Fact Sheet Edisi IV, 2012 The WAHID Institute & Yayasan Tifa
HKBP Filadelfia Bekasi Susahnya Beribadah di “Negeri Hukum”
H
ingga kini tak jelas benar nasib status pendirian rumah ibadah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia di Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Meski gugatan mereka ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, dikabulkan jemaatnya tetap tak bisa menggunakan properti keagamaan mereka. Setiap minggu mereka harus menggelar ibadah di luar pagar lokasi. Bersama Gereje Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor, secara rutin mereka juga menggelar kebaktian di depan Istana. Ini bentuk protes agar pemerintah betul-betul mendengar aspirasi mereka: Negara menjamin kemerdekaan beragama dan melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara. Pada 30 September 2010, PTUN Bandung memutuskan SK Bupati Bekasi No : 300/675/Kesbangponlinmas/09, tertanggal 31 Desember 2009 tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah HKBP Filadelfia, batal demi hukum. HKBP mengajukan gugatan ke pengadilan atas kebijakan Bupati Bupati Saaduddin menghentikan kegiatan pembangunan gereja.
E S I
Pengadilan juga meminta Bupati mencabut SK sekaligus memerintahkannya memproses permohonan izin sesuai peraturan berlaku. Tak puas, Bupati mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ditolak. Keputusan itu keluar 28 Juni 2011.
D
Hingga Bupati berganti, masalah tak benar-benar terang. Neneng Hasanna Yasin, Bupati terpilih yang menggantikan Bupati sebelumnya Sa’duddin, sempat memfasilitasi pertemuan, 2 Juni 2012 di sebuah rumah makan di Bekasi. Pertemuan dihadiri Jhony Nelson Simanjuntak, anggota Komisi Nasional HAM. Dalam pertemuan, Neneng meminta jemaat HKBP Filadelfia “tiarap” dan mengalah. Jemaat diminta tak menggunakan lahan sementara waktu. Alasannya, masih ada penolakan masyarakat. Saran itu diamini sembari memberi waktu Bupati melakukan sosialiasi terkait putusan MA. Agar lebih jelas hingga kapan waktu mengalah, pihak gereja melalui kuasa hukumnya menyodorkan draf kesepakatan yang diajukan 14 Juni 2012. Hingga kini draf itu belum ditandatangani.
HKBP Filadefia Bekasi, Susahnya Beribadah di “Negeri Hukum”
Selama masa “tiarap” itu, dua kali kebaktian Minggu tak digelar di depan lokasi: Minggu 10 Juni 2012 dan 17 Juni 2012. Namun lantaran tak jelas, jemaat kembali menggelar ibadah di depan lahan miliknya. Kasus HKBP Filadefia mulai mucul sejak 2006. Sekelompok orang keberatan jemaat menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah. Alasannya, mengganggu tetangga. Jemaat juga diminta menandatangani surat pernyataan.
L E G
Sejak berdiri tahun 2000, kebaktian memang dilakukan setiap minggu dari rumah ke rumah. Kasus perdana itu mendorong pengelola HKBP Filadelfia mencari lokasi agar bias membangun tempat ibadah permanen. Pada 2007, HKBP menetapkan lahan di Desa Jejalen Jaya itu sebagai lokasi. Sejak tanah dibeli mereka mulai mengurus perizinan pendirian tempat ibadah. Administrasi dilengkapi April 2008. Tapi hingga Oktober 2009, izin tak kunjung datang.
E
Sembari menunggu itu, jemaat bersepakat menggunakan bangunan semi permanen di lahan itu. Ibadah perdana dilakukan pad perayaan natal 25 Desember 2009. Namun ibadah ini tak berjalan lancar karena muncul penolakan. Penolakan itu terus berlangsung hingga kini. Misalnya yang terjadi pada Minggu awal Mei 2012. Minggu, 6 Mei 2012. Sekitar 500 orang menghadang di jalanan menuju lokasi ibadah jemaat gereja HKBP Filadelfia di Desa Jejalen Jaya. Satpol PP termasuk pihak yang menghadang jemaat. Di saat itu Thowik, aktivis Sejuk yang mengenakan kaos ”’Melawan Tirani Mayoritas” mendapat kekerasan oleh sejumlah orang yang mengenakan atribut Front Pembela Islam (FPI) Bekasi . Tendangan dan pukulan sempat bersarang di tubuhnya. Thowik diamankan aparat yang saat itu berjaga. Setalah itu ia dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Tambun untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun kepolisian tak menangkap mereka yang diduga pelaku. Hingga kini, pihak gereja masih juga berupaya membangun komunikasi dengan penduduk lokal. Dari sana diharapkan ada perubahan sikap terhadap kasus ini.
Fact Sheet Edisi IV, 2012
Analisis 1. Kasus ini tak beda jauh dengan kasus GKI Yasmin Bogor. Meski pengadilan memutuskan penyegelan tak sah, pemerintah setempat tak mau melaksakan. Alasannya, adanya penolakan masyarakat. Ini tindakan pembangkangan hukum. 2. Konflik pendirian rumah ibadah juga buntut dari tak dilaksanakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Permohonan izin yang diajukan sejak 2008 tak dijawab dan pemerintah setempat tak memberi solusi menyediakan rumah ibadah sementara untuk HKBP GKI Yasmin. Kewajiban ini diatur dalam Perber 2 Menteri terkait Pendirian Rumah Ibadah 3. Aparat kepolisian, Satpol PP, dan pemerintah setempat justru menjadi bagian dari pelaku pelanggaran kemerdekaan beragama dengan berpihak pada pandangan pihak yang menolak 4. Penolakan terhadap pendirian rumah ibadah oleh masyarakat menunjukan bahwa diperlukan upaya serius dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai agama atau keyakinan tertentu, bukan dari aspek keyakinan melainkan sejarah. Seringkali ketidaktahuan mereka mudah memicu intoleransi. 5. Kasus pembangkangan hukum ini sesungguhnya buntut dari pembiaran sebelumnya. Presiden sendiri seolah lepas tangan dan menyerahkan pada pemerintah lokal.
Penerbit: The WAHID Institute I Penanggung Jawab: Yenny Zannuba Wahid, Anita Wahid Pemimpin Redaksi: Rumadi I Staff Redaksi: Subhi Azhari, Alamsyah M. Djafar, Nurun Nisa, Gamal Ferdhi, Badrus Samsul Fata Design & Layout: Neng Erlina Alamat Redaksi: Jl. Taman Amir Hamzah 8, Jakarta-10320 I Telp: + 62 21 3928 233 I Fax: +62 21 3928 250 Email: info.wahidinstitute.org I Website: wahidinstitute.org Facebook: facebook.com/Wahid.Institute.GusDur I Twitter: @WAHIDinst Pernerbitan ini hasil kerjasama The Wahid Institute dan Yayasan Tifa