Penguatan Demokratisasi Lokal Berbasis Masyarakat Sipil di Kawasan Pedesaan Oleh Henry Saragih Ketua Umum Serikat Petani Indonesia
“Disampaikan pada acara Seminar Sehari Pemetaan Masalah Kawasan Pedesaan”
Sekretariat Pusat Jln. Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta Selatan 12790;Jakarta -‐ Indonesia Phone: +62-‐21-‐7991890 Fax: +62-‐21-‐7993426 Email: spi@spi.or.id;Website: h5p://www.spi.or.id
Rakyat Belum Berdaulat
Indonesia Merdeka
Mengembalikan Sumber-Sumber Agraria Kepada Rakyat
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Hak Kelola Rakyat Desa Terhadap Sumber Sumber Agraria
Sumber-Sumber Agraria dikuasai negara tetapi diserahkan kepada korporasi
RAKYAT DESA TAK KUAT UNTUK MENGHADAPI KEKUATAN DI LUAR DESA TERUTAMA KORPORATISASI
Rakyat Pedesaan
SumberSumber Agraria
Korporasi
Rezim Pasar
Korpora9sasi pertanian dan Ragam Konflik Perusahaan Agribisnis
Kekayaan SumberSumber Agraria
Indonesia Konsumen Besar Dunia
Pendirian Industri Pertanian Modern Model In9-‐Plasma/ Perusahaan-‐Rakyat/ Kemitraan
Pasar Impor Produk Pertanian Industri Pertanian
Contract Farming Pertanian/Orang-‐Orang Desa
Pertanian/Peternakan Rakyat
10 Tahun 5,09 juta keluarga petani
1 Tahun 509 ribu keluarga petani
1 Jam 58 keluarga petani
Perusahaan Pertanian Naik (Hasil Sensus BPS 2013)
Dari 4.011 perusahaan pertanian per tahun 2003 naik menjadi 5.486 perusahaan pertanian per tahun 2013
Rezim Pasar
Rezim Pasar
Rata-rata pendapatan rumah tangga pertanian dari usaha pertanian di Indonesia tahun 2013 hanya sebesar 12,4 juta rupiah per tahun atau 1 juta rupiah per bulan. Pendapatan tersebut jauh dari UMR (Upah Minimum Regional) yang
PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI TANAMAN PANGAN PERIODE JAN 2014 -‐ APR 2015 103
102.3
102 101 100
101.23 99.88 99.76
99
99.41
99.33 98.2 97.98 98.22 98.04 98.14 97.78
98
99.79
100.8
100.07
97.33
97 96 95 94
J A N
F E B M A R AP R M A Y J U N
J U L
AUG
SEP
O C T NO V D EC J A N -‐ 1 5FE B-‐1 5MAR -‐1 5AP R -‐1 5 Sumber : BPS, diolah SPI
PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI HORTIKULTURA PERIODE JAN 2014 -‐ APR 2015 105 103.99
104
103.22 102.53 102.62 102.43 102.62
103 102
103.81
101.78
101.56 101.55
102.48 102.4
101.95
101.95 101.34
101
100.3
100 99 98
J A N
F E B
MA R AP R M AY J U N
J U L
AUG
SEP
O C T NO V D EC J A N -‐ 1 5FE B-‐1 5MA R-‐ 1 5AP R-‐ 1 5 Sumber : BPS, diolah SPI
PERKERMBANGAN NILAI TUKAR PETANI TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT PERIODE JAN 14 -‐ APR 15 104 102.64
103 102
101.11
101
101.55
101.95
102.29 102.45
102.02 101.23
100.84
100.92 100.05
100 99 98.03 98.02
98
97.6
97.46
97.07
97 96 95 94
JAN
F E B
MAR APR MAY
JUN
JUL
AUG
S E P
O C T NO V
D E C JAN-‐15 F E B-‐ 15 MA R -‐1 5APR-‐ 15 Sumber : BPS, diolah SPI
Pemerintahan Jokowi JK
KEDAULATAN PANGAN DALAM NAWA CITA (9 PROGRAM PRIORITAS) AGENDA PRIORITAS KE-‐5
PROGRAM “INDONESIA KERJA” DAN “INDONESIA SEJAHTERA”
mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar
1. 2.
MEWUJUDKAN
AGENDA PRIORITAS KE-‐7
KEDAULATAN PANGAN
3. 4. 5. 6. 7.
Perbaikan Irigasi Rusak Dan Jaringan Irigasi Di 3 Juta Hektar Sawah; 1 Juta Hektar Lahan Sawah Baru Di Luar Jawa; Pendirian Bank Petani Dan UMKM; Pendirian Gudang Dengan Fasilitas Pengolahan Pasca Panen Di Tiap Sentra Produksi, Pemulihan Kualitas Kesuburan Lahan, Penghen]an Konversi Lahan Produk]f Untuk Usaha Lain mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional melalui riset dan pengembangan dasar di bidang pertanian dan industri dibiayai oleh negara
Program Pemerintah Jokowi JK, Reforma Agraria
DALAM AGENDA STRATEGIS BIDANG POLITIK
1. Kami berkomitmen agar SETIAP WARGA NEGARA MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMILIKI TANAH, sebagai tempat menetap atau sebagai tempat memperoleh sumber penghidupan secara layak. 2. Kami akan MENDORONG LANDREFORM UNTUK MEMPERJELAS KEPEMILIKAN DAN KEMANFAATAN TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM melalui penyempurnaan terhadap UU Pokok Agraria. 3. Kami berkomitmen PENGATURAN YANG JELAS UNTUK MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA NASIONAL dengan memperha]kan aspek hukum adat, berdasarkan prinsip keterbukaan, cepat dan berbiaya ringan. 4. Mendorong suatu inisia]f berupa PENYUSANAN (RANCANGAN) UNDANG-‐UNDANG TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN KONFLIK-‐KONFLIK AGRARIA yang muncul sebagai akibat dari pengingkaran berbagai peraturan perundang-‐undangan sektoral atas hak-‐hak masyarakat adat selama ini. 5. DISTRIBUSI LAHAN KEPADA DESA dan membebaskan desa di kantong-‐kantong hutan dan perkebunan 6. AKSES DAN HAK DESA UNTUK MENGELOLA SUMBERDAYA ALAM BERSKALA LOKAL (tambang, hutan, kebun, perikanan, dan sebagainya)
REALISASI DAN TANTANGAN Kebijakan dan Program Pembangunan
Setelah 6 Bulan
Reforma Agraria/Land Reform
Bukan untuk alokasi korporasi
Kedaulatan Pangan
Pergeseran hanya pada peningkatan produksi (Swasembada) Masih menempatkan korporasi sebagai pengelola pertanian (Food Estate)
1000 Desa Berdaulat Benih
Kerjasama BRI – Monsanto – Cargil
1000 Desa Pertanian Organik
Pupuk kimia masih diteruskan
Pembangunan dan perbaikan waduk Ancaman Penggusuran Lahan produktif
Memperkuat Orang-Orang Desa
¢
¢
¢
Pemerintah harus menyerahkan sumber-sumber agraria kepada masyarakat desa. Rakyat desa diperkuat dengan memperbanyak dan memperkuat organisasi yang melintasi antar desa. Contohnya à Walhi – Gambut di Riau, SPI à Memperjuangkan Hak Asasi Petani (UU Perlintan) dan di Internasional mendorong lahirnya deklarasi Hak Asasi Petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan Pendidikan yang mencerdaskan bagi rakyat pedesaan diperlukan untuk bisa aktif berperan menjalankan kelembagaan yang ada di pedesaan.
Terima Kasih