RiSiaran Pers Walhi Sumsel. Cabut Izin, Hentikan Ekspansi Perkebunan dan HTI Di Sumsel Bencana asap akibat kebakaran Hutan dan lahan di propinsi sumatera selatan sejak bulan agustus sampai dengan saat ini belum berhenti, malah semakin parah seiring dengan musim kemarau yang menurut BMKG sumatera selatan 8 September lalu melalui Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Klimatologi Kenten. Akan berakhir paling cepat di bulan Oktober, saat musim Hujan tiba. Artinya seluruh masyarakat sumsel harus rela menangung bencana akibat pembiaran pemerintah dan kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan. Penguasaan Hutan Produksi oleh APP di Sumsel
30,015 143,215
PT. Sumber Hijau Permai 193,326
PT. SBA Wood PT. Bumi Andalas Permai
877,532
252,256
PT. Bumi Mekar Hijau Pt. Bumi Persada Permai PT. Rimba Hutani Mas
85,083 21,955
65,988
PT Tripupa Jaya Perusahaan HTI lainnya
Bencana asap adalah dampak dari buruknya tata kelola hutan dan lahan yang di praktekan oleh pemerintah Propinsi Sumsel dan pemerintah kabupaten/Kota. Dengan melakukan obral izin tanpa mengindahkan daya tampung dan daya dukung Lingkungan Hidup. Disisi lain penegakan Hukum dan pengawasan terhadap perusahaan yang diberikan izin jauh panggang dari Api.
Contoh penguasaan lahan dan hutan yang timpang antara masyarakat dengan Perusahaan. Grup Perusahaan Asian Pulp And Paper (APP) melalui 7 perusahaan yang bergerak di Perkebunan Kayu (HTI) menguasai setidaknya 792,135 Hektar atau sekitar 47 Persen dari luas Hutan produksi di sumatera selatan yang diperuntukan untuk HTI sebesar 1,669,370 Hektar. Sedangkan penguasaan lahan di kawasan hutan yang diberikan oleh pemerintah Melalui skema PHBM (HD,HTR dan/atau HKM) hanya seluas ±12.000 Hektar atau tidak sampai 1 persen dari luasan hutan sumsel. Luasnya penguasaan hutan dan lahan oleh Perusahaan Perkebunan dan HTI berdampak munculnya bencana asap yang setiap tahunnya terus berulang. Berdasarkan data Hotspot yang diterima oleh Walhi sumsel dari satelit Terra dan aqua selama Agustus -‐ 16 september 2014. Dari 1173 Hotspot, 169 nya berada dilahan Perusahaan Perkebunan dan 531 Titik terbanyak berada didalam konsesi Hutan Tanaman Industry. Adapaun titik api di konsesi HTI tersebut, 417 titiknya berada diwilayah konsesi HTI perusahaan Asia Pulp and Paper (APP) diatas lahan gambut. merupakan salah satu Perusahaan produksi kayu terbesar di Dunia milik pengusaha Singapura.
Banyaknya hotspot di dalam konsesi 600 HTI APP menunjukan bahwa Pemerintah Daerah maupun pusat 500 melalui Dinas kehutanan Gagal 400 melaksanakan mandate menjaga Agustus kawasan hutan dan gambut dari 300 kerusakan akibat kebakaran, dengan September 200 skema memberikan penguasaan kawasan hutan terhadap HTI. Karena 100 hakikatnya pemberian izin HTI 0 terhadap kawasan hutan berdasarkan Perkebunan HTI Gambut P.19/menhut.II/2007 yang telah diubah menjadi p.11/Menhut-‐II/2008 tentang tata cara pemberian izin dan perluasan izin pemanfaatan Hutan kayu pada hutan Tanaman Industri. Harus diberikan kepada hutan produksi yang tidak produkti (rusak) gunanya untuk meningkatkan potensi hutan tersebut, dengan tidak merusak lingkungan dan menghilangkan fungsi Pokoknya. Memeprcepat pemulihan kawasan Hutan dari kerusakan sehingga mampu meningkat fungsi Hutan. Akan tetapi harapan diatas tidaklah tercapai malah memperparah kerusakan hutan dan gambut itu sendiri, seandainya lahan tersebut di biarkan maka Alam akan mampu memulihkan dengan sendirinya. Sebaran Hotspot di Konsesi Perusahaan dan Lahan Gambut Agustus -‐ 15 September 2014
selanjutnya menyikapi bencana asap yang telah lintas negara dan berulang PT. Sumber Hijau Permai terjadi ini, 2 hari lalu (15/9) melalui PT. SBA Wood 19 1 20 sidang Paripurna DPR menyepakati PT. Bumi Andalas Permai 102 untuk meratifikasi AATHP (ASEAN PT. Bumi Mekar Hijau 162 Agreement on Transboundary haze 364 Pt. Bumi Persada Permai Polution) atau perjanjian 104 PT. Rimba Hutani Mas pengendalian Polusi asap lintas PT Tripupa Jaya Negara ASEAN dalam perundang 0 3 10 undang Indonesia. Hal ini menjadi Perusahaan HTI lainnya peluang untuk Indonesia Perkebunan mendapatkan bantuan Negara Negara untuk mengendalikan Kebakaran Hutan dan lahan namun secara substansi (penyelesaian pada akar masalah) tidaklah berdampak apapun jika tanpa ada upaya serius pemerintah Indonesia menegakan Hukum.Salah satunya penegakan humum perusahaan pembakar lahan serta menuntut pertanggung jawaban Negara Negara ASEAN seperti Singapura atas Kebakaran Hutan dan lahan di Indonesia yang di dominasi dilahan konsesi Perusahaan yang berasal dari Negara Negara tersebut. Atas kondisi ini maka Walhi Sumatera selatan menuntut Pemerintah untuk :
1. Segera mencabut Izin izin perusahaan pembakar lahan dan hutan karena hal ini membuktikan bahwa perusahaan tidak bisa merawat dan menjaga lahan dan konsesinya dan segera memberikan lahan tersebut kepada masyarakat karena masyarakat lebih bisa menjaga lahan dan hutan dari kerusakan dengan arif dan bijaksana ketimbang perusahaan. 2. Melalui perjanjian AATHP (ASEAN Agreement on Transboundary haze Polution) kami menuntut pemerintah melakukan penegakan Hukum dengan menjerat Koorporasi baik perkebunan dan HTI dengan meminta ganti kerugian atas kerusakan dan segera melakukan pemulihan lingkungan hidup 3. Menuntut Negara Negara ASEAN Singapura dan Malaysia yang telah terlebih dahulu meratifikasi AATHP untuk turut bertanggung jawab atas Bencana Asap di Sumatera selatan dengan memberikan sanksi terhadap perusahaan perusahaan mereka yang beroperasi di Indonesai yang didalam konsesinya terdapat kebakaran dan titik api seperti Asia Pulp and paper (sinar mas Group) 4. Hentikan kebijakan Ekspansi Perkebunan dan HTI di Sumatera selatan karena kebijakan ini telah merugikan lingkungan hidup,rakyat dan Negara, 5. Meminta Dinas Pendidikan Sumsel untuk meliburkan dan mengubah jadwal Sekolah bagi anak anak sekolah khususnya SD guna mencegah Dampak lebih besar terhadap rakyat khsusnya kaum rentan anak anak, Perempuan dan Lansia.