Monthly Report on Religious Issues Edisi 45 versi Indonesia, The Wahid Institute

1

The WAHID Institute

Edisi Oktober 2012

45

The WAHID Institute

Monthly Report on Religious Issues

K

ita patut bertanya tentang arah kebijakan negara ini. Pertanyaan ini tidak berlebihan mengingat sikap aparat yang turut campur tangan terhadap berbagai urusan keagamaan, termasuk menyangkut keyakinan yang merupakan bagian dari forum internum. Dukungan yang terus-menerus yang sudah lazim adalah penodaan agama dan kini sepertinya akan disusul oleh peraturan penertiban akidah. Pada saat yang sama, sikap ini juga mengidap sebagian masyarakat yang ditandai dengan pengusiran dan pembakaran terhadap mereka yang berbeda yang dianggap menyimpang dari pokok ajaran agama yang lazim. Seolah-olah karena ‘kesesatan’ mereka ini maka mereka berhak untuk diperlakukan sebagai warga kelas dua.

Pertanyaan semacam ini juga patut ditujukan terhadap soal yang sekiranya sekuler tetapi ternyata sangat dekat dengan urusan keyakinan dan kepercayaan.

Persoalan yang dimaksud adalah pengisian kolom agama dalam e-KTP, persoalan yang menimpa kelompok aliran kepercayaan dan bahkan Ahmadiyah.

Memang pihak Kemdagri (Kementerian Dalam Negeri) akhirnya menyatakan bahwa KTP untuk semua, tetapi realisasinya hanya akan ada ketika KTP sudah diserahterimakan kepada mereka.

Akal sehat kita juga terus-menerus wajib dipelihara. Tidak selayaknya ‘menolak’ Ahok untuk dilantik menjadi wakil gubernur DKI Jakarta karena peraturan Jakarta sendiri yang bermasalah.

Akhirnya selamat membaca.

2

Monthly Report on Religious Issues, Edisi XLV Oktober 2012

MPU akan Mengajukan Draf Qanun Pendangkalan Akidah Oleh: Nurun Nisa’

M

PU akan menyerahkan draft qanun pendangkalan akidah dalam waktu dekat untuk menyikapi maraknya pendangkalan akidah di wilayah Aceh. Draft yang dimaksud akan diserahkan kepada DPRA (DPR Aceh) untuk selanjutnya disahkan menjadi qanun. Untuk keperluan ini, MPU dalam waktu dekat akan duduk dengan para ahli untuk melakukan kajian materi qanun tersebut.

“Yang berhak membuat Qanun itu DPRA, kalau MPU hanya berhak mengeluarkan fatwa, jadi kita dalam waktu dekat setelah pengkajian materi bersama ahli, kita akan serahkan drafnya,” tukas Ketua Majelis Permusyawaran Ulama (MPU) Aceh Ghazali Muhammad Syah pada The Globe Journal (08/10).

Pernyataan ini diungkapkan oleh MPU usai menerima perwakilan IAIN ar-Raniry yang melakukan demo di kantor MPU pada Senin (08/10). Mahasiswa meminta agar MPU melakukan tindakan terhadap setiap tindakan pendangkalan akidah di Aceh. Massa ini sebelumnya melakukan demo di kantor Gubernur Aceh.

Sikap mahasiswa dan ditanggapi dengan serius ini dilatarbelakangi oleh anggapan maraknya pendangkalan akidah di Aceh. Salah satunya ditujukan kepada sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama CMH (Cermin Mulia Hati) di Aceh Barat. Namun bagi Moharriadi, Anggota Komisi G Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, penegakan syariat Islam tidak mesti dilakukan melalui qanun, termasuk dalam soal pendangkalan akidah. “Pendangkalan akidah bisa dicegah dengan timbulnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan syariat Islam,” ujar Moharriadi sebagaimana ditulis The Atjeh Post (08/10).

MPU sendiri telah melakukan sosialisasi fatwa pendangkalan akidah beberapa waktu sebelumnya di Aceh Tamiang.

Fatwa yang dimaksud memutuskan akidah yang sesat dan

yang tidak sesat yang tercantum dalam fatwa MPU No. 04/2007 dan No.05/2010.

Sosialisasi ini dimaksudkan agar khalayak luas mengetahui banyaknya akidah yang berkembang di Aceh—bukan hanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang umum dianut di Aceh.

Acara sosialiasi ini ditujukan kepada ormas, ulama tingkat Kab. Aceh Tamiang, organisasi perempuan, MPU Kecamatan, dan tokoh masyarakat.

Selain dihadiri oleh pihak MPU, acara yang diselenggarakan pada akhir September ini juga dihadiri oleh Kapolres dan Kepala Dinas Syariat setempat yang masing-masing bertindak sebagai nara sumber.

atau melecehkan para sahabat Nabi Muhammad SAW; merubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syari’at seperti tidak berhaji ke Baitullah, shalat fardhu tidak 5 (lima) waktu, dan sebagainya; dan mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’ie yang sah, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan anggota kelompoknya.

Sementara itu fatwa MPU No.05/2010 membahas soal pendangkalan akidah dan pemurtadan.

Fatwa ini menyatakan empat hal penting menyangkut pendangkalan akidah yang dianggap sebagai sesuatu yang “telah menimbulkan dampak negative berupa

“Yang berhak membuat Qanun itu DPRA, kalau MPU hanya berhak mengeluarkan fatwa, jadi kita dalam waktu dekat setelah pengkajian materi bersama ahli, kita akan serahkan drafnya,”tukas Ketua Majelis Permusyawaran Ulama (MPU) Aceh Ghazali Muhammad Syah

Fatwa MPU No. 04/2007 tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat memiliki 13 kriteria sehingga sebuah aliran dinyatakan sesat. Kriteria yang dimaksud adalah mengingkari salah satu rukun iman yang enam; mengingkari salah satu rukun Islam yang lima; meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan i’tiqad Ahlussunnah wal Jama’ah; meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur’an; mengingkari kemurnian dan atau kebenaran alQur’an; melakukan penafsiran alQur’an tidak berdasar kaidah-kaidah tafsir; mengingkari kedudukan hadits Nabi sebagai sumber ajaran Islam; melakukan pensyarahanterhadap hadits tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu musthalah hadits; menghina dan atau melecehkan para Nabi dan Rasul Allah; mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir; menghina dan

kerawanan dan keresahan” dan “telah mengakibatkan munculnya sifat anarkis dan disharmoni di antaranya dilakukan oleh kelompok tertentu”. Pertama, hukum membina, mempertahankan, dan menjaga akidah Islamiyah bagi orang Islam adalah wajib. Kedua, hukum membiarkan pendangkalan akidah dan pemurtadan Islam adalah haram.

Ketiga, hukum memberikan penyadaran (istitabah) kepada orang yang sesat dan murtad adalah wajib. Keempat, pemberian sanksi kepada pelaku pemurtadan dan pendangkalan akidah adalah wajib sesuai dengan sesuai dengan Qanun No. 11 Th. 2002.

Untuk keperluan ini, pemerintah Aceh diamanahi beberapa hal, termasuk mengambil tindakan tegas terhadap NGO/LSM yang melakukan kegiatan pendangkalan akidah di Aceh dan menganggarkan dana yang memadai

3

The WAHID Institute

setiap tahun untuk pelaksanaan Syariat Islam. Sementara MPU dan instansi terkait diamanahi untuk membentuk Satgas

pendangkalan dan pemurtadan akidah dan membentuk tim dakwah terpadu untuk penguatan akidah Islamiyah

dan penanggulangan upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtadan.

[M]

MPU Aceh Barat: CMH Lakukan Pendangkalan Akidah Oleh: Nurun Nisa’

M

PU Aceh Barat menyatakan bahwa (Cermin Mulia Hati) melakukan upaya pendangkalan akidah dan missionarisme kepada para peserta didik. Keputusan MPU Aceh Barat ini tertuang dalam surat bernomor 451.7/57/MPU-AB/2012 yang dikeluarkan untuk LSM yang membidangi pendidikan bahasa Inggris, pelatihan komputer, kursus menjahit, memasak, pertanian untuk murid SD, MI, SMP, ibu rumah tangga, dan petani di Aceh Barat. Keputusan ini didasarkan pada adanya bukti di lapangan. Bukti yang dimaksud berasal dari buku-buku yang dibagikan.

“Berdasarkan bukti yang kami pelajari yang dikumpulkan oleh Wilayatul Hisbah (WH), semua buku dan bantuan yang diberikan oleh LSM CMH kepada murid SD dan MI serta masyarakat di Kecamatan Woyla dan Panton Reue meresahkan karena memuat materi serta misi pendangkalan akidah dan menjurus pada misionaris,” terang Ketua MPU Aceh Barat, Tgk H Abdul Rani Adian pada sebuah konferensi pers di Kantor MPU Aceh Barat seperti ditulis Tribunnews. com (02/10).

Secara rinci, bukti ini meliputi buku yang diajarkan, tenaga pengajar, dan bantuan barang lainnya yang dianggap mengarah pendangkalan akidah. Guru CMH yang non-Muslim, menurut CMH, mengajarkan hal-hal di luar Islam, misalnya, Tuhan mati, Tuhan yang berbilang, dan nyanyian ajaran agama lain. Selain itu, para guru ini melarang muridnya untuk menjalankan perintah agama Islam yang dianut mereka.

Buku yang diajarkan dianggap illegal karena tidak diketahui oleh guru dan Dinas Pendidikan setempat. Buku yang dimaksud juga memuat simbol dan

teka-teki yang jawabannya berisi tentang keyakinan agama lain di luar Islam. Mesin jahit yang diberikan kepada kelompok ibu-ibu kursus menjahit di Kecamatan Panton Reue memiliki simbol-simbol yang mengarah pada pendangkalan akidah.

Atas dasar inilah, MPU Aceh Barat ini meminta agar Pemkab Aceh Barat mengevaluasi semua LSM asing maupun lokal yang berada di wilayah pemerintahannya sebab ada dugaan mereka melakukan program di luar hal-hal yang disepakati bersama. MPU juga meminta agar pihak Pemkab tidak memperbolehkan LSM ini beraktivitas.

Menanggapi hal ini, pihak Pemkab menyatakan menyatakan bahwa pihaknya meminta agar CMH tidak beraktivitas. “Kami minta LSM CMH tidak lagi beraktivitas, apabila masih tetap membandel, Pemkab Aceh Barat tidak akan bertanggung jawab jika terjadi amuk massa,” tandas Bupati Aceh Barat setelah menerima kunjungan MPU, ormas Islam, perwakilan sejumlah LSM di ruang kerjanya. Dalam hitungan hari pihaknya akan mengeluarkan sikap resmi setelah berkoordinasi dengan Muspida. Pada pokoknya, CMH diminta untuk menghentikan kegiatannya terutama aktivitas di luar kantor karena bisa memancing kemarahan masyarakat.

Para ormas Islam dan sejumlah LSM di Aceh Barat mendatangi kantor CMH pada Selasa sore (09/10) usai bertemu dengan Bupati. Mereka menempelkan pengumuman pada dinding yang terletak di bilangan Jalan Sentosa, Meulaboh. Isinya, LSM ini diminta berhenti beroperasi dalam waktu 3x24 jam. Pihak CMH segera mencegah begitu pengumuman yang dimaksud akan dipasang.

“Eh, Pak, tolong jangan pasang

sembarangan, saya belum baca apa sisinya. Kalau mau dipasang jangan pasang sendiri, saya juga punya security untuk menempelnya,” terang Efrida yang didampingi sejumlah staf seperti ditulis Tribunnews.com (10/10). Tapi perempuan ini tak digubris meskipun pihak CMH beralasan bahwa pemasangan ultimatum semacam ini seharusnya disertai dengan surat Bupati Aceh Barat. Seorang perwakilan ormas Islam menyatakan bahwa pemasangan ultimatum ini untuk meredam aksi massa di setiap kecamatan yang memanas akibat sepak terjang CMH. Pihak WH (Wilayatul Hisbah) yang mendampingi pemasangan ultimatum ini, tidak mencegah.

WH justru menyatakan agar CMH tidak panic karena dalam dua hari akan terbit surat dari Muspida untuk menghentikan kegiatan lembaga ini. Jika CMH ingin mencabut, maka dipersilakan. Polisi terlihat siaga di di tempat ini pada malam hari.

CMH secara resmi menghentikan kegiatannya dua hari kemudian dengan cara menutup kantor dan seluruh kegiatan kantor yang sudah diprogramkan.

Penutupan ini demi menunggu mendapatkan klarifikasi Pemkab Aceh Barat tentang tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Arafit, Humas CMH, menyangkal anggapan yang sudah beredar, terutama dari MPU. “LSM kami tidak pernah mengajarkan hal-hal terkait agama kepada pihak mana pun.

Tentang semua barang yang disebut sebagai bukti pendangkalan akidah itu, kami tak pernah terima pengeluhan resmi dari MPU atau dimintai penjelasan,” tandasnya dalam sebuah siaran pers seperti ditulis Tribunnews.com (12/10).

Arafit mengeluhkan bahwa vonis yang dijatuhkan sepihak dan tidak ada surat resmi dari Pemkab Aceh terkait

4

soal ini. Pemkab Aceh memang belum mengeluarkan keputusan soal ini ketika CMH memutuksan menutup kantornya.

Pihaknya sendiri sudah melakukan perjanjian dengan pihak Pemkab untuk tidak mengajarkan hal apapun terkait agama dalam program-program mereka.

CMH sendiri sudah beroperasi selama 7 (tujuh) tahun.

Kesbangpol dan Linmas menyatakan bahwa CMH tidak terdaftar dan pada akhirnya kegiatannya tidak terkontrol. Arafit justru menyatakan bahwa kegiatan lembaganua berizin.

Misalnya, kesepakatan kerja sama antara Pemkab Aceh Barat, Yayasan Mulia Hati,

Monthly Report on Religious Issues, Edisi XLV Oktober 2012

dan University of New South Wales (Australia) untuk 2010-2012 di Panton Reu. Izin lainnya adalah SK Bupati Nomor 233.a Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Program Kerja Sama Pemkab Aceh Barat dengan Yayasan Mulia Hati di Bidang Perekonomian, Kesehatan, dan Pendidikan Masyarakat Pedesaan Kabupaten Aceh Barat 20122017 di Woyla, Woyla Timur, Woyla Barat, dan Sungai Mas. Selain itu, CMH mengantongi rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Aceh Barat No.421.3/702/2012 juga surat rekomendasi dari Kementerian Agama

Nomor Kd.01.6/1/PP.00/3038/2012.

Sejumlah surat persetujuan dari semua sekolah dan surat persetujuan dari setiap guru sekolah yang mendampingi setiap guru dari CMH juga telah didapatkan oleh CMH. Selain itu, Arafit menyatakan bahwa 51 dari 59 staf CMH adalah warga Aceh.

MPU Aceh Barat sendiri sudah menyatakan tidak akan memberikan ruang dialog bagi CMH karena lembaga ini sudah jelas-jelas melakukan pendangkalan akidah dan kegiatan misionaris.

[M]

Kaharingan Tuntut Jadi Agama Resmi Oleh: Nurun Nisa’

P

emeluk Kaharingan Kalimantan Selatan, khususnya di Hulu Sungai Tengah, meminta pemerintah setempat untuk mengakui agamanya sebagai agama resmi. Mereka merasa bahwa agama yang mayoritas dipeluk oleh suku Dayak Ngaju ini belum pernah diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia sendiri. Selain itu, mereka merasa bahwa hak asasi mereka untuk memeluk agama tidak dihormati di mana mereka selalu mendapat tekanan atau diperlakukan diskriminatif. Mereka, misalnya, merasakan bahwa pemerintah setempat lebih memperhatikan orang utan daripada umat Kaharingan yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Para umat Kaharingan ini justru dibiarkan hidup menderita dan dipaksa untuk dijadikan objek pembangunan misi agama tertentu.

“Selama ini umat Kaharingan di Kalimantan Selatan selalu mendapat tekanan yang bersifat diskriminasi yang menyebabkan umat Kaharingan tidak merasa aman untuk menganut agama dan atau berkepercayaan tersebut,” terang mereka dalam siaran pers tertanggal 01 Oktober 2012. Sikap ini, menurut mereka, mencerminkan bahwa hak kebebasan

beragama atau berkepercayaan yang dijamin di dalam pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 dan pada pasal 29 ayat 2 serta pada pasal 22 UU ayat (2) No. 39 Th. 1999 tentang hak asasi manusia kepada seluruh warganya tidak sepenuhnya dipenuhi oleh negara. Padahal, hak bebas menganut agama merupakan jenis non-derogable rights, hak yang tidak bisa dikurangi sama sekali dalam berbagai situasi dan kondisi.

Terkait persoalan ini, mereka menuntut beberapa hal. Pertama, menuntut kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membuat sebuah peraturan daerah tentang agama Kaharingan sehingga agama Kaharingan menjadi agama yang di akui sebagai AGAMA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Untuk keperluan ini, mereka juga meminta agar pihak Mendagri memberikan surat rekomendasi kepada seluruh pemerintah di Pulau Kalimantan, sebagai tempat tinggal penganut Kaharingan, agar membuat perda tentang pencantuman dan pengakuan Kaharingan sebagai agama resmi.

Kedua, menuntut pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk memberikan kebebasan kepada umat

Kaharingan dalam melaksanakan acaraacara ritual keagaman berdasarkan keyakinan Umatnya sejak zaman Nabi Adam dimuka bumi ini. Ketiga, menuntut kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar mencantumkan Agama Kaharingan sebagai identitas AGAMA resmi di KTP dan surat Administrasi pemerintahan lainnya. Keempat, menuntut agar pejabat pemerintahan yang diangkat oleh Perintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berasal dari Umat Kaharingan di sumpah menurut tata cara Agama Kaharingan. Kelima, menuntut pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar menghapus diskriminasi dan marginalisasi terhadap umat Kaharingan di segala bidang khususnya di bidang keagaman dan pendidikan.

Guna mendesakkan tuntutan ini, sekitar 500 penganut Kaharingan yang tergabung dalam AMAN mereka melakukan aksi di halaman Kantor Bupati Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan pada Selasa (02/10). Massa ditemui oleh Sekda Hulu Sungai Tengah H IBG Dharma Putra. Sekda Hulu Sungai Tengah ini menyatakan akan mengawal warganya menuntut pengakuan ini kepada pemerintah pusat karena

5

The WAHID Institute

wewenang soal ini bukan ada pada wilayah Pemkab Hulu Sungai Tengah.

Marilah kita redam emosi serta untuk memperjuangkan aspirasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan selama ini di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tidak melarang pelaksanaan ritual-ritual adat bagi warga yang menganut Kaharingan,” ujarnya seperti ditulis ANTARA News (02/10).

Sementara itu, Ketua DPRD Hulu Sungai Tengah H Gusti Rosyadi Ilmi menyatakan akan segera melakukan rapat kerja untuk menindaklanjuti persoalan ini supaya tidak ada lagi diskriminasi kepada warga negara serta adanya perlindungan dari negara dan warga diminta untuk mengawasinya.

Termasuk dalam soal diskriminasi

adalah soal KTP dan Akta Nikah untuk warga Kaharingan: beberapa warga dari kabupaten lain ternyata memiliki KTP berisikan agama Kaharingan.

Penganut Kaharingan sendiri aspirasi mereka menjadi masukan bagi pemerintah sehingga diperhatikan oleh pemerintah.

Mereka juga mempertanyakan “perlunya” mengambil tindakan untuk menuntut keadilan yang mengarah kepada separatisme seperti GAM (Gerakan Aceh Medeka) di Aceh dan gerakan serupa di Papua atau memilih negara lain sebagai tempat tinggal akibat pembiaran yang terusmerus ini.

“Semoga cara yang kami tempuh ini menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah

Republik Indonesia khususnya di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar dapat memberikan keadilan bagi pemeluk Agama Kaharingan karena kami tidak ingin suatu saat nanti umat Kaharingan karena merasa sejak kemerdekaan diperlakukan tidak adil, lalu menuntut keadilan menempuh jalan membentuk kelompok bersenjata menuntut kemerdekaan seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Aceh, Maluku dan Papua. Dan inilah satu-satunya jalan yang belum kami lakukan. Jika negara tidak mengakui umat Kaharingan di NKRI ini maka haruskah kami memilih negara mana yang mengakui agama kami umat Kaharingan,” tandasnya.

[M]

Gedung NU Sulsel Diserang Oleh: Nurun Nisa’

G

edung NU Sulawesi Selatan di bilangan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulawesi Selatan diserang sekelompok orang pada Sabtu dinihari (29/09). Pelakunya bertopeng dan diduga berjumlah 20 orang ini melempari gedung dengan menggunakan panah dan molotov.

Akibat penyerangan ini, sejumlah kaca di gedung NU mengalami kerusakan.

Beberapa anak panah bahkan tertinggal menancap gedung di dinding dan langit-langit gedung tersebut.

«Penyerangnya berjumlah sekitar 20 orang. Mereka menggunakan cadar, jadi sulit untuk dikenali. Mereka juga sempat meletuskan paporo (senjata rakitan),» kata salah seorang pengurus NU yang berada di lokasi kejadian seperti ditulis Sindonews.com (30/09).

Belum ada kepastian soal motif penyerangan ini. Pihak PWNU menyatakan tidak mengetahui motif penyerangan ini mengingat NU selama ini tidak pernah mengajarkan penyebaran dan permusuhan kepada

kelompok manapun.

Andi Lukman, akademisi dari Unhas (Universitas Hasanuddin), menyatakan bahwa penyerangan ini diduga dilakukan pihak-pihak tertentu yang ingin membakar emosi warga NU, apalagi menjelang Pilgub Sulsel tahun depan. “Saat ini kondisi rawan, tidak menutup kemungkinan pihak ketiga mulai melancarkan aksi demi memancing amarah kelompokkelompok besar seperti NU. Ini kan jelang Pilgub, emosi NU adalah salah satu sasaran karena NU punya jaringan dan punya pengaruh di pemilihan nanti,” terang Sekretaris Jurusan Ilmu Politik FISIP Unhas seperti ditulis Tribun Timur (29/09). Andi meminta agar warga NU tidak merespon kejadian ini secara emosional. Ia menyarankan agar kasus ini dilaporak pihak kepolisian.

Pihak PWNU sendiri merencanakan melaporkan hal ini ke polisi. “Kami dari seluruh badan-badan otonom dari NU telah membuat laporan polisi untuk diusut secara tuntas,” terang

Ketua GP Anshor Sulsel Muhammad Tonang.

Setelah dilaporkan, ternyata kasus ini tidak kunjung diselesaikan. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), organisasi mahasiswa yang secara cultural dekat dengan NU, setempat menyatakan bahwa sikap ini merupakan pelecehan terhadap NU. “Penyerangan gedung PWNU sebagai simbol organisasi merupakan pelecehan jam’iyyah nahdliyyin karena sudah sepekan kejadiannya berlalu namun belum ada kejelasan,” ujar Ketua PMII Sulselbar, Rusli Kaseng sebagaimana dikutip Tribun Timur (04/10). Rusli menilai lambannya penanganan kasus ini menginfikasikan adanya pembiaran yang dilakukan kepolisian.

Penyerangan semacam ini merupakan kejadian kedua setelah pada tahun 2011 lalu ratusan orang bersenjata parang dan batu tiba-tiba mendatangi gedung ini dan memecahkan kacakacanya.

[M]

6

Monthly Report on Religious Issues, Edisi XLV Oktober 2012

FPI Demo, Meminta Pelatikan Ahok Ditunda Oleh: Nurun Nisa’

FPI

DKI Jakarta melakukan aksi dengan mendatangi Gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DKI Jakarta pada Selasa (09/10). Mereka menuntut adanya penundaan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sampai peraturan yang mengatur jabatan ex officio di beberapa lembaga Islam dicabut.

Jabatan yang dimaksud antara lain Ketua Badan Pembina Lembaga Bahasa dan Ilmu Al Qur’an (LBIQ), Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS), Ketua Dewan Pembina Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia (BPPMI), Ketua Badan Pembina Koordinasi Dakwah Islam (KODI), Ketua Dewan Penasehat Dewan Masjid Indonesia (DMI), Ketua Dewan Pembina Jakarta Islamic Center (JIC), dan Ketua Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

FPI menyatakan bahwa jabatan semacam ini tidak layak disandang Ahok yang non-Muslim. Karenanya, FPI

meminta agar peraturan yang dimaksud dicabut terlebih dahulu. Selain itu, mereka juga meminta dibentuknya peraturan yang non-Muslim untuk menduduki jabatan lembaga Islam. “Kami minta dibentuk Perda mengenai larangan bagi non Muslim menduduki lembagalembaga Islam. Kami sampaikan agar persoalan ini tidak bergejolak di dalam tubuh Islam, khususnya lembaga Islam,” terang Ketua DPD FPI DKI Jakarta, Habib Salim Al Aththos di depan DPRD DKI Jakarta seperti ditulis Sindonews.com (09/10).

Tuntutan-tuntutan ini juga disampaikan dalam bentuk surat kepada Ketua DPRD DKI Jakarta dan Ketua-ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta tertanggal 09 Oktober 2012 oleh Habib Salim Al Aththos selaku Ketua dan Ust. H. Novel Bamukmin sebagai Sekretaris.

Surat ini ditembuskan kepada Presiden RI, Menkopolhukam RI, Mendagri, Menag RI, Panglima TNI, Kapolri, Ketua BIN, Kapolda Metro, Pangdam Jaya, Pimpinan FPI, Pimpinan NU, Pimpinan Muhammadiyah, Pimpinan MUI, Ketua Lembaga Bahasa dan Ilmu Al Qur’an (LBIQ), Ketua Lembaga Pengembangan

Tilawatil Qur’an (LPTQ), Ketua Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS), Ketua Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia (BPPMI), Ketua Koordinasi Dakwah Islam (KODI), Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Ketua Jakarta Islamic Center (JIC), Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pimpinan Ormas Islam, Pimpinan Parpol, dan Pers.

Ahok sendiri menyatakan akan tetap menjalankan tugasnya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta 20122017. Tuntutan FPI sendiri berada di luar wewenangnya. “Soal tersebut bukan wewenang saya, saya hanya menjalankan tugas sesuai peraturan yang berlaku saja,” kata Ahok seperti ditulis Tribunnews.com (10/10).

Jokowi sendiri akan merevisi peraturan ini yang bisa jadi rampung dalam sehari. “Gampang kalau hanya SK Gubernur, tidak Peraturan Daerah saja kan mudah, satu hari bisa rampung.

Tentang Peraturan Gubernur atau SK Gubernur tidak ada masalah,” tegas Jokowi. Tugas-tugas yang dibebankan pada Ahok bisa dilimpahkan kepada dirinya atau ke pejabat lain.

[M]

Lika-liku E-KTP untuk Aliran Kepercayaan dan Ahmadiyah Oleh: Nurun Nisa’

J

alan menuju identitas yang diakui negara ternyata tidak lurus belaka.

Kelompok aliran kepercayaan Sedulur Sikep, Sunda Wiwitan, dan Ahmadiyah mengalaminya. Memang, pada akhirnya Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menyatakan jemaat Ahmadiyah dan aliran Sunda Wiwitan memiliki dua pilihan dalam pengisian kolom e-KTP karena memang hal ini sudah menjadi haknya sebagai warga negara. Agama dan kepercayaan, menurut pihak Kemdagri, bukanlah

sesuatu yang menghalangi warga negara untuk mendapatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Tetapi, pernyataan ini mesti dibuktikan—e-KTP yang dimaksud belum diserahterimakan kepada mereka sampai sekarang.

“Itu hak mereka, mengisi Islam atau mengosongkan kolom agama di e-KTP,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Reydonnyzar Moenek seperti ditulis Pikiran Rakyat (15/09). Negara sendiri wajib untuk memberikan KTP tanpa

memandang agama dan keyakinannya.

Hal ini didasarkan pada UU tentang Kependudukan dan PP No. 37 Th. 2007 yang menyatakan bahwa KTP adalah hak semua warga yang berdomisili di NKRI. Pelayanan KTP boleh dilakukan dengan melakukan diskriminasi terhadap pemeluk agamaatau keyakinan tertentu.

‘Fatwa’ ini tentu merupakan sesuatu yang berbeda mengingat beberapa polemik sebelumnya. Pihak Pemkab Kuningan memutuskan tidak menertibkan e-KTP untuk dua

7

The WAHID Institute

kelompok di Manis Lor dan Cigugur ini karena mereka merasa tidak memiliki kewenangan soal ini, meskipun mereka menyadari bahwa kedua kelompok ini mendapatkan hak untuk mendapatkan KTP sebagaimana warga. Jumlah Ahmadiyah di desa ini mencapai 5000 orang.

Pihak Pemkab sendiri menunggu keputusan dari Kemendagri meskipun hal ini berarti menunda e-KTP yang bisa jadi berakibat pada tidak tercapainya tenggat waktu yang ditetapkan. “Sebenarnya kami tahu warga Ahmadiyah di Manis Lor dan warga aliran kepercayaan Sunda Wiwitan Cigugur juga punya hak yang sama dari pemerintah, hanya masih menunggu keputusan dari Kemendagri,” terang Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan H. Yosef Setiawan sebagaimana ditulis Tempo.com (02/09).

Baik jemaat Ahmadiyah maupun penganut Sunda Wiwitan mengkritik kebijakan ini. Warga Desa Manis Lor iri dengan warga lainnya yang memiliki agama atau aliran lain yang diberikan e-KTP. Mereka ini menginginkan adanya pengakuan dari pemerintah, sementara mereka belum mendapatkannya.

Sementara nasib warga Cigugur lebih miris lagi: mereka tidak memiliki KTP sejak dulu, apalagi e-KTP. Badri, seorang di antaranya, menyatakan bahwa jika mereka memiliki KTP akan berdampak pada mudahnya mencari kerja khususnya di kantor pemerintah. Pihak Kemdagri pada akhirnya menegur Pemkab Kuningan karena sikap ini tidak benar.

“Saya sudah kontak dengan Pemkab, kita sudah ingatkan itu tak benar,” kata Reydonnyzar seperti ditulis Skala News (05/09).

Pada awal September sebenarnya Kecamatan Jalaksana melaksanakan pelayanan untuk seluruh warga Desa Manislor yang sedianya dilaksanakan pada 24 Agustus - 05 September 2012.

Sebuah ormas Islam protes dengan pembuatan e-KTP ini mengingat mayoritas warga Manislor adalah Ahmadiyah. Pelayanan ini akhirnya dihentikan sebelum jadwal yang sudah ditentukan demi menjaga suasana warga

Kuningan agar tetap harmonis.

Sebelumnya, MUI Cianjur Jawa Barat mendesak agar status Ahmadiyah dicantumkan dalam kolom agama. MUI menyatakan hal ini perlu untuk mengidentifikasi jamaah dan menghindari konflik. Jamaah Ahmadiyah perlu ‘dibedakan’ karena oleh umat Islam secara terang-terangan, mereka ditolak menjadi bukan bagian dari Islam.

Penolakan yang dimaksud dikuatkan dengan dialog para pakar yang berujung pada terbitnya SKB 3 Menteri yang menyatakan soal larangan terhadap aktivitas Ahmadiyah yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam.

Pencatatan Ahmadiyah, menurut MUI Cianjur, dalam e-KTP sejalan dengan SKB ini. Persoalan sekarang ini hanya pada keberanian pemerintah untuk menetapkan Ahmadiyah sebagai agama baru. Selain itu, MUI juga sudah membuat fatwa sesat untuk Ahmadiyah sekaligus menyatakan status kelompok ini sebagai bukan bagian dari Islam pada tahun 1995 yang diperkuat ada 2005. “Sehingga menurut kami, dalam identitas mereka tidak bisa dicantumkan agamanya Islam dalam e-KTP. Jadi pada isian agama, cantumkan saja Ahmadiyah,” tandas Sekjen MUI Cianjur, Ahmad Yani.

Selain untuk keperluan identifikasi, pencantuman ini untuk mencegah konflik. SKB 3 Menteri, kata Yani, mengalami masalah di lapangan. Saat ini, mereka yang mendukung pembubaran cukup mencari bukti pelanggaran SKB Ahmadiyah dan melaporkannya kepada pihak berwajib. Kehadiran e-KTP Ahmadiyah ini sepertinya memudahkan identifikasi dan pada gilirannya tidak perlu dilaporkan kepada aparat yang berwenang karena Ahmadiyah sudah dinegasikan dari kelompok Islam--konflik tidak terjadi lagi karena Ahmadiyah dan Islam bukan sebuah kesatuan lagi.

Seorang jemaat Ahmadiyah Manis Lor kepada MRoRI menyatakan soal Ahmadiyah, menurutnya, sepertinya sudah menjadi fokus Pemkab Kuningan.

Sejak awal Januari, Pemkab Kuningan mengajukan surat dan permohonan rekomendasi terkait hal ini kepada

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengingat mayoritas warga Manis Lor adalah penganut Ahmadiyah.

Kemdagri menyatakan bahwa sebagai warga negara, seperti digariskan UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan, berhak mendapatkan KTP apapun latar belakangnya. Soal pengisian kolom agama kemudian diurusi oleh pihak Kementerian Agama (Kemenag).

Penganut Ahmadiyah merasakan kesulitan terkait kebijakan ini, sebab persoalan agama adalah bukan hanya soal pilihan. “Agama itu kan pilihan dan pengakuan, dan kami selama ini KTP sebelumnya juga Islam” tandasnya kepada MRoRI (19/10) Semua warga Manislor termasuk warga Ahmadiyah sendiri tidak bisa menentukan isi kolom karena E Ktp dicetak oleh pemerintah pusat. Mereka hanya menyerahkan surat panggilan perekaman dan atau KTP/ Kartu Keluarga kemudian melakukan proses perekaman.

Tidak ada formulir yang bisa diisi oleh warga Ahmadiyah sendiri sehingga mereka tidak memiliki pilihan seperti dinyatakan pihak Kemdagri.

Di Kecamatan Undaan Jawa Tengah, kelompok penganut Sedulur Sikep telah melakukan pemotertan untuk keperluan e-KTP. Periode sebelumnya, mereka sudah boleh mengosongkan kolom setelah sebelumnya kolom isian agama ditulis dengan identitas Islam.

Kebijakan yang dimaksud merupakan hasil sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah seiring dengan terbitnya UU Adminduk pada tahun 2006. Tetapi hal ini bukanlah buah manis ini bukanlah sesuatu yang gratis—kelompok Sedulur Sikep sudah memperjuangkannya sejak lama. “Kami memperjuangkannya sejak reformasi,” tandas pemuka Sedulur Sikep, Budi Santoso kepada MRoRI (02/11).

Perjuangan tanpa lelah ini dilakukan bersama-sama dengan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dan PAMAPUJA (Paguyuban MAsyarakat Adat Pulau Jawa).

[M]

8

Monthly Report on Religious Issues, Edisi XLV Oktober 2012

Seven Eleven pun Disegel FPI Oleh: Nurun Nisa’

FPI

kian meluaskan daerah jajahannya.

Setelah melakukan sweeping miras, klub malam, dan tempat maksiat, kini FPI pun melakukan hal yang senada kepada tempat nongkrong anak muda.

Seven Eleven (Sevel) di Pejaten Raya menjadi sasaran FPI pada Sabtu malam (23/09). Sekitar 20 orang massa FPI yang bermotor mendatangi minimarket yang baru saja akan dibuka.

Herianuddin, pemimpin rombongan, langsung masuk ke dalam Sevel dan menyuruh karyawan Sevel segera menutup tempat ini. Karyawan yang berjumlah 5 (lima) orang ini kemudian menutup mesin minuman dan kulkas menggunakan plastik warna hitam dan bersiap meninggalkan toko.

Selepas itu, ia menempel pengumuman di depan pintu masuk Sevel yang terbuat dari kaca. “Bangunan ini disegel oleh warga Pejaten Barat atau Jatipadang, karena tidak memiliki IMB, Izin Usaha dan Izin dari warga setempat,” demikian bunyi kertas tersebut. Aparat setempat, kata FPI, merasa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan minimarket ini.

“Kami memantau surat pemberitahuan warga bahwa ada Sevel

yang tanpa izin, sedangkan warga dan RW itu tidak dilibatkan begitu saja. Jadi, kami mohon untuk orang ini menghormatilah ketentuan yang berlaku di negara kita,” ujar Ketua FPI Pasar Minggu, Herianudin sebagaimana ditulis Kompas.com (23/09). Alasan lainnya, minimarket ini dianggap menjual minuman beralkohol dengan kadar tinggi hingga 5% yang akan membahayakan generasi muda.

Pihak Polsek Pasar Minggu sendiri menyiagakan 20 orang personel yang stand by di Polsek untuk mengantisipasi massa FPI dan dua personel tertutup di Sevel. Polisi akhirnya menghalau massa dan menghimbau mereka agar mematuhi peraturan perundangundangan 15 menit setelah kedatangan mereka. Massa akhirnya membubarkan diri sementara Sevel tetap tersegel.

Sekitar 15 menit sebelum aksi ini, seorang FPI bernama N melapor kepada Kanit Intel Polsek ‘kedatangan’ mereka ke Sevel.

Aksi FPI ini ternyata belum berakhir. Rombongan FPI mengarah ke Tanjung Barat dan berhenti di salah satu tempat hiburan yang sedang tutup.

Sebelum masuk ke dalam, Kapolsek beserta 20 personel menghadang kelompok ini dan memberikan imbauan

keras untuk kali kedua. Massa FPI kemudian berjanji tidak akan melakukan aksinya kembali. Aparat polisi ini masih berpatroli di sekitar Kebagusan Raya ketika FPI akhirnya menuju Kelurahan Kebagusan dalam rangka pengajian dan halal bi halal di rumah seorang ustadz setempat.

FPI Pusat menyatakan tidak tahumenahu soal penyegelan ini. Mereka menyatakan hal ini kemungkinan merupakan inisiasi FPI setempat. “Kami tidak tahu soal adanya penyegelan ini,” kata Sekretaris Jenderal FPI, Shobri Lubis sebagaimana ditulis Tempo.co (23/09). Sementara itu, Kapolres Jakarta Selatan membantah penyegelan ini. “Itu bukan penyerangan dan penyegelan itu tidak terjadi,” ujar Kapolres Jakarta Selatan, Kombespol Wahyu Hadiningrat seperti ditulis Detik.com (24/09). Ia mengklaim pihaknya datang lebih awal dan meyakinkan anggota FPI agar tidak menyegel Sevel.

Dua hari setelahnya, Sevel Pejaten Raya masih belum beroperasi. Tiga orang dari Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Pemprov DKI menyambangi Sevel pada Senin (24/09), sebagaimana ditulis Detik.com, namun kembali karena manajer Sevel tak ada di tempat.

[M]

Tidak Suka Tahlilan, Pengikut Salafi Dikeluarkan dari Kampung Oleh: Yusuf Tantowi/Lensa Mataram NTB

T

ahlilan, ngurisan, syukuran haji, perkawinan dan lain-lain sudah menjadi tradisi turun-temurun ditengah masyarakat Lombok, NTB. Kegiatan itu dilakukan bukan hanya untuk merawat tradisi tapi juga telah terbukti telah menjadi ikatan komunal kekeluargaan yang sanagt kuat ditengah masyarakat.

Hal seperti itu juga yang terjadi

ditengah masyarakat Dusun Bremi, Desa Jagaraga, Kec. Kuripan, Lombok Barat.

Bagi warga Dusun Bremi, kegiatankegiatan kultural itu telah menjadi kegiatan sosial kemasyarakatan. Bila ada warga yang tidak suka mengikuti, apa lagi mengkritisi tradisi tersebut, mereka dianggap bukan lagi warga setempat.

Maka tokoh masyarakat berhak mengusir orang tersebut dari kampung.

Kasus tersebut menimpa Sukadi (44), salah seorang warga Dusun Bremi, Desa Jagaraga, Kec. Kuripan, Lombok Barat. Kamis (20/09) malam, sekitar pukul 19.30 Wita rumah Sukadi dirusak warga. Kemarahan warga dipicu oleh sikap Sukadi yang tidak suka mengikuti tradisi social masyarakat seperti tahlilan, ngurisan, syukuran, dan lain-lain.

Akibat kejadian malam itu,

9

The WAHID Institute

genteng rumah sukadi rusak karena dilempari warga. Begitu juga rolling door toko milik sukadi juga dirusak warga.

Tokoh masyarakat dan pihak keamanan yang langsung datang kelokasi kejadian tidak berhasil mencegah tindakan warga.

“Beruntung saat kejadian Sukadi tidak berada dirumah. Sukadi sedang mengikuti pengajian. Istrinya sedang berada dirumah tetangga” kata Kadus Bremi, Abdul Rauf kepada wartawan.

Sukadi baru datang kerumahnya setelah kejadian selesai. Ia kemudian diamankan kekantor Polres Lombok Barat oleh anggota kepolisian yang datang ketempat itu.

Menurut warga, ketidaksukaan Sukadi mengikuti tradisi masyarakat dimulai sejak 6 (enam) bulan yang lalu setelah mengikuti pengajian Wahabi atau Salafi di Dusun Karang Lebah, Desa Montong Are, Kec. Kediri, Lombok Barat.

Pada hal Sukadi telah menetap didusun tersebut sejak lima tahun yang lalu.

Ia bahkan telah mampu memberikan

30 orang lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat melalui bisnis krupuknya.

Arbail, salah seorang warga setempat mengatakan kemarahan warga semakin memuncak setelah Sukadi berhasil mengajak dua orang warga mengikuti pengajiannya. Dua orang warga itu bernama Herman dan Wardani yang masih duduk dibangku Madrasah Aliyah (MA) Ponpes Darussalam, Lobar.

Sejak mengikuti pengajian Wahabi tersebut, sikap Wardani sangat kritis terhadap tradisi sosial masyarakat. Ia bahkan berani berdebat dengan durunya. Inilah yang dianggap meresahkan orang tua dan warga setempat. “Sebenarnya warga tidak mempersoalkan dia mengikuti paham Wahabi, asalkan dia mau mengikuti tradisi masyarakat” kata Arbail.

Menyikapi kejadian itu, keesokan harinya setelah melaksanakan sholat Jum’at, para tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa bersama Muspika

melakukan musyawarah yang hasilnya menyepakati untuk mengeluarkan Sukadi dan Herman dari Dusun Bremi. Berbagai opsi agar Sukadi tidak dikeluarkan dari kampong ditolak oleh warga.

Sedangkan Wardani tidak akan dikeluarkan dari kampung karena dianggap masih muda dan hanya ikutikutan, “Nanti kami yang akan bina dia dan saya tegaskan sikap kritis Wardani bukan ajaran dari ponpesnya tapi dari pengajian itu” kata perwakilan warga.

Pengikut Wahabi atau Salafi belakangan ini banyak mendapatkan resistensi dari masyarakat, khususnya di Lombok Timur dan Lombok Barat.

Perlawanan dari masyarakat itu umumnya terjadi karena ajaran dan pola dakwahnya yang selalu berlawanan dengan tradisi masyarakat setempat.

Kejadian serupa sudah terjadi berulangulang di pulau Lombok.

[M]

Mengaku Imam Mahdi, Abud Diawasi Oleh: Nurun Nisa’

S

ejak Muhammad Sihabuddin mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi, ia menjadi pembicaraan banyak orang. Pria setengah baya yang sering dipanggil Abud ini menyatakan pada mulanya ia tidak mau diangkat sebagai Imam Mahdi oleh jin dari bangsa nur (cahaya) karena merasa tidak pantas. Abud bercerita bahwa ia bukan cendekiawan, di tingkat SD saja ia tak lulus, sehingga tidak layak di posisi ini tetapi jin yang dimaksud terus memaksa sehingga ia akhirnya bersedia. Abud ini mengklaim sudah mengislamkan ribuan jin di seluruh dunia. Ia juga dikenal sebagai orang yang ahli menyembuhkan mereka yang kesurupan jin.

Proklamasi sebagai Imam Mahdi ini dilakukan di rumahnya di Kampung Leuwimalang, RT 01/01, Desa Leuwimalang, Kecamatan Cisarua pada bulan Mei setahun lalu. Di tempat ini, ia

biasa melaksanakan sholat dan pengajian rutin setiap Selasa malam yang diikuti sekitar 200 jamaah dari lingkungan RT 01.

Adapun lantai dua rumahnya dijadikan sebagai tempat kerajaan jin terbesar di dunia. Sejak itu pula ia menjadi bahan pembicaraan warga dan otoritas setempat. Tak kurang, MUI Bogor dan Camat Cisarua turut bicara.

Abud sendiri menyangkal bahwa alirannya adalah sesat karena tak bertentangan dengan rukun Iman dan rukun Islam—ajarannya sama dengan ajaran Islam pada umumnya sehingga ia menolak disebut sebagai ”aliran” melainkan ”kelompok jemaat”. Tidak ada ritual aneh—yang ada hanya pengajian rutin mingguan. Karenanya, ia merasa keyakinannya dan kelompoknya tidak akan menyulut konflik horizontal. ”Kita tidak memaksa umat untuk meyakini.

Diyakini silakan, tidak juga tidak apa-apa.

Kita hanya mengamalkan Islam secara sempurna, bukan menyempurnakan Islam karena Islam sudah sempurna,” tandas pemilik majelis taklim Nurul Iman ini seperti ditulis Radar Bogor (25/08).

Terhadap keterangan ini, Ketua MUI Bogor, KH Ahmad Mukri Aji menyatakan masih mengawasi masalah ini yang menurutnya sudah seringkali terjadi di Kabupaten Bogor. Meski begitu, ia akan memonitor masalah ini sembari menunggu pemanggilan yang bersangkutan bebera hari ke depan.

Kyai Mukri sendiri berharap agar yang bersangkutan kembali ke jalan yang benar dan menjadi ulama atau ahli di bidang lain. “Kita berharap supaya yang bersangkutan kembali bertobat. Ya, enggak usahlah mendeklarasikan diri sebagai Imam apalagi Imam Mahdi. Itu sepenuhnya ketetapan Allah,” imbuhnya.

Jika Abud masih ngotot maka pihaknya

10

akan mengajukan rekomendasi kepada MUI Pusat disertai dengan bukti audio-visual. Pihak Kecamatan Cisarua melalui Camat Cisarua, Teddy Pembang menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman untuk menyelidiki ajaran ini bersama dengan Polsek Cisarua. Ia juga menyatakan akan memanggil yang bersangkutan agar menjelaskan keyakinannya Abud bersama dengan pengikut dan sanak keluarganya akhirnya memenuhi panggilan pihak kecamatan pada Kamis siang (30/08).

Di hadapan Muspika dan para ulama Cisarua, Abud diminta menceritakan yang dialaminya sekaligus mekanisme pengangkatan dirinya sebagai Imam Mahdi oleh bangsa jin. Mereka yang hadir, kepada wartawan, menyatakan bahwa keyakinan pengangkatan jin merupakan sesuatu yang nyeleneh dalam Islam sekaligus berada di luar akidah Islam.” Tidak ada perintah kepada manusia untuk mengislamkan bangsa jin. Karena pada dasarnya bangsa jin tidak bisa terlihat dan berkomunikasi dengan manusia,” terang Ketua Badan

Monthly Report on Religious Issues, Edisi XLV Oktober 2012

Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Kabupaten Bogor, Khaerul Yunus seperti ditulis JPNN.com (31/08).

Yunus menceritakan kembali pengakuan Abud yang diangkat menjadi Imam Mahdi melalui raga Fitri, istri keduanya, sebagai alat mediasi.

Poin kedua inipun merupakan sesuatu hal yang harus diluruskan. Pendapat lain datang dari Ketua Tim Pengkaji MUI Kabupaten Bogor, Muhammad Zaini Mahfudin. Ia menilai Abud sudah terlalu lama berkawan dengan jin sehingga seulit sekali diajak untuk bertobat.

“Kita sudah berusaha meyakinkan. Tapi yang bersangkutan tetap keukeuh dan menunggu kehendak Allah SWT,” katanya.

Abud masih bertahan dengan sikapnya setelah perdebatan sepanjang dua jam. Massa yang berada di luar justru semakin naik emosinya dan Camat segera menutup paksa rapat. Camat menyatakan akan menyelenggarakan rapat berikutnya untuk membuat keputusan sembari meminta seluruh hadirin keluar dari Aula Kecamatan yang digunakan sebagai tempat perdebatan.

Bukannya mereda, massa justru mengepung tempat ini. Antisipasi dari Polsek Cisarua dan Dalmas Polres Bogor dibantu TNI mampu meredam aksi ini, tetapi tidak dengan intiamidasi yang diterima Abud. Pada posisi ketakutan, Abud akhirnya menyatakan bertobat.

Pertobatan ini tidak dipercayai oleh massa yang mengepung mengingat sikapnya yang dinilai menentang muhabalah (pembuktian) dengan ulama Cisarua sebelumnya.

Massa beranjak bubar setelah pertobatan ini akhirnya digaransi sendiri oleh sang camat. Abud dan keluarganya kemudian diamankan di Mapolres Bogor di bawah pengawalam aparat dengan dalih keamanan sementara rumahnya di Kampung Leuwimalang dijaga ketat.

Abud pada akhirnya diperiksa.

Namun aksi massa ini ternyata berlanjut keesokan harinya. Sejumlah tokoh masyarakat Cisarua menutup majelis taklim kepunyaan Abud yang berada di rumahnya. Ironisnya, penutupan ini dikawal oleh aparat kepolisian dan TNI dengan alasan agar tidak terjadi anarkhi. Sungguh terlalu.

Panjalu Siliwangi Pajajaran: Disesatkan dan Dipaksa Melakukan Pertobatan Oleh: Nurun Nisa’

K

orban label aliran sesat kini bertambah lagi. Di Bogor, aliran Panjalu Siliwangi Pajajaran disesatkan oleh MUI Bogor karena mengganti syahadat kedua yang berisi pengakuan kepada adanya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Tuhan dengan pimpinan aliran yang disebut Pangeran Bagja. Selain syahadat yang dikenal dengan sebutan Syahadat Bogor ini, dikabarkan bahwa aliran ini tidak mewajibkan sholat dan puasa, menyembah saung yang dianggap Ka’bah, dan memperbolehkan tukar pasangan sesama pengikutnya.

Aliran ini kemudian dianggap meresahkan masyarakat.

Selain

ajarannya yang berbeda dengan ajaran yang dianut warga sekitar pada umumnya, terdapat kabar menyatakan bahwa terdapat pengikut aliran ini yang mendatangi rumah warga untuk mengajak masuk aliran Panjalu.

Pendatang ini mengajarkan untuk tidak puasa dan sholat.

Sang pimpinan, Romo Agus Sukarna, dicari-cari aparat sehingga ditemukan pada Minggu malam (26/08) di Kampung Lemah Dulur RT 003/01, Kelurahan Mulyaharja, Bogor Selatan, Kota Bogor. Tim gabungan yang terdiri dari aparat kepolisian, TNI, dan jajaran pejabat kecamatan menginterogasi Agus bersama dengan keluarganya.

Ia menyatakan bahwa dirinya masih menjalankan syariat Islam. “Saya hanya membuka praktik pengobatan spiritual.

Saya masih menjalankan syariat Islam sesuai al-Qur’an dan Hadis,” tegas Agus di depan Muspika sebagaimana ditulis Radar Bogor (27/08). Agus menyatakan mendapatkan keahlian mengobati setelah bertapa di Cijeruk pada 2010.

Dalam mimpinya ia mendapatkan wangsit dari seseorang yang disebut baginda maharaja untuk membantu warga.

Rombongan Muspika meninggalkan kediaman Agus tiga jam kemudian. Petugas tidak menahan Agus, hanya menyita beberapa figura

11

The WAHID Institute

”Kita tidak memaksa umat untuk meyakini. Diyakini silakan, tidak juga tidak apa-apa. Kita hanya menga¬malkan Islam secara sempurna, bukan menyem¬purnakan Islam karena Islam sudah sempurna,” tandas Muhammad Sihabuddin, pemilik majelis taklim Nurul Iman bertuliskan kaidah-kaidah ajaran Pajajaran Panjalu dan patung garuda berukuran besar, temasuk sejumlah daftar jamaah. Diputuskan bahwa aliran ini tidak sesat tetapi Muspika aka terus mengembangkan kasus ini.

Agus Nugraha yang merupakan PNS di lingkungan Institut Pertanian Bogor dievakuasi ke rumah saudaranya yang alamatnya dirahasiakan—ia merupakan sosok penting karena di rumah dinasnya di sekitar Penjernihan Air, IPB Desa Babakan Kecamatan Dramaga sering dijadikan tempat berkumpulnya para pengikut aliran ini.

Ketua RW 05 Dusun II Kampung Carangpulang, Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga, Asep Sarifudin seperti dikutip Radar Bogor (25/08) menyatakan bahwa Agus sudah diusir pihak IPB karena khawatir menjadi sasaran amuk massa. Pihak IPB melalui Kepala Humas Isntitut Pertanian Bogor (IPB) Bony PW Soekarno menyatakan bahwa Agus sudah pindah dengan kesadaran sendiri pada Sabtu (25/08) pukul lima sore.

Meski tidak terjadi penahanan kepada Romo Agus, aparat setempat bersiaga untuk mencegah konflik antarwarga. Aparat sendiri meminta Agus untuk menandatangani surat perjanjian agar ia menghentikan ajarannya demi menghindari amuk massa. Ia sempat menolaknya karena tidak tercantum perlindungan bagi dirinya namun akhirnya ditandatangani juga.

Pada hari yang sama, Agus menyatakan akan bertobat ketika diamankan pihak kepolisian dan Pemkot Bogor dan diperlihatkan segala atribut ajarannya pada saat yang sama. Agus sendiri (masih) menyatakan bahwa ajarannya bukanlah aliran agama, melainkan sebuah bentuk pengobatan altenatif sekaligus menolak bahwa syahadat yang diajarkan dirinya berbeda dengan syahadat pada umumnya.

Pertobatan ini sekaligus mengikuti

pertobatan 12 (dua belas) penganut aliran ini sebelumnya di Kantor Kecamatan Dramaga di hadapan MUI Kabupaten Bogor, Polsek Dramaga, Koramil Ciomas, dan masyarakat setempat pada Minggu pagi (26/08) setelah didahului perdebatan yang alot.

Di luar ruangan massa emosi sehingga pihak-pihak ini, minus MUI, meminta mereka mengucapkan syahadat di muka umum.

Pertobatan berikutnya adalah pertobatan M. Syarif. Ia mengaku telah berikrar untuk kembali ke Islam yang benar setelah bergabung dengan aliran itu saat istrinya berhasil sembuh dari sakit menahun. Syarif merupakan orang yang digelandang sekelompok warga ke kantor kecamatan demi menuntut penyelesaian kasus aliran Panjalu ini (31/08). Kedatangan warga ini merupakan kali kedua setelah sekitar 200 warga RW 5 dan RW 6 Desa Cikawarang ke tempat ini mendesak pembubaran aliran Panjalu. Camat Dramaga, Arom Munandar, mengajak masyarakat untuk membicarakan masalah di rumahnya.

Arom menyatakan memahami kekhawatiran warga terhadap pengikut aliran ini yang masih mempraktekkan kembali ajaran ini—ia juga berjanji akan memberangus aliran ini.

Aparat keamanan saat itu meminta agar emosi, tetapi pada saat yang sama mengancam Agus dengan pasal penodaan agama. ”Jika ada pengikut Romo ini tetap pada pendirianya untuk menjalankan aliran tersebut, maka mereka bisa diancam dengan Pasal 165 huruf A KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman lima tahun penjara,” terang Kapolsek Dramaga, AKP Pahyuniati sebagaimana dikutip Radar Bogor (31/08).

Beberapa hari sebelumnya, pengurus MUI menyatakan akan mengusir para pengikut aliran ini jika tidak segera sadar. “Jika mereka tetap melakukan hal tersebut (ajaran sesat),

mereka harus segera meninggalkan kampung,” tegas Ketua Badan Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Kabupaten Bogor, Khaerul Yunus seperti ditulis Detik.com (25/08). Mereka berencana memanggil aliran yang sempat masuk daftar 10 aliran sesat versi MUI Bogor itu. Seperti disinggung di atas, aliran yang dianggap meresahkan warga RW 5 dan RW 6 Kampung Carangpulan, Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor ini kemudian dicap sesat.

Aliran Panjalu Siliwangi pada akhirnya mendapat label sesat oleh MUI Bogor pada Rabu (29/08). Aliran ini disesatkan melalui fatwa lisan— fatwa dalam bentuk tulisan akan disusulkan—dari MUI Kota Bogor.

Disampaikan di hadapan muspida setempat, tokoh agama, dan ketua MUI sekecamatan Kota Bogor, Ketua MUI juga meminta keterlibatan pemerintah untuk mendeteksi aliran sesat agar tidak bertumbuh kembang. Pemda, kepolisian, dan alim ulama perlu bekerja sama dalam mengatasi persoalan ini.

Putusan fatwa ini dikeluarkan setelah adanya pertemuan dengan Romo Agus beserta Agus Nugroho, Dedi, dan Daus.

Kehadiran aliran yang berbeda, namun dianggap mengganggu, ini oleh Kapolres Bogor, AKBP Heri Santoso melalui Kasat Intelkam AKP Mujianto (justru) diharapkan menjadi ajang untuk ”menghidupkan, mengaktifkan, dan menjalankan Bakorpakem”.

Aktifnya Bakorpakem akan mengurangi munculnya kasus serupa di masa mendatang. Status aliran sendiri akan ditentukan oleh fatwa MUI—begitu fatwa sesat MUI turun maka Abud akan menjadi tersangka. “Kita tinggal menunggu hasil resmi fatwa dari MUI,” terangnya seperti ditulis Radar Bogor (02/09). Fatwa MUI sungguh perkasa sekali.

[M]

Analisa 1. Keinginan menertibkan akidah yang dianggap sesat di kalangan masyarakat maupun birokrasi Aceh menorehkan arah baru hubungan agama dan negara, meskipun dalam skala kecil. Dalam hal ini, pemerintah melakukan intervensi terhadap keyakinan warganya sendiri. Keyakinan yang merupakan bagian dari forum internum dan karenanya termasuk dari hak yang tidak boleh dibatasi (non-derogable rights) bukanlah bagian dari negara sekuler jika ia diurusi negara. Kebijakan semacam ini lebih mirip gaya teokratis yang mendasarkan diri pada ajaran agama tertentu sebagai parameternya. Sikap kurang lebih dengan dalih penodaan agama seperti yang menimpa aliran Panjalu Pajajaran Siliwangi dan aliran Imam Mahdi di Bogor 2. Pada saat yang sama, Pemkab Aceh Barat instruksi (tidak resmi) untuk menutup lembaga CMH dengan alasan pendangkalan akidah berupa missi Kristenisasi. Sikap semacam ini merupakan gambaran dari gaya otoriterisme gaya baru terutama dalam soal berpendapat dan berserikat, termasuk di dalamnya UU Ormas. Penindakan ormas sudah selayaknya melewati proses transparan yang berkeadilan melalui mekanisme tertentu seperti pengadilan. Cara Pemkab ‘membekukan’ organisasi semacam ini merupakan gaya Orde Baru seperti tertuang dalam pasal-pasal UU No. 8 Th. 1985 tentang Ormas 3. Wacana agama resmi dan tidak resmi yang sejatinya hanya bernama agama diakui dan tidak diakui, seperti termuat dalam penjelasan UU PnPs No. 1 Th. 1965, kini mengemuka lagi. Agama Kaharingan meminta status dengan agama lainnya yang sama karena merasa didiskriminasikan terus-menerus oleh pemerintah. Tentunya hal ini menjadi menjadi PR berat bagi semua pihak terutama MK mengingat keputusan untuk kukuh terhadap UU PnPS No. 1 Th. 1965 yang menyoal penafsiran agama yang mainstream dan soal agama yang diakui di Indonesia sementara Kaharingan bukanlah termasuk agama yang diakui di Indonesia sehingga mereka memilih menjadi Hindu di bawah tekanan pemerintah Orde Baru. Alih-alih menjadi solusi untuk mencegah konflik, kebijakan ini justru menjadi sumber masalah baru 4. Logika peraturan tentang ‘kewajiban’ wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta untuk memimpin lembagalembaga Islam juga perlu dikritisi. Logika semacam ini menutup kesempatan bagi wagub yang beragama lain karena logika ini mengandaikan tugas-tugas keagamaan yang hanya bisa ditangani wagub dengan tugas agama tertentu. Logika semacam ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok penekan semacam FPI untuk menganjal proses demokratisasi itu sendiri. Misalnya, menuntut penundaan pelantikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebelum peraturan ini direvisi. Aksi FPI sebagai kelompok penekan dalam kasus penutupan Sevel Pejaten di mana FPI berusaha ‘mengatasi’ wewenang polisi 5. Aliran Islam eksklusif semacam Wahabi selama ini seringkali menyebarkan ajaran agama dengan nuansa syiar kebencian (hate speech) yang menimbulkan reaksi balik yang terkadang di luar dugaan. Di Bremi, Lombok, sikap penganut Wahabi yang menghina tradisi keagamaan setempat justru menimbulkan reaksi pengusiran dan pembakaran di mana aparat turun berperan. Syiar kebencian merupakan sesuatu yang serius sekarang ini, bahkan lebih serius ketimbang persoalan keagamaan lainnya, sebab pada kasus di Bremi ini mayoritas diam (silent majority) kompak bereaksi sama sementara pada kasus yang lain, seperti aliran yang dianggap sesat, mereka memiliki banyak sikap. Bahkan pada kasus tertentu di beberapa daerah penindakan terhadap aliran semacam ini hanya dilakukan oleh kelompok Islam garis keras—jika mayoritas (moderat) yang selama ini diam sudah menunjukkan reaksi, maka perlu ‘diwaspadai’ Rekomendasi 1. Para anggota badan legislatif yang sedang memperbincangkan RUU Ormas saat ini hendaknya berpikir terutama menyangkut pembekuan ormas. Alih-alih membuat masyarat tertib, kebijakan ini justru membungkam kebebasan berpendapat dan berserikat 2. UU PnPs No.1 Th. 1965 layak untuk dikritisi kembali. Jika jalan judicial review telah ditempuh dan tidak membawa hasil yang optimal, maka perlu dibuka kemungkinan untuk melakukan legislative review mengingat kian kompleksnya masalah keyakinan seperti tergambar dari adanya keinginan kelompok penganut Kaharingan untuk diakui sebagai agama resmi akibat diskriminasi yang tidak kunjung berhenti 3. Masyarakat dan aparat selayaknya memelihara akal sehatnya sehingga mampu memisahkan sebab dan akibat sebuah persoalan sehari-hari sehingga menemukan solusi yang serta mekanisme penyelesaian yang tepat. Sevel yang dianggap tidak berizin misalnya tidak perlu disegel tetapi diserahkan kepada yang berwajib. Demikian juga dengan pengusiran kepada mereka yang menolak tradisi keagamaan dan ‘penolakan’ atas Ahok karena tugas ke-Islam-an yang akan diembannya.

Masalah pertam seharusnya didekati dengan pendekatan secara kultural dan masalah kedua ditempuh melalui jalur hukum Penerbit: The Wahid Institute | Penanggung Jawab: Yenny Zannuba Wahid, Anita Wahid | Pemimpin Redaksi: Rumadi | Redaktur Pelaksana: Nurun Nisa’ Sidang Redaksi: Gamal Ferdhi, M. Subhi Azhari | Staf Redaksi: Alamsyah M. Dja’far, Badrus Samsul Fata | D ­ esain & Lay out: Neng Erlina Alamat Redaksi: The Wahid Institute , Jln Taman Amir Hamzah 8, Jakarta - 10320 | Telp +62 21 3928 233, 3145 671 I Faks. +62 21 3928 250 Email: info@wahidinstitute.org | Website: www.wahidinstitute.org | Facebook: facebook.com/Wahid.Institute.GusDur | Twitter: @WAHIDinst Penerbitan ini hasil kerjasama the Wahid Institute dan TIFA Foundation