32 minute read
orang di antaranya sembuh
Kurir Ganja 66 Kg Divonis Bebas
MEDAN (Waspada): Muhammad Edy Ryanto alias Mora, terdakwa kurir ganja seberat 66 kilogram divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (21/4) sore. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakawa seumur hidup.
Advertisement
Ketua Majelis Hakim, Ahmad Sumardi mengatakan, Edy tidak terbukti bersalah atas kepemilikan ganja tersebut. “Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Edy Ryanto alias Mora tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum,” tandas hakim Ahmad Sumardi dalam amar putusan
Sedangkan terdakwa lain, Irwansyah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup, karena dinyatakan terbukti menjadi perantara jual beli ganja tersebut.
Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Hakim Sorimuda Harahap yang menyatakan terdakwa Muhammad Edy Ryanto melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sebelumnya, JPU Abdul Hakim menuntut kedua terdakwa dengan hukuman pidana penjara seumur hidup. Dalam nota tuntutan jaksa hal yang memberatkan, perbuatan kedua terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas prak
Waspada/Rama Andriawan Kedua terdakwa dalam persidangan di PN Medan.
tik penyalahgunaan narkotika. “Sedangkan untuk hal meringankan, tidak ada menemukan pada diri kedua terdakwa,” kata jaksa Abdul Hakim Sorimuda.
Di luar persidangan, JPU Abdul Hakim mengatakan akan langsung mengajukan kasasi terhadap terdakwa bebas. “Besok kita langsung ajukan kasasi untuk terdakwa Muhammad Edy Ryanto,” katanya.
Sementara itu, penasehat hukum terdakwa Tita Rosmawati, SH dari LBH Shankara Mulia Keadilan menyambut baik atas putusan majelis hakim yang membebaskan Muhammad Edy Ryanto. Menurutnya, putusan hakim sudah tepat.
“Bahwa penerapan hukum di dalam pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan. Karena di dalam fakta persidangan kami telah membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah,” kata Tita.Pada persidangan beberapa waktu lalu, orangtua Muhammad Edy Ryanto, sempat syok atas tuntutan yang diberikan jaksa. Mereka tidak terima, sebab anak mereka hanyalah seorang supir angkot yang disuruh membawa barang pakaian bekas. Namun, ternyata di dalam goni yang dibawa tersebut berisi puluhan kilo ganja. (Cra)
4 Hakim Ad Hoc Dilantik
MEDAN (Waspada): Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sutio Jumagi Akhirno mengambil sumpah jabatan sekaligus melantik 4 hakim ad hoc di lingkungan PN Medan. Pelantikan dihadiri sejumlah hakim, panitera pengganti dan tamu undangan di Ruang Utama PN Medan, Rabu (22/4).
Keempat hakim ad hoc yang dilantik yakni, Rurita Ningrum SH, Husni Thamrin SH sebagai hakim ad hoc pada pengadilan Tipikor Medan. Kemudian Ir Robert Napitupulu MSc dan Sugeng Widodo SH bertugas sebagai hakim ad hoc pada Pengadilan Perikanan PN Medan. Ketua PN Medan Sutio berharap agar para hakim yang dilantik dapat menjalankan amanah sesuai dengan undangundang. Dikatakannya, pelantikan dilaksanakan dengan cara sederhana mengingat kondisi saat ini sedang Pandemi Covid19.”Selamat buat para hakim yang dilantik. Kita berharap agar tetap menjaga integritas dan amanah. Pelantikan digelar secara sederhana. Karena kita sedang berada dikondisi pandemi Covid-19,” katanya.
Usai dilantik, Rurita Ningrum SH yang sebelumnya pernah menjabat Direktur Fitra Sumut berharap bisa bekerja dengan baik dan dapat memberikan putusan yang adil dalam persidangan.
“Kalau dulu saya dipemantauan sekarang sudah dipenindakan. Semoga saya bisa nantinya memberikan keputu-san yang lebih baik,” kata Rurita.
Sementara, Ir Robert Napitupulu berharap agar kejahatan
Waspada/ist Ketua PN Medan Sutio Jumagi Akhirno (tengah) usai melantik 4 hakim Ad Hoc, Rabu (22/4).
pencurian ikan di perairan Indonesia berkurang. Sebagai hakim perikanan, dirinya berkomitmen untuk menjadi pengadil yang bisa memberikan rasa keadilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Kita harapkan ke depan dengan adanya tindakan pengawasan maka kegiatan ilegal fishing itu semakin berkurang. Pencegahan patut dilakukan namun, tindakan hukum pun untuk membuat efek jera sangat diperlukan,” ucapnya.
Menurutnya, saat ini masih banyak negara-negara asing masih mencuri ikan di perairan Indonesia. Dengan adanya penegakan hukum, maka diharapkan agar kegiatan-kegiatan pencurian ikan dapat berkurang. (Cra)
FH UISU Serahkan Bantuan CSR Kepada Warga
MEDAN (Waspada): Dalam rangka membantu masyarakat terdampak virus corona (Covid-19) dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan sosial menyambut datangnya Rama
Waspada/ist SERAHKAN : Pimpinan FH UISU menyerahkan bantuan CSR kepada warga masyarakat sekitar kampus yang terdampak Covid-19.
dhan, serta memberikan kebahagiaan bagi masyarakat sekitar Kampus UISU dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.
Civitas Akademika FH UISU menyerahkan bantuan santunan berupa paket sembako dan uang tunai kepada 105 orang anak yatim dan kaum dhuafa yang berdomisili di sekitar lingkungan Kampus UISU melalui program Campus Social Responsibility (CSR), Selasa, (21/4). Bertempat di ruang rapat Fakultas Hukum UISU Jalan Sisingamangaraja, Teladan Medan.
Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang sudah berjalan sejak tahun 2017 dan tahun ini merupakan tahun ke 4. Hal yang menarik dari kegiatan ini adalah keterlibatan dari seluruh pimpinan, dosen, pegawai, alumni dan mahasiswa mulai dari persiapan, pengumpulan donasi, pendataan penerima hingga penyaluran CSR.
Ketua Panitia CSR FH UISU, T Daudsyah SH MH dalam laporannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, dan berharap di tahun mendatang kegiatan ini bisa terus terlaksana. Beliau juga menyampaikan, semoga masyarakat yang menerima santunan ini dapat terbantu dalam menghadapi akibat dari penyebaran virus corona dan lebih ringan dalam menyambut Bulan Suci Ramadhan 1441 Hijriyah pada tahun ini,”ujarnya
Dekan FH UISU Dr Marzuki SH MHum mengatakan program CSR merupakan salah satu wujud dari Catur Dharma UISU yaitu pengabdian kepada masyarakat. Beliau berharap, semoga dengan kegiatan ini masyarakat dapat lebih merasakan manfaat kehadiran UISU sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang mencetak generasi masa depan bangsa di tengah-tengah masyarakat.
Sementara, Rektor UISU Dr H Yanhar Jamaluddin MAP menyambut baik kegiatan penyerahan bantuan CSR yang di gelar oleh keluarga besar FH UISU. Beliau berharap dimasamasa yang akan datang lebih banyak lagi Keluarga Besar FH UISU yang terlibat dan lebih banyak lagi masyarakat yang menerima manfaat dari kegiatan ini,”harapnya.
Kemudian, Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU Prof drg Ismet Danial Nasution SpPros (K) FICD PhD mengungkapkan rasa bangga terhadap Pimpinan dan Keluarga Besar Fakultas Hukum UISU karena dapat membuat dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif serta langsung menyelesaikan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat. (m49)
Saat Pandemi Corona Pembelian 300 Ha Tanah Bukan Milik PTPN II Berpotensi Korupsi
MEDAN (Waspada): Ganti rugi tanah bukan asset milik PTPN II seluas 300 Ha menggunakan uang negara senilai Rp152 miliar lebih antara Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut dengan PTPN II (Persero) pada tanggal 6 April 2020 saat negara dalam kondisi pandemi Covid-19, berpotensi korupsi.
“Pasalnya, pembayaran ganti rugi terhadap lahan 300 Ha di Jalan Arteri, Desa Sena dan Desa Tumpatan, Kec. Batangkuis, Deliserdang ini, jelas bukan tanah asset milik PTPN II dan lahan yang masih berperkara di PN LubukPakam, sejak digugat PTPN II pada tanggal 27 Februari 2020, dengan Register perkara No. 51/Pdt.G/2020/PN Lbp dan No. 52/Pdt.G/2020/ PN Lbp, sebelum ganti rugi tanah seluas 300 Ha terlaksana pada tanggal 6 April 2020. Tentu hal ini berpotensi terjadi kerugian keuangan negara, ada perbuatan pidana dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Advokat H Refman Basri SH, MBA, didampingi Advokat Zulchairi SH, dan Advokat Elidawati Harahap SH, dari Law Office H. Refman Basri SH, MBA – Zulchairi SH & Rekan, kepa-da Waspada, di Medan, Selasa (18/4).
Para advokat tersebut merupakan kuasa hukum Suyartono, Nanang Kusnaidi dkk (54 orang) dan Kliwon, Nuriani, Sugiono dkk (36 orang) selaku warga pemilik tanah 87,7252 Ha, 41,7112 Ha, dan 9,9219 Ha yang berada di dalam lahan 300 Ha yang telah dijual PTPN II secara melawan hukum kepada Pemprovsu untuk pembangunan sport centre tersebut.
Dijelaskan Refman, terkait permasalahan tersebut, pihaknya selain menyurati Presiden RI perihal “mohon perlindungan hukum dan dilakukan pemeriksaan atas dugaan korupsi dan pemberian keterangan palsu serta penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara dalam melakukan pembayaran yang salah atas tanah seluas 300 Ha”, juga menyurati Menteri BUMN, Ketua KPK, Ketua Komisi VI DPR RI, Ketua Komisi II DPR RI, Kajagung, Kapolri, Kapolda Sumut, Ketua Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah Mabes Polri, Ketua BPK RI, dan pimpinan instansi lainnya.
Dalam laporan itu, menurut Refman, dijelaskan pada tanggal 6 April 2020, dengan alasan dibangun Sport Centre, PT. Perkebunan Nusantara II (PTPN II) melalui Kakanwil BPN Sumatera Utara, telah menerima pembayaran uang ganti rugi tanah sebesar Rp152.951.975.472 yang dibayar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut atas tanah tanpa Sertifikat HGU dan bukan asset milik PTPN II seluas 300 Ha yang berstatus tanah yang dikuasai oleh negara didalamnya termasuk tanah hak dan milik dua kelompok petani (klien mereka) berdasarkan 2 Putusan Mahkamah Agung RI masing-masing nomor 2435 K/Pdt/2019 tanggal 9 Septem-ber 2019 dan nomor 1844 K/Pdt/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang telah berkekuatan hukum yang tetap.
Begitu juga lahan tersebut, bukan bahagian dari tanah RUTRWK seluas 602,2000 Ha terletak di Jl. Sultan Serdang dahulu Jl. Kayu Besar, Desa Sena, yang sebelumnya telah diperuntukkan oleh Pemerintah untuk dibangun Sport Centre oleh Gubernur Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Jamdatun Kejaksaan Agung RI. No. B 014/ G/Gph.1/01/2014 tanggal 23 Januari 2014 dan Surat Keputusan Men-teri BUMN Nomor S567/MBU/09/2014 tanggal 30 September 2014, yang ditandatangan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan.
“Sebenarnya terdapat perbedaan letak tanah milik klien kami seluas ± 87,7252 Ha, seluas ± 41,7112 Ha, dan seluas ± 9,9219 Ha dengan tanah yang dimohonkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah disetujui oleh Pemerintah seluas 450 Ha untuk dibangun Islamic Centre seluas 50 Ha, Sport Centre 200 Ha, PT. Suryamas Deli Kenca-na seluas 200 Ha,” kata Refman.
Refman kembali menegaskan, letak tanah untuk keperluan Rencana Pembangunan Kawasan Olahraga Deli (KOD) atau Sport Center Sumatera Utara seluas ± 300 Ha, yang telah diganti rugi tersebut, tidak di lokasi bidang tanah yang diperuntukkan untuk RUTRWK Deliserdang, akan tetapi dilokasi berstatus tanah yang dikuasai oleh negara seluas 490,890 Ha yang tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Deliserdang, dan tidak ada Sertifikat HGU atasnama PTPN II, termasuk didalamnya bidang tanah hak dan milik kliennya yang telah memiliki Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Apalagi, kata Refman Basri, pihak penjual PTPN II bukan pertama kali ini saja merampas tanah milik. Padahal, PTPN II bukan pemilik atas tanah landreform tersebut, karena sejak tahun 1965 sampai saat ini selama 55 tahun, PTPN II tidak pernah memiliki sertifikat HGU atasnama PTPN II atau dahulu atasnama PTP IX yang diterbit yang berwenang diatas tanah yang terletak di Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kab. Deliserdang. (cwan)
Polrestabes Rebus 15 Kg Sabu
MEDAN (Waspada): Sebanyak 15 kilogram sabu dan 60.500 butir pil ekstasi hasil tangkapan Satres Narkoba Polrestabes Medan dimusnahkan dengan cara direbus, Rabu (22/4).
Selain itu, turut diamankan 10 tersangka selama pengungkapan kasus selama Februari sampai April 2020.Kasat Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Sugeng Riyadi didampingi Wakasat, AKP Dolly Nainggolan dan Kanit Idik/III, Iptu Hardiyanto mengatakan, pengungkapan kasus sabu dan pil ekstasi ini merupakan jaringan Malaysia-Medan dan Aceh. Sedangkan lama pengungkapan kasus ini sekitar 2 pekan.
“Sebagai syarat formal kelengkapan berkas, penetapan penyitaan barang bukti dan penetapan tersangka, maka kita lakukan pemusnahan barang bukti dan barang bukti yang diajukan ke jaksa yang merupakan sampel dari barang bukti masingmasing kasus sudah diserahkan,” katanya.
Dijelaskan, kasus 15 kg sabu dan 60 ribu butir ekstasi ini merupakan hasil pengungkapan terhadap 4 tersangka yang salah satunya ditembak mati yakni, AY, 22, warga Jl. Air Joman Silau Baru, Kab. Asahan. Sedangkan tiga tersangka lainnya yakni, WY, 24, warga Jl. Garu VI, Kel. Harjo Sari, Kec. Medan Amplas, NB, 17, warga Jl. Mabar, Lingkungan IV, Kel. Mabar, Kec. Medan Labuhan dan RK, 19, warga Jl. Griya Martubung, Kel. Medan Labuhan, Kec. Medan Labuhan.
Kronologis penangkapan, berdasarkan informasi masyarakat ada indekos di Jl. Setia Budi, Gang Rambutan, Pasar I, Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang yang dijadikan gudang penyimpanan narkotika. Petugas langsung bergerak ke lokasi dan mengamankan 4 tersangka berikut barang bukti 15 kg sabu dan 60 ribu butir ekstasi.
Namun, saat tersangka, AY diajak melakukan pengembangan, berusaha melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri. Tak mau ambil risiko, petugas melakukan tindakan tegas dan terukur melakukan penembakan dan mengenai dada tersangka AY. Saat dilarikan ke RS Bhayangkara tersangka AY menghembuskan nafas terakhirnya. (m39)
Waspada/Ist Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin didampingi sejumlah pejabat Poldasu, pihak Jasa Raharja dan BRI memberi keterangan pers usai memberi bantuan kepada pada sopir di kantor Jasa Raharja Sumut, Rabu (22/4).
MEDAN (Waspada): Kapolda Sumut Irjen Pol. Martuani Sormin kembali menyalurkan bantuan sosial kepada para sopir dan pengemudi angkutan yang terdampak Covid-19. Bantuan berbentuk ATM BRI dan paket sembako diserahkan di kantor Jasa Raharja Sumut Jl. Gatot Subroto, Medan, Rabu (22/4).
Kapolda kepada wartawan mengatakan, bantuan sosial tersebut berasal dari Presiden RI Joko Widodo yang disalurkan secara bertahap. Sebelumnya bantuan serupa telah disalurkan di Mapolda Sumut.
“Bantuan sosial ini diberikan kepada para sopir yang terdampak langsung wabah corona. Selama social distancing para sopir terkendala dalam mencari nafkah, sehingga presiden memberi bantuan dana Rp600 ribu setiap bulan selama tiga bulan melalui BRI serta sembako,” sebutnya didampingi Direktur Dit Lantas Poldasu Kombes Pol. Kemas Ahmad Yamin, pihak BRI dan Jasa Raharja.
Kapolda berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban hidup para sopir dan keluarga. Mereka yang dibantu sesuai data sebanyak 3.846 orang, terdiri sopir bus, truk, angkot, travel, ojek konvensional dan lainnya.
Direktur Dit Lantas Poldasu Kombes Pol. Kemas Ahmad Yamin menambahkan, selain memberi bantuan, Poldasu melalui Dit Lantas menggelar Program Keselamatan 2020, berupa pelatihan pencegahan Covid-19 kepada para pengemudi kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. “Sedikitnya 177 pengemudi kendaraan telah mengikuti pelatihan ini,” katanya.
Pelaksanaan pelatihan dilakukan langsung di stasiun dan pool bus, dan hari ini di kantor Jasa Raharja. Pelatihan terdiri tiga tahap, tahap I safety driving dan safety riding, tahap II etika berlalulintas dan tahap III pencegahan penularan virus corona. (m27)
Pomdam I/BB Salurkan 11,5 Ton Beras
MEDAN (Waspada): Polisi Militer Kodam (Pomdam) I/BB menyalurkan 11, 5 ton beras kepada masyarakat terdampak Covid-19. Pembagian di Mapomdam I/BB Jl. Sena Kota Medan, Selasa (21/4).
Komandan Pomdam I/BB, Kolonel Cpm Sudarma Setiawan menyampaikan, kegiatan ini merupakan program lanjutan Pomdam I/BB. “Kita berbagi kepada masyarakat di tengah wabah Covid-19. Mungkin bagi warga tertentu ini kondisi yang sulit. Mungkin bagi sebagian lain tidak terlalu pusing. Tapi bagi masyarakat yang kerja hari ini untuk makan besok, pasti mengalami kesulitan untuk makan,” kupon dan pembagian door to door dari rumah ke rumah,” jelasnya.
Di tengah wabah yang melanda dan berpengaruh dalam kehidupan masyarkat, Danpomdam I/BB Kolonel Cpm Sudarma Setiawan mengajak agar tetap semangat. “Semoga musibah bencana Covid-19 ini cepat berlalu. Indonesia tetap semangat!,” tegasnya.
Komandan Denpom I/5 Medan, Letkol Cpm Anggun Hendryantoro, SH yang turut mendampingi Danpomdam I/BB mengharapkan, agar program sosial ini bisa menginspirasi pihak lain untuk menumbuhkan semangat berbagi sesama, khususnya di tengah wabah ini.
“Semoga program Pomdam I/BB ini bisa menjadi inspirasi bagi pihak atau lembaga lain sehingga bisa saling berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Khususnya yang terdampak wabah Covid-19 ini,” pungkasnya.(czal) Waspada/Amrizal Pomdam I/BB menyalurkan bantuan beras dan masker bagi masyarakat terdampak Covid-19 . terangnya.
Hal itu yang mendasari program keluarga besar Pomdam I/BB ini. “Jadi kita coba berbagi untuk warga yang kurang mampu. Setidaknya mengurangi beban dan pikiran mereka untuk beberapa hari. Tidak banyak yang kita berikan, tapi setidaknya bisa mengurangi dan meringankan,” tukasnya didampingi Wadanpomdam I/BB, Letkol Cpm Karti Amiyus.
Ia menjelaskan, total keseluruhan beras yang disalurkan kepada masyarakat yaitu 11,5 ton atau setara 2.300 karung beras ukuran lima kilogram yang dibagikan kepada ribuan masyarakat Medan dan sekitarnya. Teknis pembagian diatur agar tidak menimbulkan kerumunan dan keramaian.
“Ada 11,5 ton beras kita bagikan secara bertahap, agar tidak terlalu membludak dan menimbulkan keramaian. Ada yang pembagian secara
Polsek Medan Baru Peduli Jurnalis
MEDAN (Waspada): Kapolsek Medan Baru Kompol Martuasah H.Tobing melalui Waka Polsek Medan Baru AKP Uli Lubis SH menyerahkan bantuan 150 kilogram gula kepada jurnalis peliput Covid-19, di Polsek Medan Baru, Rabu (22/4).
Pemberian bantuan, ini kata AKP Uli Lubis, adalah salah satu bentuk kepedulian Polri kepada rekan-rekan jurnalis sehari-hari bertugas di lapangan.
“Musim pandemi Covid-19 ini, banyak juga jurnalis terkena dampak Covid-19. Kita sangat mengapresiasi tugas para jurnalis di lapangan untuk menyampaikan informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat lewat berita yang diproduksinya setiap hari,” kata AKP Uli Lubis SH.
Dalam menjalankan tugas di lapangan, kata Uli Lubis, jurnalis juga harus mengikuti anjuran pemerintah tetap menggunakan masker, menjaga jarak aman, selalu mencuci tangan, mengonsumsi makanan bergizi dan tetap menjaga stamina tubuh.
Mewakili jurnalis Kota Medan, Fakhruddin Pohan alias Kocu yang menerima bantuan gula
Waspada/Amrizal Waka Polsek Medan Baru AKP Uli Lubis menyerahkan bantaun gula kepada jurnalis.
dari Polsek Medan baru menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada para jurnalis.(czal)
PN Medan Salurkan 185 Paket Sembako
MEDAN (Waspada): Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak Pandemi Covid-19, Pengadilan Negeri (PN) Medan bekerjasama dengan Dharma Yukti Kartini (DYK) Cabang Medan menyerahkan 185 paket sembako.
Pembagian paket sembako berlangsung di Ruang Utama PN Medan. Ketua PN Medan Sutio Jumagi Akhirno didampingi Wakil Ketua Abdul Azis mengatakan, pembagian sembako juga sekaligus dalam rangka memperingati Hari Kartini 21 April 2020.
“Kita mengadakan pembagian sembako kepada masyarakat terdampak pandemi Covid19. Paket sembako yang diberikan diantaranya kepada, tukang parkir, tukang sapu jalan, pedagang asongan, ojek online dan juga honorer di lingkungan PN Medan,” kata Sutio disela acara pembagian paket sembako.
“Selain itu, paket sembako juga kita berikan kepada penjual koran, penjaja kue, tukang semir sepatu dan penjaga masjid yang berada di sekitar PN Medan,” sambungnya.
Ia menyebutkan, para penerima paket sembako adalah masyarakat yang memang sangat membutuhkan bantuan di tengah masa pandemi Covid-19. Penggalangan dana bantuan berasal dari sejumlah hakim dan ASN di lingkungan PN Medan.
“PN Medan bersama DYK Cabang Medan turut merasakan kesulitan ekonomi, penghidupan yang dirasakan dan dialami masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19. Hasil penggalangan dana kita distribusikan kepada yang membutuhkan pada masa-masa sulit ini dalam acara Peduli Kasih Terdampak Covid-19. Semoga dapat bermanfaat bagi sesama,” ungkapnya.
Selain paket sembako berisi beras, gula, minyak goreng, mi instan, bubuk teh, para penerima sembako ada juga yang mendapatkan bantuan uang tunai yang jumlahnya bervariasi. (cra)
Raja Izinkan Shalat Tarawih Di Masjidil Haram Dan Nabawi
Nabawi, memang kuat.
Memang kedua masjid itu oleh pihak Kerajaan sejak bulan lalu sudah dilarang untuk digunakan shalat berjamaah karena kekhawatiran akan penularan virus corona, di mana sesuai dengan anjuran WHO semua orang harus menjaga jarak, jangan berkerumun, menggunakan masker dan cuci tangan sesering mungkin. Oleh karena itu pemerintah Arab Saudi melakukan lockdown sehingga pelaksanaan ibadah umrah pun ditutup total.
Pemandangan suasana di seputaran Kabah memang terlihat sepi, membuat umat Islam menagis karena tidak terlihat lagi jamaah bertawaf keliling Kabah, apalagi melihat jamaah yang shalat merapatkan barisan dengan bacaan imam yang merdu. Tidak hanya di Masjidil Haram tapi susana sepi jamaah juga terjadi di Masjid Nabawi karena ketakutan pihak Kerajaan Arab Saudi akan bertambahnya jumlah positif corona bagi rakyatnya dan juga bagi jamaah umrah yang datang dari berbagai negara, termasuk Indonesia.
Sejak sebulan lalu, Kerajaan Arab Saudi sudah memberlakukan aturan yang sangat ketat dalam menghadapi pandemi virus corona. Masjid-masjid ditutup, warga Saudi sendiri diminta shalat di rumah saja, seperti halnya dengan kondisi di Indonesia. Namun putusan yang tak disangka-sangka terjadi. Ini merupakan kejutan besar bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Ternyata, Raja Arab Saudi berubah pikiran. Pelarangan jamaah shalat di Masjidil Haram (Makkah) dan Nabawi (Madinah) tidak menurunkan jumlah penderita corona yang semakin banyak. Saat ini terdata, jumlah penderita corona di Arab Saudi sudah lebih 10.000 orang dan 100an orang meninggal. Jumlah itu jauh lebih besar ketimbang penderita corona di Indonesia yang di angka 7000an.
Kejutan pun dibuat Raja Salman. Ia membuat keputusan berani, cukup luar biasa dan kontroversi kalau mengacu pada anjuran WHO (Badan Kesehatan Dunia). Raja Salman akhirnya mengizinkan pelaksanaan shalat tarawih di dua masjid suci, yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Namun Raja Salman tetap menangguhkan masuknya jamaah umrah ke dua masjid tersebut. Jadi shalat dilakukan dengan jumlah orang yang sangat terbatas, demikian Reuters, di mana keputusan ini dibenarkan oleh Presidensi Dua Masjid Suci itu dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, (22/ 4).
Walaupun Arab Saudi belum membuka lockdown, belum membolehkan jamaah umrah dari negara lain datang, sehingga pelaksanaan ibadah haji besar kemungkinan bakal tertunda (batal tahun ini), namun perubahan sikap sudah diambil. Arab Saudi akan mengurangi aturan jam malam yang diberlakukan di beberapa kota selama bulan Ramadhan untuk memungkinkan orang lebih banyak waktu berbelanja untuk kebutuhan-kebutuhan penting dalam batas-batas lingkungan mereka. Negara tersebut berusaha keras agar masyarakatnya bisa merasakan kegembiraan di bulan Ramadhan.
Hemat kita, putusan berani Raja Salman tersebut patut disyukuri. Pastilah Raja sudah mendapatkan masukan dari para ulama besar di negaranya yang selama ini berbeda pendapat. Sama dengan di Indonesia, banyak ulama yang setuju shalat di rumah saja, tidak lagi di masjid karena takut corona, juga shalat tarawih di rumah saja selama Ramadhan. Tapi, banyak juga yang bersikeras untuk tetap menyelenggarakan shalat berjamaah di masjid, termasuk shalat tarawih dibulan puasa nanti. Hanya takut pada Allah SWT ketimbang makhluk tak kasat mata bernama corona.
Mereka yang memaksakan pendapatnya saja yang benar dengan mengacu pada Kerajaan Arab Saudi yang juga meniadakan shalat berjamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kini bisa berbalik gagang dan merasa malu. Sebab, Raja Salman sudah membolehkan shalat di dua masjid paling besar ganjaran pahalanya, walau virus corona masih tetap bermanuver di jagat raya (mancanegara) tanpa pandang bulu.
Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir misalnya, ia mengingatkan agar umat Islam punya pertimbangan sikap yang rasional dalam kondisi darurat. Semestinya umat Islam berpikir dan bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas lebih-lebih di kala darurat. Jangan semuanya disikapi seolah normal. Sebab, situasi dan kondisinya jelas berbeda. Ia juga menjelaskan wabah ini bukan soal takut atau berani hadapi wabah. Namun, soal ikhtiar yang dari segi agama maupun ilmu dibenarkan untuk usaha mencegah datangnya wabah agar tidak semakin luas.
Kini, penekanan ibadah di rumah saja dengan menyebut, sudah berlaku di seluruh dunia Islam. Masjdil Haram dan Masjid Nabawi saja tidak dipakai jumatan dan tarawih tak bisa lagi dijadikan alasan dan rujukan.
Benar Allah SWT menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan dalam beragama, namun Sang Pencipta corona juga ingin tahu siapa di antara hambaNya yang ibadahnya tidak setengah-setengah, apalagi bukan di zona merah. Jangan gara-gara corona masjid menjadi ditutup, jamaah ditiadakan. Kita bersyukur, Alhamdulillah Raja Arab Saudi mulai sadar dengan membolehkan shalat berjamaah lagi di tengah corona karena yakin doa umat Islam bisa terkabul melawan corona.+ ecele dan pasti merasa malu bagi mereka yang selama ini merujuk pada Arab Saudi untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah dan juga tarawih di bulan Ramadhan selama covid-19 melanda dunia. Alasannya mengacu pada kedua masjid mulia di muka bumi, yakni Masjidil Haram dan Masjid K Intisari: ‘’Alhamdulillah Raja Arab Saudi mulai sadar dengan membolehkan shalat berjamaah lagi di tengah corona’’ Intisari:
APA KOMENTAR ANDA
SMS Faks Facebook 08116141934 061 4510025 Smswaspada
+6285260088842
Nova sesalkan "Pendudukan" rumah dinas Wagub Aceh...sbt media. -(J@ULTOP'$)- Zaman sulit (Covid'19) gini, masih ada gerakan bikin rakyat tambah sulit woii...
+6282370870343
Penanggulangan Corona ~>> DPR minta peran BUMN dimaksimalkan...tls media. *gGg* Iyalah...Jangan dalam pemenangan Pilpres saja berperan...?!?.
+628126501779
Ada punggawa pemerintah pusat yg tiap hari di-olok2 warga khususnya oleh para pengamat ahli. Orang itu mulutnya kampungan banget macam orang tak pernah sekolah. Macam mana dia bisa berpangkat tinggi? Yang salah juga yg mengangkat! Terakhir dia ngomong se-olah2 di sini orang meninggal kena pandemi kok cmn 500 an orang. Padahal di LN bisa puluhan ribu! Waraskah omongan spt itu sbg pejabat?! Dia juga getol dukung ibukota baru, rupanya punya bisnis disana!!
+6281361245522
Dimohon kepada pemerintah daerah kab labuhanbatu selatan mohon kiranya mempedulikan efekdari covid-19, yg mana sejauh ini bnyk kami warga punya hutang dengan ulat bulu. Poning pun bpk & ibu pejabat lihat lha keadaaan rakyatmu.
+6282165293457
Mereka menyembah anak sapi. Tatkala mereka digoncang kan gempa bumi yang hebat (di sana). Musa berdoa."Ya Tuhanku'Jika Engkau kehendaki, tentu Engkau dapat membinasakan kaumku dan aku sendiri sebelum (kejadian) ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami lantaran perbuatan orang yang bodoh di antara kami? Maka ampunilah kami dan beri rahmat kami. Dan Engkau Pemberi ampunan yang terbaik."
+6281264695360
Kpd yth: Gubernur Sumatera Utara,Kapoldasu,Pangdam I BB, Kajatisu,Bupati Deli Serdang, Kapolrestabes Medan, Dandim 0204 DS,Camat Sunggal, Koramil Sunggal, Kapolsek M.Sunggal; Mohon ditindak limbah usaha tempe,di Jl Tanjung Selamat gg Percobaan DS Tanjung Selamat Kec.Sunggal Deliserdang. Wss rakyat terzolimi
+6282370870343 Geng motor tawuran saat Pandemi Covid-19. *gGg* Mungkin muridnya anggota DPRD yg mau makan Corona....
+6282275453216 Pemerintah jangan terlalu gampang tuduh”anti kemampanan”
Menyoal PSBB Corona
Oleh Dr Abdul Hakim Siagian, SH., M.Hum
Pnya kurang nol tiga berarti kesalahan “ketik” juga.
Bagaimana mungkin virus ini begitu cepat menyebar kepada orang-orang atau tempat elit dimana untuk menjangkaunya saja membutuhkan beragam syarat, tahapan, mekanisme dan prosedur sesuai dengan protokolnya. Bila secara umum yang digambarkan penyebaran virus wuhan melalui air liur atau bersentuhan apalagi faktor suhu dan kualitas kebersihan rasanya mustahil terhadap orang-orang tertentu bisa terpapar.
Banyak pakar dan ahli intelijen dunia meyakini penyebaran covid-19 tidak terjadi kebetulan. Dilihat dari sisi konspirasi, propaganda mengarah kepada kecerobohan China karena diketahui Wuhan sebagai tempat pertama kali virus ini ditemukan, memiliki laboratoriun penelitian virus paling maju yang dikenal dengan Wuhan Institute of Virology. Sehingga bisa menjadi bahan propaganda bahwa ini adalah kebocoran dari laboratorium tersebut. Covid-19 juga dialamatkan kepada negara adidaya, Amerika Serikat (AS). Seperti diungkapkan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, dalam pernyataan kerasnya pertengahan Maret lalu. Ia menuding virus corona di Wuhan merupakan kiriman dari militer AS.
Virus yang diduga bagian dari senjata biologis yang sengaja dikembangkan tapi berkelindan dengan bisnis kesehatan dari hulu ke hilir, laboratorium/penelitian, obat/vaksin dan alat pelindung beserta ikutannya. Termasuk hak kekayaan intelektual.
Indonesia ikut menelan dampak Virus Wuhan ini. Dalam rangka menanggulangi penyebaran Covid-19, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PP PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 pada 31 Maret 2020. Meskipun dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai payung hukum lahirnya peraturan pemerintah ini menargetkan tahun 2021 sebagai batas akhir dibentuknya peraturan pemerintah. Pantas diapresiasi usaha pemerintah menekan angka korban Covid-19 ini, walaupun terdapat kekurangan dalam aturan tersebut.
PP Pasal 1 angka (5) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Adapun materi muatan PP menurut Pasal 12 UU 12/2011 yaitu “Materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.” Disebutkan dalam penjelasan Pasal 12 UU 12/2011 “Yang residen menyatakan ada 50 juta stock masker. Kenapa hingga hari ini itu belum didistribusikan? Jangan-jangan penulisan angkadimaksud dengan “menjalankan UU sebagaimana mestinya” adalah penetapan PP untuk melaksanakan perintah UU atau untuk menjalankan UU sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam UU yang bersangkutan.” Sehingga diharapkan PP memberikan aturan lengkap mengenai Juklak Juknisnya UU. Agar nantinya tidak terjadi salah tafsir dalam menjalankan UU. Namun yang terjadi dalam PP No. 21/2020 tidak secara lengkap membuat petunjuk pelaksanaan UU sebab dalam PP tersebut secara garis besar hanya terdiri dari 7 Pasal saja.
PSBB merupakan terminologi baru yang tidak sama seperti yang ditemukan dalam UU No. 6 Tahun 2018 sekalipun UU ini sebagai fondasi pembentukan PP ini. Pengertian PSBB tidak jelas dan terukur dalam aturan yang terdiri dari tujuh pasal itu. Seharusnya apabila PP merupakan delegasi dari UU, maka definisi yang digunakan adalah sama, karena PP hanya menjalankan UU induknya. PP PSBB ini memberikan definisi PSBB sebagai berikut yaitu “pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-I9”.
Sedangkan definisi PSBB dalam UU Kekarantinaan Kesehatan bersifat lebih umum yaitu “PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.”
Lebih lanjut, bila peraturan pemerintah ini dibuat untuk menjalankan UU kekarantinaan kesehatan maka berdasarkan UU No 6 Tahun 2018 itu, memberikan empat perintah pembentukan PP, yaitu (1) tata cara pemerintah pusat untuk menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; (2) penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; (3) tata cara pengenaan sanksi administratif; (4) kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan PSBB. Namun mengapa hanya PSBB saja yang diatur? Bagaimana dengan aturan lainnya? Apakah diatur lewat PP yang berbeda?
Substansi PP No. 21 Tahun 2020 yang hanya terdiri dari 7 aturan sangat terbatas dan tidak memadai untuk melaksanakan percepatan penanganan Covid-19. Apalagi terdapat banyak aturan melatarbelakangi terbentuknya PP ini yakni UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sehingga tujuh aturan pasal saja tidak cukup menampung perintah UU tersebut apalagi untuk mempercepat penanganan Covid-19 secara terstruktur. Bila pemerintah serius menjalankan beragam UU di atas, maka seharusnya PP dibentuk untuk memuat keempat substansi di atas, terlepas dari apakah sebaiknya pemerintah membentuk empat PP atau satu PP saja tetapi memuat empat materi sekaligus.
Faktanya, PP No 21 Tahun 2020 hanya memuat materi yang lingkupnya jauh lebih kecil dari apa yang seharusnya dibuat PP terutama yang menjalankan UU Kekarantinaan Kesehatan yakni mengenai PSBB saja. Sebaiknya jika ingin menghindari keadaan darurat, maka PP tersebut semestinya tidak meletakkan UU Penanggulangan Bencana dalam dasar hukumnya, tetapi cukup dengan UU Kekarantinaan Kesehatan saja atau jika maksud dari perumus adalah hanya mengatur tentang mekanisme penetapan PSBB. Apalagi UU Penanggulangan Bencana tidak mendelegasikan PSBB tetapi hanya tekait Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang didelegasikan untuk diatur dalam PP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (2).
Pengaturan PSBB dalam PP No.21 Tahun 2020 pun tidak dilakukan menyeluruh, karena hanya mencakup kriteria PSBB dan tata cara penetapan status PSBB oleh Menteri Kesehatan. PP tersebut sama sekali tidak menjawab pertanyaan tentang pelaksanakan PSBB, terutama terkait pelaksanaan kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya dari virus corona. Seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) PP 21/2020 berisi soal cakupan PSBB sama persis dengan Pasal 59 ayat (3) dalam UU 6/2018 sekalipun terdapat beberapa tambahan namun tidak ada penjelasan lebih lanjut. Hanya ada penjelasan untuk frasa ‘kebutuhan dasar penduduk’ yang termuat di ayat (3), yakni: “Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar penduduk” antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya.”
Seharusnya dijelaskan secara lebih rinci, minimal siapa yang bertugas atau yang menjadi penanggungjawab dari kewajiban pemenuhan kebutuhan kehidupan seharihari itu, apakah pemerintah daerah, atau pemerintah pusat. Apabila pemerintah pusat, kementerian atau lembaga mana, dan bagaimana mekanisme koordinasinya.
Penanggungjawab penanganan virus corona ini menjadi penting mengingat banyaknya problem terkait penanganan virus tersebut. Seperti halnya yang sangat mengkhawatirkan yakni peralatan terhadap pasien yang sudah terpapar virus salah satunya ventilator atau alat bantu pernapasan.
Berapakah ketersediaan ventilator di rumah sakit yang menjadi rujukan pemerintah pusat tersebut? Sungguh miris bila peralatan itu sebenarnya sangat jauh dari memadai bahkan penggunaan masker saja saat sekarang tak mampu dipenuhi padahal presiden menyatakan ada 50 juta stock masker. Kenapa hingga hari ini itu belum didistribusikan? Jangan-jangan penulisan angkanya kurang nol tiga berarti kesalahan “ketik” juga. Di sinilah dibutuhkan kejujuran apalagi banyak pejabat Asbun dan menonjolkan ego sektoralnya.
Urusan teknis dengan berbagai lintas batas harusnya didukung kelengkapan peralatan dan SDM tentu dengan ketersediannya. Melalui PP, itu menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kab/kota. Miris, kok yang ditonjolkan kekuasaan dan melempar tanggung jawab ke daerah mulai dari permohonan hingga eksekusi. Pertanyaan besarnya kewajiban negara dalam hal ini presiden untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia apalagi menyangkut bencana yang merenggut banyak korban jiwa kok yang ditonjolkan adalah kekuasaan bukan membangun sinergi apalagi mengalokasikan anggaran serta melayani rakyat yang sedang membutuhkan.
PP ini seakan hanya memuat penegasan kembali bahwa kewenangan penyelenggaraan karantina kesehatan adalah mutlak ranah Pemerintah Pusat dan mengingatkan Pemerintah Daerah untuk harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Menteri Kesehatan sebelum melaksankan PSBB di wilayahnya. Tindakan penegasan ini tak bermakna apapun karena sesungguhnya dalam UU Kekarantinaan Kesehatan memang kewenangan menetapkan PSBB dimiliki Menkes Malahan tindakan ini seakan menjadi “kendala” bagi pemerintah daerah untuk fokus menanggulangi virus ini di daerah mereka sementara harus dibebani persetujuan yang mensyaratkan data-data padahal korban terus berjatuhan.
Lahirnya PP 21/2020 pantas diapresiasi, demikian juga kerja keras berbagai pihak baik pusat hingga daerah misalnya yang dipimpin langsung kepala daerahnya. Rasa hormat dan dukungan penuh disampaikan pada ujung tombak penanggulangan wabah ini yakni tenaga kesehatan. Dengan keterbatasan bahkan kekurangan mereka tetap saja melaksanakan tugasnya demi kemanusiaan.
Penulis adalah Dosen Fak. Hukum UMSU.
Memperkuat Negara Era Corona-Post Corona
Oleh Reinhard Hutapea
hingar bingar dengan segala aktifitasnya, kini hening bak kota mati, karena mayoritas ummat manusia memilih tinggal di rumah. Mereka dipaksa, dan terpaksa melakukan hal yang menjenuhkan, kalau ingin dirinya selamat.
Sebaliknya dalam dunia komunikasi penuh dengan hingar bingar. Nyaris tak ada satu pun warga yang tidak membicarakan dan mewaspadainya. Tiap saat-tiap detik seluruh penghuni dunia bergunjing dengan kencang, keras, hingga menjenuhkan, sebab penuh dengan kegamangan.
Begitu pula dalam konteks yang lebih besar, seperti, lembaga-lembaga masyarakat, lembaga-lembaga ekonomi, dan atau khususnya lembaga negara (negara-negara), tak satupun yang tidak mempersoalkan karena kocar-kacir/kalang kabut dibuatnya.
Seluruh media, apakah itu media mainstream, yang berupa cetak, atau audio visual terlebih-lebih media sosial, telah mem blow up atau mentrompet bagdadkan ke kocarkacir/kalang kabutan tersebut dengan anthusias dan dramatis. Nyaris tiada berita dunia, selain informasi keganasan, kesadisan, hingga ke sakratulan maut si Covid-19.
Berita-berita demikian, karena terus menerus dipompakan, sesuai dengan hukum atau tradisi komunikasi (apalagi propaganda), akan membuat mayoritas para pendengar, pemirsa , dan audiencenya terjerembab dalam apa yang disebut panik. Ekonomi Zero Sum Game
Panik menjadi interaksi sosial dan tata dunia baru, menggantikan tata sebelumnya. Tata yang (sebelumnya) di warnai (antara lain) konflik sosial, balance of power antara beberapa kekuatan, konflik nuklir antara Amerika Serikat (AS) dengan Korea Utara, antara AS dengan Iran, resesi yang fenomenologis di Eropa, pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, dan atau khususnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Republik Rakyat China (RRC), yang menarik dunia ke perlambatan ekonomi, bahkan resesi, kini menjadi kerajaan Covid19. Mahluk misterius, yang tak terlihat, bak setan di siang bolong, yang menghantui seluruh negara.
Menghantui/masuk ke seluruh penabah-pandemi corona (Covid-19) telah mengubah wajah dunia dengan signifikan. Suasana yang sebelumnya W
jurut, baik yang terlihat maupun tak terlihat sebagaimana wujudnya yang memang tak terlihat oleh panca indera biasa. Tidak heran, jika akhirnya semua ummat manusia penasaran ingin mengetahuinya lebih jauh. Ingin mengetahui yang tak jarang sesungguhnya jauh di luar kemampuannya, namun dipaksakan untuk tahu.
Muaranya tampillah tahu-tahuan (bukan tahu-tempe yang di jual di pasar asal Sumedang itu). Melainkan, seluruh kalangan, tak peduli asal dan stratanya keranjingan membahas Covid-19. Dari mulai warung kopi di pinggir jalan, hingga hotel berbintang lima, tanpa kecuali, semua menggunjingkannya.
Mungkin suasana demikianlah mendorong, Dahlan Iskan dalam kolomnya 8 april yang lalu menengarai bahwa semua orang sudah jadi pakar. Tak ada lagi yang tidak pakar. Yang tidak pakar sekalipun, karena kelatahan mengulas-ulas, mengutakatik, meski tanpa data yang valid and reliable menjadi serba tahu, menjadi pakar, alias pakar dadakan.
Sebaliknya yang pakar benaran, karena disiplin, ruang lingkup, dan scope kepakarannya yang terbatas, yang tak mungkin mengomentari hal-hal di luar keahliannya, atau mungkin juga karena tidak pintar main drama, seperti demagog-demagog yang fenomenologis tadi, malah menjadi insan terpinggirkan. Dalam arti lain, kerapkali bukan pendapatnya yang dituruti, melainkan pendapat para demagog tersebut. Sungguh suatu dunia yang terbalik-balik.
Dunia yang sementara waktu terpaksa harus kita nikmati, sebelum kerjasama dunia berhasil memulihkannya (entah kapan).
Akan tetapi di atas itu semua, satu hal yang harus diingat adalah bahwa dibalik suatu krisis selalu ada hikmah, atau peluang. Peluang ini adalah kembalinya negara ke posisinya semula, yakni menjadi aktor utama kehidupan warga negaranya. Tidak lagi sebagaimana yang berlangsung selama ini, dimana pasar yang mendominasi (capitalism and neo liberalism).
Terlepas dari banyak kelemahannya, yang berperan utama dalam penanganan Covid-19 adalah negara (state), yakni para pemerintahnya. Di negara manapun yang terdampak dengan prahara demikian, yang berperan utama menanggulanginya adalah pemerintahnya.
Pemerintah dalam arti “Birokrasi, Administrasi, atau Lembaga-Lembaganya”. Bukan institusi di luar itu , seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Non Government Organizatin (NGO), atau yang sering dibangga-banggakan para pemuja pasar, yakni dunia usaha (korporasi/swasta/enterprices). Praktis lembaga-lembaga pemerintah ini, yang paling berperan.
Tidak hanya pada urusan medis atau bantuan-bantuan kemasyarakatannya, negara berperan, (yang menurut pendapat umum mungkin memang sudah tugasnya), melainkan jauh menyeruak di luar dimensi itu, yakni (seperti) penyediaan pendanaanstimulus perekonomian misalnya, nyaris hampir semua ditalangi negara.
Kita belum melihat atau mendengar bahwa ada pengusaha atau gabungan pengusaha yang significan menalangi (gotong royong). Tidakkah selama ini mereka banyak diuntungkan negara sehingga perusahaannya menjadi super raksasa yang melanglang buana? Tidakkah para pengusahapengusah itu sering kekayaannya lebih besar dari satu negara, bahkan gabungan beberapa negara?
Tidakkah selama empat dekade mereka selalu teriak kencang-kencang, sampai memekakkan telinga bahwa pasar harus diberi kebebasan sebebas-bebasnya, agar kesejahteraan lokal, nasional, dan global tercapai sebagaimana pesan konsensus Washington, yang dimotori Reagan dan Thatcher awal 80-an (Stiglitz, 2005)?
Sekarang kemana aktor-aktor pasar itu ketika Covid-19 pandemik? Masihkah tak henti-henti meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan metode zero sum gamenya yang primitive itu? Sekian pertanyaan masih dapat dijajarkan sekian panjang lagi. Namun untuk tulisan ini dianggap sudah memadai, yakni bahwa pasar (korporasi) tidak kelihatan batang hidungnya dalam penuntasan wabah. Memperkuat Negara
Yang berperan sebagaimana dikatakan di atas masih/tetap negara. AS yang pendekar liberal-kapitalisme sekalipun, faktanya masih mengandalkan negara (bukan swasta/korporasi) dalam hal seluruh pembiayaannya.
Administrasi, Birokrasi, atau Pemerintahan Washington telah menggelontorkan dana stimulus sebesar $ 2 T , yang kalau dirupiahkan sekitar Rp 32.000. Uangnya diambil dari penerbitan Bond, yang selanjutnya di beli The Fed (bank sentral Amerika). Secara tak langsung kebijakan ini menambah uang beredar.
Negara-negara lain tak ketinggalan, juga melakukan hal yang sama. Skemanya mirip dengan AS, yakni pemerintah menerbitkan Bond, yang di beli Bank Sentral sendiri. China mengeluarkan stimulus $ 370 milyar (sama dengan dua kali APBN Indonesia). India $ 120 milyar, Jepang $ 47 milyar. Tidak ketinggalan Korea Selatan, Malaysia, Thailand dan lain-lain. Eropa malah lebih besar, mengeluarkan Bond super jumbo. Bandingkan dengan Indonesia yang mengelurakan stimulus sebesar $US 30 miliar, atau Rp405 triliun.
Konstalasi yang memaksa pemerintah (negara) meningkatkan uang beredar di pasar agar masyarakat (publik) tergantung semakin tinggi terhadap negara. Tidak lagi seperti selama ini, yakni bergantung kepada swasta. Era swasta yang mendewa-dewakan pasar telah jatuh tersungkur, ketika Covid19 memaksa orang tinggal di rumah. Idak ada lagi permintaan, tidak ada lagi produksi. Semua bursa jatuh. Tidak ada lagi hukum permintaan-penawaran yang dibanggakan itu. Semua jadi omong kosong. Bravo negara.
Penulis adalah Staf pengajar Fisipol UDA Medan.
Pengumuman
Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan ‘Redaktur Opini Waspada’ dengan disertai CD atau email: opiniwaspada@yahoo.com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata dan kartu pengenal (KTP) penulis. Naskah yang dikirim adalah karya orisinil, belum/tidak diterbitkan di media manapun. Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis.
SUDUT BATUAH
* DPRD curiga Pemko Medan tidak punya uang - Jangan berburuk sangka, he...he...he
