Simalungun

Berkat Madrid Selalu Yakin Menang

MADRID (Waspada): Real Madrid mencatat kemenangan kesembilan beruntun, Senin (Selasa WIB), setelah menaklukkan tuan rumah Granada 2-1 pada jornada 36 La Liga Primera.

MADRID (Waspada): Manajer Alberto Puig (foto kanan) mengaku, Tim Repsol Honda punya alasan tersendiri mengambil Pol Espargaro sebagai pebalap anyar yang menggantikan peran Alex Marquez (foto 2 kanan) pada gelaran MotoGP 2021.

Menurut Puig, Alex sebagai debutan memang seharusnya memulai karier dari tim satelit terlebih dahulu dan bukannya langsung menjadi tandem abangnya Marc Marquez (foto 2 kiri ) yang mendominasi MotoGP dalam tujuh musim terakhir. Untuk itu Alex musim depan akan turun ke tim satelit LCR Honda.

“Pada kenyataannya situasi yang ideal bagi seorang pemula untuk mendapatkan pelatihan adalah dalam tim satelit. Kami sangat tertarik dengan kema

LONDON (Waspada): Manajer Jurgen Klopp, Liverpool mengangap lain Arsenal yang akan mereka hadapi pada matchday 36 Liga Premier di Emirates Stadium, Kamis (16/ 7) dinihari mulai pkl 0215 WIB.

Menurut pelatih asal Jerman itu, Arsenal tak sama lagi dengan tim yang mereka pecundangi 3-1 dan 5-1 dalam laga Sempreinter Kampanye Puas Kinerja Conte

ROMA (Waspada): Inter Milan bangkit secara mengesankan pada babak kedua, Senin (Selasa WIB), ketika menggasak tamunya Torino 3-1 pada giornata 32 Serie A Liga Italia.

Kemenangan di Stadion Giuseppe Meazza itu mengantar Inter naik ke peringkat kedua. Juga mengademkan kursi panas alenatorre Antonio Conte (foto) yang sempat santer diisukan bakal dipecat.

CEO Inter Beppe Marotta justru menjadikan kemenangan atas Il Toro itu sebagai bahan kampanye klubnya puas dengan kinerja mantan pelatih Chelsea dan Juventus itu. “Saya tidak melihat adanya perubahan. Klub sangat puas dengan kinerja Conte,” dalih Marotta melalui Football Italia, Selasa (14/7).

“Dia pelatih yang ambisius dan ingin menang. Dia sedang menjalani sebuah pengalaman baru dan kita tidak boleh lupa ini musim pertamanya di sini,” tambah pria berusia 63 tahun tersebut.

La Beneamata kini mengoleksi 68 poin dan unggul selisih gol dari SS Lazio. Keduanya terpaut delapan poin di bawah pemuncak klasemen Juventus dengan enam laga tersisa.

Striker Andrea Belotti memanfaatkan kesalahan kiper Inter Samir Handanovic demi membawa Torino unggul lebih dulu menit 17. Gol-gol Ashley Young (, Diego Godin dan Lautaro Martinez dalam kurun 13 menit untuk membalikkan kedudukan pada babak kedua.

“Saya dipanggil ke Inter untuk proyek tiga tahun dengan misi membawa mereka kembali ke tempat seharusnya. Mau tidak mau, itu butuh waktu. Saya datang ke sini dengan antusiasme tinggi dan saya memiliki keyakinan,” klaim Conte.(m08/fi) juan Alex,” ucap Puig, seperti dikutip dari Speedweek, Selasa (14/7).

“Itulah sebabnya kami ingin dia dapat naik di LCR dengan motor pabrik. Hanya saja sedikit jauh dari tekanan besar yang dapat terjadi karena berada di tim Repsol Honda,” tambah pria Spanyol berusia 53 tahun itu.

Dia mengatakan, timnya tidak punya banyak pilihan sekaligus waktu, ketika mempromosikan Alex sebagai pengisi posisi Jorge Lorenzo yang memutuskan pensiun di akhir musim 2019.

Pilihan akhirnya jatuh kepada Alex yang baru saja menunjukkan aksi gemilang dengan menjuarai Moto2. Namun debut MotoGP rider Spanyol berumur 24 tahun itu masih tertunda akibat pandemi virus liga dua musim terakhir di Stadion Anfield. Ini juga diakibatkan agenda padat sejak restart Liga Utama Inggris.

“Itu akan lain. Tetapi kami akan memiliki lebih banyak ruang (waktu persiapan) yang bagus,” kata Klopp, seperti dikutip dari Goal, Selasa (14/7).

“Kami punya satu hari lebih. Tujuh hari terakhir sekarang benar-benar luar biasa, tiga laga dalam seminggu cukup sulit dipercaya pada saat itu,” tambah mantan pelatih FSV Mainz dan Borussia Dortmund tersebut.

Liverpool menjalani laga terakhir sat ditahan Burnley 1- 1, Sabtu lalu. Arsenal memiliki waktu istirahat lebih sedikit setelah melakoni laga keras mela

Sukses tandang itu sekaligus membuat El Real asuhan entrenador Zinedine Zidane merestorasi keunggulannya menjadi empat poin di atas tim peringkat kedua Barcelona. Dia mengklaim, Madrid berjaya sejak sejak restart La Liga karena selalu yakin menang.

“Tidak ada laga yang mudah, tetapi kami selalu yakin bisa menang karena memang punya corona yang bermula dari Kota Wuhan di China.

“Seperti yang Anda tahu, kami tanpa pembalap saat itu. Hal terbaik yang bisa kami lakukan adalah mendapatkan Alex, karena dia menjadi juara dunia. Itu kesepakatan setahun,” papar Puig.

“Saat itu kami tidak dapat berbuat lebih banyak, karena kami tidak ingin menimbulkan masalah di LCR dan mungkin ingin mendapatkan Cal (Crutchlow). Sebab LCR adalah tim yang sangat penting bagi kami dan kami tidak ingin mereka terlibat dalam masalah yang sedang berlangsung,” katanya lagi.

Puig pun menyambut gembira kehadiran Pol Espargaro dan yakin duetnya dengan Marc Marquez bisa berbuah manis. Pol cukup berpengalawan Tottenham Hotspur (1-2) pada Minggu, 12 Juli.

“Begitulah adanya dan semoga kami benar-benar pulih. Menghadapi Arsenal akan menjadi pertandinga menarik pekan ini,” klaim Klopp.

Akibat ditahan Burnley, Si Merah sangat berkepentingan memenangkan laga di markas The Gunners demi mempertahankan peluang mengukir rekor poin tertinggi dan margin terbesar saat menjuarai liga musim ini.

“Kami akan datang setelah meraih hasil kurang sempurna di laga sebelumnya. Semua orang telah bersiap untuk bangkit kembali dan kami akan menunjukkan itu di laga selanjutkualitas untuk itu. Saya bangga atas perjuangan para pemain di atas lapangan,” klaim Zidane melalui Marca, Selasa (14/7).

“Kami tidak bisa meminta lebih. Ini kemenangan yang pantas kami dapatkan dan saya sangat bahagia,” tegas gelandang legendaris Los Blancos dan Timnas Prancis tersebut.

Madrid sudah unggul dua

Alasan Honda Ambil Pol Pengganti Alex

bola dalam waktu hanya 20 meman dan merupakan lawan berat Marquez saat keduanya membalap di kelas Moto2 pada 2011 hingga 2012. Setelah itu dia mendapat kesempatan naik ke kelas utama bersama tim satelit Yamaha. Penampilan apiknya selama tiga musim bersama Yamaha pun menarik minat besar KTM yang merekrutnya pada 2017.

“Saya pikir Pol akan dapat mendukung dengan baik Marc, ketika dia datang untuk mengembangkan motor dan menjadi kompetitif pada saat yang sama,” klaim Puig.

Dengan berlabuhnya Pol ke Repsol Honda, kini tercatat sudah ada 15 pembalap yang memastikan tempat di MotoGP 2021, minus legenda Valentino Rossi yang belum jelas masa

Liverpool Anggap Arsenal Lain

depannya. (m08/spw)

Matchday 36 EPL

Rabu, 15 Juli GMT Burnley v Wolves 1700 M City v Bournemouth 1700 Newcastle v Tottenham 1700 Arsenal v Liverpool 1915 Kamis, 16 Juli GMT Everton v Aston Villa 1700 Leicester v Sheffield-U 1700 Crystal Palace v MU 1915 Southampton v Brighton 1915 Jumat, 17 Juli GMT West Ham v Watford 1900 *GMT + 7 Jam = WIB

nya,” tekad bek Andy Robertson.

“Tapi mereka juga punya ambisi yang sama. Kekalahan di laga kontra Tottenham membuat mereka bersiap untuk membalaskan dendam saat kami datang nanti,” tambah

Robertson. (m08/goal)

Giornata 33 Serie A

Rabu, 15 Juli GMT AC Milan v Parma 1730 Bologna v Napoli 1730 Sampdoria v Cagliari 1730 Roma v Hellas Verona 1730 Lecce v Fiorentina 1945 Sassuolo v Juventus 1945 Udinese v SS Lazio 1945 Kamis, 16 Juli GMT Torino v Genoa 1730 SPAL v Inter Milan 1945 nit pertama, berkat gol bek Ferland Mendy dan bomber Karim Benzema. Granada hanya bisa membalas sekali melalui gol Darwin Machis menit 50.

“Anda harus bangga kepada tim ini, karena tidak mudah untuk menyapu bersih sembilan kemenangan beruntun,” puji Zidane.

Rentetan sukses El Merengues dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Eibar pada 15 Juni silam di Estadio Alfredo Di Stefano. Dari tertinggal dua poin di bawah juara bertahan El Barca, kini El Real unggul empat angka dengan sisa dua jornada lagi.

Madrid pun bakal merebut gelar juara liga pertamanya sejak 2017, jika menang atas tamunya Villarreal pada jornada 37, Jumat (17/7) dinihari WIB. Jika seri kontra Villarreal, Toni Kroos cs juga memastikan kampiun manakala bermain imbang di markas Leganes pada laga pamungkas musim ini.

Tekad serupa ditunjukkan kiper Thibaut Courtois usai laga kontra Granada. Penjaga gawang berkebangsaan Belgia itu bahkan bertekad mengantarkan Real Madrid menyabet dua trofi sekaligus, yakni Liga Spanyol dan Liga Champions.

“Saya berharap kami dapat menyelesaikan tugas di stadion kami sendiri. Kami masih punya dua final untuk piala lagi dan harus memenanginya,” tekad Thibaut Courtois, kiper utama Madrid asal Belgia.

Dua trofi yang dimaksud Courtois adalah La Liga dan Liga Champions 2019/2020. Real wajib menang telak pada leg2 babak 16 besar, Agustus mendatang, setelah kalah 1-2 ketika menjamu Manchester City pada leg1 di Stadion Santiago Bernabeu.

“Kami bersiap dengan baik selama periode dua bulan lockdown. Ketika kembali, kami punya tujuan utama untuk meJornada 37 La Liga Jumat Dinihari WIB

Ath Bilbao v Leganes 0200 Barcelona v Osasuna 0200 Celta Vigo v Levante 0200 Eibar v Valladolid 0200 Getafe v Atletico Madrid 0200 Mallorca v Granada 0200 Real Betis v Alaves 0200 Real Madrid v Villarreal 0200 Sociedad v Sevilla 0200 Valencia v Espanyol 0200

menangi liga,” jelas bek sentral Sergio Ramos.

“Sekarang kami dalam persaingan menuju gelar. Semoga kami bisa berpesta pada Kamis,” harap kapten Los Blancos dan Timnas Spanyol itu.

Bek Ferland Mendy yang membuka keunggulan Madrid dengan menjebol gawang Granada dari sudut sempit menit 10. Top skor Benzema menggandakan keunggulan tim tamu menit 16 dengan penyelesaian mengesankan. Gol Machis lantas menghidupkan lagi harapan Granada.

“Kami sedikit mengendurkan lini pertahanan di babak kedua karena melihat keunggulan dua gol. Semua merasa kami bisa menciptakan gol ketiga dan mengakhiri laga dengan skor yang cukup pasti,” sesal Ramos.

“Saya rasa kami harus belajar banyak dari situasi itu, karena siapapun bisa mengalahkan Anda ketika ada celah kecil yang dibuat. Kami tidak bisa meremehkan kesalahan kecil,” harapnya. (m08/mrc/espn)

Football 365 STRIKER Real Madrid Karim Benzema (tengah), merayakan golnya ke gawang Granada dengan Ferland Mendy.

PENGUMUMAN

Tanah atas nama Marah Halim Harahap, SHM No 9 dan atas nama Zuraida Marah Halim, SHM No 10 tanah yang terletak di Jl. Putri Hijau Medan sudah dimenangkan oleh ahli waris yang diwakili oleh M Akbar Siregar dengan pihak TVRI Sumut dengan putusan Pengadilan Negeri Medan No: 85/Pdt.G/2015/ PN.MDN Tgl 29 Oktober 2015.... Pengadilan Tinggi dengan No: 303/PDT/2016/PT. MDN tgl 10 Januari 2017 (Incraht)... Putusan PK No 562 PK/Pdt/2018. Adapun sengketa dengan pihak lain sudah dimenangkan dengan putusan PN No 32/Pdt.G/2018/PN Mdn tgl 3 Juli 2018.. PT No. 352/Pdt/2018/ PT MDN tgl 17 Desember 2018... MA No 3240 K/Pdt/2019 Tgl 02 Desember 2019.

KPKNL Pematang Siantar

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MEDAN GATOT SUBROTO Jl. Gatot Subroto No. 126 BA-BB - Medan Telp. (061) 8447451 (hunting), Facsimile No. (061) 8447452

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Medan Gatot Subroto dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan akan melaksanakan pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah atas barang-barang jaminan milik debitur, sebagai berikut : 1. RAHMAD MULIA HASIBUAN

Sebidang Tanah seluas 140 m 2 berikut bangunan dan atau segala yang melekat di atasnya sesuai SHM No. 991 atas nama Rahmad Mulia

Hasibuan yang terletak di Desa/Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara.

Harga Limit Lelang Rp. 225.000.000,- dengan Setoran Uang Jaminan Lelang Rp.67.500.000,-

2. MANSYUR TARIGAN a. Sebidang tanah seluas

148 m 2 berikut bangunan dan atau segala yang melekat di atasnya sesuai dengan SHM No.2625, terletak di Desa/Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera utara atas nama Ruminah Pitriliani. Harga Limit Lelang Rp. 225.000.000,- dengan Setoran Uang Jaminan Lelang Rp.67.500.000,-

b. Sebidang tanah seluas

127 m 2 berikut bangunan dan atau segala yang melekat di atasnya sesuai dengan SHM No.3605, terletak di Desa/Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atas nama Mansyur Tarigan. Harga Limit Lelang Rp. 200.000.000,- dengan Setoran Uang Jaminan Lelang Rp.60.000.000,-

c. Sebidang tanah seluas 186 m 2 berikut bangunan dan atau segala yang melekat di atasnya sesuai dengan SHM No.

177, terletak di Desa/Kelurahan Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara atas nama Mansyur Tarigan. Harga Limit Lelang Rp. 100.000.000,- dengan Setoran Uang Jaminan Lelang Rp.30.000.000,-

d. Sebidang tanah seluas 83 m 2 berikut bangunan dan atau segala yang melekat di atasnya sesuai dengan SHM No.

1063, terletak di Desa/Kelurahan Sigara-gara D/H Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara atas nama Mansyur Tarigan. Harga Limit Lelang Rp. 100.000.000,- dengan Setoran Uang Jaminan Lelang Rp.30.000.000,- Syarat dan Ketentuan Lelang : 1. Memiliki Akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website www.lelang.go.id 2. Memilih Objek Lelang yang akan diikuti pada website diatas 3. Menyetor uang jaminan lelang melalui Virtual Account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan mengikuti objek lelang. 4. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet dengan penawaran tertutup (closed bidding) dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “domain dan prosedur” dan “panduan penggunaan” pada domain tersebut. Penawaran Lelang diajukan melalui alamat domain di atas sejak pengumuman lelang ini terbit. 5. Waktu Pelaksanaan

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Juli 2020

Batas Akhir Penawaran : 11.00 WIB Waktu Server (Sesuai WIB)

Alamat Domain : https://www.lelang.go.id

Tempat Lelang : Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan Gatot Subroto Jalan Gatot Subroto No.126 BA-BB Sei Sikambing Medan

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran KETERANGAN : - Nominal Jaminan yang disetorkan ke Rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal Jaminan yang disyaratkan. - Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Medan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. - Segala biaya yang timbul Sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. - Pemenang lelang diwajibkan melunasi harga lelang dan bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila pemenang lelang tidak melunasi harga lelang dalam tenggang waktu tersebut, maka uang jaminan akan disetor ke kas negara - Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan / penundaan lelang maka peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada

Pejabat Lelang, KPKNL Medan, dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. - Obyek yang akan dilelang dalam kondisi apa adanya (as is) dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya berikut segala permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas barang yang telah dibeli. Foto dan spesifikasi teknis tentang obyek lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas. - Karena satu dan lain hal, penjual dan/atau pejabat lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan terhadap obyek lelang di atas dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau

Pejabat Lelang KPKNL Medan. Informasi lebih lanjut : A. Untuk informasi mengenai proses lelang, Calon peserta dapat menghubungi KPKNL Medan, GKN Medan Unit 2 Lantai II Jalan P. Diponegoro

Nomor 30-A Medan, Nomor telepon (061) 4513612 atau call centre DJKN di nomor (021) 500991. B. Informasi lebih lanjut hubungi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jl.Gatot Subroto No.126 BA-BB Sei Sikambing Medan

Telp. (061-8447451).

Medan, 15 Juli 2020 PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG MEDAN GATOT SUBROTO

Ttd Mahmuddin Pemimpin Cabang

Kelompok Miskin Baru Bertambah Alokasikan Untuk JPS Rp235 M

MEDAN (Waspada): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) masih memprioritaskan anggaran refocusing penanganan Covid-19 untuk penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dari Rp500 miliar anggaran yang disedikan untuk penanganan Covid-19 tahap II ini, Rp235 miliar dialokasikan untuk JPS. Kemudian bidang kesehatan sebanyak Rp130 miliar, dan penanganan dampak ekonomi Rp117 miliar.

Pernyataan itu dipaparkan oleh Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut Agus Tripiyono, dalam rapat Refocusing Tahap II GTPP Sumut, di Posko GTPP Covid-19 Sumut, Senin (13/7).

Rapat yang dibuka oleh Sekdaprovsu R. Sabrina tersebut, turut dihadiri oleh Kepala BPKP

MEDAN (Waspada): Majelis Ulama Indonesia (MUI) Medan meminta pemerintah meninjau ulang protokol penanganan jenazah Covid-19. Yakni dengan menyedehanakannya, dengan memperhatikan aspek psikologis pihak keluarga. Tujauannya agar tidak terjadi gejolak di masyarakat, seperti perebutan jenazah, yang akhirnya menjadi masalah hukum.

“Sebagai ulama, kami meminta kepada Pemko Medan dalam penanganan Covid-19, khususnya dalam protokoler pengurusan jenazah, agar dapat disederhanakan dan lebih memikirkan aspek psikologis pihak keluarga,” ujar Ketua MUI Medan Prof.

MEDAN (Waspada): Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, mengingatkan umat Islam melaksanakan shalat Idul Adha sesuai protokol kesehatan.

Hal itu disampaikan Sekretaris MUI Sumut Dr Ardiansyah MA, Senin (13/7). “MUI Sumut berpandangan bahwa pelaksanaan shalat Idul Adha 1441 H tetap dilaksanakan sebagaimana biasa dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Kita berharap agar masyarakat dapat mentaati penerapan protokol kesehatan untuk memutuskan mata rantai Covid-19 ini, baik pada pelaksanaan shalat Idul Adha maupun penyembelihan hewan kurban,” kata Ar

MEDAN (Waspada): Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, bersepakat melakukan pembumian Pancasila melalui kampus, yang dilakukan melalui penguatan lembaga dan pengisian nilai-nilai Pancasila di ruang publik. Selain UINSU Medan, nota kesepahaman yang sama juga dilakukan BPIP kepada 23 Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKI) se-Indonesia.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut, di Hotel Le Dian Banten, Senin (13/7). Memorandum of Uderstanding (MoU) itu dihadiri Ketua BPIP Prof KH Yudian Wahyudi PhD. Kegiatan MoU dimaksudkan, agar seluruh kampus yang ada di Indonesia menjadi bagian dari penyebaran nilai-nilai Pancasila secara utuh.

Ketua BPIP Prof KH Yudian Wahyudi PhD, dalam sambutannya di hadapan para Rektor PTKIN se-Indonesia mengatakan, nota kesepahaman itu sebagai bukti BPIP menerima masukan dan aspirasi dalam penguatan Pancasila. PTKIN memiliki peran yang strategis dalam melakukan moderasi ber

MEDAN (Waspada): Sepuluh orangtua siswa dari Kisaran, mendatangi gedung DPRD Sumut, Senin (13/7), guna mempertanyakan ketidaklulusan anak mereka dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Ada 71 siswa yang tidak diterima masuk, padahal jarak rumah mereka tidak sampai 1 km sebagaimana dianjurkan melalui jalur zonasi,” kata Bangun, mewakili 10 orangtua kepada anggota Komisi E Mahyaruddin Salim Batubara, di gedung dewan, Senin (13/7).

Menurut Bangun, ketidaklulusan siswa yang masuk ke SMA 1 Kisaran itu diduga karena Waspada/Ist Ketua BPIP Prof Yudian Wahyudi (tengah) bersama Rektor UINSU Prof Dr Saidurrahman MAg (kanan), menandandatangani MoU antara BPIP dengan UINSU Medan. Perwakilan Sumut Yono Andi Atmoko, Dir Samapta Polda Sumut Kombes Pol Yus Nurjaman, Aster I/BB Letkol Arm Azhari, Asdatun Kejatisu Mangasi Situmeang, LO GTPP Covid-19 Pusat Mayjen TNI Darlan Harahap, serta tim GTPP Sumut.

Disebutkan Agus Tripiyono, pada untuk penanganan Covid19 tahap II ini, sebagian besar anggaran yang diperoleh dari refocusing tahap II masih diperuntukkan bagi penyediaan JPS. “Jaring Pengaman Sosial mendapat porsi lebih banyak, karena diprediksi bertambahnya jumlah kelompok miskin baru,” katanya.

Sementara untuk bidang kesehatan, dibagi menjadi dua katagori, yakni medis dan non medis. ‘’Bidang ini sebenarnya lebih banyak melanjutkan aktivitas sebelumnya yang sudah berjalan di tahap I,’’ kata Agus.

Untuk penanganan dampak ekonomi atau stimulus ekonomi, lanjut Agus, akan dibagi ke dalam beberapa sektor. Di antaranya stimulus ekonomi sektor pertanian, sektor koperasi dan UMKM, sektor perdagangan dan sektor ketenagakerjaan.

Sebelumnya Sekdaprovsu R. Sabrina, saat membuka rapat menyampaikan agar kekurangan yang sudah dialami pada proses penganggaran tahap I dijadikan bahan pembelajaran dan evaluasi untuk bertindak pada refocusing dan realokasi tahap II.

Dikatakannya, dari total Rp1,5 triliun refocusing anggaran pada tahun 2020, Rp502,1 miliar telah digunakan pada tahap I. Selanjutnya, Rp 500 miliar untuk tahap II pada bulan Juli hingga September 2020. “Transparansi harus menjadi prinsip utama kita dalam merencakan anggaran biaya penanganan Covid-19,’’ kata Sabrina.

Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Sumut Yono Andi Atmoko, pada rapat itu menyampaikan beberapa arahan penting untuk diperhatikan terkait anggaran. Pertama, penting untuk melakukan inventarisasi dan bukti-bukti pendukung untuk seluruh anggaran yang sudah dikeluarkan pada tahap I. Hal ini untuk mencegah ada permasalah di masa mendatang. Kemudian, kelengkapan data terkait bantuan yang akan diperoleh dari pusat, bantuan dari pihak luar atau masyarakat, dan persediaan yang dimiliki di gudang. “Sehingga penggunaan anggaran lebih efisien dan tidak tumpang tindih. Misal bantuan medis yang sudah ada dari pusat tidak perlu kita ganggu lagi. Anggaran kita dialokasikan untuk kebutuhan lain. Aritnya, lebih efisien. Tidak kekurangan dan tidak kelebihan, tepat sasaran semua,” kata Yono Andi

MUI Minta Pemerintah Sederhanakan Penanganan Jenazah Covid-19

Atmoko. (m07) Mohd. Hatta, Selasa (14/7).

Persoalan protokol penanganan jenazah Covid-19 ini menjadi perhatian MUI Medan, karena mereka menerima banyak keluhan masyarakat yang keluarganya meninggal akibat Covid-19, merasa kesulitan mengurus dan melihat jenazah.

Kata Mohd. Hatta, permintaan MUI Medan tersebut telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Medan Edwin Effendi, saat mendampingi Plt. Wali Kota Medan Akhyar Nasution berkunjung ke kantor MUI Medan beberapa waktu yang lalu. Harapannya, permintaan MUI itu segera disampaikan ke pemerintah pusat.

Dikatakan Hatta, pihak keluarga hendaknya dapat diberi kesempatan untuk berziarah dan mendoakan jenazah, tapi tetap dalam batas protokol kesehatan. ”Hal ini tentunya dapat menjadi masukan bagi pemerintah. Karena banyak keluhan masyarakat yang keluarganya meninggal akibat Covid-19 sulit untuk mengurus dan melihat jenazahnya,” jelasnya.

Kondisi saat ini, lanjut Hatta, terdapat simpang - siur status kematian pasien Covid-19 karena kurangnya sosialisasi tentang definisi positif atau negatif Covid-19. “Inikan tidak, keluarga belum mendapat kejelasan tentang status kematian, langsung dimakamkan dengan tahapan jenazah positif Covid. Akhirnya jadi masalah, karena keluarga tidak terima dan bahkan ada yang melarikan jenazah dari rumah sakit, agar dapat mereka kebumikan seperti biasa sesuai syariat Islam,” paparnya. Berdasarkan protokol yang dikeluarkan Kementerian Agama, pengurusan jenazah pasien Covid-19 dilakukan oleh petugas kesehatan pihak rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jenazah pasien corona ditutup dengan kain kafan atau bahan dari plastik yang tidak dapat tembus air. Jenazah dapat juga ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar. Kemudian, jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi, kecuali untuk keperluan mendesak, seperti autopsi, dan hanya dapat dilakukan oleh petugas. Jenazah juga hanya boleh disemayamkan tidak lebih dari 4 jam. Adapun pelaksanaan salat jenazah dilakukan di RS rujukan. Jika tidak, salat jenazah bisa dilakukan di masjid yang sudah dilakukan proses pemeriksaan sanitasi secara menyeluruh dan melakukan desinfek

Shalat Idul Adha Dan Kurban Harus Sesuai Protokol

tasi setelah salat jenazah. (h01) diansyah.

Dijelaskanya, Idul Adha merupakan salah satu momentum yang luar biasa dalam agama Islam, umat muslim melaksanakan shalat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kepada Allah SWT.

Selain itu, sebut Ardiansyah, dalam bulan dan hari yang mulia ini marilah kita terus memperbanyak istighfar dan doa kepada Allah SWT, agar mengangkat wabah pandemi Covid-19 ini. ”Kita tidak boleh berputus asa, apalagi bosan untuk berdoa kepada-Nya,” ujarnya.

Kurban Sangat Penting

Pada kesempatan itu, Ardiandyah mengatakan, dalam masa pandemi saat ini, kurban menjadi sangat penting untuk dapat berbagi kepada sesama.

“Untuk meringankan sedikit beban saudara kita dengan berbagi daging kurban. Oleh karena itu, MUI mengimbau bagi yang memiliki kemampuan untuk berkurban dan berbagi kepada fakirmiskin,” tuturnya.

Sejalan dengan MUI Pusat, menurut dia, pelaksanaan penyembelihan kurban harus tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah dan meminimalisir potensi penularan, yaitu: a. Pihak yang terlibat dalam proses penyembelihan saling menjaga jarak fisik (physical distancing) dan meminimalisir terjadinya kerumunan. b. Selama kegiatan penyembelihan berlangsung, pihak pelaksana harus menjaga jarak fisik (physical distancing), memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun selama di area penyembelihan, setiap akan mengantarkan daging kepada penerima, dan sebelum pulang ke rumah. c. Penyembelihan kurban dapat dilaksanakan bekerja sama dengan rumah potong hewan dengan menjalankan ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. d. Dalam hal ketentuan pada huruf c tidak dapat dilakukan, maka penyembelihan dilakukan di area khusus dengan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan, aspek kebersihan, dan sanitasi serta kebersihan lingkungan. e. Pelaksanaan penyembelihan kurban bisa mengoptimalkan keluasan waktu selama 4 hari, mulai setelah pelaksanaan shalat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah hingga sebelum maghrib tanggal 13 Dzulhijjah. f. Pendistribusian daging kurban dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

BPIP Dan UINSU Sepakati Pembumian Pancasila

(m22)

agama, yang merupakan salah satu agenda dari Kementerian Agama.

“Saya perlu menyampaikan setelah MoU, akan dilakukan implementasi yang lebih teknis melalui Perjanjian Kerjasama (PKS), pihak BPIP dengan PTKIN secara bersama-sama mensosialisasikan, membumikan dan internalisasi Pancasila di kalangan mahasiswa dan masyarakat,” katanya.

Menurut dia, nota kesepahaman itu secara garis besar berisi pengembangan wawasan kebangsaan, pembekalan, dan penguatan Pancasila. Terlebih lagi mengaktualisasikan dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan PTKIN dengan melakukan sosialisasi dalam rangka pengarusutamaan nilainilai Pancasila di lingkungan kampus PTKIN di Indonesia. Sementara itu, Rektor UINSU Medan TGS Prof Dr KH Saidurrahman MAg mengatakan, upaya pembumian Pancasila membutuhkan penguatan, baik struktural maupun kultural. Secara struktur dalam dialog para rektor dengan BPIP disepakati pentingnya penguatan lembaga BPIP dari semula berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor : 07/2018, dan diharapkan meningkat menjadi UU, yakni UU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Pengaturan PIP dalm UU dalam rangka memperkuat tugas, fungsi dan kerwenangan BPIP dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila.

Menurut dia, secara kultural dibutuhkan kedalaman kerjasama yang kokoh melalui pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, antara BPIP dan kampus-kampus PTKIN. “Alhamdulillah, UINSU Medan, sejauh ini telah terlibat aktif bekerjasama dengan BPIP melalui dua lembaga,” tuturnya.

Rektor merinci dua lembaga tersebut, adalah Lembaga Kajian Pancasila dan Kebangsaan (LKPK) UINSU dan Forum Kajian Deradikalisasi/Moderasi Beragama dan Bela Negara (FKDBN) UINSU.

Sebelumnya, acara penandatanganan nota kesepahaman tersebut berlangsung sederhana dan menggunakan protokoler kesehatan dalam situasi new normal dan dijadikan sebagai serangkaian diskusi Kelompok Terpumpun bertema “Pembumian Pancasila di lingkungan Kampus”, diikti sekitar 50 peserta terdiri dari Rektor PTKIN dan para pejabat BPIP.

Dalam kegiatan diskusi terpumpun tersebut, mayoritas perwakilan dari Perguruan Tinggi Islam yang hadir menyatakan dukungannya, agar BPIP diperkuat kelembagaannya dengan undang-undang agar tetap eksis siapapun Presidennya.

Orangtua Siswa Tidak Lulus Zonasi PPDB Datangi DPRDSU

(m15) ada permainan dalam sistem penerimaan siswa di SMA 1. “Data kami menunjukkan siswa lulus, tapi di aplikasi sekolah tidak lulus, jadi data siapa yang berlaku,” ujar Bangun.

Selain itu, berdasarkan data GPS, sebagian besar siswa rumahnya berjarak tak sampai 1 km, tapi toh tak lulus juga. “Yang masuk justru berjarak lebih 1 km, ini aneh,” sebutnya.

Hadir dalam pertemuan itu, Kacabdisdik Asahan dan Batubara, Jumadi. Juga Sekretaris PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Disdik Sumut Saut Aritonang.

Terhadap laporan para siswa itu, Sekretaris PPDB Disdik Sumut Saut Aritonang menjelaskan, berdasarkan aturan, siswa yang hanya menupload data sekali diajurkan melakukan sekali lagi untuk pencocokan.

“Berdasarkan aturan itu pula, siswa yang tak lulus itu tidak melakukan hal yang dianjurkan, dan aplikasi tidak dilakukan siswa melainkan orangtua mereka, jadi karena tidak diupload susulan, mereka dianggap tidak lulus,” tuturnya.

Kemudian, setelah diperiksa melalui pemetaan udara, jarak lokasi siswa yang tak lulus, berbeda dengan keterangan yang diupload siswa. Begitu juga, ada siswa yang tak lulus, melakukan pendaftaran di sekolah lain di jalur prestasi, setelah tak terpilih masuk PPDB. “Jadi data uploadnya jelas berbeda-beda,” kata Saut.

Anggota Komisi E Mahyaruddin Salim menegaskan, keluhan 10 siswa itu sudah direspon sebelumnya oleh dewan ketika melakukan kunjungan kerja ke Asahan. Tapi tampaknya belum ada jalan keluar.

Politisi Golkar ini mensinyalir ada janji-janji Kacabdis Asahan Batubara yang terus diminta oleh para orangtua yang anaknya tak lulus. “Kalau gak ada jangan diberi janji,” sebutnya.

Kacabdis Asahan Jumadi dikabarkan menjanjikan ada dua ruangan di SMA 1 yang memungkinkan untuk dijadikan ruangan tambahan bagi siswa yang tidak lulus.

“Kenyataannya, ruangan itu hanyalah labroratorium, dan belum ada persetujuan dari Disdik Sumut,” tuturnya.

Jumadi ketika dikonfirmasi Waspada, membenarkan ada dua ruangan untuk dijadikan tambahan kelas. “Namanya berusaha, kita coba ternyata belum disetujui dipakai sebagai kelas baru,” ujarnya. (cpb)

Waspada/Ist Wagubsu Musa Rajekshah (tiga kanan) saat memimpin rapat pembahasan KUA/PPAS tahun 2021.

Wagubsu Tidak Puas Kinerja OPD Dan BUMD

MEDAN (Waspada): Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah (Ijeck), mengungkapkan rasa tidak puasnya dengan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tahun lalu. Karena itu, sekalipun pada tahun ini terjadi pandemi Covid-19, tapi dia menginstruksikan seluruh pimpinan OPD dan BUMD memiliki target kinerja dalam capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pernyataan itu disampaikan Wagubsu Ijeck, saat memimpin pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021 di, Rumah Dinas Wagubsu, Senin (13/7).

Hadir pada rapat itu, Sekdaprovsu R. Sabrina, Asisten Administrasi Umum dan Aset M. Fitriyus, Inspektur Lasro Marbun, Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ismael Parenus Sinaga, Plt. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut Riswan, dan sejumlah pejabat lainnya.

“Kita mau membangun Sumut. Semua harus memiliki target kinerja. Dan saya tidak mau hasilnya seperti tahun lalu. Semua OPD dan BUMD harus memberikan kontribusi PAD sesuai dengan aturan, jangan sesuka hati,” ucap Ijeck.

Kepada Plt. Kepala BPPRD Riswan, Wagubsu Ijeck, mengingatkan mengenai pendapatan daerah dari hasil pajak daerah, di antaranya Pajak Kenderaan Bermotor (PKB).

“Dari pendapatan PKB harus ditingkatkan lagi. Tidak hanya berdasarkan capaian penerimaan tahun lalu, tetapi harus berdasarkan potensi riel dari setiap pajak daerah. Hampir seluruhnya semua sama dasar perhitungan target dari pendapatan daerah berdasarkan kebiasaan perolehan tahun lalu. Saya minta kinerja harus dikejar,” katanya. Sedangkan mengenai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Ijeck, mengintruksikan untuk menjalin komunikasi dengan pihak Pertamina, terkait data perolehan bahan bakar, agar dibuka secara rinci dengan Pemprovsu.

Kemudian BPPRD juga diminta melakukan perbandingan perolehan pajak dengan provinsi lain. “Saya dapat masukan dari KPK, DPR dan lainnya mengenai pajak bahan bakar ini. Potensi pajak bahan bakar ini sangat besar,” katanya.

Kemudian, Ijeck juga mengingatkan para direksi BUMB untuk meningkatkan target pekerjaannya dalam mengejar PAD. Untuk itu, dia meminta para Asisten dan Inspektorat mempersiapkan Perjanjian Kinerja dalam hal capaian target kinerja ini. “Jadi kalau tidak tercapai kita dapat mengevaluasinya,” katanya.

Sementara itu, Plt. Kepala BPKAD Ismael Sinaga menyebutkan, pada tahun 2021, Pemprovsu menargetkan penerimaan sebesar Rp13,1 triliun. yang bersumber dari pajak, retribusi, BUMD dan lainnya, serta dana transfer dari pemerintah.

Sedangkan Kepala Sumut Riswan menyampaikan bahwa dampak dari wabah Covid-19 mengakibatkan terjadinya penurun pendapatan dari hasil pajak. Di antaranya pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) turun 35%. Sedangkan Pajak Air Permukaan (PAP) mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp15,2 miliar menjadi Rp55,6 miliar. (m07)

Mantan Sekretaris Golkar Sumut : Hentikan Upaya Fait Accompli Dengan Ketua Umum

MEDAN (Waspada): Plt. Ketua Partai Golkar Sumut Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Ketua Harian Muhammad Yasir Ridho, diminta menghentikan upaya fait accompli (ketentuan yangharus diterima) sejumlah ketua Golkar kabupaten dan kota dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Karena itu dipandang sebagai hal tidak etis dilakukan.

Pernyataan itu disampaikan Mantan Sekretaris Partai Golkar Sumut Riza Fakhrumi Tahir, kepada Waspada, Selasa (14/7). Dia mengaku masih juga melihat adanya upaya-upaya dari Ahmad Doli dan Yasir Ridho, untuk memobiliasi beberapa ketua Partai Golkar kabupaten dan kota untuk mendukung Yasir Ridho, lewat sejumlah pertemuan yang mereka lakukan, menjelang akan dilaksanakannya Musda Partai Golkar Sumut dalam waktu dekat ini.

Riza Fakhrumi Tahir menilai, gerakan yang dilakukan Ahmad Doli mendukung Ahmad Yasir Ridho menjadi untuk menjadi Ketua Partai Golkar Sumut semakin tidak etis. “Tidak etisnya, Doli membiarkan, bahkan ikut mendukung Ridho memobilisasi para ketua kabupaten dan kota melalui pernyataan – pernyataan dukungan,” katanya.

Menurut tokoh senior Partai Golkar Sumut ini, mobilisasi para ketua kabupaten dan kota -sampai mereka dipertemukan dengan Ketua Umum beberapa hari lalu- merupakan cara Ridho melakukan fait accompli para ketua kabupaten/kota dengan Ketua Umum DPP. “Doli memang tidak kelihatan ketika delegasi Sumut bertemu Ketua Umum. Tapi saya yakin dia tahu dan merestuinya,’’ sebut Riza. Sebagai Plt Ketua, apalagi sebagai Wakil Ketua Umum DPP, menurut Riza, mestinya Doli bersikap netral, dan sudah lama menghentikan model gerakan seperti itu. Dalam menghadapi Musda X, mestinya Doli menggunakan perspektif Airlangga Hartarto sebagai ketua umum, bukan malah ikut pula membenturkan para ketua kabupaten dan kota dengan Ketua Umum. “Apalagi Ketua Umum sudah mengeluarkan diskresi untuk Musa Rajekshah (Ijeck) sebagai calon Ketua Golkar Sumut,’’ tambahnya.

Menurut Riza, mengarahkan para ketua kabupaten/kota mendukung Ridho, tidak dalah. Tapi, jangan fait accompli mereka dengan Ketua Umum. Itu sama saja memaksa Ketua Umum mengikuti kehendak Doli dan Ridho. “Fait accompli, itu sama saja dengan pemaksaan kehendak, membenturkan para ketua kabupaten/kota dengan Ketua Umum. Itu tidak baik,’’ kata Riza.

Karena itu, Riza berharap Doli menyamakan perspektif dan menyatukan frekwensi dengan Ketua Umum DPP. Menurutnya, sebagai Wakil Ketua Umum, mestinya Doli berdiri di samping Airlangga, mengamankan diskresi untuk Ijeck.

Sementara itu, Plt. Ketua Partai Golkar Sumut Ahmad Doli Kurnia Tandjung, yang coba dihubungi Waspada, Selasa (14/7), tidak menjawab telepon. (m07/h01)

Komposisi Fraksi PAN Dan Gerindra Disahkan

MEDAN (Waspada): Reposisi personalias dua fraksi di DPRD Medan, yakni Fraksi Partai Amanat Nasional (F- PAN) dan Fraksi Partai Gerindra disahkan dalam agenda rapat paripurna, Selasa (14/7). Ketua dan Sekretaris F-PAN dicopot. Sedangkan F-Gerindra mengganti sekretaris fraksinya.

Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Hasyim hari itu, pembacaan komposisi fraksi disampaikan oleh Sekretaris DPRD Medan Abdul Aziz.

Untuk komposisi F-PAN, komposisinya terdiri dari Penasehat HT Bahrumsyah, Ketua Fraksi Sudari (sebelumnya Edwin Sugesti Nasution), Sekretaris Edy Syahpurta (sebelumnya Abdul Rahman Nasution), Bendahara Sukamto, anggota Edwin Sugesti Nasution, dan Abdul Rahman Nasution. Sementara untuk komposisi Fraksi Gerindra, Sekretaris yang sebelumnya dijabat Dedy Akhsyari Nasution digantikan Edy Eka Suranta Meliala. Dengan begitu kompoisi personalia Fraksi Demokrat terdiri dari; Penasehat H. Ihwan Ritonga, Ketua Fraksi H. Surianto, Wakil Ketua H. Aulia Rahman, Sekretaris D. Edy Eka Suranto S Meliala, Bendahara Dame Duma Sari Hutagalung, anggota Sahat Bancin Simbolon, Siti Suciati, Dedy Aksary Nasution, Mulia Sahputra Nasution, dan Netty Yuniati Siregar.

Sebelumnya, pergantian susunan formasi F-PAN DPRD Medan sempat menimbulkan polemik yang dilontarkan Edwin Sugesti dan Abdul Rahman Nasution. Mereka menilai pergantian itu cacat hukum dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/RT) partai. Pasalnya pergantian dilakukan tanpa terlebih dahulu menerima laporan kinerja komposisi fraksi sebelumnya.

“Memang pergantian komposisi fraksi biasa dalam suatu partai dan harus mampu melaksanakan tugasnya dimana pun ditempatkan. Tapi proses reposisi ini yang kita protes karena cacat hukum dan dipaksakan. Segera kami akan melayangkan surat klarifikasi ke DPP PAN, agar membatalkan pergantian komposisi fraksi tersebut,” kata Edwin Sugesti Nasution didampingi Abdul Rahman Nasution, Rabu (8/7). (h01)

Kurir Narkoba Ditembak

MEDAN (Waspada): Satu dari empat kurir narkoba ditembak personel Satres Narkoba Polrestabes Medan, dalam penyergapan terpisah di 3 lokasi berbeda.

Tersangka yang ditembak RS, 26, warga Jl. Yos Sudarso Lorong 14, Kel. Glugur Kota, Kec. Medan Barat. Sedangkan tiga tersangka lain SME alias Mahadi, 45, warga Jl. Pancasila Dusun IX Rambutan II, Desa Bandar Khalipa, Kec. Percut Seituan, SM alias Mina, 21, warga Jl. Alue Bulu Desa Matang Anoe, Aceh Utara, dan AH, 37, warga Gampong Alue Bili Rayeuk, Aceh Utara.

Wakapolrestabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji didampingi Wakasat Narkoba AKP Doly Nelson Nainggolan, Selasa (14/ 7) mengatakan, pengungkapan ini berlangsung di tiga lokasi yakni pertama di Jl. Pancasila Dusun

Waspada/Rudi Arman Wakapolrestabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji didampingi Wakasat Narkoba AKP Doly Nelson Nainggolan, menginterogasi kurir narkoba.

IX, Kec. Percut Seituan, pada 18 Juni 2020 silam.

“Berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka SME alias Mahadi dengan barang bukti 300 gram sabu,” ujar Irsan Sinuhaji.

Dijelaskan, pihaknya lalu melakukan pengembangan dan melakukan penggerebekan di Jl. Karya Ujung Namorambe, pada 25 Juni 2020 dan mengamankan tersangka SM alias Mina dengan barang bukti 328 gram sabu.

Tak berhenti sampai disana, kata Irsan Sinuhaji, pihaknya kemudian kembali melakukan penangkapan di Jl. Sei Mencirim Diski, Kec. Sunggal, dan membekuk kedua tersangka yakni RS dan AH.

“Dari keduanya diamankan satu kilogram sabu, salah seorang tersangka RS ditembak karena melawan saat disergap,” sebut Wakapolrestabes.

Usai dilumpuhkan dengan timah panas, tersangka RS diboyong ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan, untuk menjalani perawatan.

“Total barang bukti yang kita amankan dari empat tersangka 1,6 kg sabu. Kita masih melakukan pengembangan dan tidak berhenti sampai disini untuk mengungkap jaringan narkoba ini,” kata Wakapolrestabes Medan. (m25)

Perampok Komisioner Panwaslih Belawan Ditembak

BELAWAN (Waspada): Berusaha memberikan perlawanan saat akan ditangkap, satu dari tiga pelaku perampokan terha

Waspada/Andi Aria Tirtayasa Tersangka A alias Arjun pelaku pembegalan terhadap komisioner Panwaslih Kec. Medan Belawan, ditembak petugas karena memberikan perlawanan saat hendak ditangkap. dap Komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) Kec. Medan Belawan, terpaksa ditembak petugas Polsek Belawan, Senin (13/7) malam.

Pelaku perampokan berinisial A alias Arjun, 27, warga Jl. Selebes Gang Dua, Kel. Belawan II, Kec. Medan Belawan, dibawa polisi ke Rumkital Belawan guna mendapat perawatan medis.

Paur Humas Polres Pelabuhan Belawan Iptu Bonar Pohan mengatakan, tersangka Arjun merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan yang sudah dua kali ditembak dan dua kali dihukum dalam kasus yang sama.

“Tersangka ini terbilang bandel dan sudah dua kali kena tembak pada kaki kiri kanannya pada tahun 2017 dan 2019. Namun tersangka tidak tobat juga bahkan semakin bringas,” tutur Paur Humas.

Saat diinterogasi petugas, tersangka Arjun mengaku sejak keluar dari rumah tahanan negara (Rutan) akibat asimilasi Covid-19 pada awal tahun 2020, sudah melakukan perampokan dengan kekerasan 10 kali di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

“Namun laporan polisi yang kami terima hanya tiga, terakhir perampokan terhadap salah seorang Komisioner Panwaslih Medan Belawan,” ujar Iptu Bonar.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, seorang Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kec. Medan Belawan, Ade Irawan, 42, warga Kel. Bagan Deli. Kec. Medan Belawan, dibegal tiga kawanan perampok bersajam di Jl. Pelabuhan Raya Kampung Salam, Kec. Medan Belawan, Jumat (10/7) pukul 23.00.

Akibat perampokan itu, tas milik korban berisikan satu unit laptop inventaris milik Panwaslu Kecamatam Medan Belawan dan Hp dibawa kabur para pelaku. Kasus itu telah dilaporkan ke Polsek Belawan. (m27)

Residivis Rampok Penumpang Angkot

BELAWAN (Waspada): Berkali-kali merampok penumpang bus angkutan kota (angkot), residivis berinisial RP alias Tulus, 27, warga Jl. Pulau Sicanang, Kel. Belawan Sicanang, Kec. Medan Belawan, diringkus personel Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, Selasa (14/7) dinihari.

Dari tersangka RP alias Tulus, polisi menyita barang bukti berupa 1 ransel dan sebilah pisau panjang.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP MR Dayan melalui Paur Humas Iptu Bonar Pohan menyebutkan, aksi penodongan terakhir yang dilakukan tersangka RP alias Tulus bersama dua orang temannya (masih buron), Minggu (17/5) sekira pukul 05:00. di Jl. KL. Yos Sudarso depan Kantor Pos Belawan Kec. Medan Belawan.

Saat itu, korbannya Irwansyah Pane hendak menuju Belawan, dan naik angkot Morina. Setibanya di simpang Pulau Sicanang, naik 3 orang pelaku dan duduk di samping korban.

“Saat angkot melintas depan Kantor Pos Belawan, ketiga pelaku yang menyaru sebagai penumpang mengeluarkan pisau dan mengancam akan menikam korban seraya menempelkan pisau kebagian perut korban,” ujar Paur Humas.

Karena takut ditikam, korban terpaksa menyerahkan tasnya yang berisi GPS dan Lampu Suar kepada ketiga pelaku. Selanjutnya, ketiga pelaku turun dan melarikan diri. Akibat peristiwa itu, korban mengalami kerugian Rp2 juta dan membuat laporan pengaduan ke Polres Pelabuhan Belawan.

“Setelah melakukan penyelidikan, personel Reskrim Polres Pelabuhan Belawan meringkus tersangka RP alias Tulus di kawasan Pulau Sicanang. Dua pelaku lainnya masih diburon,” sebut Bonar Pohan.

Saat diinterogasi, tersangka RP alias Tulus mengaku sudah berkali-kali merampok penumpang angkot dan sudah pernah menjalani hukuman penjara karena melakukan kasus yang sama. (m27)

Waspada/Ist Tersangka RP alias Tulus, residivis yang merampok penumpang angkot diciduk petugas Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, Selasa (14/7).

Mahasiswa Desak Poldasu Ungkap Aktor Intelektual Korupsi DBH-PBB

MEDAN (Waspada): Puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Labura dan Labusel Bersatu, mendesak Polda Sumut menyeret aktor intelektual kasus korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2013-2015 di dua kabupaten itu. Mereka mendesak Polda Sumut dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk Mapoldasu, Selasa (14/7) siang. Dalam orasinya, mereka mengatakan kasus tersebut telah menetapkan tiga tersangka dari Kab. Labuhanbatu Utara dan dua tersangka dari Kab. Labuhanbatu Selatan. Namun menjadi tanda tanya, kedua bupati masih bebas. “Seharusnya bupati yang bertanggung dalam kasus itu,” sebut mereka.

Bahkan, baru-baru ini beredar di media sosial surat penetapan tersangka Bupati Labura tertanggal 22 Juni 2020. Hal itu, menurut mereka, menjadi pembahasan di masyarakat sehingga muncul berbagai anggapan keliru terkait kasus itu.

“Karenanya kami berharap Poldasu mengumumkan hasil gelar perkara kasus itu, agar masyarakat tahu dan tidak menjadi fitnah,” sebut Korwil Labura Sukri Soleh Sitorus dan Korwil Labusel Khairuddin Hasibuan.

Dikatakan, mereka mendukung sepenuhnya Kapolda Sumut menyelesaikan kasus tersebut sampai persidangan dan meminta Kapolda untuk menjadikan kasus Bupati Subang, Jawa Barat yang sudah inkracht sesuai putusan MA No. 230/PK/ PID.Sus/2012 sebagai yurisprudensi untuk menentukan status bupati Labura dan Labusel dalam kasus DBH, PBB 2013-2015. (m10)

Waspada/Gito AP Massa Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Labura dan Labusel, menggelar aksi kasus korupsi DBH-PBB di Mapoldasu, Selasa (14/7) siang.

Kamar Mandi Taman Teladan Jadi Tempat Isap Sabu

MEDAN (Waspada): Kamar mandi Taman Teladan, Kec. Medan Kota, dikotori sejumlah pemuda yang menjadikannya sebagai tempat mengisap narkoba jenis sabu-sabu.

“Dua orang berhasil diamankan dari tempat tersebut saat mengisap sabu-sabu. Informasi ini kami peroleh dari warga,” ujar Kapolsek Medan Kota Kompol Rikki Ramadhan melalui Kanit Reskrim Iptu Ainul Yaqin, Selasa (14/7).

Dia menjelaskan, tersangka DS, 26, warga Jl. Menteng III, dan US, 30, warga Jl. Pintu Air Gg Gabetua. Saat ini keduanya menjalani masa penahanan untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan.

Kedua tersangka ditangkap Selasa, 30 Juni 2020 sekira pukul 19:45. Tim Tekab Polsek Medan Kota, sebut Ainul Yaqin, mendapat informasi dari masyarakat adanya beberapa orang sedang memakai narkotika di dalam kamar mandi Taman Teladan.

Kemudian tim bergerak ke Taman Teladan, langsung memeriksa kamar mandi taman, dan ternyata benar kedua tersangka sedang memakai narkotika pada saat dilakukan penggerebekan.

Saat dilakukan penggeledahan, tersangka DS membuang 1 set alat isap yang sebelumnya sudah dipakainya. Selanjutnya keduanya diboyong ke laboratorium Bunda Thamrin untuk melakukan cek urine.

Usai cek laboratorium, kedua tersangka dibawa ke Polsek Medan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti diamankan, satu set alat isap (bong), satu dompet kecil warna orange, dua klip plastik bening kosong, pipet, dan mancis. (m10)

Penarik Betor Jadi Kurir Sabu 52 Kg Diadili

MEDAN (Waspada): Zulkifli, warga Jl. Pertiwi Gg Amat Rukun, Kel. Bantan, Kec. Medan Tembung, Medan, diadili di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (12/7).

Pria yang bekerja sebagai penarik becak motor (Betor) itu, didakwa jaksa karena terlibat jadi kurir sabu seberat 52 kg. Dia menerima pekerjaan kurir sabu karena terlilit utang.

Jaksa penuntut umum (JPU) Nurhayati Ulfia dalam berkas dakwaan menjelaskan, kasus itu bermula pada Desember 2019, terdakwa sedang mengendarai becak motor (Betor) untuk menyerahkan dua bungkus narkotika jenis sabu keseseorang bernama Alwi (DPO).

“Pada saat terdakwa mengendarai betor diberhentikan petugas BNN. Kemudian Tim BNN melakukan pemeriksaan dan ditemukan di jok sabu seberat 2 Kg dan Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan oleh petugas BNN, selanjutnya terdakwa mengaku kalau ada narkoba lainnya yang disimpan dalam rumahnya,” kata jaksa di hadapan majelis hakim yang diketuai Saidin Bagariang.

Selanjutnya, setelah itu tim BNN langsung masuk ke dalam rumah dan terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan pertama yaitu dibawah tempat tidur berada dibagian tengah rumah ditemukan 20 bungkus Teh China Guanyinwang berisi sabu.

Terdakwa dan Tim BNN kemudian menuju bagian belakang rumah tepatnya di dalam lemari pakaian ditemukan 28 bungkus dalam teh kemasan yang sama total jumlah narkotika jenis sabu yang disita di rumah terdakwa 48 bungkus. Sabu tersebut beratnya mencapai 52 kg.

Selain narkotika jenis sabu dari hasil penggeledahan didalam lemari tersebut, ditemukan sejumlah uang tunai dalam bentuk tiga tumpukan masing-masing diikat karet gelang dengan jumlah total Rp60 juta.

Jaksa menjelaskan, bahwa Arifin (DPO) menelepon terdakwa untuk menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menerima dan menyimpan barang kiriman miliknya untuk sementara dan Arifin (DPO) belum menyebutkan barang kiriman yang dimaksud adalah narkotika.

“Terdakwa menerima tawaran Aripin (DPO), disebabkan sangat butuh uang karena terlilit utang, yang saat itu terdakwa bercerita masalah ekonomi kepada Arifin. Atas perbuatannya, terdakwa diancam pasal 114 ayat (2) dan atau pasal 112 ayat (2) Undang Undang tentang Narkotika,” ujar jaksa.

Usai mendengar dakwaan dari jaksa, majelis hakim menunda persidangan hingga pekan mendatang. (m32)

Waspada/Gito AP Petugas Inafis Polrestabes Medan, mengidentifikasi karyawan SPBU Amplas yang tewas tersengat listrik tegangan tinggi, Selasa (14/7).

Karyawan SPBU Amplas Tewas Tersengat Listrik

MEDAN (Waspada): Karyawan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Amplas, tewas mengenaskan tersengat listrik tegangan tinggi, saat membersihkan langit-langit pengisian bahan bakar umum tersebut, Selasa (14/7).

Korban Heri, 46, warga Pengilar, Medan Amplas, seharinya petugas pelayanan pengisian bahan bakar, saat itu diminta membersihkan langit-langit (plafon) SPBU. “Peristiwanya terjadi sekira pukul 11:00,” kata saksi mata di lokasi kejadian.

Dijelaskan, korban bersama rekannya Surya sejak pagi membersihkan langit-langit SPBU menggunakan pranca besi beroda yang bisa digeser. Sekira pukul 11:00 pekerjaan mereka selesai, kemudian bergeser ke bagian lain.

Namun saat menggeser pranca, besi pranca terkena kabel listrik yang memalang di areal tersebut dan langsung menyengat kedua korban. Heri diduga saat itu tidak mengenakan sandal tewas karena tubuhnya lengket di pranca, sedangkan rekannya mental karena memakai sandal.

“Saya dengar jeritan mereka, seorang di antaranya mental dan seorang lagi lengket di besi,” ujar saksi mata mengaku terkejut dan lemas melihat kejadian itu.

Beberapa menit setelahnya, korban dengan sebagian tubuh terbakar terkulai dengan kondisi telungkup. Tegangan listrik yang tinggi bahkan membakar salah satu tangannya hingga putus. “Tragis, kami tak sampai hati melihatnya,” kata warga yang berkerumun menyaksikan kondisi korban.

Sedangkan rekan korban, Surya, menurut warga segera dilarikan ke rumah sakit terdekat menggunakan angkot yang saat itu ada di lokasi. Sementara petugas Polsek Patumbak mendapat informasi segera memasang police line dan menghubungi petugas PLN mematikan arus listrik.

Satu jam setelah kejadian, Inafis Polrestabes Medan tiba melakukan identifikasi, dan tak lama jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara menggunakan ambulan milik Fakultas Kedokteran UMSU. Belum ada keterangan dari pihak SPBU dan kepolisian terkait kasus ini, namun petugas kepolisian di lokasi mengatakan kasusnya tetap disidik dengan meminta keterangan saksi-saksi. (m10)

396 Siswa SMAN 1 Percut Peroleh Informasi Via Website

MEDAN (Waspada): Hari perdana masuk sekolah, 396 siswa SMA Negeri 1 Percut Seituan, hanya mendapatkan informasi lewat daring (Website) sekolah, sesuai instruksi Kadisdiknas Provsu, guna menjalankan poses pembelajaran secara daring.

Hal tersebut dijelaskan Kepala SMAN 1 PS Tuan Muliadi Spd, MSi, didampingi Wakasek Bid. Humas S Tarihoran MSi, Wakasek Bid. Kesiswaan H Bafriato MPd, Wakasek Bid. Kurikulum Mamik Setiyarini SPd, Wakasek Bid. Sarana Prasarana Evi Juliani SPd, MSi, di sekolah yang berlokasi Jl. Irian Barat No. 37 Sampali, Senin (13/7).

Adapun informasi yang disampaikan lewat website, agar nantinya para siswa bisa benarbenar memahami dan cerdas untuk menjalankan tugasnya, dalam proses pembelajaran secara daring mulai 13 s/d 18 Juli 2020.

Kata Muliadi, bagi siswa yang tidak memiliki android, pihak sekolah memberikan kesempatan untuk bersinergi memperbolehkan meminjam kepada temannya atau memakai android milik orangtuanya.

Namun dalam masa Pandemi penyebaran Covid-19 yang masih berlangsung, pihak sekolah tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu tes suhu tubuh, pakai masker, cuci tangan pakai sabun juga bagi para pegawai, security, guruguru. “Ini sesuai anjuran pemerintah yang harus kita ikuti, demi untuk menyelamatkan kita semua,” ujar Muliadi.

Untuk menentukan penjurusan bagi siswa, apakah layak ditempatkan dibagian IPA atau IPS, pihak sekolah akan melakukan tes psikologi juga secara online dan semuanya ditentukan hasilnya sesuai IQ-nya.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja para staf, dan guru yang menjadi panitia sejak mulai PPDB, daftar ulang sampai kelulusan dan mulai masuknya siswa baru telah bekerja maksimal, sehingga semua berjalan tertib dan lancar. Kekompakan ini agar terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk kemajuan SMAN 1 PS Tuan,” tutur Muliadi. (m15)

PDAM Tirtanadi Laksanakan Program L2T2 Dan L2T3

MEDAN (Waspada): Setelah dilaunching Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi pada 18 Februari 2020 di Gubernuran Sumut, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumut, akan segera melaksanakan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3) terhadap pelanggan PDAM Tirtanadi.

Hal itu dikatakan Kepala Divisi (Kadiv) Sekretaris Perusahaan PDAM Tirtanadi Sumut Humarkar Ritonga, di ruang kerjanya, Senin (13/7).

Kata Humarkar, program L2T2 dan L2T3 adalah salah satu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Setempat (SPALD-S), yaitu pelayanan pengelolaan air limbah rumah tangga yang berasal dari tangki septik masyarakat, baik secara terjadwal maupun berdasarkan kebutuhan semisal apabila tangki septik sudah penuh. Sistem ini adalah pelayanan yang akan dilakukan oleh PDAM Tirtanadi selain pelayanan bagi masyarakat di wilayah yang sudah memiliki jaringan perpipaan air limbah yang saat ini jumlah pelanggannya per Juni 2020 adalah 19.978 pelanggan atau sekitar 4,4 persen dari jumlah penduduk Medan.

Menurut dia, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 03 Tahun 2018 pasal 7 ayat 1 menyatakan PDAM Tirtanadi adalah untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan dan untuk mengembangkan prekonomian daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan pengumpulan dan penyaluran air limbah melalui sistem perpipaan dan non perpipaan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

“Kami bertekad akan bekerja keras untuk memenuhi pasal 7 ayat 1 Perda Nomor 03 Tahun 2018 itu, yaitu untuk memenuhi kesehatan masyarakat dan peningkatan PAD,” kata Humarkar.

Sementara itu, Kepala Cabang Pemasaran Air Limbah PDAM Tirtanadi Lokot Parlindungan Siregar mengatakan, adapun sistem pengelolaan air limbah melalui Program Pelayanan L2T2 (penyedotan tangki dilakukan kepada pelanggan secara terjadwal setiap 3 tahun sekali) dan L2T3 (berdasarkan permintaan pelayanan oleh masyarakat), mulai dari penyedotan di tangki septik rumah pelanggan akan dilakukan oleh petugas secara profesional.

Kemudian diangkut degan mobil tangki yang dilengkapi dengan GPS, sehingga dipastikan PDAM Tirtanadi dapat mengawasi pelayanan dari awal sampai akhir dan lumpur tinja yang telah disedot dari rumah warga tidak dibuang sembarangan tempat dan dipastikan dibuang di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), selanjutnya lumpur tinja akan diolah di IPLT yang dimiliki oleh PDAM Tirtanadi dengan kapasitas 50 M3/hari.

Lokot Parlindungan berharap kepada masyarakat Medan khususnya, dapat memanfaatkan sarana dan prasarana L2T2 dan L2T3 ini, agar kebersihan serta kesehatan dapat terjaga dengan baik. (m15)

Pecandu Sabu Diringkus

MEDAN (Waspada): Seorang pecandu narkoba jenis sabu-sabu dan ganja di Jl. Binjai Km 16 Desa Sei Semayang, Kec. Sunggal, diringkus Polsek Sunggal, Senin (13/7).

Selanjutnya tersangka berinisial PS, 29, warga Jl. Imam Bonjol, Kel. Mencirim, Kec. Binjai Timur, berikut barang bukti 1 plastik kecil sabu dan 1 bungkus kertas kecil daun ganja kering diboyong ke Polsek Sunggal.

Kapolsek Sunggal Kompol Yasir Ahmadi mengatakan, penangkapan terhadap tersangka berawal dari adanya laporan di Jl. Binjai Km 16 Desa Sei Semayang, Kec. Sunggal, adanya seorang pria yang membawa narkoba.

“Mendapat informasi itu, Unit Reskrim Polsek Sunggal langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang diinformasikan,” ujarnya, Selasa (14/7).

Yasir mengatakan, pihaknya kemudian langsung menyergap pelaku dan melakukan penggeledahan. “Dan pada saat itu juga lakilaki tersebut membuang sebuah plastik kecil kemudian langsung ditemukan dan diamankan petugas,” sebut Kapolsek.

Ketiga digeledah, bungkusan plastik tersebut berisi 1 paket kecil sabu. Selain itu, kata Yasir, personel yang melakukan penggeledahan juga menemukan barang bukti 1 paket ganja dari kantung celana PS.

Tak ayal, atas penemuan barang bukti tersebut kedua pelaku dibawa ke Polsek Sunggal untuk pemeriksaan lebih lanjut. “Pelaku dikenakan pasal 114 ayat (1) Subs 112 ayat (1) Subs 111 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. (h03)

TAJUK RENCANA

Salah Kaprah New Normal

Pasien positif corona (Covid-19) semakin meningkat dari hari ke hari di Sumut, termasuk Kota Medan. Ironisnya, hampir semua kabupatenkota sudah menerapkan pola kehidupan yang biasa-biasa saja, hanya sebagian kecil yang peduli dengan menerapkan protokol kesehatan. Wajar terjadi peningkatan kasus, baik yang ODP, PDP, OTG dll.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Sumatera Utara (Sumut) Whiko Irwan mengatakan pasien positif virus corona di Sumatera Utara hingga Senin (13/7) tercatat sudah mencapai 2.367 orang yang diisolasi. Sementara itu, pasien sembuh sebanyak 577 orang, dan meninggal 126 orang. Kenaikan angka covid positif disebabkan karena pemeriksaan Swab PCR dengan kapasitas yang semakin besar serta pengambilan sampel yang massif melalui penelusuran jejak kontak erat dan penderita PDP.

Hemat kita, bagus-bagus saja jika memang peningkatan kasus positif Covid19 akibat pemerintah proaktif melakukan rapid tes, swab test, gencar melakukan tracing dan upaya melawan Covid-19 lainnya. Yang dikhawatirkan pelacakan Intisari: Intisari: kasusnya biasa-biasa saja namun terjadi peningkatan pasien positif Covid-19. ‘’Salah kaprah terkait new Apalagi kalau dilakukan pemeriksaan normal perlu perhatian massal di kantor-kantor pemerintahan dan swasta, di pa-sar-pasar dan pusat ekstra dari semua pihak, perbelanjaan, termasuk, restoran dan baik di dunia (global) lokasi hiburan yang sudah banyak membuka usahanya lagi setelah tutup maupun di Indonesia’’ sekira tiga bulan. Temuan pasien positif akan semakin banyak, mbludak! Zona merah akan semakin banyak. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut pun menyoroti perilaku masyarakat di masa new nor-mal yang terbilang salah kaprah. Mem-prihatinkan, karena masyarakat kerap memahami new normal sebagai situasi kembali kepada kebiasaan lama sehingga langkah menjaga diri dari Covid-19 menjadi kendur. Kondisi seperti itulah yang menyulitkan tugas-tugas GTPP dan tim kesehatan melakukan pemutusan penyebaran Covid-19.

Apalagi Sumut tidak menerapkan PSBB. Daerah-daerah yang menerapkan PSBB dan karantina lokal saja banyak yang gagal, dan bakalan kembali menerapkan PSBB karena penyebaran dan penambahan kasus positif tidak turun-turun, seperti Jakarta, Jatim, sebagian di Jabar, dan Solo kini masuk zona hitam karena penambahan kasusnya luar biasa banyak.

Rilis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa saat ini banyak negara yang tidak merespons cara penanganan pandemi virus corona. Langkah tersebut membuat kehidupan masyarakat tidak akan kembali normal seperti sebelum era Covid-19. Di mata Dirjen WHO Tedros Adhanom keputusan sejumlah negara yang mencabut aturan penguncian wilayah (lockdown) justru membuat penyebaran virus menjadi lebih para. Padahal, lockdown menjadi salah satu metode yang terbukti bisa mengurangi risiko penularan virus.

Kesimpulan WHO adalah tidak akan ada yang kembali ke kehidupan ‘normal lama’ di masa depan. Terlalu banyak negara menerapkan metode yang salah kaprah. Pernyataan WHO ini sejalan dengan kondisi yang berlaku di Indonesia, termasuk Kota Medan dan Sumut pada umumnya bahwa virus akan tetap menjadi musuh publik nomor satu, tetapi tindakan banyak negara dan masyarakat tidak mencerminkan hal ini, malah sebaliknya mengabaikan protokol kesehatan seakan corona sudah berlalu.

Menurut WHO saat ini ada empat skenario yang dipakai pemerintah di seluruh dunia. Negara yang waspada dan menghindari wabah besar tergolong sangat sedikit, negara yang berhasil mengendalikan wabah jumlahnya juga belum banyak, seperti China, Vietnam, Korsel. Paling banyak negara yang melonggarkan pembatasan tetapi sekarang mulai menemukan kasus baru, dan negara yang dalam fase transmisi yang intens. Indonesia masuk di dalamnya. Pernyataan ini disampaikan saat pandemi Covid-19 di seluruh dunia mencapai 13.235.760 kasus. Sekitar 575.535 pasien dinyatakan meninggal dan 7.696.381 lainnya sembuh. Adapun penelitian yang dikeluarkan oleh ilmuwan dari King’s College London menemukan pasien yang sembuh dari virus corona kemungkinan kehilangan kekebalan tubuh sehingga berpotensi kembali terinfeksi dalam beberapa bulan. Merespons studi ini, Direktur Kedaruratan WHO Michael Ryan mengatakan belum diketahui apakah pasien yang telah pulih dapat terinfeksi lagi dengan jenis ‘virus corona lain’. Kemungkinannya bisa saja. Kendati demikian, pimpinan teknis WHO untuk Covid19 Maria Van Kerkhove mengatakan perlu penelitian lebih lanjut terkait studi tersebut.

Yang pasti, salah kaprah terkait new normal perlu perhatian ekstra dari semua pihak, baik di dunia (global) maupun di Indonesia. Harus ada sosialisasi dan penerapan sanksi tegas bagi mereka yang mengabaikan protokol kesehatan. Secara sistem pasti ada yang salah. Termasuk di Indonesia yang semakin longgar sehingga aktivitas masyarakat sudah seperti biasa saja, seperti tidak takut lagi dengan Covid-19.+

Saling Lempar Tanggung Jawab Bukti Kegagalan Pemimpin

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kota Medan Robi Barus menilai komitmen Pemko Medan dalam menangani Covid-19 sangat kurang. Robi —dikutip dari media massa— juga mempertanyakan mengapa sejauh ini Pemko Medan lebih banyak fokus ke bantuan sosial untuk menekan angka pertumbuhan sosial daripada menekan angka pertumbuhan ataupun program untuk meningkatkan imun warga Medan.

Menanggapi hal tersebut, sekretaris Gugus Tugas Kota Medan Arjuna Sembiring membantah pernyataan bahwa Gugus Tugas kurang berkomitmen atau pun kurang serius menangani Covid- 19 di Medan. Dalam hal ini seharusnya para anggota pemerintah tidak saling tuding antara satu dengan lainya.

Seharunya pemerintah fokus dalam menangani angka covid-19 kota Medan kian hari semakin meningkat, namun para penguasanya (baik Ketua Panitia Khusus Covid-19 DPRD Kota Medan, maupun Sekretaris Gugus Tugas Kota Medan) saling tuding akan kelalaian dalam penanganan wabah.

Hal saking lempar tanggung jawab menunjukkan wajah asli dan kinerja buruk para penguasa dalam sistem kapitalis sekuler dalam menjalankan tugasnya yang tidak kembali kepada penyelesaian utama dalam kondisi wabah (lockdown), namun justru mandul dalam memberikan solusi yang solutif serta lebih mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompoknya dan akhirnya rakyat hanya jadi korban dan kambing hitam akibat kegagalan pemimpinnya.

Harusnya para penguasa dapat berpikir cepat, tepat, sigap, saling bekerjasama dan bersinergi dalam upaya menangani urusan umat. Dan sempurnanya penguasa dalam menangani urusan umat dengan penuh rasa tanggung jawab serta tuntasnya penanganan akan wabah hanya ada jika sistem Islam diterapkan kembali.

Hanya dengan aturan Islam pemimpin yang lahir adalah pemimpin yang mengedepankan urusan umat demi keselamatan umat sebab aturan yang berasal dari Islam merupakan aturan yang datang dari Sang Khaliq sehingga setiap aturanya sesuai dengan seluruh umat manusia.

Aturan Islam sangat berbeda jauh dengan aturan kapitalisme di mana aturan Islam berasal dari sang Khaliq, sedangkan aturan kapitalisme berasal dari manusia sehingga aturan kapitalisme tidak mungkin dapat menjadi aturan yang sesuai untuk umat secara menyeluruh.

Sebab tidak akan mungkin aturan manusia yang satu dapat mengatur manusia yang lainya karena antara manusia yang satu dengan manusia yang lainya adalah makhluk yang lemah, terbatas, dan serba kurang. Jika aturan kapitalisme masih terus menjadi sistem pengaturan maka sampai kapan pun tidak akan memberikan solusi dalam menangani segala sesuatunya. Untuk itu jangan abaikan syariat Islam yang dapat memberikan solusi tuntas.Wallahu a’lam bishshawab.

Kritik UU Minerba Baru

Oleh Dr. Abdul Hakim Siagian, SH, M.Hum UU Minerba bertentangan dengan semangat otonomi daerah dan penghormatan terhadap kekayaan daerah contohnya hak ulayat termasuk juga prinsip adat mengenai lingkungan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menuai polemik. Sekalipun Pembahasan RUU Minerba dimulai sejak 2015 telah gagal disepakati karena demonstrasi besar 23-30 September 2019 di depan Gedung DPR, tidak serta merta membuat pemerintah dan DPR bergeming. Akhirnya UU yang terdiri atas 209 Pasal dengan penambahan 2 bab baru sehingga menjadi 28 bab, lalu terjadi perubahan 83 pasal, 52 pasal baru dan sebanyak 18 pasal dihapus tersebut disahkan dan menjadi payung hukum mi-nerba di Indonesia.

Ketika perhatian publik tercurah pada urusan Covid-19, DPR dan pemerintah justru mengesahkan revisi UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang sarat masalah. Lewat sidang paripurna DPR 12 Mei 2020, Revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020.Bak gayung bersambut, Presiden Jokowi kemudian menandatanganinyapada 10 Juni 2020.Sangat disayangkan, memaksakan rapat pengambilan keputusan atas RUU Minerba di tengah situasi pandemik korona menjadi sejarah hitam kehidupan bernegara kita.Pengesahan RUU Minerba menjadi UU menunjukkan bahwa DPR bersama Pemerintah mengabaikan seruan atau kritik dari sejumlah elemen masyarakat mengenai pelanggaran hukum dan konstitusi yang sangat mendasar. Pembahasan yang terburu-buru dan cenderung dipaksakan mengindikasikan adanya niat persekongkolan untuk memuluskan kepentingan pihak-pihak tertentu. Tentu yang dimaksud ialah pengusaha kakap sektor pertambangan minerba yang informasinya izin mereka akan berakhir dan bila tak dilakukan perubahan maka BUMN sebagai alternative sebagai pengelola lebih lanjut.

Sejak awal RUU Minerba pada prinsipnya tidak memenuhi unsur sebagai RUU yang dapat diteruskan pembahasannya atau sering disebut sebagai mekanisme carry over dalam pembentukan undangundang. Berdasarkan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, RUU yang masuk dalam kategori carry over harus memenuhi syarat diantaranya telah dilakukan pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM).RUU Minerba merupakan RUU inisiatif DPR periode 2014- 2019.Dalam perkembangannya, sampai pada masa jabatan DPR periode tersebut berakhir, belum sekali pun dilakukan pembahasan terhadap DIM RUU Minerba. Bahkan belum satu ketentuan pun dalam DIM yang dikaji atau dibahas.

Pembahasan RUU Minerba dilakukan tanpa keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hal itu merupakan pelanggaran nyata terhadap konstitusi dan ketentuan undang-undang.Dengan demikian menjadi preseden buruk bagi perkemublik masih mengingat dengan

Pjelas pernyataan salah satu Jenderal yang merupakan mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo. Ia secara jelas dan tegas menyebut bahwa Islamlah yang akan menjadi benteng terakhir menghadapi ancaman di negeri ini. Saat itu ia merespons aksi umat 411 pada 2017. Ia mengungkapkan bahwa umat Islam merupakan bagian integral dari seluruh komponen kekuatan bangsa. Dan dalam skema pertahanan nasional masa depan yang ia konstruksi, Islam dan kaum muslim ia letakkan sebagai “benteng terakhir” NKRI. (rilis.id, 14/2/2017)

Kini umat Islam kembali menolak hadirnya RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang ditengarai berpotensi memunculkan paham komunisme. MUI juga turut mengancam jika pembahasan RUU terus dilangsungkan, MUI akan mengawal masyarakat Indonesia untuk menolak RUU ini.

Adalah Aksi Apel Siaga Ganyang Komunis Jabodetabek di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (5/7/2020), yang merupakan salah satu bentuk sikap umat Islam menghadapi siapa pun di negeri ini yang berupaya untuk menghidupkan kembali paham komunis. Ribuan orang memenuhi Lapangan Ahmad Yani, diikuti sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), PA 212, hingga Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama. Para tokoh umat Islam yang hadir dalam apel di antaranya Ahmad Sobri Lubis (Ketua Umum FPI), sejumlah tokoh GNPF Ulama seperti Slamet Ma’arif, Gatot Saptono alias Muhammad Al-Khaththath, Sekretaris Umum FPI Munarman, dan lainnya.

Dalam apel tersebut para peserta diminta berikrar untuk siap jihad qital memerangi kaum komunis dan pihak yang ingin mengubah Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Telihat jelas Aksi umat Tolak komunis hingga resolusi jihad qital adalah wujud semangat memperjuangkan al-Haq (Islam) dengan jiwa raga hingga nyawa. Namun, apakah semangat berjuang membela Islam dengan jiwa raga hanya sebatas memerangi paham komunis saja? Bagaimana ismeisme yang lain yang juga bertentangan dengan Islam seperti sekularisme, kapitalisme, liberalisme, sinkretisme, dan pluralisme? Apakah tidak turut diperangi oleh umat Islam?

Peserta apel juga diminta untuk membaca dua kalimat syahadat dan berucap: “Kami Laskar Aliansi Nasional Anti-Komunis berikrar dan bertekad, satu, bahwa kami bangan ketatanegaraan kita yang seringkali diacuhkan DPR. Berdasarkan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 249 UUNomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan DPD mempunyai kewenangan membahas RUU yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Kewenangan DPD dalam proses pembentukan undangundang telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 92/PUU-X/2012, meskipun implikasi dari putusan a quo ada-lah DPD tidak sampai pada tahap porsi pengambilan keputusan. Sayangnya, DPD sama sekali tak dilibatkan oleh DPR dalam proses pembahasan tersebut. Di sini terlihat sikap egosentris DPR dalam pembentukan undang-undang.

Polemik UU Minerba sebenarnya juga telah dapat terlihat dalam Naskah Akademik (NA) yang terdiri atas 98 halaman.Bagaimana tidak, tiga kajian penting yang harusnya tercermin di dalam NA justru tak nampak. Kajian filosofis misalnya, falsafah Pancasila dalam NA tidak tegas dan menonjol apalagi breakdown dari Pasal 33 UUD 1945 yang sekedar sambil lalu. Begitu pula dengan kajian sosiologis empiris yang tidak menunjukkan masyarakat mana yang menginginkan perubahan UU minerba ini selain keinginan investor pemilik tambang yang menguasai mayoritas dari areal pertambangan. Sehingga kajian yuridis juga tidak akan pas, bagus apalagi sempurna karena rujukan filosofisnya melenceng begitu pula dengan faktanya yang ngawur atau tidak jelas.

Adapun alasan terkait revisi UU Minerba sehingga harus dilakukan perubahan antara lain karena sejumlah ketentuan yang ada belum mampu menjawab perkembangan, permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan industri minerba. Selanjutnya terdapat masalah tumpang tindih serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait, misalnya UU Pemda, Lingkungan Hidup, UU Keuangan dan Penerimaan Negara, UU Tata Ruang, Kelautan dan Sistem Zonasi dan putusan MK. Akan tetapi tidak diusut dan dilakukan penegakan hukum, malah ketentuan-ketentuan strategis dan konstitusional justru dirubah dan dieliminasi.

Berikutnya, terkait prinsip sentralistik dalam UU Minerba bertentangan dengan semangat otonomi daerah dan penghormatan terhadap kekayaan daerah contohnya hak ulayat termasuk juga prinsip adat mengenai lingkungan. Menghilangkan kewenangan perizinan bagi Kab/Kota karena alasan tumpang tindih dan banyak masalah adalah bukti otonomi daerah sekedar jadi slogan. Hari ini sentralistik mungkin lebih parah dari orde baru tampaknya mulai akan digelar. Begitu juga kaitannya lingkungan dengan rujukan amdal yang disebut sebagai produk copy paste yang lantas menimbulkan tanda tanya mengapa bukan penegakan hukum yang harus dilakukan? Karena jelas semua itu merupakan tindakan kriminal, anomali berbagai pelanggaran yang terjadi terkesan dibiarkan lantas jawabannya adalah perubahan UU. akan menjadi pembela agama, bangsa dan negara. Dua, siap siaga dan menyiapkan diri untuk jihad qital mempertahankan akidah Islam dan melawan kaum komunis di bawah komando ulama. Tiga, para laskar siap siaga untuk menjaga para ulama dari serangan kaum komunis. Empat, mereka menyiapkan diri dari serangan operasi intelijen hitam yang prokomunis.” (nasional.tempo.co, 5/7/2020)

Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) justru menyoroti acara apel siaga juga diikuti anak-anak sebagai peserta. KPAI menganggap apel tersebut diisi dengan kata-kata bernada benci selama aksi. Seperti kata “menghalalkan sembelih orang”, “sembelih komunis” yang dinyatakan oleh Komisioner KPAI, Jasra sebagai paparan kekerasan dalam bentuk verbal. Hal itu berdampak buruk kepada perkembangan jiwa anak-anak ke depan. Tapi KPAI seolah tutup mata dengan berbagai situs pornografi dan pornoaksi, juga berbagai games dan aplikasi media sosial yang tidak mengedukasi anak-anak. Bukankah fakta di lapangan menunjukkan berbagai hal tersebut lebih banyak mengakibatkan anakanak menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual?

Mengapa tiap kali ada aksi umat Islam selalu disoroti peserta anak-anak? Apakah hal ini dilakukan guna membangun opini negatif terhadap aksi umat yang dilakukan? Atau memang tulus bersuara untuk kepentingan perkembangan jiwa anak-anak? Patut dicermati setiap lontaran kesalahan yang dialamatkan pada aksi umat Islam. Agar kita jeli menilai bahwa opini salah akan ditujukan bagi mereka yang bersuara untuk Islam. Tolak Komunis, Tolak Sistem Kufur

Sudah seharusnya semangat juang menolak paham komunis juga dilanjutkan dengan penolakan terhadap semua pemikiran dan sistem yang bertentangan dengan Islam. Sekularisme yang diterapkan di negeri ini telah menjauhkan Indonesia dari seluruh aturan Islam yang seharusnya diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Bukan malah mencampakkannya.

Sekularisme di bidang pemerintahan berupa sistem demokrasi yang telah melahirkan politik permisif dan pragmatis, serta politik transaksional yang berlangsung pada setiap pilpres dan pilkada.

Sekularisme di bidang hukum melahirkan para mafia-mafia peradilan. Sementara

Kepentingan untuk segera melakukan revisi UU Minerba berikut regulasi turunannya acap kali bersembunyi di balik dalih pentingnya kepastian hukum untuk para pelaku usaha pertambangan serta upaya untuk memperbesar porsi penerimaan negara dari sektor tambang.Akan tetapi, jika menelisik lebih jauh, dalih itu nampaknya kurang beralasan.Jika alasannya ialah kepastian hukum, kisah faktualnya justru lebih sering mengemuka sebagai episode lemahnya negara ketika berhadapan dengan tambang raksasa ini.

Sebagaimana diketahui menurut berbagai sumber sepanjang 2012-2016, kontribusi penerimaan pajak minerba secara rata-rata hanya mencapai 2,8%, dengan besaran kontribusi sejak 2014-2016 stagnan di kisaran 2%. Rasio pajak (tax ratio) pertambangan minerba sendiri selalu mencatatkan angka yang berada di bawah rasio pajak nasional, dengan tren yang terus menurun. Pada 2012, rasio pajak pertambangan minerba masih mencatatkan nilai yang lumayan yaitu sebesar 8,49%, namun terus menurun hingga tersisa sebesar 3,88% pada 2016. Belum lagi potensi kerugian negara yang lain, misalnya dalam bentuk unreporting transaction, yang berdasarkan penelusuran sebuah lembaga menyebutkan bahwa khusus batu bara saja sepanjang 2010-2016 terindikasi sebesar US$27,06 miliar atau setara Rp365,3 triliun.

Perubahan UU Minerba menyeruak aroma ‘amis’ karena regulasi memberi karpet merah atas keserakahan terhadap segelintir orang atau badan hukum yang menguasai minerba tanpa batasan puas dan jaminan waktu perpanjangan.Fungsi negara mengelola minerba untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bukan segelintir orang atau korporasi saja. Kelemahan dari UU lama adalah persoalan penegakan hukum yang tidak dijalankan karena cerminan dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (saling menutupi) padahal kejahatan lingkungan adalah kejahatan luar biasa yang harusnya diberantas secara luar biasa pula, kok jalan keluarnya malah merubah UU?.

Motif utama dibalik revisi UU Minerba 4/2009 untuk menjamin kelanjutan operasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang kontraknya segera berakhir. Dengan adanya revisi, maka terbuka kesempatan bagi para pengusaha tambang tetap mendominasi penguasaan SDA minerba minimal 20 tahun ke depan. Untuk itu disebar alasan sumir tentang perlunya perpanjangan kontrak agar kepastian investasi, peningkatan penerimaan negara, penyediaan lapangan kerja, dan lain-lain. Faktanya, ketentuan yang ada dalam UU Minerba 4/2009 tidak menjamin kesempatan bagi pengusaha tambang memperoleh perpanjangan kontrak secara otomatis. Jika revisi tidak dilakukan, maka dominasi mereka akan terputus. Inilah sebabnya semua cara dilakukan agar perubahan itu dapat diwujudkan dan berhasil. Maksud yang sarat moral hazard ini mendapat dukungan penuh dari anggota oligarki yang tergabung dalam konspirasi penguasa, pengusaha dan sejumlah pimpinan partai.Buktinya 8 fraksi dari 9 yang ada menyetujui perubahan ini.

Ditambah lagi, tidak adanya batasan penguasaan maksimal terhadap kepemilikan tambang membuat hukum melindungi keserakahan investor atas nama kepastian hukum (terkait perluasan dan rentang waktu izin bahkan dengan jaminan). Akibatnya hanya segelintir orang yang menjadi kaya raya, sementara minerba adalah kekayaan keadilan hanya sebuah jargon saja.

Sekularisme dalam kehidupan sosial, melahirkan masyarakat individualistis, hedonis, juga paham pluralisme menjadi corak kehidupan yang dirawat sebagai alasan modal kemajuan bangsa. Sekularisme dalam ekonomi yaitu diterapkannya kapitalisme dengan asas ekonomi neoliberalismenya. Sehingga muncul konsep privatisasi atas sumber daya alam yang membuat rakyat kehilangan aset dan tak bisa menikmati kekayaan alamnya.

Sementara sekularisme dalam aspek budaya telah menghancurkan sendi-sendi moral bangsa terutama bagi generasi-generasinya. Di satu sisi melestarikan budaya lewat berbagai busana daerah di Nusantara, tapi di sisi lain, budaya asing dan aseng dengan mudahnya menggerus kepribadian generasi lewat musik, tontonan televisi yang berisi kebebasan berbusana (semi telanjang), bebas berperilaku (peluk, cium, bahkan tidur bersama).

Sekularisme yang merambat dalam aspek budaya, telah menghancurkan sendisendi moral bangsa terutama bagi generasigenerasinya. Hal-hal ini merupakan ancaman serius bangsa ini. Maka, sudah seharusnya umat Islam tidak hanya menggaungkan ganyang paham komunis, tetapi juga ganyang semua sistem kufur serta ismeisme yang lahir darinya karena bertentangan dengan Islam.

Umat Islam harus bersatu memperjuangkan sistem Islam sebagai ganti sistem kufur yang masih diterapkan di negeri kaum muslimin. Sistem Islam yang dimaksud tidak lain ialah Khilafah. Jika kita mendapatkan banyak kerusakan akibat sekularisme yang diterapkan di negeri ini, maka seharusnya kita kembali pada jalan yang lurus. Sebagaimana firman Allah SWT: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (TQS Ar-Rum: 41)

Kita juga diingatkan Allah SWT: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (TQS Al A’raf [7]: 96)

Kata “berkah” jauh dari penyelenggaraan pemerintah saat ini. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan keberkahan hanya jika Allah ridha. Sehingga tidak mungkin kita mendapatkan berkah kecuali dengan Islam yaitu dengan penerapan Islam secara kaffah. Penutup

Aksi umat yang siap menjadi pembela agama dan bangsa seharusnya jangan sampai terbelokkan pada sikap pragmatis memperjuangkan Pancasila sementara melalaikan kewajiban memperjuangkan tegaknya sistem Islam (Khilafah). Perlu diingat kembali bahwa kemunduran peradaban alam yang tidak bisa diperbaharui dan harus dikelola dengan pedoman falsafah Pancasila dan breakdown Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.Sumirnya pendekatan filsafat dan pendekatan empirik yang hanya menonjolkan kepentingan pemilik/pemodal, maka aspek yuridis yang melahirkan draf menggambarkan pesanan dari investor pemilik tambang-tambang ini. Padahal masalah sesungguhnya dari aktivitas minerba terdapat pelanggaran dari hulu ke hilir.

Demikian halnya mengenai imunitas pemerintah dalam pemberian izin pertambangan. Persoalan imunitas kekuasaan yang seakan tidak mau disalahkan dan berlindung di balik payung norma. Terbukti bahwa ketentuan Pasal 165 UU Minerba terkait sanksi pidana yang menjerat pemerintah karena melakukan penyalahgunaan kewenangan mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus dihapus oleh UU Minerba yang baru.Tentu saja norma tersebut akan berpotensi korupsi dan celah konflik kepentingan bagi pemerintah dalam mengeluarkan izin terhadap taipan tambang yang ingin dimudahkan pengurusan izinnya.Lagi-lagi norma ini berseberangan dengan UU Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU Minerba memberikan ancaman lingkungan dan masyarakat sekitar terhadap aktivitas tambang.Sebagaimana Q.S. ArRum Ayat 41, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).Perubahan UU Minerba seakan tidak lagi peduli terhadap dampak yang akan merenggut nyawa masyarakat. Misalnya, ketentuan Pasal 1 ayat (28a) yang mengatur bahwa Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.Artinya, aktivitas pertambangan minerba akan meliputi ruang hidup masyarakat. Begitu juga dengan Pasal 162 dan Pasal 164, yakni pasal yang membuka peluang kriminalisasi terhadap masyarakat yang melawan aktivitas pertambangan.Tentu secara tidak langsung norma tersebut tak harmonis dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan UU 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup karena dianggap sebagai norma perusak lingkungan. Dengan demikian, langkah yang harus didukung adalah menguji pasal-pasal kontroversial UU Minerba tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).Tentu kita berharap MK dapat memutus pengujian undang-undang itu seadil-adilnya tanpa memihak namun mempertimbangkan kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.Jika dibiarkan begitu saja, maka sumber daya alam yang melimpah di republik ini hanya akan dinikmati segelintir orang dan dampaknya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang ditanggung oleh rakyat seluruhnya. Diharapkan Presiden mencermati dengan seksama dampak lingkungan dari UU ini apalagi penegakan hukum yang hanya sekedar bertanam tebu di bibir.Pak Presiden harusnya memperhitungkan dampak negatif kepada negara ini, rasanya tidak masuk diakal jika reputasi beliau dipertaruhkan dari perubahan UU ini.***

Penulis adalah Dosen Fak. Hukum UMSU&

Bersama Umat Tolak Komunisme

Oleh Rindyanti Septiana, SHi Berani berjihad untuk memberangus paham komunis, juga seharusnya diikuti dengan memberangus sistem kufur yang melestarikan berbagai pemikiran kufur pula. Arah perjuangan umat harus dituju untuk perjuangan Islam Kaffah

Direktur LADUI MUI Sumut Islam, termasuk negeri ini, terjadi karena umat ini meninggalkan agamanya, meninggalkan syariat-Nya. Maka dapat dipastikan kerusakan akan semakin parah.

Kalau saat ini paham komunis disinyalir akan bangkit kembali, hal itu disebabkan sistem demokrasi-sekuler yang memberikan ruang bagi paham kufur apa pun untuk masuk ke negeri kaum muslimin. Keberadaan agama seharusnya menjadi fondasi bernegara. Itulah yang dicontohkan Nabi Saw. dan para sahabat. Begitu Nabi Saw wafat, khulafaur rasyiddin melanjutkan kepemimpinan Rasulullah tersebut sekaligus sistem yang telah dibangun. Bukan mengambil sistem yang ada sebelumnya seperti yang diberlakukan di Romawi atau Persia, demokrasi atau kerajaan. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali menguatkan fondasi yang dibangun Rasulullah Saw. dan tidak meninggalkan sama sekali syariat Allah SWT dalam mengatur urusan umat. Inilah yang semestinya diikuti.

Berani berjihad untuk memberangus paham komunis, juga seharusnya diikuti dengan memberangus sistem kufur yang melestarikan berbagai pemikiran kufur pula. Arah perjuangan umat harus dituju untuk perjuangan Islam Kaffah.*

Penulis adalah aktivis dakwah

Pengumuman

Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan ‘Redaktur Opini Waspada’ dengan disertai CD atau email: opiniwaspada@yahoo.com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata dan kartu pengenal (KTP) penulis. Naskah yang dikirim adalah karya orisinil, belum/tidak diterbitkan di media manapun. Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis.

SUDUT BATUAH

* Kadis Pertamanan akui tebang pohon atas permohonan - Tak heran awak, he...he...he

* Infrastruktur di Medan Utara rusak parah - Kurang peduli kayaknya?

Waspada/Syafrizal SEJUMLAH petani di Abdya melihat timbangan padi yang dijual pada agen pengepul di kawasan Kecamatan Tangan-Tangan. Selasa (14/7)

Direktur RSUD TCD Pidie Dinilai Otoriter

SIGLI (Waspada): Penerapan sistem logbook di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tgk Chik Ditiro Sigli, Kabupaten Pidie dinilai bentuk pemaksaan kehendak dari sikap pemimpin yang otoriter.

“Peraturan direktur (Perdir) mengatur hal-hal teknis. Halhal teknis ini kan dibahas secara bersama-sama. Artinya, bukan direktur secara ujuk-ujuk langsung membuat Perdir, langsung disahkan dan kemudian langsung dijalankan. Ini namanya otoriter,” kata praktisi hukum Muharamsyah, SH, MH, ditemui Waspada, Selasa (14/7).

Pernyataan itu disampaikan Muharamsyah menanggapi kisruh penerapan sistem logbook di RSUD TCD Sigli. Dia menilai, penerapan logbook sangat bagus karena banyak digunakan oleh Badan Layanan Umum (BLU), bukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Khusus untuk BLUD, RSUD Tgk Chik Ditiro, logbook ini merupakan sistem baru, dimana sebelumnya rumah sakit tersebut menggunakan sistem visite dan konsultasi.

Selanjutnya, sebut Muharamsyah, pada saat penerapan keputusan Bupati Pidie 2015 tentang remunerasi, itu diatur secara terperinci dalam surat keputusan (SK) Bupati.

Lalu 2020, Bupati mengeluarkan peraturan bupati tentang remunerasi. Hanya saja dalam Perbup 2020 tersebut diatur secara umum. Selanjutnya Perbup itu memberi amanah pada pasal peralihan, menyebutkan bahwa hal-hal teknis itu bisa diatur dengan peraturan direktur (Perdir).

Perdir tentang remuneriasi itu, jelas Muharamsyah sudah ada dan lahir pada 2019. “Makanya direktur pada saat membayar Jasmed bulan November, Desember 2019, itu menggunakan Perdir 2019 yang didalamnya mengatur tentang logbook,” uangkapnya.

Ia juga mengatakan, disisi lain Perdir tersebut juga tidak merujuk pada Perbup 2020. “Masak Perbup 2020, Perdir nya 2019. Artinya Perdir 2019 tentang remunerasi yang merupakan amanah dari Perbup 2020, dan itu telah mendahului Perbup 2020. Seharusnya Perdir itu lahir di 2020 juga” katanya.

Sebab itu, jika dilihat dari kelahiran Perdir, ada kesan dipaksanakan. “Kita tidak tahu mengapa direktur memaksakan lahirnya Perdir 2019, yaitu tentang sistem logbook ini. Apakah ini bagian dari mimpi dia atau memang kesepakatan semua karyawan rumah sakit,” tanya Muharamsyah.

Sebab, dari beberapa informasi diketahuinya, Perdir tentang logbook itu tidak pernah dibahas dengan para karyawan. Padahal Perdir mengatur hal tenis, seperti menyangkut pem

Waspada/M. Ishak/B BUPATI Aceh Timur Rocky didampingi Kepala Kankemenag Aceh Timur H Arijal dan Kepala Dinas P & K Aceh Timur Saiful Basri meninjau proses pembelajaran tatap muka di MTsN 2 Aceh Timur di Idi, Selasa (14/7).

Rocky: Tugas Berat Pertahankan Zona Hijau

IDI (Waspada): Mencegah penyebaran Covid-19 di daerah zona hijau, pemerintah harus memperketat protokol kesehatan (prokes) memasuki pembelajaran tatap muka di sekolah dan madrasah. Bahkan seluruh siswa/i diminta tidak melepaskan masker, mulai keluar rumah hingga kembali ke rumah.

“Pembelajaran di sekolah atau madrasah tidak lama, hanya beberapa jam saja. Kami harap siswa/i mengenakan masker mulai keluar rumah hingga kembali ke rumah. Jangan lupa mandi saat sampai di rumah,” kata Bupati Aceh Timur H Hasballah HM Thaib atau Rocky kepada Waspada di selasela meninjau Belajar Tatap Muka (BTM) di MTsN 2 Aceh Timur di Idi, Selasa (14/7).

Ia mengatakan, siswa/i lebih rentan diserang penyakit, terutama yang suka begadang dan tidak menjaga pola makan. Oleh karenanya, memasuki masa new normal diharapkan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat.

Melihat kesiapan dan prokes dijalankan pihak sekolah dan madrasah di Aceh Timur, Rocky mengapresiasinya. Bahkan diminta selama new normal pembelajaran tatap muka tidak perlu lama, tetapi berkualitas.

Usai meninjau MTsN 2 Aceh Timur, Bupati berjalan kaki menuju MAN 1 Aceh Timur. Disana, Bupati diperiksa suhu tubuhnya. Setelah mencuci tangan menggunakan sabun, Bupati meninjau satu persatu ruang belajar, bahkan ikut memberikan arahan dan bimbingan di depan siswa/i Kelas X MAN 1 Aceh Timur yang mengikuti masa orientasi.

Bupati mengaku akan terus mengunjungi seluruh sekolah di daerahnya. “Kami berharap seluruh sekolah tetap mematuhi prokes, hindari kerumunan dan saat pulang sekolah langsung pulang ke rumah,” sebutnya.

Sementara, Kepala Kankemenag Aceh Timur H Arijal, M.Si mengaku puas dengan prokes dijalankan MTsN 2 Aceh Timur dan MAN 1 Aceh Timur. Selain siswa/i dipisah ruang belajar sesuai Instruksi Bupati (Inbup), pihaknya juga melihat kesiapan madrasah benar-benar patuh dengan prokes.

“Kami harap petugas piket atau panitia Covid-19 di madrasah benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” kata Arijal meminta kepala madrasah MI sudah harus menyiapkan prokes menjelang belajar tatap muka yang akan dimulai dua bulan mendatang.(b11) bagian Jasmed, nilai-nilai dan poin-poin, serta rumusan-rumusan, sehingga menghasilkan jumlah jasa medis yang diterima oleh semua karyawan.

Sebelumnya, Direktur RSUD TCD Sigli dr Muhammad Yassir, SpAn mengungkapkan, dengan menggunakan sistem logbook, terungkap siapa saja oknum karyawan yang bolos kerja. “Dulu masuk kantor atau tidak tetap terima jasmed,” katanya.(b06)

Forkompimda Tinjau Sekolah, Tatap Muka 30 Menit

NAGAN RAYA (Waspasa): Forkopimda Nagan Raya memantau sejumlah sekolah, yakni SMA, SMP dan MAN di Kabupaten Nagan Raya, Senin (13/7)

Tampak Bupati Nagan Raya HM Jamin Idham, Kapolres, Dandim 0116 Nagan Raya didampingi Plt Kepala Dinas Pendidikan Nagan Raya Irwan, melihat langsung proses belajar mengajar dalam kelas di sekolah.

Bupati mengatakan, memantau langsung proses belajar dan diutamakan menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak dan harus menyediakan tempat cuci tangan. “Juga memeriksa suhu tubuh, masker meskipun Nagan Raya berstatus zona hijau,” katanya.

Bupati menegaskan, jika melanggar aturan selama new normal ini, maka kegiatan belajar sekolah tersebut dihentikan.

Kepala SMA Negeri 1 Seunagan Zulkifli Is berterima kasih dengan kunjungan Forkopimda yang sudah melakukan dukungan mengantisipasi Covid-19 demi kelancaran proses belajar mengajar.

“Kami sudah menyediakan fasilitas penunjang protokol kesehatan dimasa new normal telah lengkap, seperti thermo gun, hand sanitizer ,sarana cuci tangan serta alat periksa suhu tubuh dan membagikan masker untuk siswa guna memutus mata rantai corona,” kata Zulkifli.

Ia menjelaskan, untuk jam pelajaran dikurangi dari 40 menit menjadi 30 menit. “Itu dilakukan setiap mata pelajaran dan setiap lokal ada pengurangan siswa, yakni 14 orang saja atau di bagi dua (shif).”

Sementara, Plt Kepala SMP Negeri 1 Jeuram Misnan, SPd mengatakan, dalam jam mengajar dibagi kelompok supaya nanti setiap kelompok tiga hari sekolah, dan kelompok berikut juga demikian agar proses belajar mengajar lancar.(b22)

Ketahanan Pangan Nagan Raya

NAGAN RAYA (Waspada): Menunjang ketahanan pangan selama Covid-19, Tim Kemenko Polhukam bersama Pemkab Nagan Raya menggelar rapat koordinasi di aula Sekdakab Nagan Raya, Selasa (14/7)

Rapat bertema “Peran dan upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan SDM wilayah guna menangani pandemi Covid19 dan dampaknya, agar kondisi daerah ketahanan wilayah stabil serta terjaga baik.”

Rapat dihadiri Kepala Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Kolonel Inf. Suteikno Suleman, Bupati Nagan Raya HM Jamin Idham, Kapolres, Dandim, Ketua DPRK dan Kajari.

Kolonel Suteikno mengatakan, kunjungan mereka ke Nagan Raya melihat langsung upaya pemerintah daerah, termasuk TNI/Polri menangani Covid-19. “Alhamdulillah saat ini Nagan Raya zona hijau, semua ini upaya bersama pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, melihat langsung kesiapan di lapangan terhadap kondisi pangan ditengah pandemi Covid-19. “Kita bersama bupati dan Forkompinda Nagan meninjau kesiapan dan kondisi pangan dilapangan nanti,” ujarnya.

Di singgung kelangkaan pupuk subsidi bagi petani, Suteikno akan merekomendasikan dan akan disampaikan ke Kementerian terkait atas kelangkaan pupuk bersubsidi itu.(b22)

YARA Polisikan Oknum Anggota DPRK Abdya

BLANGPIDIE (Waspada): Oknum anggota DPRK Aceh Barat Daya, AS dilaporkan ke pihak berwajib oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Abdya, Selasa (14/7).

AS, dari partai lokal itu dilaporkan ke polisi atas dugaan keterlibatan dan bekerjasama dengan RS, oknum karyawati BRI Cabang Blangpidie dalam dugaan penipuan dan penggelapan dana nasabah.

Ketua YARA Perwakilan Abdya Miswar, SH mengatakan, AS diduga terlibat dalam kasus Vina (RS), oknum karyawati BRI Cabang Blangpidie, yang saat ini dalam penanganan penyidik Polres Abdya atas dugaan penipuan dan penggelapan uang nasabah.

“Kita sudah melaporkan yang bersangkutan ke Polda Aceh dengan nomor STTLP/195/VII/YAN.2.5/2020 SPKT. Diterima langsung oleh Iptu Musafir anggota PA SIAGA II di Polda Aceh,” ujarnya.

Menurut Miswar, AS yang merangkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) salah satu partai lokal di Abdya, diduga telah menggelapkan uang kliennya atas nama Zahraini, 58, warga Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, sebanyak Rp300 juta. Uang iut dikirim langsung ke nomor rekening atas nama AS. Hal itu dikuatkan dengan kwitansi penyetoran.

“Saudara AS diduga juga ikut terlibat dalam menggelapkan uang klien kami (Zahraini), yang dibuktikan dengan kwitansi dan juga mengkonfimasi bukti penyetoran kepada AS,” sebutnya.(b21)

Harga GKP Di Abdya Kian Anjlok

BLANGPIDIE (Waspada): Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Aceh Barat Daya dilaporkan kian anjlok. Saat ini harga GKP sekira Rp4.800 hingga Rp4.900/Kg.

Sebelumnya beberapa minggu lalu, harga GKP mencapai Rp5.300 hingga Rp5.600/Kg.

Informasi diperoleh Waspada, Selasa (14/ 7), anjloknya harga GKP dipengaruhi cuaca. Dimana saat ini Abdya sekitarnya sedang mengalami musim penghujan. Padahal saat musim panen, petani sangat mengharapkan hujan tidak turun.

Akibat padi yang dipanen musim penghujan menyebabkan gabah basah dan tidak bisa dikeringkan, sehingga kualitas gabah menurun dan berakibat pada anjloknya harga.

“Panen secara manual saja di musim penghujan ini menghasilkan gabah berkualitas rendah, apalagi menggunakan mesin pemotong padi (combine harvester) tentu lebih parah,” ujar Fauzan, petani di Kecamatan Tangan-Tangan.

Harga gabah kian anjlok seiring meluapnya proses panen. Turunnya harga gabah membuat petani di Abdya resah karena harus berpacu dengan waktu. “Harga gabah anjlok dalam hitungan hari. Kemarin masih berkisar Rp4.900, hari ini kami jual Rp4.800/Kg. Bisa jadi besok Rp4.700/Kg,” sesal Dedi, petani lainnya.(b21)

JASA Langsa Harapkan Eks GAM Bersatu

LANGSA (Waspada): DPW Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Kota Langsa mengharapkan eks pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kembali bersatu untuk kepentingan politik Aceh.

“Perjalanan perjanjian perdamaian MoU Helsinki RI-GAM masih di luar harapan masyarakat Aceh,” kata Ketua DPW JASA Kota Langsa Bustami Adoe kepada Waspada, Selasa (14/7).

Seharusnya, kata dia, perdamaian itu menjadi kunci awal dari perseteruan antara GAM dengan NKRI, dan dibalik perdamaian itu ada harapan besar yang dibangun oleh GAM demi kepentingan Aceh.

“Namun sejauh ini internal eks GAM masih dalam kondisi konflik berseteru. Kami khawatirkan, harapan yang dibangun oleh masyarakat Aceh dari perdamaian akan berdampak mencederai GAM sendiri,” ujar Adoe.

Oleh karena itu, JASA mengharapakan kepada elemen eks pejuang GAM untuk bersatu, baik yang terpecah karena partai politik maupun karena perbedaan pendapat, atau juga karena cara pandang politik berbeda.

Apalagi persiapan Pilkada ke depan eks GAM harus berperan lebih dan harus dewasa untuk bersama membangun dengan cara bersatu.

“Kita akui perjuangan GAM mampu membuat syariat Islam dan ekonomi Aceh lebih baik dari sebelum terjadinya konflik, “ sebut Adoe.

Namun, sebutnya, harus diakui juga hasil perdamaian Aceh masih jauh dari harapan. “Kami sebagai anak para pejuang yang telah tiada, berharap kepada eks kombatan GAM yang masih hidup menjadi panutan.

Menurutnya lagi, perjuangan untuk mensejahterakan masyarakat akan sia-sia dilakukan dan tidak akan berhasil jika tidak melepaskan ego masing-masing. “Kami iklas orang tua kami tiada demi perjuangan untuk Aceh. Tetapi percayalah, suatu saat kami akan menuntut segala elemen GAM atau lembaga pemerintah jika para elit tidak serius membangun Aceh,” kata dia.(b24)

Tim Covid Terima Bantuan Rompi Dan Face Shield

KUALASIMPANG ( Waspada): Tim relawan Covid -19 (TRC) Aceh Tamiang menerima bantuan rompi dan face shield dari PT Pertamina EP, sebagai prasarana penunjang melaksanakan tugas penanganan dan pencegahan Covid - 19 di kabupaten itu.

Penyerahan bantuan dari PT Pertamina EP diwakili Legal dan Relation PT Pertamina EP Rantau Field Fandi Prabudi, Selasa (14/7) di kantor Dinas Kesehatan Aceh Tamiang, diterima Koordinator Umum Ibnu Aziz, SKM didampingi Wakil Koordinator Umum Tim Relawan Covid -19 Sugiono, SH.

Ibnu Aziz yang juga Kadinkes Aceh Tamiang, menyampaikan apresiasinya kepada PT Pertamina membantu TRC dua tahap. Tahap pertama berupa hand sanitizer, masker dan baju hazmat. Kemudian tahap dua rompi 70 dan 59 face shield.

Hal senada disampaikan Sugiono, SH, mengapresiasi PT Pertamina. “Semoga barang yang diterima dapat dipakai mendukung penanggulangan Covid-19 di Aceh Tamiang,” kata dia.

Sementara Fandi Prabudi menyampaikan, bahwa PT Pertamina dalam melaksanakan kegiatan sangat mempedomani protokol Covid19. “Hampir semua pekerja di rapid test dan bagi pekerja yang keluar daerah, sepulangnya harus melakukan karantina 14 hari,” sebutnya.(b15)

Waspada/Yusri LEGAL and Relation PT Pertamina EP Rantau Field Fandi Prabudi menyerahkan bantuan rompi kepada tim relawan Covid-19 Aceh Tamiang di kantor Dinkes Aceh Tamiang, kemarin.

Bintaldam IM Jalin Kerjasama Dengan BDK Aceh

BANDA ACEH (Waspada): Kepala Pembinaan Mental Kodam Iskandar Muda (Kabintaldam IM) Kolonel Inf H Dodo Masdori, SIP, M.Si mengunjungi Kampus Balai Diklat Keagamaan (BDK) Aceh Jl. Syiah Kuala, Jambo Tape, Banda Aceh, Selasa (14/7).

Kedatangan Kabintaldam IM didampingi Kapten Inf. H Idrul Hakimi disambut Kepala Balai Diklat Keagamaan Aceh H Soni Sofian, SE,M.Pd dan Humas Nazarullah, SAg, MPd.

Kolonel Inf H Dodo Masdori mengatakan, kunjungannya dalam rangka membangun silaturrahmi dengan Kepala BDK Aceh beserta jajarannya. Selain itu berharap agar BDK Aceh bisa bekerja sama dengan Kodam Iskandar Muda, khususnya bagian Bintaldam IM terha-dap pembinaan ASN di Kementerian Agama Aceh.

Dalam silaturrahmi tersebut, Kabintaldam IM juga memberikan sedikit analisanya berkaitan dengan konflik internal umat beragama di Aceh. Selain itu juga termasuk konflik eksternal umat beragama seperti yang terjadi di Aceh Singkil pada tanggal 13 Oktober 2015.

Menurutnya, semua kejadian atau permasalahan yang terjadi baik intenal maupun eksternal umat beragama disebabkan adanya provokatif dan niat jahat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

“Mereka melakukan itu dengan tujuan memecah belah umat beragama. Bila ini terjadi, maka yang akan rugi adalah rakyat dan masyarakat Aceh sendiri. Maka kita berharap umat beragama di Aceh dapat hidup rukun dan damai,” katanya.

Sementara, Kepala BDK Aceh Soni Sofian menyambut baik ajakan jalinan kerja sama itu. Menurutnya, nantinya Kabintaldam IM ini akan difasilitasi untuk mengisi materi di Diklat Moderasi Beragama untuk para penyuluh dan penghulu agama di bawah jajaran Kemenag Aceh.

Dalam Diklat tersebut juga ada materi berkaitan dengan resolusi konflik umat beragama. “Berdasarkan pengalaman di berbagai daerah di Indonesia, kami yakin dan percaya Kolonel Dodo Masdori bisa memberikan pencerahan kepada para penghulu dan penyuluh agama. Nantinya merekalah sebagai corong pemerintah di berbagai pelosok daerah di Aceh,” kata Soni Sofian.(b02/C)