Monthly Report on Religious Issues Edisi 42 versi Indonesia, The Wahid Institute by The Wahid Institute

Edisi Mei - Juni 2012

The WAHID Institute

Monthly Report on Religious Issues

epanjang Mei - Juni, terdapat 11 kasus menyangkut kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terangkum dalam edisi laporan kami kali ini. Sebagian besar kasus ini menyangkut sikap aparat dan pemerintah yang tidak profesional. Ketimbang melindungi warga negaranya atau memperlakukan mereka dengan setara, mereka lebih memilih tunduk pada tekanan massa. Beberapa kelompok masyarakat â&#x20AC;&#x2DC;berdamaiâ&#x20AC;&#x2122; dengan perbedaan melalui cara-cara yang tidak ramah. Mereka meminta menghentikan aktivitas kelompok yang terlarang, bahkan mengusir pemimpinnya. Kelompok lainnya membakar masjid dan meminta pemerintah membekukan ajarannya. Berdampingan dalam kehidupan sehari-hari rupanya tidak membuat mereka hidup dalam nada koeksistensi. Kita memang masih bisa bersyukur bahwa sebagian warga berkomitmen menentang perbedaan anarkhisme kelompok semacam ini seperti terjadi Yogyakarta. Warga sekitar kantor LKiS di Bantul Yogyakarta menahan massa penyerang yang hendak merangsek ke dalam guna membubarkan diskusi buku karangan Irshad Manji. Mereka bahkan menanggung resiko dipukuli. Tanpa upaya yang massif, sampai kapan rasa ini bisa bertahan? Selamat membaca

Monthly Report on Religious Issues, Edisi 42, Mei - Juni 2012

Ahmadiyah Jawa Tengah Ditekan Aparat dan Masyarakat Oleh: Nurun Nisa’

ekanan terhadap jemaat Ahmadiyah ternyata bukan monopoli Jawa Barat belaka. Penganut Ahmadiyah di Kendal, Tawangmangu, dan Temanggung Jawa Tengah juga mengalami tekanan dari warga setempat dan aparat kecamatan untuk menghentikan aktivitasnya. Mubaligh Ahmadiyah Jawa Tengah, Syaiful Uyun, menyatakan bahwa jemaat Ahmadiyah di Kendal dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan. “Di beberapa tempat terjadi semacam tekanan yang dilakukan masyarakat maupun aparat. Di Kendal tekanan justru tekanan terjadi dari aparat. Di Tawangmangu tekanan dari aparat tapi bisa diselesaikan. Biasanya diminta ketua menandatangani tak akan melakukan kegiatan,” terang Syaiful Uyun seperti ditulis KBR 68 H (16/06). Surat pernyataan yang akhirnya diteken oleh jemaat Ahmadiyah Tawangmangu, misalnya, ini berisi enam poin. Antara lain, siap melaksanakan syariat Islam; sanggup tidak memasang identitas Ahmadiyah; Masjid al-Mubarak Kalisoro digunakan untuk kegiatan ibadah masyarakat umum yang

beragama Islam; tidak ada kegiatan dakwah dan petugas dakwah dari luar dan tidak ada pertemuan rutin; dan kepengurusan jemaah Ahmadiyah Tawangmangu sudah tidak aktif lagi sesuai dengan surat keputusan bersama tiga menteri. Syaiful keberatan dengan pengaturan semacam ini sebab keberadaan Ahmadiyah sudah diatur dengan SKB 3 Menteri. “Kalau kami dipaksa meneken tanda tangan tak akan melakukan kegiatan, itu artinya dibuat aturan baru. Sudah ada SKB kok ada ada aturan lagi,” tandas Syaiful seperti ditulis Tempo.com(16/06). Direktur Lembaga Studi Sosial dan Agama Semarang Tedi Kholiluddin menyatakan bahwa keberatan warga terhadap Ahmadiyah tidak dapat menjadi lisensi bagi pemerintah untuk menekan jemaat Ahmadiyah. Pemerintah, kata Tedi, seharusnya menjadi mediator atas masalah ini. “Harus ada ruang dialog terbuka dan harus bebas dari tekanan sehingga putusan yang diambil merupakan proses yang fair,” kata Tedi. Pada saat yang sama, Tedi mengkritik dasar hukum

yag digunakan mereka dan aparat untuk menekan jemaat Ahmadiyah. KH Abu Hapsin, Ketua FKUB Jawa Tengah, menyatakan masalah ini terjadi karena adanya peraturan yang pro mayoritas, misalnya UU PNPS No. 1 Th. 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama. Peraturan ini berbasis penafsiran kelompok mayoritas. “Karena disitu dijelaskan tiap kegiatan keagamaan atau pola keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Sekarang yang manafsirkan pokok ajaran agama siapa? kan pemerintah akan ikut mayoritas. Ini yang fundamental ini yang tidak fundamental. Itu kan mayoritas yang menentukan. Jadi disini jelas sekali aturan-aturan itu pro mayoritas,” terang dosen IAIN Semarang ini seperti ditulis KBR 68H (17/06). Abu Hapsin pun mendesak agar Pemda segera menggelar dialog terkait hal ini agar permasalahan tidak berlarut-larut. Jumlah penganut Ahmadiyah mencapai 15 ribu orang yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penganut terbanyak adalah di di Wonosobo dan Banjarnegara. [M]

Diduga Ajaran Sesat, Diadili Warga Oleh: Nurun Nisa’

elapan orang warga yang diduga sebagai anggota aliran Sesat diadili oleh warga di kantor Desa Santong Kec. Kayangan, Kab Lombok Utara, Selasa (05/06) lalu. Delapan orang diinterogasi oleh aparat desa, ketua MUI KLU dan tokoh masyarakat setempat untuk menjelaskan tentang alirannya. Mereka diadili karena dianggap meresahkan masyarakat. Hadir dalam pertemuan yang difasilitasi oleh aparat desa tersebut Wakil Ketua DPRD KLU Burhan M.Nur,

Sekretaris MUI KLU Ust. Muh. Wildah, S.Pd, TGH.Sukarman Azhar Ali, Ust.Zohni, Kasat Pol.PP KLU Drs Abdul Hamid, Perwakilan Kesbangpollinmas KLU Kartono, Muspika, Kepala Desa Santong, tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ratusan masyarakat Desa Santong. Menurut warga yang hadir, aliran itu mulai ketika Lalu Muh. Rasyid alias Mamiq Ros yang merupakan murid dari Lalu Nur Bayan. Nur Bayan berasal dari Montong Betok Kecamatan Montong

Gading Kab. Lombok Timur. Ia datang ke Dusun Waker, Desa Santong untuk mengadakan pengajian dan muzakarah. Dalam pengajiannya konon Nur Bayan tidak memerintahkan anggota kelompoknya untuk sholat, puasa, zakat dan haji. Itulah salah satu alasan kenapa masyarakat menuduhnya memiliki ajaran sesat. Kepada aparat desa Lalu Muh. Rasyid ketika digiring ke Kantor Desa Santong pada malam Selasa, 29 Mei 2012 lalu mengatakan bahwa mereka

The WAHID Institute

hanya mengadakan pengajian biasa. “Bahan pengajian kami tidak beda dengan masyarakat lain. Kami juga hanya melakukan muzakarah dan kaji diri,” katanya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, setelah diinterogasi, akhirnya Mamiq Ros dipulangkan dan dilarang datang kembali menemui kelompok pengajiannya. Amaq Niah, salah seorang anggota Nur Bayan mengaku sudah menyatakan keluar dari kelompok tersebut. “Dalam pengajian kami diajarkan bahwa haji tidak perlu, cukup di sini saja. Sholat juga begitu. Puasa juga tidak perlu, karena kita sudah dimuliakan oleh Allah,” katanya. Dan kitab yang diajarkan bernama Ilmu Rahasia yang merupakan karangan Nur Bayan. Amak Niah juga menyebut nama-nama anggota kelompok yang tergabung dalam pengajian yang menamakan dirinya ‹Pengkajian Diri› itu, antara lain: Sukron (Penghulu), Suhairi, Suparman, Heri, Ma›in, Amrin, Amak Bahar, Ade Candra,Muhir,Iwan

(PNS), Muhadis, Haeruman, Sukini, dan Musorropa. Total jumlah anggotanya 14 orang. Dalam klarifikasi dugaan aliran sesat yang dianut kelompok pengajian yang menamakan dirinya ‹Pengkajian Diri›, pihak MUI KLU menyarankan agar ajaran ini dihentikan, karena ini adalah bentuk pelecehan terhadap Agama. Di samping itu, MUI juga menyarankan kepada Pemerintah Desa Santong untuk membuat sebuah kesepakatan. Pertama, kelompok pengajian ini dilarang melakukan aktivitas pengajian, baik di lingkungan tempat tinggalnya maupun mengikuti pengajian ke Montong Betok Lombok Timur ke gurunya Lalu Nur Bayan. Kedua, guru Lalu Nur Bayan ataupun asistennya yang bernama Lalu Muh. Rasyid (Mamiq Ros), dilarang datang ke daerah Waker (Desa Santong). Ketiga, membuat pernyataan sikap yang ditandatangani oleh masing-masing anggota kelompok pengajian tersebut, yang isinya tidak lagi mengikuti ajaran gurunya. Keempat, jika hal ini tidak

diindahkan oleh kelompok pengajian ini, maka akan dilanjutkan prosesnya ke ranah hukum. Kepala Desa Santong Muhakim mengatakan akan mengadakan pendekatan kembali dengan masingmasing anggota kelompok pengajian tersebut agar mereka mau kembali ke tauhid ajaran Islam sesungguhnya dan meninggalkan ajaran gurunya.

“Bahan pengajian kami tidak beda dengan masyarakat lain. Kami juga hanya melakukan muzakarah dan kaji diri” kata Lalu Muh. Rasyid Muhakim juga berjanji akan memfasilitasi kelompok pengajian ini untuk membuat pernyataan yang ditandatangani untuk keluar dari ajaran. ”Insya Allah, dalam waktu dekat ini mudah-mudahan rampung,” katanya berharap. [M]

Ormas Mengancam Perayaan Waisak di Temanggung Oleh: Nurun Nisa’

arga Dusun Lamuk, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung yang sedang menyiapkan perayaan Waisak diganggu oleh sekelompok massa beratribut GPK (Gerakan Pemuda Ka’bah) pada Jumat siang (12/05). Menaiki motor menuju tempat acara peringatan milad (hari lahir), rombongan Kemuning, Sumowono, Kabupaten Semarang yang berjumlah 50 orang ‘mampir’ di panggung Waisak yang tengah dipersiapkan warga yang berada di depan Vihara Satya Dharma Wirya milik Sekte Kasogatan. “Waktu itu massa dimungkinkan dari arah Kemuning, Sumowono. Ketika lewat, mereka berhenti dan memainkan gas sepeda motor. Mereka lalu naik ke

panggung untuk acara Waisak, mereka lalu joget-joget sambil ngacungngacungkan celutit dan rantai besar,» kata seorang sumber seperti ditulis Mediaindonesia.com (12/05). Kedatangan mereka membuat mereka yang terlibat dalam pembuatan ketakutan sehingga mereka bersembunyi, termasuk di dalam vihara. “Karena massanya banyak kami takut. Saya bersama lima teman bersembunyi di dalam vihara dan ada juga yang bersembunyi di belakang panggung. Beberapa orang yang di panggung juga langsung lari sambil membawa sound system dan spanduk,” terang Yudi dan Sunarto yang mempersiapkan panggung seperti ditulis Seputarindonesia.com. Insiden ini juga membuat karpet merah

yang dipasang menjadi berantakan. Sebuah mobil Avanza yang melintas juga turut menjadi korban. Aksi ini baru berhenti ketika anggota GPK Kaloran meminta mereka turun dari panggung dan berlaku tertib. Pihak kepolisian membantah terjadinya perusakan ibadah, hanya menyebutnya sebagai “upaya”. “Tidak ada perusakan tempat ibadah, itu hanya upaya saja. Kalau perusakan mobil memang benar, tapi kami masih belum mendapat laporan dari pemilik mobil,” ucap Kapolres Temanggung AKBP Susilo Wardhono. Pihak Bimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menyanggah berita perusakan panggung ini. “Mereka hanya mampir

dan sebagian dari mereka naik ke panggung tersebut sambil berjogedjoged dan yang lainnya mengebergeber sepeda motornya. Tidak ada gesekan sama sekali apa lagi perusakan panggung oleh massa, sehingga berita tentang perusakan Panggung untuk acara hiburan perayaan Waisak oleh

Monthly Report on Religious Issues, Edisi 42, Mei - Juni 2012

massa itu tidak benar terjadi,” terang Pembimbing Masyarakat Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Sayit, SH seperti tercantum di Kemenag.go.id (24/05) sebagai respons pemberitaan salah satu media. Sayit juga menghimbau agar seluruh umat Buddha mampu menyikapi peristiwa ini dengan

tenang, teduh, arif dan bijaksana, jangan terpancing emosi atas berita-berita yang tidak terbukti kebenarannya. Pihak pemerintah dan aparat kompak menyanggah. Sementara para warga di lapangan bersaksi sebaliknya. Siapa yang benar? [M]

Polisi dan FPI Menolak Diskusi Buku Irshad Manji Oleh: M. Mukhlisin

udah beberapa kali Irshad Manji datang ke negeri ini. Beberapa tahun lalu, Manji mempromosikan bukunya bertajuk Faith without Fear (Beriman Tanpa Rasa Takut). Buku feminis Kanada ini mendapat sambutan yang baik dari khalayak luas. Buku kedua rupanya memiliki cerita berbeda. Diluncurkan di Salihara, buku bertajuk Allah, Liberty, and Love, justru dihentikan paksa oleh kepolisian Pasar Minggu atas desakan massa yang mengaku berasal dari FPI. Diskusi buku dimulai sehabis Isya pada Jumat malam (04/05). Tetapi sejak awal rupanya sudah muncul gelagat “tidak baik”: Intel Polsek Pasar Minggu meminta penghentian acara yag dihadiri Irshad Manji karena akan diserang umat Islam melalui pesan pendek pada pukul enam sore. Manji disebut sebagai tokoh lesbian dari Kanada yang akan memberikan “santapan rohani”. Menanggapi pesan pendek yang disampaikan melalui petugas keamanan Salihara ini, Salihara sebagai penyelenggara mengundang perwakilan FPI untuk menyampaikan aspirasi dan berdialog dengan Manji secara langsung. Seorang massa menjanjikan datangnya massa dari daerah lain sembari menunjukkan pesan pendek dari telpon genggamnya. Acara kemudian tetap berlangsung sesuai jadwal yang telah diumumkan kepada khalayak. Polisi ternyata sudah bergerak lebih jauh: Emily Rees yang merupakan teman Manji diminta oleh Kapolsek Pasar Minggu

Adry Desas Puryanto, dan diteruskan anak buahnya, untuk digeledah tasnya. Mereka memeriksa paspor Emily dan melihat beberapa foto yang telah diambil Emily. Tak cukup, Kapolsek. Setengah jam kemudian Kaoplsek yang datang bersama rombongan diterima oleh Guntur Romli dan Hening (panitia) serta petugas keamanan Salihara. Bersama dengan Khaeruddin, salah seorang pengurus RT di Salihara dan Heri, Panglima FPI Jakarta Selatan, mereka kompak meminta acara digagalkan dan meminta Irshad Manji tidak bicara. Alasan penolakannya adalah karena acara ini diselenggarakan oleh para waria. Tuntutan mereka lalu diubah menjadi urusan perizinan ketika panitia menyatakan bahwa acara yang dimaksud merupakan bedah buku belaka. Perizinan yang dimaksud menyangkut kehadiran Manji yang WNA dan restu dari polisi. Polisi rupanya punya aspirasi sama: Salihara diminta menunda acara ini ditunda sampai perizinan beres. Perdebatan alot ini berlangsung di luar ruang diskusi. Di dalam ruangan diskusi, Manji memulai paparan tentang buku ini setelah adanya sambutan dari Gunawan Mohamad dan pembukaan oleh moderator. Mendadak, Kapolsek masuk ke forum diskusi menginterupsi dan memaksa untuk member pernyataan di depan peserta diskusi—panitia mengajak peserta untuk tenang dan kembali berdiskusi. “Assalamualaikum, saya ini Kapolsek Pasar Minggu. Jadi, malam ini

saya ingin menyampaikan informasi sehubungan dengan kegiatan hari ini. Pertama, saya dapat SMS dari warga setempat atas kegiatan ini bahwa warga setempat keberatan dengan acara ini, RT dan RW juga hadir. Kedua, keberatan atas acara ini, ormas-ormas ini juga... ada FBR, Forkabi, FPI, ini keberatan juga. Dan terakhir setelah saya datang ke sini, ternyata kegiatan ini tidak ada izinnya, izin RT dan RW dan pihak kepolisian, karena narasumbernya dari orang asing. Kalau ada orang asing seharusnya ada izinnya dari Polda, Polres, dan Polsek. Itu izin normatifnya, UU No 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang tugas pokok ini. Dari tiga informasi ini, saya berhak mem-pending acara ini. Aturan normatif ini. Keberatan sudah ada. Apa saya tidak berhak? Saya sudah mengamankan, mengarahkan panitia, karena narasumber orang asing. Saya sudah izin dengan panitia, tapi panitia tidak kooperatif dengan saya,” demikian interupsi Kapolsek sebagaimana dilansir Salihara.org (05/05). Interupsi ini juga diselingi interupsi para peserta yang tak bisa menerima alasan Kapolsek. Entah apa yang dilakukan rombongan aparat hingga satu menit kemudian massa berhasil menjebol pagar Salihara. Bukannya melindungi, Kapolsek justru mengancam akan meninggalkan acara tidak dibubarkan dalam waktu sepuluh menit. Massa merangsek masuk ke ruangan peserta di mana peserta masih berkumpul dan ironi terjadi: Kapolsek tetap memaksa peserta membubarkan diri. Massa semakin

The WAHID Institute

banyak ketika peserta masih berdiskusi secara informal. Polisi, sebagaimana massa, berteriak-teriak meminta diskusi dibubarkan namun mereka yang hadir tetap ngotot. Manji sendiri naik ke lantai tiga dan polisi meminta Manji keluar dari Salihara lewat pitu depan. Polisi, dipimpin Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Imam Sugianto, MSi, mengusulkan pengamanan Manji—sebelumnya ada saran dari mereka untuk membawa Manji ke Polres. Irshad menolak karena masih ingin bergabung dengan peserta diskusi. Setelah terjadi negosiasi antara Ulil dan polisi, Irshad bersedia dikawal polisi dengan didampingi pengaca

ke tempat yang disepakati bersama. Sementara itu, massa yang membawa nama Islam itu terus-menerus memaki dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Manji. Terhadap aksi sewenang-wenang ini, Salihara melaporkan Kapolsek Pasar Minggu dan Kapolres Jakarta Selatan ke Mabes Polri pada Kamis (10/05). Alasannya, polisi tidak bertindak professional dalam melindungi hak warga negara untuk berdiskusi seperti dijamin UUD 1945. Sebelumnya, Polri meminta maaf atas terjadinya insiden ini. “Diskresi Kepolisian ini memang bisa menimbulkan rasa senang dan tidak senang masyarakat. Jadi kita tentunya

memohon pengertian dan meminta maaf kalau perasaan tidak senang bisa timbul akibat langkah-langkah yang dilakukan kepolisian. Tapi situasinya, setiap kondisi itu berbeda-beda. Situasional ya, lain situasi, lain pula penanganannya,” terang Juru Bicara Kepolisian Indonesia Boy Rafli Amar sebagaimana ditulis KBR 68 H (07/05). Diskusi yang tidak tuntas ini ‘dilanjutkan’ di kantor AJI (Aliansi Jurnalis Independen) pada Sabtu malam (05/05). Kali ini acara berjalan lancar dengan peserta diskusi yang dibatasi dan penjagaan yang ketat dari Banser GP Ansor. Banser ternyata menjanjikan ketimbang polisi. Sungguh ironi. [M]

Diskusi Buku Irshad Manji Berakhir Anarkhi Oleh: Nurun Nisa’

etelah didiskusikan di Jakarta, buku karangan Manji kemudian dilanjutkan ke Yogyakarta. Di CRCS UGM yang sejatinya diselenggarakan pada Rabu pagi (09/05), diskusi mengalami nasib sama: gagal total. Pihak kampus tak memberikan izin setelah didemo ratusan orang dari berbagai ormas Islam dan organisasi mahasiswa Islam yang menolak kehadiran Manji. Tetapi semangat diskusi tak berhenti di sini. Buku Manji kemudian didiskusikan di LKiS pada malam harinya—dengan gelagat yang sama tidak baiknya. Pada siang hari di depan kantor LKiS yang terletak di bilangan Sorowajan Baru, Banguntapan, Bantul dilewati oleh beberapa orang yang hilir mudik mengggunakan sepeda motor. Lalu, terdapat 15 orang masuk ke kantor LKiS yang sebagiannya memakai helm. Ditemui oleh Farid Wajidi selaku Direktur LKiS, mereka meminta nomor ponsel Farid namun tidak diberikan karena sifatnya yang privat. Tak mendapatkan yang diinginkan, mereka mengancam sambil merekam dengan video kamera, kamera ponsel, dan kamera digital

“Kami sudah memperingatkan Pak Farid dan kawan-kawan. Jika nanti malam diskusi dilanjutkan, kami akan mengirim lebih banyak laskar Islam. Ini sudah penodaan agama,” ancam seorang massa dari golongan penyerang sembari berteriak-teriak. Mereka juga mencatat nomor plat sepeda motor yang sedang diparkir di depan pendapa LKiS. Di dalam pertemuan ini, salah seorang dari massa meminta agara acara diskusi dibatalkan karena ia menodai agama. “Kami sudah memperingatkan Pak Farid dan kawan-kawan. Jika nanti malam diskusi dilanjutkan, kami akan mengirim lebih banyak laskar Islam. Ini sudah penodaan agama,” tandasnya seperti ditulis dalam rilis pers LKiS LBH Yogyakarta seperti ditulis Kompas.

com (10/05). Namun pihak LKiS tidak bergeming. Pukul 18.45 WIB diskusi dimulai dengan pembukaan oleh panitia yang diwakili Siti Habibah. Habibah menekankan bahwa siapapun yang tidak setuju dengan Manji agar ikut berdiskusi dan berdialog. Sementara pintu gerbang dikunci dan Manji sempat membuka satu sesi tanya jawab yang berlangsung lancar. Setengah jam kemudian, massa yang hendak membubarkan diskusi sudah berada di pintu gerbang luar. Manji sempat menjawab pertanyaan ketiga dari peserta di saat massa berjibaku dan meneriakkan takbir berulangkali. Massa akhirnya berhasil mendobrak gerbang bagian dalam yang sudah dikunci sambil melemparinya dengan batu. Di sini anarkhisme dimulai. Sembari terus memaksa masuk, mereka menendang piring, gelas, melempari kaca jendela perpustakaan yang berada di ujung pendapa. Sempat menyebarkan rilis pers, mereka juga sudah ‘sempat’ mendaratkan pukulan kepada beberap peserta. Termasuk korban pemukulan

adalah Emily Rees, rekan Manji yang berkewarganegaraan Perancis. Tangan kanannya dipukul menggunakan tongkat besi ketika mengambil gambar dengan handycam—handycam sendiri dibanting sampai dua kali. Sebagian peserta lainnya sempat dievakuasi di kantor bagian depan tetapi massa menyerang dengan memecahkan kaca jendela. Beberapa warga kampung yang sempat menahan massa penyerang agar tidak masuk kantor tak luput dari serangan: mereka terkena pukulan di punggung dan wajah. Buku-buku koleksi perpustakan diobrak-abrik dan disobeksobek. Manji sendiri dilindungi 7 (tujuh)

Monthly Report on Religious Issues, Edisi 42, Mei - Juni 2012

peserta diskusi dalam sebuah lingkaran meskipun sempat diancam penyerang. Sekitar pukul 19.28 WIB terdapat seseorang yang membawa parang yang memukul orang yang menegur. Aksi anarkhi ini baru berhenti pukul delapan malam. Polisi baru datang setelah semuanya selesai dan membawa tujuh korban ke RS Angkatan Udara Harjo Lukito. Korban yang dimaksud adalah Dewi, Asmi, Bee, Lutfi, Ina, Dewi, dan Emily. Dua orang di antaranya mesti memperoleh jahitan di bagian kepala dan pelipis. Terhadap aksi ini, LKiS melaporkan MMI ke Polda DIY. MMI

merupakan massa yang mendatangi kantor LKiS dengan jumlah sekitar 100 orang. Kasus masih diproses hingga kini namun belum menunjukkan titik terang yang menggembirakan. Polisi menyatakan belum bisa menetapkan tersangka karena tidak ada saksi yang bisa menunjukkan keterangan detal soal tersangka. “Nah itu lho masalahnya. Jadi bukan kami tidak menangani. Silakan siapapun memberikan keterangan sebagai saksi, menunjuk siapa kira-kira,” terang Kapolda DIY Brigjen Pol Sabar Raharjo sebagaimana ditulis Tribunjogja. com (05/09). [M]

Masjid Ahmadiyah Tasikmalaya Dirusak Oleh: Nurun Nisa’

erita perusakan properti Ahmadiyah semakin meruyak saja. Kali ini menimpa jemaat Ahmadiyah di Tasikmalaya. Masjid alMujahidin di Kampung Babakansari Desa Kutawaringin Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya pada Rabu dinihari (02/05). Sebelumnya, Masjid Baiturrahim di Kampung Babakan Sindang Desa Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya dirusak massa pada Jumat pagi (20/04). Masjid al-Mujahidin dibakar ketika tidak ada orang sehingga tidak ada korban yang berjatuhan. Namun, sejumlah kitab suci dan perlengkapan masjid terbakar. “Al-Quran dibakar. Tafsir Al-Quran dan buku-buku juga dibakar. Mimbar rusak ikut terbakar. Kaca pecah. Alhamdulillah langsung ketahuan warga. Karena di sini posisi masjid berdempetan dengan warga. Kalau tidak keburu tertolong mungkin satu kampung ini bisa habis terbakar. Kami langsung membersihkan gotong royong dengan warga di sini. Bahkan mau langsung pengecatan,” terang Pengurus Ahmadiyah Kecamatan Salawu, Asep Taufik Ahmad. Warga Ahmadiyah sempat diliputi ketakutan. Pasca insiden ini, polisi berjaga-jaga di lokasi.

Sekitar dua sebelumnya, Masjid Baiturrahim menjadi sasaran. Massa dari FPI yang berjumlah sekitar 80 membawa spanduk, berorasi, dan menyerahkan surat pernyataan dari masyarakat berisi penolakan terhadap aktivitas Ahmadiyah. Ketua JAI setempat menerima surat ini atas nama pribadi. Massa tak terima dengan pernyataan ini karena seharusnya surat ini diterima dalam kapasitasnya sebagai bagian dari komunitas Ahmadiyah atau diterima secara organisasi. Merasa tuntutannya tak dipenuhi, mereka kemudian menyusup ke bagian belakang dan samping masjid lalu merusak masjid. Akibatnya, kusen, kaca, keran, dan parabola serta sound system rusak. Selain melakukan perusakan properti, mereka juga memukul anggota JAI yang berada di lokasi yang berusaha memadamkan api dari bom molotov. “Karena lokasi masjidnya tinggi, (mereka) naik pagar, loncat-loncat, langsung menerobos dan merusak masjid. Sampai ada yang membawa bom molotov. Bagian masjid yang dirusak, kaca-kaca pintu, jendela, lampu, mimbar, audiovideo, mic, speaker, dirusak semua,” terang Dudi Karyasah, pengurus Ahmadiyah Singaparna.

Polisi sendiri berjaga-jaga di sekitar lokasi namun baru bergerak setelah terjadi penyerangan. Mereka kalah jumlah dengan penyerang yang mecapai 80 orang itu. «Saya tidak mengatakan kalau polisi itu melakukan pembiaran, tapi kenyataannya begitu. Setelah terjadi perusakan aparat polisi baru bergerak,» katanya. Puas mengobrak-abrik, pukul 11.00 WIB mereka meninggalkan lokasi setelah . Anggota JAI pun menunaikan sholat Jumat di dalam masjid di tengah kerusakan masjid dan bau minyak tanah dari bom molotov. Penjagaan ketat dilakukan pasca insiden ini di Desa Cipakat dan desadesa lain yang memiliki konsentrasi JAI seperti daerah Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, dan daerah Badakpaeh, Kecamatan Singaparna. Kepolisian sendiri mengirim dua peleton atau sekitar 180 personel satuan Pengendali Masyarakat (Dalmas) dari Polres Tasikmalaya untuk menjaga lokasi. Para anggota JAI pun menunaikan sholat Jumat di dalam masjid di tengah bau minyak tanah. Sebenarnya kasus ini sudah bermula sepekan sebelumnya. Perwakilan FPI berdialog dengan JAI di

The WAHID Institute

kantor kepala desa setempat pada Kamis (12/04). Hadir dalam dialog ini aparat desa setempat seperti Kepala Desa Cipakat, perwakilan Muspida, Koramil, dan camat setempat. Dalam kesempatan ini, FPI menuding JAI telah melanggar SKB 3 Menteri dan Pergub Jabar terkait larangan aktivitas Ahmadiyah karena mereka masih saja terus melakukan ibadah. JAI merasa tidak melanggar karena hak beribadah dijamin pasal 29 UUD 1945. «Pada pertemuan itu, FPI menuding Ahmadiyah melanggar SKB 3 Menteri dan peraturan gubernur Jabar karena masih melakukan proses ibadah,» kata Ketua Jemaah Ahmadiyah Kecamatan Singaparna, Nanang Ahmad Hidayat. Tetapi FPI tak mau tahu— mereka menyegel masjid pada sore harinya. Mereka menggembok pagar

dan memaku pintu masjid kemudian membubarkan diri. Segel dibuka sendiri oleh JAI keesokan harinya untuk keperluan sholat Jumat. Selain itu, JAI merasa tidak melanggar UndangUndang yang berlaku. Pada Kamis berikutnya, polisi menginformasikan bahwa massa FPI akan datang lagi dan ternyata hal ini terbukti. Menag (Menteri Agama) Suryadharma Ali menyatakan bahwa kekerasan bukan jalan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan. Tetapi pada saat yang bersamaan, Menag menyalahkan Ahmadiyah. «Mungkin saja ada kondisi yang tidak tepat di sana. Saya berharap bisa diselesaikan dengan musyawarah dan semua pihak tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan. Termasuk kepada Ahmadiyah juga, harus tunduk kepada peraturan daerah. Dan

meminta agar kegiatan dihentikan,» tuturnya. Dua tersangka. “Ia sudah ada ditetapkan satu sebagai tersangka. Ia, satu orang namanya U,” terang Juru bicara Polda Jabar, Martinus Sitompul. Namun Martinus tidak merinci identitas tersangka sebagai bagian dari FPI atau tidak. Us menyerahkan diri disusul A tetapi mereka tidak termasuk 12 saksi yang diperiksa. Dua pemuda ini ini merupakan warga dari luar Kecamatan Singaparna. “Masih kita dalami. Mereka tidak mengatasnamakan ormas tapi mengatasnakaman masyarakat,” terang Kapolres Tasikmalaya AKBP Irman Sugema SH SIK. Kapolres tidak bisa menjelaskan asal dua orang yang melakukan perusakan ini. [M]

Gua Maria Diserbu Polisi Menghalau Oleh: Nurun Nisa’

atusan massa dari Forum Masyarakat Sampang Gedangsari mendatangi tempat ziarah Gua Maria Wahyu Ibuku di Giri Wening Dusun Sengonkerep Sampang Gedang Sari Gunungkidul. Mereka memaksa masuk namun dicegah aparat sehingga menimbulkan kericuhan. Massa mendatangi tempat ini selepas mengikuti tabligh yang tak jauh dari lokasi pembangunan pada Minggu (06/05). Mereka memprotes rumah ibadah ini karena pembangunan izin taman religi diubah menjadi pembangunan tempat ibadah. Selain itu, mereka menuntut agar pembangunan ini dihentikan karena tidak memiliki izin. Aparat dengan sigap menghalau massa ini. Mereka dicegah masuk ke Gua Maria sebelum tiba di lokasi. Mereka memaksa masuk sehingga terjadi dorong-dorongan dengan aparat. Aksi ini kemudian berhenti dan massa

membubarkan diri—pihak kepolisian dan pemerintahan Gunungkidul akan diberhentikan sampai proses perizinan selesai. Sebelum membubarkan diri, kedua belah pihak sempat bernegosiasi. Proses negosiasi yang alot di mana Kapolres Gunungkidul AKBP Insan Amin turun langsung ini kesepakatan bahwa hanya perwakilan massa yang bisa menuju lokasi yang berada di perbukitan Gedangsari. Sementara massa yang lain menunggu di bawah di dekat jalan desa di Dusun Sengonkerep. “Masalah kemarin sudah kita selesaikan, hari ini situasi kondusif. Pemkab Gunungkidul menjamin pembangunan tempat ibadah tersebut dihentikan hingga panitia melengkapi perizinan,” kata Insan Amin seperti ditulis Detik.com (07/05). Salah seorang warga setempat sendiri menyatakan tidak tahu dengan permasalahan ini namun ia tidak

mempermasalahkannya. “Enggak apaapa ada Gua Maria, malah Sengonkerep jadi ramai,” katanya sebagimana ditulis Solopos.com (09/05). Pihak panitia pembangunan menyatakan bahwa mereka sudah mengurus izin kepada lurah namun mereka tidak mengetahui jika pembangunan ini membutuhkan IMB. “Sebenarnya panitia sudah izin lurah. Tapi karena kurang pengetahuan, mereka tidak tahu kalau perlu IMB,” kata Pengurus Rayon Gereja-gereja Katolik Gunungkidul, AY Sumarno. Ini nampaknya yang menjadi sebab pembangunan dimulai sejak 2010 dan karenanya IMB baru diurus pada Februari 2012. Kepala Desa Sampang Paijo mengakui telah menandatangani surat ini meskipun surat ini ternyata tidak cukup sebagai syarat perizinan. Paijo juga menyatakan bahwa warga di desanya hidup dengan berdampingan.

Monthly Report on Religious Issues, Edisi 42, Mei - Juni 2012

Azis Sholeh, bagian humas Sampang, menyatakan bahwa warga desanya satu sama lain saling membantu membangun rumah ibadah meskipun mereka berlainan agama. Insiden ini juga turut mendapat perhatian Bupati Gunungkidul,

“Enggak apa-apa ada Gua Maria, malah Sengonkerep jadi ramai,” terang seorang warga Dusun Sengonkerep

Badingah. Ia menyatakan tidak mempermasalahkan pembangunan tempat ziarah ini untuk berdoa dan

beribadah ini selama mengikuti tata tertib yang berlaku. Ia juga melapor kepada Sultan Hamengkubuwono selaku Gubernur DIY. Sultan menyatakan bahwa massa berasal dari luar Yogyakarta seperti Solo, Klaten, dan Prambanan. “Orang-orang luar Yogya yang tak ingin Yogya kondusif tak usah campuri urusan Yogya,” kata Raja Keraton Ngayogjokarto Hadiningrat sebagaimana dikutip Tempo. com (08/05).Sultan menyatakan bahwa Pemda Yogya dapat bertanggung jawab atas segala keputusan menyangkut pembangunan tempat beribadah. Karenanya, warga di luar Yogya tidak perlu ikut campur. Sultan juga membantah adanya perusakan patung seperti disebarkan melalui beberapa saluran media. Sebelum ‘penyerbuan’ terjadi, sebuah sumber menyatakan, bahwa

Gua disegel oleh kelompok yang kontra. Mulanya digelar tabligh akbar oleh Ketua PAC PAN Kec Gedangsari bernama Parman pada tanggal 06 Mei 2012 dengan mengundang 1000 terutama dari KOKAM, (Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), FUI (Forum Umat Islam), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), dan FJI (Front Jihad Islam). Karena ancaman tabligh gua memang ditutup sementara dengan garis polisi dan dijaga ketat, secara bersama-sama oleh umat dan warga setempat, Banser, dan aparat. Beberapa hari sebelumnya di terdapat massa radikal yang mendatangi daerah sekitar Gua pada malam hari. Pasca penyerbuan Gua ini dijaga ketat oleh polisi, tentara, dan teman-teman muda NU. [M]

Penyenggelan Gereja Di Aceh Singkil Oleh: Nurun Nisa’

epanjang April-Mei sebanyak 17 gereja Protestan dan Katolik di Aceh Singkil disegel pemda dan aparat kepolisian, dan Satpol PP setempat. Gereja-gereja ini ditertibkan Tim Terpadu Pemkab Aceh Singkil yang melibatkan berbagai unsur, termasuk Sekda dan Satpol PP. Di awal Mei, giliran Gereja Misi Inzili Indonesia (GMII) di Ujung Sialit, Kecamatan Pulau Banyak Barat disegel sebab dianggap tidak memiliki izin mendirikan bangunan, menyalahi aturan, dan menyimpang dari kesepakatan toleransi yang disetujui sebelumnya, yaitu satu gereja dan empat undungundung (gereja dengan ukuran lebih kecil, Red.) di Aceh Singkil. “Kami minta pengertian semua pihak, bangunan ini ditertibkan, lantaran belum memiliki izin,” kata Asisten II Sekdakab Aceh Singkil Zainal Abidin yang merupakan Ketua Tim Penertiban di depan para jemaat sebelum Satpol PP memasang segel. Tim penertiban yang diturunkan ke wilayah

kepulauan tersebut, antara lain Asisten I Sekdakab Azmi, Asisten II Zainal, Kepala Satpol PP Arifin, dan unsur terkait lainnya pada Selasa (08/05). Seminggu sebelumnya, gereja yang disegel adalah Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi di Desa Pertabas Kec, Simpang Kanan. “Jadi yang menyegel itu ada dari tim pemerintah kabupaten, polisi, dan Satpol PP,” terang Pendeta Elson Lingga dari Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) sebagaimana dikutip Beritasatu.com (13/05). GKPPD yang berdiri sejak 1930 ini turut disegel berikut delapan gereja yang masuk interdenominasi gerejanya. Penyegelan gereja ini menyusul demonstrasi oleh pihak yang menyebut dirinya sebagai FPI (Front Pembela Islam) dan FUI (Forum Umat Islam) yang meminta pembongkaran kepada gerejagereja tak berizin pada Selasa (30/04). Dari Ujung Sialit, mereka bergerak menuju ke Kecamatan Danau Paris. mereka menyegel GKPPD Napagaluh,

Gereja Katolik Napagaluh, dan undungundung Katolik Santo Paulus di Desa Lae Balno. “Yang disegel ada tiga, lantaran tak memenuhi izin,” ujar Asisten II Zainal yang merupakan Ketua Tim Penertiban. Di papan segel tertulis “Dilarang membangun gereja dan undungundung tanpa izin sesuai SKB 2 Menteri No. 9 Th. 2006 dan No. 8 Th. 2006 serta Pergub NAD No. 25 Th. 2007 dan Qanun Aceh Singkil No. 7 Th. 2007”. Pemda berdalih, kata Elson, penyegelan dilakukan agar ormas yang melakukan demo tidak melakukan pembongkaran. Menurut Kepala Pembimbing Masyarakat Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Baron Ferryson Pandiangan, dalil pembubaran ini adalah Surat Keputusan Bersama Dua Menteri tentang Rumah Ibadah; Peraturan Gubernur No. 25/2007 tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah di Aceh,dan Qanun Aceh Singkil No 2/2007 tentang Pendirian Rumah Ibadah. Selain itu, surat perjanjian bersama antara

The WAHID Institute

komunitas Islam dan Kristen dari tiga kecamatan di Aceh Singkil (Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Gunung Meriah, dan Kecamatan Danau Paris) turut menjadi dalil. Baron menyatakan kini terdapat 22 gereja tetapi pada saat yang bersamaan, ia menyatakan adanya ketidakjelasan pihak yang meneken kerja sama ini. Di lain pihak, Kemenag Kab. Singkil menyatakan tindakan ini sebagai tindak lanjut dari aliran masyarakat, terutama terkait dengan undungundung. Tercatat 16 undung-undung sudah disegel oleh Pemkab. «Penyegelan ini berawal dari laporan masyarakat, yang menyatakan bangunan undung-undung ini sudah menyalahi aturan, di antaranya tidak ada izin membangun untuk rumah ibadah, sesuai dengan Pergub No. 25 Th. 2007,» kata Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Singkil, H Herman seperti dikutip Serambinews. com (08/05). Herman juga menyatakan bahwa penyegelan dilakukan setelah musyawarah. Tidak bisa menoleransi kebijakan ini, pihak PGI melapor ke Komnas HAM. Diwakili oleh Sekretaris Eksekutif PGI bidang Marturia Favor Bancin, pihak PGI menyatakan bahwa gereja Singkil

sudah didirikan sejak lama. Pihak pemda setempat awalnya hendak merobohkan gereja-gereja ini namun rencana ini ditunda setelah terdapat pembicaraan dengan Muspida setempat. Kini pihaknya berharap agar tidak terjadi pengusiran besar-besaran terhadap umat Nasrani. Favor juga mempertanyakan posisi FPI dalam kasus penyegelan gereja-gereja ini karena menekan negara untuk melakukan penutupan ini. “Penutupan karena ada pemaksaan dari kelompok yang mengklaim sebagai FPI (Front Pembela Islam),” katanya di ruang pengaduan Komnas HAM sebagaimana ditulis Mediaindonesia.com (15/05). Komnas HAM yang diwakili Komisioner Komnas HAM Jhonny Nelson Simanjuntak mengafirmasi dugaan ini berdasarkan pantuan personel Komnas HAM di lapangan. “Dia (orang lapangan Komnas HAM) memang menyebut FPI. Dia bilang kalau FPI minta menertibkan (gereja). Jadi ada kekuatan sosial tertentu yang mengatur negara,” ujar Jhonny. Terhadap pengaduan ini, Jhonny akan mengontak Ifdhal Kasim, yang sedang berada di Aceh, untuk berbicara dengan bupati yang baru saja terpilih. Termasuk kaitannya dengan status otonomi khusus Aceh yang berasaskan syariat Islam.

Sumber MRoRI di Aceh menyatakan bahwa FPI baru dibentuk pada April 2012 yang dihadiri sekitar 25 orang. Beberapa bendera FPI pun dipasang terbalik—seperti terburu-buru atau bahkan belum siap—namun Ust Shobri Lobis dihadirkan dalam pelantikan pengurus perdana ini. Dengan fakta ini, sesungguhnya organisasi baru berdiri di wilayah ini sehingga kemampuannya menekan bisa diragukan. Karenanya, terbuka kemungkinan jika FPI digunakan oleh kelompok intoleran untuk menekan Pemkab agar ‘menertibkan’ gereja yang dianggap menganggu. Faktor lainnya adalah perjanjian yang diteken pada 1979 pasca konflik konflik keagamaan. Dalam perjanjian ini disepakati adanya penertiban dalam pembangunan gereja untuk menjaga keharmonisan di antara keduanya. Very Sitohang dan beberapa kawan dari ASB (Aliansi Sumut Bersatu) dalam sebuah pertemuan dengan the WAHID Institute menyatakan bahwa FPI didukung oleh pemerintah setempat. FPI bersama dengan ormas Islam melakukan demo menuntut penutupan gereja. Massa demo digerakkan oleh para keuchik (kepala desa). [M]

Wapres: Perlu Pengaturan Suara Adzan Oleh: Nurun Nisa’

alam sebuah kesempatan di depan para peserta Muktamar VI Dewan Masjid Indonesia, Wapres (Wakil Presiden) Budiono menyinggung soal perlunya pengaturan penggunaan pengeras suara untuk adzan. Suara adzan yang terdengar sayup-sayup dari jauh, menurut Budiono, akan “terasa lebih merasuk ke sanubari”. “Dewan Masjid Indonesia kiranya juga dapat mulai membahas, umpamanya, tentang pengaturan penggunaan pengeras suara di masjidmasjid. Kita semua sangat memahami bahwa adzan adalah panggilan suci bagi umat Islam untuk melaksanakan

kewajiban sholatnya. Namun demikian, apa yang saya rasakan barangkali juga dirasakan oleh orang lain, yaitu bahwa suara adzan yang terdengar sayup-sayup dari jauh terasa lebih merasuk ke sanubari kita dibanding suara yang terlalu keras, menyentak, dan terlalu dekat ke telinga kita. Al-Qur’an pun mengajarkan kepada kita untuk merendahkan suara kita sambil merendahkan hati ketika berdoa memohon bimbingan dan petunjukNya,” demikian pidato Budiono soal ini. Penggalan pidato ini ternyata segera memicu kontroversi. Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat Prof Dr H Muhammad Baharun

menyatakan bahwa wacana yang dilontarkan Wapres tidak bisa diterapkan di Indonesia. “Tidak bisa. Karena tradisi umat Islam azan itu adalah syiar dan harus dilantunkan dengan syahdu dan keras. Sehingga menggunakan pengeras suara untuk azan memang layak dilakukan. Adzan memang harus begitu,” kata Baharun seperti ditulis Republika Online (05/05). Pengaturan semacam ini baru bisa diberlakukan di luar kegiatan adzan misalnya pengajian, ceramah atau lagu kasidah. Ketua Takmir Masjid Agung al-Azhar, Nasrul Hamzah, bahkan mempertanyakan motif Wapres terkait wacana ini. “Terus terang kita tidak

bisa memahami pernyataan Wapres. Ini adalah hal yang sensitif dan bisa memiliki banyak tafsiran,” terang Nasrul. Sementara itu, Ketua PWNU Jawa Timur KH. Mutawakkil Alallah menyatakan pidato ini sebagai “memancing timbulnya konflik horizontal berbau SARA”. Jubir Wapres, Yopie Hidayat, menolak memberikan komentar soal ini sebab ia melihat bahwa pidato soal ini telah dipolitisasi pihak-pihak tertentu yang menyukai Wapres. Yopie juga menyatakan bahwa pidato ini hanya sebatas saran agar didiskusikan. Urusan pengaturan pengeras suara ini sebenarnya bukan barang baru di Indonesia. Pada tahun 2011, misalnya, Pemkot Madiun pernah mengatur penggunaannya selama bulan puasa. Di kota ini, pengeras suara dilarang digunakan di masjid sejak pukul 23.00 WIB hingga waktu sahur. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu ketenangan masyarakat, selain untuk menghormati kalangan non-Muslim.

Monthly Report on Religious Issues, Edisi 42, Mei - Juni 2012

“Namun pengurus masjid atau takmir tetap diperkenankan membunyikan pengeras suara menjelang sahur, saat adzan, salat lima waktu, hingga pukul 23.00 WIB,” ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun, Bambang Subanto seperti ditulis GATRA (26/07). Usulan ini tidak memicu kontroversi—para ormas setempat sudah sepakat dengan aturan ini meskipun baru direncanakan dalam bentuk Perwali. Ormas yang dimaksud Majelis Ulama Indonesia (MUI) Malang, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). “Pelarangan penggunaan pengeras suara diatas jam 23.00 WIB tersebut memang hasil kesepakatan seluruh ormas Islam di Kota Madiun selama Ramadhan setiap tahunnya. Sehingga tidak menjadi masalah,” ujar Ketua MUI Kota Madiun, Sutoyo. Meskipun tidak memakai pengeras, kaum Muslim masih dapat mengerjakan amalan Ramadhan seperti tadarrus

Qur’an seperti biasa, bahkan hingga pagi hari. Di Kalimantan Selatan, MUI di enam wilayah sudah sepakat untuk mengatur hal ini demi menciptakan harmonisasi di tengah masyarakat yang majemuk. Bentuk pengaturan ini, misalnya, durasi penggunaan suara yang dipersingkat. “Isinya, dimintakan kepada segenap masjid dan musala supaya dalam syiar Islam seperti membaca AlQur’an dan tarhim dilakukan sekitar 15 menit sebelum kumandang azan salat,” ujar Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan Rusdiyansyah Rusdiyansyah sebagaimana ditulis NU Online (17/11/2009). Kegiatan ini biasanya berlangsung selama satu jam—menurut Rusdiansyah, kegiatan ini memang dapat membangunkan orang yang masih tidur dan dapat digunakan sebagai ajang syiar Islam, namun dapat mengganggu mereka yang sedang beristirahat malam atau shalat malam yang memerlukan suasana sepi dan tenang. [M]

Bawa HP Berisi Film Porno, Siswi MtsN 1 Mataram di Pecat Oleh: Yusuf Tantowi

idak ada maaf bagi siswa-siswi yang membawa HP ke sekolah. Apalagi siswa-siswi tersebut ketahuan menyimpan film porno di dalam HP-nya. Itulah yang dialami oleh siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Mataram. Siswi berinisial RRH asal Lingkungan Kebun Raya, Pejanggik, Mataram itu memang sedang ditimpa sial. Pada Sabtu silam (05/05) dalam sebuah razia HP yang dilakukan oleh pihak sekolah, di dalam tas RRH ditemukan HP yang menyimpan film dewasa. Pada hal hukum yang berlaku di sekolah tersebut, siswa-siswi dilarang membawa HP ke sekolah. Akibat perbuatannya itu, RRH dijatuhi hukuman pemecatan dari sekolah.

Kepala sekolah MTsN 1 Mataram, Drs.Marzuki, MPd mengatakan, RRH dikeluarkan dari sekolah karena sudah tiga kali melanggar peraturan yang melarang siswa-siswi membawa HP ke sekolah. Bahkan akumulasi pelanggaran yang dilakukan RRH sudah melampoi ambang batas, mencapai 140 poin. “Satu kali dia kedapatan membawa HP, ia kena pelanggaran 30 poin. Nah ini sudah kena tiga kali dan sudah diberikan peringatan, berarti sudah 90 poin pelanggaran” katanya. Parahnya lagi saat kepergok untuk ketiga kalinya, ia menyimpan film dewasa. Menurut Marzuki, yang bersangkutan juga sering terlambat masuk sekolah. Itulah yang menyebabkan RRH mendapatkan tambahan poin

pelanggaran 40 poin. Dengan demikian, ia tidak bisa dimaafkan. “Artinya ini sudah di luar kemampuan kami untuk melakukan pembinaan. Kami sudah maksimal, karena tidak juga berubah maka kami kembalikan kepada orang tuanya,” tuturnya di ruang kerjanya, Senin (14/05). Pihaknya juga tidak ingin membuat kendor aturan yang telah dibuat di sekolah. Sepahit apapun dampaknya, akan tetap diterapkan. Bahkan jika orang tua siswa itu tetap keberatan dengan pemecatan itu maka pihaknya akan melapor balik ke polisi terkait konten video porno dalam HP itu. “Karena kami menduga, video dalam HP itu sudah ditonton oleh siswa ini. Artinya, bisa saja kami laporkan dia

The WAHID Institute

karena pelanggaran UU ITE” ancamnya. Dengan kejadian itu, harapan Marzuki menjadi pelajaran bagi internal sekolahnya dalam penegakan aturan dan contoh bagi orang tua siswa agar menjaga anaknya. “Ada 700 orang siswa yang sekolah disini, kalau satu orang siswa akan membahayakan moral siswa lainnya, maka kami harus mengambil keputusan” tegasnya. Sementara itu, orang tua RRH, Dewi Kusuma Wati dan Hery Haryanto mengaku keberatan atas keputusan pihak sekolah memecat anaknya. Pemecatan anaknya itu terlalu cepat tanpa ada klarifikasi terhadap pihaknya selaku orang tua. “Saya memang mengakui dia salah. Tapi saya sebenarnya masih berharap anak saya ini dibina

disekolah agar bisa lebih baik,” kata Dewi di kediamannya. Dewi dan suaminya mengaku sangat kaget menerima surat pemecatan dari sekolah tertanggal 08 Mei 2012. Ia juga menjelaskan bahwa HP yang dibawa anaknya merupakan HP milik suaminya, bukan milik anaknya. Anaknya beralasan menggunakan HP itu agar bisa mendengar musik. Tidak lebih dari itu. “Saya sudah jelaskan kepada pihak sekolah tapi mereka tidak mau mengerti,” sambungnya. Anggota DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati mengatakan, pihaknya mengaku prihatin akan kasus pemecatan itu. Mestinya pihak sekolah berpikir lebih panjang akan dampak pemecatan itu terhadap masa depan pendidikan siswi tersebut. Pemecatan itu juga tidak

sejalan dengan program pemerintah tentang pendidikan wajib sembilan tahun. “Fungsi sekolah itu sebenarnya mendidik anak yang kurang baik menjadi baik. Kalau anak-anak langsung kita hokum dengan berat, untuk apa ada sekolah” cetusnya. Ia mengaku sangat heran, sekolah kadang tidak ubahnya dengan hakim yang begitu cepat memvonis siswanya tidak baik. Dan sekolah tidak mau tahu penyebab atau latar belakang siswa dianggap tidak baik. Bisa jadi ada faktorfaktor lain sehingga siswa bisa melanggar aturan yang telah dibuat sekolah. “Saya harap kepala dinas pendidikan kota memanggil kepala sekolah yang kebijakannya seperti itu” tambahnya. [M]

MUI NTB: Pembekuan Ahmadiyah Harga Mati Oleh: Yusuf Tantowi

eberadaan Jemaat Ahmadiyah terus dipersoalkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB. Pembekuan Ahmadiyah malah dianggap sudah harga mati yang tidak bisa ditawartawar lagi. “Sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bagi MUI NTB, pemerintah dalam hal ini gubernur NTB TGH. M Zainul Majdi harus segera membekukan organisasi Ahmadiyah,” tegas HM. Mustamiuddin Ibrahim, salah seorang Ketua MUI NTB kepada wartawan dikantor MUI NTB kemarin. Mustamiuddin menilai, langkah yang diambil gubernur NTB sampai sejauh ini terlalu lembek. Gubernur dianggap kurang tegas dalam bersikap terkait Ahmadiyah. “Beberapa bulan lalu, gubernur mengambil jalan dakwah, tapi apa hasilnya? Tidak ada kan,” tegasnya. Bagi MUI, sikap gubernur NTB ini sangat mengkhawatirkan. Sebab upaya untuk menyelesaikan kasus Ahmadiyah terlihat tidak ada sama sekali. “Saya khawatir ini nanti menjadi bom waktu. Ketika masyarakat sudah capek melihat warga Ahmadiyah dengan bebasnya

melakukan aktivitas keagamaan akan ada aksi. Kita semua tentu tidak akan menginginkan hal itu terjadi,” paparnya. Mustamiuddin juga menilai, dengan kondisi ini pemerintah sebenarnya dirugikan. Sebab pihak Ahmadiyah merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Sedangkan di mata warga muslim, pemerintah dinilai tidak tegas dalam menyikapi keberadaan warga Ahmadiyah di NTB. “Kenapa pemerintah diam-diam saja, kami sangat menyesalkan sikap itu,” ungkapnya. MUI juga tetap memandang bahwa Ahmadiyah merupakan aliran yang sesat dan menyesatkan. Ahmadiyah juga dinilai telah melukai umat Islam. “Kalau warga Ahmadiyah membuat agama sendiri kami tidak ada masalah. Pada prinsipnya mereka jangan mengaku-ngaku sebagai umat Islam kalau memang masih menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi,” tegas Mustamiuddin. Sementara Basyirudin Aziz, pembina lokal warga Ahmadiyah di Asrama Transito mengaku kecewa

dengan sikap pemerintah. Baginya sampai enam tahun lebih warga Ahmadiyah berada di pengungsian, tidak ada perhatian. “Jangankan dikasih bantuan, dijenguk saja tidak pernah. Dari gubernur sampai kepala lingkungan tidak pernah ada yang mau datang melihat warga Ahmadiyah di pengungsian,” keluhnya. Ia juga menyangkal pendapat MUI yang menyatakan kalau Ahmadiyah merupakan kelompok yang sesat dan menyesatkan. Menurutnya, pandangan MUI itu tidak benar. “Makanya kalau ingin tahu seperti apa warga Ahmadiyah datang kesini. Jangan hanya mendengar dari cerita-cerita” tegasnya. Senada dengan Basyir, Ketua Pengungsi Warga Ahmadiyah di Asrama Transito, Sahidin menyatakan Ahmadiyah sebenarnya sebuah organisasi. Sama dengan berbagai organisasi Islam lainnya. “Tidak ada bedanya. Kami sama. Tuhan kami Allah SWT dan kitab suci kami al-Qur’an” akunya. [M]

Analisa 1. Perbedaan kian menjadi barang terlarang di negeri ini. Perbedaan bukan lagi aneka warna pemandangan yang memperindah kehidupan sehari-hari tetapi menjadi sarana diskriminasi dengan cara membeda-membedakan perlakuan kepada sang liyan. Pembedaan ini dilakukan melalui derajat yang beragam: melabelinya sebagai meresahkan, merusak properti, melarang beraktivitas, memintanya keluar dari Islam, mengusir dari kampung halaman hingga menuntut pemerintah untuk campur tangan dalam menertibkan perbedaan. Sikap ini dapat dilihat dari pilihan masyarakat, bahkan aparat, untuk melarang aktivitas Ahmadiyah di Kendal dan ancaman pengusiran pemimpin aliran “Pengkajian Diri” yang dianggap sesat di Lombok Utara. 2. Ancaman terbesar Ahmadiyah bukan saja di wilayah Jawa Barat, tetapi kini meluas di Jawa Tengah. Didukung dengan kepemimpinan yang didominasi kaum nasionalis, Jawa Tengah tidak menerbitkan Pergub tentang larangan aktivitas Ahmadiyah. Tetapi ternyata kebijakan ini tidak memberikan garansi keamanan dan kenyamanan bagi JAI. Aktornya pun datang dari pemerintahan itu sendiri, yakni aparat kecamatan. Hal ini patut menjadi perhatian tersendiri mengingat dengan situasi sosialbudaya-politik yang berbeda ternyata tak menjamin perlindungan dan penghormatan yang berlebih 3. Waisak yang lazimnya aman tentram juga mulai terganggu. GPK (Gerakan Pemuda Ka’bah), sayap pemuda PPP (Partai Persatuan Pembangunan), menganggu persiapan Waisak di Temanggung. Meski sekedar numpang lewat, kehadiran mereka yang melakukan konvoi motor dan membawa beberapa senjata tajam. Kehadiran GPK menambah amunisi baru mereka yang tidak ramah perbedaan—meskipun berasal dari organisasi berlatar belakang politik. Sesuatu yang layak diwaspadai bersama, terutama menjelang pemilu 2014 dan pemilukada yang silih berganti 4. Pembubaran dan anarkhisme massa yang mengiringi bedah buku Irshad Manji sungguh menyesakkan hati. Massa dan aparat kompak membatasi kebebasan untuk berpendapat. Di Salihara, aparat ngotot membubarkan diskusi pada saat peserta terancam oleh kedatangan massa FPI. Sementara itu, peserta berdarah-darah di LKiS dan aparat tak memperlihatkan diri kecuali ketika semuanya sudah usai. Tampak sekali, aparat hendak mencari jalan pintas dalam perdebatan pandangan dan yang tidak menyukai perbedaan semakin leluasa memaksakan tekanannya. Pada aras ini, aparat menjadi tak berfungsi, bahkan sebagai pemberi ganjaran dan hukuman kepada para pelaku kekerasan dan intimidasi karena mereka tak serius ‘mengadili’ (MMI) 5. Kerja keras Kapolres Gunung Kidul beserta jajarannya layak dipuji. Usahanya untuk bernegosiasi dengan kelompok penyerbu Gua Gunung Maria berhasil menghindarkan situs ziarah itu dari perusakan. Dengan cara ini, aparat menunjukkan fungsinya sebagai pelindung untuk semua warga, apapun latar belakang agamanya, yang sedang terancam diserang. Begitupun dengan teman-teman muda NU yang bersedia berkontribusi mengamankan Gua Maria bekerja sama dengan aparat 6. Pengaturan soal adzan seperti diusulkan Wapres Budiono bukanlah sesuatu yang controversial mengingat persoalan pokoknya adalah pengeras suara, bukan substansi adzan itu sendiri. Gagasan yang hampir sejenis telah digagas, misalnya, oleh MUI Kalsel untuk tidak menggunakan pengeras suara pada bulan Ramadhan pada jam tertentu demi menghomrati yang lain. Pengaturan pengeras suara ini lebih memiliki titik tekan kepada koeksistensi, hidup berdampingan dan saling berinteraksi, dan karenanya layak dipertimbangkan untuk menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari 7. Penutupan besar-besaran gereja ditengarai oleh kelompok Islam garis keras di Singkil membuktikan bahwa pemerintah tidak profesional. Gereja-gereja tidak seharusnya ditutup karena tuntutan sekelompok masyarakat atau organisasi tertentu yang menjurus pada anarkhi. Anarkhi ini seharusnya menjadi urusan aparat sementara tugas pemerintah daerah adalah merumuskan kebijakan yang adil pada semua golongan (agama) 8. Persoalan distribusi pornografi di kalangan remaja sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Dalam institusi pendidikan, tanggung jawab ini berada di pundak pendidik, orang tau didik, dan anak didik itu sendiri. Dengan mekanisme semacam ini, maka tidak seharusnya anak didik tidak dikeluarkan dari sekolah karena kedapatan membawa ponsel dengan kandungan pornografi di dalamnya

Rekomendasi 1. Pemerintah dan aparat selayaknya bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Pengertian profesional berarti bekerja dalam koridor konstitusi: bekerja berdasar peraturan dan tidak memihak atau melakukan favoritisme terhadap sekelompok masyarakat tertentu atas dasar sentiment tertentu 2. Masyarakat hendaknya menempuh hidup secara koeksistensi. Cara hidup semacam ini mengandaikan hidup berdampingan dalam lingkungan yang beragam di dalamnya disertai kerja sama—bukan semata hidup di ruangan yang beragam tetapi tak pernah berinteraksi. Dengan koeksistensi, perbedaan dimungkinkan memperoleh toleransi yang lebih besar. Pengusiran karena dianggap menganut ajaran sesat dan pelarangan aktivitas karena dianggap meresahkan sesungguhnya menunjukkan tidak adanya perjumpaan yang sehat dan seimbang yang dilandasi semangat koeksistensi 3. Ormas moderat Islam seperti NU dan Muhammadiyah sudah seharusnya menjadi promoter utama Islam damai di Indonesia. Peran ini perlu dipertahankan dan terus disebarluaskan dmei membendung meruyaknya kekerasan yang dipromosikan kelompok Islam garis keras. Selain itu, langkah semacam ini menjadi amat penting dalam kaitan relasi minoritas-mayoritas di Indonesia yang kian memburuk sekarang ini 4. Institusi pendidikan dan keluarga sudah selayaknya mengawasi dan meperhatikan anak didik agar tidak terjerat dalam lalu lintas pornografi. Pengawasan yang dimaksud bukan dengan hukuman atas nama kedisiplinan atau penghakiman atas nama moral, melainkan dengan penyadaran akan pentingnya kedaulatan tubuh dan pikiran

Penerbit: The Wahid Institute | Penanggung Jawab: Yenny Zannuba Wahid, Anita Wahid | Pemimpin Redaksi: Rumadi | Redaktur Pelaksana: Nurun Nisa’ Sidang Redaksi: Gamal Ferdhi, M. Subhi Azhari | Staf Redaksi: Alamsyah M. Dja’far, Badrus Samsul Fata | D esain & Lay out: Neng Erlina Alamat Redaksi: The Wahid Institute , Jln Taman Amir Hamzah 8, Jakarta - 10320 | Telp +62 21 3928 233, 3145 671 I Faks. +62 21 3928 250 Email: info@wahidinstitute.org | Website: www.wahidinstitute.org | Facebook: facebook.com/Wahid.Institute.GusDur | Twitter: @WAHIDinst Penerbitan ini hasil kerjasama the Wahid Institute dan TIFA Foundation