Laporan en 2013 web(1) by WALHI

Menemukan â&#x20AC;&#x153;Jalanâ&#x20AC;? Mewujudkan Keadilan Ekologis

PENGANTAR Usia WALHI sudah 32 tahun, usianya dipastikan hampir setua dengan gerakan lingkungan hidup di Indonesia, dan semakin hari situasi dan problem lingkungan hidup yang lebih kompleks dan berat. Isu lingkungan hidup pun dibajak untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan mereka, baik secara ekonomi maupun politik, isu lingkungan bukan untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Dalam Statuta WALHI disebutkan bahwa Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) sebagaimana yang terdapat dalam pasal 28 yang menyebutkan bahwa KNLH merupakan forum pengambilan keputusan yang dilakukan 1 (satu) tahun sekali untuk melakukan evaluasi dan perencanaan program dan keorganisasian selama satu tahun.

Konsultasi Nasional WALHI 2013 Surabaya, 18 - 22 April 2013

3 4

Pengantar Istilah dan Singkata Pendahuluan: Mengungkap Fakta-fakta Krisis dan Konflik Sumber Daya Alam

Beradu Strategi dan Kekuatan: Analisis dan Respon WALHI atas Situasi Ekonomi dan PolitiNasional dan Internasional

Menerjemahkan Mandat, Membumikan Advokasi Perencanaan, Realisasi Advokasi dan Program, Evaluasi

22 60 63 65

Kesimpulan dan Rekomendasi Penutup Laporan Perkembangan Eksekutif Nasional WALHI Januari â&#x20AC;&#x201C; Maret 2013

Wahana lingkungan Hidup Indonesia / WALHI Friends of The Earth Indonesia Jl. Tegal Parang Utara no. 14 Jakarta Selatan Tlp: 021-79193363 Fax: 021-7941673 Website: www.walhi.or.id Email: info@walhi.or.id

Laporan perkembangan tahunan yang dituliskan oleh Eksekutif Nasional WALHI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggungjawab terhadap mandat organisasi dan juga pertanggungjawaban WALHI kepada publik baik yang selama ini telah mendukung kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh WALHI. Laporan ini dituliskan dengan harapan terbangun kritik dan oto kritik yang produktif untuk semakin memperkuat gerakan WALHI kedepan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokratisasi organisasi, serta menemukan jalan bersama untuk menjawab tantangan WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup yang semakin besar di tengah pengurus negara yang abai terhadap nasib rakyat dan lingkungan hidup di Indonesia. Laporan perkembangan ini disusun dengan sistematika (I) Pendahuluan yang memaparkan berbagai krisis lingkungan hidup dan sumber daya alam, status konflik sumber daya alam dan agraria, serta bagaimana organisasi memandang situasi ini dalam pengambilan keputusan di PNLH Balikpapan dan KNLH (II) Analisis eksternal terkait dengan situasi ekonomi politik dan sosial di tingkat nasional dan internasional, termasuk didalamnya situasi politik jelang pemilu 2014 serta sejauhmana agenda penyelesaian konflik sumber daya alam dan agraria. Pada bagian ini juga akan dipaparkan bagaimana analisis atas situasi internal organisasi WALHI dan tantangan yang dihadapi; (III) Perencanaan dan pencapaian mandat organisasi selama satu tahun, termasuk didalamnya monitoring dan evaluasi terhadap kerja-kerja advokasi dan program; (IV) Kesimpulan dan Rekomendasi baik secara internal maupun eksternal (V) Penutup. Laporan perkembangan ini tentu tidak lepas dari kekurangan, namun kami percaya kekurangan ini akan menjadi kekuatan yang berlimpah dengan dukungan dari semua pihak yang selama ini setia berjalan bersama dengan WALHI sebagai sebagai pendukung utama dari gerakan pemulihan Indonesia untuk mewujudkan jalan menuju keadilan ekologis. Salam Adil dan Lestari, Abetnego Tarigan Direktur Eksekutif Nasional WALHI

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Istilah dan Singkatan ED EN FoEI FoE EWNI ICEL

: : : : :

K/L KLH KM KPK M Banking OR UNFCCC

: : : : : : :

PKRD PSD

: :

PTUN RPP REDD

: : :

SMS Gateway : SDA

Eksekutif Daerah Eksekutif Nasional Friends of the Earth Internasional Friends of the Earh England, Wales and Northern Ireland Indonesian Center for Environmental Law /YayasanPengembanganHukumLingkungan Indonesia Kementrian / Lembaga Kementrian Lingkungan Hidup Knowledge Management Komisi Pemberantasan Korupsi Mobile Banking/ LayananPerbankanmelalui saran teleponseluler Organisasirakyat United Nation Framework Convention on Climate Change/ Kerangkakerja PBB tentang Perubahan Iklim Pendidikan Kader Rakyat Dasar PengembanganSumberDaya / Unit dibawahDepartemenJaringandanPenggalanganSumberDaya EN WALHI Pengadilan Tata Usaha Negara RancanganPeraturanPemerintah Reduction Emission from Deforestation and Degradation / Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Teknologimengirim, menerimadan bahkan mengolah sms melalui komputer dan sistem komputerisasi SumberDayaAlam

Laporan Perkembangan Eksekutif Nasional WALHI 2013

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis PENDAHULUAN

Mengungkap FaktaFakta Krisis Lingkungan Hidup dan Konflik Sumber Daya Alam

Tahun 2013 mungkin akan menjadi tahun yang lebih berat dari sebelumnya untuk mewujudkan keadilan ekologis, mengingat ini merupakan tahun â&#x20AC;&#x153;terakhirâ&#x20AC;? pertarungan antara pemulihan lingkungan atau sebaliknya penghancuran lingkungan. karena di tahun 2014, sudah pasti semua perhatian publik, terkhususnya parlemen akan tertuju kepada pertarungan pemilu baik legislatif/dpd maupun pemilihan Presiden.

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

7 Isu protes

Secara nasional, isu hutan dan perkebunan menjadi masalah yang tertinggi menjadi perhatian sepanjang tahun 2012. disusul oleh isu yang saling terkait antar sektor dan dampak yang ditimbulkan. Naiknya isu hutan di tahun 2012 ini, disebabkan oleh dukungan kebijakan di tingkat nasional antara lain dengan keluarnya PP nomor 60 dan PP no. 61 tahun 2012 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, kedua PP tersebut menjadi alat pemutihan atas ijin-ijin yang terlanjur diberikan untuk usaha pertambangan dan usaha perkebunan yang melanggar tata ruang dan peraturan kehutanan. Saat ini PP tersebut sedang dalam proses untuk diajukan dalam judicial review ke Mahkamah Agung.

Tahun 2012, dibuka dengan lembaran kelam terhadap rakyat dan lingkungan hidup di Indonesia. Awal tahun ditandai dengan peristiwa penembakan terhadap warga di Sape Nusa Tenggara Barat yang menolak kehadiran industri tambang, yang berujung pada jatuhnya korban meninggal dan luka-luka. Yang ironis, selalu harus menunggu ada korban yang meninggal dunia, baru pengurus negara mau duduk dan berdialog dengan warga, apalagi untuk mencabut kebij akan yang berpihak kepada modal atau ij in yang diberikan kepada perusahaan. Padahal amar keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Minerba jelas menyebutkan bahwa rakyat harus dilibatkan dalam penetapan wilayah pertambangan.

Selain pemberian izin perambahan hutan yang mencapai 30 juta hektar per juni 2012, kementerian kehutanan juga memproses pelepasan kawasan hutan mencapai 12 juta hektar di 22 provinsi yang menjadi sasaran ekspansi perkebunan kelapa sawit dan tambang sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan papua. Ada hal yang menarik pada review kawasan hutan ini, dimana luas pelepasan kawasan hutan yang diajukan oleh 22 gubernur dengan dalih penyesuaian tata ruang ini sama persis dengan jumlah kawasan hutan yang beralih fungsi. Persamaan luas yang persis pada perubahan fungsi dan peruntukan ini menunjukan bahwa pengeluaran keputusan tersebut tidak berdasarkan pertimbangan dampak penting dan daya dukung lingkungan melainkan permainan angka tabulasi oleh kelompok tertentu dalam kementerian kehutanan atau bersama DPR RI ketika merumuskan rekomendasi keputusan pelepasan kawasan hutan.

Sepanjang tahun 2012, secara umum permasalahan lingkungan hidup dibagi dalam dua hal utama yakni kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran. Namun WALHI juga menilai bahwa ada masalah non lingkungan hidup yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan dengan isu lingkungan hidup itu sendiri yakni kehilangan mata pencaharian/ sumber penghidupan masyarakat, konflik lahan dan sosial budaya serta percampuran diantara berbagai persoalan non lingkungan hidup itu sendiri.

Pelepasan kawasan hutan besar besaran di Riau, Kalteng Maluku dan beberapa provinsi lain disamarkan dengan penunjukan kawasan hutan di Papua yang mencapai 6 juta hektar. Tidak berlebihan bila kecurigaan muncul bahwa penataan ruang yang diwajibkan kepada seluruh daerah ditunggangi oleh pengusaha perkebunan

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

dan pertambangan untuk meloloskan kepentingannya melalui usulan review kawasan hutan ini. Selain modus operandi dengan memanfaatkan proses tata ruang, kementerian kehutanan juga telah melepaskan kawasan hutan untuk perkebunan secara langsung hingga 5 juta hektar sampai dengan juni 2012 dan proses izin prinsip untuk perkebunan pada kawasan HPK sebesar 1 juta hektar serta izin pinjam pakai untuk pertambangan yang mencapai 3 juta hektar meliputi izin eksplorasi, prinsip dan produksi. Bila dicermati pada pemberian izin pengelolaan hutan, pelepasan dan pinjam pakai, maka sampai dengan juni 2012 pemerintah Indonesia telah mengalokasikan peruntukan kawasan hutan Indonesia kepada pengusaha hingga 50,4 juta hektar atau 38.4 % dari luas hutan Indonesia.

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Tahun 2012, WALHI telah mencatat telah terjadi 503 kali banjir dan longsor yang menewaskan 125 orang. Sedangkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sepanjang tahun 2012 memusnahkan hutan, kebun dan lahan seluas 11.385 Hektar. Angka ini baru mecakup dua pulau yaitu Jawa, Sumatera ditambah Bali, NTB dan NTT. Jika digabungkan dengan Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua yang masih dalam proses pendataan, diperkirakan angka luas kebakaran hutan dan lahan sekurangnya akan mencapai angka 17 ribu hektar.

Isu tambang mendominasi permasalahan lingkungan hidup Indonesia, khususnya di pulau Sulawesi dan wilayah Banusrama. Bila dicermati pada pemberian izin pengelolaan hutan, pelepasan dan pinjam pakai, maka sampai dengan juni 2012 pemerintah Indonesia telah mengalokasikan peruntukan kawasan hutan Indonesia kepada pengusaha hingga 50,4 juta hektar atau 38.4 % dari luas hutan Indonesia.

Jika melihat dari tabel ini, Pulau Jawa masih menjadi pulau yang tertinggi permasalahan lingkungannya dengan isu bencana ekologis sebagai isu yang mendominasi persoalan lingkungan hidup di Indonesia. Urutan kedua diduduki pulau Sumatera dengan isu hutan dan perkebunan di beberapa provinsi di pulau Sumatera, kecuali Bangka Belitung dimana industri tambang sangat besar di wilayah tersebut. Disusul pulau Kalimantan dengan isu hutan dan perkebunan besar serta tambang di dua wilayah Kalimantan yakni Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur khususnya tambang batubara. Di tingkat berikutnya ditempati wilayah Banusrama dengan isu tambang di peringkat pertama, Sulawesi dengan isu bencana ekologis, hutan dan tambang yang mewarnai penghancuran lingkungan di Sulawesi, dan secara khusus tambang marak terjadi di Sulawesi Tengah, dan Papua dengan isu pemberitaan pembangunan dan Papua Barat dengan isu hutan.

Maraknya penghancuran lingkungan yang disebabkan oleh industri tambang disebabkan oleh adanya pelemahan regulasi sektor tambang yang bukan menjadi hal baru terjadi di republik ini. Upaya perlindungan dari berbagai ancaman racun tambang hanya menjadi diskursus di meja diskusi dan seminar, sementara rakyat lingkar tambang khususnya dan rakyat Indonesia umumnya hanya menjadi korban dari kerakusan mereka. Bukti lemah tersebut, dibiarkannya Newmont membuang limbah tailing ke laut yang secara fakta telah merusak ribuan mata pencarian nelayan di Teluk Senunu. Praktek ini tidak ada diterapkan di negara-negara imperialis seperti Australia, Selandia Baru, dan daratan utama Amerika Serikat. Sementara di Indonesia, diterapkan dengan dilangsungkannya pembuangan limbah tambang terbesar di dunia ke laut di Teluk Senunu. Padahal secara legal ijin pembuangan tailing sudah berakhir. Pemerintah melalui KLH memperpanjang ijin pembuangan limbah. Sementara Oseanografi LIPI, sebagai institusi negara yang fasilitasnya dibiayai pajak rakyat, misalnya lewat pajak saat membeli ikan di pasar/ supermarket, tidak mau mengungkapkan hasil penelitian di bawah laut tersebut. Alasan penelitian dibiayai dan hak cipta jadi milik perusahaan tambang.

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Tata kelola suber daya alam dan lingkungan hidup yang carut marut ini menambah panjang praktek perampasan tanah dan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Pemantauan WALHI hingga Desember 2012, konflik SDA dan perkebunan di Indonesia sudah mencapai 613 konflik yang tersebar di 29 provinsi Indonesia. WALHI sendiri menerima pengaduan dan melakukan advokasi terhadap 149 kasus yang terdiri dari kasus perkebunan kelapa sawit 51 kasus, tambang 31 kasus, kehutanan 33 kasus, agrarian 14 kasus dan pencemaran 15 kasus. Dari semua kasus ini tercatat 188 warga ditahan, 102 Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

mengalami kekerasan dan 12 orang meninggal.

BAGIAN II

Bacaan atas situasi lingkungan hidup dan praktek perampasan sumber-sumber kehidupan rakyat yang terus berlangsung telah menjadi perhatian banyak pihak, termasuk tentu saja WALHI yang telah berjibaku panjang dengan berbagai konflik sumber daya alam/ agraria dan lingkungan hidup di Indonesia. Konsolidasi Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) WALHI di Balikpapan pada bulan April 2012 lalu memberikan mandat kepada pengurus organisasi untuk mengerahkan seluruh kemampuan dan resourcesnya, bahwa advokasi yang dilakukan harus menyasar selain pada kelompok masyarakat untuk merebut akses dan kontrol rakyat terhadap sumber kehidupan, juga menyasar negara agar kembali kepada fungsi dan perannya sebagaimana yang dimandatkan dalam Konstitusi. Yang tak kalah penting dan harus kuat dilakukan adalah menyasar aktor non negara yang selama ini telah menguasai hampir sebagian besar kehidupan bangsa ini, baik korporasi asing maupun swasta nasional dan lembaga keuangan internasional, menuntut tanggungjawab mereka atas kejahatan yang dilakukan baik terhadap lingkungan maupun terhadap kemanusiaan. Mandat lainnya adalah bagaimana organisasi ini dapat terus memperkuat dirinya sebagai sebuah organisasi berbasis masyarakat yang transparan dan akuntabel. Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) ini menjadi sebuah titik pijakan untuk menilai dan melihat kembali sejauhmana upayaupaya yang terus diperjuangkan oleh WALHI secara kolektif dapat mencapai mandat organisasi, dan bagaimana memperkuat dan mengoptimalkan resources yang dimiliki baik di tingkat nasional maupun daerah dengan seluruh elemen organisasi. Bukan hanya pendanaan untuk menopang advokasi, tapi lebih dari itu yakni pengetahuan-pengetahuan yang tersebar di kepala aktifis-aktifis WALHI, fungsionaris, anggota jaringan, sahabat dan mitra yang selama ini menjadi bagian yang tak terpisahkan jika ingin melihat perjuangan lingkungan hidup sebagai sebuah movement. Sebagai organisasi lingkungan hidup yang tonggak kehadirannya menjadi sejaraah dalam perjalanan gerakan masyarakat sipil di Indonesia, bagaimana KNLH 2013 ini juga dapat menjadi momentum bagi WALHI dapat mendinamisir dan menjadi bagian penting dalam pemajuan gerakan penyelamatan lingkungan hidup dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia, di tengah semakin menguatnya kejahatan korporasi yang berkolaborasi dengan negara dan fragmentasi gerakan yang masih merumuskan jalan persatuannya. Tahun 2013 mungkin akan menjadi tahun yang lebih berat dari sebelumnya untuk mewujudkan keadilan ekologis, mengingat ini merupakan tahun â&#x20AC;&#x153;terakhirâ&#x20AC;? pertarungan antara pemulihan lingkungan atau sebaliknya penghancuran lingkungan. karena di tahun 2014, sudah pasti semua perhatian publik, terkhususnya parlemen akan tertuju kepada pertarungan pemilu baik legislatif/ dpd maupun pemilihan Presiden. Hiruk pikuk politik sudah mulai mendominasi pemberitaan di media massa dan akan terus bergulir dan akan semakin mengental mewarnai dinamika sosial politik tanah air. Pilihannya, kita akan mempertarungkan isu keadilan ekologis di tahun ini, atau isu lingkungan hanya akan menjadi â&#x20AC;&#x153;komoditasâ&#x20AC;? politik semata. Laporan Eksekutif Nasional 2013

Jika melihat dari fakta-fakta krisis di atas, rasanya itu memang menjadi keniscyaan pada situasi dimana negara tidak memiliki kekuatan untuk menjalankan fungsi dan peran-perannya sebagaimana yang menjadi amanah Konstitusi. Negara lemah mungkin terdengar absurd jika di lihat di permukaan dengan begitu dominannya negara menguasai hajat hidup orang banyak, secara khusus penguasaan pada kekayaan alam. Di tangannya kekayaan alam dikuasai dengan berbagai kebijakan dan peraturan-peraturan yang melegitimasi praktek perampasan tanah dan penghancuran sumber-sumber kehidupan rakyat. Bagaimana tidak disebut lemah atau bahkan bagi sebagian besar orang dianggap tidak pernah hadir pada saat krisis, ketika dia tunduk pada sebuah kekuatan besar bernama sistem ekonomi kapitalistik yang berjubah berganti-ganti, tapi hakikatnya tetap sama merampas sumber-sumber kehidupan rakyat melalui berbagai cara. Pada ruang yang lain situasi ekonomi politik kita bangsa ini juga semakin menunjukkan kemunduran dalam konteks bangunan kebangsaan. Korupsi yang terus menggerogoti anggaran negara dan rakyat seperti menguak dalam tumpukan jerami yang begitu rumit, tali temali yang kuat antara bisnis dan politik semakin melihatkan urainya. Partai politik berada pada titik nadir mendapatkan kepercayaan dari publik akibat dari ketua dan kaderkadernya yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi dan kejahatan perekonomian. Namun disisi yang lain, meski muak dengan partai politik, rakyat tetap memilih calon pemimpinnya. Ada yang melihat dari sisi pragmatisme rakyat dalam memanfaatkan

Beradu Strategi dan Kekuatan: Analisis dan Respon WALHI atas Situasi Ekonomi dan Politik Nasional dan Internasional

Tahun 2013 dinilai oleh banyak kalangan sebagai tahun politik memasuki persiapan 2013, berbagai pertarungan kepentingan akan dipertaruhkan pada tahun ini. Sebagai tahun politik, 2013 menjadi momentum apakah warga negara memiliki harapan untuk pulih dari krisis multidimensi bangsa ini, atau kita harus menghadapi kenyataan yang lebih pahit.

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

situasi politik, namun ada juga yang masih berharap figur-figur yang dipilih benar-benar dapat mewakili kepentingan rakyat, bukan partainya. Dalam pemberitaan di media nasional, isu korupsi masih mendominasi peristiwa politik yang terjadi pada bangsa ini. Namun yang belum dikupas lebih jauh adalah bagaimana kejahatan korupsi yang dilakukan oleh elit politik tidak bisa dipisahkan dari apa yang disebut dengan tali temali ekonomi dan politik kekuasaan. Contoh yang muncul di permukaan adalah korupsi yang dilakukan oleh Rusli Zainal yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, yang lain adalah kasus suap yang dilakukan oleh Hartati Murdaya. Kasus-kasus tersebut menggambarkan bagaimana praktek korupsi-kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi “modal” bagi elit untuk menguasai sumber-sumber kehidupan rakyat. Oligarki politik hari ini bercokol dihampir semua partai politik yang ada hari ini. Kepentingannya tunggal, yakni mempertahan kekuasaan dan share/pembagian sekaligus persaingan kalangan sendiri untuk memperebutkan rente ekonomi dari penggadaian kekayaan alam negeri ini. Kalau pun ada penentanganan dan sikap yang seolah-olah opisisi sesungguhnya hanya permainan politik dan sirkulasi elit atau oligarki politik-ekonomi. Pelajaran dari Pemilu 2009 menunjukkan, bahwa pemilu tidak lebih hanya sebagai agenda untuk mengukuhkan rente ekonomi dan kekuatan elit politik yang dengan koloborasi ini akan menghasilkan praktek liberalisasi di bidang ekonomi, dan konservatif dibidang politik.(Sarekat Hijau Indonesia, 2009, hal 13). Partai politik peserta pemilu 2014 yang lebih sedikit dibandingkan dengan pemilu 2009 justru menunjukkan bagaimana monopoli partai politik dominan masuk pada ruang-ruang demokrasi prosedural, sistem politik dan sistem pemilu “memangkas” partaipartai kecil dan partai-partai alternatif yang akan tumbuh yang akan mempengaruhi kekuasaan.

Dalam 10 tahun terakhir jika menengok kasus-kasus yang didampingi oleh, boleh dikatakan konflik tanah merupakan kasus tertinggi yang ditangani oleh WALHI bersama dengan organisasi lainnya, terutama gerakan tani. Dalam konteks internal, hampir tidak ada yang mendebat bacaan ini. Namun sebagai organisasi publik, WALHI sendiri mesti menjelaskan lebih panjang dan membangun strategi tersendiri untuk dapat menjelaskan kepada publik, mengapa WALHI lebih banyak menangani konflik agraria, dibandingkan dengan kasus lingkungan, seperti kasus terakhir masyarakat Ogan Ilir menghadapi PTPN VII. Sehingga masih muncul ungkapan, “WALHI ini organisasi lingkungan, bukan organisasi tani”. “Gugatan” ini sepertinya konyol, karena menghadap-hadapkan antara kepentingan lingkungan dengan kepentingan rakyat dalam hal ini pada soal sumber agraria (tanah). Jika mau lebih jauh memeriksa gerakan lingkungan yang kita bangun, sesungguhnya gerakan lingkungan merupakan sebuah tindakan antisesis terhadap jargon pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kritik mendasar dari pengelolaan sumber daya alam adalah ketika sumber daya alam dilihat sebagai komoditas dan pundipundi ekonomi semata, tanpa memperhitungkan daya dukungnya di masa mendatang. Sehingga seluruh pengelolaannya kemudian diorientasikan bukan untuk kepentingan rakyat banyak, melainkan untuk kepentingan segelintir orang. Karena itulah pendekatannya kemudian dalam pengelolaannya yang diturunkan melalui berbagai kebijakan yang bersifat sektoral dan sentralistik dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaan ekonomi dan politik bagi siapa saja yang saat itu berkuasa.

Sumber daya alam ditempatkan tidak lebih hanya sebagai sebuah komoditas yang bisa dikeruk habis guna memenuhi tingkat konsumsi bagi negara-negara industri, dan menghancurkan secara sistematis dan struktural produktifitas yang disebabkan oleh penguasaan akses dan kontrol atas tanah dan alat-alat produksi yang lain, dan menghancurkan pengetahuan lokal yang mengatur regulasi wilayah dan tata kehidupan masyarakat itu sendiri. Semua modal sosial yang ada dalam tatanan masyarakat, diruntuhkan oleh mesin-mesin kapitalisme yang bekerja secara baik dan didukung penuh oleh kekuatan politik. Artinya, demokrasi politik tidak dibarengi dengan demokrasi ekonomi, tetap terjadi monopoli dalam penguasaan SDA dan tetap terjadi monopoli alat-alat produksi. Transisi demokrasi yang dimimpikan dapat merubah kondisi sosial masyarakat tidak terjadi sebagaimana yang diharapkan, desentralisasi yang didorong sebelumnya untuk mendapatkan akses dan kontrol rakyat terhadap kekayaan alamnya, justru menjadi arena baru bagi elit-elit di daerah untuk menguasai sumber-sumber ekonomi dan alat-alat produksi. 1

Laporan Eksekutif Nasional 2013

hasil kajian dan analisas status dan kondisi lingkungan hidup Indonesia tahun 2012, WALHI 2012

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Dengan bacaan semakin menguatnya tali temali modal dan oligarki politik, kami melihat bahwa jalan lain yang harus dilakukan adalah memutus rantai tersebut. Kesadaran politik rakyat yang masih beruphoria ditingkat demokrasi prosedural harus lebih dimajukan untuk secara bersama-sama membersihkan lembaga negara dari perusak lingkungan dan perampas sumber-sumber kehidupan rakyat.1 Suka tidak suka agenda politik ini harus dikerjakan agar pada pemilu 2014, sumber daya alam tidak lagi menjadi komoditas atau dagangan para elit politik kepada korporasi. Bagaimana parlemen

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

mau menjalankan TAP MPR IX/MPR/2001 dimana salah satunya mandatnya adalah menyelesaikan konflik agraria, jika mereka punya dalam mengakumulasi modal dan membesarkan oligarki politik

Sementara itu, pendekatan bisnis seperti biasa di masing-masing negara tak banyak berubah. Alih fungsi hutan dan pengerukan bahan bakar fosil terus dilakukan di negara-negara berkembang. Sementara negara-negara maju dan lembaga keuangan internasional terus mendanai proyek-proyek yang meningkatkan gas rumah kaca. Seminggu setelah COP 18 Doha berakhir, Bank Dunia justru segera mengucurkan dana bagi PLTU batubara milik tambang emas Rio Tinto di Mongolia. Di dalam negeri, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang pada dasarnya membagi wilayah Republik Indonesia ke dalam 6 koridor komoditas yang akan menjadi target eksploitasi. Hal ini bukan saja bertentangan dengan komitmen pemerintah Indonesia sendiri untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% hingga 2020, namun juga akan meningkatkan kerentanan masyaraat terhadap berbagai bencana ekologis, dan meningkatkan konflik sosial yang diakibatkan praktik-praktik pengusiran paksa warga masyarakat yang sampai saat ini jamak terjadi dalam proyek-proyek pembangunan berskala besar.

Tahun 2012 juga menjadi saksi bagaimana pengaruh koporasi di ranah-ranah publik global juga semakin meningkat. Dua pertemuan tingkat tinggi PBB â&#x20AC;&#x201C; KTT Pembangunan Berkelanjutan di Rio de Janeiro, Brazil (Rio+20) dan KTT Perubahan Iklim COP 18 di Doha, Qatar justru menegaskan bagaimana pengaruh korporasi semakin menguat dalam penentuan berbagai kebijakan pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab melindungi warga negara dan lingkungan hidupnya. KTT Rio+20 menjadi titik balik yang mengecewakan bagi masyarakat sipil dunia dan menjadi satu catatan sejarah terburuk inkosistensi pemerintahan negara-negara yang dua dekade sebelumnya telah memancangkan tonggak bagi adanya upaya global mewujudkan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. KTT Rio+20 menampilkan ketidakpedulian para pemimpin-pemimpin negara maju dalam mendorong agenda pembangunan berkelanjutan, alih-alih, mereka menyerahkan kepemimpinan untuk agenda pembangunan berkelanjutan ini kepada korporasi. Dalam pertemuan ini lebih dari 1000 perwakilan bisnis besar hadir dan dengan kekuatan lobby yang luar biasa berhasil memasukkan kepentingan-kepentingan mereka dalam KTT ini.

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Negara-negara industri makin tanpa malu-malu menunjukkan keengganan mereka melaksanakan kewajiban penurunan emisi, padahal untuk mencegah memburuknya dampak perubahan iklim terutama bagi negara-negara berkembang dan miskin, penurunan emisi oleh negara-negara industri maju adalah suatu keharusan.

WALHI menyadari bahwa persoalan atau krisis lingkungan hidup dan sumber daya alam yang terjadi di Indonesia, juga tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi politik global dimana korporasi, lembaga keuangan dan termasuk negara didalamnya saling berkolaborasi demi pelanggengan kekuasaannya baik secara ekonomi maupun politik. Tahun 2012 juga menjadi saksi bagaimana pengaruh koporasi di ranah-ranah publik global juga semakin meningkat. Dua pertemuan tingkat tinggi PBB â&#x20AC;&#x201C; KTT Pembangunan Berkelanjutan di Rio de Janeiro, Brazil (Rio+20) dan KTT Perubahan Iklim COP 18 di Doha, Qatar justru menegaskan bagaimana pengaruh korporasi semakin menguat dalam penentuan berbagai kebijakan pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab melindungi warga negara dan lingkungan hidupnya.

Sementara Pertemuan Para Pihak/COP ke-18 dari KTT Perubahan Iklim di di penghujung tahun 2012 juga menunjukkan hal yang mengecewakan. Perjanjian iklim global kali ini diselenggarakan di tengah pesimisme bahwa proses negosiasi akan membawa resolusi untuk mengatasi perubahan iklim secara adil, terutama bagi negaranegara miskin dan berkembang yang paling rentan dan tidak siap menghadapi dampak perubahan iklim. Salah satu hal yang menjadi pembahasan utama adalah perdebatan mengenai perdagangan karbon (offset), dimana negara-negara industri Annex-1 dengan gencarnya mendorong perdagangan karbon dengan skema offset sementara negara-negara non-Annex-1 menolak dengan tegas (atau setidaknya tidak menyatakan dukungan secara eksplisit). Pemerintah Indonesia dalam konferensi kali ini justru mengambil langkah mendukung penuh mekanisme pasar dengan skema offset (perdagangan karbon) sebagaimana yang diinginkan oleh negaranegara industri.

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Ini seperti yang diutarakan oleh Tania-Li, di negeri penjajah maupun jajahan, laba yang membesarkan modal modal usaha disubsidi lewat investasi infrastruktur yang dibangun oleh rezim yang penguasa dengan uang publik. intervensi penguasa diperlukan agar perekonomian kapitalis dapat berkembang.2 karenanya, MP3EI menjadi relevan jika urusannya dengan pertumbuhan dan perbesaran kuasa modal. dalam modus kapitalistik, intervensi adalah syarat bagi pertumbuhan. Dia menjadi tidak relevan jika dihubungkan dengan krisis yang dialami oleh rakyat dan lingkungan hidup.3 Di tahun 2013 ini Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi beberapa pertemuan penting di tingkat global, yang sedikit banyak juga akan ikut mempengaruhi berbagai kebijakan negara di masa yang akan datang, terutama ketika strategi pembangunan pemerintah sangat mengutamakan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor bahan mentah dan bahan baku.

Tania Murray Li. (2012) The Will to Improve Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia. (Jakarta: Marjin Kiri), halaman 39

Ben White (2009) â&#x20AC;&#x153;Laba dan Kuasa Dicat Warna Hijauâ&#x20AC;?, Jurnal Tanah Air WALHI Edisi Oktober-Desember 2009

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Masyarakat internasional telah menetapkan 2015 sebagai tenggat waktu untuk Millenium Development Goals (MDGs), satu paket target pembangunan yang telah membingkai prioritas banyak pemerintah, lembaga pembangunan, donor dan aktor-aktor pembangunan lainnya di seluruh dunia sejak tahun 2000. Gugus tugas PBB untuk pasca-2015 mengusulkan peta jalan menuju Pembangunan Pasca-2015 yang baru. Tidak jelas bagaimana kerangka pembangunan PBB pasca-2015 berkaitan dengan perumusan kerangka kerja pembangunan nasional. Hampir semua upaya yang sedang berlangsung dirancang untuk mengumpulkan masukan yang akan memberi input langsung pada perumusan kerangka kerja pembangunan global pasca-2015 yang kemungkinan akan diadopsi dan diimplementasikan oleh semua negara. Tetapi tidak ada upaya

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

konkrit untuk memastikan atau mendorong proses di level negara yang akan mendukung kerangka pembangunan global pasca-2015. Pada bulan Juli 2012, Sekretaris Jenderal PBB menunjuk sebuah panel beranggotakan 26 orang yang akan memberikan masukan dan nasihat terkait dengan agenda pembangunan global pasca-2015. Para panelis berasal dari pemerintah, sektor swasta, akademisi dan masyarakat sipil, yang menjadi anggota dalam kapasitas pribadi mereka. Panel tersebut diketuai bersama oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf, dan Inggris Perdana Menteri David Cameron. Panel ini disebut HighLevel Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda (HLP). Pada bulan Maret 2013, Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi pertemuan HLP. Output dari HLP akan menjadi laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB yang merekomendasikan visi dan bentuk agenda pembangunan pasca-2015. HLP akan mempertimbangkan temuan dari berbagai konsultasi yang dikoordinasikan oleh PBB dalam menulis laporannya. HLP akan didukung oleh tim independen yang direkrut melalui konsultasi langsung dengan tiga co-Chairs dari Panel. Laporan akan disampaikan pada Sidang Majelis Umum PBBke-68 pada bulan September 2013.

dan sumber daya alam yang semula milik publik dan terbuka untuk kepemilikan dan dikontorl perusahaan (biasa disebut privatisasi). Kelompok masyarakat sipil telah lama terlibat dalam kampanye yang luas terhadap agenda APEC untuk membongkar adanya kepentingan perusahaan yang mengorbankan ekonomi lokal, orang-orang miskin, pekerja, lingkungan dan masyarakat adat.

Dekade-dekade pembangunan di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa model pembangunan yang dipilih oleh pemerintah Indonesia adalah model pembangunan yang eksploitatif dan merusak, serta berbasis pada pemberian konsesi-konsesi usaha kepada korporasi yang seringkali menyebabkan munculnya berbagai konflik sosial.

APEC telah menjadi kendaraan institusional utama yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk mendapatkan kembali posisi dominan di Asia. Oleh karenanya APEC menjadi penting bagi AS karena bertindak sebagai kendaraan untuk mengejar kepentingan ekonomi di wilayah tersebut dan memungkinkan untuk tetap «dalam lingkaran» berkenaan dengan urusan wilayah ini -- terutama pada saat hubungan dan pengaruh China terhadap negara-negara di wilayah ini terus berkembang. Indonesia digadang-gadang atau menggadang-gadang dirinya sebagai negara demokratis dan mengalami kemajuan penting di dunia internasional. Faktanya kita melihat bahwa kita menghadapi bukan hanya darurat ekologis, tetapi juga darurat demokrasi. Sejumlah perangkat hukum disiapkan oleh negara untuk membungkam suara kritis dari rakyat, dengan mengatur secara ketat bagi rakyat untuk bersuara, berkumpul, berserikat dan berorganisasi melalui RUU Ormas yang sebentar lagi akan disahkan dan RUU Keamanan Nasional (RUU Kamnas). Dua RUU ini menjadi pelengkap dan menunjukkan semakin kuatnya rezim otoritarian dibawah negara yang memberikan jaminan stabilitas politik dan keamanan kepada investasi, dengan cara membungkam gerakan rakyat yang kritis untuk melengkapi Undang-Undang yang bersifat fasis lainnya yakni UU Intelejen dan UU Penanganan Konflik Sosial.

Pertanyaannya sekarang, model pembangunan seperti apa yang akan dipromosikan oleh pmerintah pada skema pembangunan berkelanjutan pasca-2015. Dekade-dekade pembangunan di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa model pembangunan yang dipilih oleh pemerintah Indonesia adalah model pembangunan yang eksploitatif dan merusak, serta berbasis pada pemberian konsesikonsesi usaha kepada korporasi yang seringkali menyebabkan munculnya berbagai konflik sosial.

Isu lingkungan saat ini sudah dipromosikan oleh banyak pihak, termasuk oleh pelaku perusak lingkungan sendiri seperti dengan menggunakan isu pembangunan berkelanjutan. Namun, tulisan ini ingin menjelaskan tentang sebuah perjuangan untuk mewujudkan keadilan ekologis. Apa yang dimaksud dengan keadilan ekologis itu sendiri? Perjuangan keadilan ekologis harusnya mampu mengurai “bacaan” yang lebih mendalam, karena justru saat ini isu penyelamatan lingkungan hidup telah dibajak oleh sistem ekonomi kapitalisme melalui berbagai kebijakan negara yang tetap mengacu dan berbasis pasar yang semakin menyingkirkan hak-hak dasar rakyat. Isu perubahan iklim dan krisis global lainnya kemudian justru mendorong isu lingkungan hidup menjadi sebuah “oppotunity” bagi korporasi dengan tetap berbasiskan pada sistem perdagangan internasional yang akan semakin memperkuat perampasan tanahtanah rakyat.

Selanjutnya di bulan Oktober 2013 Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi pertemuan APEC. Sebagai ketua APEC, pemerintah Indonesia mengatakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berusaha untuk menjembatani kesenjangan pembangunan antara negara-negara anggota. Tujuan ini, dikatakan, dapat dicapai dengan meningkatkan konektivitas, meningkatkan investasi dan kemitraan ekonomi antara negara-negara anggota. Berkenaan dengan meningkatkan konektivitas, pemerintah akan menyoroti geografi kepulauan khas negara dan industri berbasis sumberdaya laut. Dalam hal ini pemerintah akan mengajukan gagasan tentang blue economy (ekonomi biru)sekaligusmempromosikan perlindungan lingkungan. Selanjutnya, Indonesia menyerukan negara-negara Asia Tenggara untuk membentuk posisi bersatu untuk forum APEC tahun ini.

Jebakan agenda hijau yang dibungkus dengan kemasan yang menarik juga menjadi tantangan tersendiri bagi gerakan lingkungan hidup dan rakyat di negara-negara miskin dan berkembang seperti Indonesia. Green Economy kini menjadi “kalimat sihir” yang membius banyak pihak, masyarakat pada umumnya, jika tidak mengetahui dari mana ide “green”. economy itu muncul

APEC berkomitmen untuk membangun komunitas Asia-Pasifik yang dinamis dan harmonis dengan memperjuangkan perdagangan bebas dan terbuka dan investasi, mempromosikan dan mempercepat integrasi ekonomi regional, dan memfasilitasi lingkungan bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Kebijakan APEC, untuk waktu yang lama, hanya akan mendorong lebih jauh kepentingan korporasi dengan memfasilitasi berbagai kebijakan yang menguntungkan bagi bisnis di wilayah tersebut, meninggalkan ekonomi nasional Laporan Eksekutif Nasional 2013

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, ekonomi hijau merupakan alternatif paradigma pembangunan ekonomi yang tetap menekankan pada pertumbuhan ekonomi dengan mementingkan Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

kelestarian, ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien. Namun jika dianalisis lebih jauh dengan pendekatan ekologi politik, ekonomi hijau tidak lebih digunakan untuk menaikkan komodifikasi, privatisasi, dan finansialisasi alam, sekaligus pemusatan kendali atas alam oleh elite-elite bisnis dan elite politik dunia ke level yang lebih tinggi. Model ekonomi hijau yang sedang dibicarakan saat ini semakin memfasilitasi penguasaan dan monopoli atas sumber daya penting kehidupan, seperti air, keragaman hayati, atmosfer, hutan, penguasaan lahan secara besar-besaran, bibit, dan sarana produksi lainnya. Sistem ekonomi politik kapitalisme telah dengan sangat baik membajak agenda pembangunan berkelanjutan, dan tampaknya Konferensi Rio+20 menjadi jalan untuk restrukturisasi diri, di tengah berbagai kecaman atas kegagalan pelaksanaannya.

Jika melihat gambar di atas, angka konflik agraria dan sumber daya alam yang tinggi bukan hanya dikeluarkan oleh organisasi masyarakat sipil, bahkan juga oleh lembaga negara seperti Kepolisian Republik Indonesia yang kita tahu banyak menjadi bagian dari konflik itu sendiri. Menurut Mabes POLRI dalam satu tahun belakangan ini, konflik yang tertinggi di Indonesia adalah konflik agraria dan sumber daya alam, dan setelah itu konflik sosial. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bahkan lebih jauh mengeluarkan angka bahwa aktor pelanggar HAM yang berbasiskan pada laporan masyarakat kepada Komnas HAM adalah kepolisian dan berikutnya adalah korporasi.

Sistem ekonomi politik kapitalisme telah dengan sangat baik membajak agenda pembangunan berkelanjutan, dan tampaknya Konferensi Rio+20 menjadi jalan untuk restrukturisasi diri, di tengah berbagai kecaman atas kegagalan pelaksanaannya.

Angka konflik agraria dan sumber daya alam dan penghancuran yang meningkat di tahun 2012, yang diprediksikan akan meningkat pada tahun ini dengan sejumlah perundang-undangan dan kebijakan yang menyokong investasi melanggeng masuk. Semakin memperkuat dengan tidak adanya kemauan politik dari negara untuk menyelesaikan konflik sumber daya alam dan agraria di Indonesia. Penyelesaian konflik melalui kelembagaan penyelesaian konflik memang sudah diinisiasi oleh berbagai pihak baik negara maupun kelompok private, namun faktanya konflik agraria dan sumber daya alam terus merebak. Ini dikarenakan karena lembaga penyelesaian konflik masih bersifat sektoral, penyelesaiannya kasus perkasus dan tidak menjangkau akar konflik yang sesungguhnya yakni ketimpangan penguasaan lahan, dan bahkan ada konflik interest yang tinggi karena justru beberapa institusi negara yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik, justru menjadi bagian atau aktor dari konflik itu sendiri seperti Departemen Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional dan juga aparat keamananya baik Kepolisian maupun Tentara. Pada sisi yang lain, komisi negara hak asasi manusia yang diharapkan bisa lebih progressif dalam mengambil peran penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam, saat ini justru mengalami permasalahan internal didalam institusinya sendiri.

Selain pembajakan pada isu lingkungan hidup dan isu-isu rakyat lainnya, aktor-aktor di luar negara (korporasi dan lembaga keuangan internasional) juga menggunakan beberapa inisitiaf yang sepertinya menawarkan solusi atas krisis yang ditimbulkan akibat dari praktek buruk mereka antara lain melalui mekanisme safeguard, mekanisme complain, perbaikan kelembagaan mereka atau mekanisme RSPO dalam industri kelapa sawit dan lain-lain. Apa artinya bagi rakyat? Bahkan dengan bungkusan agenda hijau sekalipun atau dengan jargon pembangunan berkelanjutan, hanya akan menghasilkan krisis yang lebih panjang, konflik agraria yang

Konflik Agraria • Sektor utama konflik agraria: (a) Perkebunan dan Pertanian, (b)

Kehutanan, (c) Pertambangan, (d) Infrastruktur

• Jumlah Konflik

Analisis Internal WALHI

Jumlah Konflik

Jenis Konflik

JKPP/Geo Data spatial

KPA

Melihat dari fakta-fakta krisis yang terjadi, dan berbagai peristiwa bencana ekologis, kita tidak mungkin menunggu waktu yang lebih lama untuk menghentikan jatuhnya korban yang semakin banyak dan meluas, krisis ini harus segera dipulihkan di tengah negara yang abai dan kejahatan korporasi yang semakin menguat berkelindan dengan penguasa. Angka-angka kerusakan lingkungan, korban bencana ekologis dan korban pembangunan bukanlah sekedar angka-angka statistik. Angka-angka tersebut merepresentasikan wajah korban, wajah warga negara yang dicerabut hak-haknya, bahkan oleh pemimpin negaranya sendiri. Kerusakan lingkungan telah menyerabut hak hidup manusia baik terkait dengan bencana

HORIZONTAL 5%

149

232

198 VERTIKAL 95%

HuMa

232

Laporan Eksekutif Nasional 2013

akan semakin meningkat dan lingkungan hidup yang akan semakin sulit dipulihkan.

Bahkan dengan bungkusan “green” economy, tanah-tanah rakyat akan semakin banyak dirampas baik di perdesaan maupun perkotaan. Ini sudah banyak terjadi di permukiman miskin perkotaan, dimana penggusuran dilakukan oleh pemerintah dengan alasan untuk membangun ruang terbuka hijau. Perusahaan-perusahaan property yang selama ini merampas ruang terbuka hijau, kini mengemas dirinya dengan iklan “green property”.

WALHI

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis ekologis, dan kerusakan lingkungan hidup juga semakin menurunkan atau menghilangkan kualitas hidup manusia, yang disebabkan oleh kemiskinan akibat hilangnya sumber-sumber kehidupan akibat bencana ekologis tersebut atau bencana yang ditimbulkan akibat salah urusnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Situasi yang begitu berat hari ini, dirasakan menjadi tantangan yang juga begitu luar biasa bagi gerakan lingkungan hidup dan masyarakat sipil di Indonesia, termasuk WALHI didalamnya. Mau tidak mau, kita juga harus dipaksa melihat bagaimana kesiapan kita di internal organisasi, termasuk melakukan kritik dan oto kritik yang produktif sebagai jalan untuk membenahi dan merapikan kerja-kerja organisasi untuk dapat bergerak sejalan dan bahkan melampaui dari tantangan di luar organisasi yang begitu besar. Kita bukan hanya berhadapan dengan negara yang fasis, tapi kita juga berhadapan dengan kekuatan modal yang semakin rakus dan kerjakerja kolaboratif keduanya terus solid dan menguat. Sesungguhnya, WALHI memiliki modal sosial yang begitu besar dan struktur organisasi yang cukup lengkap di 28 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia, terlebih di era desentralisasi ini. Bahkan modal sosial yang dimiliki oleh WALHI bukan hanya yang berada dalam lingkaran kita, tetapi juga mengendap dan ada di berbagai organisasi yang kelahirannya dibidani oleh WALHI atau aktifis-aktifis WALHI yang telah tumbuh dan berkembang bersama WALHI dan kini tersebar dimana-mana di berbagai institusi. Dalam konteks modal pengetahuan, WALHI begitu kaya dengan pengetahuan yang dimiliki bukan hanya ada pada masing-masing kepala pengurus dan aktifisnya baik di tingkat nasional maupun daerah, pengetahuan WALHI bahkan berada dan menumpuk di berbagai organisasi yang dibidani kelahirannya, aktifis dari berbagai organisasi dan masyarakat baik yang memiliki interaksi langsung dengan WALHI seperti masyarakat “korban” maupun publik. Sayangnya, pengetahuan tersebut masih tersebar di masing-masing individu, belum menjadi sebuah pengetahuan kolektif organisasi.

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

sama dengan pengurus negara, menyelesaikan kasus perkasus yang juga tidak diselesaikan. tidak masuk dan menggoyahkan sampai ke sistemnya. Merubah sistem ekonomi politik global dan ekonomi politik Indonesia tentu tidaklah mudah

Dalam konteks modal pengetahuan, WALHI begitu kaya dengan pengetahuan yang dimiliki, jika pengetahuan kolektif tersebut digerakkan, itu dapat menjadi sebuah kekuatan gerakan yang dibangun oleh WALHI bersama dengan gerakan rakyat lainnya. secara internal, kita pandai memproduksi pengetahuan dan pengetahuan kita secara tidak sadar justru banyak “diserap” oleh pihak lain dan bahkan kemudian “diokupasi” menjadi pengetahuan milikinya, sementara kita masih tergagapgagap mengaktualisasikan ide-ide dan pengetahuan kita kepada publik secara luas dan dalam kerja-kerja advokasi organisasi.

Menariknya, semangat perlawanan para pembela lingkungan dan hak asasi manusia itu juga tidak berkurang di tengah lemahnya negara melindungi para pembela lingkungan dan HAM. dalam catatan WALHI misalnya, selama tahun 2012, tidak kurang dari tujuh orang aktifis dikriminalisasi,mendapat tindak kekerasan dan lain-lain, ini belum termasuk dengan pembela lingkungan yang berasal dari masyarakat korban. Paska DD WALHI Bali, I Wayan “Gendo” Suardana yang menjadi korban tindak kekerasan yang dialam oleh aktifis WALHI, pada bulan Januari 2013 kekerasan dan kriminalisasi kembali dialami oleh aktifis WALHI, kali ini Direktur WALHI Sumsel, Anwar sadar, Dedek Chaniago, staf pengorganisasian WALHI Sumsel dan 1 orang petani, pak Kamaludin. Di tengah krisis yang semakin mencengkram dan juga ditambah dengan kecerdasan rakyat yang meningkat, WALHI percaya pada tahun yang mendatang gelombang perlawanan rakyat akan semakin menguat, meski juga penguasa dan pemodal tidak tinggal diam. sejumlah undang-undang disiapkan untuk membungkam suara kritis rakyat atau melakukan kontrol terhadap gerakan masyarakat sipil melalui berbagai produk hukum dan kebijakan. sebut saja RUU Ormas, RUU Kamnas, ditambah dengan UU yang sudah ada yakni UU intelejen dan UU penanganan konflik sosial. Situasinya bukan hanya darurat ekologis, tetapi juga darurat demokrasi. Tahun 2013 juga sebagai tahun untuk menata perjuangan gerakan lingkungan dan gerakan sosial untuk terus memperkuat diri, mengkonsolidasikan gerakan untuk mewujudkan keadilan ekologis. Tidak mungkin kita menyelesaikan persoalan lingkungan hanya dengan pendekatan lingkungan-ansih, tidak mungkin kita terus berkutat dengan jalan-jalan parsial yang yang tak ubahnya seperti kita menyusun puzzle dan tidak mungkin kita menjawab persoalan ini dengan hanya pendekatan intervensi kebijakan sektoral dan dengan gerakan yang sektoral, tanpa berani membidik apa kepentingan atau motif ekonomi dan politik, serta siapa aktor didalam setiap keputusan politik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Padahal, jika pengetahuan kolektif tersebut digerakkan, itu dapat menjadi sebuah kekuatan gerakan yang dibangun oleh WALHI bersama dengan gerakan rakyat lainnya. secara internal, kita pandai memproduksi pengetahuan dan pengetahuan kita secara tidak sadar justru banyak “diserap” oleh pihak lain dan bahkan kemudian “diokupasi” menjadi pengetahuan milikinya, sementara kita masih tergagap-gagap mengaktualisasikan ide-ide dan pengetahuan kita kepada publik secara luas dan dalam kerja-kerja advokasi organisasi. Sebagai contoh, moratorium sudah didengungkan oleh WALHI sejak tahun 2000, kini semua orang secara tiba-tiba membicarakan moratorium. atau pemulihan indonesia yang kita perdebatkan dalam berbagai pertemuan, kemudian “diokupasi” oleh partai politik menjadi jargon jualannya dengan gerakan restorasi Indonesia”.

Faktanya, mekanisme tersebut bukan hanya tidak mampu menjawab akar masalah yang dihadapi. pada kasus-kasus tertentu, mekanisme ini justru menjadi “pemecah” konsentrasi organisasi masyarakat sipil, karena ada yang memilih jalur “engagement” dengan argumentasi ini sebagai jalan, ada juga yang tidak percaya dengan mekanismemekanisme ini. Dalam hal ini, WALHI memang lebih banyak mengambil peran-peran “di luar” untuk tetap mengintervensi pasar dan kebijakan negara. Desakan publik ini untuk mengembalikan mandat negara sebagai benteng hak asasi manusia dengan peran-peran proteksi, prevensi, dan promosi hak-hak dasar rakyat sebagaimana yang juga diatur dalam Konstitusi. Negara harusnya mengambil peran aktif untuk menuntut tanggungjawab atas kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang dilakukan oleh aktor di luar negara. Ini mensyaratkan negara tidak boleh lagi ada didalam kendali aktor besar di luar negara (non state actor).

WALHI gudangnya memproduksi ide dan gagasan, namun kita sering kali lemah mengartikulasi ide dan gagasan tersebut menjadi sebuah momentum politik yang mempengaruhi jantung kekuasaan dengan desakan rakyat yang massif. Bisa jadi ini disebabkan karena kita juga tidak bisa menghindar dari kasus perkasus yang selalu masuk ke WALHI, dan bahkan kita juga akhirnya mengikuti langgam yang Laporan Eksekutif Nasional 2013

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Sebagai organisasi lingkungan hidup yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi publik, dalam perencanaan, pelaksanaan advokasi dan proses monitoring dan evaluasinya tentulah juga menjadi bagian dari concern WALHI sebagai sebuah organisasi yang terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya, selain yang dapat dilihat dari kerja-kerja advokasi dan kampanye yang dapat dilihat salah satunya melalui media massa atau kasus-kasus yang didampingi atau ditangani oleh WALHI baik di nasional maupun di daerah.

Goals besar dari mandat WALHI secara nasional adalah memastikan terwujudnya gerakan rakyat yang mampu mempertahankan sumbersumber kehidupannya, dengan indikator capaian yakni rakyat memiliki akses dan kontrol terhadap sumber-sumber kehidupannya; ada jaminan keselamatan kawasan-kawasan ekologi genting sebagai sumber-sumber kehidupan rakyat; WALHI menjadi organisasi advokasi lingkungan yang berbasis masyarakat. Kesemuanya untuk mencapai visi Terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat.

BAGIAN III

Menerjemahkan Mandat, Membumikan Advokasi Perencanaan, Realisasi Advokasi dan Program, Evaluasi

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Pada periode transisi di tahun 2012 ini, pengurus pada periode 20122016 menjalankan advokasi dan program tetap bersandar pada rencana kerja tahun 2012 yang disahkan pada periode sebelumnya dengan landasan penilaian agar advokasi dan program yang dibangun oleh WALHI dilakukan secara berkelanjutan, tidak terputus atau terinterupsi dengan dinamika politik dan pergantian pengurus organisasi, tentu juga demikian halnya dengan pengetahuan beradvokasinya yang diharapkan dapat menghubungkan secara lebih terintegrasi, termasuk juga resources pendanaannya. Meskipun demikian, laporan ini juga memaparkan pencapaian mandat organisasi dalam kurun waktu Januari-Maret 2013 yang telah dirumuskan dalam perencanaan kerja nasional sebagaimana mandat PNLH IX yang telah disahkan oleh Dewan Nasional pada Januari 2013 yakni: 1. Menguatnya akses dan kontrol rakyat terhadap tata kelola, tata produksi dan tata konsumsi atas sumber-sumber kehidupan

Perencanaan kerja pelaksanaan advokasi dan program nasional tahun 2012, sebagai turunan dari mandat organisasi merupakan konsolidasi dari perencanaan kerja di tingkat nasional dengan perencanaan kerja di tingkat daerah yang pada pelaksanaannya dibagi berdasarkan sasaran intervensi dan disahkan oleh Dewan Nasional pada RPDN periode sebelumnya. Rencana kerja tahun 2012 yang menjadi landasan pelaksanaan advokasi dan program kerja 1 tahun eksekutif nasional dan anggarannya dibahas dalam Rapat Pleno Dewan Nasional dan disahkan oleh Dewan Nasional periode sebelumnya.

2. kembalinya fungsi dan peran negara dalam memastikan kedaulatan rakyat atas sumber-sumber kehidupan 3. terkonsolidasi, meningkat dan meluasnya mitra yang mendukung kerja advokasi dan kampanye WALHI 4. WALHI sebagai lembaga advokasi berbasis masyarakat yang kredibel dan akuntabel Berikut ini realisasi dari penerjemahan mandat organisasi yang kami turunkan dalam pencapaian advokasi dan pelaksanaan program tahun 2012. I. Rakyat Memiliki Akses dan Kontrol terhadap Sumber Sumber Kehidupan Rakyat memiliki akses dan kontrol terhadap sumber-sumber kehidupan diharapkan dapat dicapai dengan output berikut ini: (1) Rakyat mampu mempertahankan kawasan ekologi genting; (2) rakyat mengembangkan model-model pengelolaan sumbersumber kehidupan yang adil dan berkelanjutan; (3) mendorong terpenuhinya akses dan kontrol rakyat terhadap penguasaan lahan produktif; (4) adanya perbaikan kebijakan yang pemerintah indonesia yang melindungi hak rakyat atas sumbersumber kehidupan; (5) rakyat memiliki kemampuan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana ekologis.

Laporan perkembangan advokasi dan program yang dituliskan berbasiskan pada capaian, bukan aktifitas atau tugas dan fungsi dalam struktur departemen yang ada di Eksekutif Nasional WALHI. Dengan harapan agar berbagai aktifitas yang selama ini dilakukan dapat terukur dengan mandat organisasi, dan tentu saja diharapkan lebih sistematis dan terstruktur dalam kerangka perencanaan, monitoring dan evaluasinya. Semua energi, sumber daya dan pengetahuan diarahkan untuk mencapai mandat besar organisasi.

Kawasan ekologi genting bukan hanya kawasan yang sudah mengalami pengrusakan dan kehancuran, melainkan juga pada kawasan yang tersisa yang masih dinilai baik dan menjadi sandaran Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

atau tumpuan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang harus diperjuangkan untuk diproteksi dari berbagai ancaman baik akibat dari ekstraksi industri ekstraktif maupun akibat perubahan iklim.

Sepanjang tahun 2012 bahkan dapat dikatakan mandeg. Hal ini terjadi karena minimnya sumberdaya yang dimiliki oleh Eksekutif Nasional serta keterbatasan kemampuan dalam melaksanakannya. Dapat dikatakan bahwa WALHI belum mempunyai data yang komprehensif terkait soal data dan peta kawasan ekologi genting ini.

Harus diakui di tengah laju pengrusakan hutan, masyarakat adat/ lokal yang bergantung hidupnya pada hutan terbukti mampu mempertahankan sumberdaya alam tersebut dalam jangka waktu yang lama. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian agar tetap bisa dipertahankan dan direplikasi di wilayah lainnya yang sedang mengalami degradasi dan deforestasi. Salah satu bentuk pengetahuan lokal dalam menjaga, melindungi, memanfaatkan dan melestarikan hutan dilakukan oleh komunitas.

Di tingkat daerah, pertemuan region dan ED WALHI lintas region dilakukan. Selain untuk memastikan terbangunnya koordinasi yang baik antara ED dengan anggota WALHI, pertemuan ini juga dimaksudkan untuk melakukan mapping terkait dengan advokasi penyelamatan kawasan ekologi genting dan isu-isu pengikat di masing-masing region meski dengan tetap berpegang pada karakteristik suatu kawasan atau wilayah. Pertemuan region Jawa region Jawa dengan menggunakan basis cara baca â&#x20AC;&#x153;java collapseâ&#x20AC;? dengan isu utama â&#x20AC;&#x153;HAPEâ&#x20AC;? (hutan, air, pangan dan energi), dan kawasan ekologi genting yang akan diintervensi berbasiskan pada daerah aliran sungai.

Pendokumentasian kawasan ekologi genting menjadi penting untuk dilakukan, termasuk memperkuat pengetahuan lokal dan kapasitas masyarakat sebagai salah satu solusi untuk menyelamatkan hutan Indonesia dan penurunan emisi GRK. Bekerjasama dengan WALHI ED Kalimantan Tengah dan Yayasan Petak Danum, WALHI Eknas telah memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat disekitar lokasi project KFCP (Dayak Ngaju) untuk memvisualisasikan pengetahuan local (best practice) tersebut dalam bentuk tulisan, sehingga bisa dipahami secara luas oleh publik.

Pertemuan region juga berlangsung di Sulawesi, selain sebagai sarana konsolidasi juga guna merumuskan agenda bersama advokasi untuk region Sulawesi. Sejauh ini terkait dengan pertukaran OR atau skill share belum dapat dilakukan secara optimal pada tahun 2012. Diharapkan tahun depan dapat direalisasi dengan baik. Konsolidasi region Sumatera berlangsung

Sebagai perangkat pendukung pendokumentasiannya, Eksekutif Nasional WALHI telah mengembangkan website interaktif www. forestlocker.net untuk memonitoring deforestasi dan best practice dari masyarakat adat/lokal dalam menjaga hutan. Dalam pengoperasiannya bukan saja masyarakat di sekitar lokasi project KFCP yang dilibatkan secara aktif sebagai sumber informasi namun juga dikembangkan kepada komunitas lainnya dan pengguna website diharapkan berasal dari para pembuat kebijakan, media dan NGOs.

Kegentingan ekologi pada kawasan-kawasan dipengaruhi oleh isu krisis global salah satunya krisis pangan dan energi yang semakin mempengaruhi keberlanjutan sebuah kawasan di beberapa daerah di Indonesia. Pemerintah kemudian menawarkan solusinya lagi-lagi melalui berbasiskan pada industri dan perdagangan yakni melalui program food dan energy estate. Paska di Papua, pemerintah kemudian mengutarakan akan mengembangkan food estate di beberapa wilayah antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Jawa Barat. WALHI memandang penting untuk melakukan kajian berupa riset aksi partisipatif terkait dengan isu food estate dan kedaulatan pangan, dan diawali dengan pelatihan riset aksi partisipatif dengan mengundang 3 wilayah tersebut. Selain untuk memahami substansi dari isu ini, juga sekaligus untuk merancang agenda aksi yang dilakukan di masing-masing wilayah.

Sejauh ini berbagai upaya untuk mengumpulkan data tentang kawasan ekologi genting belumlah secara maksimal dilakukan.

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Dalam praktek inisiatif pembangunan, termasuk pembangunan industri pangan dan energi yang ditawarkan baik oleh negara maupun non negara (perusahaan dan lembaga internasional), ada mekanisme complain yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau NGO. Namun faktanya, mekanisme tersebut seringkali justru menjadi legitimasi bagi perusahaan dan pemerintah, karena mekanisme tersebut tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cukup bagi masyarakat. Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan komplain atas persoalanpersoalan yang dihadapi saat ini terutama Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam management penanganan konflik dan Pertemuan-pertemuan kampung telah digelar beberapa kali. Selain oleh ED yang terlibat dengan program food estate di Jabar, Kalbar dan Kaltim, di beberapa daerah yang lain juga melakukan hal yang sama seperti di Jambi, Riau, Lampung, dan lain-lain, termasuk mengkonsolidasikan dan menginisiasi pembentukan jaringan masyarakat gambut di Jambi bersama dengan WALHI Jambi. WALHI berupaya melihat berbagai fakta krisis yang dialami oleh perempuan, tantangan besar dalam menyatukan gerakan lingkungan dan sumber daya alam dengan gerakan perempuan. WALHI juga terus mendesak negara agar merubah kebijakannya yang selama ini eksploitatif dan melanggar HAM, ke arah kebijakan yang berlandaskan kepada konstitusi dan hak asasi manusia termasuk juga mendesak aktor non negara seperti korporasi baik korporasi asing maupun korporasi nasional serta lembaga keuangan internasional untuk bertanggungjawab terhadap praktek-praktek pelanggaran hak asasi manusia dan hak asasi perempuan yang dilakukan dalam investasinya. Dari sarasehan ini telah dihasilkan beberapa rekomendasi dan sebagian rekomendasi tersebut telah diadopsi menjadi isu strategis yang harus ditangani oleh WALHI.

dalam kedaulatan atas wilayah kelola dari himpitan kekuatan modal/kapital, maka masyarakat yang hidup disekitar kawasan pengembangan food estate perlu diberikan pemahaman dalam mengelola konflik, sehingga masyarakat mampu memahami persoalan yang terjadi disekitar mereka serta mampu melakukan komplain dengan metode dan strategi yang baik dalam rangka untuk melakukan pengamanan dan mempertahankan wilayah kelolanya.

Selain membuat kajian dan riset aksi partisipatif, sebagai sebuah media kampanye ke publik yang lebih luas, WALHI juga telah selesai membuat sebuah film dokumenter untuk tujuan kampanye pangan dengan mengangkat kasus-kasus perampasan lahan pangan petani. Lokasi yang dipilih sebagai lokasi pengambilan gambar adalah di Jawa Barat. Film tersebut telah diputar dalam beberapa kesempatan sebagai bahan informasi dan kampanye terutama berkaitan dengan kampanye kedaulatan pangan dan perampasan lahan yang marak terjadi di Indonesia.

Peningkatan kapasitas dan pengetahuan ini di khususkan untuk mempelajari dan memahami mekanisme nasional bahkan internasional belum terpahami secara menyeluruh, berikut pula halhal yang berhubungan dengan mekanisme ini secara teknis, seperti lobby atau prosedur pengaduan, dapat dikatakan masih sangat jarang diketahui oleh masyarakat, bahkan oleh organisasi-organisasi gerakan tani. Ketidaktahuan terhadap mekanisme ini justru menjadikan minimnya penggunaan mekanisme tersebut oleh kaum tani. Akibatnya, mekanisme komplain hanya menjadi informasi dan dipraktikkan oleh sebagian kalangan saja. Dengan demikian, secara tidak langsung proses pembangunan hak-hak petani pun di wilayah domestik akan berjalan lamban.

•

Capaian Kerja-Kerja WALHI 1 Tahun

•

Advokasi Kampanye •

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Terbangunnya tahapan penanganan kasus/konflik agraria dan sda di DPR RI melalui Panwas untuk penyelesaian di DPR RI dan DPD RI. Konflik agraria dan SDA menjadi fokus isu lembaga negara Kampanye penyelamatan kawasan ekologi genting dengan tahapan mereview konsep-konsep untuk penyelamatan kawasan ekologi genting antara lain dengan konsep bioregion dan sistem hutan kerakyatan (SHK) Memfasilitasi pengakuan kelola rakyat oleh negara melalui hutan

Situasi Ekonomi dunia sedang dilanda ketidakpastian akibat krisis ekonomi yang melanda Uni Eropa. Krisis yang berawal dari Yunani telah bergerak ke anggota Uni Eropa lainnya dan berdampak bagi perekonomian global. Indonesia yang tahun ini menargetkan pertumbuhan 6,4%, juga mengalami situasi yang tidak menguntungkan. Beberapa hari terakhir, rupiah melemah desa sebagai salah satu tahapan pengakuan kelola rakyat oleh negara •

•

WALHI mendorong wacana Hak Veto Rakyat kepada publik dan pengurus negara, sebagai tindaklanjut atas keputusan JR UU Minerba Moratorium menjadi “mainstream” bagi gerakan lingkungan dan lembaga negara. Moratorium berbasis capaian direspon oleh lembaga negara, salah satunya Menhut yang menyatakan komitmennya memperpanjang

moratorium. Artinya, yang diperjuangkan oleh WALHI diakui dan diperhitungkan secara politik oleh negara dan ini bagian dari pengakuan negara atas kerja-kerja advokasi dan kampanye WALHI •

Memainstream isu-isu lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam isu-isu global dan nasional dalam berbagai gerakan masyarakat sipil baik di tingkat nasional maupun internasional antara lain terkait dengan agenda pembangunan post 2015, isu perubahan iklim dan agraria.

Laporan Eksekutif Nasional 2013

•

WALHI memiliki hasil kajian SDA yang dapat diakses oleh publik, dan dijadikan referensi bagi banyak pihak khususnya pengambil kebijakan, kelompok mahasiswa dan lembaga-lembaga pendidikan dan kajian, antara lain riset pendanaan iklim dan advokasi proyek-proyek REDD

•

Mendapat dukungan internasional untuk kampanye tambang timah di Bangka, dan mempengaruhi pasar melalui “konsumen” internasional

•

Memainstream hak atas lingkungan hidup untuk mempengaruhi

kebijakan di departemen hukum dan HAM. Artinya sekali lagi, bahwa wacana yang dilontarkan oleh WALHI diakui oleh negara dalam hal ini Departemen hukum dan HAM. •

Secara hukum, legal standing WALHI diakui di pengadilan internasional (pengadilan di Tokyo). Ini merupakan preseden hukum di internasional untuk menggugat kejahatan negara dan lembaga pemberi utang luar negeri, dan swasta.

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

3. Di samping itu Indonesia perlu mengusung kepentingankepentingan dari Negara-negara miskin dan terbelakang (least developed countries) untuk mendorong percepatan pembangunan di Negara-negara tersebut atas dukungan solidaritas internasional, dan bukan dengan menambah beban utang luar negeri bagi Negara-negara tersebut. WALHI terlibat secara intensif untuk mendesakkan dan mempengaruhi proses pertemuan G20 dan Rio +20 yang berlangsung pada bulan Juni 2012 yang lalu. Di dalam negeri bersama jaringan CSF dan INFID serta SPI telah dilakukan berbagai diskusi, lobby, audiensi dan siaran pers untuk menyampaikan tuntutan masyarakat sipil kepada pemerintah RI dan menyampaikan pesan kepada negara-negara lainnya. Pada kesempatan ini WALHI bersama dengan Ecosystem Alliance (EA) dan FOEI melakukan berbagai kegiatan dan WALHI mengirimkan seorang utusannya dalam kegiatan ini. WALHI perlu memastikan bahwa isu lingkungan khususnya isu pangan menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia dalam agenda G20. WALHI, Jemari, A4Des, Infid, INDIES dan AGRA yang tergabung dalam Working Group Untuk Bantuan efektifitas pendanaan untuk pembangunan telah berhasil merencanakan dua kegiatan tentang evaluasi pasca Busan terkait efektifitas bantuan pendanaan (aid effectivness). Meskipun WALHI tidak fokus di isu CBDA, namun peluang untuk memainkan peran lebih besar dan menjadi aktor dalam dinamika regional dan global.

terhadap dolar ditambah melemahnya harga-harga komoditas. Di sisi lain, China yang selama ini mengalami pertumbuhan dua digit, juga mulai menunjukkan pelambatan. Situasi ini tentu berdampak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena meskipun konsumsi domestic cukup signifikan tetapi pelambatan ekspor tetap akan mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia. Dalam situasi yang demikian, pertemuan G20 akan digelar di Los Cabos, Mexico pada tanggal 18 â&#x20AC;&#x201C; 19 Juni 2012. Pertemuan ini akan menjadi ujian negaranegara anggota G20 apakah mampu menjawab tantangan global setelah menempatkan G20 sebagai â&#x20AC;&#x2DC;the premier global economic forumâ&#x20AC;&#x2122; yang berarti menjadi forum utama kerjasama ekonomi global.

Perlu evaluasi posisi Indonesia di G20 dan peran aktif CSO indonesia dalam memperkuat gerakan terhadap G20. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah agenda reguler dan pokja untuk mengawal isu G20 dan pangan. WALHI perlu memastikan bahwa isu lingkungan khususnya isu pangan menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia dalam agenda G20. WALHI telah menyelenggarakan pertemuan jaringan dalam merespon G20 dan skema advokasi di Indonesia dan WALHI telah menyusun kertas posisi WALHI terhadap isu pangan di G20

Di tingkat internasional, untuk memastikan sumber-sumber kehidupan dan keselamatan rakyat dapat dipenuhi, WALHI eknas juga mengadvokasi berbagai pertemuan internasional yang dinilai mempengaruhi rakyat di Indonesia khususnya petani seperti forum ASEAN dan G20. WALHI secara intensif terlibat dalam advokasi G20 ini bersama jaringan INFID di satu sisi, dan juga dengan kelompok masyarakat sipil lainnya seperti KAU, CSF, KruHa, dan SPI. Bersama INFID menyelenggarakan konsultasi nasional serta melakukan komunikasi dengan kementrian keuangan dengan beberapa tuntutan antara lain sebagai berikut:

Di dalam negeri, institusi negara yang didorong untuk melakukan fungsi dan perannya secara lebih besar adalah parlemen dan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkrit dalam untuk mewujudkan keadilan pangan. Sebagaimana yang telah diketahui pemerintah telah mencanangkan program dalam rangka memaksimalkan produksi hasil pertanian sumber pangan melalui proyek pengembangan kawasan pangan skala besar (food estate) yang pengelolaannya berbasis perusahaan dengan berorientasi pada pasar. Sejumlah tempat telah ditetapkan untuk pengembangan kawasan pangan skala besar ini yakni; Kalimantan Timur, Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Agenda pembangunan food estate ini dikhawatirkan kian meminggirkan petani dan rakyat di sekitar wilayah pengembangan food estate karena justru berpotensi kian menutup akses maupun kontrol kaum tani dan rakyat pada umumnya dalam hal penguasaan atas ruang kelola sebagai sumber penghidupan. Dalam hal ini, kedaulatan rakyat atas lahan sumber pangan yang selama ini mereka kelola sendiri dengan basis keluarga untuk memenuhi kebutuhan sendiri/lokal kian menghadapi situasi yang justru berpotensi memperlemah eksistensi dan kedaulatan petani.

1. Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan semua usulan dan keputusannya secara terbuka di dalam negeri dengan melibatkan berbagai pihak melalui forum-forum Multistakeholders, mulai dari tingkat daerah sampai tingkat nasional; 2. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat posisinya di dalam G20 independen dari tuntutan Negara-negara lain, dengan mengedepankan kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan yang meliputi: pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan sumberdaya manusia secara berkualitas di dalam kerangka pembangunan berkelanjutan; Laporan Eksekutif Nasional 2013

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan melalui kegiatan ini yaitu; 1). Memastikan dan mendorong kedaulatan pangan untuk kemandirian bangsa melalu agenda; diversifikasi pangan dan menolak monoculture. 2). Memastikan sumber-sumber kehidupan tetap dipertahankan, direbut dan diambil alih di basis-basis rakyat. 3). Mendorong agenda reforma agraria sejati sebagai satu solusi jangka panjang kedaulatan pangan. 4). Merevitalisasi komite nasional untuk penyelesaian konflik agraria dan PSDA.

Salah satu yang menjadi problem besar dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah adanya kesenjangan dan kelemahan dalam kebijakan yang dikeluarkan. kesenjangan yang dimaksud bukan hanya kesenjangan substansi bahwa kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat, tetapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga berjarak dengan rakyat sebagai pelaku dari pengelolaan SDA itu sendiri.

Dalam temuan WALHI berbasiskan pada peristiwa krisis, bencana ekologis merupakan penyebab dan sekaligus pemutus rakyat sumber-sumber kehidupan rakyat. bencana ekologis yang disebabkan oleh salah urusnya negara dalam pengelolaan sumbersumber kehidupan. Salah satu penyebab bencana ekologis adalah karena ketimpangan penguasaan lahan yang sebagian besar diberikan kepada industri ekstraktif penyebab bencana ekologis, dan akses dan kontrol rakyat atas sumber-sumber kehidupannya dihilangkan.

Karena itulah WALHI melakukan penelitian terhadap petani tambak di Indramayu Jabar yang dari sini diharapkan mengungkap kondisi dan praktik pertambakan. Program ini merupakan kerjasama dengan SEAFISH guna mendorong adanya agenda bersama untuk advokasi small scale aquaculture dan kampanye Regional SEA untuk memperkuat nelayan tradisional. Rakyat dalam setiap kebijakan juga selalu ditempatkan sebagai objek, bukan subjek. suara rakyat selalu “direpresentasikan” atau diwakilkan oleh pengurus negara. Padahal, rakyat sebagai makhluk sosial dan politik juga punya pengetahuan termasuk persepsi terhadap politik pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia. Dalam rangka membangun komunikasi dan kebijakan politik WALHI berjalan efektif untuk kampanye penyelamatan lingkungan, Unit kerja KM dengan dibantu oleh Abdul Wahib Situmorang sedang menyiapkan riset persepsi publik terhadap kondisi lingkungan hidup di 12 kota di Indonesia, yang diharapkan hasil riset ini akan keluar di awal tahun dan akan menjadi semacam indeks lingkungan yang setiap tahunnya akan dikeluarkan. Riset ini diharapkan menjadi sebuah rekognisi branding WALHI yang populis bagi publik. Problemnya sekarang adalah sejauh ini masih belum ada dukungan pendanaan untuk pelaksanaan survey ini.

Dalam mendorong perubahan kebijakan pangan dan air melalui advokasi RUU pangan yang telah disahkan, WALHI telah melakukan serial dialog multistakeholder untuk merumuskan sikap bersama dan masukan bagi pengambil kebijakan. Serial dialog ini akan dilaksanakan untuk mempertajam tema tentang keadilan pangan dan sikap pemerintah Indonesia dalam perwujudan kedaulatan Laporan Eksekutif Nasional 2013

pangan di dalam negeri serta untuk mendorong keadilan pangan di level internasional melalui pembahasan program legislasi nasional.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama dengan mitramitranya mengadvokasi praktek-praktek perampasan lahan yang dilakukan oleh perusahaan pertanian berskala besar dan lemahnya tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan hak atas pangan dan lingkungan hidup di Indonesia. Advokasi ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap upaya untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas masyarakat yang hidup dalam kemiskinan agar mampu mengklaim kekuasaan untuk mengelola tanah, air dan perubahan iklim, baik untuk sekarang dan di masa depan.

Disadari betul bahwa saat ini penting untuk melakukan research, pendokumentasian dan publikasi berbagai kasus-kasus kejahatan lingkungan, konflik dan pelanggaran HAM. Sebagai bahan dokumen dalam memberikan saran untuk mengubah undang-undang, dan pelaksanaan perbaikan hukum dan penanganan konflik penguasaan lahan yang terjadi di Indonesia. Mengajukan berbagai alternatif pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan guna memastikan akses dan kontrol komunitas rentan tetap terlindungi.

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Ini merupakan tabel dan grafik dari kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2012, yang jika dilihat sebagian besar areal kebakaran hutan dan lahan ada di kebun perusahaan. sementara rakyatlah yang selama ini selalu distigma sebagai penyebab kebakaran. Untuk monitoring bencana, Desk Disaster Nasional telah melakukan pemantauan terhadap becana berupa kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor sejak Juni – Desember 2012. Yang dimaksud dengan monitoring adalah pemantauan melalui berita media baik cetak

Capaian Kerja-Kerja WALHI 1 Tahun Disaster Manajemen

Laporan Eksekutif Nasional 2013

•

Terbentuknya desk bencana di nasional dan daerah, yang memiliki kapasitas dalam penanganan bencana

•

WALHI menjadi referensi bagi publik dan media massa untuk bicara bencana ekologis

•

Bencana ekologis mempengaruhi pengambil kebijakan untuk mulai

memasukkan kerentanan Indonesia dengan bencana ekologis dalam analisis kebijakan pembangunan •

Mendapatkan dukungan dana publik ketika terjadi bencana

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

kebijakan, dimana WALHI diharapkan dapat menyampaikan analisis resiko bencana dalam proses pelaksanaan pembangunan. Sekedar untuk mengingatkan, analisis resiko bencana ekologis memang masih minor dilakukan oleh eWALHI dalam mempengaruhi kebijakan baik kebijakan pembangunan, maupun sektoral SDA. II. Adanya jaminan keselamatan kawasan ekologi genting sebagai sumber-sumber kehidupan rakyat. Jaminan keselamatan kawasan ekologi genting sebagai sumbersumber kehidupan rakyat diharapkan dapat terpenuhi jika beberapa output ini dapat berhasil dicapai (1) adanya rekognisi terhadap model-model pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat yang adil dan lestari; (2) perubahan kebijakan negara atas desakan rakyat; (3) WALHI menjadi organisasi lobby yang kritis dan Progressif dalam melawan ekspansi modal di sektor kehutanan.

maupun elektronik. Hasil monitoring ini kemudian diolah, dianalis dan dijadikan data dalam bentuk diagram yang mencakup luas areal terdapak, volume dan korban bencana berdasarkan jenis bencana dan daerah terlanda bencana.

Kondisi masyarakat kita sekarang tidak memiliki kedaulatan dalam memilih jenis kegiatan ekonomi di wilayah mereka, terlebih bila kawasan tersebut mengandung bahan pertambangan. UUD 1945 Amandemen mengakui hak milik warga dan hak atas lingkungan hidup. Tapi banyak Pemerintah Daerah yang secara sepihak menetapkan kawasan kelola rakyat sebagai kawasan pertambangan. Sehingga konflik pun terjadi antara masyarakat dan industri penambangan pada tahun 2012, diantaranya Balaesang, Kabupaten Donggala-Sulteng, Kulopnprogo, Cileungsi, Lontar-Serang.

Guna mendukung kerja-kerja advokasi bencana dan mengingat urgensi dari penanganan bencana, dalam struktur EN WALHI sendiri, bencana memiliki desk khusus yang salah satu tugas dan fungsinya sebagai Sementara Desk Disaster WALHI Nasional sendiri telah terbentuk dan dikukuhkan pada 22 Desember 2012 beranggotakan 38 orang anggota tim, masing-masing berasal dari Jawa Barat 14 orang, Jakarta 10 orang, Sumatera Selatan 1 orang, Bengkulu 1 orang, Lampung 6 orang, dan Jogjakarta 6 orang. Sementara daerah yang lain belum mengirimkan nama utusannnya. Untuk Desk Nasional ini, selaku Pengarah adalah Direktur Eksekutif Nasional dan Ketua Dewan Nasional WALHI dan Koordinator Desk Nasional adalah Manager Penanganan Bencana, dengan struktur semantara adalah SAR/ Emergency Respon, Pendidikan, Informasi dan Dokumentasi, Riset dan Ekspedisi dan Mitigasi Adaptasi Bencana. Sedangkan untuk sub struktur akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya orang. Harapan Eksekutif Nasional untuk membentuk Desk Disaster di setiap wilayah telah dijawab secara mandiri oleh daerah. Dan bagi daerah yang belum membentuk desk disaster bukan tidak memiliki komitmen, namun hal ini hanya persoalan waktu. Karena seperti Sumatera Barat, Sumatera utara dan Kalimantan Tengah sangat tertarik untuk segera membentuk kelembagaan tersebut. Saat ini propinsi-propinsi tersebut sedang mempersiapkan dan menggalang sumber daya orang untuk terlibat dalam pembangunan dan menjadi pelaku di tubuh desk disaster. Berbagai program telah dijalankan dengan segala keterbatasan, selain monitoring bencana, juga meningkatkan kapasitas personil desk bencana, khususnya bagi anggota WALHI yang berlatarbelakang pencinta alam. Selain itu juga melakukan dialog kebijakan antara lain dengan Direktur Tanggap Darurat BNPB yang bertujuan untuk membangun kerjasama dalam konteks pengurangan resiko bencana (PRB). Disini, WALHI diharapkan dapat bermain pada level advokasi Laporan Eksekutif Nasional 2013

Berbagai upaya didorong dan didesakkan untuk memastikan adanya jaminan keselamatan kawasan ekologi genting sebagai sumbersumber kehidupan rakyat, termasuk bagaimana melawan ekspansi modal di sektor kehutanan yang semakin menggerus lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat. Melalui uji materi UU Minerba yang dilakukan WALHI, masyarakat sekitar tambang dan organisasi masyarakat sipil berharap agar Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan veto rakyat atas wilayah pertambangan. Agar proses penentuan pendapat masyarakat dalam penetapan wilayah pertambangan menjadi syarat mutlak. Kekhawatiran masyarakat adalah beralasan atas hilangnya hak mereka dan ancaman atas hak lingkungan yang sehat dari penetapan wilayah pertambangan. Karenanya, MK berpendapat agar pemerintah memfasilitasi proses penentuan pendapat masyarakat secara riil. Namun, keputusannya menjadi tak bermanfaat langsung dalam penyelesaian konflik di lapangan, karena MK menolak penetapan â&#x20AC;˘

Capaian Kerja-Kerja WALHI 1 Tahun Keorganisasian

Laporan Eksekutif Nasional 2013

â&#x20AC;˘

Konsolidasi internal untuk menyatukan persepsi konsolidasi regional baik gerakan maupun ideide penyelamatan kawasan ekologi genting. Penataan internal organisasi secara bertahap di tingkat EN WALHI antara lain melalui perubahan struktur yang dapat mempercepat akselarasi pelaksanaan mandat organisasi,

serta penataan sekretariat nasional yang lebih ramah kepada publik â&#x20AC;˘

Terkonsolidasinya pendanaan organisasi, dengan mengkerangkakan konsolidasi pendanaan WALHI berbasiskan regional. Selain itu juga untuk kepentingan mendekatkan lembaga mitra donor pada isu regional dan mengenal isu kawasan secara lebih utuh

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

persetujuan masyarakat tersebut dilakukan secara tertulis. Padahal, dalam praktek aktual yang telah dilakukan masyarakat, cara tertulis seperti pengumpulan tanda tangan penolakan telah menjadi kelajiman masyarakat, seperti masyarat Belitung mengumpulkan ribuan tanda tangan menolak tambang timah di laut karena mengancam tangkapan ikan nelayan. Konflik antara masyarakat dan perusahaan tambang banyak terjadi, karena penetapan wilayah pertambangan tidak melibatkan masyarakat yang terdampak negatif langsung oleh perusahaan tambang. Keterlibatan masyarakat dalam penentuan wilayah pertambangan tidak diakomodir secara konkrit oleh Undangundang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Karenanya, WALHI, PBHI, Kiara, Solidaritas Perempuan dan 15 masyarakat sekitar tambang dan aktivis lingkungan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi terhadap Undang-undang pada 22 April 2010. Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya tanggal 4 Juli 2012 dalam amar putusannya atas permohonan uji materi ini (Nomor 32/PUU-VIII/2010) menyatakan Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi ini, memastikan terwujudnya keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan wilayah pertambangan maka WALHI berupaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan mengkampanyekannya kepada publik utamanya di daerah-daerah lingkar tambang dimana masyarakat menjadi korban.

Inggris, The Guardian. Melalui salah satu artikelnya The Guardian mengupas bagaimana proses produksi dan pertimahan di Provinsi Babel serta dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan.

Paska keputusan Uji Materi UU Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana WALHI dkk dimenangkan sebagian, maka perlu dilakukan internvensi di Peraturan Pemerintah, untuk perjuangkan agar rakyat berpartisipasi aktif dan konkrit dalam penetapan wilayah pertambangan.

Kampanye Timah Bangka Belitung. Pekerjaan dokumentasi film dan video telah dilakukan bersama dengan FoE EWNI. Pada akhir Agustus â&#x20AC;&#x201C; awal September 2012. Kampanye diluncurkan pada bulan Oktober akhir atau awal November, direncanakan melibatkan tiga negara, yakni Inggris-Belanda-Indonesia. Tantangan: WALHI harus mengolah sendiri bahan dokumentasi yang telah tersedia. Monitoring dan Kunjungan ke Bangka untuk program FoE Netherland-IUCN-WALHI. Kunjungan dilakukan dengan staf FoE Netherland. Pencapaian: FoE Netherland mendapatkan gambaran langsung di lapangan tentang komunitas dan lingkungan yang terdampak tambang timah. Tantangan: Bagaimana bisa WALHI Bangka bisa menjalankan program kerjasama sesuai dengan proposal yang ada, dan menghasilkan output yang penting untuk penyelamatan lingkungan dari penambangan timah. Bagaimana WALHI Bangka bisa menghasilkan peta kawasan yang harusnya diproteksi berserta alasan-alasan, dan intervensi kebijakan.

Untuk persoalan tambang dan energi, WALHI telah melakukan kampanye anti pembuangan limbah tailing ke laut baik di tingkat nasional hingga internasional atas dampak buruk proyek pertambangan Weda Bay Nikel yang salah satu pemegang sahamnya adalah PT. Eramet sebuah perusahaan asal Prancis yang beroperasi di Maluku Utara. WALHI bersama dengan Friends of The Earth (FoE) International tengah menggalang kampanye kepada masyarakat dunia untuk memperhatikan konten timah yang terkandung dalam smartphone produksi raksasa elektronik dunia, Apple dan Samsung. Melalui situs resmi yang berbasis di Inggris dan serangkaian kampanyenya, Friends of The Earth mengajak masyarakat untuk memberi penekanan kepada produsen telepon â&#x20AC;&#x153;pintarâ&#x20AC;? agar memberi penjelasan asal usul timah yang menjadi komponen smartphone.

Investasi pertambangan adalah jenis kegiatan yang paling berdampak besar terhadap lingkungan: rusaknya siklus karbon, siklus air, siklus metabolisme rakyat-sumber daya alam pada komunitas yang sangat tergantung pada alam sebagai sumber pangan, air, kesehatan, dan lain-lain. Kelemahan regulasi yang melindungi lingkungan juga tercermin dalam praktek pembuangan limbah tambang ke laut. Praktek ini tidak ada diterapkan di negara Australia, Selandia Baru, dan daratan utama Amerika Serikat. Sementara di Indonesia, diterapkan dengan dilangsungkannya pembuangan limbah tambang terbesar di dunia ke laut di Teluk Senunu.

Eksekutif Nasional, ED WALHI Babel dan FoE telah melakukan investigasi ke Pulau Bangka. Temuannya, penambangan timah di darat dan perairan Bangka telah memberi dampak serius bagi keselamatan lingkungan, keselamatan pekerja tambang serta mengancam sumber-sumber alam yang selama ini menjadi gantungan hidup mencari nafkah bagi masyarakat, termasuk nelayan. Pertambangan timah di Bangka juga pernah dimuat di surat kabar terkemuka di Laporan Eksekutif Nasional 2013

Kelemahan aturan lingkungan hidup yang ada disambung dengan Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

pelemahan berikutnya. Rancanan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Dumping, sepanjang tahun 2012 masih dalam proses dalam forum yang tertutup bagi organisasi lingkungan kritis, hendak mengubah kategori limbah tambang ke laut bukan sebagai bahan berbahaya dan beracun.

Aturan lingkungan hidup di Indonesia lemah, dibandingkan dengan negara lain. Belum lagi penegakannya berat sebelah kala yang dihadapi korporasi atau rakyat kec il. Contoh bukti lemahnya hukum lingkungan adalah penggunaan sianida yang sudah tak diperbolehkan di pertambangan Eropa, dan sulit ditetapkan di negeri Barat lainnya. Tapi di Indonesia masih diperbolehkan.

Paska pemerintah dalam hal ini Kementrian Linkgungan Hidup memberikan ijin pembuangan limbah seperti yang dilakukan oleh PT. Newmont, WALHI melakukan gugatan PTUN atas izin ini dan di PTUN tingkat pertama WALHI dikalahkan oleh pengadilan. Langkah selanjutnya adalah WALHI bersama jaringan sedang menyusun memori banding. Gugatan banding telah dimasukkan ke PT TUN Jakarta. Keputusan Banding telah diterima pada 25 September 2012, dan WALHI dkk dikalahkan. WALHI akan melakukan kasasi terhadap hasil dari keputusan ini. WALHI juga telah melakukan protes keras kepada Pemerintah karena dianggap menjadikan laut sebagai penampungan limbah B3 tambang dan migas. Menolak RPP Limbah B3 yang menjadikan laut sebagai penampungan limbah B3 tambang dan migas. Menolak penghamburan uang publik untuk pertemuan dan penyusunan dokumen lingkungan yang oleh WALHI dianggap tidak berguna tersebut. Di tingkat internasional, beberapa organisasi masyarakat sipil, yaitu WALHI, Yayasan Bali Fokus, Greenpeace, dan ICEL mendesak delegasi pemerintah yang akan menghadiri pertemuan ke-5 Panitia Negosiasi Antar-negara (Intergovernmental Negotiating Committee/INC) yang mempersiapkan instrumen hukum global yang mengikat tentang merkuri untuk berusaha sekuat tenaga memperkuat substansi dari perjanjian global tersebut. INC5 ini akan diselenggarakan di Geneva, Swiss pada tanggal 13-18 Januari 2013. Instrumen hukum global tentang merkuri ini sangat penting mengingat sifat merkuri yang tergolong sebagai bahan berbahaya beracun, yang ketika masuk ke dalam lingkungan dapat menimbulkan dampak besar dan berjangka panjang, akibat sifatnya yang tak dapat terurai di alam dan dapat mengakibatkan bioakumulasi ketika masuk ke dalam rantai makanan4. Pada tanggal 9 Februari 2012, WALHI telah melakukan Konsolidasi gerakan anti PLTN di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak termasuk Natsuko (Nindja). Pertemuan ini bertujuan untuk berbagi informasi tentang apa yang selama ini sudah dikerjakan, kampanye karena media juga terlibat. Juga menyusun strategi advokasi mulai dari tingkat basis, nasional dan internasional dengan harapan munculnya kerja-kerja strategis. WALHI juga telah mengirim Ali Akbar untuk menghadiri pertemuan NNAF di Korea pada tahun 2012 ini. WALHI telah menyampaikan surat terbuka kepada SBY pada 28 Maret 2012 untuk menolak rencana pemerintah untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Sebagaimana BATAN menyebutkan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 159 miliar untuk studi kelayakan pembangunan PLTN di Provinsi Bangka Belitung. Penolakan ini bukannya tanpa alasan, seperti telah dilansir sebelumnya oleh WALHI Bangka Belitung bahwa masyarakat merasa belum perlu adanya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Laporan Eksekutif Nasional 2013

Tragedi Minamata yang terjadi pada tahun 1950-an adalah salah satu contoh tragedi industri terbesar dalam sejarah dimana pencemaran merkuri mengakibatkan dampak kesehatan jangka panjang, yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan secara tuntas dan memenuhi rasa keadilan para korban

Peringkat kinerja penaatan perusahaan ini dikelompokkan dengan kategori emas, hijau, biru, merah, dan hitam sebagai peringkat kinerja terburuk. PROPER bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui penyebaran informasi kinerja penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan guna mencapai peningkatan kualitas lingkungan hidup

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Masyarakat takut apa yang dialami Jepang dengan bocornya nuklir dari PLTN Fukushima Daiichi akan terjadi di Indonesia. Menurut WALHI bahwa sumber daya manusia (SDM) Indonesia juga belum siap untuk mengelola PLTN termasuk kalau kemudian PLTN itu mengalami seperti apa yang terjadi di Jepang pasca gempa dan tsunami. WALHI telah mendorong kampanye and advokasi bersama phasing out batubara didalamnya berisi publikasi sukses story advokasi batubara dengan Sierra Club. Tulisan dengan mengangkat kasus Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan telah dimasukkan, dan draft telah selesai. Harapannya ada tindaklanjut publikasi atas laporan ini. Aturan lingkungan hidup di Indonesia lemah, dibandingkan dengan negara lain. Belum lagi penegakannya berat sebelah kala yang dihadapi korporasi atau rakyat kecil. Contoh bukti lemahnya hukum lingkungan adalah penggunaan sianida yang sudah tak diperbolehkan di pertambangan Eropa, dan sulit ditetapkan di negeri Barat lainnya. Tapi di Indonesia masih diperbolehkan. Perusahaan tambang emas Agincourt Resources di Sumatera Utara menggunakan sianida. Perusahaan tersebut berkonflik dengan warga Batang Toru sepanjang tahun 2012 yang menentang pembuangan limbah tambang ke sungai. AMDAL perusahaan menyatakan sungai tidak diminum warga, tapi kenyataannya sungai tersebut diminum warga, dan menjadi sumber utama penghasil ikan sale. Pemberian informasi palsu (tidak benar) dalam AMDAL tergolong pelanggaran serius, tapi hingga akhir tahun 2012, tak ada penegakan hukum bagi perusahaan. Perusahaan tambang terus berjalan didukung militansi Pjs Gubernur Sumatera Utara terbang dari Medan ke Batang Toru dan meminum air sungai sebagai pertunjukan air sungai tak berbahaya diminum. Beranikah meminumnya saat tambang beroperasi penuh dan kontinyu? WALHI menyadari, dalam konteks kampanye ke publik dan sekaligus intervensi ke pemerintah, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan apa alternatif yang ditawarkan oleh WALHI ketika mengkampanyekan stop energi yang kotor dan rakus yang berbasis fossil fuel. Karena itulah WALHI juga turut mengkampanyekan mikrohidro sebagai energi alternatif. Namun, WALHI juga kritis melihat energi alternatif ini. Karena jika dikatakan alternatif, artinya juga harus dikuasai atau kita dapat berdaulat dalam menentukan sumber daya alternatif ini antara lain tidak bersumber dari utang luar negeri karena clean technology fund diorganisir oleh ADB/WB. Sementara di sisi yang lain, dalam konteks CTF ini pemerintah tidak dapat menjamin energi terbarukan khususnya gheothermal tidak diperuntukkan untuk mensuplai sektor industri yang tinggi emisi gas rumah kacanya. Di tengah buruknya praktek industri pertambangan di Indonesia, pemerintah dalam hal ini KLH bukannya secara serius mengerahkan energinya untuk pemulihan lingkungan dan melakukan penegakan hukum lingkungan sebagaimana yang menjadi mandatnya dalam UU 32//2009, justru sibuk memberikan reward kepada perusahaan melalui Proper. PROPER (Program for Pollution Control, Evaluation and Rating) atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup5 di protes oleh WALHI pada 21 Desember 2012. Setelah kurang lebih satu dasawarsa pelaksanaan

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis PROPER, WALHI menilai PROPER hanyalah kegiatan pencitraan Kementerian Lingkungan Hidup dan Perusahaan. PROPER belum mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan, belum memberikan akses informasi secara luas kepada masyarakat terkena dampak dan masyarakat umum, apalagi mendorong terciptanya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Sebaliknya melemahkan hukum lingkungan di Indonesia. WALHI bersama dengan jaringan mendesak Kementrian Lingkungan Hidup tidak memberikan penghargaan terhadap perusahaan dalam bentuk PROPER. Sebab, sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk menaati ketentuan peraturan perundangundangan. Karena PROPER sebagai keputusan lembaga pemerintah telah dijadikan sebagai topeng perusahaan yang senyatanya melakukan pengrusakan berat terhadap lingkungan, maka kami mendesak KLH menghentikan pelaksanaan PROPER dan mencabut pemberian PROPER 2012 bagi perusahaan perusak lingkungan, seperti Lapindo Brantas, IKPP, dll.

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Juga, mengembangkan pertanian berbasiskan kearifan lokal, serta menjadikan rakyat Indonesia tuan di atas tanah dan negerinya sendiri. Off side terhadap regulasi dibiarkan manakala pelaku adalah korporasi. Selanjutnya, tinggal menunggu waktu terjadi pemutihan pelanggaran lingkungan atau alih fungsi kawasan cagar alam menjadi memungkinkan untuk ditambang atau perkebunan. Investasi modal memang menimbulkan anomali.

Industri rakus dan kotor yang dinilai menjadi penyumbang dari krisis ekologi dan merampas sumber-sumber kehidupan rakyat banyak dilakukan oleh perusahaan komoditas monokultur. Karena itulah EN WALHI masih terus memperjuangkan kampanye perlawanan terhadap industri monokultur. Pengembangan komoditi dengan melakukan penanaman secara monokultur (satu jenis tanaman) dalam luasan besar dan masif (perkebunan skala besar) memang telah berlangsung selama ratusan tahun di Indonesia. Perkebunan kayu skala besar sudah dirintis sejak abad ke-19 yaitu sekitar tahun 1847 oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk pemenuhan kebutuhan pembuatan kapal-kapal perang dan kapal-kapal dagang Belanda. Di samping pembangunan kebun kayu secara monokultur dan masif, penguasa kolonial juga memaksakan monokulturisasi melalui sistem tanam paksa (cultuurstelsel) di sekitar tahun 1830 sampai dengan tahun 1870 untuk pemenuhan kepentingan pasar Eropa, dimana tujuan utamanya adalah untuk menutupi kas anggaran pemerintah Belanda yang defisit. Pembangunan kebunkebun komoditas tertentu dilakukan secara luas (estate) seperti, kopi, teh, tembakau dan tebu, di samping tanaman kayu (yaitu kayu jati) yang dibudidayakan secara masal untuk kebutuhan kapal-kapal perang dan kapal-kapal dagang Belanda.

WALHI juga telah mengembangkan position paper terkait dengan gerakan anti monokultur ini. WALHI meminta pemerintah untuk menghentikan model pengembangan perkebunan besar monokultur yang rakus lahan karena terbukti tidak mampu memperbaiki kesejahteraan rakyat, namun justru lebih banyak memberikan dampak negatif bagi keberlanjutan lingkungan dan keselamatan rakyat. Sudah saatnya pemerintah Indonesia mengkaji keberadaan investasi rakus lahan dan menggantikannya dengan mendorong pengelolaan pertanian berbasis rakyat, mendorong pengelolaan kawasan hutan berbasis rakyat dan komunitas, serta mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat atas wilayah kelolanya untuk perwujudan pembangunan yang berkeadilan dan lestari. WALHI kembali mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk menghentikan pengembangan dan perluasan kebun-kebun monokultur skala besar, mengevaluasi monokulturisasi yang sudah berlangsung, melakukan audit menyeluruh terhadap perijinan yang sudah dikeluarkan, menyelesaikan konflik sosial yang terjadi, menghentikan praktek-praktek â&#x20AC;&#x153;pemutihanâ&#x20AC;? pelanggaran Undangundang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan segera melakukan moratorium dengan prinsip dan kriteria yang jelas bukan berbatas tahun. Eksekutif Nasional telah membuat diskusi terbatas dalam membedah persoalan perkebunan monokultur di Indonesia dan diharapkan bisa menghasilkan langkah-langkah selanjutnya dalam menyikapi permasalah yang timbul akibat perkebunan monoculture. Isu monoculture plantations saat ini sudah meluas. Jika sebelumnya memiliki dua demensi yaitu pembangunan dan manusia (hak) sekarang masuk pada fase, Pembangunan, manusia dan perubahan iklim. HTI misalnya tidak hanya dipandang sebagai pembangunan hutan tetapi juga sumber bahan baku kayu, carbon stock dan energy. Dengan dinamika tersebut WALHI harus bisa lebih tajam dalam melakukan analisis dan lebih ÂŤcerdasÂť menyikapi issue tersebut. Penegakan aturan lingkungan hidup dan kehutanan yang berat sebelah juga terjadi. Di Sulawesi, penambangan di kawasan hutan lindung, bahkan berkategori cagar alam berlangsung di Cagar Alam Morowali, Sulawesi Tengah. Off side terhadap regulasi dibiarkan manakala pelaku adalah korporasi. Selanjutnya, tinggal menunggu waktu terjadi pemutihan pelanggaran lingkungan atau alih fungsi kawasan cagar alam menjadi memungkinkan untuk ditambang atau perkebunan. Investasi modal memang menimbulkan anomali. Ekspansi massif pertambangan nikel di Sulawesi Tengah, direstui oleh Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai koridor pertambangan nikel. Rencana ini pastilah berkontradiksi dengan program pencegahan pembabatan hutan dalam kerangka mitigasi perubahan iklim, khususnya UN REDD Programme Indonesia, Sulawesi Tengah. Tapi pada akhirnya, semuanya akan bisa diatur agar investasi bisa terus mereproduksi diri.

Bersamaan dengan peringatan Hari Anti Monokultur Sedunia, WALHI mengingatkan pemerintah Indonesia akan pengalaman pahit pengembangan industri pangan melalui proyek lahan gambut sejuta hektar. Menggunakan momentum hari anti monokultur sedunia, WALHI menyerukan kepada para profesional, akademisi dan penggiat-penggiat lingkungan dan hutan untuk mulai bekerja serius dalam perlindungan dan pelestarian hutan dengan mengutamakan hak dasar bagi penduduk di sekitar dan dalam wilayah hutan. Laporan Eksekutif Nasional 2013

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Kita menyadari, bahwa kampanye baik di nasional maupun internasional jauh dari cukup untuk dapat menyelesaikan berbagai Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

kasus perampasan tanah dan sumber daya alam, serta kerusakan lingkungan hidup. Karenanya kerja-kerja politik menjadi penting dilakukan untuk mendorong penyelesaian kasus atau konflik yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Dari kasus tersebut didapat dua hal yg bisa menjadi pembelajaran, 1). Tekanan Internasional yang masif memberikan efek yang signifikan utk mendorong pemerintah Kabinet Bersatu Jilid II melakukan tindakan. 2). Membangun keseimbangan antara advokasi lapangan dengan mendorong peran masyarakat. LBH berani dan pro-aktif dengan kampanye publik dan tekanan politik. Selain itu, perlawanan hukum guna merebut dan memastikan kawasan kelola rakyat terlindungi juga dilakukan oleh ED WALHI Sulut untuk kasus Pulau Bangka, WALHI Bali, dan juga WALHI Sumatera Selatan.

Sejak akhir tahun 2011, WALHI telah membentuk Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-hak Rakyat Indonesia (Sekber PHRI). Sekber ini, seperti yang telah disampaikan sebelumnya berupaya mendorong penyelesaian konflik secara damai dan demokratis. Berbagai aksi telah dilakukan pada bulan Januari – April 2012. Sekber juga telah mengembangkan perannya ke beberapa propinsi seperti Sumatera Selatan, Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara.

Dalam gugatan internasional, setelah melalui proses hukum yang panjang, pada tanggal 26 Desember 2012, Pengadilan Tinggi Tokyo membacakan putusan tingkat banding kasus Kotopanjang yang diajukan oleh perwakilan masyarakat di 10 desa dan WALHI. Sidang yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat, WALHI dan sekitar 100 orang warga Jepang yang mendukung perjuangan ini. Meskipun dalam konteks putusan hukum WALHI mengalami kekalahan, namun yang juga patut untuk dicatat sebagai kemenangan kecil bagi organisasi adalah hak legal standing WALHI diakui di pengadilan internasional sebagai sebuah preseden hukum yang positif bagi gerakan lingkungan hidup di Indonesia. Selain itu, gugatan hukum di pengadilan Jepang ini sekaligus juga sebagai preseden menggugat kejahatan yang dilakukan oleh non state actor, yakni korporasi dan lembaga keuangan internasional yang berlindung dibalik kedok “bantuan” luar negeri.

Untuk merespon berbagai konflik yang terus terjadi seperti di Mesuji, Bima dan yang terakhir di Ogan Ilir – Sumatera Selatan, Sekber telah menyelenggarakan Rapat konsolidasi dan Renstra Sekber PHRI yang telah menghasilkan beberapa rekomendasi berupa; 1). Mengirimkan surat kepada Menpolhukam untuk menanyakan tindak lanjut hasil kerja Tim Mesuji,

Salah satu “keberhasilan” dalam proses panjang advokasi dan kampanye isu-isu lingkungan hidup dan sumber daya alam adalah dorongan untuk melakukan moratorium. Kini moratorium dipakai dan digunakan baik oleh pemerintah dalam konteks perubahan iklim, setidaknya melalui LoI dengan pemerintah Norwegia, yang sebentar lagi sudah berakhir masanya sejak LoI ditandatangani.

2). Melakukan pengawalan kepada DPR untuk memastikan DPR bekerja menjalankan Pansus atau Komisi penyelesaian sengketa agraria dan SDA, 3). Sekber bertemu dengan UKP4 dan komponen lain yang menggagas resolusi konflik agraria dan SDA, 4). Menyusun naskah sebagai pandangan OMS terkait penyelesaian sengketa agraria kepada DPR dan Presiden dengan menggunakan materi yang sudah ada untuk dilengkapi.

WALHI bersama jaringan menilai bahwa moratorium tersebut jauh dari harapan, karena desakan kita adalah moratorium berbasis capaian guna memastikan hak kelola rakyat diakui, UU sektoral yang tumpang tindih direview dan menata ulang tata kelola di sektor kehutanan. Namun kampanye moratorium yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia sudah menggelinding dan selalu digembargemborkan sebagai sebuah kemauan politik yang baik dari pemerintah untuk menurunkan emisi. Atas dasar itulah kemudian WALHI menilai penting untuk mendorong pemantauan moratorium hutan oleh masyarakat.

Tingginya jumlah konflik dalam pengelolaan agraria dan sumber daya alam, khususnya konflik pertanahan yang mencapai 8.300 konflik/sengketa mendorong WALHI terus mencari formulasi guna menangani dan mendorong penyelesaian konflik. Perubahan Kebijakan Negara atas desakan dari rakyat menjadi salah satu output yang hendak disasar dalam advokasi dan kampanye WALHI selama satu tahun ini antara lain untuk mendorong pengukuhan model kelola kawasan oleh rakyat.

Peran masyarakat menjadi penting untuk terlibat dalam proses ini dengan membangun pemahaman tentang ancaman REDD/ REDD+ bagi tata kelola hutan dan distribusi pengelolaan kepada masyarakat. Tahapan yang dibangun antara lain dengan melatih kelompok masyarakat untuk memiliki kemampuan melakukan monitoring terkait implementasi proyek REDD+ di kawasankawasan yang menjadi proyek REDD+ khususnya di Kalimantan Tengah. Kelompok masyarakat ini dibekali kemampuan menulis dan peralatan untuk membagi hasil monitoringnya kepada pihak luar. Seluruh hasil monitoring ditampilkan melalui enviro map di http://

Pada saat ini, WALHI berjuang untuk penyelamatan kawasan Rawa Tripa di Propinsi Aceh. Berdasarkan advokasi yang sedang berlangsung saat ini, Rawa Tripa merupakan habitat Orang Utan Sumatera dan juga merupakan kawasan rawa gambut yang penting. Perkembangan advokasi Rawa Tripa (RT), setelah sejak tahun 2011 mendorong penyelamatan rawa tripa, pada April 2012 pemerintah menurunkan tim investigasi ke kawasan RT terutama konsesi PT.Kalista Alam dan PT. SMM yg kemudian memasukan kembali sebagian kawasan Rawa Tripa ke dalam PIPIB revisi 2. Laporan Eksekutif Nasional 2013

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

telah menjadi salah satu referensi penting dari berbagai pihak, namun sangat disadari bahwa informasi ini masih terbatas di kalangan elit dan nasional. Oleh sebab itu, WALHI melakukan deseminasi buku ini (Januari – Maret 2012) di beberapa universitas terkemuka di Indonesia antara lain UI – Jakarta, Universitas Padjajaran – Bandung dan Universitas Sumatera Utara – Medan, Universitas Lambung Mangkurat-Kalsel. Diharapkan melalui deseminasi ini multiplayer efeknya adalah kalangan perguruan tinggi memiliki pemahaman terkait pendanaan iklim dan bersedia mensosialisasikan kepada masyarakat. Perubahan Kebijakan menjadi salah satu capaian yang terus didesakkan dalam setiap advokasi dan kampanye kita, namun di tengah sengkarutnya sistem politik dan penegakan hukum di Indonesia, tanpa ada desakan dari rakyat akan semakin jauh dari harapan. Karena itulah syarat perubahan kebijakan harusnya didukung oleh pengorganisasian yang kuat di tingkat basis massa atau publik luas baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah SBY baru saja membuat dua aturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), nomor 60 dan nomor 61 tahun 2012 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan . Konon PP tersebut dikeluarkan untuk menyempurnakan aturan yang telah ada dan juga konon untuk memberikan kepastian hukum pada para pengusaha. Kembali rasa keadilan dicabik dan dikhianati oleh Pemerintah dengan memberikan kemudahan dan fasilitas berlebih kepada sektor swasta, bahkan tanpa segan-segan pemerintah telah berupaya untuk memberikan perlindungan dan pengampunan atas pelanggaran undang-undang dan pencurian kekayaan alam di negeri ini. Peraturan Pemerintah yang baru saja diterbitkan ini sangat jelas memiliki potensi untuk memberikan impunitas atas pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang terjadi didepan mata tidak berani ditindak dan diselesaikan namun secara terang benderang pemerintah justru mengalah dan tunduk dibawah keinginan para penjahat lingkungan.

www.forestlocker.net/main, sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan. Kampanye bersama dalam rangka memperbaiki model “moratorium” versi pemerintah. Dalam kampanye ini WALHI memberikan masukan substansi-substansi penting untuk di negosiasikan kepada UKP4. Melakukan advokasi penolakan ekspansi perkebunan kelapa sawit (Maluku Utara, Bengkulu, Kalsel); Penolakan HTI (Jambi, Papua); Advokasi Hutan Jawa (Jawa Barat). WALHI juga mendorong Penyelamatan kawasan hutan dengan memberikan peran lebih besar bagi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan (Maluku Utara, Jambi, Kalsel). Melakukan advokasi peruntukan ruang produksi rakyat (Bengkulu, Jabar, Kalsel, Maluku Utara, Kalteng). Kendala utama dari advokasi ini adalah dimana peran daerah sebagai ujung tombak advokasi WALHI tidak merata, dikebanyakan daerah ada hambatan terkait komunikasi politik dengan pemerintah setempat. WALHI juga secara intensif melakukan penolakan secara terbuka terkait praktek REDD/REDD+ serta turunannya (HPH-RE dan Forest Carbon Stock).

Dengan alasan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengakibatkan kerancuan hukum adalah tindakan yang mencerminkan ketidak mampuan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tenurial.

WALHI juga telah menyelenggarakan Workshop Nasional Pulihkan Indonesia; Revitalisasi peran dan posisi masyarakat di kawasan hutan (WALHI). pada hari Kamis 12 April 2012 dimulai pukul 10.30 Wib. Kegiatan ini dilaksanakan di asrama haji Balikpapan. Tema ini muncul sebagai respon atas keluarnya perpres No. 3/2011 tentang MP3EI yaitu Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, kemudian diikuti dengan keluarnya Perpres No. 3/2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan dan Perpres No. 13/2012 tentang Tata Ruang Pulau Sumatera. Hal ini dianggap kontradiktif dengan upaya untuk merevitalisasi masyarakat yang ada di sekitar hutan dan penataan ruang kewilayahan.

Tercatat lebih dari 3 juta hektar hutan yang dirubah menjadi kebun sawit tanpa ijin dan ini adalah bentuk pelanggaran hukum, namun bukannya diproses secara hukum dan ditindak tetapi dengan sangat gagah, kementerian kehutanan memberikan perlindungan kepada pelanggar hukum tersebut dengan berlindung pada Peraturan Pemerintah yang meletakan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang syah dan dapat diampuni setelah mendapat restu dari Kementerian Kehutanan sebagaimana pada pasal 51A dan 51B. Selain pada perubahan kebijakan yang hendak didorong di sektor kehutanan, Advokasi dan kampanye melawan ekspansi modal di sektor kehutanan didekatkan atau diselaraskan dalam advokasi WALHI terkait dengan perubahan iklim, karena dalam pandangan EN WALHI bahwa perubahan iklim bukanlah isu yang berdiri sendiri atau terlepas dari isu-isu lainnya termasuk sektor kehutanan yang memang menjadi sektor “sasaran” yang diintervensi dalam berbagai

Pendanaan iklim merupakan salah satu isu yang penting dalam upaya penanganan perubahan iklim. Pada tahun 2011, WALHI telah melakukan riset dan menerbitkan buku terkait dengan pendanaan iklim baik skema di level internasional maupun di Indonesia. Buku ini Laporan Eksekutif Nasional 2013

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

proyek-proyek perubahan iklim di tingkat nasional dan internasional seperti praktek REDD+ dan pendanaan iklim.

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis Dalam advokasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, WALHI mendorong lahirnya regulasi yang mengatur mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia, regulasi ini diharapkan inline dengan regulasi yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam dan keruangan.

Untuk issue REDD & REDD+ FoEI menempatkan WALHI pada posisi yang penting dan memang diharapkan ada pembelajaran dari Indonesia yang dapat menjadi landasan bagi semua anggota konfederasi utk mengambil sikap thd REDD/+. Presiden telah pula memperpanjang masa tugas Satgas REDD+ pada awal tahun 2012 untuk mepersiapkan kelembagaan REDD+ yang dalam hal ini juga menjadi salah satu mandat di dalam surat niat baik (letter of intent) antara Norwegia dengan Indonesia. Tampaknya satu tahun tidaklah cukup untuk Satgas REDD+ menyelesaikan tugasnya. Masa tugas Satgas REDD+ akan berakhir pada Desember 2012 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Perpres 25 tahun 2011. Walhasil, semua tugas yang belum terselesaikan diupayakan untuk selesai, bak supir Metro Mini mengejar setoran.

adalah, meneruskan dan menjalankan mandat yang tertera pada Tap MPR RI No. IX/MMPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk membenahi berbagai sektor potensial tersebut. Jika pun dibutuhkan, maka kelembagaan yang dibentuk seharusnya adalah Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang memiliki kewengan penuh untuk mereformasi tata kelola SDA Indonesia dan mengkordinasikannya, agar tidak terjadi lagi tumpang tindih dan saling lempar kesalahan. Secara khusus EN WALHI tidak berangkat ke COP 18, namun beberapa hal yang menjadi concern WALHI terhadap perundingan iklim secara general dibawa oleh ED Kalimantan Barat yang berangkat ke Doha untuk berbagai agenda, termasuk isu land grabbing dan masyarakat adat. Tekanan terhadap proses UNFCCC tetap dilakukan di Indonesia dengan menggelar media brieffing dan sekaligus konferensi pers untuk menyampaikan sikap dan pandangan WALHI terhadap COP 18 di Doha pada bulan Desember 2012. WALHI bersama dengan IWGFF juga melakukan launching hasil riset industri kehutanan yang memiliki keterkaitan yang cukup erat antara perkembangan industri kehutanan (perluasan HTI dan perubahan kondisi hutan) dengan perubahan iklim dalam konteks COP 18. Dalam advokasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, WALHI mendorong lahirnya regulasi yang mengatur mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia, regulasi ini diharapkan inline dengan regulasi yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam dan keruangan.Â Untuk mendukung upaya tersebut, WALHI melakukan serial diskusi PA-PSDA, minstreeming issue perubahan iklim, assesment tentang pendanaan iklim dan akses lokal terhadap pendanaan iklim serta riset aksi partisipatif dampak project-project perubahan iklim bagi masyarakat terutama pada akses terhadap air dan lahan. Dari assesment pendanaan iklim WALHI menemukan bahwa model penanganan perubahan iklim di Indonesia tidak memiliki basis regulasi yang kuat, disamping juga pendanaan iklim di Indonesia tidak memiliki skema dan sistem yang terintegrasi dalam kebijakan keuangan negara.

Tarik-menarik kepentingan politik antar K/L dipercaya sangat menghambat Satgas REDD+ untuk menjalankan mandatnya dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Sementara institusi tersebut masih belum mampu menengahinya, karena memang kewenangan tersebut ada pada Presiden. Sebagai contoh, Strategi Nasional REDD+ yang telah melalui proses konsultasi panjang di 5 region hanya dilandasi oleh Surat Keputusan Ketua Satgas REDD+. Padahal awalnya agar dapat menjadi acuan nasional dan mengikat para pihak, diusulkan untuk dilandasi minimal oleh Peraturan Presiden.

Selain perubahan kebijakan pada isu-isu lingkungan hidup dan sumber daya alam, EN WALHI juga mengadvokasi pada kebijakan yang dinilai akan semakin membungkam gerakan masyarakat sipil dan rakyat yang sedang memperjuangkan hak-hak rakyat antara lain RUU Ormas, RUU Kamnas, Inpres Keamanan Nasional yang memberi ruang yang begitu besar bagi kembalinya rezim otoritarian di tengah kampanye negara yang konon sudah â&#x20AC;&#x153;demokratisâ&#x20AC;?.

WALHI yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global memandang penyelesaian masalah mendasar dari pengelolaan hutan Indonesia tidak bisa dijawab hanya dengan membangun kelembagaan REDD+, apalagi dengan menutup mata atas berbagai perosalan di atas.

III. WALHI menjadi Organisasi Lingkungan Hidup yang Berbasiskan masyarakat. adanya Dukungan Dana publik yang signifikan

WALHI secara terus menerus melakukan pemantauan terhadap praktek REDD+ di Indonesia baik di lapangan, kebijakan maupun dari sisi pendanaan.

Telah sejak lama WALHI mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi publik dan berbasiskan pada masyarakat dengan adanya dukungan dana publik. Ini dapat dicapai dengan (1) berkembangnya pusat belajar dari inisiatif yang sudah ada; (2)menguatnya kapasitas ED; (3) dukungan dari kader pelajar, organisasi rakyat dan kader rakyat yang memiliki kemampuan dalam mempertahankan dan merebut akses

Carut marut pengelolaan di sektor kehutanan juga terjadi pada sektor lainnya seperti pertambangan, pertanian dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Sehingga yang diperlukan hari ini Laporan Eksekutif Nasional 2013

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

dan kontrol rakyat terhadap sumber-sumber kehidupan, termasuk dukungan perjuangan rakyat; (4) WALHI melakukan perencanaan monitoring dan evaluasi secara akuntabel.

Data Pemberitaan WALHI di Media Cetak Utama Sepanjang tahun 2012 Nama Media Eknas Daerah Jumlah KOMPAS Media Indonesia Koran Tempo The Jakarta Post Suara Pembaruan Jumlah Total

Kerjasama dengan media massa diarahkan pada hal-hal yang bersifat strategis dan programatik, karena itulah EN WALHI melakukan roadshow ke media massa besar nasional di Jakarta, bertemu dengan pimpinan redaksi dan petinggi media massa tersebut, antara lain ke Kompas, Media group, Tempo dan The Jakarta Post dan RRI yang sudah memiliki program panjang.

Capaian Kerja-Kerja WALHI 1 Tahun Jaringan dan Penggalanagan Dukunan Publik

•

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Adanya dukungan dana dari publik yang dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk proses membangun sistem dan pengetahuan dari penggalangan dana publik, termasuk bekerja

159 94 37 136 45 471

239 106 46 158 55 604

Atas dasar itulah yang juga perlu dibangun adalah strategi berikutnya yang tidak kalah menariknya di tengah pengguna internet yang tinggi di Indonesia adalah mengoptimalisasi kampanye di dunia maya baik dengan melalui pengelolan website WALHI maupun jejaring sosial media yang ada untuk kampanye di tingkat lokal, nasional dan internasional. EN WALHI telah melakukan analisis cepat terkait dengan efektifitas penggunaan website dan prospek optimalisasi terhadap website WALHI, bukan hanya di nasional tetapi juga di daerah. Sejauh ini, dalam analisis cepat kami, website WALHI yang ada hari, dalam konteks update berita, masuk dalam kategori yang selalu up to date. Namun, jika publik terutama yang baru, mengunjungi website WALHI, akan seperti masuk di “hutan belantara”, ramai dengan content berita. Menjawab tantangan tersebut, WALHI telah melakukan redesign website dan melaunchingnya kepada publik bertepatan dengan ulang tahun WALHI tanggal 15 Oktober 2012, yang lebih user friendly dan sesuai dengan karakter WALHI, website dengan nuansa baru diharapkan dapat menjadi bagian dari pelayanan WALHI kepada publik. Website WALHI dikunjungi sebanyak 442 jumlah pengunjung setiap harinya.

dengan lembaga lainnya yang sesuai dengan visi misi WALHI •

WALHI menjadi “rumah” bagi komunitas (sekolah/kampus) untuk belajar isu lingkungan hidup, khususnya lingkungan hidup perkotaan Menggalang komunitas-komunitas yang telah melakukan kerja-kerja praksis penyelamatan lingkungan hidup di perkotaan, untuk menjadi laboratorium bagi komunitas lain dan juga laboratorium bagi advokasi dan kampanye WALHI.

80 12 9 22 10 133

Sumber: Dokumentasi WALHI 2012

Sejak satu tahun yang lalu hingga saat ini, WALHI menggandeng khusus RRI dalam kampanye yang dilakukan. Yang terakhir, paska terpilihnya Direktur EN WALHI periode 2012-206, kerjasama WALHI dan RRI dalam peringatan hari bumi di beberapa daerah antara lain Sumatera Barat, Bangka Belitung, dimana salah satunya menghadirkan Direktur EN WALHI dalam kampanye publik hari bumi bersama RRI di Sumatera Barat. Kerjasama ini dirancang sebagai bentuk kerjasama yang lebih panjang antara WALHI dengan RRI. Publikasi album Pulihkan Indonesia dalam bentuk 2 kali talkshow, sekaligus sebagai sarana fundraising publik WALHI menjadi referensi bagi media massa terkait dengan isuisu lingkungan hidup dan sumber daya alam/agraria,

Dari sini kita berharap, WALHI dapat menjadi referensi bagi rekanrekan jurnalis dan media massa baik nasional maupun internasional untuk isu-isu lingkungan hidup dan SDA. Kelengkapan dan kemutkhiran data tentu menjadi penting untuk terus diperbaharui, mengingat juga isu lingkungan hidup di media massa juga semakin “tersingkir” dan menjadi minoritas dibandingkan dengan isu-isu lain misalnya korupsi.

Dandhy Laksono dalam rakernas WALHI mengingatkan dengan bacaan dimana media massa tidak lepas dari sebuah raksasa yang bernama industri media dan jaringannya, belum lagi jika dihubungkan dengan relasi kepemilikan industri media dengan bisnis di sektor sumber daya alam, maka kita mesti dapat dengan cerdas menempatkan media massa dalam sebuah strategi advokasi dan kampanye kita. Bagaimana kita dapat memobilisasi dan optimalisasi media mainstream untuk kepentingan advokasi WALHI, namun kita tidak bisa berharap lebih dari itu. Artinya, meskipun penting tetaplah sulit untuk mengukur “kemenangan” advokasi kita dari pemberitaan media mainstream.

•

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

•

WALHI menjadi “rumah” tempat berkonsolidasi bagi gerakan lintas sektor (tani, nelayan, masyarakat adat, buruh, perempuan, miskin kota dan lani-lain) seperti Sekber PHRI dan API. Ini adalah bagian dari kemampuan WALHI mengkonsolidasikan gerakan tersebut baik sebagai respon terhadap kasus atau konflik maupun yang bersifat front persatuan jangka panjang.

EN WALHI melakukan analisis nasional setiap bulan dan meminta informasi kepada teman-teman di daerah. Harapannya, berbasiskan pada liputan media di lokal dan nasional, kita dapat melihat arah atau kecendrungan isu yang akan direspon dalam advokasi dan kampanye WALHI yang secara berkala dipublikasi dengan harapan agar tentunya mendapatkan respon dari publik berupa dukungan terhadap advokasi dan kampanye WALHI, maupun dari pengurus negara.

WALHI dapat mengkonsolidasikan para pakar di bidang lingkungan hidup, agraria dan SDA yang sudah berkomitmen mendukung gerakan advokasi WALHI, melalui Tap MPR IX/2001, juga sebagai momentum mengkonsolidasikan ulang gerakan lingkungan dan gerakan agraria

Dengan tujuan untuk membangun sistem informasi dan managemen pengetahuan yang terintegrasi dari Nasional ke Daerah, salah satu aktifitas yang dilakukan adalah digitalisasi dokumen yang tersedia di WALHI, digitalisasi buku-buku yang diterbitkan oleh WALHI. Aktifitas ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan pengetahuan WALHI, juga bagian dari pelayanan WALHI kepada publik. Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Salah satu bentuk dukungan publik kepada advokasi dan kampanye WALHI adalah melalui dukungan donasi. Karena itu, dalam mengembangkan penggalangan dana publik, unit kerja penggalangan sumber daya mengembangkan perpaduan antara kampanye kreatif isu perkotaan dengan pengembangan donasi publik melalui kampanye â&#x20AC;&#x153;anti plastikâ&#x20AC;? sejak bulan Februari 2012 dan berlanjut hingga saat ini. Kampanye ini bertujuan membangun kepedulian publik terhadap isu sampah di kota-kota besar seperti Jakarta dan memilih plastik sebagai sampah yang berbahaya terhadap kesehatan lingkungan. Pesan inilah yang dikemas untuk disampaikan kepada publik. Ke depan, akan terus diupayakan untuk memperluas kampanye kreatif untuk isu perkotaan, antara lain kampanye anti incinerator yang juga sudah dibicarakan tahap awalnya dengan temanteman WALHI Jawa Barat. Mengingat isu ini sudah terhubung sebelumnya dengan kampanye anti plastik, salah satunya dengan mengembangkan sosial media. Tantangannya adalah bagaimana isu ini sekaligus juga bisa menggalang dukungan dana dari publik. WALHI memang harus lebih sering menyuarakan, mendorong dan mendokumentasikan inisiatif komunitas penyelamat lingkungan, terutama di kota-kota besar. Ini sekaligus dapat dijadikan sebagai sebuah proses transformasi pengetahuan atau acuan belajar antar komunitas penyelamat lingkungan.

memudahkan publik melakukan donasi. Hal ini bertujuan untuk menyediakan sarana yang bervariasi bagi para donatur. Dalam perjalanannya, hal ini menjadi pembelajaran tersendiri bagi WALHI, karena ternyata tidak mudah untuk melakukan upaya ini. Proses komunikasi dengan bank yang berjalan sekitar 6 bulan baru membuahkan hasil yang cukup baik, dimana saat ini WALHI sudah bekerjasama dengan bank BNI dalam penyediaan mesin EDC (electronic data capture) dan kerjasama dengan divisi kartu kredit bank BNI untuk menjembatani donatur yang akan berdonasi dengan menggunakan fasilitas kartu kredit. Saat ini sudah ada kerjasama dengan Bank Mandiri dalam upaya menjembatani donatur dari nasabah Bank Mandiri yang sudah memanfaatkan fasilitas SMS banking untuk melakukan donasi dengan menggunakan fasilitas M-Banking, yaitu istilah yang digunakan untuk transaksi perbankan yang dilakukan melalui perangkat mobile seperti telepon seluler. Selain itu, saat ini juga sedang diinisiasi kerjasama dengan Bank CIMB Niaga untuk kerjasama dengan divisi CIMB Clicks, yaitu untuk menyediakan jalur donasi bagi nasabah Bank Niaga melalui jaringan internet banking.

Penggalangan dukungan kampanye WALHI melalui kampanye kreatif, dengan menggunakan kampanye dan pendidikan publik dengan menggunakan sosial media selain website, termasuk didalamnya meningkatkan kapasitas pengelolanya. Secara berkala, juga sudah menggandeng beberapa publik figure yang diharapkan dapat terus menyuarakan apa yang dikampanyekan oleh WALHI. Sebagai contoh, kampanye Save Tripa mendapatkan dukungan yang luar biasa dari publik. Tantangan terbesar dari penggalangan dukungan publik ini adalah materi-materi kampanye dan advokasi yang diharapkan dapat bersifat segmented. WALHI menggandeng berbagai komunitas melalui kampanye kreatif antara lain melalui musik dengan para musisi baik dalam negeri maupun luar negeri. Penggalangan donasi publik WALHI memang harus lebih sering menyuarakan, mendorong dan mendokumentasikan inisiatif komunitas penyelamat lingkungan, terutama di kota-kota besar. Ini sekaligus dapat dijadikan sebagai sebuah proses transformasi pengetahuan atau acuan belajar antar komunitas penyelamat lingkungan.

Membangun infrastruktur dan kebijakan pendukung penggalangan dukungan dana publik antara lain untuk memudahkan sistem pembayaran online DOKU para pengguna kartu kredit dan debit, target dari sistem ini adalah kelas menengah baik didalam maupun di luar negeri. Sistem ini diharapkan juga dapat menjadi jalan untuk bisa menggandeng kerjasama antara WALHI dengan FOE Internasional dan anggota FOE lainnya dalam penggalangan donasi publik di luar negeri. Dalam kurun waktu 1 tahun ini, unit PSD akan memperkuat penggalangan donasi publik melalui direct miling, karenanya untuk kebutuhan tersebut, Unit PSD kembali membangun sistem database donatur. Yang tercatat sampai hari ini, ada 500 orang.

Sepanjang tahun 2012, penggalangan donasi publik dilakukan dengan berbagai tema antara lain Sahabat Anak Lumpur, Tak Rela Mereka Lapar, Gerakan â&#x20AC;&#x153;Antiâ&#x20AC;? Plastik, Selamatkan Hutan Indonesia, Hutan Kita. Untuk program Tak Rela Mereka Lapar dan Sahabat Anak Lumpur, penggunaan dan pengelolaan anggarannya diserahkan ke daerah. Di EN WALHI, donasi publik yang digalang diperuntukkan untuk membiayai tiga aktifitas utama WALHI yakni kampanye dan pendidikan lingkungan. Untuk aktifitas penanganan kasus/konflik, tidak disebutkan secara eksplisit.

Pengelolaan donatur dilakukan melalui pengelolaan komunikasi antara WALHI dengan para donatur. WALHI secara rutin mengirimkan informasi yang siap dibaca oleh para donatur di media sosial facebook maupun twitter. Donatur juga mendapatkan informasi tentang update program-program yang sedang dijalankan WALHI melalui SMS gateway yang dikirimkan secara rutin setiap 1 minggu sekali.

Salah satu yang menjadi perhatian dalam satu tahun ini adalah membenahi kembali infrastuktur yang dapat mensupport program donasi publik. Diantaranya melalui kerjasama dengan bank untuk Laporan Eksekutif Nasional 2013

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis EN WALHI telah melakukan assesment terhadap kapasitas organisasi terkait upaya-upaya penggalangan dana publik. Secara umum, sebagian besar ED masih fokus dengan kegiatan penggalangan Sahabat WALHI dan belum mengarahkan pada penggalangan donasi publik. Dan sebenarnya peran Sahabat WALHI juga sangat potensial, terutama untuk mendukung kampanye WALHI. Untuk itu, perlu adanya sinergi antara Eknas dan ED dalam kegiatan penggalangan dukungan publik. PSD juga melakukan kembali pemetaan terhadap program penggalangan sumber daya yang dilakukan oleh 11 WALHI di daerah antara lain Aceh, Sumut, Sumsel, Kaltim, Kalteng, NTT, Sumbar, Jawa Barat, Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dengan harapan paska pemetaan ini, kita dapat membangun program penggalangan donasi publik di wilayah. Secara umum, sebagian besar ED masih fokus dengan kegiatan penggalangan Sahabat WALHI dan belum mengarahkan pada penggalangan donasi publik. Dan sebenarnya peran Sahabat WALHI juga sangat potensial, terutama untuk mendukung kampanye WALHI. Untuk itu, perlu adanya sinergi antara Eknas dan ED dalam kegiatan penggalangan dukungan publik. Yang menarik adalah penggalangan dana publik yang dilakukan oleh publik atau komunitas untuk WALHI Bali yang lahir dari inisiatif komunitas atas kerja-kerja advokasi yang dilakukan. Meskipun penggalangan donasi publik tersebut memang bukan dirancang oleh WALHI Bali, namun dalam pembelajarannya kami melihat bahwa WALHI Bali memang sudah memiliki modal sosial cukup lama dalam hal membangun relasi dengan berbagai komunitas termasuk komunitas seni. Disinilah titik penting yang dapat menjadi pembelajaran baik EN WALHI dan WALHI daerah lain yang ingin mengembangkan penggalangan dana publik.

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Kekuatan dari sebuah kampanye yang efektif adalah pengemasan materi yang solid dan berkualitas. Kualitas sebuah kampanye melalui riset yang baik melalui berbagai metode penelitian, bacaan atau analisis yang tajam serta didukung oleh sistem informasi dan database yang memadai.

dengan Satu Dunia, yang juga merupakan lembaga yang pernah terlibat dalam pengembangan pengelolaan pengetahuan di WALHI pada periode yang lalu, sehingga diharapkan mengetahui karakter dan kebutuhan KM di WALHI. Kekuatan dari sebuah kampanye yang efektif adalah pengemasan materi yang solid dan berkualitas. Kualitas sebuah kampanye melalui riset yang baik melalui berbagai metode penelitian, bacaan atau analisis yang tajam serta didukung oleh sistem informasi dan database yang memadai. Tahap pertama yang dilakukan oleh staf Web/IT dan database adalah memeriksa dan mendafar kembali sistem informasi dan database yang telah dimiliki seperti database arsip, surat, kontak, asset, klipping, pustaka dan enviromap. EN WALHI juga sedang mentransformasikan database advokasi dan kampanye ke bentuk digital dokumen WALHI.

Sejak penggalangan dana publik ditingkatkan intensitasnya oleh EN WALHI, melalui berbagai program donasi publik, telah terkumpul dana publik sepanjang tahun 2012 berjumlah Rp. 305.365.000,16. Jika dibandingkan dengan dana yang diperoleh dari lembaga donor, dana itu tentulah masih jauh dari harapan kita. Namun ini dapat menjadi pemicu agar kita secara bersungguh-sungguh meningkatkan seluruh kemampuan untuk terus mendapatkan dana dari publik secara lebih signifikan.

Fores Locker Map dan pengembangannya pada website interaktif http://www.forestlocker.net/ untuk pemantauan deforestasi dan praktek terbaik dari masyarakat dalam menjaga hutan Indonesia. Dalam pengoperasiannya ditargetkan masyarakat aktif berperan sebagai sumber dan pengguna website tersebut.

Dalam hal pengelolaan pengetahuan (KM) WALHI, yang sudah dilakukan adalah diskusi awal dengan lembaga Satu Dunia pada tanggal 1 Agustus 2012 di sekretariat EN WALHI. Adapun pembahasan awal ini curah pendapat dan penggalian gagasan atas pengelolaan pengetahuan yang selama ini berlangsung di WALHI. Selain itu juga membahas apa kebutuhan dan konsep yang diharapkan oleh Eknas WALHI ke depannya. Sistem pengelolaan pengetahuan dan sistem pengelolaan sumberdayanya. Berikutnya adalah bagaimana merancang konsep KM tersebut dan implementasinya.

Environmap dan forestlocker dibangun sebagai bagian dari pengembangan database pengelolaan SDA berbasis teknologi informasi. Di banyak organisasi sedang berproses mengembangkan ide sejenis yang berbasis teknologi informasi. Hal ini juga menjadi pekerjaan besar bagi gerakan sosial dan lingkungan hidup untuk mengkonsolidasikan data dan informasi yang berserak di berbagai organisasi, dengan tujuan utama untuk dapat digunakan bersama dalam kerangka advokasi yang lebih besar dan mendorong perubahan sistem perubahan sistem dan pengelolaan SDA.

Selanjutnya, telah dilaksanakan Workshop pengelolaan pengetahuan WALHI yang dilaksanakan di sekretariat EN WALHI pada Oktober 2012. Tujuan kegiatan ini agar EN WALHI memiliki sistem pengetahuan yang bisa diimplementasikan di organisasi serta menguatnya pemahaman tentang peran penting KM dalam organisasi. Program ini bekerjasama Laporan Eksekutif Nasional 2013

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Dalam kerangka pengetahuan kolektif organisasi yang hidup, sistem environmap atau forest locker bukanlah sekedar perangkat teknologi, tapi juga sebuah perangkat pengetahuan yang dapat Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

didayagunakan bagi kepentingan advokasi dan kampanye WALHI dan komunitasnya. Sistem ini tidak akan berguna jika tidak dibarengi dengan kerja-kerja di lapangan dan tidak dapat diakses oleh publik dan juga tidak dihubungkan dengan relasi kerja advokasi kebijakan mendorong perbaikan sistem negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan SDA. Sebagai organisasi publik, bagi WALHI pengetahuan memang tidak bisa diletakkan di atas menara gading. Dialektikanya tumbuh dan berkembang bersama dengan kerja-kerja praksis beradvokasi di lapangan dan berhadapan dengan realitas atas krisis yang dialami oleh rakyat. Dia harus diletakkan didalam cita-cita bersama rakyat yang sampai hari ini masih hidup di tengah krisis, dengan situasi negara yang seringkali abai dan korporasi yang kian rakus merampas wilayah kelola rakyat. EN WALHI juga berkomitmen untuk membangun pengetahuan bukan hanya sebagai sebuah sistem, melainkan juga kultur atau budaya yang akan tumbuh dan berkembang bersama, karena advokasi yang berlandaskan pada teori dan dialektika yang tumbuh bersama rakyat dipeccaya akan semakin memperkuat gerakan itu sendiri kedepannya.

sampai pada melahirkan pemimpin-pemimpin politik alternatif di tingkat kampung untuk memperjuangkan hak-hak dasar rakyat. Pendidikan Kader Rakyat Dasar (PKRD) ini merupakan bagian dari cita-cita Gerakan Pulihkan Indonesia WALHI untuk membangun kemandirian rakyat dalam penyelamatan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan. PKRD yang diselenggarakan oleh WALHI ini dihadiri oleh perwakilan anggota WALHI, staff WALHI, jaringan, pemuda desa dan mahasiswa. Ditambah fasilitator dan panitia penyelenggara. Proses pendidikan dipandu oleh fasilitator baik lokal dan nasional. Output yang diharapakan dari pelaksanaan PKRD ini adalah semakin majunya pengetahuan dan keterampilan para kader rakyat di beberapa daerah di Jambi dalam melancarkan gerakan sosial dan lingkungan hidup, dan mampu mentransfer pengetahuannya ke masyarakat tempat dimana dan disekitar ia bersosialisasi, agar kualitas massa rakyat lainnya memiliki kesadaran politik dan organisasi yang maju.

EN WALHI kembali memproduksi media outreach antara lain Tanah Air, E-Newletter, dan Bumi. Tanah Air sendiri merupakan jurnal yang diproduksi oleh WALHI, bukan sebagai media outreach semata. Jurnal Tanah Air ini diharapkan menjadi “media” transformasi dan kelola pengetahuan dari orang perorang, menjadi pengetahuan bersama. Tanah Air ini diharapkan juga menjadi alat advokasi atau pembelaan terhadap isu lingkungan dan sumber daya alam, yang berlandaskan pada gagasan pemikiran baik secara teori maupun praksis. Selain melalui ide dan pengetahuan yang diproduksi, pengelolaan pengetahuan organisasi yang kaya ini diharapkan juga dapat diperkaya dengan analisis, pandangan dan perspektif yang diperoleh dari diskursus-diskursus yang terus berkembang. WALHI Institute sesungguhnya diharapkan dapat menjadi sandaran untuk memperkokoh sikap politik WALHI dalam basis argumentasi ilmiah.

EN WALHI juga sepanjang tahun 2012 telah berhasil menyelenggarakan sembilan kali PKRD di Propinsi Jawa Barat, Bangka Belitung, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Lampung dan Sumatera Barat. Rata-rata setiap PKRD diikuti anatar 35 sampai dengan 30 orang peserta, dan 30% diantaranya adalah perempuan. Total peserta PKRD adalah 295 orang dengan komposisi 212 orang peserta laki-laki dan 83 orang peserta perempuan.

Paska mundurnya koordinator WALHI Institute sebelumnya, dan atas catatan evaluasi dari proses yang sempat berjalan pembangunan dan pengembangan WALHI Institute dimana “hambatannya” ada pada kelembagaannya yang sudah terlebih dulu diformalkan dan akhirnya menjadi “beban”, maka kedepan konsepsi pengembangan WI didesign agar terlebih dahulu digerakkan oleh ide-ide. Ide yang menggerakkan institusi agar dia terus hidup dan mendinamisir proses institusinya. Namun sampai sejauh ini, beberapa orang pakar sudah siap dan berkomitmen untuk terus mengembangkan WI dengan ideide yang akan didorong untuk memperkuat advokasi WALHI salah satunya melalui wacana Tap MPR IX/ 2001 tentang PA PSDA.

Sejauh ini proses pelaksanaan PKRD sekaligus juga sarana berbagi keterampilan dengan fasilitator di daerah, sehingga belum dilakukan TOT untuk fasilitator PKRD. Belum juga dilakukan evaluasi, karena keterbatasan anggaran. Diharapkan evaluasi dapat dilakukan segera pada tahun 2013.

Tulang punggung utama yang mendukung gerakan advokasi penyelamatan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat ada pada massa yang selama ini berinteraksi dengan WALHI, yang kebanyakan memang berbasiskan pada penanganan kasus atau konflik di kampungnya. Pendidikan kader ini sekaligus menjadi pondasi ideologisasi untuk membangun kesadaran kritis rakyat dan sekaligus juga aktifis WALHI, serta pada jenjang berikutnya juga

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Bagi WALHI, jaringan memegang peranan yang cukup penting untuk memperkuat dukungan terhadap advokasi dan kampanye WALHI. Selama ini WALHI telah melalui proses yang cukup panjang membangun relasi, komunikasi dan bekerja bersama dengan jaringan baik melalui penanganan kasus/konflik maupun jaringan Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

strategis terkait dengan isu-isu penting yang ditangani oleh WALHI baik yang sektoral maupun cross cutting isue di level mulai dari lokal, nasional dan internasional, WALHI menjadi center gerakan lintas sektor dan isu.

agar program tersebut dapat didukung secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masing-masing region, dan tentu saja dengan bacaan situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya di tiap-tiap region.

Pada bulan pertama kepengurusan ini, pemetaan kembali jaringan WALHI menjadi penting. Karena bacaan terhadap jaringan (strategis atau taktis), turut menentukan berapa besar resources yang akan kita kontribusikan baik sumber daya manusia maupun keuangan. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana WALHI sebagai organisasi lingkungan mampu mengarusutamakan isu lingkungan dan sumbersumber kehidupan dalam kerja-kerja jaringan yang ada.

EN WALHI menyadari bahwa roda organisasi sangat dibutuhkan yang dinamis dan kuat sangat penting untuk menjalankan kerjakerja advokasi dan pelaksanaan program baik di nasional maupun daerah. Sekretariat nasional dan daerah yang kuat dan solid baik secara pendanaan dan pengetahuan menjadi tulang punggung untu menopang kerja-kerja WALHI kedepannya lebih massif dan progressif yang dilakukan oleh anggota dan elemen WALHI di semua wilayah.

Salah satu syarat advokasi dan kampanye dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan konstituen dalam hal anggota dan juga komunitas dampingan dan publik, adalah organisasinya juga harus “sehat”. Sehat yang dimaksudkan disini adalah sejauhmana organisasi atau sekretariat dapat menjalankan fungsi dan peranperannya sebagai sekretariat dan sekaligus sebagai fasilitator dalam kerja-kerja advokasi di masing-masing wilayah. Karena itulah, penguatan kapasitas dan institusi Eksekutif Daerah WALHI menjadi penting untuk disokong, termasuk didalamnya memastikan prosesproses pengambilan keputusan dalam forum-forum sebagaimana yang diatur dalam Statuta dapat berjalan dengan baik.

Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH) dan Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat daerah, baik untuk merumuskan program dan perencanaan kerjanya maupun memilih fungsionaris WALHI daerah. Sepanjang tahun 2012, Eksekutif Nasional memfasiltasi pertemuan tersebut. Regenerasi terus bertumbuh di WALHI dengan terpilihnya direktur ED yang sebagian berasal dari kaum muda, antara lain WALHI Kalimantan Selatan, ED Jawa Tengah, ED WALHI Sultra, ED WALHI Bengkulu, WALHI Jambi. Dari 28 WALHI daerah, 3 (tiga) orang Direktur WALHI adalah perempuan yakni Sultra, Jawa Tengah dan Papua, demikian juga dengan komposisi perempuan didalam kepengurusan di DD.

Melakukan pertemuan-pertemuan regional yang dilakukan untuk region Jawa, region Sulawesi, region Sumatera. Menyamakan pandangan terkait dengan agenda advokasi WALHI di masing-masing region, yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Eksekutif Nasional telah menyelenggarakan 2 kali pertemuan regional yaitu pertemuan regional Jawa yang dilaksanakan pada 28–29 Oktober 2012 di Jogjakarta. Pertemuan ini selain sebagai sara konsolidasi, juga guna memformulasikan agenda advokasi bersama untuk region Jawa. Pertemuan WALHI Region Jawa ini secara organisasi dilandasi juga bahwa konsolidasi-konsolidasi tingkat region harus didorong terus tetapi tidak terlalu didrive oleh Nasional sehingga konsolidasi tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Nasional tapi konsolidasi tersebut muncul dikarenakan inisiatif daerah. Dari pertemuan ini hasil yang didapatkan secara perlahan-lahan melakukan penataan organisasi, baik terkait dengan bangunan keorganisasian, pendekatan dan advokasi yang dilakukan di tingkat regional.

Setelah sempat tertunda untuk dibuka kembali WALHI Papua, akhirnya pada tanggal 12 Juni 2012 WALHI Papua kembali dibentuk dengan dukungan 14 anggota dan memilih Direktur dan DD WALHI Papua. Pembentukan WALHI Papua ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk menegaskan dan meneguhkan satu komitmen perjuangan bersama dan memperbesar upaya perjuangan penegakan keadilan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat di Papua serta memperkuat gerakan pemulihan Indonesia, karena Papua merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sejarah perjuangan penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia. Namun juga meski diakui, dinamika politik di Papua juga berbeda dengan wilayah lain di Indonesia dengan situasi politik yang panas. Paska terbentuk, Direktur WALHI Papua berhalangan tetap untuk menjalankan tugasnya sebagai Direktur Eksekutif Daerah. Atas rekomendasi dan diskusi dengan anggota dan DD WALHI Papua, akan kembali dilakukan “restrukturisasi” awal sebagai jalan untuk menggerakkan advokasi di Papua yang sementara ini akan diambilalih oleh Dewan Daerah WALHI Papua.

Sejauh ini terkait dengan pertukaran OR atau skill share antar OR belum dapat dilakukan secara optimal pada tahun 2012. Diharapkan tahun depan dapat direalisasi dengan baik. Peningkatan dan Pengembangan Institusi dan Kapasitas EN dan ED dilakukan dengan melalui pendekatan program bersama ED. Dalam pengembangan program ED, EN membangun strategi dukungan dan pengembangannya dengan pendekatan region. Selain juga sebagai bagian dari upaya terus menerus membangun konsolidasi dan pengetahuan yang berbasiskan region, strategi ini juga termasuk menjadi bagian mengajak lembaga mitra untuk lebih mengenal karakter dan dinamika sebuah region terhadap dukungan yang diberikan, ini juga menjadi penting Laporan Eksekutif Nasional 2013

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis Program WALHI yang dijalankan harus didasarkan pada perencanaan kerja yang telah dirumuskan oleh organisasi paska pertemuan nasional lingkungan hidup, sebagai turunan dari mandatmandat besar organisasi. Berikutnya perencanaan kerja tahunan tersebut menjadi acuan setelah disahkan oleh Dewan Nasional sebagai representasi anggota. Pelaksanaan program berdasarkan perencanaan kerja tahunan juga dievaluasi setiap tiga bulan sekali, ini untuk melihat sejauhmana realisasi dan rasionalisasinya yang kesemuanya disesuaikan dengan konteksnya, yang juga dilakukan dalam forum pengambilan keputusan bersama dengan Dewan Nasional pada rapat pleno Dewan Nasional. Adanya keinginan untuk mewujudkan WALHI sebagai sebuah organisasi advokasi lingkungan yang lebih akuntabel, kredible dan sustainable menjadi modal kuat untuk melakukan evaluasi dan audit. Oleh sebab itu Eksekutif Nasional sangat terbuka dengan kegiatan ini. Audit eksternal telah dilaksanakan sejak Januari 2012 dan hasilnya telah diselesaikan pada bulan Juni 2012 dengan kesimpulan fairly. Untuk audit internal sampai saat ini belum terlaksana. Selain itu, perlu terdefinisi dengan jelas ruang lingkup, cara kerja PME WALHI secara terintegrasi baik untuk organisasi, maupun program. Eknas WALHI saat ini sedang menyusun panduan monitoring dan evaluasi (tools) dan Panduan Pengelolaan Keuangan WALHI. Diharapkan mekanisme audit internal dapat dijalankan untuk masa-masa yang akan datang. Audit eksternal telah dilaksanakan sejak Januari 2012 dan hasilnya telah diselesaikan pada bulan Juni 2012 dengan kesimpulan fairly. WALHI telah sejak lama mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi publik, konsekuensinya adalah selain kita bisa melakukan kerja-kerja advokasi dan kampanye seperti biasanya, WALHI kini juga harus membangun performa organisasi yang ramah bagi publik dengan melakukan penataan sekretariat. Ramah dalam arti sekretariatnya bisa dikunjungi, menjadi tempat belajar bagi orang-orang maupun komunitas yang tertarik dengan isu-isu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh WALHI, maupun yang ingin hanya mengenal lebih dekat dengan organisasi WALHI itu sendiri. Karena itulah, sekretariat nasional ditata ulang bukan hanya untuk menunjang kerja-kerja staf EN WALHI maupun elemen WALHI lainnya, namun juga sebagai media bagi publik untuk mengenal lebih dekat dengan WALHI dengan konsep galeri seni dan budaya. Isu tematik kampanye WALHI dihadirkan lewat media seni, yang diharapkan publik juga dapat lebih memahami isu-isu yang diadvokasi oleh WALHI. Ini juga untuk menghadirkan performa WALHI sebagai organisasi yang dekat dengan publik, tentunya tanpa menghilangkan kekhasan WALHI sebagai organisasi berbasis advokasi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

LAPORAN KONDISI KEUANGAN EKSEKUTIF NASIONAL WALHI TAHUN 2012 Total dana yang diterima oleh WALHI untuk terhitung sejak Mei sampai dengan bulan Desember 2012 adalah sebesar Rp. 1.453.479.543 (Satu milyar empat ratus limapuluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah). Berikut adalah rinciannya: LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAN PENGALOKASIAN KEUANGAN WALHI NASIONAL PERIODE LAPORAN MEI - DESEMBER 2012 PENERIMAAN Organisasi Donor

11.11.11

IUCN Ecosystem Alliance

OXFAM GB

Ford Foundation Renstranas

Nama Project Advocating people right for an ecolical and gender justice based NRM Promoting Ecosystem Carrying Capacity and Services Based-Local Knowledge Securing Vulnerable Communitiesâ&#x20AC;&#x2122; Access to and Control of Productive Land and Freedom to Produce Food Crops Based on Local Characteristics Workshop Nasional "Penyusunan Rencana Aksi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak - Haknya Atas - Lingkungan Hidup dan Sumber-Sumber Kehidupan"

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Penerimaan Periode Mei Des 2012

Saldo Awal Mei 2012

931.425.737

409.256.265

506.802.505

1.677.073

15.251.302

679.776.000

237.125.000

Total

1.340.682.002

508.479.578

695.027.302

237.125.000

Pengeluaran Periode Mei - Des 2012

1.334.044.245

441.195.265

465.342.790

237.125.000

Saldo

6.637.757

41%

67.284.313

16%

229.684.512

21%

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

SSNC

FoE International

Addressing the problems of deforestation, land-use changes and challenges in natural resources conservation through the promotion of communitybased sustainable livelihoods and intervention in regional spatial planning process Projects to increase regulation and improve the ability of communities to prevent landgrabbing (land rights/grabbing/ overconsumption site battle campaigns) in Kapuas, Central Kalimantan, Indonesia (Kalimantan Forest Carbon Partnership REDD Demonstration Project) Total

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

PENGELUARAN Pengeluaran Periode Mei - Desember 2012

Keterangan

377.799.552

312.025.950

65.773.602

12%

Eksekutif Nasional

1.052.804.927

36%

Eksekutif Daerah

1.397.525.491

48%

463.092.006

16%

Operasional Total

2.913.422.424

100%

Pengeluaran Jan - Des 2012 Eksekutif Nasional

16%

Eksekutif Daerah

36%

Operasional

48% -

111.097.266

123.689.175

(12.591.910)

ALOKASI DANA BERDASARKAN AKTIFITAS UTAMA Periode 01 Mei - 31 Desember 2012 Keterangan

Pengeluaran

Campaigns 1.453.479.543 1.816.731.155 3.270.210.699 2.913.422.424 356.788.274 100%

1.065.825.082

Training

43% 36%

876.413.183

Research Coordination & Networking Lobby advocacy TOTAL

26.339.200

182.799.199

15.163.000

283.790.755

12%

2.450.330.418

100%

ALOKASI AKTIFITAS UTAMA

43%

1% 36%

Laporan Eksekutif Nasional 2013

12% Campaigns Training Research Coordination & Networking Lobby advocacy

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Kesimpulan dan Rekomendasi

Selain soal sumber dana, secara keorganisasian kita juga masih memiliki satu tantangan yang terbesar. sebagai sebuah organisasi forum dengan dinamika masing-masing anggota di setiap wilayah, ideologisasi terhadap nilai-nilai perjuangan dan memahami kerjakerja organisasi, termasuk didalamnya kaderisasi menjadi penting untuk dilihat kembali, mengingat kader-kader terbaik organisasi merupakan tulang punggung dari gerakan WALHI itu sendiri. Pemahaman tentang ke-WALHI-an yang masih lemah sehingga sistem dan mekanisme organisasi masih belum berjalan sesuai dengan hasil-hasil kesepakatan dan belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yang termaktub dalam statuta WALHI. Bagaimana membangun kultur kader yang terdidik dan terorganisir. Untuk tidak berkecil hati, kaderisasi juga menjadi “problem” yang sama di beberapa organisasi berbasis gerakan di grassroots. Bisa jadi, selain secara internal, kita juga bisa mencari solusi bersama atas krisis kader yang terjadi di beberapa organisasi gerakan ini. Solusi yang pernah dilakukan oleh WALHI salah satunya dengan menggandeng beberapa organisasi yang punya perhatian khusus pada pembangunan pendidikan kader rakyat bersama SHI, Sawit Watch dan KIARA.

Melihat dari begitu besarnya mandat organisasi yang diberikan kepada para pengurus baik di nasional maupun di daerah, tentulah kita juga harus melihat bagaimana kekuatan dan kelemahan internal yang kita miliki untuk menjawab berbagai situasi eksternal yang sudah nyata di depan mata.

Sehingga, mau tidak mau aktifis WALHI mesti belajar dan bekerja lebih keras lagi untuk terus mencari format advokasi dan pelaksanaan program yang dapat memastikan visi dan c ita-c ita untuk merebut kembali kedaulatan rakyat atas lingkungan hidup dan sumbersumber kehidupannya.

Hal lain yang tidak kalah penting untuk dilihat ulang dalam proses pencapaian mandat adalah bagaimana membangun model komunikasi organisasi sebagai sebuah forum. Bukan hanya untuk menyamakan persepsi terhadap sebuah masalah, tetapi juga mencari solusi-solusi yang dapat menjawab masalah. Mekanisme komunikasi menjadi pertanda bahwa sejauhmana kita telah matang dalam berorganisas. Nama organisasi terlebih sebagai organisasi publik dipertaruhkan ketika kita menggunakan “media komunikasi”, karena di ruang keterbukaan informasi dan komunikasi yang begitu terbuka saat ini, ruang kontestasi juga sedang terjadi.

BAGIAN IV

Bukan hanya menebar krisis dan teror berupa ancaman kriminalisasi, kekerasan dan pelanggaran HAM sebagai cara untuk membungkam aktifis WALHI dan masyarakat yang didampingi, tetapi juga “menawarkan” solusi-solusi yang palsu dalam wujudwujud yang seolah demokratis dan “green”

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Yang terberat adalah bagaimana di tengah krisis pendanaan yang dihadapi oleh organisasi, kita juga dihadapkan pada situasi eksternal yang semakin berat, sekaligus ekspektasi yang begitu tinggi dari publik kepada WALHI untuk dapat membantu menyelesaikan kasuskasus yang dihadai oleh WALHI, dan bahkan yang ironi, ekspektasi ini bukan hanya muncul dari perbincangan di tingkat rakyat yang selama ini menjadi “korban” dari kebijakan negara yang bahkan perbincangan ini juga muncul dari lembaga-lembaga negara, ini menandakan memang

Di tengah keterbatasan sumber pendanaan untuk menjalankan advokasi dan program-program yang menjadi mandat organisasi, berbagai upaya terus dilakukan untuk bisa memastikan kebutuhan supporting untuk mendukung kerja advokasi dapat dipenuhi baik melalui lembaga donor dan juga donasi publik. Belum berjalannya sistem perencanaan, evaluasi dan monitoring yang terinterasi dengan baikSehingga sejauh ini sulit mengukur apakah kerja-kerja yang telah dilakukan telah berhasil mencapai visi dan cita-cita organisasi atau belum. Banyak kegiatan yang telah dilaksanakan, akan tetapi cenderung lebih banyak yang reaksioner. Proses pelaporan yang belum berjalan baik. Baik itu di Eksekutif Nasional maupun di daerah. Koordinasi dalam melakukan implementasi program antara Eksekutif Nasional dan Eksekutif Daerah juga masih belum berjalan sesuai dengan proporsinya dan menghasilkan gerakan advokasi lingkungan yang mumpuni. Problem implementasi dan pelaporan ini merupakan tantangan berat yang harus diperbaiki dengan serius untuk masa yang akan datang.

Kekerasan terhadap aktifis pembala hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang meningkat, khususnya terhadap aktifis WALHI mendorong kita untuk melihat kembali sejauhmana secara internal organisasi juga memiliki standar atau mekanisme “security” bagi aktifisnya. Kekerasan dan kriminalisasi aktifis WALHI bisa jadi sekaligus sebagai “tester” bagi pihak luar khususnya pemodal dan negara, untuk “mengecek” sejauhmana organisasi besar ini memiliki “kekuatan” untuk melakukan pembelaan hukum dan advokasi terhadap aktifisnya. Faktanya, solidaritas dan dukungan terhadap aktifis WALHI sendiri juga masih bersifat responsif. Secara pendanaan untuk mensupport kerja-kerja advokasi, kita juga masih pada situasi “kritis”, meskipun itu tidak boleh menjadi alasan semakin memperlemah gerakan WALHI. karena pada situasi yang Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis lain, pendanaan yang sulit memang menjadi “pilihan” atau “takdir” politik aktifis WALHI, karena sikap politik dan posisi kita yang berbeda terhadap negara atau lembaga pemberi dana. Yang menarik, sumber pendanaan organisasi juga menjadi bagian yang akan disasar oleh rezim yang otoriter untuk mengontrol pendanaan organisasi masyarakat sipil. tudingan agen asing dan untuk kepentingan internasional dimainkan oleh kekuasaan dan pemodal, setidaknya itu muncul kuat dalam RUU Ormas dan pembahasannya. Sehingga, mau tidak mau kita bukan hanya dituntut untuk dapat menjadi organisasi yang transparan dan akuntabel (meskipun secara prinsip dan nilai-nilai itu sudah ada). Gerakan advokasi lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat yang dilakukan oleh WALHI bersama dengan seluruh komponen WALHI di 28 provinsi di Indonesia menghadapi situasi yang semakin kompleks dengan tantangan yang semakin besar dan tinggi, karena aktornya semakin kuat berkelindan. Bukan hanya menebar krisis dan teror berupa ancaman kriminalisasi, kekerasan dan pelanggaran HAM sebagai cara untuk membungkam aktifis WALHI dan masyarakat yang didampingi, tetapi juga “menawarkan” solusi-solusi yang palsu dalam wujud-wujud yang seolah demokratis dan “green” Sehingga, mau tidak mau aktifis WALHI mesti belajar dan bekerja lebih keras lagi untuk terus mencari format advokasi dan pelaksanaan program yang dapat memastikan visi dan cita-cita untuk merebut kembali kedaulatan rakyat atas lingkungan hidup dan sumbersumber kehidupannya. Format dan formulasi gerakan menjadi penting untuk dilihat kembali, termasuk bagaimana meningkatkan kapasitas aktifisnya, baik secara pengetahuan substansial maupun skill beradvokasi.

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

62 PENUTUP Laporan perkembangan ini mungkin tidak bisa menggambarkan secara penuh apa yang sudah dilakukan oleh Eksekutif Nasional WALHI, dan menjadi bagian dari narasi kecil atas peristiwa besar dalam perjuangan rakyat untuk merebut akses dan kontrol rakyat atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat. Tentulah kami berharap bahwa laporan perkembangan ini memberikan kontribusi yang signifikan baik dalam konteks pelaksanaan mandat internal organisasi, maupun bagi gerakan lingkungan hidup dan rakyat secara umum. Kami menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dilakukan oleh WALHI secara keseluruhan belum mampu menjawab harapan masyarakat yang begitu tinggi di tengah situasi dimana negara yang abai terhadap hak-hak rakyat serta berbagai kelemahan yang kami miliki dalam mengimplementasikan program kerja, dan juga tantangan internal organisasi yang begitu dinamis. Tentu saja kami sangat mengharapkan koreksi dan masukan yang konstruktif guna memperbaiki performance dan pencapaian target untuk masa-masa yang akan datang. Atas dukungan dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih dan kami berharap dukungan tersebut dapat terus berlanjut di masa-masa yang akan datang. Demikianlah laporan ini kami sampaikan semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Kebangkitan WALHI, Kebangkitan Nasional.

Jakarta, Desember 2012 Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Friends of the Earth Indonesia (FOEI)

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Laporan Perkembangan Eksekutif Nasional WALHI Januari â&#x20AC;&#x201C; Maret 2013

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Pendahuluan

Januari-Maret 2013, situasi dan kondisi lingkungan hidup yang diprediksikan akan semakin memburuk dan konflik lingkungan hidup dan sumber daya alam yang akan semakin massif, mulai menampakkan realitasnya akibat dari tidak kuatnya kepempinan di tingkat nasional yang mendorong perubahan kebijakan agar berpihak

Masalah lingkungan hidup yang terjadi juga masih memiliki kecendrungan yang sama di tahun 2012, sebagaimana yang terlihat dalam grafik dibawah ini. Atas situasi dan kondisi lingkungan hidup yang semakin kritis, menjadi pelecut bagi organisasi khususnya di Eksekutif Nasional WALHI untuk terus berupaya keras membangun kekuatannya baik secara internal organisasi maupun eksternal. Mau tidak mau, konsolidasi internal harus terus menerus dilakukan, dengan tanpa menapikan kritik dan oto kritik tentunya karena hal tersebut merupakan bagian dari dinalika organisasi. Namun konsolidasi internal tersebut mestinya juga turut mendorong di tingkat eksternal organisasi semakin menunjukkan perlawanannya untuk mendorong akses dan kontrol rakyat atas tata kelola, tata produksi dan konsumsi terhadap sumber-sumber kehidupannya dapat terwujud. Kerjakerja advokasi WALHI kedepan juga harus tetap memastikan agar negara bertanggungjawab terhadap fakta krisis yang terjadi dengan kembali pada peran dan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam amanah Konstitusi.

Kwartal pertama tahun 2013 ini menunjukkan semakin absennya negara dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup6. Bahkan lebih buruk, aparat negara justru terlibat dalam menghambat pemenuhan hak-hak warga negara atas lingkungan hidup, bahkan semakin melanggengkan praktik-praktik buruk yang dilakukan oleh korporasi perusak lingkungan dan perampas hak waga negara atas sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Angka protes yang meningkat dan tanpa upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh negara, menunjukkan bahwa demokrasi yang sampai saat ini masih terus diperjuangkan berada dalam kerentanan bahaya. Tiga bulan pertama tahun 2013 juga menunjukkan kemunduran yang signifikan dalam kehidupan demokrasi di Republik Indonesia, dimana terjadi legalisasi kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat yang berupaya menuntut hak hidup dan hak untuk melakukan penghidupannya. Tidak hanya itu, parlemen dalam beberapa hari ke depan ini juga akan mensahkan beberapa Rancangan Undangundang yang akan berdampak negatif sangat besar terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia, seperti RUU Pemberantasan Perusakan Hutan, RUU Ormas dan Inpres No. 2/2013 tentang penanganan gangguan keamanan nasional. RUU-RUU tersebut jika disahkan akan melegalisasi pembungkaman suara-suara kritis masyarakat, serta akan meningkatkan praktik kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang berdiam di dalam dan sekitar kawasan hutan yang akan semakin dihambat aksesnya untuk memanfaatkan hutan untuk kebutuhan hidupnya.

Karena bagaimanapun dalam konteks perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kejahatan korporasi dan lembaga keuangan dan perdagangan internasional sebagai aktor yang mendominasi praktek penguasaan sumber daya alam hanya bisa dipangkas dengan persyaratan negara kuat dan mampu membangun tata kelola kehidupan yang adil dan memastikan keselamatan rakyat dan lingkungan hidup dapat dipenuhi, demokratisasi terjaga dan hak asasi manusia dapat dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Laporan perkembangan Januari-Maret 2013 yang disampaikan oleh Eksekutif Nasional WALHI ini merupakan bagian dari kerjakerja advokasi yang diharapkan berkontribusi besar bagi mandat organisasi. Sebagai catatan penting bahwa laporan perkembangan dan realisasi dan capaian kerja advokasi WALHI tidak akan dapat dilakukan oleh Eksekutif Nasional WALHI tanpa kerjasama dan dukungan semua pihak, mulai dari elemen WALHI di seluruh daerah, jaringan dan mitra serta Sahabat WALHI.

Bentuk Masalah LH 120 100 80 60

1. 2.

40 20 0

3. 4. 5.

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Kerusakan LH Tertinggi: NTT (10) Pencermaran Tertinggi: Lampung dan Jawa Barat (5) Kombinasi LH: DKI Jakarta (7) Konflik Lahan: Sulawesi Selatan (2) Kombinasi Non LH: Sumatera Selatan (4)

Abdul Wahib Situmorang, Peneliti WALHI Institute, dalam laporan analisas kondisi lingkungan hidup di Indonesia Triwulan Pertama 2013, â&#x20AC;&#x153;Protes rakyat tetap dominan, dimana negara?â&#x20AC;? Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Realisasi dan Capaian Kerja Advokasi dan Program Januari-Maret 2013

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam laporan perkembangan kerja Eksekutif Nasional WALHI dalam satu tahun, laporan perkembangan 3 bulanan (Januari-Maret 2013) yang disusun ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerja-kerja advokasi dan kampanye sebelumnya sebagai penyambung dari proses masa transisi kepengurusan WALHI 2012-216. Laporan ini mengacu pada mandat PNLH IX yang diturunkan dalam berbagai program dan aktifitas sebagaimana yang dirumuskan dalam rapat kerja nasional untuk 4 tahun kedepan dan telah disahkan oleh Dewan Nasional WALHI dalam rencana kerja tahunan dengan 4 (empat) outcomes yakni:

aparat penegak hukum dan sekaligus reformasi di sektor keamanan secara umum dalam memerankan fungsinya sebagai law order. Di Bulan Januari, konflik lahan antara masyarakat di Ogan Ilir dengan PTPN VII Unit Cinta Manis yang berbuntut penangkapan dan kriminalisasi Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Selatan Anwar Sadat, Staf WALHI Sumsel Dedek Chaniago serta seorang pimpinan kelompok tani, Bapak Kamaludin. Terhadap upaya pembungkaman pejuang lingkungan ini WALHI tidak saja melakukan advokasi dan kampanye terhadap kriminalisasi tetapi bersama jaringan sedang mematangkan kajian untuk mengembalikan penyelesaian persoalan ke permasalahan utama, dengan mendorong proses audit dan penegakan hokum terhadap modus operandi praktek korupsi dan kriminalisasi yang dijalankan PTPN di 6 Provinsi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Ini bagian dari kerja-kerja besar dari advokasi dan kampanye WALHI terhadap kejahatan korporasi baik korporasi swasta asing/ dalam negeri maupun korporasi yang dimiliki oleh negara.

1. Menguatnya akses dan kontrol rakyat terhadap tata kelola, tata produksi dan tata konsumsi atas sumber-sumber kehidupan. 2. Kembalinya fungsi dan peran negara dalam memastikan kedaulatan rakyat atas sumber-sumber kehidupan. 3. Terkonsolidasi, meningkat dan meluasnya mitra yang mendukung kerja advokasi dan kampanye WALHI. 4. WALHI sebagai lembaga advokasi berbasis masyarakat yang kredibel dan akuntabel. Berikut ini merupakan realisasi dan capaian kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh EN WALHI dalam kurun waktu triwulan pertama tahun 2013.

1. Menguatnya akses dan kontrol rakyat terhadap tata kelola, tata produksi dan tata konsumsi atas sumber-sumber kehidupan

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, WALHI menyadari faktor internal (sumberdaya) dan dukungan eksternal menjadi hal yang mempengaruhi peran WALHI. Salah satu hal penting dalam penanganan konflik adalah ketersediaan sumberdaya manusia dan dari 28 kantor WALHI di daerah (Eksekutif Daerah) harus diakui berbeda dinamikanya. Walau demikian, peluang-peluang yang ada sekecil apapun tetap mampu dijadikan kekuatan untuk menjadi peluang besar. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan Eksekutif Daerah WALHI yang masih melakukan pengorganisasian sehingga memunculkan kemampuan perlawanan atas ketidakadilan.

Mengawali tahun 2013, Advokasi WALHI langsung berhadapan dengan konflik SDA dan Agraria yang merupakan permasalahan mendasar dalam tatakuasa lahan dan sumberdaya alam. Soal konflik dan penanganannya; Jika dilihat secara terminology konflik maka, konflik sumberdaya alam sudah tampak dalam relasi, tujuan dan eksesnya. Konflik structural dijawan dengan kriminalisasi sudah ada dan kejadiannya semakin banyak sejak kurun waktu 13 tahun terakhir. WALHI secara organisasi bekerja untuk memastikan hak-hak korban kriminalisasi tersebut terpenuhi. Disamping juga melakukan upaya-upaya perubahan kebijakan baik itu dalam hal perubahan regulasi Negara maupun dalam internal kelembagaan.

Dalam perkara hukum, WALHI tidak semata-mata menempatkan menang kalah di pengadilan tetapi juga pada efeknya bagi rakyat dan lingkungan antara lain melihat aspek kampanye yang meluas. Ditengah kinerja, kebijakan serta kerangka hukum yang jauh dari harapan dimana banyak terjadi pelanggaran oleh pemerintah dan private sector. Berperkara hukum menjadi penting, hal ini untuk

Saat ini, WALHI dan beberapa organisasi masyarakat sipil serta organisasi keagamaan mendorong adanya reformasi Polri sebagai Laporan Eksekutif Nasional 2013

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

memberikan konfirmasi kepada publik bahwa WALHI mendalami perkara-perkara secara serius. Upaya hukum adalah salah satu pilihan advokasi ditengah-tengah metode advokasi lainnya. Pilihan upaya hukum tentunya harus dipandang sebagai bentuk advokasi yang terikat dengan pilihan advokasi lainnya. Dalam hal advokasi hukum, WALHI menggunakan haknya sebagai organisasi lingkungan yang memiliki Hak Legal Standing, beberapa perkara seperti kasus Rawa Tripa di Aceh, Kasus Semen Gresik di Jawa Tengah, Gugatan atas ijin pemanfaatan Tahura di Bali dan kasus tambang di Pulau Bangka, Sulawesi Utara ternyata mampu menggugah publik bahwa keputusan-keputusan pejabat publik tidak mendukung upaya kelestarian lingkungan. Pengadilan bisa menjadi media kampanye efektif guna menyuarakan visi dan misi WALHI, dengan cara berperkara dipengadilan dan melakukan monitoring kasus lingkungan dipengadilan, WALHI berperan dalam mendorong reformasi system peradilan yang adil dan fair. Gugatan atas perijinan yang dilakukan di Aceh, Bali, Manggarai Barat, Sulawesi Utara semakin meyakinkan publik bahwa rezim sekarang ini adalah rezim perijinan. Negara seolah-olah menjadi satu-satunya penentu nasib dan pengelolaan sumberdaya alam, rezim ini juga berlaku seolah-olah adil. Rezim ini juga lolos dai control rakyat, sehingga jalur pengadilan diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat akan peran serta masyarakat dalam menentukan peruntukan sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan. Dari berbagai kasus yang terjadi di Negara ini, pemberian ijin merupakan penyumbang terbesar kasus atau konflik.

memperhatikan karakteristik daerah yang memiliki gunung api, satu kesatuan ekosistem gunung dan lautan (samudera hindia) serta adanya project adaptasi yang digagas oleh Bappenas, Maluku Utara merupakan wilayah dengan karakteristik kepulauan dengan laju ekspansi eksploitasi sumberdaya alam yang tinggi dan berdasarkan riset dari Kementerian Lingkungan Hidup beberapa pulau di propinsi tersebut terancam tenggelam dalam kurun waktu 15 sampai dengan 30 tahun kedepan, Kalimantan Tengah dipilih karena propinsi tersebut merupakan propinsi pilot proyek percontohan REDD+ serta propinsi pilot untuk implementasi Letter of Intens Kerajaan Norwegia dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Hasil dari assessment tersebut nampak bahwa dalam hal perencanaan project mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, daerah tidak memiliki otoritas perencanaan hanya mengikuti turunan project dari tingkat pusat. Ini bisa terlihat dalam Rancangan Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) dan Peraturan Gubernur tentang penurunan emisi gas rumah kaca. Dimana RAD GRK merupakan perpanjangan dari Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Variebel yang digunakan sudah ditentukan dari pusat tanpa melihat karakteristik wilayah dan juga tanpa melihat keterancaman wilayah tersebut. Penangan Perubahan iklim di Indonesia didominasi oleh projectproject mitigasi yang parsial dan tidak terintegrasi satu sama lainnya, misal project pengelolaan sampah di Bali yang menjadi salah satu project mitigasi perubahan iklim, sama sekali tidak berkorelasi dengan kerentanan Bali sebagai sebuah Pulau yang beban lingkungannya sudah terlalu tinggi. Assesment tersebut berlangsung sampai dengan bulan Februari 2013.

Penting bagi WALHI agar Peraturan Pemerintah ini dicabut untuk menegakan hukum lingkungan.

Melihat kenyataan pelanggaran lingkungan yang tidak tertangani oleh Negara, WALHI kembali menggugah kesadaran publik untuk mendorong lahirnya pengadilan lingkungan. Tahun ini WALHI mencoba merasionalisasikan serta menaikan kembali memory publik kenapa pengadilan lingkungan hidup itu penting. Dukungan publik dan kerja-kerja semua elemen organisasi mutlak diperlukan dalam mendorong terwujudnya pengadilan lingkungan hidup di Indonesia.

Kenyataan tersebut menegaskan kembali tentang pentingnya satu regulasi dasar dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia yang terintegrasi sehingga WALHI menilai perlu satu Undang-undang Penanganan Perubahan Iklim yang inline dengan Regulasi dasar PA PSDA. Sehingga permasalahan perubahan iklim tidak terlepas dari hak atas tanah dan hak pengelolaan sumberdaya alam bagi rakyat. Dalam melihat pentingnya mengintervensi kebijakan tataruang daerah, WALHI mendorong model Bioregion sebagai bagian dari penataan ruang dimana dalam konsepsi tersebut hubungan sosial, budaya, ekonomi dan ekosistem merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dan dijadikan dasar bagi alokasi ruang. Jogjakarta dipilih sebagai daerah awal untuk mengintegrasikan gagasan tersebut dan diharapkan dipertengahan tahun 2013 upaya tersebut sudah bisa berjalan. Untuk mendukung kampanye bioregion ini, WALHI juga melakukan serangkaian agenda pendukung yaitu mempromosikan Sistem Hutan Kerakyatan yang merupakan bagian integral dari tatakelola wilayah. Dibulan Maret 2013, workshop bersama masyarakat Desa Kalaodi dilakukan oleh WALHI Maluku Utara di Tidore, Maluku Utara. Sistem Hutan Kerakyatan merupakan satu system tatakelola yang sudah sejak lama didorong oleh WALHI sebagai jawaban atas model tatakelola yang tidak berkeadilan dan tidak memperhatikan kesesuaian ekologi. Dengan mendorong kembali Sistem Hutan Kerakyatan sebagai bagian integral dari tatakelola wilayah maka upaya perwujudan bioregion serta

Salah satu upaya perubahan kebijakan yang tengah dilakukan oleh WALHI adalah melakukan uji materi Peraturan Pemerintah nomor 60 dan 61 tahun 2012, gugatan uji materi ini dilakukan WALHI dengan beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya. Pengajuan gugatan ini dilakukan pada tanggal 22 Maret 2013. Peraturan Pemerintah nomor 60 dan 61 tahun 2012 ini merupakan peraturan yang mencoba memutihkan pelanggaran beberapa Undang-undang seperti Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UndangUndang Tataruang, Undang-undang PPLH. Sehingga penting bagi WALHI agar Peraturan Pemerintah ini dicabut untuk menegakan hukum lingkungan. Pada bulan Januari 2013 Advokasi dan Kampanye WALHI juga melakukan serangkaian aktivitas sebagaimana rencana kerja tahunan 2013 diantaranya assessment pendanaan iklim dan akses local terhadap pendanaan iklim di Indonesia, assessment tersebut dilaksanakan di tiga propinsi yaitu Jogjakarta, Maluku Utara dan Kalimantan Tengah. Dipilihnya daerah-daerah tersebut didasari atas karakteristik daerah dan juga inisiatif local yang ada serta project yang berjalan di daerah tersebut, Jogjakarta mewakili Jawa dengan Laporan Eksekutif Nasional 2013

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Pengelolaan Sumberdaya Alam diharapkan mampu memberika jawaban atas persoalan distribusi keadilan dan kedaulatan rakyat atas sumberdaya alam.

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis Atas kerja-kerja advokasi dan kampanye moratorium yang cukup panjang dilakukan oleh WALHI, menghasilkan sebuah tendensi politik dari pengurus negara salah satunya adalah Menteri Kehutanan yang berkomitmen untuk memperpanjang moratorium. Tentulah ini tidak dapat membuat kita cukup puas, sebelum Presiden mengumumkan secara resmi perpanjangan moratorium di akhir-akhir tenggat waktunya.

Tahun 2013 ini, WALHI juga masih mendorong terwujudnya moratorium penebangan hutan, sebagaimana kampanye WALHI dan koalisi penyelamat hutan Indonesia dan Iklim Global dimana perwujudan moratorium yang dimaksud adalah moratorium yang berbasi capaian dengan target-target utama yang harus terselesaikan, bukan moratorium berdasarkan waktu. Untuk mewujudkan hal tersebut, WALHI melakukan serangkaian kampanye dan study diantaranya study tentang implementasi project Kalimantan Forest Carbon Partnership di Kalimantan Tengah, study ini bekerjasama dengan WALHI Kalteng dan Yayasan Petak Danum, anggota WALHI di Kalimantan Tengah. Dari study tersebut, WALHI kemudian membuat dokumentasi tentang salah kaprah penanganan deforestasi dan degradasi hutan, dimana REDD (Reducing Emission from Degradation and Deforestation) bukan solusi penyelamatan hutan dan bukan solusi penanganan perubahan iklim. Project REDD+ tidak mampu menjawab persoalan mendasar kehutanan Indonesia. Saat ini, WALHI dan anggota konfederasi FoE lainnya melakukan kampanye penolakan terhadap skema REDD+ dan pasar karbon dunia.

Untuk memastikan keberlanjutan hutan hujan tropis di Indonesia, WALHI juga mengkampanyekan buruknya tatakelola hutan Indonesia terutama sektor Industri Kehutanan yang mendorong perluasan perkebunan kayu (Hutan Tanaman Industri/HTI). Dalam kampanye tersebut, WALHI bekerja sama dengan berberapa Organisasi masyarakat sipil lainnya juga mengutus salah satu Eksekutif Daerah WALHI untuk mengikuti tour kampanye kebeberapa Negara eropa. WALHI bekerjasama dengan World Rainforest Movement membuat buku tentang dampak buruk dari wood plantation yang saat ini masih dalam proses editing. Dalam rangka mendorong tata kelola lingkungan oleh pemerintahan yang besrih dari perusak lingkungan dengan mengedepankan hak rakyat dan keberlanjutan fungsinya, WALHI melakukan kajian untuk melihat korelasi politik dan kebijakan terhadap pengeluaran kebijakan kebijakan nasional yang menjadi batu tumpuan aktor perusak lingkungan, kajian mendalami scenario perubahan kebijakan peruntukan hutan pasca penhentian rezim HPH. WALHI menyadari bahwa kejahatan kehutanan telah mengalami perubahan pola dengan munculnya kejahatan kehutanan yang lebih masiv pada sector HTI, Perkebunan dan Tambang. Sehingga sangat diperlukan satu upaya melacak bagaimana skenario perubahan pola kejahatan kehutanan ini menunggangi pemerintahan. Korelasi penerbitan beberapa peranturan pemerintah dan korelasinya dengan laju deforestasi dan degradasi memunculkan satu peta jalan bagaimana scenario itu disusun tahap pertahap, seperti meningkatnya peruntukan kawasan hutan untuk perkebunan tahun 2006 yang disambut oleh PP 10 tahun 2010 dan PP 60 tahun 2012, peningkatan ekspansi HTI oleh perubahan criteria peruntukan kawasan hutan untuk HTI yang selain merubah filosofi keberadaan HTI tetapi juga memberi ruang yang luas kepada sector ini untuk menguasai hutan alam, termasuk pengampunan pengerusakan hutan oleh pelaku pertambangan dengan PP 61 tahun 2012. Hasil kajian ini disusun dalam bentuk kertas posisi yang selain akan menjadi basis argumentasi utama kampanye juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam membongkar kejahatan dalam sector hutan dan perkebunan monocultur. Masih dalam upaya mendorong tata kelola lingkungan yang adil dan fungsional terhadap keberlanjutan kehidupan rakyat, WALHI bersama koalisi masayrakat sipil melakukan kampanye dan upaya advokasi penghentian pengesahaan RUU P2H (Pemberantasan Perusakan Hutan) yang mengamputasi hak rakyat atas territorial serta menyesatkan pola pandang terhadap pengelolaan hutan dengan penguasaan berbasis legal atau tidak legal. Sampai dengan saat ini upaya pengesahaan RUU P2H berhasil diintervensi koalisi hingga beberapa kali mengalami penundaan dalam siding paripurna.

Atas kerja-kerja advokasi dan kampanye moratorium yang cukup panjang dilakukan oleh WALHI, menghasilkan sebuah tendensi politik dari pengurus negara salah satunya adalah Menteri Kehutanan yang berkomitmen untuk memperpanjang moratorium. Tentulah ini tidak dapat membuat kita cukup puas, sebelum Presiden mengumumkan secara resmi perpanjangan moratorium di akhir-akhir tenggat waktunya. Ini patut kita dorong terus menerus, setidaknya dapat menjadi “pemaksa” bagi SBY untuk berbuat lebih baik di akhir-akhir masa jabatannya jelang pemilu 2014. Laporan Eksekutif Nasional 2013

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

WALHI menyadari bahwa kebijakan lingkungan tidak terlepas dari kebijakan ekonomi, terutama kebijakan ekonomi global. Untuk itu, WALHI juga melakukan advokasi pada sector investasi dan finansial seperti pada issue CIF (Climate Investment Fund) dimana didalamnya terdapat CTF (Clean Technology Fund) dan FIP (Forest Investment Plan/Program). WALHI menyatakan dengan tegas menolak hal tersebut dan meminta Bank Dunia serta Multi Development Bank lainnya untuk menghentikan praktek hutang di Indonesia dan agar Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

mereka mengakui dosa-dosa lama mereka atas dukungan investasi mereka yang merusak hutan dan lingkungan di Indonesia. Dalam sector finansial ini juga, WALHI yang tergabung dalam NGO Forum on ADB melakukan kerja-kerja advokasi investasi ADB di Indonesia, dalam waktu dekat WALHI akan mengikuti Forum Annual Meeting NGO Forum on ADB yang akan membuat rencana strategis advokasi investasi ADB serta perluasan kampanye yang akan dilakukan. Untuk issue ini, WALHI menitik beratkan pada perampasan hak atas tanah dan hak atas air. Setelah Sekber PHRI dan sebagai pusat konsilidasi gerakan masyarakat sipil, WALHI dalam merespon agenda global di Indonesia telah menjadi inisiator dan tergabung dalam Indonesian Peoples’ Alliance atau Aliansi Rakyat Indonesia (ARI) yang adalah Gerakan untuk Kedaulatan Rakyat dan Perdagangan yang Mengabdi Rakyat. Indonesia akan menjadi panggung dunia dengan menjadi tuan rumah dari 3 pertemuan besar international pada thaun 2013: Rapat Tingkat Tinggi PBB tentang Pencapaian Pembangunan Paska 2015 (Maret), Pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik ( APEC, 1-8 Oktober), Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO, 3-6 Desember). Forum-forum ini diselenggarakan ditengahtengah berlangsungnya krisis ekonomi, keuangan, iklim, energi, pangan dan politik ditingkat global. Organisasi massa dan masyrakat sipil dari berbagai sektor yang bersepakat untuk membentuk sebuah aliansi yang luas. ARI/IPA diorganisir sebagai wadah bagi berbagai inisitaif dari masyarakat sipil dan organisasi akar rumput dalam rangka merespon agenda global 2013 di Indonesia. IPA berkampanye untuk terus mendorong dan mempromosikan kedaulatan rakyat dan mendesak tanggungjawab lembaga keuangan dan perdagangan internasional yang selama ini tidak berpihak kepada rakyat dan lingkungan hidup. Dalam aliansi yang diikuti oleh sekitar 55 organisasi baik di nasional maupun daerah, EN WALHI lead untuk isu lingkungan hidup dalam gerakan yang diorganisir oleh IPA/ ARI, salah satu indikatornya dengan diquotenya WALHI oleh media massa dan pengambil kebijakan. Dalam advokasi dan kampanye kedaulatan air dan pangan di Indonesia masih jauh dari harapan, dimana pemerintah cenderung memberikan kuasa berlebih kepada swasta untuk menguasai air dan pangan. Berbagai kasus yang terjadi memperlihatkan bahwa kebijakan dalam pengelolaan air lebih dititik beratkan pada komodifikasi sumberdaya alam ketimbang pemenuhan hak rakyat. Kasus sumber air Gemulo di Kota Batu Jawa Timur, Kasus investasi air kemasan di Karang Asem Bali serta Kasus Investasi air kemasan di Banten merupakan contoh dari kebijakan keliru pengelolaan air di Indonesia. Selain itu, perampasan hak atas air juga terjadi diberbagai wilayah di Indonesia yang massif eksploitasi sumberdaya alamnya, dimana akibat dari pertambangan, perkebunan skala besar dan perkebunan kayu membuat rakyat kehilangan sumber air bersihnya.

pangan serta memproduksi film yang akan digunakan untuk pendidikan publik. Dalam hal issue pertambangan, WALHI bekerja sama dengan FoE Belanda dan Inggris, melakukan kampanye tentang timah Bangka serta melakukan serangkaian study untuk memperkuat advokasi hak veto rakyat atas wilayah pertambangan. Judicial Review yang diajukan WALHi terhadap UU Minerba membawa hasil yang cukup positif. Hasil ini ditindaklanjuti dengan melakukan studi lebih lanjut tentang keterlibatan masyarakat dalam penentuan wilayah pertambangan yang dilakukan bersama Perkumpulan Epistema. Harapannya hasil studi ini bisa menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan terkait dengan hak rakyat dalam ikut serta menentukan peruntukan wilayah.

Salah satu pekerjaan besar yang terus menerus dilakukan oleh WALHI adalah bagaimana perspektif bencana lingkungan dapat semakin luas diterima dan juga menjadi perspektif bagi publik dan pemangku kebij akan. Kampanye adaptasi dan mitigasi terus disuarakan melalui media massa sebagai corong kampanye yang efektif ke publik, talkshow dan wawancara di media baik cetak maupun elektronik dan secara khusus headline di media massa nasional.

Dalam hal pemenuhan kedaulatan pangan, WALHI memproduksi briefing paper perampasan tanah dan ancaman kedaulatan

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Laporan Eksekutif Nasional 2013

WALHI juga aktif berkampanye untuk melindungi keutuhan ekosistem pulau-pulau kecil seperti di Bangka Belitung. Setelah tahun lalu berhasil mengangkat kerusakan Pulau Bangka dan kaitannya dengan industri telekomunikasi global, WALHI Babel aktif melakukan penolakan terhadap rencana Pemda Babel untuk memberikan ijin bagi penambangan timah di laut. Penolakan masif terjadi di Belitung yangenghasilkan komitemen Bupati untuk mencabut ijin kapal hisap. Namun dalam perjalanannya hal ini masih menghadapi tantangan karena Bupati belum juga memenuhi komitmennya. Dalam catatan akhir tahun WALHI disebutkan bahwa sepanjang tahun 2012, krisis yang tertinggi adalah bencana ekologis khususnya yang terjadi di pulau Jawa. Salah satu pekerjaan besar yang terus menerus dilakukan oleh WALHI adalah bagaimana perspektif bencana lingkungan dapat semakin luas diterima dan juga menjadi perspektif bagi publik dan pemangku kebijakan. Kampanye adaptasi dan mitigasi terus disuarakan melalui media massa sebagai corong kampanye yang efektif ke publik, talkshow dan wawancara di media baik cetak maupun elektronik dan secara khusus headline di media massa nasional. Dalam konteks peliputan media massa, WALHI masih menjadi rujukan bagi media mainstream terkait dengan bencana lingkungan dan juga publik untuk penyusunan skripsi, tesis, opini publik dan lain-lain.

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Untuk memperkuat advokasi bencana lingkungan, kajian terhadap kondisi kerentanan dan bencana yang terjadi juga menjadi hal yang dilakukan oleh EN WALHI, artinya ketika WALHI berbicara kepada publik berbasiskan pada data dan kajian yang telah dilakukan. EN WALHI telah melakukan kajian media terkait dengan kebakaran hutan untuk mengetahui data lokasi sebaran titik api, luas, penyebab, skoring propinsi yang terluas mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan. Telah diketahui bahwa hutan dan lahan yang terbakar selama tahun 2012 minus Kalimantan, Sulawesi dan Papua seluas 11.382 hektar. Dari total luas tersebut, Aceh menempati urutan pertama disusul Jambi, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Riau. Ini sekaligus sebagai counter terhadap tudingan pemerintah bahwa penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah masyarakat. Selain kajian bencana kebakaran hutan dan lahan, EN WALHI juga elakukan riset media untuk mengetahui jumlah korban jiwa dan lokasi bencana ekologis dan peringkat daerah yang terbanyak memakan korban jiwa. Telah diketahui sepanjang tahun 2012 telah terjadi bencana eklogis di 59 kabupaten/kota yang memakan korban jiwa berjumlah 149 orang meninggal. Peringkat tertinggi adalah Jawa Barat disusul Sulawesi Barat dan Aceh.

Yang juga menjadi perhatian khusus bagi EN WALHI adalah penguatan peran dan kontrol perempuan terhadap pengelolaan sumberdaya alam. melalui penguatan organisasi (lembaga anggota) WALHI yang secara khusus bekerja untuk isu perempuan, isu lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sebagai tahap awal paska PNLH Balikpapan, EN melakukan komunikasi dan konsolidasi informal dengan ED dan anggota WALHI antara lain Jakarta, Sultra, Sulteng, Jateng, Jogja, dan Sumatera Selatan yang selama ini concern bekerja pada isu perempuan dan lingkungan hidup/sumber daya alam, dengan memanfaatkan pertemuan agenda post 2015 UN-WALHI untuk membangun mekanisme diskusi, komunikasi dan share pengetahuan dalam kerja-kerja advokasi yang dilakukan, sebelum secara khusus akan membangun perencanaan program bersama kedepannya. Atas kasus kriminalisasi terhadap pejuang perempuan lingkungan hidup, EN WALHI bersama jaringan turut memberikan advokasi antara lain seperti yang dialami oleh ibu Mimi di Sulawesi Tenggara.

II. Kembalinya fungsi dan peran negara dalam memastikan kedaulatan rakyat atas sumbersumber kehidupan Tabel dan grafik dibawah ini menunjukkan bahwa Januari-Maret 2013, angka rakyat yang protes semakin menguat. Dan jika diihat pada grafiknya, sasaran protes adalah pengurus negara. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat sudah memahami bahwa kasus atau konflik yang dihadapi bersifat struktural dimana kebijakan negara termasuk ijin yang diberikan kepada korporasi sebagai penyebab dari kasus/konflik/krisis yang dihadapi. Bentuk & Sasaran Protes, Bagaimana Respon Negara 80

Bentuk Protes

Sasaran Protes

80 60 40 20 0

60 40 20 0

Respon Negara 12 10 8 6 4 2 0 Menolak/Tuntutan

Dari kerja advokasi WALHI yang cukup panjang dalam bencana ekologis, selain WALHI telah berhasil memainstreaming bencana ekologis sebagai sebuah perspektif kepada publik dan pengurus negara, dalam konteks internal ini sekaligus menjadi kerja-kerja konsolidasi dan penguatan kapasitas bagi anggota WALHI khususnya dari unsur pencinta alam. WALHI juga dipercaya oleh publik untuk Laporan Eksekutif Nasional 2013

menerima dan menyalurkan bantuan dana dan logistik kepada korban bencana ekologis.

Hasil kedua kajian ini menjadi alat advokasi dan kampanye bagi desk disaster dan EN WALHI dalam penyelamatan kawasan ekologi genting, termasuk mendorong keterlibatan pengurus negara yang lebih besar dan tanggap dalam penanganan bencana ekologis. Mengingat bahwa instrumen hak asasi manusia dimasukkan dalam platform nasional pengurangan resiko bencana khususnya terkait dengan hak para korban bencana, meski standar minimum telah mengacu kepada standar sphere. EN WALHI mendorong masuknya UU perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup No. 32/2009 dalam instrumen pengurangan resiko bencana. Atas kerja-kerja advokasi yang telah dilakukan, WALHI diusulkan masuk sebagai salah satu tim perumus global platform pengurangan resiko bencana. Pada bulan Januari-Maret 2013, serbuan bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Indonesia dan khususnya di ibukota, EN WALHI bersama dengan tim disaster dan elemen WALHI Jakarta melakukan kerja-kerja penanganan emergency response bencana di Jakarta, Karawang Jawa Barat dan Serang Banten. Bukan hanya di nasional, ditingkat Daerah, Desk WALHI Sumsel yang merupakan alumni dari TOT manajemen bencana, terlibat langsung dalam merespon bencana ekologis, antara lain telah terlibat dalam penanganan banjir dan longsor di Pagar Alam. Sedangkan Desk Disaster WALHI Jabar telah terlibat dalam penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Ciwidey, Bandung Raya dan Cililin, Desk WALHI Sumbar terlibat di Padang dan Pasaman, Desk WALHI Lampung terlibat dalam penanganan bencana di Bandar Lampung serta Desk Jambi terlibat dalam penanganan Banjir di Jambi.

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Tidak Ada Tinjak Lanjut

Menerima Tuntutan Protes

Investigasi

Kriminalisasi

Lainnya

Selama ini kita menyadari bahwa dalam konteks penyelamatan lingkungan hidup dan sumbet-sumber kehidupan rakyat, tidak bisa dilepaskan dari sistem negara dan demokrasi yang ada pada hari ini. Faktanya, masa transisi demokrasi yang diharapkan berpihak kepada Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

rakyat dan lingkungan hidup juga semakin jauh dari kenyataan. Kualitas demokrasi bangsa ini dalam ruang politik prosedural mungkin relatif bisa dikatakan berhasil, melalui pemilu dan pilkada. Namun faktanya, proses demokrasi prosedural tersebut tidak mampu mengimbangi politik substansial yang diharapkan menjadi jalan untuk mewujudkan keadilan pada masa transisi demokrasi ini. Sebagian kalangan masyarakat sipil malah menyatakan bahwa kita belum benar-benar mengalami masa transisi demokrasi dan transisi keadilan. Buktinya, saat ini rakyat dihadapkan pada sejumlah agenda kebijakan negara yang membuktikan kebenaran atas argumentasi bahwa transisi demokrasi dan transisi keadilan masih di atas langit. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih kuat dari gerakan rakyat khususnya gerakan lingkungan hidup di Indonesia untuk terus mendorong keadilan dan pemenuhan hak-hak dasar. Dalam hal penyelamatan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, transisional justice juga memastikan pemulihan terhadap lingkungan hidup yang sudah dirusak agar generasi saat ini dan yang akan datang dapat hidup dan melangsungkan kehidupannya dengan baik karena disanalah esensi dari kehidupan itu sendiri. Eksekutif Nasional WALHI bersama dengan jaringan masyarakat sipil lainnya aktif melakukan advokasi untuk mendorong kembali kepada negara melakukan tugas dan perannya sebagaimana amanah Konstitusi, antara lain advokasi sejumlah RUU yang dinilai mereduksi tugas dan tanggungjawab negara dalam memastikan kedaulatan rakyatnya antara lain RUU Ormas, RUU Kamnas, Inpres Presiden No. 2/2013. Mengkonsolidasikan ormas-ormas besar lintas agama untuk mendesak DPR RI membatalkan atau menghentikan membahas dan mengesahkan RUU Ormas dengan mengeluarkan pernyataan sikap bersama dibawah bendera Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Menolak RUU Ormas. Atas kerja-kerja panjang dari teman-teman di Koalisi Kebebasan Berserikat dan Ormas-Ormas besar lintas agama, RUU ormas yang semula akan disahkan pada tanggal 12 April 2013 ditunda. Setidaknya ini memberikan waktu kepada organisasi masyarakat sipil untuk membangun strategi yang lebih kuat untuk terus mendesak pembatalan terhadap RUU yang inkonstitusional ini.

di industri tambang dan perkebunan yang berada di institusi negara. Penguasa sumber daya alam sama dengan penguasa politik. jika pada masa orde baru, untuk mendapatkan kuasa atas sumber daya alam harus terlebih dulu membangun kekuatan pada kekuasaan politik, paska orde baru yang terjadi adalah kuasai terlebih dahulu sumber daya alamnya, kekuasaan politiknya akan dapat diatur atau diintervensi. Ini juga tidak bisa dilepaskan dari sistem politik kita yang berbiaya tinggi dan yang paling mudah untuk digadaikan adalah sumber daya alam melalui ijin-ijin sebagai sumber dana politik. Atas basis argumentasi tersebut, EN WALHI sebagaimana yang juga dimandatkan untuk mendorong pemerintahan yang bersih dari pelaku perusakan lingkungan dan memperkuat konsolidasi masyarakat sipil untuk menjaga keberlanjutan gerakan rakyat untuk perubahan, dengan mengembangkan blok politik lingkungan hidup di Indonesia. Pemilu 2014 menjadi momentum politik akbar bangsa ini yang harus diintervensis ejak awal. Mendorong kampanye di media massa dan diskusi-diskusi termasuk didalamnya sudah running dilakukan oleh EN WALHI membangun strategi bersama dengan organisasi rakyat lainnya. Asumsinya, capaian ini dapat berimplikasi pada maju tidaknya perubahan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia seperti RUU Perubahan Iklim dan Pengadilan Lingkungan Hidup di Indonesia.

EN WALHI menyadari, bahwa kita juga memiliki keterbatasan baik sumber daya manusia maupun pendanaan, karena itulah kami membangun strategi advokasinya dengan mengelola jaringan advokasi lintas sektor dalam kerangka advokasi RUU Ormas dan RUU lainnya. EN WALHI juga secara khusus menggalang dan memobilisasi jaringan untuk penanganan Konflik SDA dan Kriminalisasi terhadap para pembela hak asasi manusia dan lingkungan hidup, dengan menggandeng berbagai organisasi lintas sektoral dan lintas agama, salah satunya melalui kasus Anwar Sadat, Dedek Chaniago, pak Kamaludin dan ibu Mimi. Salah satu analisa yang kita lihat dalam kemandekan politik penyelesaian kasus atau konflik lingkungan hidup dan sumber daya alam/agraria yakni keterikatan yang begitu kuat antara kekuatan ekonomi dengan kekuatan politik dalam hal ini yang menguasai lembaga-lembaga negara termasuk parlemen. Ini dikarenakan ada keterlibatan langsung aktor penguasa sumber daya alam khususnya

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Membangun komunikasi dan kebijakan politik WALHI berjalan efektif untuk kampanye penyelamatan lingkungan. Recognisi Branding WALHI yang populis bagi publik melalui Penulis jurnal Walhi edisi kebun ini memberikan pijakan dalam membaca skema perampasan tanah di sektor perkebunan negara dan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikannya. Tanah Air juga menjadi produk pengetahuan Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

yang didorong dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan juga akademisi yang selama ini banyak menjadi alat legitimasi negara untuk merampas sumber-sumber kehidupan rakyat. Roadshow ke redaksi media massa, Komunikasi yang baik dan intensif dengan media massa yang menjadi mitra dalam pemberitaan advokasi WALHI, dan pemaparan isu advokasi WALHI yang dapat diketahui dan ditindaklanjuti oleh media. Analisis media cetak dan elektronik pertiga bulan terhadap isu-isu lingkungan hidup dan SDA. Status lingkungan hidup dan SDA yang dikeluarkan oleh WALHI setiap triwulan ini dapat mempengaruhi pengambil kebijakan, dalam hal ini KLH dan juga mempengaruhi opini publik. Secara internal, status lingkungan hidup ini juga sekaligus sebagai alat yang membantu kita untuk melihat sejauhmana kampanye dan advokasi kita dijadikan sebagai rujukan baik oleh publik maupun pengambil kebijakan. Analisa atas tinjanjauan kondisi lingkungan hidup yang secara periodik dilakukan juga bagian dari mengarusutamakan issue lingkungan dengan penilaian kinerja KLH dan pemerintah baik di pusat maupun daerah. Capaian yang sudah didapat dari proses ini salah satunya KLH memberikan respon dengan menjadikan tinjauan dan analisa dan kondisi LH sebagai referensi bagi status lingkungan hidup dan komunikasi politik yang dikeluarkan oleh KLH.

III. Terkonsolidasi, meningkat dan meluasnya mitra yang mendukung kerja advokasi dan kampanye WALHI Persepsi publik atas situasi dan kondisi lingkungan hidup di Indonesia khususnya di kota-kota besar semakin terbuka, dan ini sesungguhnya menjadi peluang bagi WALHI untuk mendapatkan dukungan dana dari publik sebagai bagian dari dukungan politik dari masyarakat terhadap advokasi dan kampanye yang dilakukan oleh WALHI. Dengan kecendrungan dan analisa kelas menengah sebagai sasaaran donasi publik WALHI ke depan, EN membangun infrastruktur dan kebijakan penggalangan sumber daya, dimana WALHI memiliki standar kebijakan penggalangan sumber daya serta memiliki media donasi yang mudah diakses oleh donatur dengan membuat laman donasi di hosting WALHI untuk diintegrasikan dengan doku.com (sistem layanan pembayaran online) melalui kartu kredit. Selain itu juga membangun kerjasama dengan bank BNI untuk sistem donasi online dan Bank BNI Syariah untuk mendukung kampanye kreatif. Tersedianya material kampanye yang memudahkan publik, khususnya generasi muda memahami isu-isu lingkungan hidup dan sumber daya alam yang selama ini diavokasi oleh WALHI

strategi Marketing communication masing-masing lembaga. Media yang akan digunakan adalah Spanduk, Flyer, Majalah Swara Cinta, Placement di Radio, Website, Direct Campaign. Logo Dompet Dhuafa beserta WALHI nantinya akan dicantumkan bersama berikut nomor rekening untuk donasi. Selain itu fundraising juga dilakukan melalui event-event yang disepakati bersama. EN juga menggalang donasi publik ketika terjadi bencana di Jakarta dan Jawa Barat. Dari seluruh penggalangan donasi publik WALHI selama 3 bulan, terkumpul dana sebesar Rp. 28.050.000.

Penggalangan dana yang tidak bertentangan dengan visi misi WALHI, antara lain dengan konsumen pada retail veneta sistem, penggalangan dana melalui pendidikan lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh lembaga pendidikan maupun EN WALHI sendiri. EN WALHI juga sudah membangun komitmen kerjasama dengan Dompet Dhuafa untuk menggalang dukungan donasi publik melalui isu air. Isu air dipilih untuk menggabungkan kampanye dengan isu perkotaan dengan donasi publik yang akan dilaksanakan bersama atau cobranding antara WALHI dan DD, melalui semua Laporan Eksekutif Nasional 2013

Sebagai bagian dari pelayanan terhadap donatur dan â&#x20AC;&#x153;pendekatanâ&#x20AC;? terhadap calon donatur dan tanggungjawab serta akuntabilitas

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

kalah pentingnya adalah bagaimana EN juga berkomitmen melakukan penguatan kapasitas manajemen organisasi dan berupaya meningkat fasilitas dan support sekretariat Eksekutif WALHI daerah melalui institusional building. Berjalannya asistensi pengelolaan program dan organisasi, tersedianya perlengkapan pendukung advokasi dan managemen. penguatan relasi antara ED dan EN antara lain melalui pelibatan EN oleh ED dalam agenda keorganisasian seperti KDLH, PDH dan juga rencana strategis daerah di beberapa wilayah antara lain bengkulu,

oganisasi, EN WALHI mengembangkan sistem pelaporan keuangan donasi publik dengan membangun halaman donasi online yang didalam kolom khusus donasi di website yang dapat diakses oleh publik. Selain itu juga memproduksi buletin Bumi dengan konsep free magazine sebagai salah satu media kampanye dan sekaligus informasi penggunaan dari dana publik yang didapatkan oleh EN WALHI. Untuk mendapatkan dukungan advokasi dan kampanye dari publik, EN WALHI berupaya membangun komunikasi dan kebijakan politik WALHI berjalan efektif untuk kampanye penyelamatan lingkungan, melalui training Environmentalist yang akan kembali dihidupkan, bersama kaum muda dan pelajar dengan tujuan untuk melibatkan sebanyak mungkin kelompok muda yang progressif dalam gerakan penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia.

EN WALHI juga memastikan berjalannya mekanisme organisasi dan tepat waktu di tingkat daerah (KDLH/PDLH), selain untuk memastikan proses keorganisasiannya terpenuhi, juga pada pelaksanaan program dan advokasinya di tingkat daerah yang disinkronisasi pada program dan advokasi di tingkat nasional.

IV. WALHI sebagai lembaga advokasi berbasis masyarakat yang kredibel dan akuntabel Pada akhirnya,WALHI tidak akan dapat melakukan pekerjaan besar ini tanpa adanya dukungan dari masyarakat baik yang secara langsung berhadapan dengan kasus/konflik maupun publik yang masih â&#x20AC;&#x153;berjarakâ&#x20AC;? dengan krisis karena ada relasi kelas yang menjadi bordernya. Untuk itu, persepsi publik terhadap organisasi ini juga harus dibangun tak kalah pentingnya dengan kerja-kerja advokasi, agar kedepan WALHI menjadi organiasi dengan performa yang baik, kredibel dan akuntabel dalam pandangan publik. Kebutuhan ini juga tak kalah mendesaknya, ditengah negara yang semakin otoriter dan berhasrat kuat â&#x20AC;&#x153;mengawasiâ&#x20AC;? atau mengontrol organisasi-organisasi yang dianggap kritis, melalui isu transparansi pendanaan, khususnya yang bersumber dari luar negeri. WALHI telah sejak lama punya mekanisme dalam membuat perencanaan program dan advokasinya, salah satunya melalui perencanaan kerja baik empat tahun (satu periode) maupun rencana kerja tahunan dan anggaran. Januari 2013, EN berhasil menurunkan program empat tahunan kedalam turunan kerjakerja 1 tahun dalam Rekat 2013 yang juga telah disahkan oleh Dewan Nasional, dan sekaligus menjadi panduan EN untuk menjalankan program kerja dan advokasinya, termasuk penggunaan anggaran dalam waktu 1 (satu) tahun (2013). Dalam konteks perencanaan program regional sebagaimana yang menjadi semangat pendekatan advokasi dan sekaligus program, sudah terbuka peluang kerjasama kedepan dengan lembaga mitra antara lain missereor untuk isu-isu lingkungan hidup di kawasan miskin perkotaan di region Jawa dan SSNC untuk region Sulawesi. Berjalannya asistensi pengelolaan program dan organisasi juga menjadi bagian dari pembenahan organisasi, antara lain dengan penyelesaian penyesuaian berbagai SOP yang diharapkan dapat mempercepat akselarasi pelaksanaan program dengan pencapaian mandat organisasi. Yang tidak Laporan Eksekutif Nasional 2013

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Pengeluaran Periode 1 Januari - 31 Maret 2013

Laporan Keuangan

PENERIMAAN Nama Project

11.11.11

Advocating people right for an ecolical and gender justice based NRM

IUCN Ecosystem Alliance

OXFAM GB

SSNC

Penerimaan Saldo Awal 1 Jan - 31 Mar Januari 2013 2013

Total

Pengeluaran 1 Jan - 31 Mar 2013

Saldo

819.110.275

825.748.032

502.848.372

322.899.660

46%

Promoting Ecosystem Carrying Capacity and Services Based-Local Knowledge

67.284.313

352.217.646

419.501.959

154.777.629

264.724.330

23%

Securing Vulnerable Communitiesâ&#x20AC;&#x2122; Access to and Control of Productive Land and Freedom to Produce Food Crops Based on Local Characteristics

229.684.512

Research on Local Direct Access to Green Climate Fund Total

Eksekutif Nasional

319.915.369

32%

Eksekutif Daerah

477.005.931

48%

Operasional

189.655.086

19%

Total

986.576.386

100%

6.637.757

Giving direct support FoE of human right International defender of south sumatera Both Ends

PENGELUARAN

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAN PENGALOKASIAN KEUANGAN WALHI NASIONAL PERIODE LAPORAN 1 Januari - Maret 2013

Organisasi Donor

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Pengeluaran Jan - Mar 2013 19%

33% Eksekutif Nasional Eksekutif Daerah Operasional

48% -

229.684.512

109.213.421

120.471.091

13% ALOKASI DANA BERDASARKAN AKTIFITAS UTAMA Periode 1 Januari - 31 Maret 2013 Keterangan Campaigns

65.773.602

Pengeluaran

316.474.825

40%

Training

86.091.000

11%

Research

147.185.400

18%

Coordination & Networking

145.561.075

18%

Lobby advocacy TOTAL

7.810.000

93.799.000

12%

796.921.300

100%

ALOKASI AKTIFITAS UTAMA -

49.479.654

43.384.300

6.095.354

Campaigns

Training Research

206.320.000

176.352.664

29.967.336

11%

12% 40%

18%

369.380.184 1.427.127.574 1.796.507.758 986.576.386 809.931.372 100%

Coordination & Networking Lobby advocacy

18%

Laporan Eksekutif Nasional 2013

11%

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013

Menemukan "Jalan" Mewujudkan Keadilan Ekologis

Penutup

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Demikian laporan perkembangan Januari- Maret 2013 ini dibuat untuk memaparkan sejauhmana realisasi dan capaian program dan advokasi yang dilakukan oleh EN WALHI. Laporan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 1 (satu) tahun Eksekutif Nasional WALHI dalam kepengurusan periode EN WALHI 2012-2016. Ada banyak hal yang mesti dievaluasi, dikritisi atas berhasil atau belum berhasilnya kerjakerja advokasi ini, dengan harapan tentulah agar kerja-kerja advokasi WALHI kedepan akan lebih kuat.

Laporan Eksekutif Nasional 2013

Konsultasi Nasiona Lingkungan Hidup 2013