 1
The WAHID Institute
Edisi November 2012
46
The WAHID Institute
Monthly Report on Religious Issues
L
aporan situasi keagamaan di Indonesia bulan ini masih diwarnai beragam tindakan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama baik oleh masyarakat sipil maupun negara. Benang merah yang dapat di tarik dari semua kasus tersebut adalah semakin terpinggirnya kelompok-kelompok minoritas agama dalam menikmati hak-hak mereka sebagai warga negara. Hakhak seperti memperoleh status kependudukan atau hak menikah sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Namun saat ini hak-hak seperti itu juga semakin terkurangi karena status mereka sebagai menoritas. Pertanyaannya, apa yang terjadi apabila berbagai pembatasan tersebut terus dibiarkan? Bukankah setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama apapun latar belakang agama dan keyakinannya? Liputan bulan ini sekali lagi ingin menggugah visi kita sebagai bangsa plural dimana berbagai kelompok minoritas terus mengalami ancaman. Akhirnya, selamat membaca.
2
Monthly Report on Religious Issues, Edisi XLVI November 2012
FPI Depok: Coret Islam dari KTP Ahmadiyah Oleh: Nurun Nisa’
P
erusakan dan penganiayaan bahkan penyegelan masjid milik Ahmadiyah sudah terjadi bertubi-tubi. Tetapi serangan kepada Ahmadiyah oleh kelompok kontra Ahmadiyah sepertinya belum akan berhenti. FPI Depok, misalnya, kini menuntut agar identitas Islam di kolom Ahmadiyah pada KTP dicoret. Untuk keperluan ini, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail diminta melacak dan mendata jemaat Ahmadiyah. Setelah data terkumpul, mereka yang termasuk jemaat Ahmadiyah diminta untk dicoret pengakuan negara atas
mereka sebagai bagian dari kelompok Islam. “Walikota Depok harus mendata Ahmadiyah dan melarang dalam status KTP mereka sebagai orang Islam,” kata Ketua FPI Depok Habib Idrus Al Gadhri sebagaimana ditulis Okezone.com (08/11). Koleganya di Jawa Barat, FPI Priangan Timur, bahkan mendesak agar Kemenag (Kementerian Agama) tidak memberikan izin bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk melaksanakan haji. Pendapat ini dikemukakan oleh Asep Sofyan, koordinator aksi, di sela-sela berdemo di
depan DPRD Bandung soal Ahmadiyah. Selain soal haji, FPI Priangan Timur juga mendesak kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Bandung untuk tidak mencantumkan identitas agama Islam bagi seluruh anggota JAI dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pendapat ini diamini oleh FPI Depok: menurut mereka JAI seharusnya berhaji ke London yang menjadi pusat kegiatan mereka. “Ahmadiyah kalau mau hajian, ke pusatnya saja di Inggris. Kalau Mekkah dan Madinah itu, untuk umat Islam,” [M]
FPI Bandung Raya Rusak Masjid An-Nasir Oleh: Nurun Nisa’
M
engaku kesal dengan aktivitas Masjid An-Nasir yang dimiliki oleh kelompok Ahmadiyah, massa dari FPI menyerang masjid yang berbenah menyambut Idul Adha ini. Masjid yang berada di Jalan Sapari, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung ini dirusak pada Kamis malam (25/10). Mulanya massa FPI ini berkeliling untuk sweeping minuman keras dan kembali pulang melewati majid ini. “Awalnya tujuan kami bukan ke Ahmadiyah. Sebelumnya kita melakukan sweeping minuman keras dan pulang lewat sana (Jalan Sapari, Red.). Kemudian kami melihat ada kegiatan dan ketika masih melihat ada simbol Ahmadiyah yang masih dipajang. Itu kan dilarang,” tandas Muhammad Asep Abdurrahman (Atep), tersangka kasus perusakan ini, sebagaimana dikutip PLRM (26/10). Atep bertanya kepada mereka yang berada di masjid dan mereka menyatakan bahwa masjid akan digunakan untuk aktivitas esok hari. Atep segera berpikir bahwa seharusnya
“Awalnya tujuan kami bukan ke Ahmadiyah. Sebelumnya kita melakukan sweeping minuman keras dan pulang lewat sana (Jalan Sapari, Red.). Kemudian kami melihat ada kegiatan dan ketika masih melihat ada simbol Ahmadiyah yang masih dipajang. Itu kan dilarang,” tandas Muhammad Asep Abdurrahman (Atep), tersangka kasus perusakan Masjid an-Nashir Ahmadiyah dilarang beraktivitas. Perwakilan dari FPI dan pengurus Ahmadiyah kemudian dibawa ke Mapolrestabes untuk bernegosiasi— kedatangan FPI diketahui polisi. FPI meminta agar Ahmadiyah tidak beraktivitas selamanya tetapi hal ini tidak disetujui oleh jemaat Ahmadiyah. Massa FPI kemudian menuju ke masjid An-Nasir dan merusaknya. Atep mengaku tersulut amarah karena, menurutnya, seorang oknum Ahmadiyah mengancam dirinya dengan menggunakan stand mic. Pihak kepolisian justru menyatakan pemicunya diduga berasal dari Ahmadiyah. “Pemicunya diduga ada sikap dari Ahmadiyah yang menyinggung pihak FPI,” demikian Wakil
Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung Ajun Komisaris Besar Dadang Hartanto. Pihak Ahmadiyah sendiri menyatakan bahwa pihaknya menolak untuk membuat pernyataan dari pihak kepolisian. Isinya, jemaat Ahmadiyah diminta untuk tidak melakukan sholat Ied dan kurban. “Ada pemaksaaan pada kami oleh polisi untuk membuat surat pernyataan. Yakni untuk tidak akan melaksanakan salat ied dan pemotongan kurban,” jelas salah satu mubalig masjid An-Nasir, Abdul Wahid Yora. Terhadap hal ini, LBH Bandung mengemukakan kekecewaannya. “Negara, dalam hal ini Polisi harusnya jadi benteng pertama yang menjamin keamanan. Justru dengan alasan
3
The WAHID Institute
keamanan malah ikut serta intervensi dan melakukan intoleransi,” tegas Kabid Internal LBH Bandung, Unung Nuralamsyah sebagaimana ditulis Vivanews (27/10). Akibat perusakan ini, satu kaca masjid di lantai satu milik kelompok Ahmadiyah pecah. Tidak ada korban jatuh. Pada saat kejadian, sekitar 10 orang terdapat di lokasi adalah 8 (delapan) pria dan 2 (dua) perempuan. Esok harinya, jemaat Ahmadiyah tidak dapat melaksanakan sholat Ied sebagaimana muslim lainnya. Beberapa di antara mereka terdapat yang menangisi tragedi ini, termasuk Eti. “Saya
ke masjid untuk ibadah bukan untuk nyembah patung, tapi mau Salat Ied sama dengan Islam lainnya, tapi kenapa dilarang? Kenapa kami selalu dizalimi,” ujar Eti sambil mengusap air mata dengan tangan kanannya seperti ditulis Tribunnews.com (26/10). Eti bersama suaminya berangkat pagi sekali menuju masjid ini dengan menumpang angkot dua kali. Atas perbuatannya, Atep dijerat Pasal 170 KUHP terkait kasus dugaan pemecahan kaca Masjid Ahmadiyah dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan. Penyidik juga menerapkan Pasal 406 KUHP tentang perusakan,
dan Pasal 335 KUHP perbuatan tidak menyenangkan. Atep sendiri meminta penangguhan tahanan tetapi tidak dikabulkan. Ia ditahan sejak sejak Minggu (28/10). FPI Bandung Raya sendiri ditegur oleh FPI Jawa Barat karena tidak berkoordinasi terlebih dahulu, di samping sikap FPI Jawa Barat yang menginginkan Bandung kondusif. Kejadian semacam ini, yang terjadi berulang kali, ini menimbulkan tanda tanya SKB dan Pergub pelarangan aktivitas Ahmadiyah itu sendiri. Semakin diatur dengan beragam regulasi, Ahmadiyah semakin tidak terlindungi. [M]
Lagi, Satpol PP Tutup Gereja Oleh: Nurun Nisa’
S
atuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kembali menutup gereja. Kali ini giliran Gereja Jemaat Tiberias di Jl. KH Wahid Hasyim Bintaro Sektor VII Blok GH/52 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang ditutup pada Jumat (02/11). Penutupan yang juga dilakukan bersama-sama dengan aparat gabungan dari Kota Tangsel dan petugas ini berlangsung setelah adanya desakan warga setempat dengan alasan tidak berizin. Selain itu, gereja yang sudah
beraktivitas sejak 13 tahun lalu itu dituding mengalihfungsikan rumah tinggal menjadi rumah ibadah. Warga dua kali melayangkan surat tetapi Polsek Sektor Pondok Aren tidak menggubrisnya. Pada laporan ketiga disertai desakan warga yang ditindaklanjuti dengan penutupan gereja ini. Penutupan ini dilakukan agar warga sendiri tidak menutup paksa. “Tadinya kalau memang aparat Satpol PP dan Kepolisian tidak bertindak, warga sendiri yang menutup paksa,” ujar Muid, tokoh agama setempat sebagaimana
ditulis MICOM (02/11). Gereja yang dimaksud akan ditutup sampai waktu yang tak terbatas. Pihak kepolisian justru bersyukur karena penutupan gereja ini berlangsung lancar karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. “Kesepakatan sudah ditandatangani bersama, mudah-mudahan dapat dipatuhi. Syukur keadaan itu tidak meruncing karena kedua pihak bersikap legowo,” terang Kapolsek Pondok Aren Komisaris Parmono. Entah jenis kesepakatan apa yang dimaksud. [M]
Massa Intoleran Gagalkan Ibadah Jemaat Filadelfia Oleh: Nurun Nisa’
M
assa intoleran yang menamakan dirinya sebagai Forum Komunikasi Umat Muslim Bekasi (Forkami) menghadang kembali umat Gereja HKBP Filadelfia yang akan beribadah pada hari Minggu (04/11). Mereka berkumpul sejak pukul 08.00 pagi di halaman gereja yang biasanya dipakai untuk beribadah oleh
“Kami tidak akan mundur, termasuk untuk ibadah Natal tahun ini, terus berikhtiar mendapatkan hak-hak kami dan ikut menegakkan konstitusi bangsa ini,” ikrar Pendeta Palti Panjaitan
umat Gereja HKBP Filadelfia. Jemaat gereja mencoba meminta izin kepada Ustadz Naimun, yang menjadi pimpinan massa. Bukannya diberi izin, jemaat Filadelfia justru diancam dan dimarahi. Pendeta Palti Panjaitan akhirnya memilih pejabat mengajak umatnya beribadah di tempat lain. Apalagi, massa membawa pengeras
4
suara dan menyetel musik dengan suara keras sehingga bisa menganggu ketenangan beribadah. Aparat setempat dari Polsek dan Satpol PP berada di lapangan ketika insiden ini terjadi tetapi tidak mencegah intimidasi massa ini sebagaimana kesempatan-kesempatan yang lain. Meskipun, jumlah aparat lebih
Monthly Report on Religious Issues, Edisi XLVI November 2012
banyak ketimbang massa intoleran ini: jumlah sekitar 50 orang sementara massa berjumlah sekitar 30 orang. Aparat bahkan meminta agar jemaat membatalkan ibadah agar tidak terjadi kekerasan. Dengan berbagai halangan dan rintangan ini, jemaat Filadelfia menyatakan tidak akan mundur
meskipun hal ini berlangsung sudah sejak Desember 2009. “Kami tidak akan mundur, termasuk untuk ibadah Natal tahun ini, terus berikhtiar mendapatkan hak-hak kami dan ikut menegakkan konstitusi bangsa ini,” ikrar Pendeta Palti Panjaitan seperti ditulis Tempo.co (05/11). [M]
Nikahkan Ahmadiyah, KUA Didemo Oleh: Nurun Nisa’
M
endengar kabar akan adanya pernikahan yang diduga sebagai jemaat Ahmadiyah yang disetujui KUA Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, sejumlah massa ormas yang menamakan diri sebagai Forum Umat Islam Tasikmalaya mendemo KUA ini sejak Senin siang. Mereka memprotes nikah Ahmadiyah di KUA ini sehingga mereka mendatangi KUA ini. Selain itu, mereka juga meminta Kades Tenjo Waringin, di mana Ahmadiyah berjumlah 60%, dicopot dari jabatannya sebab ia komplain dengan penolakan KUA ini. “Pak Kades tersebut marah-marah ketika mengetahui jamaah Ahmadiyah ditolak di KUA Salawu,” kata Asep Sofyan yang menjadi koordinator aksi. Pada demo ini, para demonstran membawa banner bertuliskan kecaman Ahmadiyah. Di antaranya, “Bubarkan Ahmadiyah di Indonesia”, “Hapus status Islam di KTP Jemaat Ahmadiyah Indonesia”, dan “Tolak Pernikahan Murtadin Ahmadiyah di KUA”. Pihak KUA sendiri membantah telah menikahkan orang Ahmadiyah— memang telah dicatat mempelai lakilaki dari Ahmadiyah dan perempuannya telah keluar dari Ahmadiyah tetapi penghulunya tidak datang. Pencatatan mereka diproses sampai akhirnya dibatalkan karena status mempelai yang Ahmadiyah. Selain itu, pihak KUA bahkan
menegaskan bahwa KUA hanya diperuntukkan bagi mereka yang berIslam secara kaffah (sempurna, Red.). Haram hukumnya jika pencatatan ini dilakukan di luar negeri. Ketika diprotes oleh para penganut Ahmadiyah, Ana Suryana, kepala KUA Salawu, menyatakan bahwa ia hanya melaksanakan SKB 3 Menteri tentang pembatasan Ahmadiyah. “Saya jawab, saya hanya menjalankan aturan negara sesuai SKB Tiga Menteri,” terang Ana seperti ditulis Kompas.com (12/11). Ketika Kades Tenjo Waringin menyatakan akan banyak nikah bawah tangan di kalangan Ahmadiyah karena kebijakan ini tetapi Ana masih kukuh. Menurutnya, pernikahan hanya akan sah jika sesuai dengan agama yang dianutnya. Petugas Pelaksana Camat Salawu Maman Faturohman menyatakan bahwa tuntutan FSUIT akan dilaporkan kepada pihak yang lebih tinggi. Pihaknya mendukung tuntutan FSUIT untuk menjaga keimanan umat Islam asalkan tetap menjaga keamanan. “Saya setuju dengan sikap FSUIT, tetapi juga harus dilakukan dengan cara yang baik agar kondisi tetap kondusif,” tandasnya seperti ditulis ROL (12/11). Pihak Ahmadiyah menyatakan bahwa kejadian ini merupakan akibat dari tunduknya pihak KUA kepada kelompok Islam garis keras. “Kami warga ahmadiyah Tasikmalaya ketika akan melaksanakan pernikahan itu
kesulitan untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana negara memberikan kewajibannya terhadap warganya untuk memberikan kartu nikah. Karena ada desakan dari kelompok radikal yang meminta kepada yang memberikan fasilitas kepada kita (KUA, Red.) untuk tidak lagi mengawinkan atau menikahkan, sehingga sekarang kami kesulitan untuk melakukan hak kami,” demikian komentar anggota JAI, Atep Upriyatna dan Asep Ahmad sebagaimana ditulis KBR 68H (13/11). Kedua pihak, mempelai dan KUA, sendiri tidak memiliki masalah.
“Karena ada desakan dari kelompok radikal yang meminta kepada yang memberikan fasilitas kepada kita (KUA, Red.) untuk tidak lagi mengawinkan atau menikahkan, sehingga sekarang kami kesulitan untuk melakukan hak kami,” demikian komentar anggota JAI, Atep Upriyatna dan Asep Ahmad Khairul Tsani, anggota JAI yang
5
The WAHID Institute
lain, bahkan mengalami diskriminasi sejati di tingkatan Rukun Tetangga (RT). Di dalam surat pengantar ini dinyatakan bahwa dirinya bukan merupakan penganut aliran Ahmadiyah. Surat ini
sendiri baru bisa diperoleh setelah dirinya menyatakan keluar dari Ahmadiyah. Pihak Kemenag melalui Dirjen Bimas Islam sendiri menyatakan bahwa tindakan pihak KUA sudah benar. Yakni
membatalkan pernikahan karena pertimbangan lain setelah didatangi oleh ormas. Sungguh diskriminasi yang menyesakkan dada. [M]
Syiah Ternate Pun Dilarang Oleh: Nurun Nisa’
B
elum selesai soal Sampang, kini Syiah di Ternate mengalami penderitaan yang hampir sama. Rumah pemimpin Syiah diserang oleh sekelompok warga pada Rabu malam (31/10) sehingga mereka dievakuasi. Setelah kejadian itu terbit pelarangan aliran ini oleh aparat setempat.. Rumah yang dimaksud adalah rumah pemimpin Syiah, Nawawi Husni yang terletak di RT 03 di Kelurahan Marikubu. Nawawi beserta tiga rekannya menjadi bulan-bulanan sekelompok warga Kelurahan Marikubu Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara. Penyerangan terjadi ketika Nawawi mengadakan pertemuan dengan beberapa penganut Syiah di rumahnya. Perangkat desa setempat menyatakan bahwa ajaran Syiah
Tempo.co (02/11). Penyerangan ini disebut merupakan kali ketiga karena Syiah pernah diberikan peringatan untuk tidak melakukan aktivitas keagamaan di tempat itu tetapi mereka masih melakukannya. Akibat penyerangan ratusan warga ini, kaca jendela rumah hancur. Adapun Nawawi beserta sekitar 60 penganut Syiah lainnya dibawa ke Polres Ternate demi alasan keamanan. Rumah Nawawi kini dipasangi garis polisi demi menghindari amuk massa. Di Mapolres sendiri sudah digelar pembicaraan antara warga dan penganut Syiah terkait persoalan ini pada keesokan harinya. Diwakili oleh Lurah Marikubu, Syamsudin Asurah, warga meminta agar penganut Syiah ini membuat
Syiah pada pertemuan ini sebagaimana ditulis Okezone.com (01/11). Pihak Syiah juga meminta pemerintah daerah segera turun tangan mengingat penyerangan kepada mereka sudah terjadi beberapa kali. Pada hari berikutnya, Pemkot Ternate Utara memang ‘turun tangan’ terhadap kasus ini. Pemkot secara tegas melarang aktivitas Syiah di daerahnya meskipun status aliran berada di tangan MUI (Majelis Ulama Indonesia). “Pemkot Ternate secara tegas melarang aktivitas ajaran Syiah, memang soal ajaran Syiah itu, menjadi wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI),” jelas Kabag Infokom Pemkot Ternate, Thamrin Marsaoly seperti ditulis Obor News (02/11). Thamrin menambah bahwa masalah dari Syiah adalah karena
“Pemkot Ternate secara tegas melarang aktivitas ajaran Syiah, memang soal ajaran Syiah itu, menjadi wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI),” jelas Kabag Infokom Pemkot Ternate, Thamrin Marsaoly merupakan ajaran sesat. Warga yang lain menyatakan bahwa aliran ini meresahkan masyarakat. Ujung pangkalnya, aliran ini dituding memiliki Nabi setelah Nabi Muhammad sehingga dianggap telah keluar dari Islam. Penganut mereka pun berasal dari luar Ternate dengan ritual yang diselenggarakan tertutup. Dengan asumsi-asumsi semacam ini, Syiah pun diminta agar dilarang. “Tuntutan kami hanya minta pemerintah bisa menghentikan dan melarang ajaran Syiah di Ternate,” terang Zainal (60 tahun), salah seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Marikrubu seperti ditulis
pernyataan tidak akan lagi melakukan aktifitas di wilayah mereka karena dapat memancing kemarahan warga dalam sebuah surat pernyataan berbentuk perjanjian yang ditandatangani pihak Syi’ah. Pihak Syiah menolak tawaran ini karena kepercayaan merupakan bagian dari urusan pribadi yang tidak boleh ditekan oleh siapapun. “Kami adalah warga negara Indonesia yang sah, dan dilindungi UU untuk hidup di bumi Indonesia. Masalah keyakinan itu adalah hal privat yang tidak boleh ada tekanan dari siapapun,” tegas Jonhan, perwakilan
mereka tidak diterima masyarakat sehingga mengganggu ketertiban umum. Jika diterima masyarakat, maka Syiah bukanlah masalah. Pemkot Ternate Utara juga pernah menyurati pimpinan Syiah di Ternate agar tidak beraktivitas karena mendapat protes masyarakat. Syiah tetap beraktivitas seperti biasa. Syiah di Kelurahan Marikibu ini merupakan golongan Syiah Ja’fariyah. Memiliki doktrin Islam seperti pada umumnya, mereka juga memiliki doktrin Imam--bukan Nabi--yang melanjutkan kepemimpinan agama mereka yang jumlahnya 12 orang dengan Imam Ali bin
6
abi Tahlib, menantu Nabi SAW, sebagai imam yang pertama. Syiah diakui
Monthly Report on Religious Issues, Edisi XLVI November 2012
sebagai salah satu aliran dalam Islam pada level nasional dan internasional,
termasuk oleh kelompok konservatif semacam MUI. [M]
Pushami: Bubarkan Setara Institute Oleh: Nurun Nisa’
P
usat Studi HAM Muslim Indonesia (Pushami) menuntut Setara Institute dibubarkan. Tuntutan ini dikeluarkan menyusul pernyataan Setara pada Hari Toleransi Internasional (16/11) yang dianggap menyesatkan. Pernyataan yang dimaksud adalah Jawa Barat sebagai wilayah terbanyak terjadinya intoleransi umat beragama. Selain itu, umat Kristen dan JAI dianggap sebagai pihak yang paling sering mendapat tindakan intoleransi. Pushami menyatakan bahwa pernyataan ini merupakan “tindakan yang tidak memiliki dasar dan hanya memproklamirkan kesesatan serta menyudutkan umat Islam”. Umat Islam sendiri merupakan umat yang toleran yang dibuktikan ketika perayaan Nyepi di Bali. Selain itu, Ahmadiyah dan GKI dianggap menodai ajaran Islam dan melanggar aturan berbangsa dan berbangsa—sehingga nampaknya tak perlu dibela. Ahmadiyah sendiri merupakan aliran yang dilarang di Indonesia sesuai SKB 3 Menteri Th. 2005.
“Pushami juga memiliki data bahwa Setara Institute didanai oleh Asia Foundation yang merupakan perpanjangan tangan dari Zionis Israel yang bertujuan melemahkan umat Islam,” terang Pushami Tidak lupa, Pushami menyinggung LSM yang fokus pada kebebasan beragama dan berkeyakinan ini didukung oleh pihak Zionis. “Pushami juga memiliki data bahwa Setara Institute didanai oleh Asia Foundation yang merupakan perpanjangan tangan dari Zionis Israel yang bertujuan melemahkan umat Islam,” terang Pushami dalam rilis pers tertanggal 19 November 2012 itu.
Pushami juga menuntut agar Navi Pillay dideportasi dan dicekal. “Menuntut mendeportasi dan mencekal Navi Pillay dikarenakan pembelaan membabi buta kepada Jemaat Ahmadiyah di Indonesia dan GKI Yasmin yang jelasjelas telah dilarang di Indonesia dan melanggar perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan keresahan dan memicu konflik besar di masyarakat,” tandas Pushami. Pembelaan ini didasarkan pada laporan bodong (palsu, Red.) LSM dan lembaga HAM di Indonesia. Navi Pillay merupakan pelapor khusus PBB dalam soal isu kebebasan beragama keyakinan yang beberapa waktu lalu datang ke Indonesia. Ia menyoroti kasus GKI Yasmin, JAI, dan Syiah yang kian menunjukkan arah semakin parah. Jawa Barat sendiri, dalam beberapa tahun terakhir, dinobatkan dengan predikat yang sama oleh beberapa LSM yang fokus pada kebebasan beragama dan berkeyakinan. [M]
Senam di Pemkab Bireun Diganti Pengajian Oleh: Nurun Nisa’
K
ebijakan PNS di Kab. Bireuen diganti menyusul saran dari sejumlah abu dan ulama di daerah ini. Kebijakan yang dimaksud adalah senam diganti dengan pengajian rutin. Sikap ini dikarenakan ada anggapan dari para abu (pemimpin dayah, Red.) bahwa senam merupakan kegiatan yang tidak cocok, wajar, dan
“Kebijakan ini kami terapkan setelah melakukan pertimbangan yang matang serta setelah mendengar saran dari abu-abu dan ulama dayah, dan kegiatan itu diganti pengajian,” ujar Bupati Bireun, Ruslan M. Daud pantas. Apalagi, jika dihubungkan dengan pegawai perempuan yang memakai pakaian olah raga yang terbilang ketat dan berlenggok-lenggok
di depan umum. “Kebijakan ini kami terapkan setelah melakukan pertimbangan yang matang serta setelah mendengar
7
The WAHID Institute
saran dari abu-abu dan ulama dayah, dan kegiatan itu diganti pengajian,” ujar Bupati Bireun, Ruslan M. Daud seperti ditulis The Globe Journal (06/10).
Pengajian yang dimaksud berlangsung tiap Jumat. Kebijakan ini berlaku bukan hanya untuk PNS di lingkungan kerja Pemkab Bireuen, tetapi
juga untuk seluruh pegawai di semua Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). [M]
Masa Tahanan Habis, Ust Tajul Muluk Tidak Dibebaskan Oleh: Nurun Nisa’
U
st Tajul Muluk tidak bisa menghirup udara bebas sampai hari ini meskipun masa tahanannya sudah berakhir sejak 09 Oktober lalu dan tidak ada surat penangguhan setelahnya. Menyusul ikrar kasasi sejak 02 Oktober 2012, pihak pengacara kemudian meminta agar pemimpin Syiah Nangkrenang itu dibebaskan. Sayangnya hal ini tidak terlaksana menyusul ditolaknya permohonan kuasa hukum oleh pihak Lapas Sidoarjo. “Upaya kami ditolak mentahmentah oleh pihak Lapas Sidoarjo. Pelaksana harian LP Sidoarjo, Syukron Hamdani, menolak upaya kami dengan alasan menunggu proses kasasi,” demikian penjelasan kuasa hukum Ust Tajul Muluk, Otman Ralibi seperti ditulis ANTARA News (15/10). Ust Tajul Muluk kemudian diketahui sakit beberapa hari kemudian. “Hanya demam biasa, mungkin juga banyak pikiran,” demikian penjelasan Iklil al-Milal, kakak Ust Tajul seperti ditulis Tempo.co (20/10).
Kelompok Kerja Aliansi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Pokja AKBB), aliansi berbagai organisasi yang fokus pada kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Timur, memprotes keras sikap pihak Lapas ini. Mereka meminta agar Menkumham bertindak. “Karena itu, kami meminta kepada Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan penindakan secara serius kepada pejabat LP Sidoarjo yang menolak pengeluaran tahanan demi hukum, betapapun mengetahui adanya Permen Hukum dan HAM tersebut. Itu sewenang-wenang,” terang Ketua Pokja KBB, Akhol Firdaus. Penahanan pemimpin Syiah ini sebenarnya sudah habis sejak 09 Oktober 2012. Ia masih ditahan dengan dasar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak 12 Juli hingga 10 Agustus 2012. Penahanan kemudian ini diperpanjang sejak 11 Agustus sampai 09 Oktober 2012. Lima hari kemudian pihak kuasa hukum, yakni Otman Ralibi dan Asfinawati, bersama Akhol Firdaus
(Ketua Pokja AKBB) menuju ke Lapas hendak membebaskan Ust Tajul dari tahanan demi hukum sebagaimana Peraturan Menteri (Permen) Hukum dan HAM No. M.HH-24.PK.01.01.01 Th. 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum. Peraturan ini memerintahkan Kepala Lapas untuk mengeluarkan tahanan demi hukum bila telah habis masa penahanannya atau habis masa perpanjangan penahanannya. “Sayangnya upaya ini ditolak mentah oleh Lapas Sidoajo. Pelaksana harian LP Sidoarjo, Syukron Hamdani menolak upaya kuasa hukum Ust Tajul Muluk dengan alasan memang sudah biasa proses Kasasi berlaku hal demikian. Terdakwa tetap dalam tahanan betapapun tidak ada Surat Penetapan dari Mahkamah Agung (MA),” demikian rilis pers dari kuasa hukum dan Pokja AKKBB tertanggal 14 Oktober 2012. Syukron Hamdani ngotot memberlakukan prosedur tersebut dengan dalih bahwa surat dari MA bisa disusulkan. [M]
Atasi Pergaulan Bebas, Raperda Baca Tulis Qur’an di Wonogiri Segera Dibahas Oleh: Nurun Nisa’
S
etelah Kota Makassar yang mengesahkan perda baca tulis al-Qur’an pada Juli lalu, giliran Wonogiri yang sepertinya segera menyusul. Ketua DPC PPP Wonogiri Anding Sukiman mengusulkan Raperda Kewajiban Pandai Baca dan Tulis Alquran
bagi Anak Sekolah (KPBTABAS). Melalui Raperda yang diharapkan segera menjadi Perda ini, kepandaian baca tulis al-Qur’an merupakan sebuah keharusan. Ranperda yang sudah diseminarkan sejak April lalu itu akan memberi sanksi kurungan enam bulan
atau denda Rp 5 juta bagi lulusan SD, SMP, SLTA dan yang sederajat jika tidak memiliki kemampuan ini. Dasar penyusunan raperda ini adalah tingginya perilaku pergaulan bebas di Wonogiri. “Demikian pula dengan kasus perkosaan dan pencabulan,” katanya sebagaimana
8
ditulis Tempo.co (19/11). Anding meyakini bahwa peraturan ini mampu meningkatkan moral masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Demi mengawal Raperda ini, PPP akan menggandeng ormas sosial keagamaan karena jumlah kursi mereka di DPRD hanya berjumlah dua. PPP akan mengusulkan rancangan peraturan ini ke lembaga legislatif—pihak eksekutif tidak menyambutnya. Mereka diminta hadir dalam rapat dengar pendapat yang didengar pertengahan pekan lalu dalam sebuah rapat yang akan digelar Komisi D bidang sosial dan pendidikan. Terhadap Raperda ini, muncul kritik bahkan ketidaksetujuan dari berbagai pihak. Bupati termasuk pihak yang menolak Raperda ini. “Saya
Monthly Report on Religious Issues, Edisi XLVI November 2012
yang pertama kali akan menolaknya. Carikan solusi lain, tidak dengan cara seperti itu. Pasti ada solusinya untuk memperbaiki ahlak remaja Wonogiri agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas,” tandas Bupati Wonogiri, Danar Rahmanto sebagaimana ditulis Okezone (18/11). Nabi Muhammad SAW, panutan umat Islam, tidak pernah memaksa umatnya, di samping bahwa Wonogiri dihuni oleh warga beragam agama. Sanksi yang disebut dalam Raperda bahkan disebut melanggar HAM. Pihak lain yang turut mengkritik adalah Forum Masjid Wonogiri. Abdurrahman Ismail dari organisasi ini berharap agar dengan lahirnya Raperda ini hak-hak individu tidak terkekang seperti tidak naik kelas gara-gara
tidak pandai membaca dan menulis al-Qur’an—Raperda ini seharusnya mengedepankan sisi pendidikannya. Hartono dari perwakilan FKUB Wonogiri sendiri menyatakan Raperda ini perlu ditinjau dan disesuaikan dengan sistem perundang-undangan yang berlaku sebelum disahkan menjadi perda. Merespons hal ini, Raperda kemudian direvisi dalam beberapa aspeknya. Judul Raperda yang berasosiasi pada satu agama saja, kini merambah untuk semua agama sehingga menjadi “Raperda Kewajiban Memahami, Menghayati, dan Mengerti Kitab Suci”. Sanksi yang ditujukan kepada para siswa kini ditujukan kepada lembaga penyelenggara pendidikan. [M]
Diserang Massa Sebab Dianggap Sesat Oleh: Nurun Nisa’
D
ianggap menyebarkan ajaran sesat, balai pengajian Tengku Aiyub didatangi ratusan warga pada Jumat malam (16/11). Lampu di tempat ini ternyata mati dan massa kemudian marah. Kehadiran massa sebanyak itu kemudian dihadapi oleh para pengikut Tengku Aiyub Syahkuban dengan perlawanan. Di antara mereka, menurut penuturan polisi, terdapat yang membawa parang dan selanjutnya digunakan melawan. Warga Desa Jambo Dalam, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen kemudian kocar-kacir. Tetapi mereka kembali lagi dengan massa yang jumlahnya mencapai ribuan. Tengku Aiyub sendiri akhirnya tewas, bahkan dibakar. Jenazahnya baru dapat dievakuasi tengah malam karena suasana yang tegang. Bersama Tengku Aiyub, Mansyur juga tewas. Disusul dengan Muntasir yang sebelumnya dalam kondisi kritis. Selain tiga korban meninggal, sembilan orang terluka. Yakni, Azhari
(25), warga Desa Panton Pandrah, Sukri Ahmad (40), Warga Desa Na Seme, Saiful Bahri (20), warga Desa Seunebok Punti, Misbahuddin (18) warga Desa Bale Daka, M.Rizal (23), warga Desa Matang Kule, Iskandar (37), warga Desa Seunebok Aceh, T. Fuliqbal (26), warga DesaTeupin Panah, T. Samsul Bahri (26), warga Desa Lancok Bungong, dan Irwan (37), warga Desa Seunebok Aceh. MCK, tempat wudhu, dan rumah pengikut Tengku Aiyub juga turut rusak terkena gara-gara aksi ini. Tengku Aiyub yang memimpin pengajian ini sejak beberapa tahun lalu dianggap sudah membandel. Tengku Aiyub sudah menandatangani perjanjian untuk menutup forum pengajian dan kembali ke daerah asal tetapi kemudian masih meneruskan di kemudian hari. Klaim sesat ini sebagai alasan penyerangan sesungguhnya perlu dipertanyakan. MPU (Majelis Permusyawaratan Bireun) tahun lalu menyatakan bahwa Tengku Aiyub tidak merupakan aliran sesat setelah melalui
sebuah persidangan yang melibatkan majelis ulama, Muspida plus Kab. Bireun. Warga, kata Tengku H. Jamaluddin Idris yang menjabat sebagai Wakil MPU Bireun, curiga karena kepada sang Tengku karena beberapa hal: tidak pernah datang ke masjid, membangun jamaah sendiri, dan mengumpulkan orang-orang hingga pagi di rumahnya. Tengku Jamaluddin menyatakan bahwa Tengku Aiyub meragukan kesucian masjid sebab pasir dan batu yang digunakan sebagai material pembangunan masjid dibiarkan di tempat terbuka dan bebas lalu dijilat anjing atau benda najis lain—sehingga ia tidak datang ke masjid. Penilaian sidang ini hanya sampai kepada kemampuan sang Tengku yang belum layak memimpin pengajian untuk orang dewasa karena ia dinilai tidak mampu membaca kita Arab berbaris dan kurang fasih membaca al-Qur’an. Pilihan menutup pengajian Tengku Aiyub pada saat itu, kata Tengku Jamaluddin kepada media, lebih banyak
9
The WAHID Institute
untuk meredam keadaan sehingga tidak terjadi gejolak sosial di masyarakat akibat dugaan-dugaan itu. “Maka Muspida waktu memilih untuk menutup agar tidak
terjadi gejolak sosial di masyarakat akibat dugaan itu,” kata Tengku Jamaluddin sebagaimana ditulis Tempo.co (17/11). Dugaan sesat justru dari kelompok
partikelir bernama MTA (Majelis Tafsir alQur’an) Bireuen lima bulan lalu. [M]
Diduga Terkait Terorisme Pesantren Darul Akhfiya Diegerebek Oleh: Nurun Nisa’
D
iduga terkait dengan kegiatan terorisme yang kian marak, aparat gabungan Polda Jawa Timur dan Polres Nganjuk menggerebek Pesantren Darul Akhfiya. Pesantren di Kecamatan Kertosono, Nganjuk ini diduga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang tidak wajar yang mengarah kepada perbuatan teror sebagaimana dilaporkan warga. “Dari masyarakat diinformasikan ada ponpes (pondok pesantren, Red.) dengan kegiatan-kegiatan tidak wajar. Akibat dari reaksi atau negatif respon dari masyarakat ini yang dikhawatirkan akan berujung anarkis, maka polisi langsung mengamankannya,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar sebagaimana ditulis JPNN (13/11). Laporan warga ini ditindaklanjuti dengan pertemuan Muspika. Hasilnya, Nasiruddin, sang pengasuh, dipanggil dan diminta untuk mengosongkan pesantrennya. Nasiruddin keberatan dengan permintaan ini dan memilih bertahan tetapi kemudian ratusan warga mendatanginya untuk memaksanya melaksanakan hasil rapat ini. Polisi mengantisipasi hal ini dengan melakukan evakuasi kepada para santri. Dari penggerebekan ini, 49 santri diamankan demi menghindari reaksi negatif dari masyarakat ke kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya mereka diperiksa secara intensif di Polres Nganjuk. Selain itu disitas senjata laras panjang, amunisi, senjata tajam seperti golok dan pisau serta sejumlah dokumen dan buku-buku tentang jihad.
Polisi sendiri tengah mengembangkan dugaan keterkaitan pesantren ini dengan sejumlah kelompok radikal yang memiliki indikasi melakukan perbuatan teror di wilayah lain seperti Solo. Selain itu juga ditemukan KTP Kediri atas nama Nasiruddin, KSK Sukoharjo atas nama Landung SW, surat nikah atas nama Landung SW, dan akta pendirian Yayasan Akhfiya serta bendera Gamis (Gabungan Masyarakat Islam).
“Dari masyarakat diinformasikan ada ponpes (pondok pesantren, Red.) dengan kegiatan-kegiatan tidak wajar. Akibat dari reaksi atau negatif respon dari masyarakat ini yang dikhawatirkan akan berujung anarkis, maka polisi langsung mengamankannya,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar
Pemeriksaan polisi membuahkan satu tersangka yakni Nasiruddin Ahmad yang merupakan pengasuh pesantren ini enam hari kemudian. Alumni Pesantren Ngruki Solo ini menjadi tersangka identitas ganda berupa kepemilikan KTP
aktif atas nama Landung Sri Wibowo sebagaimana dijelaskan di atas. KTP dengan nama lahir ini berlaku hingga tahun 2015 dengan alamat Desa Jambal Kecamatan Tawangsari Sukoharjo Jawa Tengah. KTP lainnya bernama Nasiruddin Ahmad dengan alamat di Kediri yang berubah tanpa disertai penetapan dari pengadilan. Ia sendiri belum pernah tercatat pindah ke Kediri tetapi membuat KTP di Dusun Gadungan Timur, Kabupaten Kediri sembilan tahun lalu. Dengan nama yang diakuinya sebagai pemberian sang guru ketika nyantri ke Pesantren Darul Manar di Kediri selepas dari Ngruki ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti mengurus akta yayasan, membuka rekening, dan menyewa tanah hingga rumah. Karena perbuatannya ini, Nasiruddin terancam 62 ayat 1, Pasal 63 ayat 6, Pasal 93 dan Pasal 97 UndangUndang No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan ancaman 6 (enam) tahun penjara. Para santri akhirnya dipulangkan ke rumah orang tua masing-masing dan aktivitas pesantren ini ditiadakan. Nasiruddin menolak klaim terorisme ini karena pesantrennya hanya mengajarkan ilmu agama dan bela diri. Dugaan keterkaitan ini ternyata mengarah kepada kelompok Gamis. Pesantren ini diduga dimiliki oleh kelompok Gamis. Gamis sering melakukan latihan semacam melempar pisau di belakang pesantren ini yang diduga kuat mengarah kepada terorisme. [M]
Analisa 1. SKB 3 Menteri merupakan pemicu terjadinya pemberangusan hak-hak beragama dan berkeyakinan JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia), bahkan haknya sebagai warga negara. SKB ini dijadikan sebagai legitimasi kelompok-kelompok intoleran untuk menindak Ahmadiyah seperti terjadi di Bandung. Hal ini dapat dilihat dalam sikap FPI di Bandung yang melakukan penyerangan kepada Masjid an-Nashir milik kelompok Ahmadiyah karena masih beraktivitas untuk persiapan Idul Adha sementara FPI Depok meminta kolom agama “Islam” dihapus dari KTP warga Ahmadiyah, dan FPI Priangan menuntut agar JAI dilarang berhaji. Bahkan pernikahan pun ditolak untuk dicatatkan oleh pihak KUA garagara status ini 2. Hampir mirip dengan peraturan ini adalah SKB adalah PBM rumah ibadah. PBM yang diidealkan menjadi regulasi tempat ibadah ternyata menjadi alat baru dominasi kelompok mayoritas melalui mekanisme perizinan. Tempat ibadah digugat status izinnya oleh sekelompok masyarakat dan seringkali berujung pada penutupan tempat ibadah dengan kelompok agama minoritas sebagaimana umumnya. Masjid Nur Musafir di Kupang terkena dampak ini beberapa waktu lalu, seperti halnya Gereja HKBP Filadelfia di Bekasi dan Gereja Tiberias di Bintaro 3. Sikap Pemkab Ternate yang melarang Syiah di wilayah atas nama ketertiban umum mencerminkan adanya pembiaran. Dalam hal ini, rumah Syiah diserang tetapi justru setelahnya Syiah dilarang mencerminkan tidak adanya itikad baik dari Pemkab untuk memenuhi dan melindungi serta mempromosikan HAM, terutama dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan. Situasi yang nyaris sama juga terjadi selama bertahun-tahun di HKBP Filadelfia yang terancam tidak dapat merayakan Natal di gereja sendiri pada tahun ini 4. Kecenderungan menuju formalisasi syariah yang sekitar tahun 2005 sepertinya muncul kembali. Jika trend masa waktu didominasi soal penertiban (busana) perempuan dan pelarangan miras, maka muncul kembali yang menyasar ranah pendidikan. Peraturan yang dimaksud adalah adanya rancangan wajib baca tulis al-Qur’an di Wonogiri. Adanya sanksi kurungan atau denda bagi siswa yang tidak mahir membaca dan menulis al-Qur’an—yang kemudian direvisi menjadi lembaga pelaksana pendidikan—merupakan pemaksaan dalam ranah pelaksanaan beragama dan berkeyakinan 5. Pengubahan kebijakan sudah seharusnya melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima public, apalagi jika kebijakan yang dimaksud dilatarbelakangi logika yang tidak tepat. Penghentian senam untuk diganti dengan pengajian sungguh dengan alasan memperlihatkan aurat karena ketatnya kostum senam sungguh tidak tepat: kostum seharusnya bisa dipermak tetapi senam sebagai sarana kesehatan tidak selayaknya dengan pengajian. Logika yang tidak tepat juga ditunjukkan oleh Pushami yang menyatakan bahwa Ahmadiyah dan Gereja Taman Yasmin dilarang Undang-undang 6. Pembenaran terhadap tindakan kekerasan kepada Tengku Aiyub dan pengikutnya menjadi insiden buruk terhadap masa depan kita, apalagi dengan alasan sesat. Aparat diragukan tanggung jawabnya untuk melindungi warga negara yang terancam, sementara warga negara dengan segala kejengkelannya merasa berhak menyerang warga negara lainnya dengan legitimasi agama. Kewarganegaraan (citizenship) kita perlu dipertanyakan karena kejadian Tengku Aiyub menohok prinsip persamaan dan kesetaraan sesama warga dengan dilatarbelakangi pemahaman agama yang berbeda Rekomendasi 1. Pemerintah perlu meninjau kembali SKB Ahmadiyah dan PBM rumah ibadah mengingat dampaknya dalam praktek kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Langkah ini juga diperlukan mengingat gagalnya merespon realitas keberagaman yang dinamis yang pada gilirannya menjauh dari tujuan bernama kerukunan dan harmoni, bahkan khalayak yang tertib dalam kerangka ketertiban umum 2. Pihak Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) perlu mendaftar beberapa peraturan bernuansa agama yang kini merambah dunia pendidikan, apalagi jika peraturan yang dimaksud bersifat wajib sehingga dikenakan sanksi bari para pelanggarnya. Tindakan ini penting karena pendidikan seharusnya bersifat untuk semua dan tidak bersifat memaksa— jika terdapat peraturan agama tertentu selayaknya diperlakukan dalam satu lokal tertentu saja. Demikian pula kepada pemerintah daerah yang rajin melarang aliran keagamaan tertentu atas nama ketertiban umum 3. Aparat harus menegakkan wibawanya di tengah-tengah kelompok yang rajin melakukan kekerasan sebagai jalan keluar segala permasalahan. Sikap ini dapat diimplementasikan dengan cara bertindak tegas melindungi warganya dengan cara menindak keras mereka dan mengabaikan segala tekanan dari mereka. Kekerasan adalah monopoli aparat, seperti dituliskan Marx, sehingga tidak bisa diserahterimakan kepada kelompok sipil dengan identitas apapun dengan alasan apapun seperti keterbatasan personel dan hambatan lain sejenisnya 4. Masyarakat mestinya selalu memelihara akal agar senantiasa bertindak adil kepada masyarakat yang lain. Dalam hal ini, keyakinan yang dianggap sesat tidak perlu diselesaikan dengan penyerangan dan ketidaksepakatan terhadap sikap lembaga atau individu tertentu atau rumah ibadah tertentu tidak melulu harus disikapi dengan tuntutan pembubaran, penutupan, dan atau pencekalan
Penerbit: The Wahid Institute | Penanggung Jawab: Yenny Zannuba Wahid, Anita Wahid | Pemimpin Redaksi: Rumadi | Redaktur Pelaksana: Nurun Nisa’ Sidang Redaksi: Gamal Ferdhi, M. Subhi Azhari | Staf Redaksi: Alamsyah M. Dja’far, Badrus Samsul Fata | D esain & Lay out: Neng Erlina Alamat Redaksi: The Wahid Institute , Jln Taman Amir Hamzah 8, Jakarta - 10320 | Telp +62 21 3928 233, 3145 671 I Faks. +62 21 3928 250 Email: info@wahidinstitute.org | Website: www.wahidinstitute.org | Facebook: facebook.com/Wahid.Institute.GusDur | Twitter: @WAHIDinst Penerbitan ini hasil kerjasama the Wahid Institute dan TIFA Foundation