PANITIA PENGARAH PERTEMUAN NASIONAL LINGKUNGAN HIDUP (PNLH) XII WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGARAH PERTEMUAN NASIONAL LINGKUNGAN HIDUP (PNLH) XII WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA Nomor: 03/PP/PNLH XII/VIII/2015 Tentang Prosedur Pendaftaran dan Penjaringan Calon Fungsionaris WALHI dalam Pelaksanaan PNLH XII 1. Panitia Pengarah membuka pendaftaran pencalonan yang diumumkan kepada anggota WALHI dan publik dengan kriteria dan syarat yang telah ditetapkan dalam rapat Panitia Pengarah; 2. Pendaftaran bakal calon fungsionaris mulai dibuka paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PNLH XII; 3. Kriteria-‐kriteria yang dimaksud angka 1 di atas adalah : 3.1. Kriteria Calon Direktur Eksekutif Nasional (EN): a. Tidak pernah melakukan atau terlibat dalam perusakan lingkungan hidup dan sumber-‐ sumber kehidupan rakyat, pelanggran hak azasi/kejahatan kemanusiaan, kejahatan ekonomi serta pelecehan perempuan; b. Telah terlibat aktif dalam advokasi WALHI selama tiga tahun terakhir, di daerah atau di tingkat nasional; c. Mempunyai visi dan misi untuk WALHI ke depan yang dituangkan dalam tulisan; d. Menyatakan secara tertulis bersedia bekerja purna waktu selama periode kepemimpinan yang ditentukan dalam statuta dan tidak merangkap jabatan sebagai eksekutif pada organisasi lain; e. Mempunyai kemampuan kepemimpinan, advokasi, lobby, kampanye, berjejaring, penggalangan dana, dan manajemen organisasi; f. Tidak sedang bekerja untuk lembaga-‐lembaga yang bertentangan dengan statuta dan keputusan-‐keputusan WALHI pada saat mendaftar hingga terpilih menjadi fungsionaris; g. Menyatakan secara tertulis bahwa yang bersangkutan bukan anggota dan pengurus partai, bukan anggota POLRI/TNI/PNS, dan bukan pejabat negara. 3.2. Kriteria Calon Dewan Nasional (DN): a. Tidak pernah melakukan atau terlibat dalam perusakan lingkungan hidup dan sumber-‐ sumber kehidupan rakyat, pelanggran hak azasi/kejahatan kemanusiaan, kejahatan ekonomi serta pelecehan perempuan; b. Telah terlibat aktif dalam advokasi WALHI sejak tiga tahun terakhir, di daerah atau di tingkat nasional; c. Mempunyai visi dan misi untuk WALHI ke depan yang dituangkan dalam tulisan; d. Mempunyai kemampuan manajemen keorganisasian, advokasi, lobby, dan berjejaring; e. Tidak sedang bekerja untuk lembaga-‐lembaga yang bertentangan dengan statuta dan keputusan-‐keputusan WALHI pada saat mendaftar hingga terpilih menjadi fungsionaris; f. Menyatakan secara tertulis bahwa yang bersangkutan bukan anggota dan pengurus partai, bukan anggota POLRI/TNI/PNS, dan bukan pejabat negara.
1/4
PANITIA PENGARAH PERTEMUAN NASIONAL LINGKUNGAN HIDUP (PNLH) XII WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)
4. Syarat yang dimaksud dalam angka 1 di atas adalah: semua pendaftar bakal calon fungsionaris harus mendapatkan surat dukungan tertulis yang ditandatangani langsung oleh pimpinan tertinggi lembaga anggota atau yang memegang kuasa: • Minimal 35 (tigapuluh lima) lembaga anggota WALHI dari 5 (lima) propinsi untuk pendaftar bakal calon Direktur Eksekutif Nasional; • Minimal 15 (lima belas) lembaga anggota WALHI dari 5 (lima) propinsi untuk pendaftar bakal calon Dewan Nasional. Surat dukungan yang diberikan oleh lembaga pendukung tidak boleh dukungan ganda. 5. Yang dimaksud dukungan ganda adalah dukungan yang diberikan oleh satu lembaga anggota WALHI kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon untuk posisi yang sama, baik Dewan Nasional ataupun Direktur Eksekutif Nasional. 6. Apabila diterima surat dukungan ganda, maka surat dukungan dengan tanggal yang lebih baru dianggap tidak sah; dan bila tanggalnya sama maka keduanya dianggap tidak sah. 7. Panitia Pengarah dapat memperpanjang lama masa pendaftaran bakal calon apabila dirasakan perlu. Yang dimaksud dengan “perlu” adalah : a. Bila jumlah kandidat yang mendaftar kurang dari jumlah minimal 2 (dua) orang untuk bakal calon Direktur Eksekutif Nasional; atau b. Bila jumlah kandidat yang mendaftar kurang dari jumlah mimimal 7 (tujuh) orang untuk bakal calon Dewan Nasional; atau c. Bila diantara bakal calon fungsionaris Eksekutif Nasional dan Dewan Nasional tidak ada keterwakilan perempuan. 8. Bakal calon menyampaikan surat pengajuan diri kepada Panitia Pengarah dengan mengisi/menyerahkan1 : 1. Permohonan tertulis pendaftaran calon EN-‐DN yang telah diisi lengkap; 2. Formulir Biodata berisi keterangan tertulis dipenuhinya kriteria fungsionaris, dan visi misinya untuk WALHI; 3. Surat Pernyataan: (a) Tidak pernah melakukan atau terlibat dalam perusakan lingkungan hidup dan sumber-‐sumber kehidupan rakyat, pelanggran hak azasi/kejahatan kemanusiaan, kejahatan ekonomi serta pelecehan perempuan; (b) Bersedia melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara sungguh-‐sungguh sebagai fungsionaris WALHI sampai dengan akhir masa jabatan; (c) Bukan anggota dan pengurus partai, bukan anggota POLRI/TNI/PNS dan bukan pejabat negara; (d) Patuh dan bersedia melaksanakan Statuta WALHI dan Mandat-‐mandat PNLH XII serta keputusan-‐keputusan keorganisasian WALHI; (e) Bersedia bekerja purna waktu selama periode kepemimpinan yang ditentukan dalam statuta dan tidak merangkap jabatan sebagai eksekutif pada organisasi lain; 4. Syarat pendaftaran sebagaimana diatur dalam angka 4 di atas 5. Makalah berisi penjabaran visi misi untuk WALHI, penulisan dengan hutuf Times New Roman ukuran 11, spasi 1,5 dan maksimal 5 halaman, sebanyak 1 (satu) eksemplar; 6. Pas-‐foto 4x6 sebayak 4 (empat) lembar, serta file pas-‐foto dalam format JPEG resolusi maksimal 1 MB; 1
Harap menggunakan form permohonan pendaftaran tertulis, biodata, serta surat pernyataan yang telah disediakan oleh Panitia Pengarah.
2/4
PANITIA PENGARAH PERTEMUAN NASIONAL LINGKUNGAN HIDUP (PNLH) XII WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)
Calon harus mengirimkan berkas pencalonan lengkap dalam bentuk hard-‐copy ke: Sekretariat Panitia Pengarah PNLH XII WALHI Jl. Tegal Parang Utara No.14 Mampang Prapatan Jakarta Selatan (Kode Pos 12790) Berkas pencalonan dan syarat-‐syarat juga dikirim dalam bentuk file elektronik (soft-‐ copy) ke alamat email: PNLH12@walhi.or.id Pengajuan permohonan bersama lampiran lengkapnya paling lambat telah diterima oleh Panitia Pengarah PNLH XII WALHI pada tanggal 23 Desember 2015, pukul 24:00 WIB. 9. Setiap pendaftar hanya boleh mencalonkan diri untuk satu calon fungsionaris, yaitu Direktur Eksekutif Nasional atau Dewan Nasional. 10. Panitia Pengarah melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran dan menetapkan nama-‐nama Bakal Calon Fungsionaris melalui pengumuman resmi pada tanggal 24 Desember 2015. 11. Jika terjadi kondisi tidak dipenuhinya keperluan sebagaimana pada angka 7 di atas, maka Panitia Pengarah memperpanjang periode pendaftaran Bakal Calon hingga tanggal 3 Januari 2016. 12. Apabila setelah masa perpanjangan pendaftaran tidak juga dipenuhi keperluan sebagaimana dimaksud angka 7 di atas, maka Panitia Pengarah melanjutkan proses menuju tahap penetapan calon yang memenuhi syarat. 13. Panitia Pengarah melakukan verifikasi berkas serta surat dukungan, dan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Calon Fungsionaris WALHI, untuk selanjutnya disahkan dalam sidang PNLH XII oleh Pimpinan Sidang Tetap. 14. Surat Keputusan Penetapan Calon Fungsionaris WALHI diumumkan kepada seluruh bakal calon dan anggota WALHI pada tanggal 11 Januari 2016. 15. Untuk menghindari penyalahgunaan tugas, wewenang, dan posisi untuk keperluan kampanye dan penggalangan dukungan lainnya, maka setiap calon fungsionaris yang pada saat tersebut menempati jabatan struktural di semua level WALHI, baik nasional ataupun daerah, dilarang memanfaatkan fasilitas organisasi WALHI untuk kepentingan pencalonan dirinya. 16. Panitia Pengarah akan mengawasi calon fungsionaris yang terkait dengan angka 14, dan Panitia Pengarah akan meminta pada komponen WALHI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan khusus tersebut. 17. Panitia Pengarah akan mempublikasikan Profil Calon Fungsionaris WALHI yang sudah ditetapkan. 18. Setelah ditetapkan sebagai Calon Fungsionaris WALHI, yang bersangkutan dapat melakukan kampanye atas pencalonan dirinya selama periode waktu terhitung sejak diumumkannya Calon Fungsionaris hingga 25 (duapuluh lima) hari sebelum dilaksanakannya PNLH XII. Mekanisme dan periode waktu masa kampanye akan diumumkan oleh Panitia Pengarah. Di luar periode
3/4
PANITIA PENGARAH PERTEMUAN NASIONAL LINGKUNGAN HIDUP (PNLH) XII WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)
tersebut, calon dilarang melakukan aktivitas apapun terkait kampanye penggalangan dukungan dengan pengawasan dari komponen WALHI. 19. Setiap Calon Fungsionaris dapat melakukan penggalangan dukungan melalui kampanye-‐ kampanye terbuka, pertemuan-‐pertemuan, publikasi, dan menggunakan media lainnya. Panitia Pengarah melarang keras Calon Fungsionaris melakukan tindakan kekerasan (verbal/non-‐ verbal) terhadap Calon Fungsionaris lainnya; termasuk menggunakan SARA; memberikan atau menjanjikan uang, benda, dan/atau bentuk pembiayaan lainnya; dan melakukan tindakan-‐ tindakan yang bertentangan dengan statuta WALHI. 20. Untuk menjamin proses yang bersih dan baik, Panitia Pengarah menerima pengaduan atas pelanggaran-‐pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Fungsionaris dari seluruh komponen WALHI secara tertulis dan diperkuat dengan bukti. 21. Pelanggaran atas ketentuan angka 18 dan 19 yang diketahui oleh Panitia Pengarah atau dilaporkan oleh komponen WALHI akan dibahas dalam rapat Panitia Pengarah untuk dilakukan tindakan khusus terhadap Calon berupa teguran, peringatan tertulis, atau pembatalan pencalonan jika tidak mengindahkan 2 (dua) kali peringatan tertulis yang diberikan. 22. Panitia Pengarah menerima pengaduan atas pelanggaran selama masa kampanye hingga 20 (duapuluh hari) hari menjelang sidang PNLH XII dan membuat Berita Acara yang disampaikan kepada Sidang PNLH XII. 23. Panitia Pengarah memfasilitasi kampanye setiap calon kandidat secara khusus melalui penerbitan media yang dimiliki WALHI, seperti website, dan bentuk publikasi lainnya. Biaya untuk ini ditetapkan oleh Dewan Nasional bersama Eksekutif Nasional atas usul Panitia Pengarah.
PANITIA PENGARAH PERTEMUAN NASIONAL LINGKUNGAN HIDUP (PNLH) WALHI XII 2016.
4/4