Peran Perbankan dalam pembangunan Industri semen by WALHI

Peran

Perbankan

Dalam Pengembangan

Industri Semen Di Cekungan Air Tanah (CAT)

Watuputih Rembang

Koalisi ResponsiBank Indonesia

Koalisi ResponsiBank (d/a Perkumpulan Prakarsa) Jln. Rawa Bambu I Blok A No. 8E RT 010 RW 06 Kel/Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520 - Indonesia Ph. +62 (21)7811-798 Fax. +62 (21)7811-897 E-mail to: perkumpulan@theprakarsa.org

Laporan Penelitian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 2015

Peran Perbankan Dalam Pengembangan Industri Semen Di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Rembang

Kata Pengantar

Koalisi ResponsiBank Indonesia adalah sekelompok organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang

memiliki kepedulian terhadap peranan lembaga keuangan di Indonesia dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan. Koalisi ini terdiri dari tujuh organisasi masyarakat sipil, yaitu: Perkumpulan Prakarsa, INFID (International NFO Forum on Indonesia), ICW (Indonesia Corruption Watch), PWYP (Publish What You Pay), Walhi (Wahana Lingkungan Hidup), YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan TuK (Tranformasi untuk Keadilan) Indonesia. Industri keuangan sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanggungjawab sosial dan lingkungan hidup melalui kebijakan kredit dan investasi. Berdasarkan latar belakang inilah maka Responsibank Indonesia membuat penelitian studi kasus yang bertujuan untuk membandingkan kebijakan dan praktek perbankan melalui hasil pemeringkatan Bank yang telah dilakukan oleh Responsibank sejak 2014 silam. Studi Kasus yang berjudul â&#x20AC;&#x153;Peran Perbankan Dalam Pengembangan Industri Semen di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Rembangâ&#x20AC;? merupakan penelitian yang dikerjakan oleh Walhi. Penelitian ini menilai apakah industri keuangan memegang teguh komitmen mereka untuk mengurangi dampak pembiayaan yang mereka lakukan terhadap kerusakan lingkungan dengan mengurangi investasi di sektor pertambangan. Laporan studi kasus ini juga berisi mengenai peran dan kebijakan perbankan, khususnya pemberi pinjaman yakni PT. Bank Mandiri, Tbk untuk rencana proyek pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, terutama pada tahapan penambangan gamping dari kawasan karst. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa banyak persoalan lingkungan dan sosial yang ditimbulkan dari rencana pembangunan industri semen di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Kabupaten Rembang ini. Penelitian yang bersifat kualitatif ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi literatur, observasi lapangan, wawancara mendalam serta diskusi kelompok terfokus. Melalui hasil penelitian ini diharapkan kepada pihak industri keuangan agar kedepannya melakukan sinergi dan kordinasi antar instansi terkait perijinan lingkungan sehingga tidak memberi dampak buruk bagi pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh Tim Peneliti WALHI yang telah mencurahkan waktu dan pemikiran untuk menyelesaikan laporan studi kasus ini. Semoga laporan studi kasus investasi tambang di Jawa Tengah ini menjadi referensi bagi paradigma berpikir setiap pembacanya. Setyo Budiantoro Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Perwakilan ResponsiBank Indonesia

Ringkasan Eksekutif

Implementasi program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) telah menyebabkan kebutuhan industri properti, pangan, pertambangan dan infrastruktur semakin meningkat. Investasi sektor industri semen semakin marak dan mengalami peningkatan signifikan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan semen meningkat hingga 10 %, dari 55 juta ton per tahun (2012) menjadi 60 juta ton (2013). Kondisi ini menjadikan beberapa daerah yang kaya sumber alam untuk bahan baku semen menjadi sasaran pembangunan tambang dan pabrik semen di Indonesia, salah satunnya di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Sejak tahun 2010, PT. Semen Indonesia (Persro) Tbk. yang dulunya bernama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. telah merencanakan pembangunan tambang batu gamping (bahan baku semen) di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. Industri ini berkapasitas produksi 3 juta ton per tahun dengan nilai proyek sebesar 3,7 trilun rupiah. Pembangunan tambang dan pabrik semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. telah memicu konflik sosial akibat perampasan tanah dan perpecahan antar kelompok masyarakat di Kab. Rembang, khususnya di desa-desa yang menjadi wilayah pertambangan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Hal ini disebabkan oleh proses pembebasan lahan yang tidak adil dan transparan. Masyarakat terpecah menjadi kelompok Pro dan Kontra pembagunan pabrik semen. Keputusan Bupati Rembang No. 545/0230/2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Tanah Liat Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. dengan luas lokasi 900 ha yang mencakup 4 desa di kecamatan Gunem dan 1 desa di kecamatan Bulu. Keputusan ini didasari oleh Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Namun, ditemukan bahwa penerbitan Izin Lingkungan ini didasari oleh proses yang tidak transparan, tidak partisipatif dan mengandung unsur kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi dalam dokumen ANDAL PT. Semen Gresik (Persero) Tbk/PT. Semen Indoensia (Persero) Tbk. Lokasi pertambangan PT. Semen Indonesia (Persero) berada di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang merupakan kawasan lindung geologi (tipe bentang alam karst) yang mesti dilindungi oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di sekitar wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih terdapat sekitar 49 goa yang tersebar (4 diantaranya adalah goa yang memiliki sungai bawah tanah aktif). Selain itu, terdapat 109 mata air yang tersebar di wilayah CAT Watuputih sebagai mata air parenial yang mengalir di sepanjang musim kemarau dan penghujan. Dengan demikian, aktivitas tambang dan pabrik semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di kawasan CAT Watuputih akan menyebabkan rusaknya gugusan karst Watuputih dan berakibat hilangnya sumbersumber air yang menopang kehidupan dan mata pencaharian masyarakat kab. Rembang. Pertimbangan besarnya risiko dan dampak buruk dari aktivitas tambang dan pabrik semen tidak menjadikan PT. Semen Indonesia (Persero) membatalkan rencana mereka. PT. Semen Indonesia (Persero)

Tbk justru mendapat dukungan investasi dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk pembangunan tambang dan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dukungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. memberikan Non cash loan (pinajam non tunai) sebesar Rp. 1,4 triliun berjangka 42 bulan kepada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Proses pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dimulai pada bulan Juni 2014 atau tiga bulan pasca keputusan pemberian pinjaman PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan demikian, peran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. merupakan satu mata rantai penting dalam aktivitas tambang dan produksi semen di kawasan CAT Watuputih Rembang.

Daftar Isi

KATAPengantar.........................................................................................................................................ii Kata PENGANTAR............................................................................................................................ i Ringkasan Eksekutif. .................................................................................................................................iii RINGKASAN EKSEKUTIF................................................................................................................... ii Daftar Isi...................................................................................................................................................v DAFTAR ISI...................................................................................................................................... iii Daftar Tabel..............................................................................................................................................vii DAFTAR TABEL................................................................................................................................ iv Daftar Gambar. .........................................................................................................................................viii DAFTAR GAMBAR............................................................................................................................ v Daftar Grafik.............................................................................................................................................ix DAFTAR GRAFIK.............................................................................................................................. vi BAB 1. Pendahuluan BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang........................................................................................................................1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Tujuan Penelitian....................................................................................................................3 1.2. Tujuan Penelitian 3 1.3 Metodologi.............................................................................................................................3 1.3. Metodologi 3 1.4 Lingkup Penelitian..................................................................................................................3 1.4. Lingkup Penelitian 3 BAB 2. Tinjauan Aspek Lingkungan Hidup dan Sosial BAB 2. TINJAUAN ASPEK LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL 2.1 Kondisi wilayah dan kependudukan Kabupaten Rembang.....................................................5 2.1. Kondisi wilayah dan kependudukan Kabupaten Rembang 5 2.2 Tinjauan Regulasi Pengembangan Industri Semen di Rembang.............................................8 2.2.

Tinjauan Regulasi Pengembangan Industri Semen di Rembang 8

BAB 3. Tinjauan Aspek Pembiayaan Perbankan BAB 3. TINJAUAN ASPEK PEMBIAYAAN PERBANKAN 3.1 Perkembangan Industri Semen di Indonesia .........................................................................13 3.1. Struktur Perkembangan Industri Semen di Indonesia 13 3.2. Perusahaan PT Semen Indonesia dan PT Semen Gresik .........................................15 3.3 Normatif Tanggung dan Tata Kelola PT Semen Indonesia.............16 3.2.Syarat Struktur Perusahaan PTJawab Semen Indonesia danLingkungan PT Semen Gresik.................................14 3.4 Pemberi Tanggung Pinjaman bagi PT.dan Semen ......................................................17 3.3. Bank-bank Syarat Normatif Jawab Tata Indonesia Kelola Lingkungan PT Semen Indonesia 15 3.5 Pinjaman Bank Mandiri di Sektor Industri yang Relevan.....................................17 3.4. Penyaluran Bank-bank Pemberi Pinjaman bagi PT. Semen Indonesia 16 3.6 Assessment ResponsiBank terhadap kebijakan investasi Mandiri .......................18 3.5. Hasil Penyaluran Pinjaman Bank Mandiri di Sektor Industri yangBank Relevan 17

BAB 4. Temuan 3.6. Hasil dan Analisis Assessment ResponsiBank terhadap kebijakan investasi Bank Mandiri 18 4.1 ProsesDAN AMDAL dan Penerbitan Izin Lingkungan ....................................................................21 BAB 4. TEMUAN ANALISIS 4.2 Tanahdan danPenerbitan Konflik Sosial 4.1. Perampasan Proses AMDAL Izin...................................................................................23 Lingkungan 21 4.3 Keberlanjutan Sumber Air Warga....................................................................26 4.2. Terancamnya Perampasan Tanah dan Konflik Sosial 23 4.3.1 Cekungan Air Tanah Watuputih Sebagai Kawasan Lindung Geologi ......................26 Terancamnya Keberlanjutan Sumber Air Warga 25 4.3.2 Hilangnya Sumber Air.............................................................................................30 4.3.1. Cekungan Air Tanah Watuputih Sebagai Kawasan Lindung Geologi 25 4.4 Pembiayaan Bank Mandiri kepada PT Semen Gresik.............................................................38 4.3.2. Hilangnya Sumber Air 28 4.3.

4.4. Pembiayaan Bank Mandiri kepada PT Semen Gresik 36 BAB 5. Kesimpulan dan Rekomendasi 5.1 Kesimpulan.............................................................................................................................42 BAB 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.2 Rekomendasi .........................................................................................................................42 5.1 Kesimpulan.........................................................................................................................39 5.2. Rekomendasi.....................................................................................................................39

Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah Luas penduduk Wilayah tiap (usia kecamatan 15 th keatas) di Kab. berdasarkan Rembang............................................................... 6 lapangan kerja.............................................7 Tabel 2. Daftar Jumlah penduduk 15 th keatas) berdasarkan kerja.................................. 7 usaha tambang(usia di Kabupaten Rembang sampailapangan tahun 2013...........................................10 Tabel 3. Lokasi Daftar tambang di Kabupaten sampai tahun 2013................................ 10 danusaha luas lahan pertambangan PT.Rembang Semen Indonesia (Persero) Tbk.................................12 Tabel 4. Pertumbuhan Lokasi dan luas lahan pertambangan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk....................... 12 Penjualan Semen di Indonesia.............................................................................13 Tabel 5. Hasil Pertumbuhan Penjualan Semen di Indonesia.................................................................. 13 Asesmen terhadap Bank Mandiri dalam Kebijakan Investasi Pertambangan.............................................................................................................19 Tabel 6. di Sektor Hasil Asesmen terhadap Bank Mandiri dalam Kebijakan Investasi

di Sektor Pertambangan.......................................................................................... .....18 Tabel 6. Analisis pertentangan peraturan perundang-undangan dengan Gubernur Jawa Tengah.peraturan ..........................................................................................................30 Tabel 7. SK Analisis pertentangan perundang-undangan dengan 28 SK Gubernur Tengah............................................................................................ Tabel 7. Proyek RembangJawa PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. (Informasi Umum).................................35

Tabel 8. Pinjaman Proyek Jangka Rembang PT. Semen Indonesia (Persero) (Informasi Pendek dari Bank untuk PT Semen Tbk. Indonesia tahunUmum)...................... 33 2014..............................38 Tabel 10. Pinjaman Jangka Pendek dari Bank untuk Semen Indonesia tahun 2014................... 36 9. Pinjaman Jangka Panjang dari Bank untuk PTPT Semen Indonesia tahun 2014 (per Desember 2014)..................................................................................................................39 Tabel 11. Pinjaman Jangka Panjang dari Bank untuk PT Semen Indonesia tahun 2014 (per Desember 2014)................................................................................................... 37

Daftar Gambar

Gambar Prov. Jawa Tengah dalam wilayah Gambar1.1.Letak ..................................... Letakpeta Prov. Jawa Indonesia........................................................5 Tengah dalam peta wilayah Indonesia 5 Gambar 2. Letak Kab. Rembang dalam peta Wilayah Prov. Jawa Tengah................................................7 Gambar 2. Kawasan Letak Kab. Rembang petaberdasarkan Wilayah Prov. JawaNo.14 Tengah........................................ Gambar 3. Lindung Kab. dalam Rembang Perda tahun 2011................................9 7 Gambar 4. Kawasan Budidaya Kab. rembang berdasarkan Perda No.14 tahun 2011..............................10 Gambar 3. Kawasan Lindung Kab. Rembang berdasarkan Perda No.14 tahun 2011....................... Gambar 5. Kapasitas produksi PT. SI per tahun........................................................................................14 9 Gambar 6. usaha dan entitas anak perusahaan PT Semen Indonesia. .......................................15 Gambar 4. Struktur Kawasan Budidaya Kab. rembang berdasarkan Perda No.14 tahun 2011..................... 9 Gambar 7. Prosedur keluarnya Izin Lingkungan........................................................................................21

Gambar 8. 5. Sebaran Kapasitas produksi SIyang per tahun............................................................................... mata air danPT. goa terdapat di kawasan Pegunungan Watuputih......................26 13 Gambar 9. Peta Wilayah IUP PT. Semen Indonesia dan PT. Semen Indonesia Rembang Gambar 6. Beserta Struktur usaha Cekungan dan entitasAir anak perusahaan PT Goa, Semen Indonesia............................... Sebaran Tanah Watuputih, Mata Air, 15 Ponor di Kabupaten Rembang.........................................................................................31 dan Gambar 10. 7. Peta Prosedur keluarnya IzinAir Lingkungan. .............................................................................. Geologi Cekungan Tanah (CAT) Watu Putih, Provinsi Jawa Tengah.........................31 21 Gambar 11. Mata air Sumber Semen di Kab. Rembang...........................................................................34 Gambar 8. Sebaran mata air dan goa yang terdapat di kawasan Pegunungan Watuputih.............. Gambar 12. FGD Multipihak terkait pembangunan pabrik semen di Kab. Rembang...............................36 25 Gambar 13. Lokasi pertambangan PT. Semen Indonesia Tbk. Kecamatan Gunem..................................36 Gambar 9. Peta Wilayah IUP PT. Semen Indonesia dan PT. Semen Indonesia Rembang Beserta SeGambar 14.baran Peternakan warga Kec. Watuputih, Gunem (Lokasi Semen Indonesia).................37 Cekungan Air di Tanah Goa,Pertambangan Mata Air, dan PT. Ponor di Kabupaten Rembang 29 Gambar 10. Peta Geologi Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih, Provinsi Jawa Tengah.................. 29 Gambar 11. Mata air Sumber Semen di Kab. Rembang.................................................................... 32 Gambar 12. FGD Multipihak terkait pembangunan pabrik semen di Kab. Rembang........................ 34 Gambar 13. Lokasi pertambangan PT. Semen Indonesia Tbk. Kecamatan Gunem............................ 34 Gambar 14. Peternakan warga di Kec. Gunem (Lokasi Pertambangan PT. Semen Indonesia)........... 35

Daftar Grafik

Grafik 1.luas Grafik1. Luas wilayah wilayah kecamatan kecamatan di Kab. di Kab. Rembang..................................................................................7 Rembang....................................................................... 6 Grafik2. Distribusi persentase PDRB adh berlaku menurut lapangan usaha, 2010 sampai 2012.PDRB ...........................................................................................................8 Grafik 2. tahun Distribusi persentase adh berlaku menurut lapangan usaha, tahun 2010 sampai . ................................................................................................................................ 2012. Grafik3. Komposisi pinjaman Bank Mandiri untuk berbagai sektor industri tahun 2014.........................18 8 Grafik 3. Komposisi pinjaman Bank Mandiri untuk berbagai sektor industri tahun 2014.............. 17

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Investasi semen di Indonesia menunjukan grafik yang terus meningkat seiring meningkatnya kebutuhan industri properti, pariwisata, pangan, pertambangan, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Kebutuhan tersebut ditandai dengan diluncurkannya perencanaan mega proyek infrastruktur dalam skema Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada tahun 2011 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. MP3EI dikukuhkan melalui Peraturan Presiden RI No.32 Tahun 2011 tentang MP3EI 2011-2025, dan dianggap merupakan suplemen bagi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan upaya pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia, yang sesuai dengan karakteristik perekonomiannya. Dalam skema ini, wilayah Indonesia dibagi dalam 6 wilayah koridor pembangunan ekonomi, yaitu koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara serta Maluku dan Papua, masing-masing dengan penekanannya sendiri-sendiri. Karena rencana percepatan pembangunan infrastruktur ini maka ditengarai akan ada kesenjangan antara produksi semen dan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Kebutuhan semen diperkirakan akan naik sampai 10%, dari 55 juta ton per tahun (2012) menjadi 60 juta ton untuk tahun 2013, dan akan terus meningkat setiap tahunnya. Oleh kalangan industri semen di Indonesia, ini dianggap sebagai peluang besar bagi pengembangan industri semen domestik. Ekspansi industri semen domestik berlangsung di berbagai wilayah dengan kandungan bahan baku yang dianggap memadai untuk produksi semen dalam skala besar, termasuk diantaranya adalah Kabupten Rembang, provinsi Jawa Tengah. Rembang menjadi salah satu wilayah pengembangan industri semen dari PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, yang sejak tahun 2012 menjadi salah satu anak perusahaan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pembangunan pabrik semen telah mulai dilakukan oleh PT Semen Indonesia di Kawasan Gunung Watuputih kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang dengan nilai investasi tidak kurang dari Rp 3,7 triliun. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi 3 juta ton semen per tahun dan Kabupaten Rembang dipilih karena merupakan wilayah yang memiliki bentangan karst cukup luas untuk suplai bahan baku utama penghasil semen, yaitu batu gamping. Pada tahapan penambangan karst inilah kontroversi pabrik semen Rembang bermula. Karst adalah suatu kawasan yang memiliki karateristik relief dan drainage yang khas, terutama disebabkan oleh derajat pelarutan batuan-batuannya yang intensif (Ford dan Willian, 1989). Karst memiliki fungsi strategis sebagai penyimpan cadangan air terbesar di bawah permukaan bagi wilayah di sekitar kawasan karst. Karst pada umumnya membentuk bentang alam yang ditandai oleh terdapatnya dekokan (closed depressions) dengan berbagai ukuran dan susunan, pengasatan (drainage) permukaan yang terganggu, serta goa-goa dan sistem pengasatan bawah tanah (Bambang Prastistho, 1995). Hasil penelitian Air Bawah Tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 menjelaskan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis

tergolong dalam tipe bentang alam karst yang memiliki goa-goa alam dan sungai bawah tanah. Luas batu gamping Formasi Paciran yang membentuk Gunung Watuputih lebih kurang 3.020 Ha. Di kawasan tersebut terdapat Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang merupakan area imbuhan air sebesar 2555,09681 Ha (perhitungan Sistem Informasi Geografis) yang menjadi kawasan resapan air terbesar penyuplai sumber mata air di sekitar kawasan Pegunungan Watuputih. Pendataan berkala Semarang Caver Association (SCA) dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang juga mendata adanya 49 goa yang tersebar di sekitar wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, 4 diantaranya memiliki sungai bawah tanah aktif dengan 109 mata air yang mengalir di sepanjang musim kemarau dan penghujan. Kerusakan pada mata air dalam kawasan karst ini ditengarai akan mengancam kehidupan masyarakat sekitar lokasi pertambangan yang menggantungkan hidupnya dari lingkungannya. Selama ini, masyarakat di Kabupaten Rembang yang hidup dengan cara bertani, berkebun, dan beternak memperoleh air yang bersumber CAT Watuputih yang terdapat di Gunung Watuputih. Dengan demikian, kerusakan ekosistem karst akibat aktifitas pertambangan di kawasan CAT Watuputih secara langsung akan mengancam keberlanjutan sumber air dan kehidupan masyarakat yang secara social akan mengalami pemiskinan. Namun demikian, secara legal, ijin penambangan gamping telah didapatkan dengan dikeluarkannya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari Bupati Rembang dan Surat Keputusan Bupati Rembang No. 545/68/2010 Tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Tras Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Laporan Amdal juga sudah dimiliki oleh PT Semen Gresik untuk melakukan penambangan dan dianggap aman untuk melakukan penambangan batu kapur. Karena merupakan bagian dari ekspansi industri semen yang disokong pemerintah, pembangunan pabrik semen di Rembang telah mendapatkan pinjaman dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri ini digunakan untuk mendukung produksi dan pembangunan pabrik. Sebagai bank milik pemerintah dan perusahaan yang merupakan BUMN, pinjaman dari Bank Mandiri kepada PT Semen Gresik, anak perusahaan PT Semen Indonesia ini dianggap sebagai pinjaman kepada pihak yang berelasi, karena keduanya memiliki pemilik yang sama, yaitu pemerintah RI. Pinjaman ini diberikan karena PT Semen Indonesia dianggap merupakan salah satu BUMN andalan pemerintah yang produktif dan terus menerus membukukan laba, bahkan sampai melakukan ekspansi ke luar negeri, antara lain di Vietnam. Peranan perbankan dalam perekonomian Indonesia sangat penting, karena perbankan menguasai 79 persen dari seluruh asset industri keuangan, dan merupakan sumber pembiayaan penting bagi proyek-proyek infrastruktur. Ini dapat dilihat dari porsi pemberian kredit dari bank-bank jumbo pada sektor-sektor seperti konstruksi dan pertambangan. Sebagai bagian dari pertanggungjawaban sosial dan lingkungan hidupnya, bank seharusnya melakukan screening terhadap pemberian pinjaman maupun investasinya untuk proyek-proyek yang dianggap berpotensi berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dan berpotensi memunculkan masalah sosial. Panduan pemberian pinjaman dan investasi ini, atau yang kerap disebut kebijakan Environmental and Social Risk Management (ESRM) atau Environmental and Social Governance (ESG), di banyak bank di negara-negara maju, telah menjadi suatu keharusan karena risiko sosial dan lingkungan pada akhirnya akan berdampak pada risiko finansial juga kepada bank itu sendiri. Namun pada kenyataannya, hampir sebagian besar bank yang beroperasi di Indonesia belum memiliki kebijakan ini, atau tidak mempublikasikannya, padahal transparansi dalam hal ini diperlukan bagi publik sebagai konsumen dan juga investor untuk menilai apakah bank ramah lingkungan dan menghormati hak asasi masyarakat terdampak atau tidak. Sebagai anggota Koalisi ResponsiBank Indonesia yang bertujuan untuk mendorong perbankan menjadi lebih bertanggung jawab dalam aspek sosial dan lingkungan hidup, Walhi menganggap bahwa pertimbangan sosial dan lingkungan hidup harus menjadi syarat dalam pembangunan proyek-proyek besar dan berisiko seperti industri semen ini, baik melalui proses penilaian dampak lingkungan yang benar, pemberian izin, maupun pemberian kredit untuk membiayai proyek bersangkutan. Oleh karena itu, Walhi melakukan penelitian ini untuk mengupas permasalahan kontroversi penambangan karst di CAT Watuputih Kabupaten Rembang dari kedua aspek di atas yaitu pertama,

dampak sosial ekonomi dan lingkungan terhadap kehidupan masyarakat sekitar area penambangan dan kedua, peran perbankan dalam membiayai ekspansi industri semen di wilayah Kabupaten Rembang ini.

1.2 Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk: 1. Mengidentifikasi persoalan-persoalan lingkungan dan sosial yang akan ditimbulkan dari rencana pembangunan industri semen di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Kabupaten Rembang. 2. Mengetahui peranan dan kebijakan perbankan atas kedua persoalan tersebut dalam mendukung investasi pembangunan industri semen di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Kabupaten Rembang.

1.3 Metodologi Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode berikut: 1. Studi Literatur Studi literatur dilakukan melalui pengumpulan dan analisis literatur/dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, seperti; dokumen perizinan perusahaan, dokumen AMDAL, peraturan perundangundangan terkait, berita media, laporan penelitian dan kajian ilmiah, dokumen gugatan terhadap izin lingkungan, profil, dan materi publikasi lainnya. 2. Observasi Lapangan Pengamatan lapangan dilakukan, khususnya di Kecamatan Gunem sebagai lokasi utama pembangunan tambang dan pabrik semen PT. Semen Indonesia. Pengamatan lapangan mencakup kondisi sekitar lokasi pertambangan, aktivitas masyarakat, keadaan alam, dan mata air yang ada di sekitar lokasi pertambangan. Selain pengamatan di Kecamatan Gunem, juga dilakukan pengamatan kondisi wilayah di sekitarnya yang masih merupakan bagian dari kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, meliputi; Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sluke, Kecamatan Pancur dan Kecamatan Kranggan. 3. Wawancara Mendalam Pengembangan dan penajaman informasi dan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap individu yang dinilai memahami masalah yang menjadi fokus penelitian (informan). Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangakan peran, tingkat pemahaman, dan keterangan/informasi individu yang diberikan dalam proses diskusi awal penelitian. Adapun informan tersebut terdiri dari; inisiator penolakan tambang semen, para Gus dan tokoh masyarakat, serta masyarakat yang setuju dengan pembangunan pabrik semen. 4. Diskusi Kelompok Terfokus Ada dua jenis diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD) yang dilakukan. Pertama, FGD tingkat kampung (diskusi kampung) dengan melibatkan masyarakat terkena dampak, tokoh masyarakat, dan para aktivis lokal. Kedua, FGD Multipihak yang meilbatkan unsur pemerintah, pihak PT. Semen Indonesia, pihak perbankan, dan organisasi masyarakat sipil.

1.4 Lingkup Penelitian Proses penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan yakni bulan Mei â&#x20AC;&#x201C; Juni 2015 di Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Lingkup penelitian ini adalah masalah sosial dan lingkungan akibat rencana pembangunan pertambangan dan pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk, khususnya di Kecamatan Gunem (Desa Tegal

Dowo, Desa Kajar, Desa Pasucen, dan Desa Timbrangan) dan Kecamatan Bulu (Desa Kadiwono) sebagai wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selain itu, penelitian ini akan melihat bagaimana peran dan kebijakan perbankan, khususnya pemberi pinjaman untuk rencana proyek pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, terutama pada tahapan penambangan gamping dari kawasan karst.

Tinjauan Aspek Lingkungan Hidup dan Sosial

2.1 Kondisi wilayah dan kependudukan Kabupaten Rembang Secara geografis, Kabupaten Rembang terletak di ujung Timur Laut propinsi Jawa Tengah dan dilalui jalur utama pulau Jawa, yaitu Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura) dengan titik koordinat 111o 00’ – 111o 30’ Bujur Timur dan 6o 30’ - 7o 6’ Lintang Selatan. Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 meter). Sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 meter). Gambar 1. Letak Prov. Jawa Tengah dalam peta wilayah Indonesia

Jawa Tengah

Batas administrasi kab. Rembang: • Sebelah utara

: Teluk Rembang (Laut Jawa)

• Sebelah selatan

: Kabupaten Blora

• Sebelah barat

: Kabupaten Pati

• Sebelah timur

: Kabupaten Tuban jawa Timur1

1 ht5tp://rembangkab.go.id/index.php/pemerintahan/geografi/letak-dan-luas-wilayah,

Di pegunungan Kapur Utara membentang kawasan lindung geologi dan bersinergi dengan kawasan karst Sukolilo. Kawasan ini memiliki Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih dan sumber-sumber air lainnya yang sampai sekarang mampu mencukupi lebih dari 607.198 jiwa di kabupaten Rembang2. Kawasan gunung Lasem ini termasuk kawasan yang dilindungi dengan nama Cagar Alam Gunung Celiring. Bahkan kawasan gunung Lasem atau gunung Celiring yang terletak di sebagian besar kecamatan Lasem dan kecamatan Sluke, Kranggan, Sedan, Pancur dan Pamotan ini adalah kawasan Cekungan Lasem.3 Dengan demikian, kabupaten Rembang memiliki sumber daya alam yang membentang di sebelah selatan adalah pegunungan kapur utara (atau Pegunungan Kendeng) dan wilayah utara adalah pegunungan Lasem yang saling menyambung sebagai kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih dan Cekungan Air Tanah (CAT) Lasem yang tidak ternilai harganya bagi kehidupan masyarakat dan keberlangsungan ekosistem. Kabupaten Rembang dengan luas 101.408 ha terdiri atas lahan sawah sebesar 29.058 ha (28,65%), lahan bukan sawah sebesar 39.938 ha (39,38%) dan bukan lahan pertanian sebesar 32.412 ha (31,96%). Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah tegalan sebesar 32,94%, hutan 23,45% persen dan sawah tadah hujan sebesar 20,08 %. Menurut Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, sekitar 11.973 ha berada pada ketinggian 0 -7 mdpl, 56.197 ha pada ketinggian 8 - 100 mdpl, 28.688 ha pada ketinggian 101 - 500 mdpl dan 3.112 ha pada ketinggian lebih dari 500 mdpl.4 Wilayah administratif Kabupaten Rembang mencakup 14 kecamatan dan 287 Desa dan 7 kelurahan. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.714 ha) disusul Kecamatan Bulu (10.240 ha). Grafik1. luas wilayah kecamatan di Kab. Rembang

Sumber: http://rembangkab.go.id/

Jumlah penduduk Kabupaten Rembang tahun 2013 sebesar 608.903 jiwa dengan komposisi, perempuan 305.422 jiwa dan laki-laki 303.481 jiwa (rasio jenis kelamin 99,36). Berdasarkan usia, komposisi jumlah penduduk Kab. Rembang terdiri dari: usia 0-14 tahun berjumlah 144.093 jiwa, usia 15 - 64 tahun berjumlah 422.992 jiwa, dan diatas usia 65 tahun berjumlah 41.818 jiwa. Tingkat kepadatan penduduknya adalah 600 jiwa/km2.5

2 3 4 5

Kompas.Com, regional News, Senin 8 Juni 2015 RTRW Jawa Tengah 1910 - 2030 http://rembangkab.go.id/index.php/pemerintahan/geografi/letak-dan-luas-wilayah, Jawa Tengah Dalam Angka 2014. BPS Prov. Jawa Tengah dan Bappeda Prov. Jawa Tengah, 2014.

Gambar 2. Letak Kab. Rembang dalam peta Wilayah Prov. Jawa Tengah

Kabupaten Rembang

Dengan keadaan alam Kab. Rembang saat ini, penduduk Kab. Rembang mayoritas menggantungkan hidupnya melalui pekerjaan di sektor pertanian. Penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja (tahun 2013) sebanyak 310.793 orang dengan komposisi berdasarkan lapangan pekerjaan dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 1. Jumlah penduduk (usia 15 th keatas) berdasarkan lapangan kerja Lapangan pekerjaan utama

Jumlah (jiwa)

Pertanian

145.046

Industri (manufaktur)

18.247

Konstruksi

18.273

Pertambangan dan galian, listrik, gas dan air bersih

1.305

Perdagangan

60.531

Transportasi

8.868

Keuangan

3.361

Jasa

55.162

Total

310.793

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2014. BPS Prov. Jawa Tengah dan Bappeda Prov. Jawa Tengah, 2014

Jika dilihat distribusi persentase PDRB adh berlaku menurut lapangan usaha dari tahun 2010 sampai dengan tahun 20126, secara umum didominasi oleh sektor pertanian dengan angka kontribusi 43,91 persen (lebih kecil dibandingkan pada tahun sebelumnnya). Penyumbang terbesar kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang semakin meningkat persentasenya yaitu sebesar 17,83 persen. Sektor jasa juga cukup andil memberikan kontribusi dengan 15,07 persen. Selain ketiga sektor tersebut distribusi sektor yang lain masih di bawah 10 persen bahkan untuk sektor Listrik, Gas dan Air Bersih hanya sekitar 0,46 persen dari total PDRB. Demikian juga distribusi PDRB menurut harga konstan cenderung hampir sama. Berikut adalah gambaran persebaran PDRB menurut harga berlaku dan konstan pada tahun 2012:

6 Sumber: http://rembangkab.go.id/index.php/struktur-perekonomian-daerah

Grafik2. Distribusi persentase PDRB adh berlaku menurut lapangan usaha, tahun 2010 sampai 2012

Sampai di tahun 2012, penduduk miskin di Kabupaten Rembang sebanyak 129.900 orang atau 21,88% dari total penduduk Rembang (batas kemiskinan Rp. 261.156/kapita/bln). Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2011 dimana penduduk miskin berjumlah 140.400 orang atau 23,71% total penduduk Rembang (batas kemiskinan Rp. 240.859/kapita/bln). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang pada tahun 2012 adalah 72,81 dengan Pengeluaran Riil Per Kapita Disesuaikan sebesar Rp. 646.900.

2.2 Tinjauan Regulasi Pengembangan Industri Semen di Rembang Untuk memfasilitasi pengembangan Industri semen di kawsan karst, maka dilakukan beberapa perubahan regulasi, seperti: 1. Kepmen. ESDM Nomor 1456 K/20MEM/2000 tentang klasifikasi pengelolaan Karst dirubah dengan Kepmen ESDM Nomor : 17/2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst 2. SK. Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo terletak di 3 kabupaten, yaitu kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan dan kabupaten Blora dengan luas kawasan mencapai 19.590 hektar dan terbagi atas kawasan lindung dan kawasan budidaya berubah menjadi Kepmen ESDM Nomor : 2641 K/40/MEM/2014. Urgensi perubahan kebijakan tersebut tentu untuk mempermudah terjadinya perubahan status kawasan karst agar dapat dimanfaatkan dalam skala besar atau lebih tepatnya dalam hal pemberian izin usaha pertambangan bagi PT. Semen Indonesia. Perubahan regulasi ini juga tetap dilakukan meski dinilai bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, seperti : 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindngan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Nasional 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Ruang provinsi Jawa tengah Tahun 2010 -2030 Kabupaten Rembang di Jawa Tengah yang memiliki kawasan karst dan kekayaan sumberdaya alam menjadi salah satu target wilayah pengembangan tambang dan Industri semen di Indonesia. Pola pemanfaatan

sumberdaya alam di Kab. Rembang dapat dilihat jelas dari Rencana Pola Ruang Kabupaten Rembang tahun 2011. Secara garis besar, pola ruang kab. Rembang telah dibagi kedalam kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dari pola ruang kabupaten Rembang berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Rembang No. 14 tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengalokasikan ruang kepada usaha pertambangan dan industrial. Kawasan Peruntukan Pertambangan sebesar 27.628 Ha, Kawasan Peruntukan Industri Besar seluas 869 Ha, dan Kawasan Peruntukan Kawasan Industri Menengah seluas 8.864 Ha. Dengan melihat perencanaan tersebut, tidak mengherankan jika industri pertambangan semakin ramai di kabupaten Rembang mulai dari kecamatan Pancur, kecamatan Kranggan, kecamatan Pamotan, kecamatan Gunem, kecamatan Sluke, kecamatan Sedan dan kecamatan Sale dengan luasan puluhan ribu hektar. Gambar 3. Kawasan Lindung Kab. Rembang berdasarkan Perda No.14 tahun 2011

Gambar 4. Kawasan Budidaya Kab. rembang berdasarkan Perda No.14 tahun 2011

Sampai tahun 2013, terdapat sekitar 25 usaha pertambangan yang telah mendapatkan izin dan melakukan proses produksi di Kab. Rembang.

Tabel 2. Daftar usaha tambang di Kabupaten Rembang sampai tahun 2013 No.

Nama perusahaan

Lokasi tambang

Alamat Perusahaan

Nomor Izin Usaha

Komoditas

CV Alam Megah Putih

Tahunan Sale

503/46/C/2005

Batu kapur

CV Andesit Tras Makmur

Terjan Kranggan

Rungkut Surabaya

503/583/2010

Batu Tras

CV Batu Permata

Pamotan

Ngotet Rembang

503/456/2010

Pasir kuwarsa

CV Driji Kencana

Sidomulyo Sedan

Kabongan kidul Rembang

503/473/2010

Marmer

CV Mitra Sukses

Tegaldowo gunem

Margomulyo Surabaya

503/02/C/2003

Batu Gamping

CV Sinsantuk

Sudan Kranggan

Gedongmulyo Laasem

503/585/2010

Batuan Tras

CV Sumilir Jaya Kembar

Terjan Kranggan

Binangun Lasem

503/580/2010

Batuan Tras

CV Wahyu Manunggal

Tegaldowo Gunem

503/251/C/2005

Batu Kapur

CV Zen 99

Terjan Kranggan

Bulu Jawa Bancar Tuban

503/803/2010

Batuan Tras

Koperasi Aneka Tambang

Sendangmulyo Sluke Bogorejo Sedan

503/516/2010

Batuan Tras

Koperasi Wreda Sejahtera

Terjan Kranggan

503/582/2010

Batuan tras

Jl Kartini - Gresik

PT Kawi Aria Putra

Terjan Kranggah

Jl Dukuh Kupang XIV surabaya

503/584/2010

Batuan Tras

PT Sinar Asia Fortuna

Tahunan Sale

503/171/2004

Batu Gamping

PT Sinar Asia Fortuna

Tegaldowo Gunem

Tahunan Sale

503/170/C/2004

Batu Gamping

Sdr. Basirun

Kedung – Pancur

Sumberagung-Pancur

503/599/2010

Batu Andesit

Sdr. Djuwaro

Ngulahan Sedan

Pamotan –Pamotan

503/1013/2010

Batuan Andesit

Sdr. Fatimatuz Zahro

Terjan Kranggan

Binangun - Lasem

503/501/20108

Batuan Tras

Sdr. H. Achyar

Gesikan Sedan

Bangunrejo sedan

503/458/2010

Pasir Kuwarsa

Sdr. Sarip

Sidomulyo Sedan

503/470/2010

Pasir Kuwarsa

Sdr. Sekar sari

Terjan Kranggan

Binangun Lasem

503/579/2010

Batuan Tras

Sdr. Siti naula

Terjan Kranggan

Jl Leran - Sluke

503/706/2010

Batuan Tras

Sdr. Supriyanto

Ngolahan sedan

Jolotundo Lasem

503/1012/2010

Batuan Andesit

UD Jago

Sendang Mulyo Sluke

Jangkli Krajan-Candisari Semarang

503/586/2020

Batuan Sirtu

PT Semen Gresik

Tegaldowo, Kajar, Jl. Veteran Gresik Timbrangan, Pasucen Kec Gunem

503/0230/2013

Tanah Liat

PT Semen Indonesia

Kec. Gunem

Jl. Veteran Gresik

Pendirian pabrik

Sumber: diolah dari berbagai sumber. WALHI Jawa Tengah, 2015

RPJMD Propinsi Jawa Tengah 2013 – 2018 menetapkan wilayah pertambangan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk daerah Serayu Selatan, Pegunungan Sewu dan Pegunungan Kapur Utara. Kabupaten Rembang masuk wilayah Pegunungan Kapur Utara. Yang terlihat secara kasat mata sepanjang jalan jalur selatan Rembang melalui kecamatan Pancur, kecamatan Pamotan, kecamatan Gunem, kecamatan Sedan, kecamatan Sluke, kecamatan Kranggan dan kecamatan Sale begitu banyak industri yang melakukan penambangan. Rencana pembangunan tambang batu gamping dan industri semen di Kabupaten Rembang dimulai pada tahun 2010 dengan target lokasi di Kec. Gunem. Penambangan ini dilakukan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. yang berganti nama menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. sejak 20 Desember 2012). Sampai di tahun 2013, PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. telah memperoleh sejumlah kelengkapan izin

dari Pemerintah Daerah kab. Rembang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai legalitas usaha penambangan di kawasan karst Rembang (CAT Watuputih). Adapun jenis izin dan kronologi terbitnya izin untuk usaha penambangan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut:7 • Setelah mendapat penolakan di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, sekitar tiga tahun lalu, PT. Semen Gresik (Persero) Tbk- sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk berencana melakukan penambangannya di Kawasan Gunung Watuputih Kabupaten Rembang dengan nilai proyek Rp 3,7 Triliun. • Pada tanggal 14 Oktober 2010 PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk- telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Rembang No. 545/68/2010 Tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Tras Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk – • Pada tanggal 18 Januari 2011 Bupati Rembang menerbitkan Keputusan No. 545/4/2011 Tentang Izin Usaha Penambangan (IUP) Eksplorasi Atas Nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk – • Pada tanggal 18 Nopember 2011 Bupati Rembang menerbitkan Keputusan No. 591/040/Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk - Untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya • PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk - telah melakukan penyusunan Amdal dan dinyatakan layak pada tanggal 30 April 2012 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/10 Tahun 2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. • Setelah adanya Keputusan dari Gubernur Jawa Tengah mengenai Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, pada tanggal 7 Juni 2012 Gubernur Jawa Tengah kembali mengeluarkan Keputusan No. 660.1/17 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. • Pada tanggal 15 Februari 2013 PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk - telah memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Rembang No. 545/0230/2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Tanah Liat Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Kebutuhan pembangunan tambang dan pabrik semen oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, di Rembang yang direncanakan memproduksi semen sebanyak 3 juta ton per tahun ini membutuhkan areal seluas 900 ha dengan rincian sebagai berikut:8 • Penambangan batu kapur, di desa Tegal Dowo dan Desa Kajar kecamatan Gunem kabupaten Rembang dengan areal luas 520 Ha. • Penambangan tanah liat, di desa Kajar dan desa Pasucen kecamatan Gunem kabupaten Rembang dengan areal luas 250 Ha. 7 Dokumen Gugatan Terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 668.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. WALHI, 2015. 8 Keputusan No. 660.1/17 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

• Pabrikan dan utilitas, di desa Kajar dan desa Pasucen kecamatan Gunem kabupaten Rembang dengan areal seluas 105 Ha. • Jalan produksi, di desa Kadiwono kecamatan Bulu kabupaten Rembang dengan areal seluas 15 Ha. • Jalan Tambang, di desa Tegal Dowo, desa Kajar, desa Timbrangan kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dengan areal seluas 10 Ha. Lokasi dan luas lahan tersebut juga diuraikan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Semen Indonesia (persero) Tbk.9, yakni: Tabel 3. Lokasi dan luas lahan pertambangan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

No.

Lokasi

Peruntukan lahan

Luas (Ha)

Desa Tegal Dowo, Kajar Kec. Gunem

Penambangan Batu Gamping

520

Desa Kajar dan Pasucen Kec. Gunem

Penambangan Tanah Liat

240

Desa Kajar dan Pasucen Kec. Gunem

Pabrik dan Utilitas

105

Desa Kadiwono Kec. Bulu

Jalan Produksi

Desa Tegal Dowo, desa Kajar, dan desa Timbrangan, Kec. Gunem

Jalan Tambang

Total

900

Sumber: dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Tanah Liat PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.

9 Keputusan Bupati Rembang No. 545/0230/2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Tanah Liat Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.

Tinjauan Aspek Pembiayaan Perbankan

3.1 Perkembangan Industri Semen di Indonesia Industri semen di Indonesia didominasi oleh empat pemain besar, yaitu PT Semen Indonesia, Indocement Tunggal Prakarsa, Holcim Indonesia, dan Bosowa corporation dengan kapitalisasi pasar domestik masingmasing sebesar 40%, 32%, 16% dan 5%. Penjualan semen pada enam tahun terakhir mengalami kenaikan hampir dua kali lipat, yaitu dari 38 juta ton pada tahun 2008 menjadi 61 juta ton pada tahun 2014, walaupun pertumbuhannya mengalami penurunan YoY (year on year) lebih dari separuh antara tahun 2012 dan 2013 (Tabel x). Tabel 4. Pertumbuhan Penjualan Semen di Indonesia

Tahun

Penjualan semen (ton)1

Pertumbuhan YoY (persen)

2014

61 juta

+5,1

2013

58 juta

+5,6

2012

55 juta

+14,6

2011

48 juta

+20,0

2010

40 juta

+4,2

2009

38,4 juta

+1,1

2008

38 juta

ยน prognosis Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Pada tahun 2015, kapasitas produksi semen nasional diharapkan mencapai sekitar 75 juta ton (lihat Gambar berikut).

Gambar 5. Kapasitas produksi PT. SI per tahun

Dalam Rapat Kerja di Kementrian Perindustrian, pada tanggal 12 Februari 2013, Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI), Widodo Santoso, menjelaskan bahwa dengan konsep MP3EI Indonesia kebutuhan semen meningkat hingga 10 %. Dari kebutuhan semen 55 juta ton per tahun 2012 menjadi 60 juta ton untuk tahun 2013.10 Bahkan dalam RABN 2015, anggaran untuk infrastruktur meningkat menjadi Rp 390 triliun. 11 Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta untuk memenuhi tren peningkatan kebutuhan semen dalam pelaksanaan MP3EI tersebut. Industri semen mendapatkan kesempatan untuk memacu produksinya karena jaminan kepastian permintaan pasar domestic yang terus tumbuh. Bahkan Industri-industri semen dari Tiongkok pun siap bersaing untuk mendirikan pabrik di Indonesia. PT Semen Indonesia sebagai produsen semen terbesar saat ini pun menunujukkan peningkatan kinerja produksi maupun volume penjualan dari tahun 2013 ke 2014. PT. Semen Indonesia merupakan induk dari empat perusahaan semen besar, yaitu PT. Semen Padang, PT. Semen Gresik, PT. Semen Tonasa dan Thang Long Cemen Vietnam. Saham PT Semen Indonesia pun merupakan saham unggulan di bursa saham, sehingga secara keuangan, PT Semen Indonesia dianggap sebagai bisnis yang prospektif, sehingga diminati investor. 10 Tempo, Kebutuhan Semen Indonesia, 2013 11 RABN 2015 Perubahan, total anggaran untuk Infrastruktur (terbesar ke 2 setelah anggaran pendidikan)

3.2. Struktur Perusahaan PT Semen Indonesia dan PT Semen Gresik PT Semen Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pemegang saham terbesarnya adalah negara, dengan komposisi kepemilikan 51 persen negara dan 49 persen publik, dengan mayoritas adalah investor asing12. Komposisi ini berlaku sejak tahun 2010, dimana pemegang saham kedua terbesar pada waktu itu, yaitu Cemex Asia dan kemudian Blue Valley Holding Pte.Ltd melepaskan semua sahamnya yang sebesar 24,9 persen ke publik. Perseroan ini sudah berdiri sejak tahun 1957 dan beberapa kali bertransformasi. Saat ini PT Semen Indonesia adalah produsen semen terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Indonesia, dengan produksi per tahun mencapai 29,5 juta ton, dibanding dua pemain utama lainnya di pasar Indonesia, yaitu grup Indocement dan Holcim Indonesia di urutan kedua dan ketiga. PT Semen Indonesia adalah induk (holding) dari banyak perusahaan semen dan bisnis terkait lainnya. Beberapa anak perusahaan PT Semen Indonesia yang juga adalah penghasil semen tersebar di beberapa daerah seperti PT Semen Padang, PT Semen Gresik maupun PT Semen Tonasa. Perusahaan ini juga memiliki sebuah anak perusahaan di Vietnam, Thanglong Cement Vietnam, yang diakuisisi pada tahun 2012, dimana PT Semen Indonesia saat ini memiliki 70 persen dari total sahamnya. PT Semen Gresik sendiri adalah anak perusahaan PT Semen Indonesia yang kepemilikan sahamnya hampir sepenuhnya adalah milik PT Semen Indonesia (99,2 persen). Gambar 1 menunjukkan struktur usaha dan entitas anak perusahaan PT Semen Indonesia secara keseluruhan. Gambar 6. Struktur usaha dan entitas anak perusahaan PT Semen Indonesia

Sumber: Laporan Tahunan PT. SI, 2014

Menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang digunakan oleh Bank Indonesia (BI), pabrik semen masuk dalam kategori industri barang galian bukan logam, khususnya industri semen, kapur, gips, serta barang-barang dari semen dan kapur (dengan sandi 264000). Namun demikian, dalam alur kegiatan produksinya, pabrik semen juga melakukan ekstraksi sumber daya alam berupa penambangan material alam berupa batu kapur dan tanah liat. 12 http://www.semenindonesia.com/assets/files/files/investor/Public%20Expose/2014/Laporan%20Public%20Expose_25.08. 2014%20Final.pdf

Dalam tahapan produksi pabrik semen, khususnya yang berlangsung di Kabupaten Rembang, kegiatan utama tahapan ini adalah penambangan tanah liat dan kapur. Pada tahapan inilah terjadi banyak masalah di lapangan, sebagaimana yang akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya dalam laporan ini. Jika dikaitkan dengan struktur perusahaan PT Semen Indonesia, maka anak perusahaan dengan fokus penambangan kapur dan tanah liat –dari divisi non produsen semen, adalah PT UTSG (United Tractor Semen Gresik). PT UTSG memiliki struktur kepemilikan yang hampir berimbang dengan mayoritas saham, yaitu sebesar 55 persen dimiliki oleh PT Semen Indonesia Tbk, yang anak perusahaaannya adalah PT Semen Gresik, dengan nilai saham sekitar 314,7 milyar rupiah13, sedangkan 45 persen saham dimiliki oleh United Tractor Tbk14. Pemegang saham mayoritas United Tractor Tbk sendiri adalah PT Astra Internasional Tbk dengan kepemilikan sebesar hampir 60 persen.

3.3 Syarat Normatif Tanggung Jawab dan Tata Kelola Lingkungan PT Semen Indonesia Dalam Bab I Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), diatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Ayat tersebut berbunyi “tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Secara normatif, PT Semen Indonesia sebagai perusahaan manufaktur dengan skala produksi yang cukup signifikan, dan merupakan salah satu pemain utama produsen semen di Indonesia, melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan tanggungjawab sosial dan lingkungannya kepada publik melalui Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang telah mengikuti standar pelaporan GRI-G4 (Global Reporting Initiative – Generation 4). Secara institusional, Misi ke-3 perseroan ini menyatakan bahwa PT Semen Indonesia “Mewujudkan tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan”. Menurut pernyataan dari PT Semen Indonesia dalam laporan tahunannya (2014), perseroan ini telah mengoperasikan pabrik semen mereka sesuai dengan standar-standar ramah lingkungan, dan telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perindustrian dengan anugerah The Best Indonesia Green Award 2014. Laporan Tahunan 2014 PT Semen Indonesia juga mengklaim bahwa PT Semen Indonesia telah melakukan kegiatannya secara ter-standar, sesuai sertifikasi ISO 14001 sejak tahun 2004, dengan Sistem Manajemen Lingkungan yang disertifikasi oleh SGS pada tahun 2010-2013. Sepanjang tahun 2014 saja, perusahaan ini mengklaim telah mengeluarkan 5,18 milyar rupiah untuk upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan bahkan di pemberitaan beberapa media, disebutkan bahwa dana CSR PT Semen Indonesia yang dikeluarkan untuk proyek Semen Rembang saja mencapai 6 milyar rupiah. Namun demikian, kasus pembangunan pabrik semen Rembang misalnya, menunjukkan inkonsistensi antara apa yang secara normatif dipaparkan dalam berbagai pernyataan perusahaan, dibandingkan dengan praktek di lapangan. Praktek perusahaan beserta anak-anak perusahaannya di lapangan menunjukkan inkosistensi tersebut. Dalam beberapa laporan media misalnya, PT UTSG yang adalah anak perusahaan PT Semen Indonesia untuk penambangan kapur dan tanah liat ditengarai melakukan pelanggaran dalam hal standar pengoperasian di sekitar Rembang, sehingga menimbulkan polusi udara bagi penduduk,15 dan juga tidak atau belum menunjukkan bukti bahwa mereka taat terhadap peraturan dana reklamasi kembali area pertambangan16. 13 14 15 16

http://www.infovesta.com/infovesta/news/readnews.jsp?id=5b88a411-2415-11e4-b8da-e41f13c31ba2 http://www.unitedtractors.com/company-profile/business-structure http://detakjateng.com/berita/diprotes-perusahaan-pertambangan-timbulkan-polusi-debu.html http://mataairradio.com/berita-top/penambang-rembang-dana-reklamasi

3.4 Bank-bank Pemberi Pinjaman bagi PT. Semen Indonesia Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Keuangan PT Semen Indonesia tahun 2014, sampai pada akhir tahun 2014, paling tidak ada 8 bank di Indonesia yang masih aktif memberikan pinjaman kepada PT Semen Indonesia. Kedelapan bank tersebut adalah: 1. Bank BNI 2. BRI 3. Bank Mandiri 4. Indonesia Eximbank 5. Bank BCA 6. Bank CIMB-Niaga 7. BPD Jawa Timur 8. Bank Sulawesi Selatan Dua bank pembangunan daerah yaitu BPD Jatim dan Bank Sulsel berada bersama dua bank nasional yaitu BRI dan Bank Mandiri (sebagai leader dalam sindikat bank ini) untuk memberikan kredit sindikasi kepada anak PT Semen Indonesia yaitu PT Semen Tonasa, dengan total nilai maksimal sebesar 3,5 trilyun rupiah. Sedangkan bank lain yang juga memberikan kredit kepada PT Semen Indonesia adalah dua bank dari Vietnam yaitu An Binh Commercial Joint Stock Bank dan Bui Thi The. Bank asing lainnya yang terlibat dalam pendanaan usaha PT Semen Indonesia adalah Standard Chartered cabang Vietnam, yang berada dalam sindikasi dengan bank dari Jepang yaitu Sumitomo Mitsui dan Bank Mandiri dari Indonesia untuk pembiayaan anak perusahaaannya yaitu TLCC Vietnam. Untuk kategori pinjaman jangka pendek, Bank Mandiri berada pada posisi teratas, dengan nilai lebih dari 100 milyar dolar Amerika dan 10 trilyun rupiah, diikuti oleh Bank BNI dengan sekitar 40 milyar dollar Amerika dan 4,6 milyar rupiah, Indonesia Eximbank dengan sekitar 260 milyar rupiah, serta kedua bank Vietnam, An Binh dan Bui Thi The, terutama berkaitan dengan pinjaman untuk TLCC Vietnam.

3.5 Penyaluran Pinjaman Bank Mandiri di Sektor Industri yang Relevan Sektor perindustrian/manufaktur, dimana pabrik semen jatuh dalam kategori ini, adalah sektor yang menerima kucuran dana terbesar dari Bank Mandiri, yaitu sebanyak seperlima atau 20 persen dari total pinjaman yang disalurkan Bank Mandiri selama tahun 2014 yang berjumlah 523,1 trilyun rupiah. Sektor manufaktur menerima pinjaman sejumlah 106,8 trilyun rupiah dari pangsa kredit Bank Mandiri. Namun dalam pernyataan-pernyataan resmi Bank Mandiri, dinyatakan bahwa Mandiri mendukung program pembangunan pemerintah, yaitu MP3EI yang mayoritas adalah proyek konstruksi. Pinjaman kepada PT Semen Indonesia, khususnya untuk pabrik semen Rembang, menurut pernyataan Bank Mandiri, adalah bagian dari dukungan Bank Mandiri kepada perkembangan sektor konstruksi di Indonesia. Sektor konstruksi menerima 4 persen dari total kredit Bank Mandiri, sedangkan kredit untuk sektor pendukung konstruksi dan manufaktur, khususnya pertambangan, pada tahun 2014 adalah sebesar 6 persen dari total seluruh investasi Bank Mandiri. Jika ketiga sektor (industri, konstruksi dan pertambangan) ini digabung, maka sub-total ketiganya adalah sekitar 30 persen dari keseluruhan pinjaman yang dikucurkan Bank Mandiri, atau hampir sepertiga dari total kue kredit yang disalurkan Bank Mandiri (Grafik 1).

Grafik3. Komposisi pinjaman Bank Mandiri untuk berbagai sektor industri tahun 2014

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Bank Mandiri 2014, diolah (Lampiran 5/76-78)

Dengan demikian, ketiga sektor tersebut adalah sektor yang paling signifikan untuk Bank Mandiri, karena terkait langsung, bukan saja hanya dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur nasional, tetapi juga karena menyangkut kehidupan orang banyak dan terkait erat dengan keberlangsungan lingkungan hidup karena termasuk berisiko tinggi terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan perusakan lingkungan hidup.

3.6 Hasil Assessment ResponsiBank terhadap kebijakan investasi Bank Mandiri Dalam assessment terhadap kebijakan pemberian kredit dan investasi yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil ResponsiBank Indonesia17 Bank Mandiri tidak mendapatkan skor apapun alias mendapatkan nilai 0 pada sektor Pertambangan. Ini dapat berarti dua hal, pertama, Bank Mandiri tidak memiliki kebijakan apapun mengenai sektor pertambangan berikut industri pengolahannya, dan juga konstruksi, dan kedua, Bank Mandiri memiliki kebijakan untuk screening kredit/pinjaman, namun tidak mempublikasikannya18. Dengan asumsi Bank Mandiri tidak memiliki kebijakan khusus dalam penyaluran pinjaman bagi sektor berisiko tinggi, hasil assessment terhadap Bank Mandiri dalam sektor pertambangan (Tabel 2) ini menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan dari Bank Mandiri (sebagai pemberi pinjaman) kepada debiturdebiturnya untuk mentaati prinsip-prinsip hak asasi manusia maupun pelestarian lingkungan hidup yang sudah banyak diadopsi oleh sektor keuangan internasional.

17 Lihat Peringkat bank tahun 2014 di www.responsibank.id 18 Dari informasi peneliti ResponsiBank, diperoleh informasi bahwa Bank Mandiri sempat merespon (tahun 2013) saat diklarifikasi mengenai kebijakan investasinya di sektor-sektor berisiko tinggi dengan menyurati ResponsiBank bahwa Bank Mandiri tidak berkewajiban mempublikasikan kebijakan investasinya, karena bukan kewajiban yang diberlakukan oleh otoritas dunia keuangan (saat itu masih Bank Indonesia).

Tabel 5. Hasil Asesmen terhadap Bank Mandiri dalam Kebijakan Investasi di Sektor Pertambangan

No.

Elemen kebijakan yang dinilai terkait perusahan dimana lembaga keuangan berinvestasi

Hasil assessment Skor

Keterangan

Perusahaan menetapkan proses untuk mediasi ulang dan kompensasi bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia (termasuk mekanisme pengaduan dan kemungkinan kompensasi).

Tidak ada informasi

Perusahaan mencegah konflik atas hak tanah dan memperoleh sumber daya alam hanya melalui konsultasi serius dengan masyarakat lokal dan memperoleh ijin secara FPIC (free, prior and informed consent) ketika menyangkut masyarakat adat.

Tidak ada informasi

Perusahaan mencegah konflik atas hak tanah dan memperoleh sumber daya alam hanya dengan memperoleh ijin FPIC dari pengguna lahan yang terlibat.

Tidak ada informasi

Perusahaan menghormati Deklarasi ILO mengenai Prinsip dan Hak Dasar dalam bekerja.

Tidak ada informasi

Perusahaan mengikuti Voluntary Principles on Security and Human Rights untuk keamanan karyawan dan area kerjanya

Tidak ada informasi

Perusahaan mencegah dampak negatif operasinya terhadap kawasan yang dilindungi yang termasuk dalam Kategori I-IV dalam International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Tidak ada informasi

Perusahaan mencegah dampak negatif operasinya terhadap kawasan situs Warisan Dunia UNESCO.

Tidak ada informasi

Perusahaan mencegah dampak negatif operasinya terhadap kawasan yang dilindungi dibawah Konvensi Ramsar mengenai daerah Rawa-rawa.

Tidak ada informasi

Perusahaan membayar pajak di tiap negara tempatnya beroperasi.

Tidak ada informasi

Perusahaan terbuka mengenai pembayaran mereka kepada pemerintah (termasuk pajak tertangguh, pembayaran konsesi dan pajak).

Tidak ada informasi

Menawarkan, menjanjikan, memberikan, dan meminta, baik langsung maupun tidak langsung, sogokan atau keuntungan lain untuk mendapatkan proyek atau keuntungan lainnya, tidak dapat diterima.

Tidak ada informasi

Perusahaan memitigasi kemungkinan kecelakaan dengan cara menggunakan teknik terbaru yang ada dan memiliki peta jalan yang solid untuk situasi krisis.

Tidak ada informasi

Perusahaan menghindari lokasi dimana konsekuensi terjadinya kecelakaan lingkungan hidup tidak dapat tertangani.

Tidak ada informasi

Perusahaan mengurangi limbah ekstraktif dan mengelola dan memprosesnya dengan cara yang bertanggungjawab.

Tidak ada informasi

Pembuangan limbah tailing di sungai dan bawah laut tidak dapat diterima.

Tidak ada informasi

Perusahaan memasukan efek lingkungan dan kesehatan pasca penambangan ke dalam rencana untuk membuka tambang baru.

Tidak ada informasi

Perusahaan memastikan bahwa pemulihan kembali ekosistem setelah aktifitas komersil dari semua industri ekstraktif dilakukan sepenuhnya (mis. dengan memasukkan pembiayaan ini ke dalam perencanaan dan anggaran proyek).

Tidak ada informasi

18 19

Perusahaan mengakui kedaulatan negara atas sumber daya alam mereka. Perusahaan hanya beroperasi di negara dengan pemerintah yang lemah atau di wilayah konflik bila mereka bisa menunjukkan bahwa mereka tidak menyebabkan atau berkontribusi pada pelanggaran HAM.

No.

Elemen kebijakan yang dinilai terkait perusahan dimana lembaga keuangan berinvestasi

20 21 22

Perusahaan memajukan pertambangan skala kecil atau pertambangan rakyat yang memajukan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan sosial di tingkat lokal. Pertambangan uranium tidak bisa diterima. Pertambangan yang merusak gunung tidak bisa diterima.

Hasil assessment Skor

Keterangan

Tidak ada informasi

Pertambangan batubara hanya diterima jika batubara tersebut digunakan di pembangkit paling modern, dengan emisi kurang dari 550 gram karbondioksida per jam (gCO2/kWh).

Tidak ada informasi

Perusahaan di-sertifikasi sesuai kriteria skema sertifikasi untuk mineral-mineral tertentu.

Tidak ada informasi

Perusahaan mempublikasikan laporan keberlanjutan yang terdiri dari (sejumlah) Standar Keterbukaan dari Panduan Laporan Keberlanjutan GRI Generasi 4.

Tidak ada informasi

Perusahaan publish a sustainability report that is set up in accordance with the GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines, including the Mining and Metals Sector Disclosure (MMSD).

Tidak ada informasi

Perusahaan mengintegrasikan kriteria-kriteria sosial, ekonomi dan lingkungan hidup dalam kebijakan pengadaan dan operasional mereka.

Tidak ada informasi

Perusahaan memasukkan pasal-pasal mengenai kepatuhan terhadap kriteria-kriteria sosial, ekonomi dan lingkungan hidup dalam kontrak-kontrak mereka dengan subkontraktor dan pemasok.

Tidak ada informasi

Sebagai bank kedua terbesar di Indonesia, Mandiri hanya menempati peringkat ke-9 dari 11 bank yang dinilai, dengan agregat nilai rata-rata 2,6 persen dari 100 persen nilai maksimum. Mandiri hanya mendapatkan skor pada dua tema saja yaitu pajak dan korupsi (15 persen) dan transparansi dan akuntabilitas (19 persen). Poin ini didapat antara lain karena Mandiri menyebutkan tentang kebijakan anti gratifikasi dan fraud serta disclosure data cabang Mandiri di Cayman Island, dan juga karena pelaporan keberlanjutan Mandiri yang telah merujuk pada standar pelaporan GRI Generasi 4. Bank Mandiri tidak mendapatkan poin apapun (0) untuk 11 tema/sektor lain yaitu perubahan iklim, hak asasi manusia, hak-hak pekerja, remunerasi, serta sektor persenjataan, pangan, kehutanan, pertambangan, migas maupun pembangkit listrik, -karena belum mempublikasikan kebijakan kredit apapun yang terkait dengan elemen-elemen yang dinilai dalam tema dan sektor-sektor tersebut19. Ketiadaan (atau tidak dipublikasikannya) kebijakan pemberian pinjaman yang sebenarnya berfungsi sebagai rambu-rambu bagi pemberian kredit untuk sektor-sektor sensitif bagi bank terbesar di Indonesia seperti Bank Mandiri ini menunjukkan bahwa industri perbankan di Indonesia masih ketinggalan cukup jauh dari industri perbankan di negara lainnya, dimana juga dilakukan assessment yang sama, dan bankbank di Indonesia mendapatkan rata-rata skor yang paling rendah dibanding 6 negara lain.

19 www.responsibank.id

Temuan dan Analisis

4.1 Proses AMDAL dan Penerbitan Izin Lingkungan Proses perencanaan dan pembangunan tambang dan pabrik semen PT. Semen Indonesia tidak transparan dan partisipatif terhadap masyarakat, khususnya bagi masyaarakat di desa yang menjadi lokasi pertambangan dan pabrik semen PT. Indonesia. Masyarakat secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui rencana awal pembangunan tambang dan pabrik semen, termasuk proses pembebasan lahan (tanah), sosialisasi perencanaan tambang dan pabrik semen, dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dalam Pasal 22 ayat (1), jo Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 36 ayat (1) Jo Pasal 40 ayat (10) Jo Pasal 41, mengatur prosedur keluarnya ijin lingkungan sebagai berikut: Gambar 7. Prosedur keluarnya Izin Lingkungan

Proses yang tidak transparan dan partisipatif terkait rencana pembangunan tambang dan pabrik semen dapat terhitung sejak tahun 2010. Pada tanggal 14 Oktober 2010 PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk- telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Rembang No. 545/68/2010, hingga terbitnya Izin Lingkungan (7 Juni 2012) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Tanah Liat Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk./PT. Semen Indonesia Tbk. pada tanggal 15 Februari 2013. Kondisi ini yang menjadi dasar timbulnya protes keras dari masyarakat dari beberap desa lokasi pertambangan dan menolak masuknya alat-alat berat milik perusahaan pada pertengahan tahn 2014. Protes ini terus berlanjut hingga terjadi aksi massa dan blokade jalan masuk pabrik PT. Smen Indonesia sejak 16 Juni 2014 hingga saat ini. (sampai saat ini, para ibu-ibu masih bertahan dalam tenda-tenda yang didirikan di jalan masuk pabrik PT. Semen Indonesia Tbk.)

Sejak saat itu, protes dan penolakan masyarakat terus meningkat. Proses yang perencanaan pembangunan pabrik semen yang tidak transparan dan partisipatif telah melahirkan AMDAL dan Izin Lingkungan dinilai cacat hukum karena bertentag dengan peraturan perundang-undangan. Dari beberapa proses konsolidasi, masyarakat bersama Wahan Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memutuskan untuk melanjutkan penolakan terhadap pembangunan pabrik semen PT. Indonesia melalui jalur hukum. Jalur hukum yang ditempuh adalah gugatan hukum terhadap Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dengan menggunakan Hak Gugat (legal standing) Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Gugatan Terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 668.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah didaftarkan oleh Tim Advokasi Peduli Lingkungan tertanggal 31 Agustus 2014 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Dalam dokumen gugatan, (poin A.2. Kronologi terbitnya keputusan A-quo)20 ditegaskan: “Bahwa dalam rencana pembangunannya, masyarakat merasa pihak PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk- tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan terkena dampak.” Terkait dengan terbitnya Izin Lingkungan, masyarakat baru mengetahui pada tanggal 18 Juni 2014 setelah warga mendapatkan informasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Tengah. Informasi inipun diberitahukan setelah salah satu warga kabupaten Rembang mengajukan permohonan informasi ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Juni 2014. Masyarakat juga telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk menyampaikan surat keberatan terhadap Keputusan yang telah dikeluarkan oelh Gubernur Jawa Tengah dengan menemui langsung Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 20 Juni 2014.21 Upaya administrasi tersebut telah dimuat dalam situs berita online Tempo tertanggal 21 Juni 2014 dengan judul “Soal Pabrik Semen, Ganjar Dinilai Tak Tegas”, Situs online Tempo tertanggal 22 Juni 2014 dengan judul “Aktivis Gugat Izin Pabrik Semen di Rembang”, Situs online NU Online tertanggal 20 Juni 2014 dengan judul “Warga NU ajukan Keberatan Izin Pabrik Semen ke Gubernur Jateng”, Situs online MataAirRadio.net tertanggal 20 Juni 2014 dengan judul “Lima Hari, Warga masih bertahan di Tenda ‘Penolakan’ Pabrik Semen”.22 Tersebut Terkait dengan proses penyusunan AMDAL dan keluarnya Izin Lingkungan yang tidak patisipatif dan bertentang dengan hukum, dalam gugatan terhadap izin lingkungan diuraikan:23 Bahwa selain cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi, Keputusan A-quo bertentangan dengan asas partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, yang berbunyi: Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terkait dengan izin lingkungan, lebih lanjut dalam Pasal 39, berbunyi:

20 Dokumen Gugatan Terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 668.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. WALHI, 2015. 21 Surat menjadi lampiran Bukti dalam gugatan terhadap Gubernur jawa Tengah terkait Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia. (Vide: P.3. P.4, dan P.5.) 22 lampiran Bukti dalam gugatan terhadap Gubernur jawa Tengah terkait Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia. (Vide: P.6.) 23 Dokumen Gugatan Terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 668.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Hal 27 – 28. WALHI, 2015.

Ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan. Ayat (2), Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Penjelasan pasal 39 (1) UU PPLH menyatakan bahwa tujuan â&#x20AC;&#x153;mengumumkan permohonan izin dengan cara yang yang mudah diketahui masyarakatâ&#x20AC;? adalah memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin. Permasalahannya adalah dalam kasus ini dengar pendapat tidak dilakukan, pengumuman tidak dilakukan, keberatan masyarakat yang ditunjukan melalui serangkaian protes dan debat di media massa, bahkan keberatan resmi tidak menjadi pertimbangan.

4.2 Perampasan Tanah dan Konflik Sosial Foto 1. Diskusi bersama masyarakat terdampak pertambangan semen. WALHI, 2015

Setelah terbitnya Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor: 545/68/2010 tentang pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tertanggal 14 Oktober 2010 kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. untuk eksplorasi batuan Tras yang dilanjutkan dengan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor: 545/2/2011 tentang Izin Usaha Penambangan (IUP) dan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor: 591/040/Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi, kerentanan sosial semakin nampak. Dari proses diskusi kampung dan wawancara dengan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan (masyarakat terdampak) PT. Semen Indonesia Tbk., ditemukan bahwa masuknya pertambangan semen PT. SI di Kec. Gunem telah menyebabkan terjadinya perampasan tanah dan perpecahan antar kelompok masyarakat. Kondisi ini telah mengarah pada konflik sosial. Perampasan tanah terjadi karena perusahaan tidak menggunakan mekanisme yang jelas dalam proses pembebasan lahan (tanah) masyarakat yang berada dalam kawasan WIUP. Selain itu, masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses sosialisasi tentang rencana pertambangan di wilayah mereka. Masyarakat justru mendapatkan berbagai tindakan dan upaya intimidasi agar mau menjual tanahnya.

Proses pembebasan lahan masyarakat yang masuk dalam WIUP PT. Semen Indonesia dapat diuraikan berdasarkan sejumlah keterangan yang diperoleh sebagai berikut24: • Orang-orang berduit terutama dari Surabaya, Gresik, Tuban Jawa Timur dan Kota Rembang dan kota-kota sekitarnya mencari tanah untuk dibeli di dalam lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang masih dimiliki oleh masyarakat setempat. • Calo-calo atau Makelar tanah atau para Spekulan tanahpun bermunculan, terutama adalah para Perangkat Desa yang di dukung oleh para “Preman” setempat. Masyarakat yang mempunyai tanah di lokasi Wilayah Izin Usaha Petambangan diprovokasi dan dipaksa untuk menjual tanahnya dengan segala cara. • Masyarakat dengan segala keterpaksaan dan rasa takut, dijualah tanah-tanah mereka dengan harga sangat murah. Harga tanah yang dimiliki oleh masyarakat di Wilayah Izin Usaha Pertambangan dihargai dengan Rp. 40.000.000,oo – Rp 70.000.000,oo. Per Ha. • Selanjutnya para Calo dan Makelar tanah menjualnya kepada para Juragan yang dari Jawa Timur dan Juragan dari Rembang dan kota-kota sekitarnya dengan harga Rp. 150.000.000,oo – Rp 300.000.000,oo per Ha. Selanjutnya, para pemilik tanah baru tersebut menjual tanahnya kepada pihak PT. Semen Indonesia, Tbk dengan harga Rp 400.000,000,-oo – Rp 500.000.000,oo. • Warga yang menolak pertambangan melakukan protes dan akhirnya menempuh jalur hukum PTUN untuk menggugat izin lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

Keadaan tersebut menyebabkan masyarakat di lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan pun mulai terbelah antara yang Pro dan Kontra pendirian pabrik semen. Terbelahnya masyarakat menjadi kelompok Pro dan Kontra bahkan sampai ke ranah keluarga masing-masing. Masyarakat yang Pro pembangunan pabrik semen, mau melepaskan (menjual) tanahnya dan berharap bisa menjadi pekerja di pabrik semen. Sedangkan, masyarakat yang Kontra pabrik semen, menolak menjual tanahnya dan lebih memilih untuk tetap melanjutkan pertanian dan mata pencaharian lainnya. Keterbelahan masyarakat ini semakin nyata ketika pada pertengahan tahun 2014, masyarakat Desa Tegal Dowo di Kecamatan Gunem kaget dengan munculnya berbagai alat berat yang siap mendirikan pabrik semen PT. Semen Indonesia, Tbk. Kejadian ini membuat keresahan di tengah masyarakat. Untuk menyikapi hal tersebut, masyarakat melakukan protes dan menolak alat-alat berat milik PT. Semen Indonesia masuk ke desa mereka untuk pembangunan pabrik semen. Beberapa gambaran peristiwa terkait dengan kondisi perpecahan masyarakat dan tumbuhnya gerakan penolakan pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. • Ada gerakan penolakan dari warga. Gerakan itu melalui gerakan ala Santri. Kharisma Sang KH. Maemun Zubair dari kecamatan Sarang, Dzuriyyah (keturunan) KH. Ma’shum sebagai pendiri Jamyyah NU dari kecamatan Lasem. Kekuatan pondok pesantren Rodlotuth Tholibin Leteh kecamatan Rembang yang sekarang diasuh oleh KH. Mustofa Bisri, Tokoh muda NU yang bernama Yahya Setaquf, Ubaidilah Achmad dan tokoh-tokoh santri lainnya menyuarakan kedzoliman Industri Ekstraktif melalui gerakan istighosah. • Para Gus-Gus25 di Rembang saling memberi dukungan sehingga gerakan istighosah ini mendapat simpati dari berbagai pihak. Akan tetapi gerakan perlawanan melalui gerakan budaya istighosah oleh beberapa orang dianggap kurang politis sehingga gerakan berubah lebih terbuka dan masif. • Hari Minggu, 15 Juni 2014, warga Desa Tegaldowo dan Desa Timbrangan kecamatan Gunem resah saat mendapatkan kabar bahwa pada hari Senin, 16 Juni 2014, pihak PT. Semen Indonesia dan 24 Temuan dari diksusi kampung dan wawancara mendalam dengan masyarakat sekitar lokasi pertambangan. 25 Gus-gus adalah anak kyai yang bakal meneruskan perjuangan ke-Kyai-an bapak nya

kelompok masyarakat yang setuju dengan pendirian pabrik semen akan menggelar doa bersama (istighosah) yang dilanjutkan dengan peletakan batu pertama oleh pihak PT. Semen Indonesia. • Kabar tentang kegiatan doa bersama dalam bentuk istighosah dan peletakan batu pertama terus tersiar di Desa Timbrangan, Desa Tegaldowo dan desa-desa sekitar. Masyarakat dari berbagai desa sekitar tapak pendirian pabrik semen yang merasa resah, berkumpul untuk melakukan strategi perlawanan dan disepakati bahwa masyarakat tidak setuju terhadap pendirian pabrik semen dan akan melakukan “blokade” jalan pada tanggal 16 Juni 2014 dengan tujuan menggagalkan acara doa bersama dalam peletakan batu pertama pendirian pabrik semen tersebut. • Pada tanggal 16 Juni 2014, subuh hari, masyarakat dari Desa Timbrangan dan Desa Tegal Dowo menuju ke lokasi tapak pabrik. Gerakan masyarakat kontra pendirian pabrik semen yang mayoritas ibu-ibu ini setibanya di dekat lokasi tapak pabrik langsung dihadang oleh aparat Kepolisian bersama aparat Tentara Nasional Indonesia. • Sekitar pkl. 07.00 WIB, ibu-ibu yang ikut dalam aksi tersebut dihimbau oleh aparat keamanan untuk membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Aparat keamanan dan masyarakat demonstran pun mulai bersitegang, terlebih aparat keamanan meminta pihak demonstran untuk segera membubarkan diri karena aksi ini tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. • Sekitar pkl. 08.45 Wib., massa aksi dibubarkan secara paksa oleh pihak keamanan. Tetapi, massa aksi tetap bersikukuh untuk tetap bertahan di lokasi tersebut dan melakukan doa dan dzikir secara serentak. • Mendengar massa aksi dibubarkan secara paksa oleh pihak keamanan, warga dari desa-desa terdekat mulai berdatangan. Sekitar pukul 14.00 WIB, ketika massa aksi yang diamankan oleh pihak keamanan dilepas, keteganganpun mulai mereda dan massa aksi mulai mendirikan tenda untuk bertahan sebagai simbul perlawanan terhadap rencana pembangunan pabrik semen. • Aksi “blokade” dengan menginap di tenda tersambut secara masif terpublikasi di media sosial. Dari hari ke hari tren berita di media sosial terus meninggi. Aksi solidaritas di berbagai daerah pun tersambut di Semarang, Blora, Porwokerto, Bandung, Jakarta, Makassar dan Yogyakarta.

4.3 Terancamnya Keberlanjutan Sumber Air Warga 4.3.1 Cekungan Air Tanah Watuputih Sebagai Kawasan Lindung Geologi

Telah banyak peraturan perundang-undangan yang menjelaskan secara tegas tentang tipe bentang alam karst yang merupakan bagian dari kawasan lindung geologi. Peraturan perundang-undangan tersebut juga dijadikan rujukan untuk melihat secara tegas bahwa Cekungan Air Tanah Watuputih merupakan bagian dari bentang alam karst di kabupaten Rembang yang semestinya dilindungi oleh pemerintah. Pegunungan Kapur Utara atau Pegunungan Kendeng yang berada di kabupaten Rembang berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 K/MEM/2014 memenuhi unsur wilayah karst dengan indikator yang dibuktikan secara faktual di lapangan. Gambar 8. Sebaran mata air dan goa yang terdapat di kawasan Pegunungan Watuputih

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, di dalam lampiran I, Daftar Cekungan Air Tanah (CAT) Di Indonesia, di point 124 disebut Cekungan Air Tanah Watuputih, di koordinat (bujur) III 029’ 0.73” - 1110 32’ 56.27”, koordinat (lintang) -060 50’ 41.56” - 60 50’ 41.56”, seluas 31 km2, di Kabupaten Rembang dan Blora, masuk dalam kategori B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air Pasal 20 ayat (1) berbunyi: “Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.” Pasal 20 ayat (2), berbunyi “Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.” Pasal 21 ayat (1), berbunyi “Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia”.

Pasal 21 ayat (2), berbunyi: “Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air; b. pengendalian pemanfaatan sumber air; c. pengisian air pada sumber air; d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi; e. perlindungan sumber air dalam hubungan nya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air; f.

pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;

g. pengaturan daerah sempadan sumber air; h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau i.

pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.”

Pasal 25 ayat (1), berbunyi “Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.” Dengan demikian, berdasarkan Pasal 20 ayat (1), jo. Pasal 21 ayat (2), jo Pasal 21 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), jo Pasal 25 ayat (1), Konservasi sumberdaya air dilaksanakan salah satunya di cekungan air tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 20 ayat (1) huruf (c), berbunyi: “Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat: c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;” Lebih lanjut, Pasal 20 ayat (6), berbunyi: “Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan peraturan pemerintah.”

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional: Pasal 51 huruf (e) menyatakan bahwa salah satu kawasan lindung nasional adalah kawasan lindung geologi Pasal 52 berbunyi: “Kawasan Lindung Geologi terdiri atas : a. Kawasan cagar alam geologi b. Kawasan rawan bencana alam geologi; dan c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah” Pasal 53 angka (1) berbunyi: “Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (5) huruf a terdiri atas: a. Kawasan keunikan batuan dan fosil

b. Kawasan keunikan bentang alam; dan c. Kawasan keunikan proses geologi Pasal 53 ayat (3), berbunyi: “Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf c terdiri atas:

a. kawasan imbuhan air tanah; dan b. sempadan mata air. Pasal 60 angka (2), berbunyi: “Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria: a. Memiliki bentang alam gumuk pasir pantai; b. Memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik dan gumuk vulkanik; c. Memiliki bentang alam goa; d. Memiliki bentang alam ngarai/lembah e. Memiliki bentang alam kubah; f. Memiliki bentang alam kars.” Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentang alam karst dan kawasan imbuhan air tanah adalah kawasan lindung geologi yang seharusnya dilindungi sebagaimana diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang jo Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Daerah (PERDA) No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruwang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Tengah tahun 2010-2030: Pasal 30 berbunyi: “Pola ruang wilayah provinsi menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya”. Pasal 31 berbunyi: “Kawasan Lindung” sebagaimana dimaksud pada pasal 30, meliputi: – Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya; – Kawasan perlindungan setempat; – Kawasan suaka alam, kawasan pelesatarian alam, dan kawasan cagar budaya; – Kawasan rencana bencana alam; – Kawasan Lindung Geologi; – Kawasan lindung lainnya. Dalam Pasal 36 juga dijelaskan mengenai Kawasan Perlindungan Setempat, yang terdiri dari: – Sempadan Pantai

– Sempadan sungai dan saluran irigasi – Kawasan sekitar danau/waduk/embung – Kawasan Sekitar Mata Air – Ruang terbuka hijau kota. Pasal 40 berbunyi: “kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf d, tersebar di kabupaten/kota yang memiliki mata air”. Pada pasal 60 berbunyi: “Kawasan lindung geologi” sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf e, terdiri dari: – Kawasan lindung kars; – Kawasan cagar alam geologi; – Kawasan imbuhan air.

Selanjutnya, dalam pasal 63 ditegaskan bahwa “kawasan Imbuhan Air” sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf c, meliputi kawasan resapan air tanah pada : Cekungan Majenang, Cekungan Sidareja, Cekungan Nusa Kambangan, Cekungan Cilacap, Cekungan Kroya, Cekungan Banyumudal, Cekungan Purwokerto-Purbalingga, Cekungan Kebumen-Purworejo, Cekungan Wonosobo, Cekungan Magelang-Temanggung, Cekungan Karanganyar-Boyolali, Cekungan Belimbing, Cekungan Eromoko, Cekungan Giritontro, Cekungan Semarang-Demak, Cekungan Randublatung, Cekungan Watu Putih, Cekungan Lasem, Cekungan Pati-Rembang, Cekungan Kudus, Cekungan Jepara, Cekungan Ungaran, Cekungan Sidomulyo, Cekungan Rawapening, Cekungan Salatiga, Cekungan Kendal, Cekungan Subah, Cekungan Karang Kobar, Cekungan Pekalongan-Pemalang, Cekungan Tegal-Brebes, Cekungan Lebaksiu”.26

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Tengah tahun 2013 -2018 menetapkan bahwa wilayah pertambangan di Jawa Tengah terbagi dalam 3 zona inti, yaitu wilayah Serayu Selatan, wilayah Pegunungan Sewu dan wilayah Pegunungan Kapur Utara. Sementara, kabupaten Rembang masuk dalam wilayah Pegunungan Kapur Utara. Dengan merujuk kepada seluruh peraturan perundang-undangan diatas, maka sangat jelas bahwa Cekungan Air Tanah Watuputih adalah cekungan air yang harus dikonservasi (dilindungi) oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undnagan yang berlaku. Dalam dokumen gugatan terhadap Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia Tbk. diuraikan (alasan gugatan) bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 668.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang , Provinsi Jawa Tengah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

26 Perda No.6 tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2010 - 2030

Tabel 6. Analisis pertentangan peraturan perundang-undangan dengan SK Gubernur Jawa Tengah

Peraturan yang bertentangan

Pokok Alasan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah

Konservasi sumberdaya air dilaksanakan salah satunya di cekungan air tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia

Bentang alam karst dan kawasan imbuhan air tanah adalah kawasan lindung geologi

Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Cekungan Watuputih sudah ditetapkan sebagai cekungan air tanah

Keputusan a-quo mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2030 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah.

Cekungan Watuputih adalah kawasan lindung imbuhan air yang seharusnya dilindungi

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011 â&#x20AC;&#x201C; 2031 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah

Cekungan Watuputih adalah kawasan lindung imbuhan air yang seharusnya dilindungi Luas konsesi melebihi kawasan yang diperuntukkan untuk industri pertambangan besar

4.3.2 Hilangnya Sumber Air

Luas lahan yang digunakan untuk tambang dan pabrik semen PT. Semen Indonesia adalah 900 ha berdasarkan Keputusan Bupati Rembang No. 545/0230/2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Tanah Liat Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Wilayahnya meliputi Desa Tegal Dowo, Desa Kajar, Desa Pasucen, dan Desa Timbrangan untuk kecamatan Gunem, serta Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu.

Gambar 9. Peta Wilayah IUP PT. Semen Indonesia dan PT. Semen Indonesia Rembang Beserta Sebaran Cekungan Air Tanah Watuputih, Goa, Mata Air, dan Ponor di Kabupaten Rembang

Gambar 10. Peta Geologi Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih, Provinsi Jawa Tengah

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 668.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, pada pokoknya adalah memberikan izin lingkungan kepada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. untuk melakukan kegiatan: Pertama, penambangan batu kapur; Kedua, penambangan tanah liat; ketiga membangun pabrik dan utilitas; Keempat membangun jalan produksi dan Kelima, membangun jalan tambang. Kelima kegiatan tersebut berada di pegunungan kendeng utara, khususnya CAT Watuputih sehingga berpotensi dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Keputusan tersebut didasari oleh kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi. AMDAL menjadi dasar penerbitan Izin Lingkungan. Dokumen AMDAL disusun berdasarkan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) yang selanjutnya disusun menjadi dokumen ANDAL yang menjadi dasar penetapan AMDAL. Penyusunan ANDAL mesti didasarkan pada kajian yang tepat dan komprehensif untuk menghindari penilaian yang keliru dalam penetapan layak atau tidaknya suatu wilayah menjadi lokasi pertambangan dan upaya-upaya yang akan diterapkan secara sistematis dan terukur untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Faktanya, ditemukan kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi dalam dokumen ANDAL PT. Semen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk/PT. Semen Indoensia (Persero) Tbk. Kesimpulan ANDAL yang menjadi dasar keluarnya SK Kelayakan Lingkungan yang kemudian menjadi dasar keluarnya Ijin Lingkungan ternyata tidak berdasarkan informasi yang benar. Dalam Dokumen ANDAL PT. Semen Gresik (Persero) Tbk/PT. Semen Indoensia (Persero) Tbk. ditemukan informasi sebagai berikut:

 Halaman I-10: “areal penambangan merupakan kawasan karst yang memiliki beberapa mata air sehingga dikategorikan kawasan lindung sehingga perlu dikaji kelas-kelas karst yang boleh ditambang”.  Halaman II-19: “Di kawasan IUP merupakan kawasan imbuhan/resapan air tanah, tempat masuknya air ketika terjadi hujan menuju akuifer yang dikeluarkan dalam bentuk mata air”.  Berdasarkan hasil pemetaan dengan metode APLIS terdapat dua kategori imbuhan air tanah sedang (40-60%) dan imbuhan air tanah tinggi (60-80): Imbuhan sedang – Karstifikasi sedang, Imbuhan tinggi – Karstifikasi tinggi.  Halaman III-20: “Kawasan UP sebagian besar merupakan kawasan resapan air yang air tanahnya mengarah ke arah timur atau di Desa Tahunan, Kecamatan Sale”.  Halaman III-20: “Maka dari itu perlu diketahui hubungan antara daerah resapan IUP ini dengan mata air di bagian timur yang merupakan mata air tahunan yaitu pada Sumber Semen dan Brubulan”.  Halaman III-20: “Daerah imbuh mata air Sumber Semen 635 l/detik seluas 7500 ha. Sumber Brubulan 100 l/dt seluas 220 ha”.  Halaman III-25: “Di daerah IUP: akuifer semi conduit, air meresap ke dalam lembah, masuk ke dalam lorong gua dan keluar menjadi mata air. Berdasarkan hasil pengeboran terdapat rongga (baca: gua)”.  Halaman III-30: “Mata air Brubulan mempunyai daerah tangkapan di IUP sebesar 40 % berdasarkan interpretasi foto”.  Halaman III-38: “Mata air Brubulan Pesucen adalah mata air vital bagi masyarakat khususnya untuk mandi, mencuci dan IRIGASI”  Halaman III-78: Kawasan karst Tegaldowo 1. Mengalami proses pelarutan 2. Membentuk struktur pelarutan sperti lekukan dan rongga-rongga dalam berbagai ukuran 3. Membentuk sistem perguaan ciri utama karst

ď&#x201A;§ Bahwa berdasarkan data-data di atas, tim penyusun Amdal menyimpulkan (halaman III-80):

1. Bahwa lokasi petak termasuk kawasan budidaya. Lokasi kawasan kars lindung berada di luar petak rencana penambangan.

2. Bahwa tidak ditemukan mata air, goa, baik basah maupun kering di dalam petak. 3. Bahwa daerah penambangan bukan termasuk dalam kawasan kars lindung sehingga dapat dilakukan penambangan daerah penyelidikan

Merujuk pada kedua gambar (Peta) diatas, sesungguhnya memberikan gambaran yang jelas bahwa wilayah pertambangan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 668.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang , Provinsi Jawa Tengah tumpang tindih dengan kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. Masyarakat bersama Tim Kementerian Lingkungan Hidup pada bulan Juli 2014 melakukan kunjungan lapangan di area Cekungan Air Tanah Watuputih, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, telah menemukan satu titik ponor yang berada dalam kawasan Ijin Usaha Penambangan (IUP) PT. Semen Gresik (Persero) Tbk/PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. selain itu, masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang pada tanggal 12 Agustus 2014 melakukan penulusuran lapangan di area CAT Watu Putih, Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, telah 2 titik ponor yang berada di kawasan IUP PT. Semen Gresik (Persero) Tbk./PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Dengan demikian, aktivitas pertambangan dan pabrik semen di wilayah tersebut akan secara langsung mengancam keberlanjutan sumber air. Hal ini dapat disebabkan oleh penghancuran gugusan karst untuk bahan baku semen dan penyerapan air dalam jumlah yang sangat besar. Kerusakan ekosistem karst secara langsung berdampak pada keberlanjutan sumber air yang berasal dari mata air bawah tanah yang berada di gugusan pegunungan karst. Lebih lanjjut, kehilangan sumber air akan memberikan ancaman terhadap keberlangsungan hidup dan mata pencaharian masyarakat yang selama ini menggunakan air yang bersumber dari mata air CAT Watuputih. Hasil penelitian Air Bawah Tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 menjelaskan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst. Terdapat fenomena alam unik dengan adanya goa-goa alam dan sungai bawah tanah.27 Hasil pendataan secara berkala yang dilakukan oleh Semarang Caver Association (SCA) dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang, terdata 49 goa yang tersebar di sekitar wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih dan 4 diantaranya merupakan goa yang memiliki sungai bawah tanah aktif. Terdapat 109 mata air yang tersebar di wilayah CAT Watuputih sebagai mata air parenial yang mengalir di sepanjang musim kemarau dan penghujan. Dari pengamatan lapangan, zona jenuh air berada di sekitar Sumber Semen dan Mata air Brubulan berada pada ketinggian 150 mdpl, sedangkan zona peralihan pada ketinggian lebih kurang 190 mdpl. Temuan sebaran mata air berada pada zona ketinggian 100 â&#x20AC;&#x201C; 350 mdpl tersebar di area CAT Watuputih dan di wilayah yang berada di sebelah barat daya, utara dan selatan Pegunungan Watuputih, data ini yang menguatkan bahwa fungsi Pegunungan Watuputih adalah sebagai kawasan karst, dimana akuifer air masih berjalan dengan sangat baik, ini ditandai dengan mata air yang keluar melalui zona-zona rekahan pada setiap ketinggian, dan pembentukan sistem sungai bawah permukaan yang ditemukan dalam Goa Temu menunjukkan bahwa Pegunungan Watuputih merupakan pegunungan yang mengalami proses karstifikasi 27 Hasil Penelitian Dinas Pertambangan Provinsi Jawa Tengah, Maret 1998. Dimasukkan sebagai lampiran bukti dalam gugatan Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia (persero) Tbk, Agustus 2014, Vide P.1.

aktif sebagai bagian dari Kawasan Karst Pegunungan Kendeng Utara yang berfungsi sebagai epikarst penyimpan air yang sangat besar bagi penyupali mata air yang ada disekitarnya.28 Luas batu gamping Formasi Paciran yang membentuk Gunung Watuputih lebih kurang 3.020 Ha. Kawasan CAT Watuputih yang merupakan area imbuhan air sebesar 2555,09681 Ha (hasil perhitungan melalui Sistem Informasi Geografis) yang menjadi kawasan resapan air terbesar penyuplai sumber mata air yang ada di sekitar kawasan Pegunungan Watuputih. Dari pengukuran lapangan berdasarkan data AMDAL PT. Semen Gresik (Persero) Tbk / PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, mata air yang terbesar adalah Sumber Semen memiliki debit 600 lt/detik terletak di Desa Tahunan di bagian timur wilayah CAT Watuputih, dan mata air yang terkecil adalah Mata air Belik Watu memiliki debit 0,02 liter/detik, terletak di Desa Timbrangan di bagian barat area CAT Watuputih. Berdasarkan jumlah debit yang terukur di lapangan dari 109 mata air yang ada di kawasan pegunungan karst Watuputih dapat diperhitungkan estimasi volume air yang dihasilkan oleh mata air dalam satu hari, bila disimulasikan mata air yang terkecil 0,02 liter/detik dalam 1 hari/24 jam/3600 menit/86400 detik akan menghasilkan air 1728 liter dalam satu hari, mata air dengan debit terbesar 600 liter/detik dalam 1 hari akan menghasilkan 51.840.000 liter air dimana kurang dari 10% dimanfaatkan langsung untuk kebutuhan masyarakat dan sisanya terdistribusi ke lahan pertanian.29 Ini menunjukkan bahwa air yang dihasilkan dari sumber-mata air yang ada di sekitar kawasan karst CAT Watuputih melebihi dari kebutuhan dasar masyarakat terhadap air yang rata-rata menggunakan 15 â&#x20AC;&#x201C; 20 liter/hari/orang, jika nilai ini divaluasi sebagai potensi ekonomi maka jumlah air yang dihasilkan akan melebihi nilai yang didapat dari sektor pertambangan, yang berpotensi mengurangi bahkan menghilangkan pasokan dan distribusi air pada sumber-mata air yang ada di sekitar kawasan karst CAT Watuputih. Mata Air Sumber Semen yang menjadi sumber utama untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat di 14 Kecamatan Kabupaten Rembang, dengan estimasi memenuhi kebutuhan 607.188 jiwa di 14 kecamatan Kabupaten Rembang (PDAM, 2013) sebagian besar disuplai dari CAT Watuputih dan sebagian lagi dari sayap antiklin yang membentang antara Gunung Butak â&#x20AC;&#x201C; Tengger dan sekitarnya maupun dari selatan Desa Tahunan.30 Gambar 11. Mata air Sumber Semen di Kab. Rembang

Sumber : WALHI, 2015

28 Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dimasukkan sebagai lampiran bukti dalam gugatan Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia (persero) Tbk, Agustus 2014, Vide P.3) 29 Idem. 30 Idem.

Berdasarkan teori epikarst, penambangan bukit gamping akan mengurangi jumlah simpanan air diffuse, dan sebaliknya akan meningkatkan aliran conduit saat hujan. Dampak yang sangat tidak diharapkan adalah bertambahnya persentese aliran conduit saat musim hujan yang dapat mengakibatkan banjir dan berkurangnya persentase aliran diffuse saat musim kemarau sehingga mata air akan menjadi kering. Dalam izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Rembang merekomendasikan kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk / PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. untuk melakukan penambangan di area yang masuk ke dalam kawasan CAT Watuputih seluas 131,55 hektare (1.315.500 m2). Potensi risiko hilangnya air dapat dihitung berdasarkan hubungan curah hujan rata-rata di wilayah Kecamatan Gunem dan Sale 1500 mm/tahun (1,5 m) dengan asumsi jika 50% menjadi aliran permukaan dan 50% menjadi air tanah (0,75 m), jika asumsi porositas batu gamping di kawasan CAT Watuputih pada zona epikarst 20% dan jika diasumsikan batu gamping yang akan ditambang sampai pada kedalaman 20 meter maka, potensi kehilangan mata air yang tersimpan adalah:31 Potensi Kehilangan Air Estimasi curah hujan yang masuk ke air tanah x luas area pertambangan x kedalaman zona epikarst yang hilang x porsentase zona epikarst 0,75 m x 1.315.500 m2 x 20 m x 20% = 4.054.500 m3

PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. telah membuat perencanaan produksi 3 juta ton per tahun dan didukung oleh teknologi tinggi untuk industri semen di Rembang. Tabel 7. Proyek Rembang PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. (Informasi Umum)

Nama Proyek

Proyek Rembang

Lokasi Proyek Kapasitas Dimulainya pekerjaan Batas Pelaksanaan Anggaran

Rembang, Jawa Tengah 3 juta ton semen / tahun Februari 2014 Quarter 4 2016 Rp 3.717.490.909.185, yang terdiri dari EUR 115.272.706,72 (kurs EUR 1 = IDR 11.567) USD 19.651.437,78 (kurs USD 1 = IDR 9.253,5)

Pengelolaan

IDR 2.202.286.930.984,92 Swakelola PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk

Dengan operasi produksi dikembangkan untuk mendukung produksi bersih dan penambangan yang dilakukan langsung diteruskan dengan program reklamasi. Sedang setrategi pengelolaan lingkungan dilakukan melalui; program pengelolaan pencemaran dengan membuat green belt dan green barrier. Sedang program konservasi sumber daya melalui konservasi energi, pengelolaan limbah dan sampah, konservasi air dan keanekaragaman hayati dan penurunan Gas Rumah Kaca (GRK).32 31 Dokumen Gugatan Terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 668.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.Latar Belakang Gugatan, Hal. 8. WALHI, 2015. 32 Paparan PT. Semen Indonesia,â&#x20AC;&#x153;Tangggungjawab kelestarian Lingkungan di sekitar industri pertambangan (PT. Semen Indonesia) di Rembang, FGD Multipihak, WALHI Jawa Tengah, 2015.

Gambar 12. FGD Multipihak terkait pembangunan pabrik semen di Kab. Rembang

Sumber : WALHI, 2015

Dengan mempertimbangkan besarnya ancaman dan dampak dari pertambangan semen, beberapa pihak (masyarakat sipil dan akademisi) menilai bahwa rencana pertambangan PT. Indonesia berisiko tinggi dan upaya pengelolaan lingkungan yang akan diterapkan tidak mampu sepenuhnya menaggulangi besarnya dampak kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan. Gambar 13. Lokasi pertambangan PT. Semen Indonesia Tbk. Kecamatan Gunem

Sumber : WALHI, 2015

Mesti diperhatikan bahwa selain memberikan ancaman terhadap sumber air, aktivitas pertambangan semen juga akan mengancam keberlanjutan lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan mata pencaharian lain masyarakat. Faktanya, lokasi pertambangan PT. Semen Indonesia Tbk. merupakan daerah subur dan sangat produktif. Masyarakat selama ini menggunakan lahan tersebut sebagai lokasi pertanian,

perkebunan skala kecil dan tempat memelihara ternak. Dengan demikian, pertambangan di lokasi tersebut juga akan memberikan ancaman terhadap keberlanjutan mata pencaharian masyarakat dan sumber pangan produktif. Gambar 14. Peternakan warga di Kec. Gunem (Lokasi Pertambangan PT. Semen Indonesia)

Sumber : WALHI, 2015

Masyarakat memberikan penjelasan secara terperinci tentang kemudahan bertani dan beternak sebagai topangan ekonomi masyarakat di kabupaten Rembang (sebelum masuknya pertambangan semen). Kondisi alam sangat memungkinkan dan semua bahan yang diperlukan mudah untuk didapatkan. Oleh karena itu, mempertahankan tanah untuk melanjutkan pertanian menjadi salah satu alasan kuat mengapa masyarakat menolak pertambangan semen.33 • Bertani itu sangat murah dan mampu memberi kecukupan hidup pemilik dan pengolahnya. Petani yang mengolah sawah seluas 1.028 m2 dan menghasilkan padi sangat melimpah, lebih dari 1,3 ton dan dipengaruhi musim. Ketika pas musim gadu34 bisa menghasilkan lebih dari 2 ton. Gampangkan? Syaratnya tinggalkan seluruh saran dan anjuran dari Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang selalu menjadi “sales” pabrik Sarana Produksi Pertanian (SAPRODI) • Berdasarkan pengalaman 13 tahun mengolah sawah secara organik dan uji coba akhirnya tertemukan bahwa, batang padi yang selama ini menjadi “pakan ternak” atau hanya dibakar bisa dijadikan pupuk organik. • Berdasarkan pengalaman, batang padi atau “damen” itu cukup dikumpulkan, diberi garam secukupnya dan terudung plastik atau lainnya selama 3-5 hari. Selanjutnya, beri tumpukan batang padi tadi diberi “mikroba” atau EM4. Mikroba atau EM4 yang paling murah dan manjur, adalah dengan “terasi” secukupnya (harganya sekitar Rp 3.000,oo), larutkan dengan air dan tuangkan dalam tumpukan jerami atau batang padi dan tutup lagi. Biarkan selama 7 - 10 hari, maka pupuk organik paling murah sebagai tradisi petani siap ditaburkan ke seluruh areal persawahan. Tidak percaya? coba saja. • Kegiatan Petani selain mengolah lahan sawah dan tegalannya adalah beternak. Berdasarkan pengalaman, dengan berternak 80 ekor kambing, setiap minggu membutuhkan waktu 4 jam untuk mengolah dan menyiapkan pakan ternak tersebut, sementara untuk harian dibutuhkan pagi 30 menit dan sore 30 menit. Hasilnya bisa mengangsur kredit mobil Colt T Mithsubisi setiap bulannya, bisa menyekolahkan anak SLTP, SLTA dan PT tanpa masalah, makan harian, pirukun(sosial) tanpa keluhan. 33 FGD (Diskusi kampung) dengan masyarakat terdampak aktivitas pertambangan PT. Semen Indonesia Tbk. 34 Panen Gadu, yaitu panen padi ketika pada bulan September, Oktober, November

4.4 Pembiayaan Bank Mandiri kepada PT Semen Gresik Secara keseluruhan, Bank Mandiri adalah kreditor terbesar dari PT Semen Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari data mengenai pinjaman yang diberikan kepada PT Semen Indonesia. Ini berlaku untuk baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang. PT Semen Gresik khususnya, sebagai entitas anak dari PT Semen Indonesia, pada tahun 2014 mendapatkan 2 fasilitas peminjaman jangka pendek dari Bank Mandiri, yaitu fasilitas non-cash loan dalam bentuk LC sejumlah 1,4 trilyun rupiah dengan tenor 42 bulan untuk proyek PT Semen Rembang dan fasilitas transaksi treasury sebesar 15 milyar dollar dengan tenor satu tahun (Tabel 5). Tabel 8. Pinjaman Jangka Pendek dari Bank untuk PT Semen Indonesia tahun 2014

No. 1

Bank pemberi pinjaman PT Bank BNI

Indonesia Eximbank

PT Bank Mandiri

Entitas penerima pinjaman

Jenis pinjaman/ fasilitas

Besaran pinjaman

Periode

PT Semen Indonesia LC

Maks. USD 25 juta

17 Apr 2012 s.d 16 Apr 2015

PT Sepatim Kredit Modal Kerja Batamtama (anak PT (KMK) Semen Padang)

Rp 4,6 milyar

28 Ags 2012 s.d 26 Ags 2015

PT Semen Padang

USD 30 Milyar dan USD 5 Milyar

2007 s.d. 16 Apr 2015

PT Semen Padang

KMK Ekspor I

Rp 5 milyar

KMK Ekspor II

Rp 257,5 milyar

27 Nov 2014 s.d. 27 Nov 2015

Jaminan

Rp 2,5 milyar

PT Semen Indonesia Non Cash Loan (NCL) dlm bentuk LC

Maks USD 50 milyar USD 25 milyar

31 Okt 2001 s.d 27 Jun 2015

Trust Receipt (TR) PT Semen Indonesia Modal Kerja (Standby loan)

Rp 1 trilyun

2 Ags 2012 s.d 2 Jun 2015

PT Semen Indonesia Transaksi Treasury

USD 50 milyar

21 Jun 2010 s.d. 27 Jun 2015

PT Semen Padang

Non Cash Loan Rp 150 milyar (NCL) dalam bentuk LC

5 Sept 2012 s.d. 27 Jun 2015

PT Semen Padang

Pinjaman sindikasi (Proyek Indarung VI)

8 Mei 2014 s.d ...(42 bulan)

PT Semen Tonasa

Non Cash Loan USD 15 Milyar (NCL) dalam bentuk LC impor, SKBDN dan bank garansi.

26 Jun 2014 s.d. 27 Jun 2015

PT Semen Tonasa

Transaksi Treasury

26 Jun 2014 s.d. 27 Jun 2015

PT Semen Gresik

Non Cash Loan Rp 1,4 trilyun (NCL) dalam bentuk LC

11 Mar 2014 s.d. 2017

PT Semen Gresik

Transaksi Treasury

17 Jun 2014 s.d. 27 Jun 2015

Rp 1,95 trilyun

US 12 milyar

USD 15 milyar

No.

Bank pemberi pinjaman

Entitas penerima pinjaman

Jenis pinjaman/ fasilitas

Besaran pinjaman

Periode

An Binh Commercial Joint Stock Bank

PT Semen Gresik

Kredit

VND 322 juta

2011 s.d. Jun 2015

Bui Thi The

PT Semen Gresik

Kredit

VND 24 milyar

30 Mar 2012 s.d. tbc

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi PT Semen Indonesia 2014 (p.484-504)

Untuk pinjaman jangka panjang (Tabel 6), karena melampaui jumlah yang dapat dikucurkan oleh Bank Mandiri (melampaui peraturan mengenai BMPK atau Batas Minimum Pemberian Kredit), maka Bank Mandiri juga berada di bawah 2 sindikasi bank yang memberikan kredit pada 2 entitas anak perusahaan PT SI yaitu TLCC di Vietnam dan PT Semen Tonasa di Sulsel. Pinjaman jangka panjang terbesar masih didominasi oleh kredit sindikasi Standard Chartered Vietnam, Bank Mandiri dan Sumitomo Mitsui dari Jepang, sebesar 99 milyar Dollar Amerika dan 21 milyar Dong Vietnam. Tabel 9. Pinjaman Jangka Panjang dari Bank untuk PT Semen Indonesia tahun 2014 (per Desember 2014)

No. 1

Bank pemberi pinjaman Sindikasi Bank:

Entitas penerima pinjaman

Jenis pinjaman/ fasilitas

TLCC

Kredit investasi

a. Standard Chartered (Vietnam)

Besaran pinjaman USD 99 milyar dan

Periode 28 Apr 2014 s.d 2019

VND 21 milyar

b. Bank Mandiri c. Sumitomo Mitsui 2

BCA

PT BSA (anak PT Semen Padang)

Kredit lokal dan bank garansi Kredit investasi

Rp 20 milyar

2007 s.d. (extended)

Maks Rp 67,5 milyar

CIMB-Niaga

PT UTSG

Kredit investasi

Maks. Rp. 200,15 2009 s.d. 2014 milyar

Sindikasi Bank:

PT Semen Tonasa

Kredit (LC dan kredit investasi bunga masa konstruksi)

Maks. Rp 3,547 trilyun

Sep 2013 s.d. Jun 2019

PT UTSG

Kredit investasi

Maks Rp 71,8 trilyun

2012 s.d. 2017

PT IKSG

Kredit investasi

Rp 14 milyar

2012 s.d. Mar 2017

PT Semen Padang

Non Cash Loan (NCL) dalam bentuk LC dan SKBDN

USD 15 milyar

29 Mei 2013 s.d. 25 Mei 2015

a. Bank Mandiri (leader) b. Bank BRI c. BPD Jatim d. Bank Sulsel 5

BNI (Cab. Kedungdoro, Sub) BRI

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi PT Semen Indonesia 2014 (p.484-504)

Karena statusnya sebagai BUMN, pengendali utama dan pemilik utama PT Semen Indonesia adalah Pemerintah Republik Indonesia via Kementerian BUMN dengan kepemilikan saham 51 persen. Kreditorkreditor terbesar PT Semen Indonesia seperti Bank Mandiri dan Bank BNI adalah bank milik pemerintah. Karena itu, hubungannya dengan bank-bank ini (juga BRI dan kedua bank pembangunan daerah) adalah sebagai pihak berelasi, karena sama-sama berada dibawah pengendalian pemerintah Republik Indonesia. Hal ini dicantumkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Mandiri 2014 (Lampiran 5/158), dan juga Laporan Keuangan PT Semen Indonesia (p.231). PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. melakukan penambangannya di Kawasan Gunung Watuputih Kabupaten Rembang dengan nilai proyek Rp 3,7 Triliun. Dari informasi proyek yang disampaikan oleh pihak PT. Semen Indoensia dalam Tbk. (tabel 7), Anggaran Proyek Rembang sebesar Rp 3.717.490.909.185 untuk kapasitas produksi semen 3 juta ton/tahun dengan masa pekerjaan Februari 2014 hingga quarter 4 2016. Pada tanggal 31 Maret 2014, PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk secara resmi melakukan kerjasama yang ditandai dengan penandatanganan Non Cash Loan Agreement (kesepakatan kredit non tunai) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kerjasama antara PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk setelah 1 tahun terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Semen Gresik (Persero) Tbk/PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk tanggal 15 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Rembang No. 545/0230/2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Tanah Liat Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. PT. Bank Mandiri telah mengucurkan kredit sebesar 2,1 triliun rupiah khusus untuk Industri semen. Jumlah kredit ini naik 9,6% dibandingkan tahun 2012. Langkah Bank Mandiri ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung sepenuhnya penuntasan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. Direktur Institutional Banking Bank Mandiri Abdul Rachman mengatakan, pinjaman tersebut merupakan salah satu upaya Bank Mandiri dalam mendukung ekspansi bisnis Semen Indonesia Group, khususnya Semen Gresik melalui peningkatan kapasitas produksi sehingga mampu menopang pembangunan infrastruktur di Tanah Air. ”Langkah ini adalah bagian dari komitmen kami menyediakan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menuntaskan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI sebagai upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.” ungkap Abdul Rachman. Komitmen perseroan pada pembangunan sektor infrastruktur tersebut terlihat dari pembiayaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, misalnya, pembiayaan Bank Mandiri ke sektor konstruksi dan infrastruktur telah mencapai Rp15,4 triliun, tumbuh 30,5% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara khusus untuk industri semen, kucuran kredit Bank Mandiri telah mencapai Rp2,1 triliun, naik 9,6% dari 2012.35

Setidaknya tiga bulan pasca kesepakatan kerjasama tersebut, konflik dan keresahan warga mulai mengalami peningkatan. Mulai dengan masuknya alat berat ke lokasi tambang pada bulan Juni 2014. Masyarakat melakukan protes dan menolak alat-alat berat milik PT. Semen Indonesia masuk ke desa mereka untuk pembangunan pabrik semen. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2014, warga Desa Tegaldowo dan Desa Timbrangan kecamatan Gunem resah saat mendapatkan kabar bahwa pada hari Senin, 16 Juni 2014, pihak PT. Semen Indonesia dan kelompok masyarakat yang setuju dengan pendirian pabrik semen akan menggelar doa bersama (istighosah) yang dilanjutkan dengan peletakan batu pertama oleh pihak PT. Semen Indonesia. hingga, tanggal 16 Juni 2014 masyarakat melakukan “blokade” jalan dan berjalan ke tapak pabrik untuk melakukan protes atas pembangunan pabrik semen tersebut.

35 Sumber: Rilis Bank Mandiri, 21 Maret 2014. http://www.bankmandiri.co.id/corporate01/news-detail.asp?id=ODCN57105678

Catatan: Terkait dengan pertimbangan risiko dan dampak sosial dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan pabrik semen PT. Semen Indonesia (persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, tidak diperoleh keterangan resmi dan atau dokumen pendukung lainnya dari pihak PT. Bank Mandiri (persero) Tbk tentang pertimbangan keputusan memberikan bantuan Non Cas Loan. Telah dikirimkan surat secara resmi kepada pihak PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Kantor Wilayah VII Semarang untuk berpartisipasi dalam FGD mulitpihak, namun tidak hadir dan tidak diperoleh konfirmasi alasan ketidakhadiran.

Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan tidak bisa dijadikan dasar dalam penerbitan IUP. Izin Lingkungan sebagai dasar penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah didasari oleh proses yang tidak transparan, tidak partisipatif dan mengandung unsur kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi dalam dokumen ANDAL PT. Semen Gresik (Persero) Tbk/PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Sehingga, Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa: Telah terjadi perampasan tanah dan konflik social dalam tahapan penambangan dan pembangunan pabrik PT Semen Gresik di Rembang. Penggunaan Aktivitas pembangunan tambang dan pabrik semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. telah menyebabkan konflik sosial akibat perampasan tanah dan perpecahan antar kelompok masyarakat di Kab. Rembang, khususnya di desa-desa yang menjadi wilayah pertambangan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Rusaknya ekosistim daerah karst wilayah penambangan berisiko memiskinkan masyarakat yang mayoritas bermatapencaharian sebagai petani. Selain itu, Pembangunan tambang dan pabrik semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih akan menyebabkan rusaknya gugusan karst pegunungan Watuputih dan berakibat hilangnya sumber-sumber air yang menopang kehidupan dan mata pencaharian masyarakat Kabupaten Rembang yang mencari nafkah dari bertani. Lokasi pertambangan gamping sebagai bahan baku pabrik semen Rembang berpotensi merusak sumber air masyarakat. Berdasarkan temuan-temuan penelitian, Lokasi pertambangan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah berada di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang merupakan kawasan lindung geologi yang harusnya dilindungi oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belum diikutkannya risiko perusakan lingkungan dan konflik social dalam pemberian pinjaman dari Bank Mandiri kepada PT. Semen Indonesia. Bank Mandiri (Persero) memberikan pinjaman Non cash loan (pinjaman non tunai) sebesar Rp. 1,4 triliun berjangka 42 bulan kepada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

5.2 Rekomendasi Pentingnya melakukan sinergi dan koordinasi antar instansi terkait perijinan lingkungan. Carut marutnya proses perijinan lingkungan yang melibatkan banyak pihak, kepentingan dan jumlah uang yang besar, sehingga menimbulkan konflik kepentingan dan pihak-pihak terkait saling berlomba dalam mengeluarkan ijin, walaupun bertentangan dengan hukum dan peraturan diatasnya. Penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang mengeluarkan ijin illegal bagi perusahaan. Banyaknya kasus semacam kasus Rembang ini tidak hanya dapat diselesaikan secara informal, tetapi harus diselesaikan secara hokum sehingga menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya.

Perusahaan harus menyusun dokumen AMDAL-nya secara transparan dan melibatkan masyarakat. Proses yang terbuka dapat meminimalisir dampak sosial dan lingkungan suatu proyek karena adanya masukan dan kritik dari masyarakat setempat yang berisiko terdampak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mendorong perbankan di Indonesia perlu memasukkan risiko social dan lingkungan sebagai persyaratan pemberian pinjaman, dan melakukan due diligence dan monitoring pelaksanaannya dalam proyek-proyek besar yang berisiko. Bank Mandiri perlu meninjau ulang pemberian pinjaman sejumlah 1,4 triliun kepada PT Semen Indonesia yang baru akan jatuh tempo pada tahun 2017, terkait adanya konflik sosial dan perusakan lingkungan yang terjadi akibat didirikannya pertambangan semen. Pencairan dana pinjaman pada tahap berikutnya sebaiknya diberikan setelah terdapat jaminan legalitas dokumen dan pernyataan dari PT Semen Indonesia untuk melakukan resolusi konflik dan minimalisir kerusakan lingkungan.