Pernyataan Sikap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah NTT di Hari Tani Nasional 2015 PERINGATAN HARI TANI NASIONAL 2015 Pernyataan Sikap “Hentikan Monopoli dan Perampasan Tanah,Laksanakan Reforma Agraria Sejati,Bangun Industrialisasi Nasional Dengan Kedaulatan Di Tangan Rakyat” Krisis ekonomi yang terjadi di Negara – negara imperialis terus menjalar ke berbagai negara di belahan dunia lain yang berada di bawah dominasi mereka. Untuk memecahkan krisis yang dialami maka Negara – negara imperialis menjalankan skema penghisapan yang lebih massif di berbagai sektor penghidupan rakyat yang di dominasinya di seluruh dunia. Resim JOKOWI – JK sebagai rezim boneka imperialis yang menghamba kepada sistem ekonomi global semakin menunjukkan jati dirinya dengan menjadi pelayan paling loyal bagi kepentingan Negara- negara imperialis dengan menjalankan seluruh agenda mereka di Indonesia. Fakta secara vulgar diperlihatkan rezim JOKOWI – JK adalah melahirkan berbagai regulasi (UU Pengadaan Tanah,dll) yang melegalkan praktek monopoli dan perampasan tanah dalam skala besar, serta kebijakan yang masih hangat adalah lahirnya paket program percepatan pembangunan melalui skema MP3EI yang merupakan bentuk penghisapan yang semakin menyengsarakan Rakyat Indonesia, dengan memuka pintu lebar – lebar bagai para investor dari 21 negara anggota APEC untuk menanamkan investasi di Indonesia lewat skema public private pertnership (PPP) yang berbasis pada penyediaan tanah di dalam negeri. Untuk melayani dan melindungi kepentingan proyek – proyek besar milik imperialis di Indonesiaa. Rezim JOKOWI – JK tidak segan – segan menggunakan cara fasisme dengan menggerakkan aparat militer ( TNI – POLRI) untuk melakukan tindak kekerasan terhadap perlawanan rakyat secara kejam baik dengan senjata maupun dengan cara terselubung. Kembali mengakomodir BABINSA untuk kembali ke desa. Seiring dengan kenyataan di atas, praktek monopoli dan perampasan tanah semakin massif terjadi di Indonesia. Praktek monopoli dan perampasan tanah yang sedang berjalan di Indonesia saat ini antara lain untuk perkebunan sawit,yang telah mencapai angka 11,1 juta Ha diseluruh
Indonesia, pertambanagn skala besar (minyak,emas,batubara,mineral,pasir,besi,panas bumi,nikel dsd), perkebunan skala besar (hutan tanaman Industri ,karet,tebu dll),program ketahanan pangan (MIFEE dll) yang merupakan bentuk program kedaulatan pangan palsu,pembangunan infrastuktur (militer,jalan tol,waduk dll),program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim palsu (REDD+),dan peruntukan yang lain adalah proyek –proyek besar yang semakin menyengsarakan rakyat Indonesia ( kaum tani,buruh,nelayan,perempuan,suku bangsa,minoritas dll). Seluruh praktek monopoli dan perampasan tanah tersebut pun menjalar dan terjadi di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Reklamasi Pantai (Pantai Pede Kabupaten Manggarai Barat dan Pantai Pasir Panjang Kota Kupang),Hak Guna Usaha/HGU Nangahale Kabupaten Sikka,Pertambangan mangan di Timor, Emas di kabupaten Alor, Pertambangan di Flores, dan lain – lain. Semua skema yang dibangun tersebut,coba di kaburkan oleh Rezim JOKOWI - JK melalui agenda Reforma Agraria “Palsu” dengan melakukan pendistribusian tanah dan program legalisasi tanah. Program reforma agraria versi JOKOWI justru tidak mengalokasikan tanah kepada jutaan petani yang tidak bertanah akan tetapi lahan juga untuk kepentingan investasi untuk kapitalis monopoli. Sedang program sertifikasi tanah justru menjebak dan menipu jutaan petani yang secara terpaksa dengan mudah menjual tanahnya kepada pemilik modal baik di dalam negeri maupun luar negeri. Akan tetapi rakyat bukan tampa perlawanan, meningkatnya krisis tersebut justru membangkitkan kesadaran kolektif massa. Rakyat yang bangkit di berbagai negeri menandakan semakin majunya kesadaran kolektif massa rakyat. Berbagai bentuk perlawanan rakyat yang semakin besar dan masif mewarnai hari – hari dalam pusaran badai krisis yang semakin dalam dan secara langsung menyerang musuh rakyat di seluruh negeri. Tak terkecuali bagi rakyat Indonesia. Atas kenyataan di atas, kami dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah NTT ,menuntut untuk Menghentikan Seluruh Praktek Monopoli Dan Perampasan tanah,Laksanakan Reforma Agraria Sejati, Bangun Industrialisasi Nasional Dengan Kedaulatan Di Tangan Rakyat,serta tuntutan – tuntutan turunannya sebagai berikut: 1. Kembalikan tanah Rakyat Nangahale yang di rampas di Lokasi Hak Guna Usaha/HGU
2. Hentikan Kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani di Kabupaten TTU 3. Hentikan monopoli dan perampasan tanah kaum tani untuk pertambangan Mangan di Kab.TTU,TTS, dan Belu. 4. Hentikan ekspansi tambang emas di Moru Kabupaten Alor 5. Hentikan eksploitasi tambang di kawasan Hutan Oenbit TTU 6. Hentikan monopoli wilayah pesisir Pantai Pede Labuan Bajo untuk pembangunan Hotel yang menghilangkan akses Masyarakat nelayan. 7. Hentikan perampasan tanah diskriminasi terhadap suku bangsa Minoritas 8. Cabut seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di NTT yang meyengsarakan kaum tani 9. Hentikan mega proyek imperialis di Indonesia dalam wujud MP3EI 10. Hentikan monopoli dan perampasan tanah untuk program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim palsu (REDD+) 11. Hentikan monopoli dan perampasan tanah untuk pembangunan infrastruktur 12. Hentikan monopoli dan perampasan tanah untuk program ketahanan pangan (kedaulatan tangan palsu) 13. Menolak program Reforma Agraria palsu JOKOWI - JK. “Hentikan monopoli dan perampasan tanah, laksanakan reforma agraria sejati, bangun industrialisasi nasional dengan kedaulatan di tangan rakyat� Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI ) Eksekutif Daerah NTT Koordinator Kompanye Pesisir dan Kelautan Yustinus B. Dharma, S.Pi No Hp/082146782463