Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Industri Aceh

POLRES Pidie musnahkan 240 Kg barang bukti ganja di halaman kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pidie. Selasa (21/4)

Waspada/Muhammad Riza

Pengamat Hukum Dan Sosial Aceh, Yusuf Ismail Pase: Pemerintah Aceh Dan DPRA Tak Berkonsep Atasi Covid-19

LHOKSEUMAWE (Waspada): Pengamat Hukum Dan Sosial Aceh, Yusuf Ismail Pase menegaskan, hingga kini pihak pemerintah Aceh dan DPRA tak memiliki konsep mengatasi wabah Covid-19.

“Berdiam di rumah, pakai masker, menyuruh masyarakat selalu cuci tangan pakai sabun, meminta masyarakat untuk selalu menjaga jarak. Itu namanya protokol kesehatan yang harus ditaati oleh masyarakat, saat menghadapi wabah (tha’un) Covid-19. Sampai hari ini, Pemerintah Aceh dan DPRA sama sekali belum memiliki konsep, bagaimana agar masyarakat taat dan disiplin menjalankan protocol kesehatan itu, sehingga masyarakat aman dari paparan virus corona,” demikianYusuf Ismail Pase, Selasa (21/4) pagi kepada Waspada di Lhokseumawe.

Harusnya, menurut Yusuf Pase, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) gencar memikirkan cara efektif menjaga rakyatnya agar tidak terpapar virus corona. Mengingat kondisi Aceh belum termasuk dalam kategori pandemi.

Yusuf Pase menjabarkan untuk menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini, Aceh membutuhkan pemimpin dengan kecerdasan di atas ratarata (IQ tinggi) dan memiliki keberanian mengambil keputusan agar rakyatnya tetap merasa aman dan nyaman meskipun

Karantina Covid-19 Subulussalam Jadi 32 Orang

SUBULUSSALAM (Waspada): Bertambah empat orang peserta Karantina Covid-19 Pemko Subulussalam di Hotel Hermes One, Sabtu (18/4), saat ini menjadi 32 orang, terdiri laki-laki 21 dan 11 perempuan.

Ketua Karantina, Hermaini kepada Waspada, Minggu (19/ 4) mengatakan, bertambah empat orang perempuan di sana karena baru tiba dari Surabaya.

Sebelumnya, Selasa (14/4), 11 dari 19 peserta karantina telah dipulangkan karena diyakini tidak terindikasi wabah virus. Namun pasca pemulangan itu hingga mencapai 32 peserta karantina menyusul kedatangan sejumlah mahasiswa asal kota ini yang belajar di Pulau Jawa, seperti di Jawa Timur dan Jakarta pulang kampung.

Hermaini pun memperkirakan, beberapa hari jelang Ramadhan peserta karantina masih akan bertambah, menyusul kedatangan sejumlah mahasiswa yang belajar di luar daerah. “Kita perkirakan masih bertambah,” pesan WA Hermaini berharap, persoalan Covid-19 bisa segera berakhir.(b28/B)

PKS Singkil Bagi Paket Sembako

SINGKIL (Waspada): Melalui donasi seluruh kader dan para donatur serta salah satu Politisi PKS Rafly Kande yang duduk di kursi DPR RI, PKS Aceh Singkil menyalurkan seratus paket sembako bagi para dhuafa.

“Pembagian paket sembako sebagai langkah mengatasi dampak penurunan ekonomi selama COVID-19, sekaligus pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat di empat kecamatan, menjelang Ramadhan 1441 Hijriah,” kata Ustadz Nasrin Pohan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh Singkil, kepada Waspada, Minggu (19/4).

Seratus paket sembako dibagikan kepada para duafa, kader maupun simpatisan di empat kecamatan.Meliputi, Kecamatan Singkil, Singkil Utara, Gunung Meriah dan Kecamatan Singkohor. “Paket ini langsung kita antar kerumah demi menghindari keramaian, selama COVID,” ucap Nasrin.

Disebutkannya, hampir seluruh negara saat ini terkena wabah virus corona, yang pertama sekali terjadi di Whuhan China hingga sekarang. Semua aktivitas terganggu mulai dari yang besar sampai hal terkecil. Apalagi saat ini dampaknya mulai berimbas kepada perekonomian masyarakat.

Donasi telah dihimpun sejak sebulan lalu, meski sedikit, namun dapat membantu kebutuhan masyarakat saat ini. “Pada masa pandemi Corona dan menjelang persiapan kebutuhan Ramadhan,” katanya sembari menghimbau seluruh masyarakat agar tetap menjaga kesehatan.(cah/B)

sedang dilanda wabah. Hal ini penting karena 70 persen dari total penduduk Aceh masyarakat menengah ke bawah.

“Masyarakat menengah ke bawah tidak mungkin selalu berdiam di rumah karena mereka harus bergerak memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka memenuhi kebutuhan hidup dari hari ke hari. Kalau demikian kondisi rakyat Aceh, maka protokol kesehatan yang selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah tidak akan pernah berhasil,” sebut Ketua DPC Perhimpunan Advokasi Indonesia (Peradi) Lhokseumawe itu.

Persoalan Covid-19 ini, kata Yusuf Pase, merupakan persoalan serius. Hampir 200 negara di dunia diserang oleh kuman berukuran nano dan cukup mematikan itu. Warga dunia dibuat resah dan selalu dihantui rasa takut yang mendalam, sampai-sampai di Indonesia warga menolak jenazah penderita Covid-19 untuk dikuburkan di desanya. Padahal, seseorang yang terpapar virus itu bukan karena berbuat maksiat atau kutukan.

“Wahai Bapak Plt Gubernur Aceh dan Wahai Bapak Ketua DPRA. Covid-19 itu bukan kudis, tetapi virus kecil yang jika terpapar seseorang bisa mati. Tidak bisa virus ini diatasi hanya dengan menjalankan protokol kesehatan saja. Persoalan ini serius dan mendunia. Ingat, Covid-19 itu bukan penyakit kudis,” tegas Yusuf Ismail Pase.

Jadi Yusuf Pase memprediksi jika Pemerintah Aceh (PA) dan DPRA lambat mengambil keputusan, bukan tidak mungkin, Aceh yang sebelumnya aman berubah menjadi daerah pandemi dengan ledakan kasus yang tidak terkira. Makanya, Yusuf Pase kembali berulang, sebelum terlambat Plt Gubernur Aceh bersama ketua DPRA memikirkan cara-cara efektif agar masyarakat taat dengan protokol kesehatan. “Salah satu caranya adalah memenuhi kebutuhan hidup masyarakat menengah ke bawah. Bukan seperti bantuan yang diberikan kemarin. Jumlahnya sangat sedikit sehingga terjadi keributan di tingkat desa, malah ada desa yang menolak bantuan Pemerintah Aceh. Konon lagi ada banyak bantuan tidak tepat sasaran, maka saran saya bantuan diberikan harus merata karena semua orang berdampak dari tha’un tersebut,” usulnya.

Kemudian, kata Yusuf, Pemerintah Aceh dan DPRA harus berani melaksanakan karantina wilayah (bukan lockdown). Warga Aceh tidak diperbolehkan keluar masuk Aceh. Apalagi Medan sekarang ini jumlah kasusnya setiap hari bertambah. Begitu juga pendatang harus super ketat. Karena itu, udara, laut dan darat harus dijaga dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi.

“Kalau memang ada yang terpaksa periksa kesehatannya dan jika ditemukan keanehan seseorang itu sesuai anjuran medis harus diisolasi 14 hari. Perbatasan Aceh-Medan harus diperketat,” tegasnya. Menjawab Waspada, Yusuf mengatakan, tidak mungkin Plt Gubernur Aceh menutup bandara karena perlu izin Pemerintah Pusat, apalagi jika bandara ditutup akan menyulitkan komunikasi dan koordinasi daerah dengan pusat. “Maksud saya, selama kondisi begini, di bandara hanya ada satu penerbangan setiap hari. Begitu juga dengan di pelabuhan, dan juga di daratan. Yang boleh masuk setiap hari hanya armada yang mengangkut kebutuhan hidup masyarakat, itu pun setelah proses pemeriksaan,” ujarnya.

Setelah ini dijalankan, maka Plt Gubernur Aceh, dengan dana Rp2,3 triliun jatah penaganan Covid-19 harus dipergunakan dengan efektif. Jika anggaran itu digunakan untuk bantuan Sembako dan uang insentif kepada warga harus tepat sasaran. Pembelian APD dan alat kesehatan lainnya harus maksimal. Kemudian, pemerintah mengajak semua BUMN yang ada di Aceh harus membantu masyarakat.

“Saya hanya mengingatkan. Jangan sampai setelah tha’un ini berlalu, anda masuk bui karena kecurangan mengelola anggaran untuk penanganan Covid-19. Uang Rp2,3 triliun itu jumlahnya banyak, kalau digunakan tepat pada peruntukannya, saya yakin cukup untuk sementara waktu,” imbuhnya.

Setelah dinyatakan oleh Juru Bicara Tim Gugus Penanganan Covid-19 Aceh, bahwa Aceh nol perawatan, sekarang telah muncul 6 kasus PDP. Itu artinya, kondisi Aceh bak api dalam sekam. “Plt Gubernur Aceh dan ketua DPRA jangan main-main dalam urusan ini. Kalau tidak siap silahkan mundur. Rakyat Aceh butuh pemimpin cerdas dan berani bukan pengecut. Segera rumuskan konsep yang benar. Sebelum semuanya terlambat. Covid-19 itu bukan penyakit kudis tetapi virus berukuran nano yang telah berhasil menakuti seluruh penduduk bumi,” demikian Yusuf Ismail Pase.(b18/I)

Rocky: Basmi Jaringan Narkoba Sampai Ke Akar-akarnya

IDI (Waspada): Kepala Daerah (KDh) mengharapkan polisi sebagai instansi penegakan hukum untuk membasmi peredaran narkoba di wilayah hukumnya hingga ke akar-akarnya. Hal itu dianggap tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan, namun perlu didukung informasi masyarakat sekitar.

“Seluruh orang-orang yang terlibat dalam bisnis perdagangan narkoba harus ditangkap dan diproses hukum sesuai undang-undang, sehingga generasi ke depan selamat dan bebas dari narkoba,” ujar Bupati Aceh Timur H. Hasballah HM.Thaib, SH, usai menyerahkan Piagam Penghargaan ke Polres Aceh Timur atas keberhasilan mengungkap jaringan narkoba Internasional di Idi, Selasa (21/4).

Menurut Rocky, mengungkap jaringan narkoba kelas kakap dianggap tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi butuh kekuatan yang maksimal dan informasi yang akurat, sehingga dapat mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dalam peredaran narkoba.

Kerja keras tim gabungan di jajaran Polres Aceh Timur, Bupati Aceh Timur mengapresiasi pengungkapan jaringan narkoba Internasional dalam sebuah penyergapan di Desa Naleung, Kec. Julok, Jumat (17/ 4). Bahkan saat itu polisi menyita 45 kilogram barang bukti sabusabu bersama lima tersangka.

Penyerahan Piagam Penghargaan sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah itu dilakukan di Ruang Rapat Kapolres Aceh Timur di Peudawa. Piagam penghargaan yang diserahkan Bupati Aceh Timur diterima Kapolres Aceh Timur AKBP Eko Widiantoro, S.Ik, MH, didampingi Wakapolres Aceh Timur Kompol Warosidi dan Kabag Ops AKP Salmidin, serta Kasat Narkoba Iptu Yasir Arafat Riza Habibi. (b24/B)

Aroma Ganja Menyengat Di Halaman Kantor Polisi

SIGLI (Waspada): Aroma tak sedap menyengat dari kepulan asap barang bukti (BB) ganja yang dibakar di halaman kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pidie, Selasa (21/4). Seberat 240 Kg ganja dari enam karung barang haram yang disita dari tersangka Dian Amiruddin, 23, warga Gampong Teubeng Jawa, Kecamatan Pidie dimusnahkan dengan cara dibakar oleh sejumlah lembaga. Diantaranya, Waka Polres Pidie Kompol Iskandar, Sekda Pidie H Idami, Kadiskes Pidie Efendi, Kasat Narkoba Iptu Yusra Aprilla, Kepala BNNK Pidie AKBP. H Sulaiman, perwakilan Kejari Pidie dan TNI. Wakapolres Pidie Kompol Iskandar, didampingi Kasat Reserse Narkoba Iptu Aprilla mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan barang bukti kasus yang diamankan dari tangan Dian Amiruddin yang ditangkap Minggu, 5 April 2020 sekira pukul 00:30 di Simpang Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, oleh anggota Satres Narkoba Polres Pidie. ”Ketika itu barang bukti ganja ini bersama tersangka kita amankan dalam mobil xenia Nopol BL 1024 JC. Itu berat BB nya 240 Kg, atau 240 Bal yang dimasukkan dalam enam karung,” jelas Kompol Iskandar.

Kata dia, dalam pemusnahan BB ganja seberat 240 Kg, seberat 490 gram disisihkan guna sebagai bahan penelitian di laboratorium. Dan seberat 239,510 gram disisihkan untuk dimus-nahkan di halaman Satres Narkoba Polres Pidie.(b10)

Kualitas Proyek Jalan Senilai Rp3 M Diragukan

KUTACANE (Waspada): Warga pengguna manfaat jalan di Aceh Tenggara dan Gayo Lues, mengaku kecewa dan meragukan kualitas proyek jalan nasional pembangunan tebing pengaman longsor senilai Rp3 miliar.

Selain karena pembangunan pondasi beronjong yang kualitasnya diragukan warga, berbagai kalangan masyarakat juga merasa was-was, akibat pembangunan beronjong yang dilakuklan rekanan CV K sembarangan dan tanpa pengawasan.

Seharusnya, ujar Arafik Beruh, salah seorang aktivis di Aceh Tenggara, pembangunan beronjong beberapa tingkat yang dilaksanakan pihak rekanan, tidak menggunakan alat berat berupa beko, namun langsung dilakukan pekerja.

Pasalnya, bila dilakukan dengan alat berat, ukuran batu yang dimasukkan untuk beronjong tanggul pengaman longsoran tebing badan jalan, pasti akan bervariasi dan tak sesuai rencana karena bisa saja sirtu pun masuk ke dalam beronjong anyaman pabrik.

Namun jika pemasangan isi beronjong dilakukan pekerja, pasti ukuran batu bisa disesuaikan dan kualitasnya juga bisa dijamin, namun jika sembarangan dengan menggunakan beko berupa alat berat, sedikit saja debit air Sungai Alas naik, dipastikan beronjong pengaman tebing sungai yang baru dibangun akan miring karena isinya jadi keropos.

Apalagi, menurut Arafik, beronjong yang dibangun dan menelan biaya miliaran rupiah itu, tidak menggunakan giotex. Jika debit sungai Alas bertambah, batu kecil seukuran batu mangga tersebut akan digerus arus sungai karena alur sungai di Kute (desa-red) Simpur Jaya Kecamatan Ketambe, saat ini semakin sempit karena pembangunan tak tanggul yang terkesan dipaksakan.

Seharusnya, beronjong pengaman tanggul longsoran tebing itu, tak perlu dibangun apalagi jika harus memotong bagian arus sungai di Simpur Jaya, namun lebih baik bukit saja yang dikeruk dan dibelah untuk dijadikan badan jalan nasional direlokasi.

Karena beronjong tersebut juga tak bisa menjamin bebas abrasi dan bebas ambrol, bahkan bukit yang dikeruk tersebut akan membahayakan bagi pengguna jalan karena sedikit saja diguyur hujan lebat, material kerikil, batu dan pasir dari bukit akan longsor menutupi badan jalan nasional.

Di akhir keterangannya, Arafik dan warga lainnya juga mengaku aneh dan heran, melihat proyek senilai Rp3 miliar lebih, namunsama sekali tak didampingi atau tanpa diawasi konsultan pengawas.

Untuk itu agar pembangunan beronjong pengaman jalan dan pengerukan jalan nasional tersebut tidak sia-sia, Arafik dan warga lainnya, mendesak pihak PPK 1.8, Padrial Mahfud harus tegas dan jangan tutup mata terkait kondisi proyek senilai Rp3 M di Kute Simpur Jaya Kecamatan Ketambe tersebut, demikian juga dengan pihak PJN Wilayah I Banda Aceh dan pihak Dinas PU dan Perumahan Rakyat Aceh, segera menanggapi keluhan masyarakat terkait proyek yang dikerjakan CV. K tersebut.

PPK Jalan nasional ruas batas Gayo LuesAceh Tenggara-Batas kota Kutacane, Padrial Mahfud hingga berita ini diturunkan, belum berhasil dimintai tanggapannya, meski panggilan lewat HP masuk namun tak diangkat Padrial dan pesan singkat lewat WA juga tak dibalas.(b26/C)

Waspada/Ali Amran/B BUKIT yang dikeruk rekanan CV. K di ruas jalan nasional di Kute Simpur Jaya Kecamatan Ketambe, rawan longsor dan beresiko menutupi badan jalan nasional.

Polisi Amankan Pria Pengancam Dengan Sajam

NAGAN RAYA (Waspada): Sat Reskrim Polres Nagan Raya menangkap pelaku pengancaman terhadap karyawan PT.Usaha Semesta Jaya (USJ) di Desa Babah Rot Kecamatan Tadu Raya Nagan Raya.

“Penangkapan pada 17 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib Di Desa Babah Rot Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, tepatnya di Kantor Afdeling 9 PT. USJ. Tersangka AL, 51, yang juga warga Desa Babah Rot Kecamatan Tadu Raya Nagan Raya,” kata Kapolres Nagan Raya AKBP Risno SIK kepada Waspada Minggu (19/4).

Kapolres menjelaskan, saat itu pelaku melakukan pengancaman kepada korban DN warga desa Gosong Telaga Barat Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dengan datang ke kantor Afdeling 9 PT.USJ di Desa Babah Rot Kecamatan Tadu Raya sambil membawa parang, pelaku langsung mengejar korban dengan mengayunkan parang ke arah korban dengan tangan kanan. Korban DN langsung membela diri menahan menggunakan pipa arit aluminium.

Lebih lanjut AKBP Risno mengungkapkan, dari pengakuan korban sempat terjatuh dan langsung dilerai oleh karyawan PT. USJ yang berada di kantor tersebut. “Kita sudah amankan tersangka bersama barang bukti satuparang gagang rotan yang panjang lebih kurang 40 cm, satu pipa gagang arit aluminium ukuran panjang lebih kurang 1 meter 50 cm. Kasus pengancaman tersebut sedang dilakukan pengembangan lebih lanjut.

Pengancaman dengan menggunakan senjata tajam dikenakan pasal 335 Ayat 1 Huruf Ke-1e KUHP diancam pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp4.500,000,” tandasnya.(cb07)

Pol-PP&WH ‘Wajib’ Bermasker

IDI (Waspada): Polisi Pamong Praja (PolPP) dan Polisi Wilayatul Hisbah (WH) diwajibkan mengenakan masker selama bekerja, baik di kantor atau di lapangan. Hal itu diingatkan untuk menjaga kesehatan dan meminimalisir penularan pandemi virus COVID-19 di daerah itu.

“Seluruh Pol-PP dan Polisi WH wajib mengenakan masker, ini perintah. Kami minta Kepala Bidang (Kabid) untuk menertibkan personel yang tidak bermasker untuk tidak diizinkan masuk dinas,” tegas Kepala Satpol-PP&WH Aceh Timur, Teuku Amran, MM, dalam amanat Pelantikan Eselon IV di Idi, Senin (20/4).

Penekanan itu dilakukan, lanjutnya, mengingat tugas Pol-PP&WH bertugas memberikan himbauan dan mensosialisasikan berbagai instruksi pimpinan daerah ke masyarakat. “Akan terlihat aneh saat Pol-PP&WH menghimbau warga mengenakan masker untuk meminimalisir penularan virus COVID-19, sementara Pol-PP&WH tidak mengenakan masker,” terang Teuku Amran.

Kendati di daerah itu belum ditemukan kasus positif COVID-19, Teuku Amran mengharapkan personelnya tidak menganggap remeh dengan wabah yang membahayakan itu. “Setiap kali keluar rumah harus pakai masker, karena virus ini nyata meskipun tidak nampak,” kata Teuku Amran seraya meminta warga juga terus mengenakan masker. Di sisi lain, masyarakat juga menghimbau tetap mematuhi maklumat Pemerintah Aceh dan instruksi Bupati Aceh Timur, seperti tidak berkerumun, selalu mencuci tangan, makanmakanan yang bergisi dan urungkan niat mudik. “Jika sayang orangtua, keluarga dan sayang diri sendiri, maka jangan musik dulu,” pinta Teuku Amran. Pejabat yang diambil sumpah/janji jabatan Pengawas Pegawai Negeri Sipil yakni Saed Samsul Zuhri menggantikan Edi Susanto yang dilantik sebagai Kabid SDA pada Satpol PP dan WH Aceh Timur. Berdasarkan keputusan Bupati Aceh Timur Nomor Peg.821.2/14/2020 tanggal 01 April 2020, Saed Samsul Zuhri diangkat sebagai Pj. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Satpol PP dan WH Aceh Timur. (b24/B)