Gambar 2 Lokasi Kawasan Industri Batu Licin

5. HOW

Analisis Fishbond

Sumber : Analisis Kelompok

Strategi penyelesaian permasalahan pertanahan antara pemerintah dan masyarakat yang paling efektif adalah metode problem solving dengan pendekatan solusi integrative.

Tabel 2Pemetaan Strategi dan Pendekatan Permasalahan di Lahan KIB

Jenis Konflik Pihak yang terlibat Dampak Strategi Pendekatan

Konflik Vertikal Masyarakat desa dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Solusi Integratif : Bridging

Ekonomi sosial Solusi Integratif : Logralling Pembentukkan Tim terpadu.

Pemberian santunan berdasarkan lama tinggal Pendekatan sosial budaya melalui musyawarah masyarakat dan tim terpadu Pendekatan IPTEK

melalui transparansi rencanapembangunan Pendekatan agama melalui sosialisai KIB melibatkan tokoh agama Kerjasama pemerintah daerah dengan dinas sosial dan perusahaan

Sumber :Jurnal Agraria dan Pertanahan

Dengan adanya kebijakan Pemimpin Provinsi Kalsel dengan mempermudah izin usaha di Kawasan Industri. Adanya kebijakan fiskal, pelaku usaha mendapatkan pembebasan pajak biaya masuk semua kebutuhan konstruksi oleh Negara guna membangun kawasan industri. Pelaku usaha juga mendapatkan keringanan atau pembebasan dari pajak penghasilan badan usaha, tergantung dengan besar nilai investasi. Intervalnya dari investasi Rp 1 triliun sampai dengan investasi di atas Rp 30 triliun, ada interval berapa tahun bagi mereka dibebaskan dari pajak penghasilan badan usaha. Dan juga dalam kawasan industri, mereka tidak perlu mengurus Amdal kawasan, asal tidak melebihi 400 hektare, dan tidak perlumengurus izin lokasi. Dengan kebijakan pemerintah yang sudah dipaparkan diatas, KIB yang awal hanya 500 hektare, kini bertambah menjadi seluas 2 ribu hectare, dikarenakan banyak investor local yang masuk .

Peraturan perundang-undangannya, sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Undang–Undang Pokok Agraria. •Diimplementasikan sebagai dasar pembuatan kawasan industry

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. •Diimplementasikan bahwa pemerintah mempunyai peran untuk mendorong kemajuan industry nasional secara terencana

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional. •Diimplementasikan pembangunan 4 kawasan industry nasional, salah satunya pembangunan KIB

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/047/KUM/2018 tentang Pembentukan Tim Terpadu •Diimplementasikan sebagai penanganan dampak social dan kemasyarakatan

Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu No 31 Tahun 2015. Mengenai kepastian peruntukan lahan dan kemudahan-kemudahan berusaha dalam investasi jangka panjang •Diimplementasikan sebagai penanganan peruntukan lahan dan kemudahan investasi dalam usaha •Pengendalian terhadap dampak negative pada kawasan industri

Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 2012 atas nama Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan (Sumber Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu). •Diimplementasikan sebagai pemerintah yang mempunyai kawasan KIB dan sangat berpotensi untuk dikembangkan

Adanya UU dan PP yang menghendaki adanya AMDAL untuk dilakukan pada proyekproyek yang akan dibangun. AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek-proyek pembangunan. Dilakukannya AMDAL agar :

1. Mencegah terjadinya kerusakan/degradasi sumberdaya alam di tapak proyek, karena kegiatan proyek yang bersangkutan. 2. Mencegah kerusakan-kerusakan / degradasi sumberdaya alam di luar tapak proyek. 3. Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah.

Analisis AMDAL :