Gambar 3 Identifikasi 8W+1H

Dalam tata kelola Kawasan Industri Batulicin sudah diatur dalam Peraturan

Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri Batulicin dalam pasal 7, yaitu : 1) Pengelolaan Kawasan Industri Batulicin dilaksanakan oleh

BUMN/BUMD/Swasta/Koperasi yang ditunjuk dan/atau bekerja sama dengan pihak swasta yang telah mendapatkan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Dalam pelaksanaan pembangunan, Badan Pengelola Kawasan mengkoordinasikan dengan Instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah

Daerah dengan pihak pengguna Kawasan Industri Batulicin. 3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan fasilitas yang dipersyaratkan. 4) Dalam rangka penunjukan perusahaan pengelola Kawasan Industri Batulicin, wajib dilakukan fit and propertest sesuai ketentuan yang berlaku. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6. WHY

Proses pembangunan kawasan inddustri Batulicin mengalami kendala, yaitu terdapat konflik terkait pertanahan. Konflik pertanahan ini dikarenakan adanya penggusuran tanah akibat pembangunan kawasan industri. Kawasan industri Batulicin sendiri membutuhkan lahan seluas 560 Ha. Akan tetapi lahan tersebut telah diokupasi oleh masyarakat selama bertahun-tahun.

Ada banyak faktor yang menghambat proses masalah pertanahan pada KIB, faktor tersebut adalah:

1) Nilai santunan yang belum disepakati

Ini menjadi permasalahan yang dominan dalam pembangunan dan pengembangan KIB, uang ganti rugi dari pembangunan dan pengembangan

KIB belum mencapai kesepakatan, hal ini dikarenakan masih lemahnya dasar perhitungan nilai ganti rugi dan prosedur penyelesaiannya. 2) Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak sosial-ekonomi

Dampak yang dikhawatirkan jika adanya pembangunan KIB adalah masyarakat takut kehilangan mata pencaharian dan masyarakat harus menyesuaikan lingkungan sosial yang baru. 3) Ditemukannya dokumen ganda

Pada saat pendataan oleh tim terpadu, ditemukan suatu lahan yang memiliki dokumen ganda.

Berdasarkan masalah-masalah di atas, kita dapat mengetahui betapa pentingnya administrasi pertanahan dalam pembangunan kawasan industri Batulicin. Aspek pertanahan menjadi masalah pertama dari pembangunan kawasan industri Batulicin dikarenakan masalah pertanahan langsung bersinggungan dengan masyarakat, mulai dari masalah ganti rugi, sosial-ekonomi, hingga tumpang tindih dokumen pertanahan. Administrasi pertanahan dapat menjadi solusi dari permasalahan ini karena catur administrasi pertanahan membahas tentang tertib penggunaan tanah, yaitu tanah harus benar-benar digunakan sesuai dengan kemampuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kesuburan dan kemampuan tanah. Tertib yang diharapkan adalah suatu keadaan di mana:

1) Tanah telah digunakan secara optimal, serasi dan seimbang, sesuai dengan potensinya, guna berbagai kegiatan kehidupan dan penghidupan yang diperlukan untuk menunjang terwujudnya tujuan nasional. 2) Penggunaan tanah di daerah perkotaan telah dapat menciptakan suasana aman, tertib, lancar dan sehat. 3) Tidak terdapat benturan kepentingan antarsektor dalam peruntukan penggunaan tanah.

7. WHAT IF

Permasalahan Pertanahan Kawasan Industri Batulicin, 1) Bagaimana jika administrasi pertanahan tidak berjalan dengan baik? 2) Apa penyebab administrasi pertanahan tidak berjalan dengan baik? 3) Bagaimana cara mengatasinya?

Bagaimana jika administrasi pertanahan tidak berjalan denganbaik?

Dengan adanya administrasi pertanahan yang tidak berjalan dengan baik maka tujuan pelaksanaannya atau catur tertib pertanahan tidak optimal. Dalam permasalahan pertanahan kawasan industry batu licin adanya hambatan dalam rencana induk pengembangan Kawasan Industri Batulicin (KIB) mengakibatkan arah pengembangan KIB kurang terstruktur. Kemudian, adanya ketidak pastian solusi dalam menangani konflik agraria antara pemerintah Provinsi dan masyarakat dapat menjadikan masalah ini terjadi berlarut-larut. Prospek pengembangan KIB bergantung pada komitmen dan upaya pemerintah dalam proses implementasinya. Agar dapat mengembangkan kawasan industri di Batulicin, pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten) harus secara serius menemukan strategi dan pendekatan yang sesuai dalam penyelesaian konflik agraria KIB.

Apa penyebab administrasi pertanahan tidak berjalan dengan baik?

Permasalahan utama yang muncul berkaitan dengan pembangunan Kawasan Industri Batulicin (KIB) adalah masalah penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat. Padahal, salah satu kriteria pemilihan kawasan industri adalah pemilihan lahan yang memiliki pola tata guna yaitu termasuk lahan non-pertanian, non-permukiman, dan non-konservasi (Peraturan Menteri Perindustrian no. 40/M-

IND/PER/6/2016). Lahan yang diperlukan untuk pembangunan dikuasai oleh masyarakat sehingga dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan pembangunan KIB.

Kawasan industri Batulicin memiliki karakteristik fisik yang sesuai sebagai syarat dasar pengembangan kawasan industri. Kondisi lahan yang memadai telah diikuti dengan sarana dan prasarana dasar, sistem manajemen, komitmen dan upaya pemerintah yang mendukung untuk menyiapkan kawasan industri. Hanya saja, terkendala penguasaan lahan oleh masyarakat menyebabkan lokasi kawasan industri yang semula non-pemukiman menjadi kawasan pemukiman. Hal ini berpengaruh pada tahap persiapan dan pengembangan KIB berikutnya.

Permasalahan pertanahan ini termasuk kedalam konflik tanah akibat penggusuran tanah untuk pembangunan kawasan industri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, penyediaan lahan yang diperlukan untuk KIB sudah dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan seluas 560 Ha. Akan tetapi, lahan tersebut telah diokupasi oleh masyarakat selama bertahun tahun. Kondisi ini terjadi karena pemerintah sebagai pemilik HPL terlalu lama membiarkan lahan KIB tersebut tidak memanfaatkan dan menggunakan sebagaimana mestinya selama bertahun-tahun. Masyarakat memanfaatkan lahan KIB tersebut untuk berbagai aktifitas, misalnya tempat tinggal, membuka usaha perdagangan jasa, dan kebun.

Pemanfaatan lahan oleh masyarakat tersebut tergolong kedalam pemanfaatan yang tidak diizinkan berdasarkan Permen PU Nomor20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Kawasan yang seharusnya masuk kedalam kawasan industry telah dikuasai, dimanfaatkan dan digunakan masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Perluasan lahan yang diduduki masyarakat terjadi secara massif dari waktu ke waktu sehingga membentuk suatu pemukiman penduduk yang cukup padat. Hal ini diketahui dari munculnya usaha perdagangan, jasa, bengkel, pemukiman penduduk, dan kebun. Selain itu, karena beberapa masyarakat memiliki bukti kepemilikan tanah dan mengaku memiliki sertipikat. Namun masyarakat tidak dapat membuktikan secara fisik bukti documenter sebut karena sedang diagunkan ke bank. Dokumen yang dimiliki masyarakat ternyata berupa surat keterangan tanah, segel, dan atau sporadik yang merupakan produk dari desa. Dokumen-

dokumen tersebut secara sah didapatkan dari perangkat desa setempat. Selain itu, ada sebagian masyarakat yang menyangkut pautkan kepemilikan tanah dengan tokoh pengusaha besar yang memiliki pengaruh dan peran besar di Kabupaten Tanah Bumbu sehingga itu dijadikan kekuatan untuk mengklaim kepemilikan tanah yang mereka tinggali.

Bagaimanacaramengatasinya?

Pasal 1 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun2011 menyatakan bahwa kasus pertanahan adalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional. Permasalahan pertanahan ini termasuk kedalam konflik tanah akibat penggusuran tanah untuk pembangunan kawasan industri. Mediasi merupakan alternative penyelesaian sengketa. DalamUndang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa. Dalam pasal ini dijelaskan, mediasi adala suatu proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan. Selainitu, upaya menyelesaikan permasalahan pembangunan KIB, maka dibutuhkan strategi konflik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mengidentifikasi sumber konflik.Yaitu strategi pemecahan masalah (problem solving), solusi integratif merupakan solusi yang dianggap paling dapat merekonsiliasikan (mengintegrasikan) kepentingan antara masyarakat KIB dan pemerintah Provinsi.

8. SO WHAT

Masalah pertanahan antara pemerintah danmasyarakat muncul karena adanya nilai santunanyang belum disepakati, adanya kemungkinandampak sosial ekonomi yang muncul pasca prosesclear and clean pembangunan KIB, serta ditemukan dokumen ganda. Strategi penyelesaianpermasalahan pertanahan antara pemerintah danmasyarakat yang paling efektif adalah metodeproblem solving dengan pendekatan solusi integrative. Pendekatan yang dilakukan pemerintahyaitu membentuk tim terpadu provinsi dankabupaten melibatkan berbagai

stakeholder,pemberian santunan masyarakat berdasarkanlama tinggal, pendekatan sosial-budaya melaluimusyawarah bersama tokoh masyarakat adatdengan tim terpadu, pendekatan IPTEK melaluitransparansi rencana pembangunan, pendekatanagama melalui sosialisasi KIB melibatkan tokohagama, dan membentuk kerjasama pemerintahdan dinas sosial.

9. WHAT NEXT

Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, seiring bertambahnya populasi maka kebutuhan akan ruang dan pemanfaatannya pun akan ikut meningkat pula. Berbagai sektor membutuhkan lahan dalam pengimplementasiannya seperti sektor perekonomian yang membutuhkan pabrik pengolahan, kebutuhan akan tempat hunian juga menjadi permasalahan yang krusial. Menilik dari hal tersebut apabila tidak ada ketegasan dari pemerintah tentu akan terjadi konflik-konflik tenurial dan sengketa tanah terutama Kawasan hutan. Keinginan untuk pemanfaatan hutan sering kali tidak memperhatikan kondisi ekosistem di masa yang akan datang padahal hutan memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah ekosistem dan tentunya berpengaruh besar terhadap kehidupan kita

Apabila regulasi tidak ditegakkan dan masih belum berpihak pada ekosistem, nyawa Kawasan hutan terancam belum lagi pada pasal 6 UUPA No. 5 tahun 1960 menyebutkan bahwa "Tanah mempunyai nilai ekonomi dan sosial". Pasal ini hanya memandang tanah sebagai "komoditas" dan "hak milik kebendaan" saja, tetapi mengasampingkan nilai ketiga dimana "tanah" adalah bagian tak terpisahkan dari "ekosistem (Lingkungan)" yang bisa menyebabkan turun atau hilangnya nilai ekonomi dan sosial tanah apabila ekosistemnya rusak. Berkembangnya isu RUU Pertanahan dan Reformasi Agraria antara lain karena persoalan distribusi penggunaan tanah yang timpang dan tidak adil serta sudah tidak relevannya valuasi nilai pada Pasal 6 UUPA No. 5 Tahun1960 dengan krealitas saat ini.

Perencanaan tata ruang dan pertanahan menjadi hal yang sangat kompleks seiring bertambahnya populasi karena dengan bertambahnya populasi itu berarti kebutuhan akan ruang dan pemanfaatannya pun akan ikut meningkat pula. Berbagai sektor membutuhkan lahan dalam pengimplementasiannya, kebutuhan

akan tempat hunian juga menjadi permasalahan yang krusial maka dari itu perencanaan tata ruang dan pertanahan di Indonesia harus ditinjau dengan teliti agar pemanfaatannya tidak keliru sehingga ekosistemnya tetap aman karena apabila salah satu rantai dalam ekosistem terganggu maka akan berpengaruh terhadap yang lainnya seperti kerusakan ekosistem hutan yang menimbulkan banyak bencana yakni longsor, banjir dan kekeringan. Hal itu dapat terjadi karena hutan yang seharusnya menjadi cadangan penyimpanan air melalui pohon-pohon dan tanaman yang ada di dalamnya tiba-tiba dialihfungsikan untuk pemanfaatan lain sehingga penyimpanan cadangan air juga berkurang, kekuatan tanah juga akan berkurang yang memungkinkan tanah menjadi rapuh.