Gambar 1 Peta Administrasi Kab Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan

dibandingkan dengan Kawasan Industri Jorong. Lahan KIB ini sudah bersertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 2012 atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan kawasan industri Jorong masih harus mencari lokasi lahannya dan melalui proses panjang pengadaan tanah.

Kabupaten Tanah Bumbu sebagai lokasi KIB memiliki potensi yang sangat strategis dan menguntungkan untuk pengembangan kawasan industri di Kalimantan Selatan. Fokus industri KIB adalah industri besi dan baja dengan total investasi senilai 2,12 Triliun (Kemenperin 2016). Pada lokasi ini terdapat pelabuhan samudera yang bisa menampung kapal besar sehingga mempermudah arus ekspor-impor berbagai komoditas. Perencanaan pembangunan KIB dari tahun 2012 telah dilaksanakan koordinasi penyiapan lahan seluas 560 Ha, infrastruktur logistik dan penunjang.

Selain itu, telah disusun Detail Engineering Design (DED), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), kajian lingkungan hidup dan Rencana Strategis (Renstra) KIB, serta sudah terbentuk pengelola KIB. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan permasalahan yang belum diselesaikan sampai saat ini yaitu okupasi lahan KIB oleh masyarakat selama bertahun-tahun (Kemenperin 2016). Data yang telah dihimpun oleh tim terpadu Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2018 menunjukkan terdapat 520 persil bidang tanah yang dikuasai masyarakat dalam lahan KIB dan tersebar di 9 Rukun Tetangga di Desa Sarigadung.

Langkah penyelesaian yang ditempuh adalah dengan upaya relokasi ataupun pemberian ganti rugi. Namun, hal ini dapat menimbulkan masalah baru karena aspek sosial yang tidak dapat diabaikan. Konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat yang muncul pada pengembangan KIB memerlukan penanganan yang komprehensif agar tidak menimbulkan dampak ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, penyediaan lahan yang diperlukan untuk KIB sudah dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan seluas 560 Ha. Akan tetapi, lahan tersebut telah diokupasi oleh masyarakat selama bertahun tahun. Kondisi ini terjadi karena pemerintah sebagai pemilik HPL terlalu lama membiarkan lahan KIB tersebut tidak memanfaatkan dan menggunakan sebagaimana mestinya

selama bertahun-tahun. Masyarakat memanfaatkan lahan KIB tersebut untuk berbagai aktifitas, misalnya tempat tinggal, membuka usaha perdagangan, jasa, dan kebun.

2. WHERE

Kawasan Industri Batulicin berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu dengan total luas lahan 300 ha. Kawasan ini terfokus pada kegiatan industri besi dan baja, karena industri ini memiliki keterkaitan akses yang baik terhadap lokasi sumber bahan bakunya, seperti pegunungan Meratus (bijih besi) di bagian utara kawasan pada jarak 40 km. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Selatan memiliki empat Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu Kawasan Industri Batulicin, Kawasan Industri Jorong, Bendungan Tapin, dan Revitalisasi Bandara Syamsuddin Noor.

Pembangunan Kawasan Industri Batulicin (KIB) merupakan proyek strategis nasional yang paling berpotensi untuk dikembangkan karena lahannya sudah dimiliki oleh pemerintah dibandingkan dengan Kawasan Industri Jorong. Lahan KIB ini sudah bersertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 2012 atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan kawasan industry Jorong masih harus mencari lokasi lahannya dan melalui proses panjang pengadaan tanah.

3. WHO

Secara umum pemangku kepentingan terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu Promotors, Latens, Defenders, Latens, dan Apthetics. Promotorsadalah pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh paling besar, dimana pada pemangku kepentingan memiliki kekuatan maupun kepentingan yang tertinggi. Defenders adalah pemangku kepentingan yang tidak memiliki kekuatan terhadap permasalahan yang ada, namun mereka memiliki kepentingan yang besar. Kemudian Latens adalah pemangku kepentingan yang memiliki kekuatan yang besar namun tidak begitu terlibat pada permasalahan yang ada. Sedangkan yang terakhir adalah Apthetics adalah pemangku kepentingan yang memiliki kekuatan dan kepentingan yang sama-sama kecil.Pada studi kasus di Kawasan Industri Batulicin, berikut adalah mapping stakeholders dari pemangku kepentingan yang ada:

Tabel 1 Stakeholder yang Terlibat dalam Proyek KIB STAKEHOLDER KEPENTINGAN

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pembentukkan Tim terpadu Provinsi dan Kabupaten .

BPN

BAPPEDA Termasuk dalam untuk menangani, penyelesaian terkait kasus pertanahan sesuai peraturan perundangan pertanahan yang ada. Perumusan, serta pemantauan, evaluasi pada perencanaan pembangunan daerah Batulicin, Kab. Tanah Bumbu.

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

Masyarakat Kab. Tanah Bumbu

Masyarakat yang terkena dampak pembangunan

Tokoh adat dayak

Tokoh agama

Dinas Perindustrian

Dinas sosial Atau Perusahaan Membantu menjalankan apa yang telah ditetapkan dan diperintahkan oleh pemerintah provinsi.

Terdapat hubungan karena masyarakat Kab. Tanah Bumbu juga bisa turut ikut memperhatikan kabar terbaru terkait permasalahan ini serta dapat memberikan rasa perhatian terhadap permasalahan ini

Yang menempati lahan

Untuk mencapai musyawarah mufakat clean and clear masalah pertanahan di KIB. Memasukkan nilai-nilai spritual bagaimana seharusnya masyarakat beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Mengetahui kondisi status keadaan serta pengelolaan pengembangan KIB. Untuk membekali masyarakat dengan keahlian khusus sehingga mereka dapat membuka lapangan pekerjaan melalui proses pendampingan, dan pengawasan.

4. WHEN

Kronologis KIB

Dalam Kawasan Industri Batulicin, dokumen masterplan disiapkan pada tahun 2008, Tahun 2012 dilakukan Perencanaan StrategisPengembangan Kawasan Industri, dan Pusat Studi Inovasi pada tahun 2013, Rekayasa Design/DED (2015) dan Detail Tata Ruang/RDTR (2015).Proses pembentukan badan pengelola kawasan industri, proses perumusan PenilaianDampak Lingkungan dan lokasi proyek dan tata ruang (RTRW) di Kabupaten Tanah BumbuMemfasilitasi relokasi masyarakatsetempat yang tinggal di lahan dekat bekas kawasan industri dan KawasanPengembangan Ekonomi Terpadu ( Kapet), target yang ditetapkan adalah 6 bulan.

Menurut kepala badan perencanaan pembangunan daerah kalimantan selatan Fajar Desira mengatakan Kawasan Industri Batulicin, merupakan kawasan industri yang akan fokus dikembangkan dalam rencana pembangunan 2018.