Medan Metropolitan
WASPADA Rabu 26 Februari 2020
B1
Peduli Nasib Guru
FHI Ulosi Plt. Wali Kota
Waspada/Surya Efendi
NYARIS TAK BISA MELINTAS: Tenda para pedagang ditambah lagi parkir sepedamotor dan becak seenaknya memenuhi ruas Jl. Seksama (Jl. M Nawi Harahap), Pasar Simpang Limun Medan, mengakibatkan pengendara kendaraan roda empat nyaris tidak bisa melintas. Ruas jalan yang sebelumnya lancar setelah ditertibkan belum lama ini, kembali tidak bisa dilalui. Foto diabadikan, Senin (24/2).
Pilkada Tanpa Paslon Independen
Tidak Ada Tokoh Populer Dan Masyarakat Belum Paham MEDAN (Waspada): Pengamat Politik dari UMSU Shohibul Anshor Siregar, menilai banyak alasan yang membuat pasangan calon (Paslon) jalur independen tidak memenuhi syarat pendaftaran. Selain tidak adanya tokoh nasional yang populer, dan juga karena masyarakat masih tidak begitu paham dengan dukungan kepada calon persorangan. Pernyataan itu disampaikan Shobul Anshor Siregar, menanggapi tentang tidak adanya Paslon perseorangan yang maju di Pilkada Medan tahun 2020. Karena sampai batas akhir pendaftaran yang ditetapkan KPU, dua Paslon yang mendaftar dinyatakan tidak memenuhi syarat pendaftaran. Disebutkan Shohibul Anshor Siregar, kendala tidak adanya Paslon independen yang maju pada Pilkada Medan 2020 ini tentu cukup sulit dijelakan. Tetapi dengan memperbandingkan success story tertentu calon
perseorangan di Indonesia dan Sumut beberapa hal dapat dijadikan sebagai dugaan umum untuk kasus Kota Medan 2020. “ Selain tidak ada tokoh nasional yang popularitas, juga rakyat masih tetap tidak begitu paham bahwa dukungan kepada calon perseorangan adalah demokrasi penuh yang tak berbeda dengan dukungan Parpol atau gabungan Parpol. Karena itu banyak yang merasa tak perlu merespon,” ungkapnya. Kemudian, lanjut Shohibul, makro politik yang terbangun dengan lingkungan pemaha-
man yang kurang memperkenalkan nilai demokrasi secara penuh tidak memberi peluang bagi calon perseorangan. Rakyat mungkin sudah memiliki keterpatrian pemahaman bahwa politik Indonesia adalah transaksi. “Jadi jika ada orang yang maju dalam proses rekrutmen politik, maka ia wajib bayar. Kalau tidak, dia tak perlu ada dalam pentas kontestasi. Di daerah lain tentu keadaan tidak selamanya sama dengan Medan. Dan kita tunggu kabar dari KPU 23 Kabupaten/Kota yang ikut Pilkada Serentak 2020,” katanya. Kurang kompak Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Dr. Anang Anas Azhar menilai, tidak adanya calon perseorangan yang memenuhi syarat, membuktikan bahwa sebagian umat
Islam kurang kompak. “Syarat mutlaknyakan harus ada dukungan KTP. Kemudian waktunyajugasangatsingkat. Jadi, membutuhkan waktu panjang untuk mengumpulkan KTP dan tandatangan pemilik KTP. Ditambah lagi sebagian umat Islam kurang kompak mendukung calon perseorangan,” katanya. Riak-riak politik kecil yang terjadi, kata Anang, justru sering terjadi di intenal tokoh Islam. Apalagi Parpol berbasis massa Islam tidak memberikan respon positif terhadap pencalonan pasangan perseorangan tersebut. Bahkan, banyak politisi Parpol yang juga tokoh Islam kurang merespon pencalonan perseorangan di Medan. “Saya melihat komunikasi politik dan pesan politiknya yang kurang berjalan. Misalnya dari tim pasangan perseorangan belum tersosialisasi secara optimal. Padahal, jika kekuatan umat
Islam menyatu, sangat mudah untuk mengumpulkan KTP minimal satu juta pendukung dari 2,4 juta penduduka Medan,” kata Anang. Menurut Anang, di tingkat tokoh Islam di Medan, justru terjadi kontroversi pencalonan pasangan perseorangan. Sepertinya, Parpol berbasis massa Islam khawatir dan takut tersaingi jika pasangan perseorangan ditetapkan menjadi calon. Parpol khawatir kalah jika mencalonkan pasangan yang resmi diusung melalui jalur partai politik. “Masih ada ego politik sentralistik di kalangan tokoh Islam dan politisi Islam, masih ada kelompok dan kub-kubuan, untuk mengumpulkan KTP sebagai syarat mutlak pun tidak berjalan maksimal. Akhirnya, calon perseoangan kandas di tengah jalan dan dikembalikan oleh KPU,” katanya. (cyn)
Pejabat Jangan Buat Pernyataan Bingungkan Rakyat MEDAN (Waspada): Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut mengingatkan penyelenggara pemerintahan atau siapapun pejabat negara, agar tidak membuat pernyataan yang bisa membuat rakyat bingung. “MUI Sumut mengingatkan agar pimpinan lembaga pemerintahan dan siapapun untuk tidak membuat pernyataan yang membingungkan masyarakat. Apalagi membenturkan sekelompok masyarakat dengan
ideologi negara sepeti Pancasila. Jadilah panutan dan suri tauladan bagi anak bangsa yang kita sangat cintai ini,”kata Sekretaris MUI Sumut Dr.Ardiansyah, Senin (24/2). Ardiansyah, menyampaikan pernyataan itu terkait dengan merebaknya ucapan Salam Pancasila yang disampaikan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, kembali menjadi sorotan masyarakat.
Ardiansyah menyebutkan, pernyataan itu bisa menimbulkan kisruh di masyarakat. “Makanya kita minta agar tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa membuat masyarakat resah,”katanya. Padahal, sambung Ardiansyah, mengucapkan salam dan menjawab salam diatur dalam ajaran Islam secara terperinci. Hukum mengucapkan salam Sunnat, sedangkan menjawabnya Wajib. Jadi, mengucapkan
salam dalam Islam itu Ibadah. Ibadah haruslah mengikuti tata cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. “Kalau hendak diganti dengan ucapan lain, maka apakah orang yang mengganti itu memiliki kedudukan sama dengan Nabi Muhammad SAW? Atau dia merasa seperti itu? Kalau tidak, apalagi tidak sebanding sama sekali, maka mengapa kita harus mengikuti pendapat orang yang jauh lebih rendah
dari Nabi Muhammad SAW. Apalagi pemikiran dan pandangannya kerap membuat gaduh dan nyeleneh,” kata Ardiansyah. Dia menambahkan, kerukunan tidaklah dibangun semata mata dengan ucapan salam. Akan tetapi dengan melayani dan memberikan hak-hak dari masing-masing penganut agama secara proporsional dan profesional. (m37)
Tim Terpadu Antisipasi Virus Corona Tetap Siaga MEDAN (Waspada): Sesuai arahan Gubernur Sumatera Utara, Tim Terpadu Antisipasi Waspada Virus Corona tetap disiagakan. Baik di rumah sakit yang dirujuk maupun rumah sakit semua daerah, bandar udara dan pelabuhan. Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr Alwi Mujahit Hasibuan kepada Waspada, Senin (24/2). Menurut Alwi, Tim Khusus Kesiapsiagaan PenyebaranVirus Corona (n-CoV) Sumatera Utara, bergerak cepat merespons wabah yang sudah berstatus darurat global ini. Tim khusus yang dibentuk Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Sumut ini mengumpulkan seluruh Rumah Sakit Umum (RSU) yang ada di Sumatera Utara, untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah, sehingga siap dan siaga menanggapi wabah yang meresahkan dunia ini. Kata dia, kita satu bahasa, satu pandangan dan satu gerak langkah cepat menanggapi penyebaran virus corona. Dengan begitu, tidak akan ada kesalahan merespons n-CoV atau gagap menanggapi virus ini. “Pak Gubernur sangat serius terkait penyebaran virus ini. Beliau langsung memerintahkan untuk membentuk tim khusus
menanggapi n-CoV. Sekarang kita perlu koordinasi yang kuat dalam memberikan informasi cepat, sehingga tidak ada kegagapan atau kesalahan bertindak. Alhamdulilah kita aman dari wabah ini dan kita harapkan demikian seterusnya,” katanya. Ditanya ke 68 orang yang pernah dicurigai dari negara terjangkit, menurut Alwi, sampai 24 Februari ini, semuanya sudah clear atau sudah dinyatakan bebas dicurigai dari virus tersebut. “Alhamdulilah, Sumut aman dari virus tersebut dan kita harapan ke depan Sumut bebas dari virus corona ini,” sebutnya.
Plt. Ketua Golkar Sumut Dituding Lakukan Kebohongan
Waspada/Ist
MEDAN (Waspada): Plt. Ketua Partai Golkar Sumut Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dituding melakukan kebohongan. Karenanya, pelaksanaan Musda X Partai Golkar Sumut yang digelar Senin kemarin, tidak sah, dan harus diulang kembali. Pernyataan itu disampaikan Ketua Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 Sumut Riza Fakhrumi Tahir (foto), kepada Waspada melalui sambungan telepon, Selasa (25/2). Dia menjawab pertanyaan menyangkut ketidakhadirannya sebagai peserta di Musda X Partai Golkar Sumut. ‘’Ada rupanya Musda. Ka-
pan ?. Setahu saja belum ada digelar Musda (Partai Golkar). Kalau ada, itu tidak sah. Dan itu Musda ecek-ecek,’’ kata Riza Fakhrumi Tahir. Dijelaskan Riza, merujuk dari pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Aziz Syamsuddin, bahwa dialah yang diberi mandat oleh Ketua Umum (Ketum) Airlangga Hartarto, untuk membuka Musda Sumut. Dan itu merupakan hasil rapat pengurus di rumah Ketum Minggu malam lalu. Karena itu, sebagai pimpinan partai yang baik, kata Riza, harusnya Ahmad Doli Kurnia Tanjung, memberikan informasi yang benar. Dia harusnya mengungumkan tentang hasil rapat yang juga dihadirinya kepada peserta Musda. Bukan malah dia sembunyikan, dan seperti seorang penerima mandat, dia membuka acara Musda. ‘’Itulah yang saya sebutkan, Ahmad Doli, telah melakukan kebohongan publik,’’ katanya. Kemudian, kata Riza, pelaksanaan Musda Partai Golkar Sumut harusnya dibuka oleh pengurus DPP, dalam hal ini Waketum Aziz Syamsuddin, yang
telah diberikan mandat. Sementara, walaupun Ahmad Doli KurniaTanjung, juga merupakan Waketum DPP, tapi di Musda Sumut, kapasitasnya adalah sebagai Plt. Ketua Partai Golkar Sumut. ‘’Masakan dia yang membuka, dia pula yang menyampaikan pertanggungjawaban. Kan lucu. Makanya saya bilang Musda ecek-ecek,’’ sebutnya. Mengapa itu terjadi? Menurut Riza, karena Ahmad Doli Kurnia Tanjung, sudah bersikap tidak netral. Sebagai Plt. Ketua, dia tidak berdiri di tengah-tengah kontestasi pemilihan ketua Partai Golkar Sumut. Akibatnya, dia tidak segan-segan melanggar aturan. ‘’DPP harus pecat Doli. Kemudian DPP mengambil alih pelaksanaan Musda. Saran saya Musdanya jangan di Medan, biar lebih netral,’’ tambahnya. Terakhir, Riza menyebutkan bahwa Musda X yang digelar kemarin, merupakan pelaksanaan musyawarah partai tercepat di dunia. Dibuka pukul 10:00, kemudian pukul 12:00 terpilih ketua dan selesai makan siang, Musda ditutup. ‘’Kan lucu-lucu,’’ katanya. (m12)
Dijelaskannya, pendataan mobilitas masyarakat Sumut atau pendatang dari Tiongkok juga akan dimonitor. Begitu pula dengan sosialisasi ke seluruh kabupaten/kotaSumut,agarlebih waspada,khususnyayangbanyak memiliki TKI atau TKA. “Kita tidak ingin membuat masyarakat resah. Apabila ada yang diduga terjangkit virus nCoV maka koordinasikan ke-
pada kami, Dinas Kesehatan Sumut dan Tim PINERE (Penyakit Infeksi New-Emerging dan ReEmerging) RSUP Haji Adam Malik. Jangan mengumumkan atau mengatakan ke publik ada pasien yang diduga n-CoV, apalagi mengatakan pasien tersebut positif n-CoV, sebelum ada kepastian. Biar kami yang mengumumkan hal tersebut,” tutur Alwi. (clin)
Perlu Musyawarah Selesaikan Beda Pendapat Pemprovsu - PT. Inalum MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Rizky Yunanda Sitepu berpendapat, diperlukan solusi untuk menyelesaikan beda pendapat terkait tunggakan pajak Air Permukaan (APU) PT. Inalum sebesar Rp2,6 triliun. Karenanya dia menyarankan agar segera dilakukan musyawarah antara pihak terkait, demi pembangunan Sumut. Berbicara kepadaWaspada, Senin (24/2), RizkyYunanda Sitepu, yang merupakan Sekretaris Komisi C DPRD Sumut itu, mengaku pihaknya sudah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) pada 26 November 2019. Juga rapat konsultasi dengan Komisi XI DPR RI tanggal 9 Januari 2020, serta RDP pada tanggal 20 Januari 2020 dengan Direksi PT. Inalum. Kemudian Komisi C pun sudah rapat konsultasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri pada 17 Pebruari 2020. Isi substansi rapat tersebut, masih adanya perbedaan pendapat atau argumentasi terhadap kewajiban PT. Inalum dalam pembayaran pajak APU sejak tahun 2013. Pembayaran pajak APU diatur berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kemudian, Pergubsu No. 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan, Harga Air Untuk Penetapan Pajak Air Permukaan di Sumut. Disebutkan Rizky, berdasarkan peraturan tersebut, Pemprovsu berpendapat bahwa kewajiban PT. Inalum adalah dengan klasifikasi industri (komersial), sesuai Pasal 9 ayat (2) Pergub tersebut. Sedangkan PT. Inalum berpendapat, kewajiban membayar pajak APU dengan klasifikasi untuk pembangkit listrik PT. Inalum (menjadi klasifikasi nonindustri). Karena Pemprovsu bersikukuh dengan pendapatnya, maka terdapat selisih penghitungan pembayaran pajak APU yang menurut Pemprovsu mencapai Rp 2,6 triliun. Namun ini tidak diterima oleh PT. Inalum. Dengan demikian, ada dua perkara di peradilan pajak terkait hal tersebut yang sudah ada putusan Mahkamah Agung RI. Yakni, dalam bentuk putusan kasasi dan peninjauan kembali. Namun di tingkat peninjauan kembali ditolak. Dalam putusan tersebut, ada yang mengabulkan permohonan PT. Inalum. Sementara itu, menurut Rizky, Komisi C, dalam RDP pada 20 Januari 2020 berpendapat, sebagai negara hukum, harus menghormati putusan lembaga peradilan. “Akan tetapi, perlu dicarikan solusi terhadap perbedaan pendapat tersebut, dengan melakukan musyawarah mufakat,” ujar Rizky. (cpb)
MEDAN (Waspada): Pengurus Forum Honorer Indonesia (FHI) Medan mengulosi Plt. Wali Kota Akhyar Nasution, (24/2). Itu merupakan bentuk apresiasi kepada Akhyar Nasution, karena berkat dukungannya pencairan dana insentif kepada guru dan tenaga pendidikan honor dapat terealisasi. Pengulosan dilakukan Ketua FHI Sumut Andi Surbakti, didampingi Ketua FHI Medan Fahrul Lubis. Mereka berharap Waspada/ME Ginting agar Pemko senantiasa mem- Pengurus FHI saat memberikan ulos kepada Plt.Wali Kota Akhyar perhatikan nasib guru dan te- Nasution. naga pendidikan honor. “Alhamdulillah, dalam sebulan, lebih kurang Pendidikan Medan. Padahal keberadaan SK sangat 2.500 guru dan tenaga pendidikan honor telah penting, terutama dalam mendapatkan 50 persen mendapat dana insentif dari Pemko Medan. dari dana BOS yang diisyaratkan Peraturan Tentunya dana insentif ini sangat berharga sekali Menteri Pendidikan untuk membayar gaji guru bagi kami,” kata Andi Surbakti. honor. Andi menyampaikan, tentang kondisi guru Sementara itu, Plt.Wali Kota Akhyar Nasution, dan tenaga pendidikan di Medan saat ini. Mereka menyebutkan bahwa Pemko senantiasa kini tidak hanya sebagai pendamping sebagai memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga guru yang berstatus Apratur Sipil Negara (ASN), pendidikan honor. Sedangkan mengenai SK guru tetapi sudah mengajar langsung. Terkait itu, dan tenaga pendidikan yang tidak diterbitkan, diharapkan kesejahteraan para guru dan tenaga Akhyar minta kepada Dinas Pendidikan segera pendidikan honor dapat ditingkatkan lagi. menyelesaikannya. Selain itu juga, Andi mengharapkan bantuan “Saya minta Dinas Pendidikan berkoordinasi Akhyar, untuk menyelesaikan persoalan SK guru dengan FHI. Teliti dan tindaklanjuti, sehingga dan tenaga pendidikan. Sebab sejak tahun 2018, SK itu dapat dikeluarkan,” tegas Akhyar. mereka tidak lagi mendapatkan SK dari Dinas (m50)
Waspada/Ist
Kajatisu Dr Amir Yanto dan staf foto bersama Kepala SMAN 14 Drs Sofyan Purba serta para guru, Selasa (25/2).
Kejatisu Penyuluhan Hukum Di SMAN 14 MEDAN ( Waspada): Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) melakukan penyuluhan hukum ke SMA Negeri 14 Jl. Pelajar Ujung Gg Darmo Medan, Selasa (25/2). Kegiatan ini merupakan program jaksa masuk sekolah tahun 2020, dengan motto “Generasi Milenial Menuju Indonesia Maju”. Rombongan Kejatisu dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Dr Amir Yanto SH, MM, MH, dan Ka Humas/ Kasipenkum Sumanggar Siagian SH, serta staf diterima Kepala SMAN 14 Drs Sofyan Purba, Wakasek Bid. Kurikulum Drs Salamuddin, Wakasek Bid. Kesiswaan Drs Perwira Ginting, Drs Hotman Arnold, Lasma Rohani Spd, Uci, Drs Sumihar. dan para guru dan siswa/i. Sofyan Purba saat menyambut Kajatisu dn rombongan menyatakan gembira, dan sangat mengapresiasi kehadiran Kajatisu dan rombongan. Ini merupakan satu kehormatan, penghormatan sekaligus motivasi, semangat khususnya bagi keluarga besar SMAN 14 dan menjadi sumber terbaik, terpercaya dan teraktual. Apalagi dalam waktu dekat, SMAN 14 akan mengikuti lomba Paskibraka Provinsi Sumatera Utara, yang pembukaannya mulai 28 Februari s/d 1 Maret 2020. Kajatisu Dr Amir Yanto SH, MM, MH, dalam sambutannya memotivasi siswa untuk memberikan yang terbaik kepada para guru yang memberikan pembelajaran di sekolah, sekaligus mendidik agar menjadi orang yang berguna bagi masa depan bangsa. Serta menghormati orangtua yang telah membesarkan hingga bisa duduk
dibangku SMA. “Beruntunglah kalian saat ini bisa bersekolah di SMA dengan sarana prasarana lengkap dan canggih, apalagi sekolah berada ditengah kota,” ujar Dr Amir Yanto yang mengaku dirinya ketika masih kanak-kanak tidak pernah masuk TK dan dilahirkan di kampung Boyolali dan anak seorang petani serta mengenal pakai sepatu saat duduk dibangku SMP. Kajatisu berharap kepada siswa, dari mulai sekarang secara bertahap harus belajar soal hukum serta mentaati, mencermati persoalanpersoalan tentang hukum, karena sekarang banyak buku-buku tentang hukum untuk dibaca, dipelajari sehingga nantinya kita tidak buta terhadap persoalan hukum. Silahkan nanti jika sudah lulus SMA masuk Fakultas Hukum kemudian bercita-cita menjadi jaksa atau polisi. tapi ikutilah yang baik-baik, hidup disiplin. Menurut Amir Yanto, kesuksesan seseorang tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal di sekolah tapi juga berkat kesungguhan, disiplin, keseriusan dan hormat kepada orangtua yang selalu meridhoi anaknya, selain harus berjuang keras, jauhi tawuran yang lebih banyak merugikan. Pada kesempatan itu, Kajatisu Dr Amir Yanto menyerahkan cendera mata (plakat) kepada Kepala SMAN 14 Drs Sofyan Purba, serta memberikan bantuan kepada Paskibraka yang akan mengikuti lomba Paskibraka Provsu Tahun 2020, juga kepada OSIS, Pramuka, dan reward kepada siswa SMAN 14 yang berprestasi. Program jaksa masuk sekolah, Kejatisu kembali mengadakan pe-nyuluhan hukum ke SMAN 15, dan SMAN 17. (cwan)
Pemko Diminta Jembatani UMKM Bisa Tembus Pasar Ekspor MEDAN (Waspada): Peran pemerintah Kota (Pemko) Medan, diharapkan mampu menjembatani para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), agar bisa menembus pasar ekspor. Sebab, kondisi sampai saat ini belum terlihat gaungnya di kancah nasional, konon lagi menembus pasar ekspor/ internasional. Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Medan Rudiawan Sitorus SFilI, MPemI, saat menggelar evaluasi program di Dinas Perdagangan Kota Medan, di ruang Komisi III DPRD Medan, Senin (24/2). “Di tahun 2020 ada program peningkatan dan pengembangan eksportir sebesar Rp500 juta. Kita mengharapkan, para pelaku UMKM mendapatkan tempat agar produknya bisa menembus pasar ekspor,” sebutnya. Kata Rudiawan, UMKM Kota Medan harus dipasilitasi memiliki link ke luar negeri, untuk mempromosikan produknya. “Dengan program yang ada, apakah Pelaku UMKM di kota Medan, bisa memiliki link ke luar negeri dalam mempromosikan produknya,” ujar Politisi PKS asal Dapil I Medan.
Dijelaskannya, untuk memulai proses ini pihaknya mengharapkan Pemko Medan, meniru langkah Provinsi Bali dalam mempromosikan produk lokalnya, hingga bisa dilihat wisatawan mancanegara. “Di Bali ada satu tempat yang me-mamerkan dan memasarkan produk lokalnya, semua produk itu bisa dilihat wisatawan manca negara,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Medan Damikrot, membenarkan soal anggaran peningkatan dan pengembangan ekportir sebesar Rp500 juta. “Anggaran itu baru sebatas untuk pendataan dan pembinaan,” tuturnya. Terkait pelaku ekspor dan impor ini, untuk koordinasinya masih ditingkat provinsi dan pusat. Untuk saat ini, para pelaku ekspor impor di Kota Medan ada sekitar 60 orang yang secara resmi terdaftar di Dinas Perdagangan. Rapat evaluasi itu dipimpin Anggota Komisi III Erwin Siahaan dan dihadiri sejumlah anggota Komisi III lainnya di antaranya Irwansyah SAg, Hendri Duin, Tengku Erdiansyah, Abdurrahman Nasution, dan Rudiawan Sitorus. (cyn)
Rektor USU Apresiasi Mantan Kapolrestabes Wisudawan Terbaik MEDAN (Waspada): Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof.Runtung Sitepu, nyampaikan apresiasi kepada mantan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Sandi Nugroho. Dia memperoleh prestasi sebagai wisudawan terbaik program Doktor (S3), di Kampus USU, Senin (24/2). Hari itu, Sandi Nugroho, yang kini menjabat sebagai Kapolrestabes Surabaya itu, diwisuda bersama 85 lulusan baru program S3 berbagai bidang ilmu, 507 lulusan p rogram Magister (S2), serta sejumlah program pendidikan magister dan dokter spesialis. Rektor Runtung Sitepu mengatakan, Sandi Nugroho selaku wisudawan terbaik memberikan tauladan bagi sivitas akademika, sekaligus spirit bagi jajaran kepolisian RI, bahwa kader polisi telah menunjukkan prestasi tertinggi akademis, IP 4,0. “Semoga ilmu yang telah diperoleh dapat menjadi bekal untuk pengabdian bangsa dan negara yang baik,” ujar Runtung, seraya menyampaikan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati, serta menginformasikan bahwa
hingga saat ini jumlah lulusan USU sebanyak 218.078 orang dari diploma hingga S3. Tentang gelar Doktor Sandi Nugroho, diperoleh setelah dia berhasil mempertahankan disertasinya berjudul “Standar Pertanggungjawaban Pemegang Saham Bank Berdasarkan Piercing the Corporate Veil di Indonesia” dengan Promotor Prof. Bismar Nasution, Co Promotor Prof. Hikmahanto Juwana dan Dr. Zulkarnain Sitompul. Dalam disertasinya, Sandi yang kelahiran Salatiga 1 Juli 1973 dan sebagian besar kariernya dijalani di Medan, menyimpulkan bahwa pemegang saham bank tidak lepas tanggungjawab dalam persoalan hukum korporasi berdasarkan piercing the corporate veil (mengoyak/merobek tirai atau kerudung perusahaan). Menjawab wartawan usai mengikuti prosesi wisuda, Sandi Nugroho mengatakan bangga dengan gelar yang disandangnya. Katanya, untuk di jajaran kepolisian, tidak ada alasan untuk tidak bisa belajar. Kalau ada kemauan dan ada semangat, pasti bisa untuk menyelesaikan semua tugas maupun pendidikan yang ingin diraih. (m12)
