPJ Johan Budi, Selasa (22/9). “Jadi, KPK akan tetap melakukan pemanggilan tanpa perlu izin Presiden atau Mendagri. Lagipula, dahulu aturan UU MD3 ini tidak berlaku bagi KPK yang mempunyai UU Khusus,” tegas Johan. Putusan MK kali ini bertolak belakang dengan semangat putusan pembaharuan sebelumnya, yang menyatakan pemeriksaan kepala daerah oleh aparat penegak hukum tak perlu izin Presiden. Pada putusan yang dibacakan 26 September 2012, MK memutuskan kejaksaan dan kepolisian dapat langsung memeriksa kepala daerah yang menjadi tersangka
Harus Tetap Alami
Selain habitat yang terjaga, keberadaan macan tutul juga perlu ditopang oleh kawasan penyangga yang mendukung. Dalam hal ini menurut peneliti karnivora, Didik Raharyono perlu adanya kawasan penyangga seperti koridor yang mengakomodasi migrasi kucing besar ini. INDIVIDU macan tutul Jawa di gunung Merapi dan Merbabu secara alamiah akan bermigrasi di dua wilayah berhutan bukit terjal ini. Bahkan dimungkinkan hewan liar itu di dua gunung yang berdekatan tersebut saling mengisi. Hal ini dikuatkan fakta macan tutul memiliki daya jelajah yang luas. “Ada cerita di Magelang ada perlintasan (koridor) ke Merbabu lewat jalur sungai,” ujar Didik Raharyono kepada Tribun pekan lalu. “Seharusnya memang di kawasan yang bedekatan dan sama sama taman nasional memiliki
koridor dan menurut saya itu penting, supaya tidak ada kemerosotan,” jelasnya. Penyiapan koridor yang dimaksud tersebut adalah tetap menjaga jalur jalur yang kemungkinan dilewati tetap sealami mungkin. Dicontohkan Didik, seperti kawasan sungai baiknya masyarakat tetap menjaga keaslian sungai dan tetap dibiarkan lebar. Koridor, menurut Didik tidak Bersambung ke Hal 11
PEMBERITAHUAN Berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada Kamis, 24 September 2015, Harian Pagi Tribun Jogja tetap terbit seperti biasa.
Bersambung ke Hal 11
Ekspedisi Naik Kuda Menuju Pulau Sumba
Nirwan Ingin Bagi Budaya Literasi netizen report Berkelana naik kuda, apalagi jarak jauh saat ini peristiwa langka. Nirwan Arsuka (40), membuat sensasi baru, perjalanan lintas pulau dari Bogor menuju Pulau Sumba, tanah para kuda Indonesia lewat ekspedisi Kuda Pustaka-Khatulistiwa (KP K). MERPU dan Kutub Dunia adalah nama dua kuda yang membawa Nirwan dan empat pemuda Purbalingga yang ditemuinya di perjalanan, berkelana menyusuri jalanan Pulau Jawa. Mereka beradu kuat dengan sepeda motor, mobil, dan truk, yang memenuhi jalanan. Situasi lingkungan saat ini sudah jauh TRIBUN JOGJA/ANAS APRIYADI berubah, tak seperti tempo dulu ketika kuda EKSPEDISI KUDA - Nirwan Arsuka menunggang kuda melintasi Jembatan Brosot, Selasa (22/9). Budayawan itu berniat menmpuh perjalanan ke Pulau Sumba naik kuda. Bersambung ke Hal 11
Pemilik Toko Ikan Diduga OD Obat Flu SEORANG pemilik toko ikan hias ditemukan tak bernyawa di daerah Jalan Godean, Banyuraden Gamping Sleman, Senin (21/9) petang. Pemeriksaan petugas kepolisian menduga korban, Lie Anton (54), meninggal akibat over dosis (OD) obat yang diminumnya. Penemuan jenazah Lie Anton sempat diinfokan akun David Sumardi ke Grup Facebook Netizen Report TRIBUN JOGJA. “sekilas info den,tadi malam di daerah modinan gamping seorang pria ditemukan di meninggal di tokonya. jarene mulutnya brbusa keracunan po pie kurang tahu,” tulisnya. Kapolsek Gamping, Kompol Agus Zainudin menceritakan, semula tak ada yang menduga bahwa korban sudah meninggal. Bahkan toko ikan hiasnya dalam keadaan terbuka. “Sekitar pukul 14.00 datang seorang pembeli ke toko korban, tetapi pembeli tidak menjumpai pemilik toko,” ujar Kapolsek, Selasa (22/9). Bersambung ke Hal 11