Layout jurnal tanah air walhi januari2009 by WALHI

Bahasan: Korporatokrasi

DAFTAR ISI

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia www.walhi.or.id | www.eng.walhi.or.id

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI- Friends of the Earth Indonesia) berdiri sejak 15 Oktober 1980. Adalah forum organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang membangun gerakan lingkungan menuju lingkungan hidup yang adil, sehat dan lestari. Hadir di 25 propinsi dengan 435 anggota organisasi dan 122 anggota individu. WALHI menggalang sumber daya dari publik (donatur dan relawan Sahabat WALHI) dan tidak menerima pendanaan dari perusahaan maupun partai politik. Dengan Rp. 1000,- per hari Anda telah menjadi Sahabat WALHI dan mendukung upaya penyelamatan lingkungan hidup Indonesia. Untuk menjadi Sahabat WALHI, Hub: 021-79193363-68 atau gabung@walhi.or.id

Korporatokrasi,Menyempurnakan Negara Sebagai Pengabdi Perusahaan Defenisi, Teori, Filsafat tentang Korporatokrasi (Hubungan antara Negara dan Modal) Danial Indrakusuma..........................................2 Historis Korporatokrasi (Cengkeraman Modal terhadap Negara) di Indonesia Arianto Sangaji.................................................11 Ekonomi Partikelir di Era Neokolonialisme Dani Setiawan dan Longgena Ginting............19 Orkestrasi Gerakan Hijau dan Pesta Korporatokrasi Khalisah Khalid................................................28 Korporatokrasi dan Cara Bekerjanya di Indonesia Salamuddin Daeng dan Pius Ginting..............35 Catatan Hitam Praktik Korporatokrasi Di Indonesia Sudiarto............................................................47 Selamatkan Indonesia Dari Cengkeraman Korporatokrasi Sudiarto............................................................50

Jurnal

tanah air

Jurnal Ilmiah Gerakan Lingkungan Hidup

REDAKSI Penanggung Jawab : Berry Nahdian Forqan

Distribusi: Triyanto Suhardi

Redaktur Pelaksana: Pius Ginting Alamat Redaksi: Jl.Tegal Parang Utara No.14 Mampang Prapatan,Jakarta 12790 Telp:(021)79193363/68 Fax:(021)7941673 Email:info@walhi.or.id Website:www.walhi.or.id

Dewan Redaksi: Erwin Usman Teguh Surya Mariamah Achmad Pius Ginting

edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi

Kata Pengantar

Awalnya, semangat kontrak bersama rakyat Indonesia untuk mendirikan Republik Indonesia adalah merdeka dan terbebas dari penjajahan, yakni merdeka dari sistem ekonomi kapitalisme (dengan aktor utamanya: korporasi). Maka tertuanglah dalam pasal 33 UUD 1945 bahwa semua kekayaan alam Indonesia digunakan untuk kepentingan rakyat (setelah sebelumnya dikelola oleh perusahaan perkebunan swasta, tambang swasta, dll); demikian juga semangat yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsaâ&#x20AC;Ś bukan untuk kepentingan korporasi, atau kepentingan investasi (modal). Namun semenjak tahun 1965 telah terjadi perubahan haluan yang tajam. Dari awalnya ada upaya mengusahakan sistem ekonomi yang mandiri, menjadi membukakan diri kepada kepentingan korporasi. Orde Baru bisa saja berlagak memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam prakteknya, dia makin menggiring Indonesia ke dalam cengkeraman sistem korporatrokasi. Setelah kejatuhan harga minyak internasional tahun 1980-an, dan terakhir karena krisis Asia tahun 1997, jejaring sistem korporatorkasi semakin merasuk ke hampir semua pori-pori bangsa Indonesia. Sejarah telah memberikan contoh atas bertumbangannya sistem-sistem yang sudah dinilai tidak rasional lagi pada perkembangan selanjutnya, seperti kehancuran sistem kekaisaran yang besar yang pernah dunia kenal, sistem kerajaan, kehancuran dominasi gereja di Eropa. Tampaknya, sistem korporatokrasi pun bukan yang pertama bisa selamat dari kehancuran ini. Sistem tersebut telah gagal menjawab kebutuhan manusia, malahan telah memperburuk banyak persoalan: kemiskinan, kelaparan, penurunan tingkat kesehatan, dan penghancuran lingkungan hidup.

Sistem korporatokrasi menempatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam sebagai barang komoditi untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan menggunakan instrumen pasar dan kekuasaan (politik) sekaligus sehingga mengabaikan prinsip keadilan dan keberlanjutan kehidupan rakyat. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya manusia dan sumber-sumber kehidupan rakyat (aset alam) yang kemudian berdampak kepada terjadinya kemiskinan struktural dan bencana ekologi. Dalam sistem korporatokrasi ini tidak ada jaminan bagi rakyat atas keamanan dan kesejahteraan hidupnya, atas keberlanjutan produktivitasnya dan atas keberlanjutan jasa pelayanan alam. Kesadaran publik akan bahaya sistem korporatokrasi berkembang terus. Jika gerakan mahasiswa tahun 1998 lebih terfokus kepada menentang kediktatoran, maka seiring dengan laju kebijakan neoliberal beserta berbagai produk perundang-undangan yang dibuat institusi negara yang terang-terangan memfasilitasi kepentingan korporasi, maka kini tudingan publik pun makin mengarah kepada pokok dan sumber permasalahan: sistem korporatoraksi. Sebagai contoh, dalam isu perubahan iklim, gerakan sosial kian menyadari bahwa dalang penghambat bagi agenda-agenda mengurangi dampak polusi gas rumah kaca adalah korporasi; dan kepentingan korporasi tersebut memiliki lobi yang kuat terhadap negeri-negeri industri, dan juga para intelektual. Dalam situasi di mana lebih setengah penduduk dunia hidup di bawah kemiskinan dan bumi berada dalam spiral kerusakan ekologis, maka sewajarnya lah mayoritas umat manusia memikirkan dan mengusahan sistem yang lain, yang lebih manusiawi, yang bisa merestorasi kerusakan lingkungan, sistem sosial dan ketidakadilan yang telah terjadi. Untuk menundukkan sistem korporatokrasi tersebut tentunya dengan memperluas ruang kontrol publik terhadapnya. Dan itu tidak hanya pekerjaan aktivis, profesor dari belakang meja komputer, tapi menuntut upaya kerjasama dan solidaritas dari komunitas-komunitas rakyat yang selama ini digusur demi investasi, diberangus demi investasi; dan komponen lainnya yang menginginkan keadaan yang lebih manusiawi dan lestari.

Semoga Jurnal Tanah Air edisi kali ini bisa membawa pencerahan dan berkontribusi untuk mewujudkannya.

Salam

Berry Nahdian Forqan Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

Bahasan: Korporatokrasi

Korporatokrasi, Menyempurnakan Negara Sebagai Pengabdi Perusahaan* Danial Indrakusuma Di semua tempat, apakah itu dalam kebudayaan popular, hingga sistim propaganda, terdapat tekanan terus menerus agar orang merasa bahwa dirinya tak bisa ditolong lagi, bahwa peran mereka hanyalah menyetujui segala keputusan dan melahapnya—Chomsky. Hambatan sesungguhnya bagi produksi kapitalis adalah kapital itu sendiri—Marx.

Landasan-Pijak Teoritik Korporatokrasi Bila saja Marx masih hidup, ia mungkin akan tercengang menyaksikan kreativitas borjuis dalam mendayagunakan negara demi kepentingannya1; Hamza Alavi tentu akan maklum atas semakin sempitnya ruang otonomi relatif negara di tengah semakin rentannya sistim kapitalisme (negeri-negeri maju) terhadap krisis (yang dampak gelombangnya semakin mendunia)2; dan bila saja Richard Robison mempertimbangkan dari mana sumber dana dan kebijakan negara (Orde Baru), maka tentu ia tak akan berposisi: negara (Orde Baru) mampu “menciptakan” kelas (di Indonesia)?3 Kadang korporatokrasi (corporatocracy) sering dikaitkan dengan gerakan anti-globalisasi, mungkin karena terkesiap atas gejala bagaimana pemerintahan (terutama) negeri-negeri berkembang tunduk pada kepentigan-kepentingan perusahaanperusahaan besar/transnasional. Misalnya saja, John Omaha, Phd, menyimpulkan bahwa perang Irak dicetuskan oleh perusahaan-perusahaan yang telah berhasil menguasai negara (dan segala kelembagaannya) republik demokratik Amerika—yang sekarang telah menjadi korporatokrasi.4

Perusahaan-perusahaan dianggap memiliki

kekayaan yang begitu besar sehingga bisa menyuap, menyusup dan menguasai pemerintahan di berbagai negeri. Bahkan, ia sanggup mengemudikan eksekutif, media-media terkemuka, legislatif, dan lembagalembaga hukum, menyatukannya ke dalam suatu unit yang berentang-dunia yang dinamakan korporatokrasi. Fokus dari tujuannya hanya satu, tak terbagi5: perusahaan—keuntungan harus maksimal; sumber daya alam, segala kelembagaan, warga negara, harus digunakan (atau disingkirkan bila tak diperlukan lagi) demi memaksimalkan keuntungan; perusahaan harus memiliki pasar-pasar baru untuk dikuasai; dan, bila perlu, perusahaan-perusahaan yang memproduksi peralatan militer harus memiliki pasar serta menyesuaikannya dengan penaklukkan negeri-negeri yang akan mengakumulasi keuntungan perusahaan6. Bahkan, sejak akhir Perang Dunia II, perusahaan-perusahaan besar telah muncul sebagai penguasa dominan planet ini. Bank Dunia (World Bank/WB), Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) pun tak lepas dari cengkeraman korporatokrasi.7 [Aku lebih percaya bahwa lembaga-lembaga tersebut merupakan kreasi dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam korporatokrasi rahasia, bukan sekadar kesepakatan

* Naskah diterima oleh Redaksi pada 30 September 2008 1

Karl Marx dan Friedrich Engels, “Manifesto Partai Komunis”, Jurnal Kiri, Tahun I, No.1, Juli 2000, Neuron, revolt83@hotmail.com; Karl Marx, The Eighteen Brumaire of Louis Bonaparte , dalam Karl Marx dan Frederick Engels, Selected Works, dalam 1 Jilid, London, 1970. Hamza Alavi, The State in Postcolonial Societies: Pakistan and Bangladesh, dalam Imperialism and Revolution in South Asia, ed. Kathleen Gough dan Hari P. Sharma, Monthly Review Press, New York and London, 1973. 2

Richard Robison, Indonesia: The rise of capital, Allen & Unwin, Sydney 1986.

John Omaha, Ph.D., Corporatocracy and the Iraqi War, http://www.sourcewatch.org/index.php?title= Corporatocracy.

Walaupun, dalam situasi tertentu, perusahaan bisa saja (atau harus) sedikit mengucurkan keuntungannya kepada pihak-pihak lain, namun tujuan dari pembagian tersebut tetap saja demi melancarkan maksimalisasi keuntungan perusahaan. 5

6 Boeing, Lockheed Martin, Ford, merupakan beberapa perusahaan yang mendapat keuntungan besar dari perang di Vietnam, Grenada, Panama, Afghanistan, Colombia, Kuwait, Yugoslavia, Albania, Irak. Penjualan persenjataan Amerika Serikat (AS) jumlahnya sama dengan penjualan persenjataan (gabungan) berbagai negeri di dunia. 7 Lembaga-lembaga tersebut turut memberikan sumbangan yang menyebabkan 200 perusahaan besar dunia bisa menguasai 28,3% output dunia; dan 50 bank komersil serta perusahaan-perusahaan finansial (derivatif) berhasil mengangkangi 60% dari 20 trilyun dollar saham (modal produktif) dunia.

edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi multilateral negeri-negeri kapitalis maju. Lebih jauh lagi, Hannah Holleman dan R. Jonna mengatakan: Dalam kenyataannya, pertentangan—yang tidak sekadar tercermin dalam berbagai wujud kekuasaan—justru merupakan sumber kekuasaan dalam hubungan-hubungan sosial sistim kapitalis. Dan pertentangan tersebut tidaklah dimulai dengan kelahiran lembaga-lembaga tersebut the (IMF, World Bank, WTO, GATT, dan lain sebagainya.)—dan tidak juga akan berakhir di lembaga-lembaga tersebut…]8 Dikatakan bahwa korporatokrasi juga memasukkan cara-cara kriminal dalam strategitaktiknya—membuat laporan-laporan keuangan palsu, merekayasa pemilu, menyogok, mengancam, seks, membunuh, kudeta—sebagaimana yang diungkapkan oleh John Perkins, Sang Penjagal (bidang) Ekonomi (Economic Hit Man).9 Contoh lainnya: Manajer-manajer

perusahaan Rockefeller melakukan perdagangan BBM, melalui negeri netral Swiss, dengan musuh Sekutu: Jerman. Kantor Chase Bank di teritori yang diduduki Nazi, Paris, melakukan bisnis jutaan dollar dengan musuh dan sepengetahuan kantor pusatnya di Manhattan (keluarga Rockefeller adalah salah satu pemiliknya); truk-truk Jerman yang digunakan untuk menduduki Prancis dibuat oleh Ford dengan persetujuan dari Dearborn, Michigan; Kolonel Sosthenes Behn, kepala perusahaan (konglomerat) ITT, terbang dari New York ke Madrid, lalu ke Berne, selama perang berlangsung untuk membantu mengembangkan sistim komunikasi Hitler dan bombom robot yang meluluhlantakkan London. Bahkan ITT mengembangkan FockeWulfs, yang menjatuhkan bombom ke tentara Inggris dan Amerika.10 Pengertian korporatokrasi di atas tidak bisa disamakan dengan korporatisme—yang mengacu pada sistim ekonomi dan politik yang dikendalikan oleh suatu badan (yang tidak dipilih secara demokratik dan memiliki hirarki internalnya sendiri) berisikan perwakilan-perwakilan dari kelompok-kelompok ekonomi, industrial, agraria, sosial, kebudayaan dan/ atau professional.11 Istilah korporatisme popular pada masa kekuasaan Getulio Vargas di Brazil selama tahun 1920-

an dan 1930-an, saat dia memerlukan lembaga yang dapat memoderatkan pasar bebas—yang ia maknai sebagai kapitalisme modern—dengan kesejahteraan sosial. Ilmuwan politik biasa juga menggunakan istilah korporatisme untuk memaknai negara yang, dengan kekuasaannya, mewajibkan dan membuat aturan yang menyatukan pimpinan-pimpinan agama, sosial, ekonomi, atau organisasi-organisasi popular, agar dapat dikooptasi dan diredam potensinya untuk melawan kekuasaan serta mencari legitimasinya dari kekuasaan. Pada tahun 1891, korporatisme juga pernah digunakan oleh Paus Leo XIII (encyclical Rerum Novarum) sebagai wadah kolaborasi/tawar menawar antara kelas buruh dengan kelas kapitalis karena Katolik khawatir akan pengaruh ideologi sosialis terhadap serikat buruh Katolik. Dan korporatisme juga dipraktekkan oleh fasis Italia (tokohnya adalah Alfredo Rocco dan Mussolini) serta rejim diktator Orde Baru (Indonesia) (tokohnya adalah Suhardiman, Ali Murtopo). Namun, pada masamasa selanjutnya, korporatisme sering digunakan untuk meloloskan kepentingan perusahaan (dengan legitimasi negara) di atas kepentingan publik. Ada juga istilah neokorporatisme, misalnya dalam wujud kongkrit: International Labour organization (ILO); Komite Ekonomi dan Sosial Uni Eropa; pengaturan kesepakatan bersama di antara negeri-negeri Skandinavia; Kemitraan Sosial di Irlandia; Dewan Pengupahan Nasional di Singapura; dan banyak lagi. Walupun korporatokrasi berbeda makna dengan korporatisme, namun korporatokrasi sering menggunakan unsur-unsur dalam korporatisme sebagai variabel penting dalam strategi-taktik mereka, apalagi unsur-unsur dalam dalam korporatisme (atau, misalnya, sisa-sisanya yang masih banyak berkiprah dalam serikatserikat buruh di Indonesia pasca kejatuhan Suharto) berkarakter lemah. Kita harus melihat korporatokrasi dari pendekatan ekonomi-politik yang historis, agar jangan sampai terjerembab pada analisa on the spot seolah-olah korporatokrasi lahir dari ruang hampa sosial—misalnya melihat korporatokrasi dari sisi sosiologis (kapitalis memerlukan wadah yang lebih struktural dan permanen untuk lobbying); dari sisi ilmu politik [korporatokrasi merupakan wadah, yang bisa saja di luar struktur negara, yang dapat menjamin kediktatoran kelas kapitalis; dan dibedakan dengan korporatisme (yang

Hannah Holleman dan R. Jonna, The War for Control of the Periphery, Monthly Review, February, 2008.

Lihat John Perkins, Confessions of an Economic Hit Man, Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco, 2004.

Lihat Charles Higham, Trading With The Enemy: The Nazi-American Money Plot 1933-1949, iUniverse, Inc., Lincoln, NE, 2007.

Lihat From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Corporatism.

Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

Bahasan: Korporatokrasi merupakan ruang di dalam struktur negara) yang masih memberikan kesempatan tarik menarik kepentingan]; atau, walaupun pendekatannya historis, korporatokrasi hanya dilihat sebagai rangkaian (kronologis) fragmenfragmen bagaimana negara dan kapitalis bekerjasama mengorbankan kepentingan kelas pekerja atau warga negara. Tidak, secara historis negara dan kapitalisme bukanlah dua entitas yang terpisah, negara (kapitalis) adalah anak kandung kedikatatoran (ekonomi) kapitalisme. Seperti kata Marx: “Borjuis senantiasa makin bersemangat menghapuskan keadaan penduduk yang terpencar-pencar dari alatalat produksinya, dan dari hak pemilikannya. Ia telah menimbun penduduk, memusatkan alat-alat produksi, dan telah mengkonsentrasikan hak pemilikan ke dalam beberapa tangan. Akibat yang seharusnya dari hal tersebut adalah pemusatan politik. Provinsi-provinsi yang merdeka atau yang tak begitu erat kepentingannya, undang-undang, pemerintah dan sistim pajak yang berlainan, menjadi terpadu sebagai suatu bangsa, dengan satu pemerintah, satu undang-undang, satu kepentingan kelas, satu bangsa, satu perbatasan dan satu tarif pabean.”12

“Kekuasaan eksekutif tersebut, dengan organisasi birokrasi serta militernya yang sangat hebat, dengan mesin negaranya yang serba rumit dan cerdik, yang meliputi lapisan-lapisan luas, dengan barisan pegawainya yang berjumlah setengah juta, di samping tentaranya yang juga sebesar setengah juta, badan yang bersifat parasit mengerikan ini, yang menjerat tubuh masyarakat Prancis seperti jala dan menyumbat segala pori-pori di kulitnya, terjadi pada masa monarki absolut saat keruntuhan sistem feodal, dan jasad parasit itu telah membantu mempercepat keruntuhannya. Revolusi Prancis, pertama-tama ia telah mengembangkan sentralisasi, ‘tetapi pada saat yang bersamaan’ ia memperluas sifat dan jumlah agen-agen kekuasaan pemerintahan. Napoleon menyempurnakan mesin negara ini. Monarki Legitimis dan Monarki Juli tidak memberikan manfaat apapun, kecuali pembagian kerja yang lebih besar. Akhirnya, dalam perjuangan menentang revolusi, republik parlementer menemukan dirinya sebagai suatu hal keterpaksaan, bersama dengan tindakan-tindakan penindasan, memperkuat saranasarana dan sentralisasi kekuasaan pemerintah. Semua penggulingan kekuasaan menyempurnakan mesin ini, bukan menghancurkannya…”15 Dengan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1.

Atau seperti kata Engels: “Negara, dengan demikian, adalah sama sekali bukan merupakan kekuatan yang dipaksakan dari luar kepada masyarakat, sebagai suatu yang sesempit ‘realitas ide moral’, ‘bayangan dan realitas akal’, sebagaimana yang ditegaskan oleh Hegel. Justru, negara adalah produk masyarakat pada tingkat perkembangan tertentu; …”13 Atau, lebih kongkret lagi, Marx menjelaskan bagaimana borjuis menyempurnakan negara agar sesuai dengan kepentingannya: “Tetapi revolusi adalah radikal. Ia masih dalam perjalanannya, melewati tempat pensucian arwah. Ia melaksanakan usahanya berdasarkan suatu metoda. Sampai tanggal 2 Desember, 1851 (hari berlangsungnya kudeta Louis Bonaparte), ia telah menyelesaikan separuh dari pekerjaan persiapannya, sekarang ia sedang menyelesaikan separuh yang lainnya. Pertamatama, ia menyempurnakan kekuasaan parlementer, agar menggulingkan kekuasaan lama. Sekarang, setelah itu tercapai, ia akan menyempurnakan kekuasaan eksekutif, …”14

3. 4.

pembentukan negara bukanlah sekadar hasil dari hasrat moral dan sebagai entitas di luar masyarakat (dipaksakan kepada masyarakat); dalam perkembangan tertentu suatu masyarakat16, muncul kelas borjuis yang membutuhkan—lebih tegas lagi: menciptakan— negara (borjuis) karena negara lama tak lagi bersesesuaian dengan kepentingannya; pada akhir analisa, bukan negara (borjuis) yang menciptakan kelas (borjuis), tapi sebaliknya; karenanya, landasan kepentingan borjuislah (konsentrasi/sentralisasi tenaga produktif, akumulasi kapital, perluasan pasar, bahkan politik) yang mendorong (keniscayaan) pembentukan, penaklukan, penyesuaian dan penyempurnaan negara (borjuis).

Dengan demikian, telaah terhadap korporatokrasi haruslah dilandasi oleh penelitian tentang: 1.

sejarah perkembangan kapitalisme (maju), dan sejauh manakah (instrumen kelas borjuis)

Karl Marx dan Friedrich Engels, “Manifesto Partai Komunis”, Jurnal Kiri, Tahun I, No.1, Juli 2000, hal. 49, Neuron, revolt83@ hotmail.com.

13 Friedrich Engels, Asal Usul Keluarga, Milik Perseorangan dan Negara, dalam Lenin, Negara dan Revolusi, http://marxists.org/ indonesia/-archive/lenin/1917/negara/state2.htm 14 Karl Marx, Brumaire ke-18 Louis Bonaparte, dalam Lenin, Negara dan revolusi, http://marxists.org/-indonesia/-archive/ lenin/1917/negara/state2.htm. 15

Ibid.

Sering juga dikatakan: dalam fase tertentu perkembangan tenaga produktifnya.

edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi

negara telah lebih sempurna melayaninya; dan, saat kapitalisme (maju) tersebut merentangkan cengkeramannya secara global—sebagai suatu keniscayaan (kebutuhan untuk mengkonsentrasi/sentralisasikan tenaga produktif; mengakumulasi kapital dan meluaskan pasar)—maka sampai sejauh manakah negara (nasional) yang akan menjadi koloninya perlu disempurnakan agar sesuai dengan kebutuhannya; kontradiksi negara (apa?) terhadap borjuis tentu saja mengisyaratkan, menceminkan, bahwa negara sedang dalam proses penggulingan oleh unsur-unsur revolusioner; atau hanya sedang digerogoti unsur-unsur sosial-demokrat, yang bisa saja menghasilkan reaksi balik sogokan otonomi relatif negara (dalam berhadapan dengan borjuis)—agar sistim kapitalisme secara keseluruhan tidak runtuh.17; atas dasar kesejarahannya, tentu saja, negara negeri-negeri berkembang (yang kaya tenaga produktif sumberdaya alam18) akan paling tidak sempurna, tidak bersesuaian dengan negara negeri-negeri kapitalis maju; Kasus bailout di negeri-negeri koloni/ berkembang (misalnya, BLBI di Indonesia), atau negeri kapitalis maju (misalnya, permohonan talangan 700 milyar dollar oleh Bush kepada Kongres), substasinya sama: pada krisis kapitalisme yang sudah mendunia, maka jalan keluar daruratnya adalah (apa yang aku sebut) penyangga rapuh finansial—merampas kembali uang (sosial) kelas pekerja yang sudah diserahkan borjuis pada negara (perampokan fiskal).

Paling tidak, kelima faktor tersebut di ataslah yang akan menjadi pertimbangan kadar kekejaman korporatokrasi. Sekarang, marilah kita lihat apa makna sejarah perkembangan kapitalismenya: Ruang hidup korporatokrasi: konsentrasi/ sentralisasi tenaga produktif; akumulasi modal; perluasan pasar; dan krisis kapitalisme (global) Bahwa perkembangan kapitalisme tidak dapat dilepaskan dari pengamatan terhadap dinamika hukum-

hukumnya—apakah sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Marx dan Engels; atau yang kemudian tak sempat diamatinya—karena, di dalam perkembangannya, kapitalisme dibebani oleh hukum (besi) yang melekat di dalamnya (inheren). Dalam Kesipulan Garis Besar Sketsa Evolusi sejarah, Engels mengatakan: C.

“Di satu pihak, penyempurnaan mesin-mesin, yang dirangsang oleh persaingan—yang merupakan kewajiban bagi setiap individu pemilik pabrik— diembel-embeli oleh semakin meningkatnya pemutusan hubunga kerja. Bala tentara pengangguran, atau pasukan cadangan industri. Di lain pihak, perluasan produksi tanpa batas—yang di bawah tekanan persaingan, juga merupakan kewajiban bagi setiap pemilik pabrik. Gabungan keduanya menghasilkan perkembangan tenagatenaga produktif yang sebelumnya tak pernah ada, kelebihan penawaran dibanding permintaan, kelebihan produksi (overproduction), banjir barang-barang dagangan di pasar-pasar…

D. Kelas kapitalis itu sendiri dipaksa secara sepihak untuk mengakui watak sosial tenagatenaga produktif. Lembaga-lembaga besar harus mengambilalihnya—guna kepentingan produksi dan komunikasi—pertama-tama oleh perusahaan saham-gabungan, kemudian oleh gabungan perusahaan dan, pada akhirnya, oleh negara. …”19 Menurut Doug Lorimer: “Untuk mengendalikan akumulasi kapital, menurut Marx, caranya harus mempertentangkan kapitalis dengan buruh, dan mempertentangkan buruh dengan buruh. Dan, selain itu, juga harus mempertentangkan kapitalis dengan kapitalis. Setiap kapitalis “harus tunduk pada hukum mati produksi kapitalis, hukum eksternal dan memaksa”. Karena semua daya upayanya ditujukan untuk mengakmulasi kapital, atau sekadar berfungsi dalam proses akumulasi kapital, maka mau tak mau harus berseteru dengan kapitalis lainnya. Proses akumulasi kapital dan persaingan antar-kapitalis semakin lama akan semakin mengkonsentrasikan dan mensentralisasikan kapital ke tangan segelintir kapitalis saja, layaknya ikan besar melahap ikan kecil. …”20 Perkembangan spekulasi saham dan finansial tak dapat sepenuhnya diamati oleh Marx, padahal ekonomekonom kiri sering melihatnya sebagai salah satu faktor yang memperdalam krisis. Misalnya saja, Engels, dalam catatan tambahan bagi Capital, Jilid III, mengatakan: “…bursa saham masih merupakan elemen sekunder

Sebagaimana pembacaanku atas Karl Marx, The Eighteen Brumaire of Louis Bonaparte, dalam Karl Marx dan Frederick Engels, Selected Works, dalam 1 Jilid, London, 1970; dan Hamza Alavi, The State in Postcolonial Societies: Pakistan and Bangladesh, dalam Imperialism and Revolution in South Asia, ed. Kathleen Gough dan Hari P. Sharma, Monthly Review Press, New York and London, 1973. 18 Dalam perkembangan selanjutnya, proporsi kebutuhan akan tenaga produktif pekerja semakin menurun. 19 Dikutip dan diterjemahkan dari Friedrich Engels, Socialism: Utopian and Scientific, dalam Karl Marx dan Friedrich Engels, Selected Works (dalam 3 Jilid), Jilid 3, hal. 150-151, Progress Publisher, Moscow, 1970-1977. 20 Doug Lorimer, “Serangan Global Imperialisme dan Kemungkinan Perlawanannya”, Jurnal Kiri, Tahun I, No.1, Juli 2000, hal. 107, Neuron, revolt83@hotmail.com. 17

Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

Bahasan: Korporatokrasi dalam sistim kapitalis, namun setelah masa itu mulai nampak perubahannya. Sekarang ini, bursa saham memegang peranan yang sangat penting dan terus menerus berkembang sehingga, kemudian, cenderung mengkonsentrasikan seluruh cabang produksi—apakah itu industri atau pun pertanian, bersama dengan seluruh perdagangannya; apakah itu alat-lat komunikasi maupun pertukaran fungsinya—ke tangan para spekulator bursa saham, sehingga bursa saham menjadi perwakilan produksi kapitalis yang sedemikian penting.”21 Sedangkan menurut Allen Myers: Namun alasan utama mengapa begitu banyak uang yang digunakan dalam spekulasi semacam itu adalah karena krisis kelebihan produksi/kelebihan kapasitas. Terlalu banyak kapital yang tidak bisa diinvestasikan kembali.22

(dalam bahasanya) suatu “gelembung di atas pusaranair spekulasi”24. Semua hukum-hukum tersebut, pada akhirnya (dalam siklus krisis), akan menghasilkan ekses lanjutan: Secara tipikal, bisa disimpulkan, bahwa suatu perputaran krisis muncul akibat adanya kesenjangan antara nilai dengan harga: selama periode boom, karena harga-harga dan keuntungan meningkat, bahkan kapitalis yang paling tak efisien pun bisa menghasilkan laba. Dan karena setiap orang berupaya merebut peluang, maka terjadi kelangkaan, yang akan menyebabkan naiknya hargaharga dan keuntungan yang lebih besar lagi. Tingkat harga rata-rata meningkat lebih tinggi dan lebih tinggi lagi di atas tingkat nilai rata-rata. Akibatnya, modal yang kurang efisien akan tersingkir bersama tenaga kerja sosial yang tak bisa digunakan lagi (pemborosan).

Dan menurut Castro: Sekarang ini, dalam skala dunia, jumlah transaksi harian penjualan mata uang asing (yang langsung bisa disediakan) diperkirakan mencapai US $ 1, 5 trilyun. Jumlah tersebut tak termasuk dengan apa yang disebut sebagai operasi-operasi keuangan tambahan, yang jumlahnya kurang lebih sama. Camkanlah perbandingannya dengan jumlah total ekspor dunia dalam satu tahun, yang berjumlah sekitar US $ 6.5 trilyun, sehingga kita bisa membayangkan: betapa luar biasa besarnya jumlah transaksi moneter yang tak berkaitan dengan perdagangan nyata.23 Total saham aset-aset keuangan seperti saham perusahaan dan macam-macamnya, obligasi (hutang) negara, dan lain sebagainya, naik dari 5 trilyun dollar, pada tahun 1980, menjadi 35 trilyun dollar, pada tahun 1992, dan diharapkan akan naik lagi menjadi 80 trilyun dollar, dan itu artinya tiga kali lipat nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh ekonomi kapitalis maju. Begitu banyaknya uang yang dispekulasikan menjadi uang, tanpa menjadi produksi riil, tanpa menjadi perdagangan nyata, sehingga bila tak diatasi akan memperbesar dan mempercepat pecahnya gelembung finansial yang mematikan produktivitas dan kemampaun daya beli masyarakat. Bahkan seorang Keynes pun percaya bahwa kebangkitan kapital finansial, sebagaimana yang terjadi pada tahun 1920-an, akan mengakhiri rasionalitas kapitalis, mengubah perusahan produktif, menjadi

Demikian pula, kesenjangan antara nilai dengan harga menjadi terlalu besar, sehingga tiba-tiba menyebabkan sebagian besar kapitalis tak mungkin lagi bisa mendanai biaya produksi25 dan menghasilkan keuntungan normalnya. Depresi/resesi klasik diatasi dengan meredam kontradiksi yang paling penting, yakni mengupayakan keseimbangan (kembali) antara nilai dengan harga—terutama melalui pernyataan pailit atau pengambilalihan perusahaan-perusahaan yang kurang efisien—atau, dengan kata lain: penghancuran kapital.26 Redaksi Monthly Review percaya bahwa kapitalisme memiliki wajah yang baru: pertumbuhan yang melambat, kapital berekses, dan menggunungnya hutang. Sektor finansial ekonomi kapitalis tidak lagi sekadar diarahkan demi kebutuhan produksi, meningkatkan kesempatan kerja, dan investasi. Dimulai sejak tahun 1980-an, sektor finansial semakin menjadi bentuk otonom mata pencaharian (mencari uang), khususnya di pasar-pasar derivatif. Kecepatan pertumbuhan dan ambruknya nilai-nilai finansial menambah resiko bahkan pada kesejahteraan individual. Dan karena sektor finansial secara keseluruhan merupakan bagian yang sangat penting, maka resikonya pun akan membebani ekonomi secara keseluruhan—apalagi bank bisa meminjamkan hingga 95% dana bagi aktivitas pembelian derivatif. Dalam kapitalisme monopoli, ekses kapasitas tidak

Friedrich Engels, catatan untuk Karl Marx, Capital, Jilid 3, http://marxists.org/archive/marx/works/-1894-c3/pref.htm.

Allen Myeers, “Sebab-sebab Krisis Ekonomi Internasional”, Jurnal Kiri, Volume.3, ,hal. 114, Neuron, revolt83@hotmail.com.

Fidel Castro Ruz, Arsitektur Keuangan Internasional, Apendiks pidato Fidel Castro Ruz, Presiden Dewan Negara dan Dewan Menteri Republik Kuba, yang disampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin-pemimpin Negara-negara Selatan yang tergabung dalam Kelompok 77, Havana, 12 April, 2000.

Lihat John Bellamy Foster, The End of Rational Capitalism, Monthly Review, March 2005.

25 Padahal, bersamaan dengan ketidakberdayaan kapitalis mendanai biaya produksnya lagi, sebagian keuntungan yang lalu sekarang (oleh kapitalis) lebih nyaman dispekulasikan/diperjudikan di bursa-bursa saham, pasar-pasar valas dan lain-lain derivaitif keuangan lainnya—penulis. 26

Opcit, hal. 105.

edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi bisa dipandang sekadar sebagai gejala temporer yang berkaitan dengan siklus penurunan bisnis. Sebagaimana yang dikatakan oleh Josef Steindl dalam tulisannya Maturity and Stagnation in American Capitalism (New York: Monthly Review Press, 1976, hal. 10-12), “kelesuan” atau “ketidakseimbangan” ekses kapasitas bisa saja “dalam makna praktis…permanen”, selalu mengekor pada kecenderungan fundamental ekonomi yang sedang menuju stagnasi.27 Bahkan Bank Dunia, saat menilai Asia Timur, pun berkata: …tak diragukan lagi bahwa hidup puluhan juta manusia akan semakin terpuruk dalam beberapa tahun ke depan. Krisis yang demikian parah sekarang ini merupakan peringatan bahwa penderitaan atas hilangnya potensi manusia tetap akan terasa selama bertahun-tahun sekalipun krisis tersebut sudah berlalu. Anak-anak yang terpaksa harus putus sekolah telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Di Indonesia, sebagai contoh, pejabat pemerintahnya melaporkan bahwa jumlah yang mendaftar sekolah menurun secara drastis, dari 78% menjadi 54%. Tekanan ekonomi telah memaksa banyak keluarga tercerai berai, memaksa gadis-gadis belia menjadi pelacur, dan menyebabkan para manula miskin terancam hidupnya.28

Nampaknya krisis dunia memang akan merupakan siklus krisis jangka panjang. Krisis Asia menandai permulaan sebuah siklus krisis kelebihan produksi (cyclical overproduction) dalam perekonomian dunia, seperti yang terjadi pada tahun 1974-1975, pada tahun 19801983, pada tahun 1990-1993, pada tahun 1997-2000-an dan, sekarang, tanda-tandanya sudah mulai kelihatan (dengan adanya krisis finansial ekonomi Amerika). Dalam laporan World Economic outlook, IMF memperkirakan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dunia pada tahun 1998 hanya akan meningkat 2% saja. Laporan tersebut juga memberikan catatan: “Pada tahun 1999, peluang-peluang beberapa perbaikan signifikan juga telah menurun, dan resiko kemerosotan yang lebih dalam, lebih luas dan lebih panjang telah meningkat.”29 Krisis tersebut tidak saja sudah dan akan melanda Asia (termasuk Jepang dan Korea Selatan), tapi juga sudah dan akan melanda Amerika dan Eropa, yang ditandai dengan stagnasi relatif dalam pertumbuhan.30

Kadar krisis tersebutlah yang akan menarik-ulur taring korporatokrasi. Dan, seperti biasanya, melalui IMF, akan diyakinkan bahwa obat bagi krisis tersebut adalah kebijakan-kebijakan mutakhir kapitalisme yang sesuai dengan hukum besinya—konsentrasi/sentralisasi tenaga produktif; akumulasi kapital; dan perluasan pasar—yakni: seraya menyodorkan paket penyelamatan (bailout) milyaran dollar, IMF menuntut perubahan kebijakan, berupa bahwa pemerintah akan menjamin hutang luar negeri sektor swasta; penurunan tingkat permintaan domestik melalui kebijakan suku bunga tinggi dan surplus anggaran pemerintah (termasuk potongan segala macam subsidi); serta “reformasi” struktural untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi pasar “bebas” (termasuk privatisasi). Kebangkrutan kapital Dunia Ketiga dapat membantu menaikan rata-rata keseluruhan tingkat keuntungan dan, di akhir perang dingin, imperialisme tak lagi merasakan adanya kebutuhan untuk memajang etalase “macan” ekonomi sebagai kontra terhadap contoh-contoh ekonomi “komunis’ dari Cina dan Uni Soyet. Sebagi altenatifnya, hanya diberi sogokan (wortel) pembangunan terbatas; sedangkan untuk mempertahankan ketertiban kapitalis di negeri-negeri semi-kolonial, mereka lebih banyak tergantung pada kekerasan (tongkat)—seperti di Irak. Namun demikian, bagi imperialisme, peningkatan penghisapan Dunia Ketiga tak cukup untuk mengatasi krisis. Sekarang ini, juga merupakan suatu periode persaingan sengit antar-imperialis, yang bentuknya berbeda-beda. Suatu respon terhadap krisis kelebihan produksi adalah meningkatkan monopolisasi (baca: konsentrasi/ sentralisasi tenaga produktif): melalui penghancuran atau menyerap para pesaing Dunia Ketiga, juga melalui pengambilalihan atau merjer. Respon terhadap dua bentuk kapital—kapital produktif dan kapital finansial— adalah berkembangnya maniak merjer, yang skalanya dijadikan jaminan apakah mampu atau tidak keluar dari krisis. Neoliberalisme, globalisasi krisis

Lihat The New Face of Capitalism: Slow Growth, Excess Capital, and a Mountain of Debt, Editors, Monthly Review, April, 2002.

The World Bank, East Asia: The Road to Recovery, Washington, DC, 1998, hal, IX.

29 International Monetary Fund, World Economic Outlook: October 1998, Washington DC, 1998, hal.1, dalam Allen Myeers, “Sebabsebab Krisis Ekonomi Internasional”, Jurnal Kiri, Volume.3, hal. 114, Neuron, revolt83@hotmail.com.

Untuk melihat angka-angkanya, lihat Robert Brenner, From Neoliberalism to Depression?, Against the Current, November/ Desember 1998, hal.22.

Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

Bahasan: Korporatokrasi Bahkan termasuk spekulator besar seperti George Soros pun merasa khawatir bahwa “globalisasi” dan kebijakan “pasar bebas” neoliberal yang sudah diberlakukan akan mengenyampingkan partisipasi rakyat pekerja, dan menggantikannya dengan hukum kapital yang akan membangkitkan “keresahan sosial yang massal”.; demikian pula majalah Inggris, Economist, yang jelasjelas merupakan juru bicara paling gigih kapitalis laissez-faire (siapa kuat, dia menang) sejak majalah itu diterbitkan pada awal abad ke-19, bekomentar: “…Dalam bidang ekonomi, dunia sudah ditata menjadi suatu kesatuan aktivitas. Dalam bidang politik, masih saja…terpecah-pecah. Tekanan antara kedua kecenderungan antitesis yang saling berlawanan tersebut telah menghasilkan runtunan pukulan, kejutan dan menghancurkan kehidupan sosial manusia.”31 Economist sebenarnya merujuk pada krisis ekonomi yang lebih besar dari Great Depression, yang diglobalisasikan ke seluruh negeri-negeri kapitalis, pun bukan sederet krisis keuangan dan kejatuhan ekonomi seperti di Jepang (1989), di Mexico (1994), di Korea Selatan, di Thailand dan di Indonesia (1997), serta di Rusia (1998). Sebut saja salah satu contoh menyedihkan: kenaikan suku bunga di Amerika mendorong kenaikan suku bunga di seluruh dunia, merusak nilai kredit-bermanfaat negeri-negeri yang berhutang banyak. Negeri-negeri yang bermodal minim mencoba untuk mengekspor guna mencari jalan keluar dari krisis keuangannya, namun proteksionisme meningkat, beban hutang menjadi semakin berat, kegagalan demi kegagalan memaksa sistim keuangan internasional semakin menegang. Pemotongan upah dan rencana-rencana penghematan lainnya, yang nampaknya dianggap sebagai solusi yang paling “realistik” bagi setiap orang, justru semakin membuat kacau persoalan. Ekonomi pinggiran, yang cadangan keuangannya tak memadai, menunda pembayaran-pembayarannya karena kondisi kapital yang kabur (capital flight) semakin buruk. Dan menurut Castro: Di Amerika Latin, di mana neoliberalisme diterapkan sebagai lampiran doktrin, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan pada tahap/masa neoliberal tidaklah

lebih tinggi ketimbang yang dicapai oleh kebijakan pembangunan (negara) sebelumnya. Setelah PD II, Amerika Latin tak memiliki hutang sama sekali tapi, sekarang, berhutang sebesar 1 trilyun dollar. Itu merupakan hutang per kapita tertinggi di dunia. Kesenjangan pendapatan antara si kaya dengan si miskin juga terbesar di dunia. Saat ini, Amerika Latin, mengalami saat yang paling berat sepanjang sejarahnya karena semakin banyak orang miskin, pengangguran, dan yang kelaparan. Sebenar-benarnya, di bawah kebijakan neoliberalisme, ekonomi dunia ternyata tidak mengalami pertumbuhan yang pesat; tapi, malahan lebih sering tidak stabil, lebih banyak spekulasi, peningkatan hutang luar negeri dan pertukaran/perdagangan yang tak setara. Demikian juga, terdapat kecenderungan lebih besar dan semakin seringnya krisis keuangan, sementara kemiskinan, ketidakadilan dan kesenjangan antara negeri-negeri Utara (yang makmur) dengan negei-negeri Selatan (yang dimiskinkan) malah makin melebar. Dalam dua tahun terakhir ini, krisis, instabilitas, kekacauan dan ketidakpastian merupakan kalimat yang biasa digunakan untuk menjelaskan tatanan ekonomi dunia. Deregulasi—yang melekat dalam neoliberalisme—dan liberalisasi nilai kapital telah memberikan dampak negatif sangat mendalam terhadap ekonomi dunia karena mengakibatkan ledakan spekulasi mata uang dan pasar-pasar yang terkena dampaknya, yang transaksi hariannya (sebagian besar spekulatif) bernilai tak kurang dari 3 trilyun dollar.32 Setelah semua penjelasan di atas, atau setelah perluaan kapitalis (berserta krisisnya) berentang-dunia maka, pada tahap inilah, keniscayaan korporatokrasi mulai nampak: Globalisasi neoliberal tak lain dan tak bukan adalah globalisasi (perluasan ke seluruh penjuru dunia) kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial neoliberal. Namun kebijakan-kebijakan tersebut tak ada urusannya dengan, atau bertujuan untuk, memperlemah kekuasaan penekan negara-bangsa terhadap rakyat pekerja, atau bertujuan memperlemah kekuasaan penekan negara-bangsa imperialis, khususnya negara-bangsa Amerika Serikat, terhadap penjuru duna lainnya. Malah sebaliknya, mereka bertujuan menjamin bahwa pasar penjuru dunia lainnya dibuka bagi barang-barang dan investasi mereka.

Lihat Doug Lorimer, “Serangan Global Imperialisme dan Kemungkinan Perlawanannya”, Jurnal Kiri, Tahun I, No.1, Juli 2000, hal. 115-116, Neuron, revolt83@hotmail.com.

Fidel Castro Ruz, Globalisasi Neoliberal dan Dunia Ketiga, pidato Fidel Castro Ruz, Presiden Dewan Negara dan Dewan Menteri Republik Kuba, yang disampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin-pemimpin Negara-negara Selatan yang tergabung dalam Kelompok 77, Havana, 12 April, 2000. 33 Kontradiksi kapitalisme, bagaimanapun juga, tidak bisa dihilangkan dalam kerangka-kerja kapitalisme, tak peduli seperti apapun demokrasi politik yang dijejalkannya. Kontradiksi tersebut hanya bisa diakhiri bila perbudakan tenaga kerja manusia oleh hukumhukum pasar diakhiri dan digantikan oleh sosialisasi tenaga produktif (termasuk tenaga kerja manusia), yang diabdikan pada pengawasan demokratik agar tenaga produktif (termasuk tenaga kerja) tersebut dapat diorgansir secara kolektif atau, dengan kata lain, digantikan oleh: sosialisme. 32

edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi Tak cocok dengan doktrin â&#x20AC;&#x153;pasar bebasâ&#x20AC;? liberal, pembuat kebijakan imperialis yang ada di Washington begitu mengerti bahwa kekuatan kekerasan yang terorganisir, sebagai esensi kekuasaan negara, merupakan alat yang sangat dibutuhkan (krusial) dalam kebijakan ekonomi, dan merupakan instrumen yang menentukan dalam memutusakan siapa yang akan jadi pemenang dan siapa yang akan menjadi pecundang dalam kompetisi global mengakumulasi kapital di antara geng pengeruk keuntungan yang saling berseteru. (Siapapun yang ragu akan hal tersebut, harus mengujinya dengan pengalaman ekonomi Irak sejak Perang Teluk.) Berbeda dengan pendapat kaum terpelajar borjuis, intelektual-intelektual mantan-radikal dan liberal-kiri, yang berpendapat bahwa globalisasi neoliberal telah memperlemah kekuasaan negara-bangsa, ternyata kapital Amerika Serikat terus menerus memperkuat kekuasaan penekan negara-bangsanya dengan meningkatkan pembelanjaan untuk mesin-mesin militernya melebihi seluruh pembelanjaan militer enam negeri kuat yang ada sekarang ini.

Dan organisasi-organsisai penguasa imperialis, yang harus memaksakan kebijakan-kebijakannya kepada negeri-negeri kapitalis berkembang, seperti WB, IMF dan lainnya, sebenarnya bukanlah lembaga-lembaga yang anggotanya terdiri berbagai nasionalitas (supranational). Lembaga-lembaga tersebut, sebenarnya, merupakan cerminan kekuasaan negara-bangsa imperialis (terutama) yang paling kuat, Amerika Serikat, dalam ekonomi global dan, langsung atau tak langsung, merupakan cerminan perusahaan-perusahaan besar transnasional, cerminan korporatokrasi (rahasia atau terbuka)â&#x20AC;&#x201D;bisa saja disebut neo-korporatokrasi. Kesimpulan 1.

Bahwa korporatokrasi, pada tahap tertentu kapitalisme, merupakan salah satu (dari banyak) pranata (institution) keniscayaan dalam upaya borjuis menggunakan negara sebagai instrumen bagi kepentingan-kepentingannya karena, seperti kata Marx dan Engels, walaupun negara (borjuis) itu merupakan hasil bentukkan borjuis (kadang dengan memanipulasi rakyat/kelas pekerja pengikutnya), namun negara (borjuis) tak akan serta merta melengkapi mesin-mesinnya sesuai dengan keinginan hukum-hukum kapitalisme; kadang, terutama dalam sistim kapitalisme yang sudah lebih maju, negara merupakan cerminan persaingan borjuis, yang di dalamnya mereka saling

Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

berebut pengaruh (penaklukan) karena, biasanya (secara tradisi), borjuis lama (Rockefellers, Ford, Mellons, Morgans, DuPonts, Whitneys, Warbugs, Vanderbilts) sudah terlalu lama mendekam menguasai negara, menindas kesempatan borjuis baru dalam menggunakan negara sebagai instrumen kepentingan-kepentingannya; atau negara (borjuis) sedang dalam â&#x20AC;&#x153;ancamanâ&#x20AC;? digulingkan oleh kaum revolusioner, atau sedang sekadar digerogoti oleh kaum sosial demokrat; 2.

Selama mesin-mesin negara (beserta ideologinya) belum lengkap, belum sempurna bersesuaian dengan, mengakomodir, kepentingan-kepentingan borjuis (termasuk membantu mengatasi krisiskrisisnya), maka korporatokrasi dibutuhkan oleh borjuis dan, oleh karena itu, karakternya: transisional. Masalahnya: korporatokrasi tak akan bisa menyelesaikan krisis kapitalisme; korporatokrasi bukan pranata (institution) untuk menyelesaikan krisis tapi, (terutama) pada saat krisis, ia sekadar pranata (institution) untuk menyelamatkan individu dan/atau klik borjuis dengan cara (seperti telah dijelaskan di atas): perampokan fiskal dan penindasan (bila ada perlawanan).

Rekomendasi: Hanya ada dua jalan pilihan: pertama, selagi kita masih hidup, agar keseluruhan sistim kapitalisme tidak ambruk, turut membantu memperpanjang hidup kapitalisme dengan mendukung perampokan fiscal (bailout) seraya menuntut ceceran jaring pengaman sosial. Dan hasilnya bisa dinikmati selagi kita masih hidup; atau kedua, selagi kita masih hidup, menggulingkan sistim kapitalisme dengan mempercepat persatuan di kalangan kiri dan/dengan kalangan progresif guna mempercepat pembentukan/perluasan kekuatan alternatif rakyat mandiri, alternatif dan mandiri terhadap kekuatankekuatan politik lama dan reformis gadungan. Dan hasilnya belum tentu bisa dinikmati selagi kita masih hidup33; tak ada pilihan lain.

Daftar Acuan Karl Marx, The Eighteen Brumaire of Louis Bonaparte , dalam Karl Marx dan Frederick Engels, Selected Works, dalam 1 Jilid, London ,1970. ----------Theories of Surplus Value, bagian 1, Progress Publishers, Moscow, 1963. Friedrich Engels, Asal Usul Keluarga, Milik

Bahasan: Korporatokrasi Perseorangan dan Negara, dalam Lenin, Negara dan Revolusi, http://marxists.org/indonesia/-archive/ lenin/1917/negara/state2.htm. ----------Socialism: Utopian and Scientific, dalam Karl Marx dan Friedrich Engels, Selected Works (dalam 3 Jilid), Jilid 3, Progress Publisher, Moscow, 1970-1977. ----------Catatan untuk Karl Marx, dalam Capital, Jilid 3, http://marxists.org/archive/-marx/works/-1894-c3/pref.htm. Karl Marx dan Friedrich Engels, “Manifesto Partai Komunis”, Jurnal Kiri, Tahun I, No.1, Juli 2000, Neuron, revolt83@ hotmail.com. Hamza Alavi, The State in Postcolonial Societies: Pakistan and Bangladesh, dalam Imperialism and Revolution in South Asia, ed. Kathleen Gough dan Hari P. Sharma, Monthly Review Press, New York and London, 1973. Richard Robison, Indonesia: The rise of capital, Allen & Unwin, Sydney, 1986.

The World Bank, East Asia: The Road to Recovery, Washington, DC, 1998, hal. IX. International Monetary Fund, World Economic Outlook: October 1998, Washington DC, 1998, hal.1. Robert Brenner, From Neoliberalism to Depression?, Against the Current, November/Desember 1998. Michal Kalecki, Essays in the Theory of Economic Fluctuations, Allen and Unwin, London, 1939. Michael Klare, The New Geopolitics, Monthly Review, July– August, 2003. John Hobson, Imperialism: A Study, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1965. Noam Chomsk, The Cold War and the Superpowers, Monthly Review, November, 198.

John Omaha, Ph.D., Corporatocracy and the Iraqi War, http:// www.sourcewatch.org/-index.php?title=Corporatocracy.

Neil Smith, American Empire: Roosevelt’s Geographer and the Prelude to Globalizaton, University of California Press, Berkeley, 2003.

Hannah Holleman dan R. Jonna, The War for Control of the Periphery, Monthly Review, February, 2008.

James Burnham, The Struggle for the World, John Day, New York, 1947.

John Perkins, Confessions of an Economic Hit Man, BerrettKoehler Publishers, Inc., San Francisco, 2004.

The New Geopolitics, Economist, July 31, 1999.

Charles Higham, Trading With The Enemy: The Nazi-American Money Plot 1933-1949, iUniverse, Inc., Lincoln, NE, 2007. Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/ Corporatism. Doug Lorimer, “Serangan Global Imperialisme dan Kemungkinan Perlawanannya”, Jurnal Kiri, Tahun I, No.1, Juli 2000, Neuron, revolt83@hotmail.com. Allen Myeers, “Sebab-sebab Krisis Ekonomi Internasional”, Jurnal Kiri, Volume.3, Neuron, revolt83@hotmail.com. John Bellamy Foster, The End of Rational Capitalism, Monthly Review, March, 2005. ----------Monopoly Capital and the New Globalization, Monthly Review, January, 2002. ----------The Financialization of Capitalism, Monthly Review, April, 2007. ----------The Financialization of Capital and the Crisis, Monthly Review, April, 2008. Editor Monthly Review, The New Face of Capitalism: Slow Growth, Excess Capital, and a Mountain of Debt, Monthly Review, April, 2002.

G. John Ikenberry, America’s Imperial Ambition, Foreign Affairs, Vol. 81, No. 5, September–October 2002. William K. Tabb, Labor and the Imperialism of Finance, Monthly Review, October, 1999. Minqi Li, After Neoliberalism: Empire, Social Democracy, or Socialism?, Monthly Review, January, 2004.

United Nations, Human Development Report, Oxford University Press, 2000 dan 2002. James Petras and Henry Veltmeyer, Globalization Unmasked, Zed Books, London and New York, 2001. Oskar Lange and Fred M. Taylor, On the Economic Theory of Socialism, McGraw-Hill, New York, 1964. Fidel Castro Ruz, Globalisasi Neoliberal dan Dunia Ketiga, pidato Fidel Castro Ruz, Presiden Dewan Negara dan Dewan Menteri Republik Kuba, yang disampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin-pemimpin Negara-negara Selatan yang tergabung dalam Kelompok 77, Havana, 12 April, 2000. ----------Arsitektur Keuangan Internasional, Apendiks pidato Fidel Castro Ruz, Presiden Dewan Negara dan Dewan Menteri Republik Kuba, yang disampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin-pemimpin Negara-negara Selatan yang tergabung dalam Kelompok 77, Havana, 12 April, 2000.

edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi

Historis Korporatokrasi (Cengkeraman Modal terhadap Negara) di Indonesia * Oleh Arianto Sangaji

Menteorikan korporatokrasi

memakai istilah ini untuk menjelaskan sebuah bentuk

Dalam bukunya yang laris manis ‘Confessions

kedaulatan global yang baru (the new global form of

of an Economic Hit Man’, John Perkins (2004)

sovereignty) yang ditandai dengan merosotnya dominasi

menyebut korporatokrasi. Sebutan ini merujuk kepada

kekuatan Negara-bangsa (nation-state). Faktor-faktor

sebuah kekaisaran global (global empire) yang memiliki

produksi dan pertukaran—uang, teknologi, orang, dan

tiga pilar, korporasi, perbankan, dan pemerintah.

barang— bergerak cepat melintasi batas-batas negara, di

Katanya, korporatokrasi bukan sebuah konspirasi, tetapi

mana negara-bangsa kian tidak berdaya mengatur dan

pilar-pilarnya menjunjung nilai dan tujuan bersama.

menggunakan kewenangannya. Negara-bangsa paling

Salah satu fungsi utama dari korporatokrasi adalah

kuat dan berpengaruh pun tidak dapat mempertahankan

melanggengkan, memperluas dan memperkuat sistem

supremasinya, bahkan dalam wilayah kedaulatannya

secara terus-menerus. Nilai dan tujuan bersama, serta

sendiri. Poin pokoknya adalah bahwa kedaulatan yang

system yang dimaksud tak lain adalah sistem kapitalis.

baru ini terdiri dari organisme nasional dan supranasional yang menyatu di bawah satu kekuatan tunggal berbentuk

Buku itu sendiri lebih bertutur tentang an Economic Hit Man (EHMs). Kalau menerjemahkannya

jaringan kekuasaan. Keduanya meletakkan kekuatan US, IMF, World Bank, bahkan NGO ke dalam regim ini.

secara bebas berarti para pembunuh professional ekonomi. Dalam logat (slang) bahasa Inggris, hit man

Lantas apa yang bisa dilakukan? Di dalam

berarti seseorang yang disewa oleh sebuah sindikat

buku mereka yang lain ’multitude’ (2006), keduanya

kriminal sebagai pembunuh profesional. Dengan EHMs

membayangkan tentang pentingnya demokrasi sebagai

Perkins (2004:ix) maksudkan adalah para professional

jalan keluar. Tetapi, konsep demokrasi yang mereka

bergaji sangat tinggi, yang menipu seluruh negeri

bayangkan adalah yakni nonkapitalis, nonrepresentative,

dengan trilyunan dollar. Mereka menyalurkan uang

dan nonnational. Konsep ini diwadahi dalam apa yang

dari World Bank, USAID, dan organisasi keuangan

disebut dengan multitude, yakni tidak lain adalah

internasional yang lain ke dalam brankas korporasi-

semacam organisasi common singularities. Mereka

korporasi raksasa dan saku segelintir keluarga-keluarga

mengakui perbedaan (plurality) atau difference, tetapi

kaya yang mengontrol sumber daya alam di planet ini.

bukan fragmentary. Di sini mereka menganggap

Senjata mereka adalah laporan-laporan keuangan yang

pentingnya aksi-aksi bersama. siapa saja yang berpotensi

penuh tipu muslihat, pemilihan umum yang curang,

ambil bagian aksi-aksi bersama itu?. Atau dalam bahasa

hadiah (payoffs), pemerasan, seks, dan pembunuhan.

keduanya potential subjectivity of multitude. Itu berwujud bentuk dalam perjuangan menentang IMF,

Sebenarnya, inti gagasan Perkins bukan hal

World Trade Organization, WB, gerakan mahasiswa di

baru dalam percakapan ilmu-ilmu sosial. Empat tahun

Indonesia dan Korea Selatan, perjuangan anti-dolarisasi

sebelum buku Perkins terbit, Michael Hard dan Antonio

di Equador, dan sebagainya.

Negri (2000) telah menjelaskan satu regim global baru yang sedang tumbuh, yang oleh keduanya memberi

Jauh sebelum konsep Empire lahir, sudah

sebutan ‘Empire’. Mengombinasikan antara pendekatan

berkembang terlebih dulu apa yang disebut dengan

post-modernisme

imperialisme, dengan pengertian yang berbeda, tetapi

dan

ekonomi

politik,

keduanya

* Naskah diterima oleh Redaksi pada 15 September 2008

Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

Bahasan: Korporatokrasi sama-sama berusaha memahami arah perkembangan

akumulasi primitif (primitive accumulation). Dari

globalisasi atau kapitalisme. Vladimir Lenin (1982, 1943)

kitabnya â&#x20AC;&#x2DC;Capitalâ&#x20AC;&#x2122; jilid pertama, kita menggaris-bawahi

punya perhatian yang luas dan mendalam mengenai

pengertian akumulasi primitif dalam hubungannnya

imperialisme, baik dalam menejelaskan sifat-sifatnya

dengan

juga cara menghadapinya. Lenin (1982:83) menyatakan

keuntungan sebanyak-banyaknya melalui pengrusakan,

bahwa imperialisme merupakan hasil transformasi

perbudakan, penaklukan, dan pengambilan secara paksa.

dari sistem kapitalis berbasis kompetisi bebas

cara

produksi

kapitalis

untuk

mengeruk

Dia menjelaskan proses ini dalam kasus pertambangan

sistem kapitalis monopoli. Sistem monopoli memiliki

di wilayah penduduk asli di Amerika, kasus penaklukan

ciri pemusatan produksi dan modal di dalam industri

India di Asia, dan perburuan orang-orang kulit hitam di

berskala besar, setelah industri-industri berskala kecil

Afrika untuk tujuan komersil.

mengalami kebangkrutan atau dibangkrutkan. Bentukbentuk monopoli meliputi kartel, sindikasi, trusts, dan

Dalam sejarah perkembangan kapitalisme

merger di antara perusahaan-perusahaan besar. Menurut

akumulasi primitif terus berulang. Tentu saja, cara

Lenin sistem ini bekerja melalui operasi monopoli dan

kerjanya pada zaman sekarang jauh lebih kompleks,

kompetisi untuk memperoleh bahan-bahan mentah di

tetapi dengan ruh yang sama. Dalam tujuan ini, mengikuti

seluruh dunia. Hal ini terjadi melalui ekspansi ekonomi

Marx, David Harvey (2003:145) membuat istilah lain,

yang melintasi batas-batas negerinya sendiri, melalui

yang dia namakan akumulasi melalui pengambilan

kolonisasi untuk mengeruk keuntungan dari negeri-

secara paksa (accumulation by dispossession). Dengan

negeri koloninya.

istilah ini Harvey menunjuk pada komodifikasi dan privatisasi tanah dan pengusiran para petani secara

Kalau kita menengok ke dunia hari ini, apa

paksa; pergantian berbagai bentuk hak milik (seperti hak

yang disebut dengan imperialisme tetap terjadi, tentu

milik bersama, hak milik kolektif, hak milik negara, dan

saja dengan cara kerja yang lebih canggih. Tetapi, watak

sebagainya) ke dalam hak milik pribadi secara ekslusif;

pokoknya tetap ada, yaitu eksploitasi oleh kelas borjuis,

komodifikasi tenaga kerja dan pengekangan terhadap

baik yang berlangsung di negerinya sendiri, maupun

bentuk-bentuk produksi dan konsumsi asli; proses-

antar negeri. Kendati dewasa ini banyak kosakata baru

proses pengambilan asset seperti sumber daya alam

dipercakapkan,

empire,

dengan cara-cara kolonial, neo-kolonial, dan imperial;

neo-liberalisme, dan globalisasi, tetapi kata-kata itu

monetisasi semua bentuk pertukaran dan perpajakan,

sebenarnya melahirkan kegelisahan yang kurang lebih

terutama di bidang pertanahan; perdagangan budak;

sama, akibat dari eksploitasi. Itulah, dengan membaca

riba, hutang nasional, dan dan penerapan sistem kredit.

buku

Katherin

seperti

neo-imperialisme,

Robinson

(1986)

â&#x20AC;&#x2122;Stepchildren

Progressâ&#x20AC;&#x2122;, sebenarnya kita bisa melihat bagaimana

Modal di Indonesia

imperialisme bekerja dengan ganasnya di pedalaman pulau Sulawesi, saat puluhan ribu ton nickel dikeruk

Masa penjajahan

oleh korporasi raksasa Inco untuk pasar Jepang. Sebuah proses akumulasi keuntungan

yang berdarah-darah

Kedatangan VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie)

dan penuh air mata, melalui perampasan tanah dan

di tahun 1602 merupakan tonggak sejarah penting

eksploitasi buruh, baik dengan teror kekerasan, maupun

dari kolonialisme dan imperialisme di nusantara. Pada

dengan berbagai aturan perundangan yang seolah

dasarnya, badan ini adalah sebuah usaha dagang untuk

beradab.

keperluan ekonomi Belanda. Tetapi kalau melihat kegiatannya,

VOC

seperti

sebuah

negara,

karena

Kata kunci yang penting adalah akumulasi

memiliki tentara, membuat perjanjian, memungut

keuntungan. Dalam hubungan ini Karl Marx (1976)

pajak, menghukum para pelanggar hukum dan lainnya

memberikan konsep mendasar dan penting, yaitu

(Anderson, 1983:479). Selama dua abad VOC menguasai

edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi kegiatan perdagangan dan mengeruk keuntungan besar

swasta di usaha pertambangan. Dua tahun berikutnya,

dari kepulauan nusantara dengan cara kerja seperti itu.

pemerintah mengeluarkan izin penambangan timah

Pulau Belitung (Lindblad,2002:95).

kepada sebuah usaha swasta Billiton Maatchappij di Badan ini kemudian mengalami kebangkrutan

karena korupsi dan salah urus, sehingga pemerintah Belanda mengambil alih

kegiatan-kegiatan yang

Kecuali ditunjang dengan berbagai kebijakan,

sebelumnya dijalankan VOC. Pemerintah bertindak

maka aspek penting yang mendukung pertumbuhan

melalui kegiatan pengawasan produksi dan kegiatan-

swasta adalah tersedianya infrastruktur keuangan yang

kegiatan pengerukan keuntungan ekonomi. Belanda

luas. Selain dari NHM

memulainya dengan membentuk NHM (Nederlandsche

Belanda, maka lembaga-lembaga perbankan seperti

atau maskapai perdagangan

Handed Maatchappij) dan Javasche Bank pada 1825,

Javasche Bank

dan memberlakukan cultuur-stelsel (tanam paksa)

membiayai investasi swasta terutama di bidang pertanian,

1830. NHM merupakan agen untuk kegiatan ekspor dan

perkebunan, dan pertambangan (Furnivall,1944).

aktif memberikan kredit untuk

impor, sementara Javasche Bank merupakan pelayan jasa keuangan. Boleh dibilang, pemerintah Belanda

Sejak awal abad 20, kebijakan-kebijakan

bukan saja menjalankan mesin birokrasi pemerintahan,

yang mendukung usaha swasta semakin berkembang,

tetapi sekaligus bertindak sebagai saudagar. Dan seperti

sehingga sektor ini tumbuh secara cepat. Tetapi, krisis

yang kita lihat di kemudian hari, pemerintah menjadi

ekonomi 1930an, intervensi negara kembali diperlukan

pelaku penting untuk memutar roda perekonomian di

untuk melindungi pasar luar negeri dan industri-industri

nusantara, dengan langsung ikut ambil bagian dalam

baru. Tentu saja, hal ini bertentangan dengan tradisi

usaha perkebunan dan pertambangan (Furnivall,1944).

pemerintah Belanda sejak 1870 yang mempercayai peran

Peningkatan pengaruh kekuatan politik liberal

swasta,

kompetisi

dan

perdagangan

bebas

(Furnivall,1944).

setelah 1850-an, yang diikuti dengan penghapusan Sistem Tanam Paksa pada 1870, menyurutkan campur

Masa kemerdekaan â&#x20AC;&#x201C; 1965

tangan pemerintah di dalam kegiatan ekonomi, dan lebih memusatkan perhatian pada pemeliharaan hukum dan

Setelah

kemerdekaan,

warisan

ekonomi

ketertiban serta penyediaan infrastruktur. Pemerintah

kolonial masih

juga mengkhususkan dirinya sebagai pembuat kebijakan

asing terus beroperasi kendati mengalami banyak

untuk

hambatan sepanjang zaman revolusi. Tonggak paling

menjamin

antaranya,

pertumbuhan

dengan

usaha

mengeluarkan

swasta.

berkerja. Berbagai perusahaan milik

Undang-undang

penting dari kembalinya modal asing adalah keputusan

Agraria 1870, agar perusahaan-perusahaan swasta

Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 di Den Haag, yang

memperoleh kemudahan-kemudahan, seperti sewa tanah

mengakui kedaulatan politik Indonesia, dan sebaliknya

pertanian/perkebunan selama 75 tahun. Pemerintah

hak-hak modal asing tetap dipertahankan. Itu berarti

juga mengeluarkan UU tentang Gula yang membatasi

perusahaan-perusahaan

kontrolnya atas perkebunan gula (Furnivall,1944). Kedua

perusahaan asing lain tetap dizinkan beroperasi di

UU itu telah mempercepat proses modernisasi pada

wilayah nusantara. Akibatnya, perusahaan-perusahaan

pabrik-pabrik gula, yang hasil produksinya ditujukan

asing leluasa beroperasi di bidang modern, seperti

ke pasar internasional. Juga, pada 1899, pemerintah

perbankan, pertambangan, transportasi, distribusi, dan

kolonial mengeluarkan UU pertambangan

(Indische

pertanian. Perusahaan-perusahaan itu bersifat padal

Mijnwet) pertama, agar mendorong peran swasta di

modal dan memusatkan kegiatannya untuk tujuan-

bidang ini (ter Braake,1977). Sebelumnya, pada tahun

tujuan ekspor.

Belanda

dan

perusahaan-

1850, pemerintah memberlakukan mijnreglemen 1850, sebuah peraturan perundangan yang memberi peran

Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

Menyadari

warisan

ekonomi

kolonial,

Bahasan: Korporatokrasi pemerintah sebenarnya juga bermaksud membangun

perusahaan Belanda, dengan mengeluarkan Undang-

perekonomian yang lebih nasionalistis. Misalnya, tahun

undang 86/1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-

1951, pemerintah memperkenalkan program rekonstruksi

perusahaan Milik Belanda pada 31 Desember 1958. UU

ekonomi, yang disebut ’Rencana Urgensi Perekonomian

ini dinyatakan berlaku surut sampai 3 Desember 1957,

(RUP)’.

untuk

tentu dimaksudkan untuk memayungi aksi pengambil-

mengembangkan industri nasional dan meningkatkan

Pada

hakikatnya,

alihan perusahaan-perusahaan Belanda oleh serikat-

peran

pengusaha

RUP

pribumi.

bertujuan

disebut,

serikat buruh. Pasal 1 UU ini secara tegas menyatakan

program ini gagal melahirkan kelas borjuasi domestik

Tetapi

boleh

bahwa “Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang

yang kuat, kecuali pekembangan sektor pemerintah

berada di wilayah Republik Indonesia yang akan

yang menonjol. Peran negara dalam kehidupan ekonomi

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan

terutama tumbuh lebih meyakinkan pada masa-masa

nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang

berikutnya setelah nasionalisasi perusahaan asing.

penuh dan bebas Negara Republik Indonesia”. Ratusan

Ketika itu perusahaan-perusahaan negara

perusahaan di berbagai sektor (perkebunan/pertanian,

dibentuk

untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda

perdagangan,

setelah nasionalisasi (Robison,1986:213).

transportasi, industri, dan sebagainya) dinasionalisasi

pertambangan,

keuangan,

angkutan/

dalam periode ini. Modal asing tetap diberikan ruang dalam perekonomian Indonesia. RUP tidak memusuhi modal

Dengan

nasionalisasi

perusahaan-

asing. Bahkan secara formal mendorongnya, asalkan

perusahaan asing, maka kegiatan-kegiatan ekonomi

memenuhi persyaratan 51 % dimiliki oleh orang

kemudian digerakkan oleh pemerintah. Sejak ahir

Indonesia, dan pembatasan-pembatasan pada bidang

1950-an dan sepanjang awal 1960-an, pemerintah

tertentu yang disediakan untuk pemilikan domestik

mendirikan perusahaan-perusahaan negara di berbagai

secara eksklusif (Hill, 1990:14). UU No.78/1958 tentang

bidang, seperti perkebunan, kehutanan, pertanian,

penanaman modal asing (PMA) memberikan jaminan

pertambangan, angkutan dan transportasi, perdagangan,

investasi asing secara terbatas. UU PMA pertama setelah

keuangan dan sebagainya. Sebagian di antaranya jatuh

kemerdekaan ini membatasi modal asing dalam beberapa

di bawah kontrol Tentara Nasional Indonesia (Robison

sektor

angkutan/transportasi,

1986:251). Sementara sektor swasta besar yang tersisa

telekomunikasi, pembangkit listrik – dan beberapa

pelayanan

publik

–

seperti tiga perusahaan minyak asing (Stanvak, Caltex,

bidang pertambangan.

dan Shell), karena pertimbangan tertentu dibiarkan tetap beroperasi. Meskipun berada di bawah tekanan

Tetapi, dilaksanakan,

rencana-rencana karena

itu

meningkatnya

tidak

dapat

nasionalisasi yang kuat.

ketegangan

politik. Konflik Indonesia-Belanda soal Irian Barat

Masa Orde baru - reformasi

memicu sentimen kuat anti Belanda. Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No 13 tahun 1956 tentang

Sejak 1966, Indonesia mulai melaksanakan

Pembatalan Konferensi Meja Bundar. Sentimen anti-

pembangunan

Belanda meningkat tajam pada 1957, setelah PBB gagal

Suharto di bawah bimbingan negara-negara barat

mengesahkan resolusi

Belanda

memperkenalkan skema kebijakan ekonomi liberal, yang

merundingkan soal Irian Barat. 3 Desember 1957, serikat-

disusun oleh sekelompok ahli ekonomi berpendidikan

serikat buruh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai

Amerika, yang dikenal dengan ‘Mafia Berkeley’ (Ransom,

Nasional Indonesia (PNI) mengambil alih perusahaan-

1970). Bersama-sama dengan IMF,

perusahaan dan kantor-kantor dagang Belanda.

berperan penting dengan mendorong pemerintah Orde

yang

menghimbau

ekonomi

yang

kapitalistik.

Regim

WB juga ikut

Baru untuk menyatukan ekonomi Indonesia ke dalam Pemerintah

bertindak

mengambil

alih

sistem kapitalis. Lembaga-lembaga itu bersama dengan

edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi negara-negara kapitalis menyediakan dana pinjaman

Maxus Energy dari Amerika; Total Indonesia, yakni

kepada Indonesia, termasuk dengan mendirikan sebuah

anak perusahaan dari Compagnie Francaise des Petroles

Inter-Government

Perancis. Perusahaan-perusahaan lain adalah Exxon

Group on Indonesia (IGGI), yang kemudian berganti

Mobil Oil, Conoco Ltd, Unocal, Expan, Santa Fe, dan

nama menjadi Consultative Group for Indonesia (CGI).

Vico.

konsorsium

pemberi

pinjaman

Dapat disimpulkan bahwa di akhir dekade 1960, sebuah model ekonomi Barat menjadi pilihan untuk modernisasi Indonesia.

Selain kebijakan yang menganak-emaskan penanaman modal asing, pemerintah juga mendukung perkembangan

Regim baru memulainya dengan membuat

perusahaan-perusahaan

swasta

dalam negeri. Tetapi seperti yang kita lihat, perusahaan-

kebijakan yang menghormati modal asing. Kebijakan

perusahaan

pemerintah disambut dengan lega oleh modal luar

kelompok-kelompok usaha yang didukung oleh negara.

negeri, yang di masa pemerintahan Sukarno mengalami

Pemerintah mengeluarkan UU Penanaman Modal Dalam

kesulitan. Pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan

Negeri pada tahun 1968. Kebijakan berhasil menelorkan

Undang-Undang Penanaman Modal Asing, di mana

perusahaan-perusahaan swasta nasional dalam jumlah

ketentuan-ketentuannya sangat liberal dibanding dengan

yang besar. Fakta bahwa kehadiran konglomerat

UU yang sama tahun 1958 (Hill, 1990:48). Memastikan

Indonesia yang bergerak di bidang keuangan, industri

tidak akan ada nasionalisasi seperti pada masa lalu, maka

otomotif, industri pertanian, perdagangan, kehuatanan,

UU baru menjamin hak milik dan menghormati semua

perkebunan, elektronik, real estate, pertekstilan, rokok,

ketentuan dalam perjanjian internasional. Bahkan,

minyak dan hasil tambang lainnya, menunjukkan

pemerintah mendorong modal asing dengan keringanan

gambaran nyata dari kemajuan tersebut. Perkembangan

perpajakan (tax holiday). Tidak heran, kebijakan ini

ini terlihat pada peranan penting dari modal domestic

cukup sukses menarik investasi asing. Berdasarkan data

yang dikuasai oleh pengusaha keturunan China, dan

statistik yang dikeluarkan BKPM, dari tahun 1967 hingga

dalam hubungan mereka dengan modal internasional,

1999, pemerintah telah menyetujui 7,665 proyek investasi

dan kekuasaan politik-birokrasi (politico-bureaucratic

aing dengan nilai sekitar US$ 228,2 milyar (dikutip oleh

power) (Robison, 1986).

Embassy of United States of America, 2000).

dapat melihat perkembangan yang sangat menonjol dari

yang tumbuh dapat disebutkan sebagai

Pada lapisan berikut, kita

bisnis-bisnis keluarga para politisi (politico-businesses Selain industri manufaktur, perdagangan, perbankan,

perkebunan,

pertambangan

adalah

kelautan,

contoh

maka

paling

industri

nyata

families) karena hubungan mereka dengan otoritas pengelola negara (Robison & Hadiz, 2004:57-60).

dari

Dalam semangat yang kurang lebih sama, terutama sejak

kehadiran modal swasta asing. Kita menyaksikan

1980an, pemerintah memberikan perhatian khusus

sesudah Freeport Indonesia (subsidiary of Freeport

kepada pengusaha-pengusaha pribumi, di mana peranan

Sulphur Co, USA) memperoleh kontrak karya (KK)

dari kantor Sekretariat Negara sebagai patron untuk

tahun 1967, maka berbagai pemain dalam industri

menciptakan atau memelihara

pertambangan berlomba-lomba masuk ke Indonesia.

(Pangaribuan, 1995:56-7).

klien-klien bisnisnya

Industri pertambangan minyak merupakan contoh yang lain, betapa hebatnya perusahaan-perusahaan asing

Dengan demikian, apa yang kita lihat dari

berkiprah di negeri ini. Misalnya, Arco (Amerika) yang

perkembangan modal dalam negeri adalah munculnya

beroperasi di Indonesia dengan menggunakan bendera

borjuasi-borjuasi nasional yang asal-usulnya memiliki

Atlantic Richfield Indonesia; PT Caltex Pacific Indonesia

kedekatan dengan pemerintah. Bisnis keluarga Suharto

(sahamnya dikuasai oleh dua perusahaan Amerika

adalah contoh paling lengkap. Ketika dia turun dari

Texaco Inc. 50 % dan Chevron 50 %); Maxus Southeast

tahta, keluarganya memiliki saham kurang lebih di

Asia Ltd., yang tidak lain adalah anak perusahaan dari

1,251

Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

perusahaan-perusahaan

besar.

Saham-saham

Bahasan: Korporatokrasi itu juga berhubungan dengan perusahaan-perusahaan

bingar. Di lapangan ekonomi, di bawah dikte lembaga-

asing seperti General Electric, Du Pont, British

lembaga keuangan internasional dan negara-negara

Petroleum, Lloyds of London, Nestle, dan Energy Equity

kapitalis maju, regim baru menjadi agen kekuatan

Corporation (Backman, 1999: 261, 290-291). Sementara

imperialis, dengan menjalankan kebijakan liberalisasi,

pengusaha-pengusaha pribumi yang juga mengeruk

seperti privatisasi, pencabutan subsidi, dan berbagai

keuntungan karena kedekatan dengan pemerintah

kebijakan yang memudahkan borjuasi internasional

adalah Bakrie, Bukaka Teknik Utama, Medco, Kalla

mengeruk lebih dalam kekayaan sumber daya alam. UU

Group (Pangaribuan, 1996:51-7).

No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan contoh paling jelas bagaimana kekuatan-kekuatan

Industri pertambangan menjadi contoh bagus

imperialis mendikte proses pengambilan keputusan

dari sepak terjang pengusaha nasional yang memperoleh

negara. Seperti kita lihat UU ini memaksa Pertamina

keuntungan karena kedekatannya dengan pemerintah.

untuk melepaskan dominasinya di industri hulu minyak

Di zaman Orde Baru, Bakrie Group dan kemudian PT

dan gas. Bahkan liberalisasi juga dilakukan di sektor

Nusamba Mineral menguasai PT Indocopper Investama

hilir, dengan demikian semakin memangkas peranan

Corporation, di mana perusahaan ini menguasai saham

Pertamina. Semangat yang sama juga bisa dilihat dari

sebesar 9, 36 % atas PT Freeport Indonesia (PT FI).

UU No 19/2004 tentang Kehutanan dan Keputusan

Selain mengambil keuntungan dari investasi asing,

Presiden 41/2004 yang mengizinkan 13 perusahaan

pengusaha nasional juga menjadi pemain utama dalam

tambang beroperasi di hutan lindung.

industri ini. Misalnya, PT Medco Energy Corporation â&#x20AC;&#x201C; investasi dan holding company dari belasan perusahaan.

Tidak

heran,

perusahaan

transnasional

Grup perusahaan ini dirintis oleh Arifin Panigoro dengan

dengan leluasanya mendulang kekayaan dari perut bumi

bisnis intinya adalah minyak dan gas.

Indonesia. Enam perusahaan transnasional di sektor pertambangan, masing-masing Rio Tinto, Broken Hill

Seperti telah kita lihat, berbasiskan pada borjuasi

nasional

yang

lengket

dengan

Property Company Ltd, Newmont Mining Coorporation,

kekuasan

Newcreast Mining Ltd, Inco Ltd (sekarang Vale Inco),

negara dan menggantungkan harapannya pada modal

dan Freeport Mc Moran Copper & Gold menguasai

internasional, ekonomi kapitalis Indonesia mengalami

industri pertambangan Indonesia dalam penambangan

pukulan telak, ketika krisis keuangan menyerang di tahun

emas, perak, tembaga, nikel, dan batubara (Sangaji,

1997. Krisis itu menjungkir-balikkan oligarki ekonomi

2002).

dan politik Orde Baru yang segera diikuti dengan sebuah

menguasai industri perminyakan. Tercatat, produser

revolusi borjuis untuk mengakhiri kediktatoran Suharto.

minyak terbesar adalah Chevron yang menguasai bekas

Sebuah regime korup dengan tangan berlumuran darah

aset milik Caltex Pacific dan Unocal. Produser lain yang

selama 32 tahun tumbang karena karib internasionalnya

menonjol adalah British Petroleum, ConocoPhillips,

(negara-negara Barat dan lembaga-lembaga keuangan

ExxonMobil, dan Total. Sementara itu, kendati, PT

internasional) tidak mau lagi mendukung, perpecahan di

Pertamina turut juga bermain, tetapi enam perusahaan

kalangan elit yang terbuka dan vulgar, serta perlawanan

transnasional mendominasi industri gas Indonesia.

heroik mahasiswa, anak-anak muda kelas menengah

Keenamnya adalah Total (diperkirakan menguasai

perkotaan.

sekitar 30 persen pasar [market share] pada tahun

Perusahaan-perusahaan

transnasional

juga

2004), ExxonMobil (17 persen), Vico (a BP-Eni joint Revolusi borjuis itu membawa Indonesia ke sistem yang benar-benar liberal di bidang politik

venture, 11 persen), ConocoPhillips (11 persen), BP (6 persen), and Chevron (4 persen) (Anonymous, 2007).

dan ekonomi. Dibarengi dengan kekerasan-kekerasan berdarah dan pemerintahan yang korup, revolusi 1998

Seperti di masa Orde Baru, borjuasi nasional

melahirkan sebuah demokrasi borjuis penuh hingar

yang dekat dengan kekuasaan politik kembali berkibar-

edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi kibar. Bisnis keluarga politisi menjadi contoh yang pas

menyuarakan tuntutan-tuntutan, baik yang bersifat

bagaimana kelompok-kelompok borjuasi nasional warisan

reformis maupun radikal, dengan spektrum isyu yang

Orde Baru dengan leluasa memperoleh privelese. Seperti

luas, dari penolakan-penolakan terhadap pencabutan

dilaporkan oleh George J Adtjondro (2006a:13, 2006b)

subsidi BBM, liberalisasi pasar tenaga kerja (labor

bahwa sejak Jusuf Kalla menjadi Wakil Presiden R.I.

market flexibility[LMF]), privatisasi hak atas tanah,

dan kemudian merangkap Ketua Umum Partai Golkar,

privatisasi air, pertanian dan perkebunan monokultur,

PT Bukaka, salah satu perusahaan milik keluarganya

hingga nasionalisasi perusahaan-perusahaan tambang.

membangun berbagai proyek kelistrikan di pulau

WALHI tergolong salah satu ornop yang cukup konsisten

Sulawesi dan Sumatera. Dalam laporannya tentang Aceh

melakukan perlawanan itu sejak zaman Suharto. Dengan

setelah perjanjian damai Helsinki, Aditjondro (2007)

menggunakan jaringan yang luas di nusantara dan

juga mengupas tuntas bagaimana kerajaan-kerajaan

jaringan internasionalnya, perlawanan organisasi ini

bisnis para politisi-bisnis, seperti Abu Rizal Bakrie dan

telah menarik perhatian publik luas. Freeport adalah salah

Surya Paloh berbisnis dengan leluasa di sana.

satu contoh kasus yang secara konsisten dikampanyekan oleh WALHI. Lainnya adalah aksi permohonan kepada

Jalan keluar

Mahkamah Konstitusi untuk mencabut UU No 19/2004. Tetapi seperti kita lihat perlawanan-perlawanan yang

Lalu apa yang mesti dilakukan?. Dewasa ini respon terhadap imperialisme berlangsung dalam

selalu menyerap perhatian media itu selalu menemui kegagalan.

berbagai bentuk, dari perlawanan yang ditunjukan oleh

satu negara secara individual, atau koalisi di antara

negara-negara dalam wilayah tertentu, dan perlawanan

yang bersifat transnasional. Di luar respon revolusioner

globalisasi/neo-liberalisme

seperti yang diajarkan oleh Lenin, dewasa ini kita

politik melalui penguasaan institusi negara. Tetapi,

menyaksikan

seperti terjadi di Venezuela, perjuangan itu telah

gerakan-gerakan

anti-globalisasi/anti-

Kedua, aksi politik untuk menguasai negara. Amerika

Latin,

perlawanan

anti-imperialisme/

merupakan

perjuangan

neo-liberalisme/ anti-imperialisme berlangsung di dua

meninggalkan

tingkatan. Pertama, aksi yang dilakukan oleh organisasi

oleh Martha Harnecker (2005:147) ditandai dengan

non-pemerintah (Ornop) secara global. Aksi tersebut

pentingnya sebuah blok sosial alternatif (alternative

memiliki bahasa yang berbeda karena titik berdiri dan

social block) yang luas. Blok ini harus mencakup berbagai

kepentingannya yang beragam. Ada kelompok moderat

kelompok dengan latar belakang yang beragam seperti

yang menonjolkan isyu partisipasi dan transparansi;

kelas pekerja di kota dan desa, kelompok-kelompok yang

kelompok liberal yang mendorong restrukturisasi sistem

mewakili sektor yang termarginalisasi dan termiskinkan,

dan lembaga-lembaga global; dan kelompok radikal

sektor-sektor menengah yang termiskinkan, pengusaha-

yang

pengusaha skala menengah dan kecil, pekerja sector

berorientasi

lembaga

global

kepada (Marcuse,

penghancuran 2000:27).

lembaga-

Perlawanan-

ekonomi

cara-cara

informal,

revolusioner

lapisan

klasik,

mayoritas

dari

yang

kelas

perlawanan berskala transnasional itu pada umumnya

professional, penganggur, orang-orang tua, anggota-

melibatkan kelompok masyarakat sipil (civil society)

anggota koperasi, polisi, tentara berpangkat menengah

antar negara. Genoa, Seattle, dan protes anti perang

dan

adalah contoh paling konkrit tentang reaksi masyarakat

berkontradiksi dengan modal transnasional.

rendahan,

dan

sektor-sektor

kapitalis

yang

sipil transnasional terhadap merajalelalnya praktik imperialisme.

Di Indonesia, meskipun dalam satu dekade

terakhir, lebih banyak kegagalan dalam mendorong

Di Indonesia, perlawanan terhadap globalisasi/

neo-liberalisasi/imperialisme

lumayan

bergaung.

Banyak kelompok kelas menengah secara sporadik selalu

Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

kebijakan anti-imperialis, tetapi optimisme bukannya tidak

ada.

keterbatasan

Beberapa

kelompok

perlawanan

mulai

dengan

menyadari

menggunakan

Bahasan: Korporatokrasi instrumen non-negara, dan memikirkan solusi lain

Economy. London: Cambridge University Press.

melalui perjuangan politik. Dalam hubungan ini, inisiatif

Hardt, M.,&Negri, A., (2006). Mutlitude: War and democracy in

sejumlah aktivis untuk membangun partai politik untuk

the age of empire. London: Penguin Books.

ambil bagian dalam politik elektoral seperti Sarikat

--------------, (2000). Empire. Massachusetts: Harvard

Hijau, PPR, dan Papernas merupakan langkah politik

University Press.

yang maju. Bagaimanapun sulit untuk membayangkan

Harnecker, M. (2005). On Leftist Strategy. Science & Society, 69

sebuah perubahan kebijakan strategik di tingkat negara,

(2):142-152.

tanpa menguasai instrumen-instrumen negara. Oleh

Harvey, D. (2003). The New Imperialism. Oxford: Oxford

karena itu, sikap anti partai di sebagian aktivis ornop

University Press.

barangkali perlu ditahan dulu, kalau memang belum

Hill, H., (1990). Investasi Asing dan Industrialisasi di

bisa dihilangkan sama sekali. Prinsipnya, perlawanan

Indonesia (diterjemahkan oleh Burhanuddin Abdullah dari

terhadap

Foreign Investment and Industrialization in Indonesia).

imperialisme

tidak

bisa

lagi

dilakukan

sendiri-sendiri, dengan menggunakan cara-cara lama

Jakarta: LP3ES.

khas

Lenin, V.I., (1982). Imperialism: The highest stage of

‘advokasi’ dari luar negara semata. Saya tidak

mengatakan bahwa cara-cara itu sudah ketinggalan

capitalism. Moscow: Progress Publisher.

zaman, tetapi sebaiknya memperkayanya dengan alat-

--------------., (1943). State and Revolution. New York:

alat baru. Dengan begitu, kita bisa masuk ke dalam

International Publisher.

salah satu pilar korporatokrasi seperti disebut Perkins,

Lindblad, J.T., (2002). The Outer Islands in the 19th century :

yakni pemerintah. Hanya dari sanalah peluang untuk

Contest for periphery, in Howard Dick,et,al, eds, The Emergence

menggunting imperialisme terbuka lebar.

of a National Economy, an economic history of Indonesia, 1800-2000, Honolulu: Allen & Unwin and University of Hawai’I Press.

Referensi

Marcuse, P. (2000). The Language of Globalization. Monthly

Aditjondro, G.J., (2007). Profiting from Peace: The political

Review, 52 (3):23-27.

economy of Aceh’s post-Helsinki reconstruction. Report For

Pangaribuan, R. (1996). The Indonesian State Secretariat 1945

INFID. Jakarta.

– 1993. (translated by Vedi Hadiz. Jakarta: Sinar Harapan.

------------------, (2006a). Terlalu Bugis, Kurang Perancis,

Perkins, J., (2004). Confessions of an Economic Hit Man. San

Makalah disampaikan dalam acara bedah buku Manusia Bugis

Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc.

karangan Christian Pelras di Bentara Budaya, Jakarta, hari

Marx, K. (1976). Capital: A critique of Political Economy

Kamis, 16 Maret.

(Volume one) (Translated by Ben Fowkes). London: Penguin

------------------ (2006b). Potret Masalah Ekonomi Politik

Books.

di Indonesia, Sesudah 61 Tahun Merdeka, Makalah untuk

Ransom, D., (1970). The Berkeley Mafia and the Indonesian

Temu Raya Oikmas 2 GKI Sinode Wilayah Jawa Barat di GKI

Massacre. Ramparts, 9 (4): 27-29, 40-49.

Samanhudi, Jl. Samanhudi no. 28, hari Jumat, 25 Agustus.

Robinson, K.M., (1986), Stepchildren of Progress,the Political

Anderson, B.R O’G., (1983). Old State, New Society : Indonesia’s

Economy of Development in an Indonesia Mining Town,

New Order in comparative historical perspective, Journal of

Albany: State University of New York.

Asian Studies, 42 (3):477-496.

Robison, R. (1986). Indonesia: The rise of capital. Sydney: Allen

Anonymous (2007). Indonesia: Oil & Natural Gas. [Online].

& Unwin.

Dapat diakses melalui: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/

Robison, R. and Hadiz, V.(2004). Reorganizing Power in

Indonesia/NaturalGas.html. (akses 12-9-2008).

Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets. New

Backman, M., (1999). Asian Eclipse, Exploring the Dark Side of

York: RoutledgeCurson.

Business in Asia, John Wiley & Sons (Asia). Singapore: Pte Ltd.

Sangaji, A. (2002). Buruk Inco Rakyat Digugat: Ekonomi

Embassy of The United States of America, (2000). Indonesia :

politik pertambangan Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan.

Investment Climate Statement 2000, Jakarta.

ter Braake, A. L, (1977). Mining in the Netherlands East Indies,

Furnivall,J.S., (1944). Netherlands India: A Study of Plural

New York: Arno Press.

edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi

Ekonomi Partikelir di Era Neokolonialisme * Oleh: Dani Setiawan dan Longgena Ginting

Korporatokrasi (corporatocracy), saat ini menjadi terminologi baru yang dikaji banyak kalangan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan keadaan saat pemerintah dalam banyak hal bekerja di bawah tekanan, tunduk kepada, dan sekaligus melayani kepentingan perusahaan swasta besar.

John Perkins mengartikan korporatokrasi sebagai â&#x20AC;&#x153;a system of governance controlled by big corporations, international banks, and governmentâ&#x20AC;?.1 Tujuan akhirnya adalah melanggengkan tatanan global yang pro-akumulasi modal. Amin Rais menggunakan istilah korporatokrasi sebagai sistem atau mesin kekuasaan yang bertujuan untuk mengkontrol ekonomi dan politik global yang memiliki 7 unsur, yaitu: korporasikorporasi besar; kekuatan politik pemerintahan tertentu; perbankan internasional; kekuatan militer; media massa; kaum intelektual yang dikooptasi; dan elit nasional yang bermental inlander.2 Meskipun belum dikenal secara umum di antara kalangan akademik, setidaknya istilah baru ini mampu memberi penjelasan secara tepat tentang kekuasaan yang sedang mengontrol dunia. Merekalah para kelompok yang mendominasi sistem sosial, politik dan ekonomi masyarakat sehingga berjalan di atas hukum pasar ekonomi neoliberal saat ini. Korporatokrasi tidak hanya membuka tabir gelap tentang kekuasaan segelintir elit yang zalim di panggung kekuasaan, namun membongkar motif penyingkiran Negara dari wilayah-wilayah publik dan hanya menjadikannya sebagai penjaga malam bagi berjalannya kepentingan perusahaan-perusahaan besar mengeruk keuntungan.

Ungkapan ini setidaknya membantu kita untuk menjelaskan mengapa di Negara Indonesia yang kaya ini masih terdapat banyak orang miskin dan pengangguran. Mengapa emas, tambang, batubara, gas, minyak yang terus diambil dari bumi Indonesia tidak memberi dampak bagi meningkatnya kesejahteraan rakyat. Dalam kasus lain, istilah korporatokrasi dapat memberi penerangan yang jelas mengapa seolah tidak tersedia alternatif pembiayaan selain utang luar negeri yang notabene menciptakan ketergantungan ekonomi yang tinggi kepada Negara lain. Bagaimana mungkin rakyat harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar, sehingga subsidinya harus dicabut. Sedangkan di sisi lain sejumlah perbankan (termasuk perbankan asing) menikmati â&#x20AC;&#x153;subsidiâ&#x20AC;? terselubung dari Negara lewat pembayaran obligasi. Penelusuran lebih jauh terhadap masalah ini akan menghasilkan fakta historik kekuasaan lembaga-lembaga keuangan internasional di Indonesia dalam mengkontrol kebijakan ekonomi. Transaksi utang luar negeri telah berhasil membentuk aliansi transnasional antara elit di Negara-negara kreditor dengan elit penguasa di tingkat domestik. Persekutuan ini melahirkan kerjasama yang apik dalam merancang kembalinya kekuatan kolonial, terutama perusahaan-perusahaan transnasional dalam mendominasi struktur ekonomi dan politik di Indonesia. Sejarah Kolonialisme Kolonialisme di nusantara ditandai dengan tindak eksploitasi manusia melalui sistem perundang-undangan yang berlaku, seperti pajak tanah (landrente), kerja

* Naskah Diterima oleh Redaksi pada 20 Oktober 2008 1 John Perkins, Confession of an Economic Hit Men, (2004), hal. Xii. 2 Amin Rais, Selamatkan Indonesia, (Yogyakarta: PPSK Press, 2008), hal. 82-83. Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

Bahasan: Korporatokrasi paksa (culture stelsel), kuli kontrak (onderneming), dan sistem feodalisme yang sangat menindas. Tentang riwayat berkuasanya perusahaan di panggung politik pemerintahan, sesungguhnya sudah terjadi sejak lama. Dalam sejarah kolonialisme Indonesia, sebuah perusahaan swasta Belanda VOC (Vereenigde OostIndische Compagnie) melakukan ekspansi imperialisme pada awal abad 17, dan diteruskan oleh Pemerintahan Belanda hingga berakhirnya Perang Dunia II. Peran VOC dalam proses kolonialisme di Indonesia menarik untuk diperhatikan. Sebuah perusahaan swasta Belanda yang sangat kuat karena pengaruhnya terhadap pemerintahan. Ekspansi perdagangan VOC yang telah berhasil menguras sumber daya alam di kepulauan Indonesia saat itu tidak lepas dari dukungan politik pemerintahan Belanda. Bukan hanya itu, hak monopoli dagang di Hindia Timur (Nusantara) yang diberikan oleh pemerintahan Belanda menjadikan perusahaan ini memiliki wewenang untuk menduduki wilayah manapun yang dikehendakinya. Semua hal tersebut dilakukan oleh VOC dengan dukungan militer serta persenjataan lengkap yang disediakan oleh pemerintah Belanda. Hasilnya, pada tahun 1669 VOC menjadi perusahaan swasta terbesar di dunia, memiliki 150 kapal dagang, 40 kapal perang, 50.000 karyawan, angkatan darat swasta sebesar 10.000 prajurit, dan pembayaran deviden sebanyak 40%.3 Tidak hanya armada dagang dan armada perang, kekuatan kolonial juga memelihara para intelektual yang bertugas untuk memberikan saran akademis dan melakukan justifikasi atas praktek imperialisme di negeri jajahan. Praktek kongkret dapat kita lihat dalam peran Snouge Hugronge memberikan saran kepada pemerintah Belanda tentang bagaimana cara memerangi rakyat Aceh. Meskipun dukungan militer dan pemerintah yang kuat, serta para “intelektual tukang” yang berada di sekitarnya, kekuasaan VOC niscaya tidak akan pernah besar tanpa dukungan elit penguasa lokal yang memilih tunduk kepada pihak Penjajah. Meski dapat diurai berbagai alasan yang mendasarinya, ketertundukan para penguasa lokal disebabkan oleh dua hal. Pertama, mereka yang memilih tidak melakukan perlawanan karena ketidakseimbangan kekuatan dan memilih menyerah

pada pihak Belanda. Kedua, atau mereka yang sengaja berkolaborasi dengan Belanda untuk kepentingannya sendiri. Teori “kolaborasi” ini menjelaskan mengapa orang Eropa dalam jumlah sedikit – sering cuma segelintir – sanggup terus berkuasa di dunia non Eropa: Elit pribumi terbukti bersedia bekerjasama karena di bawah tekanan, dan ada pergeseran dalam perimbangan kekuatan. Ini juga menjelaskan mengapa kekuasaan kolonial berakhir ketika sebuah elit nasionalis baru membatalkan kerjasama mereka.4 Para elit bermental inlander tersebut memilih untuk takluk di bawah kekuasaan kolonial dan rela menjual harga diri dan tanah airnya demi memperoleh dukungan politik Belanda. Demikian seterusnya politik kolonial menjadikan kekuasaan para raja untuk melakukan penindasan kepada rakyat untuk mengeksploitasi hasil bumi Indonesia. Tak kurang Belanda pun menjadi peyulut dan sumber perselisihan antar kerajaan atau praktek adu domba untuk memastikan penguasa-penguasa lokal tunduk pada aturan-aturan kolonial. Begitulah kekuasaan pada masa itu dijalankan untuk memenuhi motif memperoleh kehormatan dan keagungan. Belanda telah mengembangkan teori-teori imperialisme dengan cara mengawinkan birokrasi pribumi dengan birokrasi Barat atas nama pemerasan dan penindasan. Walaupun mengalami keterlambatan dalam ekspansi kolonialisme, Belanda telah berhasil melakukan perluasan-perluasan wilayah kekuasaannya di Indonesia dan menjadi salah satu Negara di Eropa yang kuat dan cukup disegani oleh para Negara kolonial lainnya seperti Inggris dan Perancis. Pelajaran dari VOC masa lalu di Indonesia, menjadi gambaran bahwa praktek korporatokrasi sudah lama terjadi di Indonesia. Adapun terjadi kemiripan dengan tipe kekuasaan saat ini, lebih merupakan bentuk transformasi praktek kolonialisme dalam era neoliberalisme. Sejarah sungguh bukan berulang, tetapi hampir tidak ada interupsi dari praktek eksploitasi ekonomi di Indonesia. Struktur perekonomian Indonesia tidak pernah berubah. Perusahaan besar dan perusahaan menengah berada di tangan bangsa asing dan warga keturunan. Sementara rakyat Indonesia hanya menjadi kuli dari keseluruhan proses produksi yang sedang berlangsung. Sejak jauh hari wakil presiden Muhamad Hatta

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch-East-India-Company 4 Elsbeth Locher-Scholten, Kesultanan Sumatera dan Negara Kolonial; Hubungan Jambi – Batavia dan Bangkitnya Imperialisme Belanda, (Jakarta: Mei 2008), hal. 22 edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi mengingatkan ancaman kembalinya praktek imperialisme melalui kekuatan korporasi. Hatta (1967)5 menyebut di dalam pasal 33 sebagai sendi politik perekonomian nasional tercantum cita-cita ekonomi berencana di mana pemerintah memiliki peranan yang menentukan. Ayat (1), (2), dan (3) pasal 33 merupakan bagian dari upaya mewujudkan demokrasi ekonomi, terdapat pembagian yang jelas antara sektor-sektor yang dapat diselenggarakan secara privat dengan sektorsektor yang harus diselenggarakan secara kolektif. Dalam sistem pasal 33 UUD 1945, perusahaan berskala kecil dan besar dapat dikerjakan oleh koperasi. Dan usaha yang besar-besar dikerjakan oleh pemerintah. Bukan saja perusahaan yang tergolong masuk “public utilities” diselenggarakan oleh pemerintah, melainkan juga cabang-cabang produksi yang penting sebagai industri dasar, tambang dan lain-lainnya dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah. Dalam pengelolaannya, Hatta menyebutkan bahwa pemerintah dapat menyerahkan manajemen perusahaan kepada orang-orang yang cakap dan tenaga ahli yang disewa dari luar negeri, asalkan dapat dipercaya dan bertanggung jawab kepada pemerintah.

Inisiatif partikelir (swasta) tetap diberikan tempat oleh pemeritah asalkan sejalan dengan strategi perekonomian yang telah dibuat. Tetapi seiring dengan meningkatnya kemampuan koperasi untuk mengelola usaha-usaha sedang dan besar, pihak swasta diharapkan semakin kecil peranannya dalam perekonomian nasional. Hal tersebut sejalan dengan semangat kolektifitas yang menjadi ciri dalam pengelolaan perekonomian Indonesia merdeka yang dicita-citakan. Sebagaimana dikhawatirkan oleh Hatta, bahwa suatu politik perekonomian yang didasarkan pada inisiatif partikelir hanya akan membuka jalan bagi masuknya kapitalis asing ke Indonesia. Dan, dengan itu, sejarah kolonialisme ekonomi, berulang kembali. Ciri kolektifisme dalam ekonomi Indonesia bertolak belakang dengan pendirian ekonomi pasar yang dianut ekonomi neoliberalisme. Desain ekonomi nasional dalam skenario konstitusi tersebut diarahkan untuk membuka kesempatan bagi rakyat untuk terlibat di seluruh lapangan perekonomian. Rakyat terlibat dalam proses produksi, distribusi dan menikmati hasil-hasil produksi. Identitas kolektifisme dalam perekonomian

Indonesia dianggap yang paling sesuai dengan tradisi gotong-royong masyarakat Indonesia dan saling tolongmenolong. Konsep kolektifisme berbeda dengan persaingan bebas (free competition) dan pasar bebas (free market) yang oleh kaum Smithian dianggap dapat menghasilkan efisiensi ekonomi. Di dalamnya, kebebasan individual dalam ekonomi harus diberikan seluas-luasnya untuk mengoptimalkan pamrih pribadi (self-interest). Dalam perekonomian yang bebas, proteksi dan subsidi dianggap sebagai penyakit yang menimbulkan distorsi pasar sehingga menyebabkan pemborosan dan efisiensi. Begitu berkuasanya “pasar” hingga dapat mengalahkan kepentingan umum rakyat dan menggadaikan kedaulatan bangsa. Hingga kita patut bertanya, siapakah yang disebut “pasar” oleh para ekonom dan pengkhotbah neoliberalisme itu. Apakah menunjuk pada pasar tradisional yang umum kita kenal di Indonesia seperti pasar Bringharjo di Yogyakarta, pasar Tanah Abang di Jakarta, atau justru yang dimaksud sebenarnya adalah pasar keuangan?. Prof. Sri Edi Swasono menjelaskan bahwa pasar adalah the global financial tycoon atau para taoke keuangan global dengan para fund manager mereka.6 Si miskin, acapkali sekedar merupakan penonton dan sekaligus sebagai objek pasar, tetapi bukan penentu keputusankeputusan pasar. Para taoke keuangan global ini membentukkan diri sebagai ”a global governance” yang terstruktur dalam jaringan trans national corporation (TNCs) yang mencapai jumlah 37.000 (2002), Bank Dunia, IMF, G8, TC (Trilateral Commision Forum) dan seterusnya. Dalam definisi ini, jelas kiranya yang dimaksud adalah kebijakan ekonomi yang harus ramah kepada pasar, dimaksudkan untuk melayani kepentingan korporasi dan lembaga-lembaga keuangan internasional ini. Jangkauan wilayah ekspansi bisnis korporasi multinasional yang luas menjadikan kekuatan ekonominya melebihi perusahaan-perusahaan nasional atau negara berdaulat sekalipun. Motif mencari keuntungan, keagungan dan kehormatan membuat para eksekutif korporasi multinasional melakoni perselingkuhan dengan para politisi dan pejabat di negara asal mereka. Sama halnya di negara wilayah ekspansi, kerjasama-kerjasama yang dilakukan bersama politisi

5 M. Hatta, Membangun Ekonomi Indonesia,(Jakarta: 1985),hal.82-83 6 Prof.Dr.Sri Edi Swasono,Daulat Rakyat versus Daulat Pasar, (PUSTEP UGM: 2005),hal.16 Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

Bahasan: Korporatokrasi dan elit penguasa dilakukan demi tercapainya ambisi mencari keuntungan. Meskipun dalam prakteknya, harus dilakukan dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak dan melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945, tragedi paling mengerikan berkuasanya korporasi asing terjadi ketika proses peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Suharto. Terlepas dari berbagai versi mengenai situasi yang terjadi menjelang 1965 – 1967, setidaknya ada dua peristiwa penting yang patut diperhatikan. Pertama, beralihnya kekuasaan Soekarno kepada Suharto telah diikuti dengan pembuatan undang undang baru yang mendukung investasi asing di Indonesia. Pada Agustus 1965, sebulan sebelum Peristiwa 30 September, terbit UU Nomor 16 Tahun 1965. Isinya mencabut UU Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing. Bagian Menimbang UU itu berbunyi antara lain “bahwa penanaman modal asing di Indonesia, yang bagaimanapun juga adalah bersifat menarik keuntungan sebanyak-banyaknya dan dengan demikian menjalankan terus-menerus penghisapan atas rakyat Indonesia, serta menghambat jalannya Revolusi Indonesia dalam menyelesaikan tahap nasional demokratis untuk menjalankan Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila”. Jadi, dalam UU Nomor 16 Tahun 1965 ini Indonesia jelas sekali mengambil sikap tegas antimodal asing dan itu disahkan pada 23 Agustus 1965, lima minggu sebelum Peristiwa 30 September 1965. Banyak sudut pandang sejarah yang mencoba menjelaskan maupun mengaburkan apa sebetulnya yang terjadi di balik Peristiwa 30 September 1965 itu. Apa pun model penafsirannya, satu hal jelas bahwa peristiwa itu merupakan upaya sistematis pihak asing kembali meletakkan Indonesia di bawah kekuasaan mereka. Mari melihat lagi fakta sejarah. Bulan Februari 1966 keluar UU Nomor 1 Tahun 1966 tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development). UU ini memang keluar setelah 30 September 1965, tetapi ia sudah telanjur diproses sebelumnya dan baru disahkan pada Februari 1966. Menyusul setelah itu adalah komitmen rezim Suharto untuk melunasi utang luar negeri warisan Hindia Belanda disepakati untuk dibayar selama 35

tahun terhitung sejak 1968. Sedangkan utang luar negeri warisan Soekarno disepakati untuk dibayar selama 30 tahun terhitung sejak 1970.7 Kedua, dalam bulan November 1967, menyusul digulingkannya Soekarno dan pembantaian terhadap hampir 1 juta orang anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia, The Time-Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambil-alihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili: perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Suharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonom-ekonom Indonesia yang top”, begitu penuturan Jeffrey Winters. Perekonomian Indonesia sejak saat itu dibagi-bagi menurut kepentingan pihak korporasi internasional. Mereka mendiktekan apa-apa saja yang menjadi kemauannya termasuk meminta pemerintah merancang infrastruktur hukum untuk investasi di Indonesia. Tidak mungkin masuk dalam akal sehat kita sebuah modal internasional dapat duduk satu meja dengan wakil negara berdaulat dan merancang perampokan global atas masuknya investasi asing ke negaranya sendiri. Hasilnya adalah, Freeport mendapatkan tambang tembaga dan emas di Papua Barat (di mana Henry Kissinger duduk sebagai board dalam perusahaan itu). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel di Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Dua peristiwa penting ini luput dari perhatian publik sejak lama. Bahkan, terkesan ditutup-tutupi oleh rezim yang berkuasa hingga saat ini. Padahal jika melakukan penelusuran sejarah lebih mendalam, segera dapat diketahui bahwa transisi kekuasaan politik pada masa tersebut diikuti dengan bangkitnya kekuatan korporasi asing menguasai sumber daya alam di Indonesia. Peristiwa tersebut menggambarkan bagaimana kekuatan

7 Revrisond Baswir, Republik Utang, Republika, 17 April 2006.

edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi korporatokrasi ikut terlibat dalam pembentukan sebuah rezim otoriter Suharto. Watak otoriter dari politik kekuasaan Suharto digunakan sebagai tameng untuk menghadapi perlawanan rakyat terhadap praktek investasi asing. Bahkan bagi lembaga keuangan internasional, pelanggaran HAM terhadap rakyat yang menolak sebuah proyek utang serta praktek korupsi atas proyek-proyek utang yang dilakukan oleh rezim ini tidak menghalangi mereka untuk tetap menyalurkan utang luar negeri. Akibatnya, dalam era pemerintahan Suharto tercatat jumlah utang luar negeri Indonesia justru membengkak menjadi 54 miliar dolar AS. Utang dan Korporatokrasi Menurut Perkins, Korporatokrasi dimulai saat World Bank/IMF/ADB menyalurkan pinjaman untuk pembangunan megaproyek di negara miskin atas rekomendasi fiktif buatan Economic Hit Men (EHM). Kredit cair jika dengan syarat: tender-tender pembangunan dihadiahkan kepada MNC/mitra lokal atas restu korporatokrasi.

Maka, negara miskin itu terjebak utang luar negeri ratusan miliar dollar AS yang takkan bisa dilunasi sampai tujuh turunan. Sebaliknya, profit MNC/mitra lokal naik setiap tahun selama proyek dikerjakan. Derita negara itu belum selesai. Negara dunia ketiga seperti Indonesia menjadi gagal menjalankan amanat untuk mensejahterakan rakyat karena anggaran negaranya habis untuk membayar cicilan dan pokok utang. Sebagai contoh, kewajiban pembayaran cicilan dan bunga utang luar negeri yang sudah ditunaikan pemerintah Indonesia sampai tahun 2005 berjumlah 100.31 milyar USD. Dengan demikian kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah masih tersisa sebesar 61.81 milyar USD. Selain itu, pemerintah masih berkewajiban untuk membayar biaya komitmen atas utang luar negeri yang belum dicairkan. Sampai dengan akhir tahun 2005 lalu biaya komitmen yang sudah dibayarkan pemerintah sudah mencapai 24 milyar USD lebih8. Seluruh kewajiban utang luar negeri tersebut telah menghabiskan sepertiga belanja pemerintah dalam APBN setiap tahunnya dan praktis membatasi alokasi belanja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada

tahun 2008, pemerintah menghabiskan alokasi belanja negara untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri sebesar Rp92 triliun. Ditambah beban pembayaran cicilan bunga utang dalam negeri sebesar Rp66 triliun, maka total alokasi APBN untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga utang mencapai Rp158 triliun. Bandingkan dengan `pos anggaran pendidikan sebesar Rp 45 triliun dan anggaran kesehatan sebesar Rp18 triliun.9 Dalam RAPBN 2009, pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri sebesar Rp110.327 triliun atau 2,1 persen terhadap PDB. Sebesar 77.088 triliun merupakan pembayaran bunga utang dalam negeri, sedangkan sisanya sebesar Rp33.239 triliun merupakan pembayaran bunga utang luar negeri. Jumlah tersebut menunjukan peningkatan dibandingkan realisasi APBN 2008. Kondisi ini semakin parah jika kita memasukkan komponen pembayaran angsuran pokok utang luar negeri sebesar Rp59.642 triliun. Maka pembayaran cicilan pokok dan bunga utang dalam dan luar negeri dalam RAPBN 2009 berjumlah Rp169 triliun. Pos alokasi pembayaran cicilan pokok dan bunga utang inilah sebenarnya penyumbang terbesar melebarnya defisit anggaran selama ini. Kondisi perekonomian semacam ini dimanfaatkan oleh korporatokrasi untuk menekan sebuah negara untuk menjual kekayaan alamnya demi membayar utang luar negeri. Korporatokrasi mendikte kebijakan reformasi ekonomi di negara penunggak utang dengan agendaagenda ekonomi yang sesuai dengan prinsip Konsensus Washington. Seperti melakukan privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi. Lembaga keuangan internasional mendorong kebijakan deregulasi guna memperkokoh liberalisasi ekonomi di Indonesia melalui transaksi utang luar negeri. Perjanjian utang telah mensyaratkan sebuah negara untuk membuka sektor-sektor strategis, seperti pertambangan dan kehutanan bagi masuknya investasi asing. Pada akhirnya, kondisi tersebut menyebabkan terjadinya praktek de-nasionalisasi ekonomi. Kuatnya arus de-nasionalisasi ekonomi telah membentuk kembali susunan ekonomi Indonesia di bawah dominasi korporasi asing yang saat ini menguasai 85,4% konsesi pertambangan migas, 70% kepemilikan saham di Bursa Efek Jakarta, dan lebih dari separuh (50%) kepemilikan

8 Presentasi Depkeu dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI 9 Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2009 Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

Bahasan: Korporatokrasi perbankan di Indonesia (FRI, 2007). Hingga kini 85,4 persen dari 137 konsesi pengelolaan lapangan migas di Indonesia masih dikuasai oleh korporasi asing, yang juga menduduki 10 besar produsen migas di Indonesia. ChevronÂ Pacific (AS) berada di urutan pertama diikuti Conoco Phillips (AS), Total Indonesia (Prancis), China National Offshore Oil Corporation (Tiongkok), Petrochina (Tiongkok), Korea Development Company (Korea Selatan), dan Chevron Company (Petro Energy, 2007). Sementara itu, delapan di antara 10 besar produsen gas di tanah air pun dikuasai asing. Total E&P Indonesia menempati peringkat pertama dengan total produksi gas mencapai 2.513 juta kaki kubik per hari dan Pertamina diperingkat kedua dengan total produksi 948,9 mmscfd (Investor Daily, 2007). Syarat yang lainnya adalah, pihak kreditor memaksa dilakukan privatisasi BUMN strategis, mengurangi subsidi bagi rakyat, membuka keran impor bagi masuknya produk-produk dari negara maju, serta menggenjot ekspor produk bahan mentah (tambang, energi, kayu, dll) untuk memenuhi kebutuhan industri di negara-negara kreditor. Tercatat selama periode 1998 â&#x20AC;&#x201C; 2006 sebanyak 21 BUMN strategis di sektor perbankan, telekomunikasi, transportasi, serta pertambangan sudah diprivatisasi oleh pemerintah dengan berbagai skema.10 Atas rekomendasi IMF, pemerintah juga melakukan restrukturisasi sejumlah perusahaan negara seperti PLN dan Pertamina sebagai langkah awal menuju privatisasi dan liberalisasi sektor migas di Indonesia bagi masuknya investor asing. Berbagai persyaratan (conditionalities) yang menyertai setiap transaksi utang, sesungguhnya digunakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi negara maju. Misalnya kewajiban memakai konsultan asing, teknologi serta barang-barang produksi yang berasal dari negara yang meminjamkan utang serta persyaratan lainnya yang mendorong pelaksanaan agenda liberalisasi ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan pengertian sesungguhnya mengenai utang luar negeri sebagai bentuk fasilitas kredit pembelian barang dan jasa dari negara-negara kreditor. Dengan mensyaratkan penggunaan jasa konsultan asing, pembeliaan produk barang bagi kegiatan proyek yang

diimpor dari luar, maka dapat dipastikan sebagian besar dana utang akan kembali ke negara kreditor. Belum lagi keuntungan yang diperoleh akibat operasi perusahaanperusahaan asing itu di hampir semua sektor ekonomi. Dari sisi ini, dapat diketahui bahwa keinginan berutang dari suatu negara sebagian besar dilandasi oleh penawaran pihak kreditor yang ingin menggunakan instrumen utang sebagai mekanisme perdagangan luar negerinya. Kecenderungan tersebut didukung oleh satu teori tentang desakan utang yang diformulasikan oleh Darity dan Horn,11 yang mengemukakan bahwa peningkatan akumulasi utang luar negeri pada sebagian besar negara-negara berkembang secara substansial terjadi akibat dorongan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional yang mengguasai surplus petrodolar. Surplus petrodolar ini sengaja di lempar ke negara-negara berkembang karena berkurangnya permintaan utang di negara maju. Akibatnya, banyak proyek ekonomi di negara-negara berkembang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara ekonomis. Di sinilah terletak kolaborasi antara pihak kreditor dengan pejabat-pejabat pemerintahan terjadi. Sehingga kebijakan ekonomi melalui pembangunan proyek-proyek yang dibiayai oleh utang luar negeri dibuat atas rekayasa atau tekanan pihak kreditor. Selain tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi nasional, bahkan seringkali menjadi proyek mubazir atau tidak bisa dimanfaatkan. Bentuk kolaborasi antara pihak loanpusher dengan pemerintahan juga mengakibatkan terjadinya manipulasi nilai proyek yang dibiayai dari pinjaman. Di titik ini analisis Revrisond Baswir sungguh relevan untuk diperhatikan. Transaksi utang menurutnya terjadi dalam suatu konstruksi sosial dan ideologis tertentu, yaitu sistem ekonomi kapitalisme.12 Dengan demikian, untuk memahami konsepsi utang lebih jauh, penyelidikan mengenai siapa yang membuat, memberi, dan paling banyak mendapat manfaat dari transaksi utang-piutang tersebut, tidak dapat dielakkan. Penyelidikan ini berlaku di kedua belah pihak, baik di sisi pemberi utang maupun di sisi penerima utang.

10 http://www.bumn-ri.com/#reportPriv1 http://jurnal-ekonomi.org/2008/02/06/bom-privatisasi-indonesia-2008/ trackback/ 11 Sritua Arif, Pembangunan dan Ekonomi Indonesia, (Jakarta: 1998), hal. 124 12 Revrisond Baswir, Utang dan Imperialisme, 2006. edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi Dalam konsep ini, peranan elit berkuasa di kedua belah negara memegang peranan yang cukup penting. Kebijakan penyalurkan utang di negara kreditor dan keputusan berutang di negara debitor dilakukan dalam ruang kekuasaan elit yang tertutup dan jauh dari kontrol rakyat. Sesuai dengan motivasi di atas, sangat mungkin kebijakan utang luar negeri dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan korporasi, para konsultan, serta elit politik yang mendapat bagian dari setiap transaksi utang luar negeri. Contoh paling anyar menjadi bukti yang relevan untuk ditampilkan. Bagaimana lembaga-lembaga internasional terlibat dalam proses liberalisasi sektor energi (Migas dan listrik) di Indonesia. Terkuaknya bukti-bukti keterlibatan IMF, USAID, Bank Dunia, dan ADB dalam mendorong kebijakan restrukturisasi sektor energi dengan membuat regulasi baru di sektor migas (UU Migas Nomor 22/2001) dan listrik (UU Ketenagalistrikan No. 20/2002).

UU Migas nomor 22 tahun 2001 jelas memberikan landasan bagi praktek liberalisasi sektor migas di Indonesia. Pemain asing, seperti Chevron, Shell, Petronas, dll yang telah lama menguasai cadangan minyak nasional, bermaksud memperkuat legitimasinya dengan ikut berbisnis di sektor hilir dengan cara mendorong liberalisasi harga migas. Selain itu, juga memberi landasan penting bagi keberlanjutan supply cadangan migas nasional bagi kepentingan ekspor untuk negara-negara maju. Sementara di dalam negeri rakyat dan sektor industri menanggung beban berat akibat kebijakan salah ini. Di sektor air yang melayani hajat hidup orang banyak kondisinya tidak jauh berbeda. Kehadiran swasta asing lewat pembuatan UU Sumber Daya Air nomor 7 tahun 2004 menyebabkan tarif air bersih menjadi komersial karena mengikuti hukum full cost recovery sesuai hukum pasar. Kondisi ini menyebabkan rakyat kecil harus membayar air bersih lebih mahal dari pendapatannya yang juga semakin tergerus. Selain itu, UU ini juga memungkinkan penguasaan sektor swasta asing terhadap cadangan-cadangan air dan Daerah Aliran Sungai bagi kepentingan komersial. Padahal, praktek ini menyebabkan sawah pertanian menjadi kering karena tidak mendapat aliran air.

Undang-undang Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007. Undang-undang ini dibuat untuk memfasilitasi masuknya modal asing di hampir semua sektor strategis dan penting bagi negara. Undang-undang tersebut diikuti dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 76/2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Lahirnya dua Peraturan Presiden tersebut sungguh telah membuka mata banyak orang di negeri ini. Betapa tidak, dalam peraturan inilah UU Penanaman Modal menunjukan watak aslinya. Mendorong dominasi kepemilikan asing terhadap sektor-sektor produksi nasional serta mengabaikan aspek kedaulatan ekonomi kita sebagai bangsa.13 Peran Mafia Berkeley Kondisi Indonesia di bawah cengkraman korporatokrasi semacam ini negeri bukanlah fenomena baru. Situasi ini sengaja diciptakan sejak awal kemerdekaan Republik, lalu dilanjutkan oleh para menteri dan sejumlah ekonom jebolan Amerika yang menjadi arsitek perekonomian Orde Baru. Para Menteri dan ekonom tersebut dikenal dengan sebutan Mafia Berkeley. Mereka adalah kelompok ekonom beraliran neoklasik yang berkuasa menentukan arah, strategi, dan kebijakan ekonomi negara selama hampir 41 tahun nyaris tanpa henti dari 1966-2007. Pada awal pemerintahan orde baru, para ekonom ini memang mencatat prestasi yang meningkatkan popularitasnya. Dengan bantuan IMF, mereka berhasil menekan inflasi sekitar 600 persen pada tahun 1966 menjadi di bawah 10 persen pada tahun 1969. Mereka juga berhasil membekukan pembayaran utang luar negeri selama beberapa tahun, menggalang pembuatan utang luar negeri baru, dan menggenjot masuknya investasi asing secara besar-besaran. Hasilnya perekonomian indonesia tumbuh pesat rata-rata enam persen per tahun.14 Dalam sejarahnya, kelompok mafia tersebut dipersiapkan

Praktek kolonialisme yang paling akhir adalah penetapan

13 Dani Setiawan, Arah Liberalisasi Investasi, Jawa Pos, 14 Juli 2007.

14 Revrisond Baswir, Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia, (Yogyakarta: 2006) hal. 17-18. Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

Bahasan: Korporatokrasi secara sistematis oleh kekuatan luar Indonesia selama sepuluh tahun sebelum berkuasa (1956-1965) sebagai bagian dari strategi perang dingin menghadapi kekuatan progresif dan revolusioner di kawasan Asia. Disebut dengan istilah â&#x20AC;&#x153;Mafia Berkeleyâ&#x20AC;? karena kebanyakan dari generasi pertamanya adalah lulusan Program Khusus di Universitas Berkeley, California, Amerika Serikat.

Indonesia. Di masa Suharto, sejumlah undang-undang digunakan oleh pihak kolonial, yaitu para korporasi multinasional untuk menaklukkan rezim politik agar berpihak pada kepentingan modal. Sekaligus dapat melancarkan misi utama untuk merampas sumber daya alam tanpa khawatir mendapatkan sanksi internasional maupun perlawanan rakyat.

Kelompok Mafia Berkeley memiliki jaringan internasional yang kuat dan meluas seperti USAID, IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia. Bahkan sumber pembiayaan utama lembaga-lembaga akademik dan penelitian yang dikontrol Mafia tersebut berasal dari bantuan atau grant lembaga internasional tersebut. Tidak aneh bila produk hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan biasanya sejalan-sebangun dengan rekomendasi Washington Konsensus/IMF-Bank Dunia, Policy Pappers USAID atau lembaga kreditor internasional lainnya.

Sayangnya, bau anyir darah akibat pembantaian 500.000 â&#x20AC;&#x201C; 1.000.000 orang yang dituduh sebagai simpatisan sebuah partai politik serta kejatuhan rezim anti imperialisme Barat kala itu merupakan harga yang dibayarkan demi pembentukan struktur politik dan ekonomi pro modal semacam ini. Bagi kekuatan kolonial, sebuah goncangan sosial (social shock) terkadang diperlukan agar penetrasi kapital dan doktrin neoliberal jauh lebih dalam memasuki setiap relung kehidupan masyarakat.

Untuk menjaga agar arah strategis kebijakan ekonomi Indonesia sejalan dengan arahan IMF-Bank Dunia, USAID, Mafia Berkeley menyepakati penyusunan Undang-undang atau peraturan pemerintah yang dikaitkan dengan pinjaman utang luar negeri. Dengan mekanisme seperti ini, kepentingan rakyat dan nasional Indonesia dijamin menjadi sub-ordinasi kepentingan global. Mekanisme mengaitkan utang luar negeri dengan penyusunan Undang-undang dan peraturan pemerintah juga menyebabkan adanya intervensi kepentingan global terhadap kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia. Hal inilah yang menjadi penyebab utama ketertinggalan ekonomi Indonesia sejak lama, sekaligus menempatkan bangsa ini pada posisi permanen sebagai subordinasi dari kepentingan global. Penutup Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat ciri-ciri yang hampir seragam mengenai proses transisi kolonialisme lama di masa penjajahan Belanda menuju era neokolonialisme di masa Suharto hingga praktek berikutnya setelah kejatuhan Suharto. Praktek kolonialisme di nusantara dimulai dengan menerapkan aturan-aturan hukum guna melancarkan penguasaan dan perampasan atas wilayah dan sumber daya alam. Begitupun transisi politik di era Suharto dilakukan dengan membuat aturan-aturan hukum baru yang melanggengkan kekuasaan modal internasional di

Setelah kejatuhan Suharto, lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia menjadikan orde reformasi sebagai era pengukuhan agendaagenda neokolonialisme di Indonesia. Mekanisme ketergantungan baru dibuat melalui kucuran utang luar negeri yang diakumulasi setiap rezim. Pada intinya, agar para penguasa baru itu mau mengikuti aturan-aturan yang telah digariskan dalam Structural Adjustment Programe atau Letter of Intent milik Bank Dunia dan IMF, di antaranya adalah membuat undangundang untuk meliberalisasi ekonomi. Padahal dua lembaga tersebut sejak lama dianggap lebih merupakan kepanjangan tangan negara-negara industri maju dan perusahaan-perusahaan multinasional. Sebuah koreksi total atas arah pembangunan ekonomi nasional yang bercorak kolonial ini perlu segera dilakukan sebagai agenda penting menuju kemerdekaan yang hakiki. Perubahan tidak cukup mengenai para aktor saja, tetapi juga harus meliputi perubahan paradigma dalam mengelola negara termasuk merubah semua uturanaturan yang telah merugikan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat secara umum. Konstitusi harus menjadi acuan utama, sebuah konsensus nasional serta petunjuk yang objektif bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Tanpa itu semua, sesungguhnya kita sedang menunggu kehancuran sebuah negara bangsa bernama INDONESIA.

edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi

Orkestrasi Gerakan Hijau dan Pesta Korporatokrasi * Oleh : Khalisah Khalid â&#x20AC;&#x153;Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat,â&#x20AC;?

Aransemen Korporatokrasi

Saya ingin memulai tulisan ini dengan sebuah

Kuasa korporasi yang sangat besar di Indonesia

pernyataan yang disampaikan oleh mantan Direktur

di awali oleh peraturan perundangan yang di keluarkan

WALHI, Chalid Muhammad yang mengatakan bahwa

pemerintah sejak ujung kekuasaan Soekarno, di perbesar

â&#x20AC;&#x153;negeri ini telah dikuasai oleh rezim korporatokrasi dan

oleh rezim Suharto dan berlangsung hingga saat ini. Di

kleptokrasiâ&#x20AC;?. Sebuah pernyataan yang menggambarkan

awali UU No 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing,

bagaimana

korporatokrasi

UU No 5/67 Tentang Kehutanan, UU No 11/67 tentang

telah menghegomoni seluruh kehidupan bangsa ini.

Pertambangan, Kontrak Karya Pertambangan Generasi

Korporatokrasi saat ini kembali ramai menjadi wacana

I dan II, menghantar Indonesia memasuki fase: Jual

publik, karena tidak ada satupun yang dapat menyangkal

Murah; Jual Cepat; dan Jual Habis Kekayaan Alam

bahwa krisis yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh

demi kejayaan korporasi. Beberapa perundangan yang

semakin kuatnya rezim ini memainkan peran-perannya,

menyokong kuasa korporasi antara lain: UU Minyak dan

baik secara ekonomi maupun politik.

Gas, UU 41/99 tentang Kehutanan, Perpu No 1/2004

kekuatan

aktor-aktor

yang telah jadi UU N0 19.2004 tentang Pertambangan di

Istilah korporatokrasi sendiri diperkenalkan

Kawasan Lindung, UU No 7/2004 tentang Sumber Daya

oleh John Perkins dalam bukunya Confression of an

Air, UU 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU No

Economic Hit Man (2004) yang mengatakan bahwa dunia

26/2007 tentang Tata Ruang, UU no 27/2007 tentang

saat ini dikuasai oleh imperium internasional, dimana

Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil, Pepres

imperium ini menyatukan kekuatan yang dimilikinya,

36/2005 jo Pepres 65/2005 tentang Pengadaan Tanah

baik kekuatan finansial maupun kekuatan politiknya

untuk Infrastruktur dan lain-lain.

untuk menguasai berbagai sumber kehidupan di belahan bumi ini. Dalam bukunya yang berjudul Selamatkan

Indonesia (2008), Amin Rais melihat korporatokrasi

tetes air Indonesia telah dikuasai oleh korporasi baik

sebagai sebuah gambaran atas sistem kekuasaan yang

melalui kontrak karya pertambangan, kontrak bagi hasil

dikontrol dan didominasi oleh berbagai korporasi besar,

minyak dan gas, kontrak bagi hasil batu bara, kuasa

bank internasional dan pemerintah.

pertambangan, hak penguasaan hutan, hak penguasaan

Secara legal, setiap jengkal tanah dan setiap

perkebunan besar kelapa sawit. Data WALHI dan

ruang

JATAM pada tahun 2005 menujukan, bahwa sekitar 35,1

kemenangannya ketika pengurus negara memberikan

Korporasi

semakin

menemukan

juta hektar kawasan hutan telah dikuasai oleh perusahan

penguasaan penuh untuk memainkan peran-peran

pemegang HPH, 15 juta hektar untuk Hak Guna Usaha,

mereka, dengan melegalisasi melalui sejumlah undang-

8,8 juta hektar untuk Hutan Tanaman Industeri, 35

undang dan produk regulasi lainnya. Disinilah bentuk

% daratan Indonesia di kuasai oleh 1.194 pemegang

transaksi antara penguasa dengan modal salah satunya

kuasa pertambangan, 341 Kontrak Karya Pertambangan

adalah kebijakan, kenyataan inilah yang disebut dengan

dan 257 Kontrak Pertambangan Batubara (PKP2B).

alur kolonialisasi secara ekonomi, berjalan beriringan

Sementara rakyat yang selama ini hidup didalam dan

dengan kolonialisasi secara politik.

sekitar hutan, dipaksa keluar dari tanah mereka.

* Naskah Diterima oleh Redaksi pada 7 Oktober 2008 Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

Bahasan: Korporatokrasi penghisapan ekonomi disatu sisi, dan kerusakan

Negara

sesungguhnya

tidak

pernah

lingkungan hidup disisi yang lain, bahkan telah melahirkan

diuntungkan dari aktifitas mereka, kasus penunggakan

krisis dan ancaman terhadap keberlangsungan dan

pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan batubara

keberlanjutan kehidupan rakyat intra dan antar generasi.

baru-baru ini, semakin memperjelas posisi bahwa yang

Industri tambang misalnya, industri ini memiliki karakter

diuntungkan oleh korporasi yang mengeruk sumber

yang tidak terbarukan,berumur pendek, berdaya rusak

daya alam hanyalah segelintir elit, yang menjual

tinggi dan berorientasi ekspor.

kekayaan alam dan buruh murah tanpa perlindungan keselamatan kerja. Nampaknya apa yang disampaikan

oleh Cecil Rhodes (1852-1902), yang menyatakan bahwa

telah mendominasi semua yang menyangkut kehidupan

kolonialisme adalah penemuan tanah baru dimana

nasib

dari tanah tersebut dapat dengan mudah mendapatkan

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan

bahan-bahan mentah (sumber daya alam) yang dapat

modal yang semurah-murahnya dengan menggunakan

dieksploitasi

murah

buruh murah, dan mengabaikan lingkungan hidup yang

dari penduduk pribumi. Sumber daya alam (SDA),

dinilai berbiaya mahal dan tidak menguntungkan bagi

sesungguhnya selalu menjadi alasan utama bagi kolonial

kepentingan bisnis mereka.

dengan

menggunakan

buruh

Dengan watak dan cara kerjanya, kekuatan ini

orang

banyak,

dengan

memegang

prinsip

baru (baca, korporasi) dimanapun untuk mendominasi dan menanamkan kekuasannya, dan entitas politik

negeri ini mengamini seluruh nafsu kolonialisme

lebih hanya sebagai sebuah komoditas, yang bisa dikeruk

tersebut, karena menguntungkan bagi mereka secara

habis guna memenuhi tingkat konsumsi bagi negara-

politik melalui ongkos-ongkos politik yang disediakan

negara maju, dan menghancurkan secara sistematis

oleh kekuatan modal.

dan struktural produktifitas yang disebabkan oleh

Sumber daya alam (SDA) ditempatkan tidak

penguasaan akses dan kontrol atas tanah dan alat-alat

Modal internasional tidak hanya mengeruk

produksi yang lain, dan menghancurkan pengetahuan

sumber daya alam untuk pemenuhan konsumsi bagi

lokal yang mengatur regulasi wilayah dan tata kehidupan

negara-negara maju, mereka bahkan mendikte negara

masyarakat itu sendiri. Semua modal sosial yang ada

untuk

melindungi

dalam tatanan masyarakat, diruntuhkan oleh mesin-

dan mensejahterakan rakyatnya sebagaimana yang

mengurangi

mesin kapitalisme yang bekerja secara baik dan didukung

dimandatkan oleh Konstitusi. Telah terjadi defisit

penuh oleh kekuatan politik.

kedaulatan

negara

tanggungjawabnya

dan

bertemu

dengan

defisit

kesejahteraan yang berujung pada kemiskinan. Mencabut

Pemilu, Absen Agenda Krisis

subsidi terhadap BBM bagi rakyat miskin, menjadi

salah satu contoh kuat bagaimana kekuatan ekonomi

perubahan yang positifâ&#x20AC;Ż menyangkut hak-hak sipil-

internasional

tanggungjawab

politik, seperti kebebasan pers, kebebasan pendirian

negara dan menyerahkannya kepada pasar. Corporate

partai-partai politik, reformasi dalam sistem pemilu,

Social Responsibility (CSR) menjadi salah satu contoh

antara lain sistem pemilihan presiden langsung. Namun

dari sebuah alat yang didorong oleh modal untuk

secara substansial, berbagai perubahan ini hanya

mengambilalih peran dan fungsi sosial negara, dan

mencerminkan pergeseran kepentingan dan sirkulasi

mengalihkan tanggungjawab negara tersebut.

di tingkat elit kekuasaan, dengan mengabaikan aspek

telah

mengambil-alih

Reformasi 1998, memang terjadi berbagai

akuntabilitas dan representasi kepentingan publik. Ini

yang

tercermin dari kegagagalan reformasi mewujudkan

dimainkan begitu cantik oleh korporasi besar, lembaga

Kekuatan

aransemen

kolaboratif

janjinya, untuk memperbaiki pemenuhan keadilan dan

keuangan internasional dan elit politik yang duduk

hak-hak dasar rakyat di bidang ekonomi dan sosial.â&#x20AC;Ż

di pemerintahan, telah menghasilkan sebuah cerita

edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi politik

Agenda reformasi bahkan dibajak oleh elit untuk

hanya memberi kesempatan kepada kekuatan neoliberal

korporasi semakin memperkuat perangkatnya dengan

dan predatoris untuk bergantian menguasai lembaga-

serangkaian strategi yang lebih sistematis dengan

lembaga negara. Hasil dari pertarungan ini adalah

kemasan

kombinasi yang amat buruk: liberalisasi di bidang

reform,

kekuasaannya,

sebagai sebuah kemenangan dari politik prosedural, dan

bahkan

legal

kepentingan

economic

dan

economic

reform, yang semakin melahirkan angka kemiskinan

ekonomi dan konservatif di bidang politik.

yang panjang. Kompas dalam headlinenya bahkan memprediksikan bahwa dalam 25 tahun mendatang,

Indonesia akan mengalami krisis pangan. Bahkan

dialami oleh rakyat, bahkan hiruk pikuk pilkada

ILO menyatakan bahwa pada bulan Februari 2008,

dan ribuan banner dan bendera partai politik telah

terdapat 52,1 juta pekerja miskin. Ini belum ditambah

menenggalamkan jeritan penderitaan yang dialami

dengan pukulan kenaikan harga sebesar 125 persen yang

oleh perempuan yang tidak bisa memberikan asupan

disebabkan oleh kenaikan harga BBM.

gizi yang cukup bagi keluarganya. Pilkada pemilihan

Pemilu sama sekali jauh dari krisis yang

Gubernur Jawa Timur menjadi sebuah pembelajaran

Elit politik yang sudah lama menghiasi

yang utuh untuk menggambarkan, bagaimana kekuatan

reklame iklan di media massa juga absen melihat krisis

korporasi yang bernama Lapindo Brantas Inc telah

rakyat dalam agenda-agenda politik yang ditawarkan.

mampu menutup mata seluruh kandidat Gubernur

Jalan keluar yang disodorkan bahkan tidak melihat

Jawa Timur untuk membicarakan derita rakyat korban

persoalan mendasar yang dialami oleh bangsa ini. Tidak

lumpur Lapindo yang harus menjadi pengungsi ekologis

ada tawaran perubahan atas pilihan ekonomi, yang

dan tercerabut dari ruang hidupnya.

menempatkan tata kuasa, tata guna lahan, tata produksi dan tata konsumsi kedalam sebuah kebijakan yang adil

Blok Politik Hijau, Meretas Jalan Perubahan

dan berkelanjutan.

â&#x20AC;&#x153;Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup

Kekuatan

mempengaruhi

korporatokrasi

agenda-agenda

telah

politik

mampu

mulai

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

dari

pelayanan kesehatan.â&#x20AC;?

tingkatan Pilkada hingga Pemilu Legislatif dan Pilpres. Caranya melalui dukungan finasial pada kandidat-

kandidat yang bertarung pada pesta demokrasi, janji-

dari gerakan sosial menyadari bahwa begitu berat dan

janji politik yang disampaikan tidak lebih hanya untuk

besarnya musuh yang dihadapi oleh rakyat, karena

semakin melanggengkan dominasi agenda neoliberal.

kekuatan mereka bahkan telah masuk ke ruang-ruang

Harapan pembaruan terhadap pemilu 2009, hampir sama

kehidupan masyarakat, yang menjelma menjadi sebuah

dengan pemilu 2004. Berbagai janji juga digelontorkan

fasisme baru yang diyakini sebagai sebuah kebenaran.

oleh partai politik dan beberapa calon presiden melalui

Kita dapat menyaksikan, bagaimana fundamentalisme

belanja iklannya di media massa yang menawarkan

pasar telah melahirkan sebuah bentuk fundamentalisme

berbagai jalan baru, yang jika dicermati secara seksama

agama yang menduplikasi cara kerja yang sama yakni

tidak lebih hanya sebuah kamuflase.

tidak menghormati pluralisme dan keberagaman tak

Gerakan lingkungan hidup sebagai bagian

ubahnya cara pandang monukultur dalam industri

Dari diskusi panjang Demokrasi Dibawah

perkebunan besar.

Tirani Modal yang beberapa waktu lalu diselenggarakan di Universitas Indonesia, semakin memperjelas posisi

korporatokrasi ini terhadap ruang demokrasi yang

yang diciptakan oleh kekuatan modal dan politik, berbagai

dibangun di Indonesia. Demokrasi yang terpusat pada

inisiatif perjuangan juga diciptakan oleh berbagai

pemilihan umum (electoral democracy) tidak lebih hanya

elemen rakyat. Mencoba membangun demokrasi dan

Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

Namun, ditengah berbagai ancaman hidup

Bahasan: Korporatokrasi ekonomi dari bawah sebagai sebuah bentuk perlawanan

Blok politik hijau, kemudian yang menjadi sebuah

yang digagas oleh rakyat sebagai sebuah alternatif diluar

alternatif yang ditawarkan oleh berbagai gerakan

proses electoral democracy

sosial, baik gerakan tani, buruh, maupun gerakan yang mengusung isu lingkungan sebagai agenda utama

Demikian juga inisiatif yang dibangun dari

perubahan.

gerakan lingkungan hidup, yang bercita-cita melakukan perubahan gerakan, salah satunya dengan menggunakan

blok

untuk

oleh DEMOS yang berjudul Satu Dekade, Maju dan

membangun kekuatan politik alternatif yang dibangun

Mundurnya Demokrasi di Indonesia menilai bahwa

dari pondasi massa rakyat yang kritis. Memainkan peran-

aktor-aktor demokrasi yang ada saat ini marjinal secara

peran politiknya untuk dapat mendiseminasi gagasan

politik dan mengambang secara sosial. Karenanya Blok

hijau sebagai sebuah upaya melakukan reformasi

politik hijau diharapkan mampu berdialektika untuk

pengelolaan

politik

hijau

sebagai

lingkungan

kendaraannya

hidup

dan

Dalam

survey

nasional

yang

dilakukan

pembangunan

menghadapi politik keteraturan yang dimainkan oleh elit

konsepsi ekonomi yang berbasiskan pada kedaulatan

oligarki dibawah bendera korporatokrasi. Blok politik

rakyat dan keadilan ekologi sebagai sebuah jalan baru

hijau diharapkan dapat melakukan aktifitas politik yang

yang ditawarkan.

teroganisir bersama dengan pihak-pihak yang selama ini menjadi korban kebijakan pembangunan dan eksploitasi

Inisiatif ini didasari atas sebuah keyakinan,

sumber daya alam.

bahwa gerakan lingkungan hidup berada di jantung perlawanan

atas

penghisapan

penjajahan

baru

Riset ini juga menemukan mulai tumbuhnya

(eksploitasi sumber-sumber kehidupan), karenanya

agenda dan visi yang komprehensif, dalam fenomena

dibutuhkan kekuatan dari blok politik anti imperialisme

jejaring gerakan green politic. Ditemukan bahwa

lainnya selain blok politik hijau (buruh, nasionalis, sosialis

kasus-kasus individual yang berkaitan dengan isu

dan lain-lain) yang menjadi kekuatan politik alternatif

tanah, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat

dengan garis ideologi yang kuat dan berbasiskan pada

adat, hak-hak sosial ekonomi, lingkungan hidup dan

kekuatan massa kritis yang masif, terorganisir, terpimpin

kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi,

untuk mendobrak kebekuan politik yang terjadi.

tampak berhubungan erat dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan

Pandangan ini juga didasari atas analisis bahwa

dan

pembangunan

partisipatoris

termasuk pengelolaan secara swadaya atas kehidupan

rezim kekuasaan hari ini berada di dalam kebangkrutan

sosial-ekonomi,

karena menjadi sumber ancaman keselamatan rakyat

komunitas, maupun tuntutan perbaikan penyelenggaraan

dan menanamkan benih kehancuran negeri ini. Bahwa

kepentingan umum dalam rangka melawan privatisasi;

oligarki politik hari ini bercokol di hampir semua partai

juga

politik yang ada hari ini. kepentingannya tunggal yakni

budgeting.

pengelolaan

gagasan-gagasan

sumberdaya

mengenai

kolektif/

participatory

mempertahan kekuasaan dan share/pembagian sekaligus persaingan kalangan sendiri untuk meperebutkan rente

ekonomi dari penggadaian kekayaan alam negeri ini.

kiri-hijau yang lebih umum. Ini berseberangan dengan

Kalau pun ada pertentanganan dan sikap yang seolah-

tidak adanya pertanda yang sama dalam agenda gerakan

olah opisisi, sesungguhnya hanya permainan politik dan

buruh yang lebih luas, dengan atau tanpa kepedulian

sirkulasi elit atau oligarki politik-ekonomi.

kelas menengah liberal. Lepas dari sudah terbentuknya

Semua ini bisa menjadi basis bagi agenda politik

demokrasi prosedural menyangkut keberadaan lembaga

Habermas menyatakan bahwa bagaimana

lembaga pemilu, amandemen konstitusi, legislatif,

demokrasi dapat memasuki ruang-ruang kuasa, bukan

eksekutif, yudikatif namun perjalanan meraih demokrasi

hanya kepada elit, tetapi juga kepada masyarakat sipil.

substansial masih jauh. Maka tidak bisa tidak, kita harus semakin gigih melawan dengan kecerdasan dan

edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi imajinasi.

sebagai alasan untuk menyingkirkan rakyat dari ruang hidupnya. Disinilah kita dapat menilai, bagaimana

JAWABAN KRISIS KESELAMATAN RAKYAT,

strategi modal dalam menjawab isu keadilan ekologi,

TEGAKAN KEADILAN SOSIAL

melalui penghindaran, kambing hitam dan kooptasi.

Kunci untuk mewujudkan keadilan sosial

ekologi

yang

dimaksud

adalah

adalah pemerataan alokasi dan distribusi sumber daya

bagaimana Lingkungan Hidup dipandang kesatuan ruang

sosial, lingkungan hidup (alam) yang berlangsung

dengan segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup,

dari tingkat lokal, nasional hingga tingkat global.

termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi

Selama ini kemiskinan dan kehancuran lingkungan

kelangsungan

hidup bukan disebabkan oleh tingkat pertumbuhan

manusia serta makhluk hidup lain. Salah satu komponen

penduduk di negara dunia ketiga, sebagaimana yang

terpenting dari lingkungan hidup dan menjadi prasyarat

selalu dikampanyekan oleh negara dunia pertama.

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia

Realitas dunia yang timpang saat ini, lebih dikarenakan

adalah alam. Alam menjamin pemenuhan kebutuhan

penguasaan akses sumber daya alam yang hanya

sekaligus menjadi ruang hidup manusia.

bertumpu pada segelintir kelompok, untuk pemenuhan tingkat konsumsi mereka dengan mengabaikan sebagian besar dari penduduk bumi.

perikehidupan

dan

kesejahteraan

Namun, alam memiliki keterbatasan untuk

menunjang kehidupan manusia. Karenanya, alam harus dikelola secara keberlanjutan. Keberlanjutan pelayanan

Keadilan sosial ini untuk menjamin pemihakan

yang kuat terhadap kelompok terlemah di dalam masyarakat dunia, jaminan terpenuhinya kebutuhan

Keadilan

dasar manusia, adanya jaminan bagi semua warga

alam sama artinya dengan memberikan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam yang utuh yang memungkinkan manusia dapat hidup dan bertahan, termasuk tanah, tempat tinggal, pangan, air dan udara.

negara memiliki kebebasan dan kesempatan untuk

mengembangkan kehidupan pribadi dan sosial, sekaligus

ekosistim dan menjamin keanekaragamannya sebagai

Untuk itu kita perlu menghargai integritas

tanggung jawab sosial dan ekologinya. Tercakup di dalam

prasyarat untuk mendukung kelangsungan kehidupan

perwujudan keadilan sosial adalah penghargaan terhadap

manusia. Dengan itu sekaligus terdapat jaminan bagi

pluralisme budaya, keadilan gender, masyarakat adat

generasi saat ini untuk melangsungkan perikehidupannya

dan keadilan antar generasi.

dengan baik, dan jaminan generasi mendatang untuk menikmati kualitas alam yang sama baiknya.

JAWABAN KRISIS RUANG HIDUP RAKYAT, TEGAKAN KEADILAN DAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN HIDUP (KEADILAN EKOLOGI)

JAWABAN KRISIS PRODUKTIFITAS RAKYAT, TEGAKAN KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN

Sering kali agenda lingkungan hidup juga

SOSIAL-EKONOMI

disetir oleh kekuatan pasar, yang membelokkan wacana kepentingan lingkungan untuk kepentingan pasar. Lingkungan hidup kemudian didominasi oleh kekuatan modal yang memodernisasi pembangunan dengan tujuan untuk menyingkirkan rakyat yang tidak memiliki kekuatan secara politik dan ekonomi terhadap sumbersumber kehidupan. Kasus penggusuran masyarakat

â&#x20AC;&#x153;Perekonomian

nasional

diselenggarakan

berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,

efisiensi

berkeadilan,

berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasionalâ&#x20AC;?.

adat dari tanah mereka untuk kepentingan konservasi, menunjukkan

bahwa

lingkungan

hidup

dijadikan

dibangun

Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

Demokrasi

politik

berdasarkan

yang

kerangka

sejati

haruslah

kedaulatan

dan

Bahasan: Korporatokrasi kemandirian

pengelolaan

bahwa agenda reformasi pengelolaan lingkungan hidup

sumber-sumber kehidupan rakyat atau basis material

dikemas dalam sebuah gerakan reformasi pengelolaan

yang menjadi fondasi tata kemasyarakatan dan negara.

lingkungan hidup, dan semua dapat diwujudkan dengan

Penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan

pra syarat sebagai berikut: Pertama, mengembalikan

rakyat (sosial dan ekonomi) haruslah berlandaskan

mandat negara sebagaimana yang terdapat didalam

semangat BERDIKARI dan kekuatan daya kreasi rakyat

konstitusi untuk melindungi, menjamin dan memenuhi

secara kolektif di tingkat lokal. Hak menguasai negara

hak dasar rakyat, khususnya terkait dengan hak ekonomi,

atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara

sosial dan budaya (ekosob). Kedua, menata kembali relasi

dan menguasai hajat hidup orang atas bumi, air, dan

antara negara, rakyat dan modal yang telah mengalami

kekayaan alam untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran

ketimpangan karena begitu kuatnya agenda korporasi

rakyat, memiliki legitimasi apabila didedikasikan kepada

yang menggunakan kekuatan hak menguasai negara,

kepentingan hak asasi warganya.

untuk kepentingan akumulasi modal mereka. Rakyat

dalam

penguasaan

dan

Bung Hatta dalam konsepsi ekonominya

menyebutkan,

bahwa

bangsa

ini

akan

mencapai

kemandiriannya jika menggunakan mesin ekonomi yang digerakkan oleh kekuatan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat. Hatta mengatakan bahwa manusia tidak mungkin bisa hidup damai dan sejahtera, jika sumber-sumber kehidupannya dikuasai oleh manusia yang lain yang berkuasa baik secara ekonomi maupun politik. Dalam pemikirannya, ekonomi menjadi penting dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan politik, harusnya diletakkan dengan tujuan untuk menata sumber-sumber kehidupan (ekonomi) yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utamanya.

terutama dalam hal akses terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dijadikan sarana utama dan tujuan akhir dari hak menguasai negara. Dengan demikian, maka peran modal bersifat sekunder dan komplementer, bukan substitusi oleh

sesungguhnya kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam berada di tangan rakyat sebagaimana yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, menyelesaikan konflik sumber daya alam dan agraria struktural yang dialami oleh rakyat menghadapi dua kekuatan yakni kekuatan di sektor bisnis dan atau negara sebagaimana yang disebutkan oleh Alexis Tocqueville. Konsorsium Pembaruan Agaria (KPA) mencatat, tidak kurang dari 1.753 kasus tanah terjadi dari tahun 19702001. Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) juga mencatat, tidak kurang 70 kasus konflik sumber daya alam di tingkat nasional yang masih belum bisa diselesaikan.

Kepentingan rakyat atau hak asasi rakyat,

pengelolaan

justru ditempatkan sebagai pihak pelengkap, padahal

rakyat.

Inilah

yang

dinamakan

mengalokasikan kekayaan alam untuk pemenuhan dalam negeri, bukan komoditas ekspor atau yang diistilahkan oleh Ichsanudin Noorsy dengan Close Sirkuit Economy dalam sebuah diskusi yang mengupas tentang politik anggaran dan penyakit kronis ekonomi klasik.

Beberapa

gerakan

sosial

mengusulkan

nasionalisasi sebagai jawaban atas agenda penguasaan dan dominasi korporasi. Namun gerakan politik hijau juga menekankan hendaknya sebelum kita bicara soal nasionalisasi industri, yang seharusnya dilihat lebih jauh dan dan tajam adalah prasyarat yang harus dipenuhi untuk mendukung sebuah jalan menuju nasionalisasi industri. Bagaimana tata kuasanya, bagaimana tata guna lahannya, bagaimana tata produksinya, bagaimana tata konsumsinya. Belum lagi syarat-syarat yang harus dijamin oleh negara seperti syarat keselamatan rakyat, syarat produktivitas rakyat, syarat kesejahteraan rakyat, syarat keberlanjutan pelayanan alam. Semua prasyarat

Reformasi Pengelolaan Lingkungan

Semua agenda yang ditawarkan oleh gerakan

lingkungan hidup ini akan terwujud jika gerakan lingkungan hidup mampu mempengaruhi publik luas

tersebut, harus sudah mampu dijawab sebelumnya, dan menempatkan warga krisis sebagai aktor utama untuk menentukan arah sebuah pembangunan kemandirian negara, yang salah satunya melalui nasionalisasi industri sebagai salah satu alat demokrasi politik kerakyatan.

edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi Critical Mass, Belajar dari Lao Tzu

rakyat. Mengutip apa yang dikatakan oleh Lao Tzu : ”berjalanlah bersama rakyat, tinggal bersama mereka,

Semua mimpi membangun orkestrasi gerakan

belajar dari mereka, cintailah mereka, mulailah dengan

yang membawa perubahan oleh gerakan blok politik

apa yang mereka miliki. Hanya dengan pemimpin terbaik,

hijau, hanya akan menjadi cita-cita yang melangit. Cita-

ketika pekerjaan sudah selesai dan tujuan tercapai, rakyat

cita tersebut tidak akan terwujud, jika tidak diturunkan

akan berkata kita telah melakukannya sendiri. Semuanya

ke bumi sebagai sebuah cita-cita bersama rakyat.

bisa dimulai dengan inisiatif-inisiatif perlawanan lokal yang telah dipraktekkan oleh berbagai organisasi rakyat,

Masyarakat Indonesia memang masih banyak

dan terus memperluas dan memperbesar gerakan ini

yang meragukan blok politik hijau ini, menyadari

menuju keberlanjutan lingkungan dan kamandirian

bahwa isu lingkungan hidup di Indonesia masih berupa

ekonomi rakyat.”

”kesadaran

semu”

bukan

”pengetahuan”.

Namun

berbagai bencana ekologi yang datang silih berganti,

penurunan kualitas lingkungan hidup yang semakin

membangun dialektika dengan momentum politik 2009

tinggi, konflik sumber daya alam dan krisis yang selalu

sebagai titik awalnya, untuk membuat sebuah jalan baru

muncul menghiasi media, sebenarnya menjadi cukup

yang diharapkan bisa merespon krisis yang dialami oleh

alasan bagi gerakan blok politik hijau untuk mengajak

rakyat dan bangsa ini. Apa yang ditawarkan oleh Blok

masyarakat lebih luas untuk mendukung gerakan ini.

Politik Hijau semangatnya seperti apa yang diletakkan

Blok

politik

hijau

diharapkan

mampu

secara mendasar oleh gerakan kemerdekaan yang diusung

Massa yang kritis sebagai pra syarat utama

dimasa kolonial. Semangat yang ingin digelorakan lagi

perubahan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera

adalah bagaimana membangun optimisme, menuju

diselesaikan oleh gerakan blok politik hijau ini, sehingga

Indonesia merdeka seratus persen secara ekonomi dan

mimpi perubahan Indonesia ini diciptakan sendiri oleh

politik.

Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

Bahasan: Korporatokrasi

Korporatokrasi dan Cara Bekerjanya di Indonesia * Oleh :Salamuddin Daeng dan Pius Ginting Studi tentang korporatokrasi adalah suatu studi yang luas, karena masalah ini tidak hanya menyangkut urusanurusan ekonomi, akan tetapi berhubungan dengan sistem idiologi dan praktek politik yang dianut oleh suatu negara. Manifestasi kekuasaan korporatokrasi menurut banyak kalangan1 bahkan telah merasuk jauh dalam hubungan-hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat dewasa ini, sehingga dibutuhkan studi yang mendalam untuk memahami masalah ini secara lebih lengkap. Artikel berikut ini hanya akan meninjau sebagian kecil saja dari fenomena koporasi dalam mewujudkan kekuasaan ekonomi mereka.

Istilah korporatokrasi dihubungkan dengan kekuasaan perusahaan-perusahaan (korporasi) besar termasuk perusahan keuangan (finasial institution) yang menyatukan seluruh kekuatan yang dimilikinya membentuk pemerintahan dalam rangka mengontrol negara dan seluruh masyarakat. Dengan kekuasaan yang dimilikinya tersebut baik negara maupun masyarakat menjadi sangat tergantung kepada korporasi tersebut dan tidak memiliki banyak pilihan. Manifestasi korporatokrasi sangat gampang dilihat dalam praktek penyelenggaraan kekuasaan negara maju saat yang menempatkan masyarakat dunia di bawah kontrol mereka. Barangkali tidak banyak orang yang menyadari kekuasaan korporasi besar tersebut, akan tetapi faktanya setiap hari kita mendapatkan suguhan yang dipaksakan oleh korporasi raksasa. Seluruh kebutuhan hidup kita yang paling dasar, mulai dari minyak tanah, bensin, minyak goreng, sabun mandi, listrik, telepon, transportasi adalah produk dari korporasi. Bahkan diruang-ruang hidup kita yang paling privat, korporasi hadir dalam bentuk iklan, sinetron, berita dan informasi yang membetuk fikiran kita sesuai dengan kehendak korporasi tersebut. Korporasi sangat berkuasa, bahkan kekuasaan mereka lebih besar dari apa yang dibayangkan oleh

khalayak ramai. Mereka menentukan undang-undang, mengatur bekerjanya instrument politik, mengatur pembagian kekayaan negara ke tangan-tangan mereka, mengatur militer, polisi dan para penegak hukum dan bahkan mengatur sistem idiologi yang harus diyakini oleh masyarakat. Praktek demokrasi liberal yang dijalankan di Indonesia saat ini adalah tempat belajar yang paling mudah untuk memahami bagaimana korporasi membentuk pemerintahan dalam rangka mengontrol negara. Contohnya, seorang calon gubernur, bupati atau calon anggota legislatif (caleg) membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mengikuti proses demokrasi liberal seperti pemilu dan pilkada, dimana seorang kandidat membutuhkan dukungan modal besar untuk dapat mengikuti proses tersebut untuk membiayai pendaftaran, kampanye yang mahal melalui koran, televisi, radio, poster, pamflet, mobilisasi massa, membayar saksi di setiap TPS dan lain sebagainya. Bahkan dengan uang yang besar pula memungkinkan terjadinya manipulasi dan kecurangan dalam proses politik semacam itu. Hasilnya sudah dapat dipastikan korporasi atau pemilik modal besar yang akan memenangkan calon-calon yang mereka biayai dalam demokrasi liberal semacam ini. Selanjutnya kemenangan korporasi dalam politik akan memperbesar kontrol mereka dalam bidang ekonomi. Korporasi mengatur penuh kegiatan produksi

* Naskah Diterima oleh Redaksi pada 17 November 2008 1 Istilah korporatokrasi di gunakan oleh John Perkins untuk menggambarkan rangka membangun imperium global, korporasi, international bergabung menyatukan kekuatan mengikuti

betapa dalam

finance institutions dan pemerintah

finansial dan politiknya untuk memaksa masyarakat dunia

kehendak mereka (John Perkins, Confessions of an Economic Hit Man,

2004)

edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi sumber-sumber penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal ini dapat kita lihat bagimana kekuasaan korporasi atas produksi minyak, gas, batubara, minyak sawit (CPO), tebu dan sumber-sumber tambang lainnya. Penguasaan mereka atas sumber-sumber pangan dan energi akan sangat mementukan hidup matinya suatu masyarakat. Contohnya penguasaan korporasi dalam hal produksi di hulu minyak, gas, batubara menjadikan mereka mampu mengatur produksi, distribusi dan harga harus dibayar masyarakat. Dengan demikian kemampuan suatu masyarakat dalam mendapatkan barang dan jasa kebutuhannya sangat ditentukan oleh kebijakan korporasi. Contoh lainnya dapat dilihat dari bagaimana korporasi mendorong parlemen menaikkan tarif listrik, tarif jalan tol dan lain sebagainya.

di sektor hulu dalam rangka ekploitasi minyak. Lebih dari 40 juta hektar diserahkan dalam rangka ekploitasi mineral dan batubara, sekitar 7 juta hektar diserahkan untuk korporasi perkebunan dan sekitar 31 juta hektar diserahkan untuk korporasi kehutanan. Struktur Penggunaan Tahun 2005

1. 2. 3 4 5 6 7 8

Kekuasaan korporasi di Indonesia

Sebelum kita membahas bagimana cara bekerjanya korporatokrasi di Indonesia maka sebaiknya kita terlebih dahulu memahami korporasi terkemuka di Indonesia yang menguasai sektor-sektor ekonomi strategis seperti pertambangan minyak, gas, mineral, perusahaan keuangan dan perusahan perdagangan. Meskipun pendekatan ini bukan merupakan satu-satunya alat untuk memahami masalah ini, akan tetapi menurut penulis aspek inilah yang paling penting dan paling relevan untuk mengetahui siapa mereka saat ini. Pada level paling atas kita menemukan bahwa kontrol terhadap perekonomian Indonesia dilakukan oleh perusahaan besar yang berasal dari luar negeri atau disebut pemodal asing. Mereka sekelompok perusahaan yang berasal dari negara-negara maju yang sebagian diantaranya berasal dari yang pernah menjajah Indonesia secara langsung. Mereka menguasai sektor-sektor ekonomi utama di negara ini. Mulai dari minyak, gas, mineral, perkebunan, perusahaan-perusahan keuangan dan jasa. Korporasi asing menguasai lebih dari 85 persen kegiatan ekploitasi minyak dan gas di Indonesia. Sedangkan kepemilikan asing di luar sektor tersebut diatas dalam aktifitas investasi langsung (FDI) mencapai lebih dari 75 % dari total investasi yang ada. Lebih dari 95 juta hektar lahan telah diserahkan kepada perusahaan minyak

Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

Lahan

Indonesia

Penggunaan

Luas

Kontrak Kerja Migas Kontrak Karya (mineral) KP mineral KP Batu Bara KKB/ PKP2B HPH Alam HTI Perkebunan Negara * Perkebunan Swasta * Total Luas Lahan Pertanian Luas Daratan

(juta Ha) 95.45 6.47 7.67 24.77 5.2 27.72 3.4 3.3 1.08 175.06 11.8 192,26

Sumber : Data diolah dari berbagai sumber, ESDM, Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian. Keterangan : * Data tahun 2003 Tidak hanya disektor ekstraktif, di sektor keuangan korporasi asing mengambil tempat yang semakin dominan. Kepemilikan asing atas aset perbankan nasional mencapai 47,02 persen, terus meningkat sejak krisis1. Contohnya, kepemilikan saham publik di Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) lebih didominasi investor asing dengan per 31 Maret 2007 kepemilikan saham investor asing mencapai 37,2 persen, sedangkan investor domestik hanya menguasai 5,8 persen saham BRI.2 Di sektor keuangan lainnya kepemilikan modal asing juga terjadi dalam jumlah yang cukup besar. Tahun 2007 kepemilikan modal asing di pasar modal sebesar 67,34 persen dengan nilai Rp 601,055 triliun.3 Tidak hanya itu, dalam hal kepemilikan surat utang negara (SUN) oleh pihak asing saat ini meningkat sekitar Rp26 triliun atau mencapai Rp104 triliun jika dibanding dengan kondisi pada awal 2008 sebesar Rp78 triliun. Sekarang porsi asing di SUN 19,5 persen atau Rp104 triliun, meningkat dibandingkan 16,6 persen atau Rp78 triliun pada awal 2008 4.

Bahasan: Korporatokrasi Â Bagaimana dengan pelaku nasional, pengusaha nasional kaitannya dengan praktek korporatokrasi di Indonesia? Pelaku-pelaku nasional adalah pemain yang paling tampak. Upaya-upaya untuk mengotrol Negara dan mengendalikannya sekaligus berdasarkan keinginan dan orientasi mereka sangat jelas. Wakil presiden dan beberapa menteri adalah berasal dari kalangan pengusaha. Bahkan salah satu menteri dalam Kabinet SBY â&#x20AC;&#x201C; JK adalah orang paling kaya di Asia sebelum krisis keuangan global melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia tahun 1997 adalah penampakan nyata kekuasaan pemilik modal nasional. Pemilik modal dapat menyelamatkan diri mereka dari hantaman badai krisis yang melanda saat itu dengan cara menjebol uang Negara sebesar 630 trilun dalam proyek rekapitalisasi. Ini adalah angka yang sangat besar dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat itu. Hingga saat ini Negara harus menanggung utang yang sangat besar dari kegiatan ini dan harus membayar bunga utang tersebut. Keluarnya uang Negara yang sangat besar tersebut dilakukan secara legal sesuai hukum Indonesia. Â Meski kedudukan mereka cenderung dibawah dominasi modal asing, pelaku-pelaku usaha nasional tidaklah terlalu lemah dalam hal skala penguasaan ekonomi mereka. Mereka menggunakan konstitusi untuk mendorong Negara membuat suatu undang-undang yang memungkinkan bagi modal nasional untuk membantu modal asing atau bekerja di sana. Misalnya dengan menjadi subkontraktor korporasi tambang besar di berbagai bidang seperti penyediaan makanan bagi pekerja tambang hingga pembelian limbah dengan dengan keuntungan besar. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal di jaman Orde Baru memberi strategi bagi pembesaran modal nasional dengan menjadi pembantu modal asing, khususnya di sektor pertambangan. Keadaan yang terjadi di PT. Freeport Indonesia sebuah perusahaan tambang terbesar di Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara

sebuah perusahaan tambang mineral terkaya di dunia memperlihatkan peran modal-modal nasional kedua perusahaan tersebut sebagai pembantu perusahaan asing pada bisnis-bisnis yang tidak diminati oleh perusahaan asing lainnya.

Pemodal nasional pun berkepentingan meluaskan kepentingannya di bagian hilir di sektor migas. Setelah hak Pertamina di sektor hulu migas dimutilasi melalui undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Minyak dan Gas dan dirubahnya perusahaan tersebut menjadi perusahaan swasta, menyebabkan sebagian besar industri pengelolaan migas dihulu dikuasai modal asing. Para pemilik modal nasional berbondong-bondong menguasasi sektor hilir. Sebagian besar pelaku di sektor hilir yang jumlahnya ribuan adalah pemodal nasional, mereka adalah distributor-distributor dan pedagang ritel BBM. Para pemodal nasional inilah yang selalu menjadi pendukung kenaikan harga penjualan produk BBM seperti premium, minyak tanah dan solar dan belakangan menjadi pendukung utama kenaikan harga penjualan gas bagi rumah tangga. Seluruh perdagangan BBM di dalam negeri milik perusahaan nasional akan mendapatkan revenue lebih dari 500 triliun dalam tahun 2008. Jumlah tersebut dua kali lipat dari seluruh biaya yang mereka perlukan dalam menghasilkan BBM. Sementara di sektor gas, PT. Perusahaan Gas Nasional (PGN) menguasai lebih dari 90 persen perdagangan Gas di Indonesia. Meski terus untung perusahaan ini terus mendorong kenaikan harga gas dalam rangka melipatgandakan keuntungan. Â Kekuasaan modal nasional memang sebagian besar dalam bisnis ritel barang-barang yang diproduksi oleh modal asing. Inilah yang menjadikan dasar bagi pembangunan outlet-outlet dan pusat perbelanjaan yang begitu luas terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Rencana pembesaran uang para pelaku nasional tersebut dilakukan juga dengan mendorong kebijakan impor produk pertanian seperti beras, gandum, kedelai dan impor produk pangan lainnya.

2 Selasa, 9 September 2008 | 07:50 WIB, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Muliaman Hadad, Senin (8/9) di Jakarta 3 Jakarta (ANTARA News),Kepemilikan Saham Publik BRI Didominasi Investor Asing 4 Rabu, 25 Juli 2007 | 18:20 WIB, TEMPO Interaktif, Jakarta 5 http://www.bankdki.co.id/index.php?option=com_content&task= view&id=227&Itemid=91 edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi Â Pembesaran modal nasional terjadi melalui bisnis ritel lainnya seperti perdagangan produk otomotif dengan menumpang pada industri modal asing di sektor ini. Bisnis ritel ini juga melahirkan keuntungan bagi modal pelaku nasional di sektor perbankan melalui ekspansi kredit murah produk otomotif seperti mobil dan sepeda motor. Eskpansi kredit tersebut berpotensi menjadi subprime mortgage versi Indonesia. Legitimasi Hukum dan Politik Â Kekuasaan perusahaan asing yang sedemikian luas di Indonesia memang adalah buah dari kerja keras mereka dalam memperalat birokrasi Negara melalui proyek utang yang besar. Cara ini sangat efektif dan menjadi alat paling kuat bagi upaya penetrasi ke dalam perekonomian Indonesia.

Sampai dengan tahun 2008 utang luar negeri telah mencapai angka 1.400 triliun lebih. Uang yang sebagian besar berasal dari negara-negara maju dan lembaga keuangan internasional yang beroperasi di Indonesia dalam rangka mendukung kepentingan korporasikorporasi besar, yaitu kepentingan untuk terus mempertahankan kekuasaan mereka pada kegiatankegiatan ekonomi paling strategis di Indonesia. Utang luar negeri adalah modal asing yang memiliki signifikasi langsung dengan kepentingan korporasi, dikarenakan melalui utang luar negeri baik dalam bentuk proyek dan program berkaitan langsung dengan kepentingan korporasi. Â Negara maju dan lembaga keuangan internasional yang memberikan utang adalah alat perusahaan multinasional dalam rangka pembesaran skala ekonomi mereka. Alhasil, negara maju-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa adalah sumber utang terbesar bagi Indonesia. Proyek utang telah menghasilkan pendapatan yang besar bagi negara-negara maju dan lembaga keuangan melalui bunga. Sementara para pengusaha asing mendapatkan

kebijakan negara dan infrastruktur yang dibiayai dengan utang dalam rangka menopang investasi asing. Kepentingan utang untuk mendukung investasi asing dalam rangka pencarian sumber daya alam adalah contoh kongkrit dalam hal ini. Jepang sebagai negara pemberi utang bagi Indonesia adalah negara yang ahirnya menerima sumber daya alam paling besar. Jepang adalah penerima ekspor gas, minyak dan batubara tersebesar dari Indonesia. Tanpa keberadaan perusahaan yang dibiayai langsung dengan investasi tersebut maka dapat dipastikan ekonomi Jepang akan kesulitan Demikian halnya dengan utang dari lembaga pinjaman Bank Dunia (WB), kesemuanya ditujukan agar negara membangun institusi-institusi yang mendukung penanaman modal dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Dalam setiap peraturan pinjaman pembangunan untuk Indonesia, Bank Dunia menetapkan prioritas agar utang ditujukan untuk mendukung perbaikan-perbaikan iklim penanaman modal, pengelolaan keuangan publik dan prioritas kunci lainnya.5 Infrastruktur yang dibiayai utang tersebut tersebut menjadi penopang investasi-investasi swasta. Dua lembaga lainnya yang bernaung di bawah Bank Dunia sekaligus yang berurusan dengan sektor swasta ialah Korporasi Keuangan Internasional (IFC)6 dan Badan Penjamin Investasi Multilateral (Multilateral Investment Guarentee Agency/MIGA)7. IFC adalah badan penanaman modal swasta dari kelompok Bank Dunia. IFC menawarkan pinjaman jangka panjang dan investasi modal. Investasi IFC disalurkan kepada korporasi swasta yang selanjutnya memberikan bantuan pembiayaan proyek investasi perusahaan swasta di negara-negara terbelakang yang kaya sumber daya alam. Perusahaan yang dijamin MIGA di Indonesia, yakni Tambang Grasberg, Papua Barat; PT East Java Power Co, (pada tahun 1997). Pada Tahun anggaran 1995-2000,

5 Laporan Tahunan ini juga tersedia di internet dengan situs www.worldbank.org. 6 Didirikan pada tahun 1956, memiliki 178 Anggota, Komitmen porfolio: $2 ,6 milyar dolar (termasuk $5, milyar dolar pinjaman-pinjaman sindikat). Komitmen untuk Pembukuan Tahun 2006: $6,7 milyar dolar untuk 284 proyek perusahaan di 66 negara. IFC berkantor di Washington, DC, dengan kantorkantor cabang tersebar di seluruh dunia. 7 Didirikan pada tahun 1988, memiliki 167 Anggota, Jaminan kumulatif yang sudah dikeluarkan :$ 6 milyar, Pembukuan tahun 2006 jaminan yang sudah dikeluarkan sebesar $ , 3 milyar Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

Bahasan: Korporatokrasi MIGA menjamin dua proyek lain di Indonesia. Pada tahun 1997, US West International Holding, Inc. dan Chase Manhattan Bank (bertindak atas nama sekelompok pemberi pinjaman) menerima sebuah jaminan sebesar 14 juta dolar AS untuk investasi modal dan pinjaman mereka untuk perluasan dan pengoperasian jaringan telepon di Jawa Barat. MIGA terlibat dalam dua kasus yang paling kontroversial di Indonesia, yakni asuransi resiko politik dari PT Enron Java Power Co. Ketika PLN membatalkan perjanjian pembelian tenaga listrik dengan PT East Java Power Co, anak perusahaan PT Enron Java Co. akibatnya, Indonesia terkena penalti sebesar 15 juta dolar AS. Data dari Statistik Bank Indonesia menyebutkan pada tahun 2001, Indonesia harus menanggung utang dari MIGA sebesar 8 juta dolar AS. Kasus PT. Enron berawal dari perjanjia jual beli daya listrik (PPA) yang disepakati Enron bersama Presiden Suharto digelembungkan 30% lebih tinggi dari harga pasar. Enron memenangkan proyek itu tanpa proses tender sebagaimana seharusnya. PLN didesak Suharto untuk menandatangani perjanjian itu. Walau Indonesia tengah dirundung masalah setelah krisis, Pemerintahan Clinton mendesak Indonesia untuk menghormati seluruh perjanjian bisnis yang ditandatangani era Suharto. Pemerintahan Clinton mengatakan bila Indonesia mengingkari janji artinya sama saja dengan melecehkan â&#x20AC;?kemurnianâ&#x20AC;? kontrak. Ketika awalnya Indonesia menolak membayar penuh tagihan sebesar 15 juta dolar, MIGA menolak memberikan asuransi kepada Indonesia. Sanksi tersebut baru dicabut pada tahun 2001 ketika pada akhirnya Indonesia setuju untuk membayar. Meskipun MIGA membayar 15 juta dolar atas tuntutan tersebut ditambah bunga 220.000 Dolar AS, MIGA juga menerima 10,5 juta dolar dari penjamin kedua (re-insurer) dan 880.000 Dolar dari pemerintah Indonesia. Pada tahun 1996, MIGA menerbitkan jaminan sebesar USD 50 juta untuk Capital Indonesia Power I C.V., anak cabang General Electric Capital Co. dari Amerika Serikat. GE Capital mencari asuransi untuk investasi modalnya sebesar USD 61,2 juta dalam pembangunan dan pengoperasian dua pembangkit listrik tenaga batubara

berdaya 615 megawatt di Kompleks Pembangkit Listrik Paiton, Jawa Timur8. Lembaga keuangan lainnya, yakni ADB juga merupakan pemberi utang besar bagi Indonesia dengan skema yang sama. Lembaga keuangan ini terlibat dalam perlombaan untuk memberi utang kepada Indonesia dengan harapan memperoleh bunga dan sumber daya alam yang besar bagi perusahaan swasta asing sebagai hasilnya. Pada Agustus 2006 ADB telah menyetujui pinjaman untuk sektor swasta terkait pengembangan infrastruktur. ADB memberikan pinjaman senilai AS$ 350 juta untuk Proyek Pengembangan Lapangan Gas Tangguh di Irian Barat oleh British Petroleum (BP). Selain itu, proyek Pipanisasi Gas dari Sumatera ke Jawa Barat oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) juga mendapat pinjaman senilai US$ 80 juta. Pinjaman-pinjaman tersebut merupakan pinjaman dengan bunga komersial yang menggunakan tingkat bunga LIBOR+ 20 basis poin, serta biaya komitmen.9 Sebagian telah diakui secara terbuka oleh agen korporatokrasi bahwa mereka berperan dalam merancang undang-undang mengakomodir kepentingan korporatokrasi. Diantaranya adalah melalui Undangundang Migas peran Pertamina dibatasi dan sertai subsidi BBM dicabut (â&#x20AC;?dieufemiskan dengan mengikuti nilai keekonomian). Hal tersebut diungkapkan USAID melalui web site nya bahwa lembaga tersebut bersama ADB mendonori pembuatan undang-undang tersebut.10 Revrisond Baswir menyatakan tidak hanya UU Migas, namun hal yang sama juga terjadi dengan UU Kelistrikan, UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan beberapa produk perundang-undangan lainnya. RUU Kelistrikan disusunkan oleh Bank Dunia, sedangkan RUU BUMN disusunkan oleh Price Waterhouse Coopers11. Jika John Perkins dalam bukunya Pengakuan Bandit Ekonomi Dunia menyatakan dia bekerja untuk lembaga konsultan MAIN laporan-laporan bagus (namun manipulatif) tentang indikator-indikator pembangunan,

8 Factsheet LKI diterbitkan oleh Down to Earth, Kampanye Internasional untuk Lingkungan Hidup yang Berkeadilan di Indonesia.http://dte.gn.apc.org/Aif16.htm 9 Wednesday, 1 November 2006: ADB Tawarkan Pinjaman US$ 4 Miliar JAKARTA, Investor Daily 10 (http://www.usaid.gov/pubs/cbj2002/ane/id/497-013.html 11 Revrisond Baswir, Amerikanisasi BBM 12 Ibid edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi maka “Kajian Dampak Ekonomi Kenaikan Harga BBM,” yang diterbitkan oleh Pusat Studi Energi, Departemen ESDM pada Desember 2001, kajian tersebut ternyata dibiayai oleh AUSAID (Australia Agency for International Development), melalui International Trade Strategies (ITS) Pte. Ltd., Australia12. Bank Dunia pun pernah menulis surat kepada Menteri ESDM agar para pemain baru diberi akses menggunakan fasilitasfasilitas produksi dan distribusi milik Pertamina. Bank yang didominasi Amerika Serikat tersebut mengatakan jika tidak hal tersebut tidak dilakukan, para pemain baru yang akan datang tidak akan kuat bersaing dengan Pertamina yang terlanjur memiliki fasilitas yang cukup lengkap. 13 Hal tersebut telah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Benar-benar, sistem korporatokrasi telah tercipta sempurna.

Korporasi memanfaatkan kartu lainnya, yakni kedutaan di negeri mereka beroperasi untuk mempengaruhi dan menekan pejabat setempat. Dalam sebuah acara sidang di parlemen Australian pada akhir tahun 2002, Menteri Luar Negeri, Downer, mengaku bahwa staf Kedutaan Besar Australia, bahkan Duta Besarnya secara langsung, melakukan lobi intensif atas nama BHP Biliton, Newcrest, Placer Dome, and Rio Tinto. Para korporasi ini secara khusus meminta dan menerima bantuan lobi dari Keduataan agar Indonesia membiarkan korporasi tersebut beroperasi di kawasan lindung di Indonesia. Pejabat kedutaan sebanyak sembilan kali memaksa parlemen Indonesia, juga Departemen Ekonomi (Budiono), Pertambangan (Purnomo S), Kehutanan dan Lingkungan Hidup agar mencabut larangan melakukan penambangan terbuka di kawasan-kawasan lindung di tempat perusahaan tersebut beroperasi.14 Kedutaan menjadi ujung tombak kepentingan korporasi untuk menekan pemerintah juga terjadi dalam kasus pencemaran lingkungan di Teluk Buyat. Duta Besar Amerika Serikat mendatangai Presiden Megawati

Soekarnoputri, dan memperingkatkan (namun bisa kita tafsirkan mengancam) bahwa kasus Buyat ”bisa berdampak pada iklim investasi di Indonesia”. Sering terjadi namun hanya sesekali terungkap, korporasi memberikan uang kepada kepada penguasa politik untuk melancarkan usaha mereka mengejar keuntungan. Monsanto, pada tahun 2002, melalui anak perusahaannya menyuap pejabat Departemen Pertanian Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup agar produk transgenik bisa masuk ke Indonesia. Hingga kini tidak ada penuntutan hukum terhadap kasus ini di Indonesia, dan dari media menyatakan bahwa Mosanto setuju membayar $ AS 1,5 juta tidak dituntut secara hukum di Indonesia.15 Pembayaran terhadap pejabat tersebut berlangsung cukup lama, dari periode 19972002 (yang sudah terbuka ke publik). Monsanto diduga telah menyetor uang US$ 700 ribu (setara dengan Rp 6,3 miliar) kepada sedikitnya 140 pejabat Indonesia. Transaksi suap terbesar yang pernah dilakukan Monsanto adalah pemberian tanah dan pembangunan rumah yang diatasnamakan istri seorang pejabat tinggi Departemen Pertanian, senilai US$ 373.990 (Rp 3,37 miliar)16. Bagi pemerintah Indonesia yang ada saat ini, hal-hal tersebut bukan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara (karena negaranya memang telah ditempa dan teruji untuk mengakomodir kekuatan korporasi). Kedualatan dan keutuhan negara hanya jadi alat pemukul mana kala muncul gerakan rakyat yang dikategorikan separatis atau menentang proyek yang disebut vital yang sebenarnya adalah milik korporasi.

Demokrasi Semu dan Berbiaya Mahal Dengan begitu mencengkeramnya kekuatan korporasi terhadap negara (sehingga terjadi sistem korporatokrasi), maka demokrasi yang ada sekarang ini sebenarnya adalah semu. Atau sering diistilahkan hanya prosedural, tanpa

13 http://www.suarapembaruan.com/News/2003/10/21/Ekonomi/eko02.htm 14 http://www.mpi.org.au/companies/bhpb/bhp_deceiver/ 15 http://www.corporatepolicy.org/issues/FCPA.htm 16 http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2005/01/17/LK/mbm.20050117.LK97651.id.htm 17 “Negara tidak lain tidak bukan adalah alat penindasan satu kelas terhadap kelas lainnya—begitu kejadiannya dalam sebuah republik demokratik begitupula dalam sebuah monarki”, Preface to Karl Marx, The Civil War in France, 1891 Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

Bahasan: Korporatokrasi

substansial, karena dalam prakteknya, paska pemilihan, lembaga-lembaga dan pejabat negara dikontrol oleh kepentingan korporasi. Sesuatu hal yang seharusnya tidak perlu membuat kita terkejut, karena jauh-jauh hari Engels17 telah menyatakan negara adalah alat dari kelas yang berkuasa, dan yang saat ini yang berkuasa adalah kelas kapitalis (bukan lagi kelas feodal yang sudah almahrum, dan saat ini bukan pula petani miskin, kaum miskin kota, dan buruh yang paling terkena dampakdampak negatif ekspansi korporasi). Pengalaman pribadi saya (Pius), sedikit mundur ke belakang dari cerita pengaruh-pengaruh korporasi di atas. Tak lama usai Pemilu 1999 mendampingi aksi buruh dari salah satu kawasan Industri di Jawa Barat. Aroma demokrasi (namun ilusif) masih mengental, banyak berharap bahwa wakil rakyat yang dipilih dalam situasi lebih demokratis akan bisa berbuat banyak bagi rakyat. Jumlah buruh tersebut adalah 500 orang lebih, sedangkan direksi dan manajer perusahaan tidak lebih dari 50 orang. Namun DPRD yang mereka datangi bahkan tidak kuasa memaksa pengusaha untuk datang ke gedung parlemen agar berunding dengan buruh. Belum lupa lagi bau tinta pemilu, namun prinsip penjumlahan one man/woman one vote kalah dengan kekuatan modal (one dollar one vote, makin banyak uang makin berkuasa). Di Amerika Serikat, pengaruh uang korporasi terhadap anggata parlemen selama pemilihan mereka telah banyak diungkap ke media. Misalnya, www. opensecrets.org mencatat uang dari 50 korporasi sebanyak $ 813,671,471 ke anggota Konggres selama pemilihan umum 2007-2008.18 Dana korporasi melalui dalam pemilihan pilpres dan caleg juga terjadi di Indonesia. Hal tersebut dinyatakan oleh Amien Rais bahwa capres tertentu dalam Pilpres 2004 menerima dana bantuan kampanye dari Yayasan Washington19. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengancam akan menuntutnya terkait

pendanaan tersebut, namun hal tersebut tidak kunjung dilakukan, membuat publik makin berkeyakinan bahwa dana tersebut benar adanya. Menyingkap aliran uang korporasi kepada caleg, capres dan partai di Indonesia masih menjadi tantangan yang perlu dilakukan sebagai bagian dari kampanye menghentikan intervensi korporasi terhadap institusi publik.

Militer dalam Sistem Korporatokrasi Dalam buku Kisah Lanjutan Pengakuan Bandit Ekonomi, John Perkins mengungkapkan pengakuan seorang seorang perwira militer Indonesia bahwa sejak lengsernya Suharto keadaan makin memburuk. â&#x20AC;?Mereka pikir dengan mengurangi anggaran militer, tujuan akan tercapai [agar militer tunduk kepada sipil]. Tapi para jenderal tahu ke mana mereka harus meminta bantuan: perusahaan-perusahaan pertambangan dan energi.â&#x20AC;? (Perkins:2007:60). Freeport telah mengakui memberikan uang $AS 20 juta [Rp.184 milyar, $AS 1=Rp 9.200] kepada komandan dan satuan-satuan yang berada di daerah pertambangan tersebut atas jasa pengamanannya. Laporan lain mengungkapkan pribadi Jenderal Mahidin Simbolon menerima uang sebanyak $ AS 247,705 dari Freeport dari tahun 2001 hingga tahun 2003. Keterpautan antara militer dari korporasi juga terlihat di Aceh. Militer penjaga Exxon terbukti melakukan pemerkosaan, pembunuhan dan penyiksaan ketika mengamankan Exxon Mobile di Aceh.20 Kejadiankejadian ini menunjukkan institusi militer telah dibawah kendali korporasi. Pengaruh ini diperkuat dengan bantuan militer AS ke militer Indonesia yang dipulihkan kembali setelah pemerintahan Bush. Bantuan militer dari AS ini tentu tidak terlepas dari lobi dan kepentingan korporasi21. Bagian dari program bantuan ini adalah penyekolahan perwira-perwira militer Indonesia ke Amerika Serikat. Mereka orang-orang yang terbukti kemudian memegang

18 http://www.opensecrets.org/industries/mems.php 19 http://www.balipost.co.id/BALIPOSTCETAK/2007/5/20/n3.html 20 http://www.jatam.org/content/view/508/1/ 21 Roger Moody (2005) mengatakan Freeport melobi Kongges dan Presiden AS untuk menambah bantuan militer terhadap Indonesia. edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi peran penting dalam militer, diantaranya Susilo Bambang Yudhono22, Prabowo Subianto. Sekolah militer Amerika Serikat ini ini terkenal melahirkan banyak perwira yang melakukan pelanggaran HAM23. Tentang pentingnya pengaruh Amerika Serikat melalui penyekolahan perwira ke AS ini, dari pengalaman Venezuela, yang menghentikan pelatihan militernya ke Amerika Serikat, dimulai pada generasi Chavez dalam derajat tertentu diakui oleh Chavez terhadap menurunnya pengaruh Amerika terhadap militer negeri tersebut24.

Kekuasaan Kolonial Baru

Secara sederhana strategi praktek ekonomi kolonial dijalankan dalam bentuk mobilisai sumber daya alam melalui investasi langsung yang berorientasi ekspor. Tesis ekonomi modern saat ini dibuat di universitas terkemuka di dunia dalam rangka memberi landasan bagi beroperasinya ekonomi negara-negara terbelakang agar tetap bersedia memproduksi sumber-sumber yang diinginkan perusahaan-persuahaan multinasional yang berkantor pusat di negara-negara maju. Digunakannya Product Domestik Bruto (PDB) sebagai indikator ekonomi adalah bukti nyata dari tidakan tersebut. Mengapa Indonesia menjadi incaran? Dunia mengibaratkan negeri ini bagaikan untaian mutiara di katulistiwa. Seluruh wilayah daratan Indonesia adalah tanah yang subur. Menyediakan syarat bagi berkembangbiaknya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Menjadikan Indonesia sebagai wilayah dengan hutan tropis terluas ketiga di dunia. Tutupan hutannya mencapai lebih dari 101 juta ha, dengan kekayaan flora yang terlengkap di dunia. Selain itu, wilayah perairan Indonesia kaya dengan beragam kehidupan biota laut. Terumbu karangnya yang melengkapi keindahan pulaupulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke.

Bagaimana kekuasaan perusahaan asing sedemikian besar, tentu ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Dalam menganalisis soal ini memang memerlukan penjelasan historis yang memadai. Suatu penjelasan tentang sejarah penguasaan modal asing di Indonesia selama lebih dari 400 tahun lamanya dan masih berlangsung hingga saat ini. Fakta ini bukan sesuatu yang sulit untu ditunjukkan, kita dapat mengambil contoh bagaimana penguasaan mineral di Indonesia sejak kontrak karya generasi pertama, terdapat suatu upaya sistematis dari modal asing dalam rangka menguasai sumber daya mineral di negeri ini. Keluarnya undang-undang No. I tahun 1967, selanjutnya diikuti dengan kontrak karya Generasi pertama yang diperoleh oleh PT. Freeport Indonesia adalah upaya langsung dari modal asing. Bahkan kontrak karya Freeport tersebut diberikan tanpa menunggu rampungnya aturan-aturan pertambangan yang seharusnya menjadi payung hukum bagi ekploitasi tambang. Selama kekuasaan Orde Baru, praktis perekonomian Indonesia dikontrol secara penuh oleh modal asing. Kebijakan semacam ini terus berlanjut sampai saat ini. Meskipun sudah terjadi empat kali pergantian rezim pasca tumbangnya Orde Baru, kebijakan ekonomi Indonesia cenderung mengabdi pada kepentingan korporasi asing. Bahkan di dalam Undang-undang Penanaman Modal yang baru, yaitu UU No. 25 Tahun 2007 yang menggantikan Undang-undang yang berlaku selam 40 tahun lebih di Indonesia, sangat jelas dimaksudkan sebagai undang-undang yang mendukung kepentingan bisnis modal asing di Indonesia. Beberapa hal di dalam undang-undang tersebut menjadi bukti dari diperalatnya instrumen Negara sebagai strategi modal asing, seperti: pemberlakukan azas perlakukan yang sama bagi penanaman modal, hak menguasai tanah hingga jangka waktu 95 tahun, insentif pajak yang berlebihan, kebebasan melakukan transfer, repatriasi asset dan lain

22 Pendidikan militer SBY di Amerika Serikat: Airborne and Ranger Course di Fort Benning, Georgia, AS (1976), Infantry Officer Advanced Course di Fort Benning, Georgia, AS (1982-1983) dengan meraih honor graduate, Jungle Warfare Training di Panama (1983), dan Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, AS (1990-1991) http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/s/susilo-byudhoyono/biografi/jenderal.shtml 23 Cerita tentang kekerasan para alumni sekolah militer yang banyak melatih perwira negara dunia ketiga yang kemudian hari banyak jadi petinggi negara ini bisa dilihat di www.soaw.org 24 Memahami Revolusi Venezuela, Monthlyreview, New York, 2007 Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

Bahasan: Korporatokrasi sebagainya. Kesemuanya adalah jalan termurah bagi modal asing untuk memperluas ruang ekploitasi dan dominasi ekonominya di Indonesia.

oleh partikelir-partikelir untuk penanaman komoditi tertentu27.

Tindakan-tindakan ekonomi dalam bentuk pembesaran ekspor adalah tindakan yang sejalan dengan kepentingan korporasi asing. Sebagaimana kita ketahui bahwa perusahaan-persuahaan asing tersebut melakukan investasi di Indonesia dalam rangka untuk mendapatkan sumber daya alam bagi industri-industri di negara. Contoh nyata adalah investasi pada PT. Newmont Nusa Tenggara yang dibiayai Jepang. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan tambang besar yang telah terikat kontrak dengan pembeli dari Jepang untuk jangka panjang sejak perusahaan akan mengembangkan tambang tembaga di Batu Hijau, Sumbawa. Sebanyak 90% produk berupa konsentrat tembaga beserta emas yang merupakan produk mineral ikutan dalam konsentrat tersebut langsung diekspor ke Jepang 25.

Karakteristik eksploitasi oleh perusahaan asing di Indonesia saat ini, mirip dengan model ekploitasi sistem kolonialisme liberal yang diterapkan jaman Belanda (1870 – 1900-an). Beberapa hal yang mencirikan persamaan tersebut diantaranya adalah ; pertama, saat itu pemerinta Hindia Belanda mengundang banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Hindia Belanda (Indonesia), kedua, pemerintah Hindia Belanda hanya mengatur lalu lintas investasi dan perdagangan, menetapkan pungutan bea masuk (invoerrechten) dimana bea masuk tersebut dipungut semata-mata untuk kepentingan keuangan negara (birokrasi) dan bukan karena alasan-alasan perlindungan atau proteksi. Ketiga, menerapkan sistem kerja bebas (upah) melalui kerja kontrak, penanaman bebas, dan persewaan tanah26

Praktek pengerukan kekayaan alam sebagaimana yang dikatakan sebelumnya, memang ditujukan bagi industrialisasi di negara-negara maju. Hal ini dikarenakan perusahaan-persuahaan yang beroperasi di sektor ini menggunakan sumber-sumber keuangan yang berasal dari negara maju dalam bisnis mereka. Orientasi ekspor dari seluruh sumber-sumber strategis, minyak gas mineral merupakan sebab bagi tidak tumbuhnya industrialisasi nasional dan industrialisnya. Yang tumbuh sebagian besar hanyalah makelar, calo dan birokrat antek korporasi asing. Media, Intelektual Program CSR

Perguruan

Tinggi

dan

Adalah tidak mungkin suatu kekuasaan perusahaan raksasa yang dijalankan memalui praktek kolonial bisa bertahan sedemikan lama di sebuah negara miskin dan tanpa penolakan, malainkan dikarenakan lengkapnya strategi yangt dijalankan oleh para penyokongnya. Hampir setiap hari kita menyaksikan di televisi, membaca di koran-koran bisnis dan ekonomi tentang masalahmasalah utama yang dihadapi ekonomi Indonesia. Secara umum pemberitaannya adalah tentang perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, tentang Indeks harga saham gabungan (ISHG) yang seolah-olah masalah tersebut dihadapi oleh rakyat Indonesia seharihari. Padahal tidak demikian keadaannya. Apa yang dipertontonkan di media-media massa tersebut adalah aktifitas ekonomi yang dijalankan oleg segelintir orang saja, sekitar 300 – an emiten di bursa saham dan lebih dari separuh adalah pemilik modal asing yang tengah

25 Investor Tambang (Baru) wajib membangun Smelter, Bronto Sutopo, Thu, 04 Jan 2007 20:20:44 –0800 : Bisnis Indonesia 26 Pada tahun 1874 diadakan peraturan mengenai pembukaan tanah oleh penduduk untuk dijadikan milik perorangan. Selanjutnya hak milik perorangan atas tanah dilindungi oleh pemerintah. Akan tatapi diberlakukan larangan pemindahan hak atas tanah (vervreemdingsverbod). Dalam staatblad 1875 no. 179, dalam mana pemindahan hak atas tanah oleh orang Indonesia asli kepada orang-orang bukan Indonesia asli dinyatakan tidak sah (illegal). Dalam periode ini pemerintah kolonial melakukan pembagian tanah secara luas terutama di Jawa dan Madura, dari tahun 1882 sampai dengan 1932 kepemilikan tanah perorangan meningkat dari 47 persen menjadi 83 persen. (Burger, 1962 hal : 218). 27 Dalam tahun 1891 penanaman perusahaan atas tanah-tanah rakyat yang disewakan meliputi tiga perempat daripada seluruh penanaman-penanaman tebu. Juga dalam tahun berikutnya merupakan penanaman yang terpenting. (burger, 1962, hal : 222) edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi menjalankan aktifitas spekulasi uang panas (hot money). Sebagian besar masyarakat di Indonesia dan bahkan mayoritas masyarakat di dunia tidak mengetahui apapun tentang prilaku para pelaku pasar (pemilik modal besar), apalagi mengetahui bagaimana mereka mengambil untung dari pasar keuangan derivatif yang menjadi sumber dari krisis keuangan global saat ini. Spekulasi di pasar modal dan pasar keuangan adalah contoh paling gamblang betapa minoritas korporasi raksasa menjadikan media sebagai sarana untuk mefasilitasi kepentingan-kepentingan mereka. Media massa dipaksa tunduk pada kepentingan ekspansi, akumulasi bahkan tidakan-tindakan rekayasa sistem finasial dalam rangka untuk mendapatkan legitimasi. Masayarakat tidak akan pernah mengetahui tiba-tiba tabungan meraka di Bank telah menyusut dan bahkan bisa lenyap nilainya, baik karena nilai tukar yang berubah maupun ambruknya saham-saham tempat mereka menabung dan menanamkan modalnya.

Doktrin-doktrin media massa telah menyebabkan hampir tidak ada gugatan terhadap masalah ini. Media massa yang memang dihidupkan dan dibesarkan oleh sistem ini telihat seperti seorang tamu yang mabuk dan memasuki rumah-rumah penduduk. Bahkan tempat paling rahasia dari rumah-rumah tersebut, kamarkamar tidur dan kamar mandi. Televisi telah menjadi tamu yang paling dihormati di semua rumah. Sepanjang hari mengoceh menyampaikan pesan–pesan agar masyarakat terus bertambah boros terus mengkonsumsi dalam rangka memperbesar akumulasi keuntungan para pemilik modal besar. Media adalah langkah termurah bagi korporatokrasi untuk menguasai keadaan. Baik terhadap praktek-praktek praktek-praktek di bursa saham dan pasar mata uang, maupuan terhadap iklan dan dorongan berkonsumsi secara rakus, tidak mengalami kritik dari kalangan akademisi yang mengerti tentang kedaan ini. Para intelektual di kampus-kampus terkemuka yang mereka sepenuhnya mengerti tentang

masalah ini, bahkan melakukan penjungkirbalikan teori. Mereka memberikan analisis yang mendukung praktekpraktek semacam ini. Bahkan belakangan beberapa ekonom dan akademisi menyatakan bahwa konsumsi yang besar adalah penentu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Artinya, para akademisi sama sekali tidak memberi kritik terhadap konsumsi yang telah melewati batas pendapatan riel yang diterima masyarakat. Para akademiksi tidak mengatakan bahwa konsumsi yang ditopang oleh kredit konsumsi dan utang masyarakat kepada perbankkan adalah sesuatu yang membahayakan bagi kehidupan ekonomi. Hal tersebut terjadi karena akademisi adalah elemen yang terlibat secara langsung dan mengambil keuntungan dari kolonial ini. Kapitalisme telah memperkaya proyekproyek penelitian mereka dan dan tidak ada jalan keluar lain karena dasar keilmuan yang dimiliki oleh sebagian besar akademisi adalah menganut mainstream pemikiran ortodoks semacam itu. Tidak hanya itu, kalangan kampus-kampus terutama kampus terkemuka, mengambil keuntungan dari proyek yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keuangan dunia seperti World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB) bagi pengembangan dunia pendidikan, mulai dari program pembangunan infrastruktur, hingga proyek-proyek penelitian ilmiah dalam rangka meraup sumber daya alam dan potensi bagi ekspansi bisnis. Keadaan tersebut telah menyebabkan kepentingan para akademisi dan kalangan kampus telah tegabung ke dalam kepentingan pebisnis. Di luar kampus berjamur lembaga-lembaga penelitian yang memperebutkan proyek-proyek penelitian dari lembaga keuangan dan perusahaan swasta, dan bersaing dengan kampus-kampus yang ada. Hasil penelitain mereka seringkali secara ekstrim mengeluarkan dukungan kepada perusahaan dan lembaga keuangan global dalam rangka mengatur dunia pendidikan. Indonesia Country Assistance Strategy (CAS) adalah sebuah proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia28. Bank tersebut menyebutkan bahwa salah satu rekomendasi

28 Sebagai bagian dari penyusunan CAS periode 2001-2003, diklaim telah dilakukan serangkaian konsultasi publik dilaksanakan dengan segenap organisasi dan jaringan masyarakat sipil. Proses ini, yang melibatkan sekitar 400 organisasi masyarakat sipil (OMS), difasilitasi oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di Jakarta. Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

Bahasan: Korporatokrasi

dari Masyarakat Sipil medukung Bank Dunia agar di bidang pendidikan Bank Dunia perlu membantu pendanaan dalam bentuk grant bagi reformasi kebijakan untuk mendisain kembali kolonial pendidikan nasional secara komprehensif 29. Bagaimana mungkin institusi pendidikan tempat mencetak kader bangsa diserahkan untuk didesain oleh kepentingan global yang bekerja pada korporasi. Jelas ini adalah rencana ”pemusrikan” yang paling hebat terhadap kader-kader bangsa. Terhadap pengeritiknya, korporasi melakukan pemberangusan, baik melalui jalur hukum maupun luar jalur hukum. Beberapa aktivis WALHI telah dan sedang menghadapi pemberangusan ini, diantaranya Rignolda Jamaludin, Yani Sagaroa, dan Jull Takaliuang. Pemberangusan ini adalah kelanjutan dari tindakan penyangkalan terhadap publik terhadap keberadaan kerusakan lingkungan dan juga praktek pabrik pemeras keringat (sweatshop) dilakukan oleh korporasi. Penyangkalan tersebut dikombinasikan dengan kampanye-kampanye bahwa korporasi telah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan. Kepedulian tersebut dikenal saat ini dikenal dengan nama tanggung jawab sosial perusahaan (corporate sosial responsibility--CSR), yang tidak lebih sebagai usaha menutup borok perilaku buruk korporasi. Josep Stiglitz, mantan ekonom Bank Dunia yang kini menjadi pengeritik ekses globalisasi, pun menganjurkan bahwa CSR adalah salah satu alternatif agar globalisasi bisa tetap bekerja. Namun dia pun menyadari bahwa bahwa bahkan perusahaan yang paling polutif dan dengan perlakuan yang buruk terhadap buruh pun telah menyewa jasa perusahaan kehumasan (PR) untuk mengagung-agungkan perasaan bertanggung jawab terhadap sosial dari perusahaan30. Dengan mengikuti defenisi Milton Friedman (ideolog korporasi yang sangat kanan namun tidak menutup nutupi logika korporatokrasi) menyatakan bahwa “Korporasi adalah milik pemilik saham. Kepentingan korporasi adalah kepentingan pemilik saham. Hanya ada satu “tanggung-jawab sosial

perusahaan”, para eksekutif perusahaan harus mencetak uang sebanyak mungkin bagi pemilik sahamnya. Hanya ada satu situasi dimana tanggung-jawab sosial korporasi ditoleransi, yakni ketika para eksekutif perusahaan memperhatikan nilai-nilai sosial dan lingkungan sebagai cara untuk memaksimalkan keuntungan. Menurutnya, CSR tak lebih dari menaruh seorang perempuan cantik di depan sebuah mobil. Tujuannya, bukanlah untuk menjual kencantikan, namun mobil terjual.31 Joel Bakan, seorang ahli hukum dan penulis buku The Corporation: Pathological Pursuit of Profit and Power menelanjangi kelemahan CSR ini.

Dibandingkan dengan keuntungan korporasi, tidak banyak uang yang dikeluarkan untuk aktifitas CSR ini, berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 persen dari keuntungan perusahaan. PT. PGN salah satu BUMN di Indonesia mengeluarkan hanya 0,8 persen dari keuntungannya untuk CSR. Perusahaan Newmont Nusa Tenggara salah satu perusahaan asing terkaya di dunia mengeluarkan 1 persen saja dari keuntungan yang diperolehnya untuk program CSR yang disebut sebagai program pengembangan masyarakat. Program tersebut hampir setiap saat dikampanyekan melalui mediamedia massa. Di sektor pengelolaan migas biaya CSR perusahaan-perusahaan minyak hulu seperti Exxon, Chevron, dan lainnya bahkan ditanggung oleh negara melalui cost recovery32. Sepak terjang perusahaan tambang skala besar adalah tempat yang tepat untuk mempelajari dampak CSR bagi masyarakat lokal. Hampir di seluruh tempat di mana perusahaan tambang beroperasi masyakat telah kehilangan banyak dari sumber ekonomi mereka. Lahanlahan pertanian berkurang secar signifikan, laut-laut tercemar akibat pembuangan limbah, sumber air bagi pertanian telah berkurang akibat hutan digali untuk tambang. Fakta–fakta yang dialami masyarakat berbeda

29 http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/ 06/29/000012009_20050629124725/Rendered/ PDF/315340rev.pdf 30 Joseph Stiglitz. Making Globalization Work. Penguin Books, 2007 31 Joel Bakan. The Corporation: Pathological Pursuit of Profit and Power, Constable&Robinson, 2004 32 Cost recovery adalah biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah sebagai penggantian atas seluruh biaya ekplorasi dan ekploitasi migas yang dilakukan oleh perusahaan di sektor hulu minyak yang didominasi oleh perusahaan asing. edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi jauh dengan apa yang dikeluarkan oleh para peneliti dari kalangan kampus. Entah bagaimana metode penelitian yang dilakukan, hampir sebagian besar hasil penelitian yang dilakukan oleh kampus-kampus terkemuka menggambarkan situasi yang berbeda dengan keadaankeadaan di lapangan.

perhatian para aktivis kritis agar memusuhi agen-agen yang justru dipelihara perusahaan tambang. Hal ini menjadi bagian paling berbahaya dari program CSR yang memecahkan persatuan diantara kalangan gerakan sosial dan menjauhkan gerakan sosial dari strategi perjuangan massa.

Â Yang terjadi di lapangan adalah meluasnya kemiskinan dan kelaparan, keadaan yang menyebabkan masyarakat semakin tergantung pada belas kasihan perusahaan tambang. Sementara pada saat yang sama pemerintahan lokal tidak memperdulikan masalah ini. Para aktivis lokal selalu mencurigai pemerintahan dan anggota DPRD mengambil dana-dana CSR untuk berbagai kegiatan yang tidak penting sebagai imbalan atas dukungan politik yang diberikan kepada perusahaan tambang. Dugaan kalangan LSM cukup berdasar, akan tetapi seringkali tidak dapat dibuktikan karena tidak transparannya pengelolaan dana CSR sendiri. Â

Luasnya saling mencurigai dikalangan masyarakat, gerakan sosial dan pemerintahan lokal menjadi keuntungan tersendiri bagi korporasi tambang. Para pengamat yang independen mengetahui bahwa perusahaan tambang berusaha menyogok tidak hanya pemerintahan lokal dan anggota DPRD akan tetapi juga aktifis-aktifis yang kritis dan bahkan lembaga swadaya masyarakat. Dengan cara itu, korporasi dapat menciptakan kompetisi diantara aktivis lokal dalam rangka mencari perhatian perusahaan, dan mengalihkan

Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

Makin kecil anggaran negara untuk dana peningkatan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan kebijakan neoliberal yang didorong oleh pendukung sistem korporatokrasi, makin kuatlah ketergantungan masyarakat terhadap dana CSR korporasi. Padahal, secara prinsip/konstitusi, negara bertanggung-jawab untuk kesejahteraan rakyat, bukannya mengakomodir kepentingan korporasi. Seharusnya negara menjalankan kewajiban konstitusinya untuk kesejahteraan dengan mengenakan pajak bagi korporasi untuk kesejahteraan rakyat. Tentu saja, hal itu pun belumlah menjamin kesejahteraan masyarakat dan terjaganya lingkungan, karena korporasi akan membebankan kembali semua biaya ke massa konsumen (sebagian besar adalah kelas menengah ke bawah) termasuk ekternalitas negatif (pengerusakan lingkugan) ke masyarakat, terutama komunitas sekitar lokasi operasi korporasi. Konsekuensi logis jalan mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah dijalankannya unit-unit ekonomi secara kolektif oleh rakyat. Dan karena lingkungan sekitar adalah ruang hidup rakyat dan mereka terikat erat di dalamnya (tidak seperti korporasi yang bisa menerapkan keruk lalu pergi), maka tentunya rakyat berkepentingan menjaga lingkungan sambil menjalankan aktivitas untuk kelangsungan hidupnyaâ&#x20AC;ŚSemoga menjadi bahan pelajaran.

RESENSI BUKU

Bahasan: Korporatokrasi

CATATAN HITAM PRAKTIK KORPORATOKRASI DI INDONESIA Oleh: Sudiarto Judul

:Catatan

Indonesia Mafia

Hitam

Sebuah

Lima

Investigasi

Presiden 1997-2007,

Ekonomi, dan Jalan Baru Membangun

Indonesia Penulis

: Ishak Rafick

Penerbit : Ufuk Publishing House (Jakarta) Cetakan : I (Januari 2008) Tebal

: 422 halaman + xx (hard cover)

Menulis buku, terutama topik yang cukup serius, jarang sekali dilakukan oleh jurnalis di Indonesia. Ishak Rafick, dengan pengalaman jurnalistiknya belasan tahun selama bekerja di majalah bisnis terkemuka SWAsembada dan GlobeAsia, telah menulis berbagai artikel

tentang

ekonomi-politik,

korporasi

dan

manajemen. Buku yang semula hendak diberi judul “Jalan Baru Membangun Indonesia” ini memaparkan investigasi selama 10 tahun, dari 1997 hingga 2007, memotret perjalanan Indonesia selama berlangsungnya reformasi, tarik-menarik dalam strategi ekonomi sejak pemerintahan Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY-JK, dan membiarkan para aktor politik dan bisnis berbicara sendiri menanggapi situasi. Transisi

dari

sistem

dalam operasionalnya menjadi semacam “GBHN super dari bawah meja IMF”, dan mengikat presiden-presiden penggantinya. Biasanya orang tidak mau datang ke dokter yang sama dua kali, bila pada kali pertama si dokter telah membeli obat yang salah. Tapi Suharto, menjelang kejatuhannya, dengan panik kembali ke pelukan mentornya, menerima mentah-mentah resepresep IMF justru setelah terbukti sebelumnya gagal. Indonesia pun batal tinggal landas. Jika pada tahun 1967 GNP per kapita Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan dan Cina nyaris sama yaitu kurang dari US$ 100 per

otoriter

sistem

demokrasi ternyata tidak membawa manfaat yang besar pada kemajuan negara maupun kesejahteraan rakyat.

kapita, pada tahun 2004 menjadi: Taiwan US$ 14.590, Malaysia US$ 4.520, Thailand US$ 2.490, Cina US$ 1.500 dan Indonesia US$ 1.100!

Dalam kondisi vakum ideologi, dominasi pragmatisme, politik uang, dan kelemahan visi para pemimpin bangsa, Indonesia akhirnya berada di bawah pengaruh pandangan ekonomi ortodoks dan neoliberal yang mengecilkan peran Negara dalam menyejahterakan rakyat. Peran lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia begitu dominan dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi Indonesia. Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani Suharto pada 20 Januari 1998

Peran Mafia Ekonomi Membangkrutkan Indonesia John

Pilger,

wartawan

terkemuka

berwarganegara Australia yang bermukim di Inggris, membuat film dokumenter tentang Indonesia, The New Rulers of the World. Ia menggambarkan, pada November 1967, setelah Jenderal Suharto berkuasa, diadakan konferensi istimewa di Jenewa dalam waktu

edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi

tiga hari merancang “pengambilalihan Indonesia”. Para

rekapitalisasi perbankan, biasa dikenal dengan obligasi

pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa

rekap, yang bersama bunganya menjadi Rp 600 triliun

di dunia, orang-orang seperti Rockefeller. Semua

lebih.

raksasa korporasi terwakili, seperti General Motors,

Menurut Kwik Kian Gie, mantan Menko

British American Tobacco, American Express, Siemens,

Perekonomian zaman Gus Dur dan ketua Bappenas

Goodyear, dan US Steel. Di seberang meja adalah

zaman Megawati, mulanya obligasi rekap hanya sebatas

tim Suharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonom-

instrumen saja, akan ditarik lagi kalau banknya sudah

ekonom Indonesia yang top”. Dalam konferensi, tim

sehat. Tapi ketika sudah sehat dan bebas dari kredit

yang diketuai Sultan Hamengkubuwono IX terkenal

macet, IMF mendesak agar bank-bank rekap itu mesti

dengan sebutan Mafia Berkeley, karena beberapa di

dijual bersama obligasinya. Lalu demi memelihara

antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah

kepercayaan internasional, bank-bank itu jatuh ke

Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California

tangan asing atau konsorsiumnya. Maka, pemerintah

di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang

pun jatuh ke dalam jebakan utang yang kedua setelah

menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan

utang luar negeri, karena tanpa disadari pemerintah

yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari

telah mengubah utang swasta menjadi utang publik.

negara dan bangsanya, Sultan menawarkan: “…… buruh

Beban utang ini menggelayuti pemerintahan

murah yang melimpah…. cadangan besar dari sumber

pasca-reformasi. Tahun 2004, Kabinet Gotong-Royong

daya alam ….. pasar yang besar...”

Mega-Hamzah membayar pokok dan bunga utang

Selama 40 tahun kemudian, Mafia Berkeley

dalam dan luar negeri sebesar Rp 139,4 triliun. Kabinet

terbukti gagal membawa Indonesia menjadi negara yang

Indonesia Bersatu SBY-JK membayar Rp 126,315 triliun

besar dan sejahtera. Strategi dan kebijakan ekonomi

pada 2005, dengan rincian cicilan utang pokok Rp

yang dirancang oleh Mafia Berkeley selalu menempatkan

61,614 triliun dan bunga Rp 64,691 triliun. Lebih rendah

Indonesia di bawah subordinasi kepentingan global,

Rp 17,2 triliun dari yang dianggarkan karena mendapat

padahal tidak ada negara yang berhasil meningkatkan

moratorium akibat bencana tsunami di Aceh dan Nias.

kesejahteraannya dengan mengikuti model Konsensus

Dalam APBN 2006, untuk pembayaran utang dalam dan

Washington. Kemerosotan selama tiga dasawarsa di

luar negeri pemerintah telah mengalokasikan Rp 140,22

Amerika Latin (1970-2000) adalah contoh monumental,

triliun, atau empat kali lebih besar daripada anggaran

dan justru negara-negara yang melakukan penyimpangan

pendidikan yang dijatah hanya Rp 34 triliun. Masih jauh

dari model Konsensus Washington seperti Jepang,

lebih besar daripada selisih antara harga BBM domestik

Taiwan, Korea Selatan, Malaysia dan Cina yang berhasil

dan internasional yang dipelintir menjadi “subsidi” (Rp

meningkatkan kesejahteraan dan memperbesar kekuatan

95 triliun). Itupun masih didesak IMF untuk dipangkas

ekonominya.

hingga nol dalam tenggat waktu yang telah ditentukan,

Menjelang

kejatuhan

rejim

Orde

Baru,

tepatnya pada Maret 1998, utang luar negeri Indonesia

padahal BBM menyangkut hajat hidup orang banyak. Profesor

William

Liddle

menyebut

mencapai US$ 137,424 milyar, dan lebih dari separuhnya

kehadiran Boediono sebagai Menko Perekonomian

(US$ 73,962 milyar) adalah utang swasta besar alias

dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua sebagai

konglomerat. Sebagian besar utang ini berasal dari

reinkarnasi Mafia Berkeley yang pada masa Orde Baru

bank komersial yang mengenakan persyaratan berat:

dipimpin oleh Widjojo Nitisastro. Bedanya, jika waktu

berjangka pendek dan berbunga tinggi. Sedangkan utang

itu Widjojo cs tinggal datang untuk mempresentasikan

domestik pemerintah tercipta melalui penggelontoran

konsepnya kepada Suharto, audiens Boediono adalah

bantuan likuiditas (BLBI) hingga mencapai Rp 144

pasar, tepatnya pasar modal dan pasar uang. Hanya saja,

triliun ke sejumlah bank yang mengalami rush akibat

sangat mubazir kalau doktor ekonomi sekaliber Boediono

badai krisis moneter. Atas desakan IMF, pemerintah

dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ditugasi untuk

lalu mengeluarkan obligasi sebesar Rp 430 triliun untuk

menjual surat utang negara (SUN), yang yield-nya 329

Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

Bahasan: Korporatokrasi basis poin di atas treasury bill AS atau bunganya 3,29%

Jalan Baru Seperti Apa?

lebih tinggi dari obligasi internasional di AS. “Mahasiswi

Subordinasi

kepentingan

rakyat

dan

semester 2 jurusan Tataboga saja bisa melakukan,

nasional kepada kepentingan korporatokrasi global

malah lebih mudah lewat MLM,” sindir Rafick sinis

mengakibatkan Indonesia tidak memiliki kemandirian

(hlm. 21). Semestinya orang-orang sekaliber Boediono

dalam perumusan perundang-undangan, strategi dan

dan Sri Mulyani ditugasi kerja-kerja besar semacam

kebijakan ekonomi, dan hanya terpaku pada model

penghapusan dan pemotongan utang, atau menarik

generik Konsensus Washington. Selama tidak ada

obligasi rekap dan menyatakannya tidak berlaku.

perubahan dalam arah dan kepemimpinan ekonomi,

Berbeda dengan Pakistan yang berani meminta kepada AS untuk memotong utang sampai 50% bahkan

Indonesia tidak akan pernah mampu mengangkat kesejahteraan mayoritas rakyat.

bunganya diturunkan sampai 0% demi mendukung

Meskipun tidak ditujukan sebagai cerita

invasi ke Afghanistan, atau Nigeria dengan dalih “ongkos

pengantar tidur untuk menyenangkan semua orang,

demokrasi” meminta pemotongan utang sampai 70%,

namun narasi yang dibangun Ishak Rafick membuat

Boediono waktu menjabat Menkeu Kabinet Gotong-

buku ini begitu nikmat untuk dibaca, ringan, mengalir

Royong bersama Menko Perekonomian Dorodjatun

dari awal sampai akhir. Hampir tak ada yang luput dari

Koentjorojakti sama sekali tidak berupaya ke arah sana.

penelusuran jurnalistik Rafick, seperti diniatkannya

Mendengar ide penghapusan utang saja sudah waswas.

sebagai kajian yang komprehensif memotret Indonesia

Boediono-Sri Mulyani juga bungkam soal Blok Cepu

selama 10 tahun terakhir. Sayangnya, Rafick tak

dan rencana buyback Indosat, tapi keras menolak segala

hendak membuat pendahuluan dan penutup, sebagai

program yang meringankan beban rakyat dan lihai

kesimpulan, menganggapnya teknik penulisan yang

mengutak-atik angka sehingga berkurangnya anggaran

“kuno” yang cocok untuk tulisan ilmiah di kampus. Tak

publik (subsidi BBM, listrik, kesehatan dan pendidikan)

dijelaskan jalan baru seperti apa yang dibutuhkan untuk

tampak manis. Pada minggu ketiga 2006, Menkeu Sri

membangun Indonesia ke depan. Pembaca dibiarkan

Mulyani terang-terangan menyatakan, “Kalau ingin

menarik kesimpulan sendiri dari paparan dalam bab

pertumbuhan 6% per tahun dengan PDB Rp 3000 triliun,

demi bab.

perlu dana investasi Rp 150 triliun kali empat, karena

Tapi,

untuk

memberikan

gambaran

apa

output rasio investasi kita masih empat, artinya kredit

adanya tentang Indonesia, dan memberikan pencerahan

dan investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 600 triliun.”

kepada anak bangsa, buku ini telah meraih tujuannya.

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Boediono-Sri

Buku ini layak dibaca untuk memahami bagaimana

Mulyani tak punya alternatif lain kecuali mengikuti jalan

struktur korporatokrasi bekerja merusak perekonomian

yang telah digariskan IMF dan pendahulunya.

Indonesia, khususnya pada periode 1997-2007.

edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

RESENSI BUKU

Bahasan: Korporatokrasi

SELAMATKAN INDONESIA DARI CENGKERAMAN KORPORATOKRASI Oleh: Sudiarto

Judul

: Agenda Mendesak Bangsa -

Selamatkan Indonesia! Penulis

: Mohammad Amien Rais

Penerbit

: PPSK Pers (Yogyakarta)

Cetakan

: II (April 2008)

Tebal

: 298 halaman + xv

tentang Penanaman Modal yang memperbolehkan kepemilikan asing hingga 95% di sektor kelistrikan, migas, jalan tol, air minum dan pertanian, sedang di bidang pendidikan diperbolehkan mencapai 49%. “Sejarah berulang kembali,” tulis Amien Rais pada bab pertama bukunya. Pada masa VOC, berbeda dengan Sultan Agung yang berjuang mengirim pasukan ke Batavia untuk mengusir VOC, penerusnya yaitu

“Mengapa Indonesia tetap miskin, terbelakang dan tercecer dalam derap kemajuan bangsa-bangsa lain?” Amein Rais, sang lokomotif reformasi, menuangkan permenungannya

dalam

buku

ini.

Mengambil

perumpamaan nasionalisme sepakbola, jika bangsa ini diibaratkan rumah di pinggir jalan, olahraga adalah pagar depan yang tampak oleh setiap orang yang lewat. Bangsa atau pemerintah kita memiliki obsesi yang aneh, yang penting pagar rumah terlihat bersih dan mengkilap, yang lain masa bodoh. Sehingga ketika perabotan rumah dicuri orang di depan mata pemilik rumah, bahkan ketika isteri dan anak-anaknya digondol keluar rumah, ia hanya bisa menonton, sama sekali tidak merisaukan. Nasionalisme dangkal ini yang membuat kita hanya membisu, seperti kehilangan harga diri dan martabat, menyaksikan penjarahan kekayaan alam oleh korporasi asing, bahkan hingga isi perundang-undangan pun didiktekan oleh kartel neokolonial. Revrisond Baswir mencatat peranan Bank Dunia dalam penyusunan UU Migas, Price Waterhouse Cooper dalam UU BUMN, dan Asian Development Bank (ADB) dalam UU Kelistrikan. Paling buruk adalah terbitnya UU No. 25 tahun 2007

Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

Sultan Amangkurat I justru memilih melepaskan tanahtanah di Jawa Barat sebagai imbalan atas dukungan VOC mengalahkan pemberontakan Trunojoyo. Konsesi tanah VOC terus meluas, hingga pada 1755 wilayah kerajaan Mataram hanya menyisakan Yogyakarta dan Surakarta. Mentalitas inlander inilah yang membuat VOC dan Belanda menjajah negeri ini hingga tiga setengah abad. Ironisnya, pemerintahan sekarang di bawah kepemimpinan SBY-JK mengulangi langgam yang sama, mensubordinasikan diri kepada kepentingan korporatokrasi.

Elemen-elemen Korporatokrasi Korporatokrasi,

menurut

John

Perkins

(2005: xii), adalah gabungan kekuasaan korporasi, perbankan dan pemerintahan yang mendukung nilainilai dan sasaran-sasaran bersama untuk terus-menerus mengabadikan, memperluas dan memperkuat diri. Amien Rais menguraikan 7 unsur korporatokrasi. Pertama, korporasi besar. Tujuan utama korporasi besar adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya serendah-rendahnya, dan dengan segala cara, tidak peduli terhadap harga nyawa manusia dan

Bahasan: Korporatokrasi pelestarian lingkungan. Tak heran, korporasi besar

programs).

dianggap mengidap pathology of profit. Terkuaknya

Keempat, militer. Dalam buku The Power

skandal korporasi Enron (2001) dan Worldcom (2002)

Elite (Oxford Press, 1956), C. Wright Mills menulis

di Amerika Serikat (AS) hanya yang terekspose saja,

bahwa struktur ekonomi, struktur militer, dan struktur

karena hampir semua perusahaan di AS pernah dan

politik adalah saling mengunci. Eisenhower, tiga hari

sedang melakukan berbagai skandal: suap, monopoli,

sebelum lengser dari jabatan presiden AS pada 1961,

pemalsuan

memperingatkan

akuntansi,

pencucian

uang,

perusakan

lingkungan, dan sebagainya. Kedua,

pemerintahan.

complex.

akan

bahaya

mutakhir

military-industrial

bagaimana

kompleks

secara

militer-industrial ini bekerja adalah betapa cepatnya

teoretis pemerintah mendapatkan mandat kekuasaan

ribuan kontraktor AS menyerbu Irak begitu Baghdad,

dari rakyat, dalam kenyataannya ia lebih banyak tunduk

Basra dan kota-kota lainnya luluh lantak, dengan dalih

dan melayani kepentingan korporasi. Cara paling mudah

“rekonstruksi Irak”. Di antara korporasi predator yang

bagi korporasi menaklukkan pemerintah adalah dengan

ikut kenduri Irak adalah Halliburton, yang CEO-nya dulu

membiayai kampanye kandidat kepala pemerintahan.

adalah Dick Cheney, wakil presiden Bush. Belum mulai

David Korten, dalam bukunya When Corporations Rule

bekerja saja Halliburton sudah me-markup tagihan

the World (Kumarian Pres, 1995), menulis bahwa di AS

minyak untuk kebutuhan tentara AS sebesar 60 juta

demokrasi tidak saja dijual kepada korporasi-korporasi

dolar. Anak perusahaan Halliburton yang sebenarnya

Amerika, tetapi juga korporasi asing. Pemerintah

sudah bangkrut, KBR (Kellog, Brown, and Root),

Meksiko

dihidupkan kembali dan memenangkan kontrak ratusan

mengeluarkan

Meskipun

Contoh

sedikitnya

juta

dolar

sebagai pelicin untuk lobi politik di Washington demi

juta dolar.

mengamankan posisi Meksiko di NAFTA. Sedangkan

Kelima, media massa. Pemikir konservatif

uang semir Jepang ke tokoh-tokoh politik di Washington

Inggris, Edmund Burke (1729-1797), memasukkan

mencapai 100 juta dolar setahun, dan 300 juta dolar

media massa sebagai pilar keempat demokrasi, di

untuk tokoh-tokoh yang dapat mempengaruhi opini

samping tiga pilar Trias Politika Montesquieu, yakni

publik. Jepang mendirikan 92 biro hukum, humas dan

lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Namun teori

lobi, disusul Inggris (42), Kanada (25), dan Belanda (7),

muluk ini dibantah oleh Noam Chomsky, yang sejak 20

untuk melahirkan atau mengganti undang-undang yang

tahun lalu telah memperingatkan bahwa media massa

lebih menguntungkan korporasi.

pada dasarnya menyuarakan kepentingan korporasi

Ketiga, perbankan dan lembaga keuangan

besar, sehingga isi pokok media massa sejatinya adalah

internasional. Di antara banyak bank korporat, dua

“propaganda” untuk melindungi kepentingan korporasi.

lembaga keuangan bentukan konferensi Bretton Woods

Di AS, empat stasiun televisi raksasa yang berpengaruh

di akhir Perang Dunia II yaitu Bank Dunia dan IMF

dalam arah pemberitaan ternyata dimiliki oleh korporasi

adalah pilar atau pemain utama globalisasi, bahkan

besar non-media, yaitu NBC (General Electric), ABC

arsiteknya. Keduanya berperan sebagai instrumen untuk

(Walt Disney Company), NBC (Viacom Inc.), dan CNN

membela kapitalisme global, mengupayakan keuntungan

(AOL-Time Warner). Sedangkan pimpinan tiga koran

maksimal bagi korporasi besar, dan melestarikan

besar AS juga duduk dalam pimpinan berbagai korporasi

dominasi ekonomi AS. Pembagian kerjanya, Bank

besar; mereka adalah New York Times duduk di Carlyle

Dunia memberikan pinjaman jangka panjang ke negara-

Group, Ford, dan Johnson and Johnson, Wahington

negara berkembang untuk mendanai proyek-proyek

Post di Lockheed Martin, Coca Cola, dan Gillette, dan

pembangunan infrastruktur, sedang IMF memberikan

The Tribune (Chicago dan LA Times) duduk di 3M,

arahan-arahan atau tepatnya “tekanan-tekanan” apa yang

Caterpillar, ConocoPhilips, Kraft, McDonalds dan Pepsi.

harus dikerjakan oleh negara-negara yang mendapatkan

Selain melalui kepemilikan usaha, penyeragaman suara

bantuan utang. Kegiatannya sering tumpang tindih, tapi

media massa juga terjadi melalui pemasangan iklan,

tetap satu formula, yaitu SAP (structural adjustment

produksi berita besar-besaran oleh instansi-instansi

edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi penguasa, dan flak atau berondongan kritik dan ancaman

diri. Sebaliknya dengan negara-negara Afrika yang terus

yang diarahkan kepada media massa oleh pusat-pusat

menjadi pelayan kapitalisme global. Menurut laporan

kekuasaan politik dan ekonomi. Fenomena embedded

George Ayyittey, intelektual berkebangsaan Ghana, di

journalist dalam Perang Irak menunjukkan bahwa

depan Komisi Luar Negeri Senat AS, Afrika telah menjadi

media massa telah berhenti perannya sebagai watch dog

vampire states, negara-negara penghisap kesejahteraan

(musuh pemerintah dan korporasi), ataupun guard dog

rakyat, di mana Negara terdiri dari gerombolan gangster

(mendukung sekaligus mengkritik), dan akhirnya hanya

dan pencoleng yang memperkaya diri dan kroni-kroninya

menjadi lap dog, anjing jinak untuk dipangku dan dielus-

dengan mengucilkan kelompok lain, bahkan adakalanya

elus, tidak lagi berbahaya.

presidennya sendiri adalah kepala bandit.

Keenam, intelektual pengabdi kekuasaan. Dalam 20-30 tahun belakangan, universitas dijadikan sasaran

oleh

kekuatan

Untuk menaklukkan Indonesia, kekuatan

sebanyak mungkin lulusan dalam berbagai disiplin ilmu

korporatokrasi internasional tak perlu mengirim pasukan

yang menghamba dan melayani kepentingan korporasi.

seperti di Irak dan Afghanistan, ataupun mengirim para

Campur tangan korporasi makin jauh merasuk ke tubuh

jackals (meminjam istilah John Perkins), karena negeri

universitas

finansial.

ini telah dijajah, atau dalam istilah Amien Rais â&#x20AC;&#x153;state

Berbagai riset dilakukan untuk tujuan korporat sebagai

capture corruptionâ&#x20AC;? (korupsi yang menyandera Negara).

imbalan balik dari pihak donor. Jika komersialisasi

Korupsi ini lebih jahat daripada korupsi biasa, karena

menjadi misi keempat universitas, setelah riset, transfer

dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa dengan

pengetahuan, dan pengabdian masyarakat, maka kaum

tunduk dan setia pada kepentingan korporasi asing.

intelektual hanya akan menjadi budak kekuasaan

Semua pemerintahan, dari zaman Orde Baru hingga

ekonomi dan politik.

reformasi, mengikuti agenda Konsensus Washington,

mengalami

untuk

Tawaran Agenda Penyelamatan Bangsa

mencetak

setelah

korporat

himpitan

Ketujuh, elite nasional bermental inlander.

dengan meliberalisasi sektor keuangan di mana asing

Selama kolonisasi mental tetap bercokol di benak para

bisa memiliki 99% saham bank di Indonesia (era

pemimpin bangsa, sulit diharapkan bangsa tersebut

Habibie), privatisasi BUMN dan pengampunan terhadap

dapat memelihara kedaulatan dan kemandiriannya.

para obligor bermasalah (era Megawati), dan liberalisasi

Musuh dari dalam ini, yaitu mentalitas terjajah, dengan

investasi (era SBY-JK).

kompleks inferioritasnya dan penyakit selalu kalah, membuahkan

kebingungan,

kelembaman

Amien Rais menawarkan sejumlah saran

(inertia),

demi penyelamatan bangsa, yaitu mempersiapkan

dan kehilangan rasa percaya diri. Amien Rais khawatir,

kepemimpinan alternatif yang diisi oleh tokoh-tokoh

berlarut-larutnya Indonesia jatuh di bawah bayang-

muda dan mempunyai semangat kemandirian nasional.

bayang korporatokrasi global karena sebagian pemimpin

Berbagai

kita masih bermental terjajah, merasa diri tidak dapat

(Kontrak Production Sharing) di sektor migas harus

mencapai kemajuan selain mengikuti jalan Barat. Tidak

dinegosiasi ulang dengan memprioritaskan kepentingan

seperti para pemimpin di negara-negara lain seperti

bangsa.

Mahathir Mohammad (Malaysia), Chavez (Venezuela),

lingkungan, kegiatan korporasi asing bisa dihentikan

Evo Morales (Bolivia), Raffale Correa (Ekuador) dan

secara sepihak. Indonesia juga harus membentuk sendiri

Nestor Kirchner (Argentina) yang berani berkata

badan arbitrase untuk menyelesaikan konflik dengan

tidak kepada resep-resep ala Konsensus Washington.

korporasi asing. Semua HPH harus ditinjau ulang,

Begitu pula negara-negara seperti Iran dan dua raksasa

dan para pemegang HPH yang menghancurkan hutan

Asia, India dan Cina. Negara-negara yang mengalami

harus diberi sanksi tegas. Kepemimpinan baru ini juga

kemajuan pesat pada 20-30 tahun belakangan adalah

diharapkan menghilangkan penyakit kecanduan utang

negara-negara yang mempunyai pemimpin bermental

(debt-addict) dan melakukan renegosiasi pembayaran

bebas, merdeka, berdaulat dan mandiri serta percaya

utang luar negeri.

Jurnal tanah air | edisi Januari 2009

Kontrak

Bahkan

Karya

demi

pertambangan

kepentingan

dan

KPS

pelestarian

Bahasan: Korporatokrasi Dengan menuliskan gagasannya dalam bentuk

yang membawa bendera Indonesia, sehingga IMF tak

buku, Amien Rais tak sekadar melontarkan kritik-kritik

pernah mencairkan pinjaman selama Gus Dur berkuasa.

pedas yang seringkali hanya berhenti pada moderasi

Amien Rais juga tidak mengupas gerakan-gerakan anti-

belaka, seperti dilakukannya selama ini. Ia menerima

globalisasi yang fenomenal sejak Seattle (1999) maupun

Habibie sebagai penerus Suharto. Ia menolak desakan-

ajang World Social Forum (WSF), dan hanya menampilkan

desakan untuk menjatuhkan Megawati, dan sekarang

para elite, sejalan dengan manuver-manuver elitisnya

SBY-JK, di tengah jalan. â&#x20AC;&#x153;Tentukan melalui pemilu

selama berkiprah di dunia politik. Tetapi secara umum,

saja,â&#x20AC;? kata Amien Rais di sela-sela peluncuran bukunya

gambaran lengkap dalam buku ini tentang sepak terjang

di Gelora Bung Karno. Sebaliknya, terhadap Gus Dur,

tiga pilar globalisasi (IMF, Bank Dunia dan WTO),

dijatuhkannya melalui Sidang Istimewa ketika Amien

hegemoni Pax Americana, dan korporatokrasi, dapat

Rais menjabat Ketua MPR. Dalam buku ini, sub-bab

mengisi kekosongan pemikiran mainstream tentang

tentang zaman Gus Dur seperti sengaja dilewatkan.

ancaman

Padahal menarik untuk membahas bagaimana Gus

diharapkan bisa memberi energi baru kepada kalangan

Dur menghadapi tekanan korporatokrasi, misalnya

aktivis dan intelektual.(*)

globalisasi

dan

korporatokrasi,

sehingga

penolakan Gus Dur melikuidasi perusahaan Texmaco

Sahabat WALHI, Sahabat Lingkungan Kebersamaan menjadi saja

adalah

kekuatan,Dalam

organisasi

yang

publik,

peduli

mau

membantu

hidup

terhadap upaya

Indonesia

secara

kami

upaya

WALHI

mengajak

lingkungan

hidup

penyelamatan sukarela

siapa dan

menjadi

Sahabat

untuk Menyelamatkan Lingkungan Hidup Indonesia

lingkungan dan

mandiri

untuk bergabung dalam Sahabat WALHI dengan menjadi relawan,Dengan

Gerakan Bersama

WALHI

anda

akan

Mendapatkan Info Lingkungan Hidup melalui Jurnal Tanah Air

bergabung bersama sahabat-sahabat lain yang telah terlibat aktif mendukung gerakan lingkungan hidup di Indonesia.

Partisipasi langsung dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh WALHI

Ada tiga Cara bergabung menjadi Sahabat WALHI yaitu dengan mengisi formulir anggota Sahabat WALHI dan : 1. Bayar biaya keanggotaan Rp.120.000.-/tahun(atau cuma Rp.10.000,-/bulan) 2. Sumbangan secara rutin kepada WALHI, dengan jumlah sumbangan minimal Rp.120.000,-/tahun 3. Jadi Relawan Aktif selama 3 bulan Cara Pembayaran Transfer ke Yayasan WALHI No.Rek.070 - 0003016420 Bank Mandiri cabang Mampang Prapatan Jl.Mampang Prapatan Raya No.61 Jakarta Selatan atau Antar Langsung ke: Kantor Eksekutif Nasional WALHI JL.Tegal Parang Utara No.14, Mampang,Jakarta Selatan 12790 Telp :(021) 7919 3363 Fax :(021) 7919 1673 edisi Januari 2009 | Jurnal tanah air

Bahasan: Korporatokrasi

Penulis:

Arianto Sangaji lahir di Mareku, Tidore, 9 April 1962. Menjabat sebagai Direktur Yayasan Tanah Merdeka, Palu. Memperoleh MA di School of Social Science, University of Birmingham, Inggris. Buku karya-karya antara lain: The Security Forces and Regional Violence in Poso, dalam Schulte Nordholt, Henk and Gerry van Klinken, eds, Renegotiating Boundaries: local Politics in Post-Suharto Indonesia, KITLV, Leiden, 2007; The masyarakat adat movement in Indonesia: a critical insider’s view, dalam Jamie S. Davidson and David Henley, eds, The Revival of Tradition in Indonesian Politics, Routledge, London and New York, 2007; Politik Konservasi : Orang Katu di Behoa Kakau, KPSHK, Bogor, 2002; Buruk Inco, Rakyat Digusur : Ekonomi Politik Pertambangan Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 2002; PLTA Lore Lindu ; Orang Lindu Menolak Pindah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002. Dia dapat dihubungi melalui anto_sangadji@yahoo.com Dani Setiawan Lahir di Bogor pada tanggal 05 Agustus 1982. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Pemikiran Politik Islam. Mantan Sekretaris Jenderal Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI) dan saat ini menjabat sebagai Ketua Koalisi Anti Utang (KAU). Aktif menulis di berbagai media massa serta jurnal nasional. Editor buku “Menjala Ikan Terakhir” dan “Lapindo: Tragedi Kemanusiaan dan Ekologi” (Walhi, 2007). Menulis buku “Monitoring Proyek Utang Luar Negeri” (KAU, segera terbit). Dapat dihubungi melalui email: danisetia@gmail.com.

Danial Indrakusuma Pernah belajar di Universitas Kristen Indonesia (Ekonomi), Universitas Indonesia (Sejarah), University of Tulsa, Tulsa, Oklahoma, AS; Documentary Script Development, Jakarta Internasional Film Festival. Kini aktif sebagai dalam organisasi Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM). Dia dapat dihubungi melalui revolt83@hotmail.com Khalisah Khalid Saat ini adalah Anggota Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) 2008-2012; Biro Politik dan Ekonomi Sarekat Hijau Indonesia (SHI). Dia dapat dihubungi melalui: sangperempuan@gmail.com Longgena Ginting Sebelumnya adalah Direktuf Eksekutif Nasional WALHI. Kini sebagai Kordinator Kampanye IFIs (International Financial Institutions) Friend of The Earth International. Dia dapat dihubungi melalui: ginting@foei.org Pius Ginting Saat ini adalah Officer Publikasi WALHI Eksekutif Nasional. Sebelumnya adalah pekerja sosial di Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS) dan redaksi Tabloid Pembebasan. Dia dapat dihubungi melalui: pius. ginting@gmail.com. Salamuddin Daeng, Sebelumnya adalah peneliti di WALHI NTB dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Sekarang peneliti di Institute Global Justice. Merupakan saksi ahli dari Koalisi Masyarakat Sipil Menolak UU PMA, yang mengajukan gugatan judicial review terhadap UU Penanaman Modal di Mahkamah Konstitusi. Dia dapat dihubungi melalui dirman_pmadvokasi@yahoo.co.id Khalisah Khalid Saat ini adalah Anggota Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) 2008-2012; Biro Politik dan Ekonomi Sarekat Hijau Indonesia (SHI). Aktif menulis di media massa seperti Koran Tempo, Kompas, Buletin Elektronik Praxis, dan Media Indonesia Sudiarto Lahir di pesisir utara Kabupaten Tegal pada 29 Juni 1978, pernah belajar di Institut Teknologi Bandung (ITB), dan semasa kuliah aktif dalam pengorganisasian kekuatan rakyat khususnya petani Badega (Garut), dan mendukung aksi-aksi buruh di Bandung Raya. Sebelumnya bekerja di PT Penta Software Indonesia (Pentasoft), kini menjadi staf informasi dan dokumentasi di Institute for Global Justice (IGJ). Dia dapat dihubungi melalui stopimperialistwar@ yahoo.com Jurnal tanah air | edisi Januari 2009