Buku laporan kinerja ditjen ppkl 2016 by Yayat Rukhiyat

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmatNya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2016 selesai disusun. Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja, sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas yang dipercayakan atas penggunaan anggaran tahun 2016. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta,

Februari 2017 Direktur Jenderal

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

M.R. Karliansyah

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terhadap pelaksanaan program dan anggaran. Pelaporan kinerja adalah rangkaian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014. Laporan kinerja disusun berdasarkan perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri dari 5 (lima) Sasaran Program yang harus dicapai pada tahun 2015, yaitu: 1. Meningkatnya kualitas udara 2. Meningkatnya kualitas air 3. Meningkatnya kualitas tutupan lahan 4. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut 5. Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut Selain itu terkait dengan sistem tatakelola pemerintahan yang baik, memiliki Sasaran Program terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mendukung Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam meningkatnya kualitas lingkungan hidup

yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5-68,5 pada tahun 2019. Sasaran Strategis ini juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas udara, air, dan tutupan lahan. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan juga mendukung Sasaran Strategis untuk pelestarian keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memiliki Indikator Kinerja Program sebagai Indikator Kinerja Utama dan target yang harus dicapai, yaitu: 1. Indeks Kualitas Udara Meningkat, 81,5 2. Indeks Kualitas Air Meningkat, 52,5 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Meningkat, 59,5 4. Kualitas Pesisir dan Laut Meningkat Setiap Tahun, 3 kawasan pesisir 5. Jumlah Tabat Kanal untuk Pemulihan Lahan Gambut yang Terdegradasi, 200 tabat kanal 6. SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan nilai minimal 78 (A) di tahun 2019.

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tahun 2016 sebesar Rp. 140.862.028.000,- (seratus empat puluh milyar delapan ratus enam puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah) setelah dilakukan penghematan dan pemotongan Belanja menjadi Rp. 101.862.028.000,- (seratus satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 99.128.356.717,- (sembilan puluh sembilan milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah). Capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada tahun 2016 mencapai 99,33%. Capaian penyerapan anggaran sebesar 97,32% dan efisiensi sebesar 1,02 serta efektivitas sebesar 0,66. Analisis atas capaian kinerja sasaran program dikaitkan dengan indikator kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut: Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Udara Target Indikator Kinerja Program untuk sasaran meningkatnya kualitas udara pada tahun 2016 ini adalah Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 81,5, sedangkan hasil penghitungan IKU nasional sebesar 81,78, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,34%. Bila dibandingkan dengan IKU tahun 2015 sebesar 84,96, maka terjadi penurunan sebesar 3,18 poin. Capaian penyerapan anggarannya sebesar 99,20% dengan efisiensi sebesar 1,01 dan efektifitas sebesar 0,96.

sebesar 95,62%. Bila dibandingkan dengan IKU tahun 2015 sebesar 53,10, maka terjadi penurunan sebesar 2,9 poin. Capaian penyerapan anggarannya sebesar 96,31% dengan efisiensi sebesar 1,00 dan efektivitas sebesar 0,95. Target nilai IKA yang telah ditetapkan sebesar 52,5 tidak dapat tercapai. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan Target Indikator Kinerja Program untuk sasaran meningkatnya kualitas tutupan lahan pada tahun 2016 ini adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (ITL) sebesar 59,5, sedangkan hasil penghitungan IKTL nasional sebesar 58,42, sehingga capaian kinerjanya sebesar 98,18%. Bila dibandingkan dengan IKTL tahun 2015 sebesar 58,55, maka terjadi penurunan sebesar 0,13 poin. Capaian penyerapan anggarannya sebesar 94,83% dengan efisiensi sebesar 1,04 dan efektivitas sebesar 0,99. Target nilai IKTL yang telah ditetapkan sebesar 59,5 tidak dapat tercapai. Sasaran 4 :

Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut

Target Indikator Kinerja Program untuk sasaran meningkatnya kualitas air pada tahun 2016 ini adalah Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 52,5, sedangkan hasil penghitungan IKA nasional

Indikator Kinerja Program untuk sasaran menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut pada tahun 2016 ini adalah kualitas pesisir dan laut meningkat setiap tahun. Target yang ditetapkan pada indikator ini pada tahun 2016 adalah 3 kawasan pesisir. Kegiatan penurunan beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut pada tahun 2016 ini dapat dilakukan di 3 kawasan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Capaian penyerapan anggarannya sebesar 98,52% dengan efisiensi sebesar 1,02 dan

sebesar 50,20, sehingga capaian kinerjanya

efektifitas sebesar 0,70.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Air

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pengelo-

Sasaran 6 : Terwujudnya reformasi tata kelola

laan lahan gambut

kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal

Indikator Kinerja Program untuk sasaran

Pengendalian Pencemaran dan

meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut

Kerusakan Lingkungan Hidup

pada tahun 2016 ini adalah jumlah tabat kanal untuk pemulihan lahan gambut yang terdegradasi.

Target Indikator Kinerja Program untuk sasaran

Target yang ditetapkan pada indikator ini pada

Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan

tahun 2016 adalah 200 tabat kanal. Kegiatan

yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal

pemulihan lahan gambut pada tahun 2016 ini

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH

dapat dilaksanakan sebanyak 205 tabat kanal,

pada tahun 2016 ini adalah SAKIP dengan nilai

sehingga capaian kinerjanya sebesar 102,50%.

73.

Capaian

sebesar

laporan kinerja ini belum dilaksanakan sehingga

98,56% dengan efisiensi sebesar 1,04 dan

capaian kinerja, efisiensi dan efektivitas belum

efektivitas sebesar 0,3.

dapat diukur, sedangkan hasil evaluasi SAKIP

penyerapan

anggarannya

Evaluasi SAKIP pada saat penyusunaan

tahun 2015 sebesar 80,68. Capaian penyerapan anggarannya sebesar 96,83%.

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

vii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..............................................................................................................

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF .....................................................................................................

DAFTAR ISI ...........................................................................................................................

DAFTAR TABEL ....................................................................................................................

DAFTAR GAMBAR ...............................................................................................................

xiii

BAB I.

PENDAHULUAN .....................................................................................................

A. Latar Belakang ..................................................................................................

B. Tugas dan Fungsi ..............................................................................................

C. Struktur Organisasi ............................................................................................

D. Sumber Daya Manusia ......................................................................................

E. Keuangan .........................................................................................................

BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....................................................................................

A. Rencana Strategis 2015-2019 ...........................................................................

B. Rencana Kerja Tahun 2016 ...............................................................................

C. Perjanjian Kinerja ...............................................................................................

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....................................................................................

A. Metode Pengukuran ..........................................................................................

B. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ......................................................................................................

SASARAN I Meningkatnya Kualitas Udara ...................................................................................

SASARAN 2 Meningkatnya Kualitas Air .........................................................................................

SASARAN 3 Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan ......................................................................

SASARAN 4 Menurunnya Beban Pencemaran dan Tingkat Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut .....

SASARAN 5 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lahan Gambut ..................................................

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran 6 Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ...............................

BAB IV. PENUTUP...............................................................................................................

111

Kesimpulan .............................................................................................................

111

Kendala ..................................................................................................................

111

Tindak Lanjut ...........................................................................................................

111

LAMPIRAN ...........................................................................................................................

112

Lampiran 1 ..............................................................................................................

112

Lampiran 2 ..............................................................................................................

113

Lampiran 3 ..............................................................................................................

116

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DAFTAR TABEL Tabel 1.

Sumber Daya Manusia Ditjen PPKL KLHK Berdasarkan Jenjang Pendidikan per November 2016 .....................................................................................................

Rincian Alokasi Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2016 .........................................................................

Penjabaran Muatan Intensi Kementerian dalam Intensi Strategis Direktorat Jenderal Pengedalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ..............................................

Tabel 4.

Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Utama Ditjen PPKL Tahun 2016 ................

Tabel 5.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2016 .........................................................................................

Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ............................................................................................................

Tabel 7.

Capaian Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Udara ...............................

Tabel 8.

Penurunan Beban Pencemaran 7 Sektor Industri Tahun 2016 ..................................

Tabel 9.

Capaian Kinerja Pengendalian Pencemaran Udara per-Sektor 2015-2016 ................

Tabel 10. Jumlah Industri yang Taat dan Tidak Taat dalam Pengendalian Pencemaran ..............

Tabel 11. Evaluasi Hasil Ujicoba Penerapan Konsep Green Transporatation .............................

Tabel 12. Capaian Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Air Tahun 2016 .................

Tabel 13. Penurunan Beban Pencemaran Sektor Industri ........................................................

Tabel 14. Kinerja Penurunan Beban Pencemar Air Limbah Domestik Rumah Tangga melalui Pembangunan IPAL Komunal sampai dengan Tahun 2016 .......................................

Tabel 15. Penurunan Beban Pencemaran dari Sumber Peternakan ..........................................

Tabel 16. Penurunan Beban Pencemaran dari Sumber Industri Tahu ........................................

Tabel 17. Penurunan Beban Pencemaran Parameter BOD ......................................................

Tabel 18. Capaian KinerjaIndikator Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2016 ............................................................................................................

Tabel 19. Persandingan antara Penurunan Nilai IKTL dan Kebakaran Hutan ..............................

Tabel 20. Sebaran Lokasi Lahan Akses Terbuka di Provinsi Sumatera Barat .............................

Tabel 21. Sebaran Lokasi Lahan Akses Terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Barat .....................

Tabel 2. Tabel 3.

Tabel 6.

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 22. Sebaran Lokasi LahanAkses Terbuka di Provinsi Bangka Belitung .............................

Tabel 23. Sebaran Lokasi Lahan Akses Terbuka di Provinsi JawaTimur ....................................

Tabel 24. Sebaran Lokasi Lahan Akses Terbuka di Provinsi Kalimantan Timur ...........................

Tabel 25. Sebaran Lokasi Lahan Akses Terbuka di Provinsi Kalimantan Tengah ........................

Tabel 26. Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Beban Pencemaran dan Tingkat Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut Tahun 2016 ......................................................................

Tabel 27. Perhitungan Beban Pencemaran di Teluk Jakarta .....................................................

Tabel 28. Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat untuk penurunan tingkat kerusakan lingkungan pesisir dan laut ...........................................................

Tabel 29. Capaian Kinerja Pengendalian Kerusakan Gambut ...................................................

Tabel 30. Data pembuatan tabat/sekat kanal di 205 lokasi ......................................................

Tabel 31. Capaian Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup .....

Tabel 32. Sumber Resiko Kegiatan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ............................................................................................

Tabel 33. Daftar Pemroses Peraturan Menteri .........................................................................

101

Tabel 34. Daftar Rancangan Keputusan Menteri .....................................................................

102

Tabel 35. Daftar Keputusan Menteri Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut dan Izin Injeksi ........

102

Tabel 36. Daftar Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan ..............................

103

Tabel 37. Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan oleh Masyarakat ............................................................................................................

104

Tabel 38. Perjanjian Kerjasama lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ............................................................................................

104

Tabel 39. Capaian Penyerapan Anggaran Ditjen PPKL Tahun 2016 ..........................................

109

Tabel 40. Efisiensi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ..............................

110

Tabel 41. Matriks Indikator terkait mandat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ............................................................................................

113

Tabel 42. Program Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ............................................................................................

116

xii

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan .......................................................................................................

Gambar 2.

Indeks Kualitas Udara Tahun 2016 .....................................................................

Gambar 3.

Grafik Indeks Kualitas Udara Tahun 2011-2016 ..................................................

Gambar 4.

Grafik jumlah kota yang memenuhi baku mutu udara ambien pada tahun 2016 ....

Gambar 5.

Hasil Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan Tahun 2016 ...........................................

Gambar 6.

Public Expose Hasil EKUP Tahun 2016 ..............................................................

Gambar 7.

Skema Sistem Inventarisasi Emisi Online ............................................................

Gambar 8.

Pembangunan AQMS dan Ruang Kendali ..........................................................

Gambar 9.

Indeks Kualitas Air Tiap Provinsi Tahun 2016 .......................................................

Gambar 10. Grafik Indeks Kualitas Air Tahun 2011-2016 ........................................................

Gambar 11. Pembangunan Onlimo di 7 lokasi .......................................................................

Gambar 12. Diagram Kontribusi Sumber Pencemar di DAS Bengawan Solo ...........................

Gambar 13. Grafik Hasil Perhitungan DTBP Sungai Bengawan Solo per Kabupaten/Kota ........

Gambar 14. Diagram Kontribusi Sumber Pencemar Parameter BOD Di DAS Kapuas ..............

Gambar 15. Diagram Kontribusi Sumber Pencemar Parameter COD Di DAS Kapuas ..............

Gambar 16. Diagram Kontribusi Sumber Pencemar Parameter TSS Di DAS Kapuas ...............

Gambar 17. Grafik Hasil Perhitungan DTBP Sungai Kapuas ....................................................

Gambar 18. Diagram Kontribusi Sumber Pencemar Di DAS Brantas .......................................

Gambar 19. Grafik Perhitungan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Brantas sebelum Waduk Karangkates ..........................................................................................

Gambar 20. Grafik Perhitungan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Brantas setelah Waduk Karangkates ..........................................................................................

Gambar 21. Grafik Kualitas Air Sungai Cisadane Parameter BOD ............................................

Gambar 22. Grafik Kualitas Air Sungai Citarum Parameter BOD ..............................................

Gambar 23. Grafik Kualitas Air Sungai Ciliwung untuk Parameter BOD ....................................

Gambar 24. Grafik Kualitas Air Sungai Bengawan Solo untuk Parameter BOD .........................

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

xiii

Gambar 25. Grafik Kualitas Air Sungai Brantas untuk Parameter BOD .....................................

Gambar 26. Grafik Kualitas Air Sungai Kapuas untuk Parameter BOD .....................................

Gambar 27. Grafik Kualitas Air Sungai Cisadane Parameter Total Coliform ...............................

Gambar 28. Grafik Kualitas Air Sungai Ciliwung Parameter Total Coliform ................................

Gambar 29. Grafik Kualitas Air Sungai Citarum Parameter Total Coliform .................................

Gambar 30. Grafik Kualitas Air Sungai Kapuas Parameter Total Coliform ..................................

Gambar 31. Grafik Kualitas Air Sungai Bengawan Solo untuk Parameter Total Coliform ............

Gambar 32. Grafik Kualitas Air Sungai Brantas untuk Parameter Total Coliform ........................

Gambar 33. Grafik penurunan beban pencemar BOD pembangunan IPAL Domestik Tahun 2015 dan 2016 .................................................................................................

Gambar 34. IPAL RPH Banjarmasin Tahun 2015 ....................................................................

Gambar 35. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2016 ........................................................

Gambar 36. Grafik Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2011-2016 ............................

Gambar 37. Grafik Simulasi Perhitungan IKTL Usulan Metode Baru .........................................

Gambar 38. Contoh peta indikasi kerusakan lahan di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat (Skala Peta 1:100.000) ..............................................................

Gambar 39. Metode identifikasi lahan rusak berbasis citra penginderaan jauh (garis delineasi warna merah) dan lokasi yang diduga LAT sebagai data tambahan (lingkaran kuning) dan kondisi terkini lapangan ....................................................................

Gambar 40. Kondisi gosong sungai akibat penambangan emas dan pasir batu di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat .....................................................................

Gambar 41. Bentukan lahan akses terbuka akibat longsoran di tanah perkebunan milik warga di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ...............................................................

Gambar 42. Contoh peta indikasi kerusakan lahan di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggaran Barat (Skala Peta 1:100.000) ....................................................

Gambar 43. Lahan Akses Terbuka di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat .........................................................................................

Gambar 44. Contoh peta indikasi kerusakan lahan di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur di Provinsi Bangka Belitung (Skala Peta 1:100.000 .................................................

Gambar 45. Lahan tambang timah eks PT. Timah dan tambang kaolin di Kabupaten Belitung Timur ................................................................................................................

Gambar 46. Contoh peta indikasi kerusakan lahan di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur (Skala Peta 1:100.000 .......................................................................................

xiv

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gambar 47. Contoh peta indikasi kerusakan lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (Skala Peta 1:100.000 ............................................................

Gambar 48. Kondisi bekas pertambangan Batu Bara di Kota Tenggarong dan Samarinda .......

Gambar 49. Kondisi Lahan Akses Terbuka dengan peruntukan perkebunan dan eks tambang pasir putih .........................................................................................................

Gambar 50. Contoh peta indikasi kerusakan lahan di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (Skala Peta 1:100.000) ..........................................................................

Gambar 51. Pembangunan Pasar Ekologis: Rona awal lahan bekas tambang batu gamping (1 dan 3), bangunan los pasar (2), area resapan air (4,5,6), bangunan pemilahan sampah (7) dan bangunan pembuatan kompos (8) .............................................

Gambar 52. Kondisi fisik lingkungan lahan bekas tambang dan desain lansekap pemulihan lahan untuk ekowisata di Kabupaten Dharmasraya seluas± 5 Ha .........................

Gambar 53. Kondisi fisik lingkungan lahan bekas tambang (atas) dan desain lansekap pemulihan lahan untuk pertanian di Desa Waja Geseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah seluas± 3,17 ha .......................................................................

Gambar 54. Kondisi fisik lingkungan lahan bekas tambang (kiri) dan desain lansekap pemulihan lahan untuk wisata minat khusus di Bukit Kandis, Kabupaten Bengkulu Tengah (kanan) seluas± 30,2 ha ....................................................................................

Gambar 55. Kondisi fisik lingkungan lahan bekas tambang dan desain lansekap pemulihan lahan untuk wetland park dan wisata budidaya di Kabupaten Belitung seluas± 6,4 ha .....................................................................................................................

Gambar 56. Kondisi fisik lingkungan lahan bekas tambang dan desain lansekap pemulihan lahan untuk wetland park dan wisata pemancingandi Kabupaten Belitung Timur seluas± 10,6 ha ................................................................................................

Gambar 57. Pembahasan antar Kementerian dan Pemerintah Daerah (kiri) dan Pembahasan Pemerintah Daerah Kab. Jawa Timur di Malang (kanan) .......................................

Gambar 58. Perbandingan Beban Pencemaran di Teluk Jakarta Tahun 2015 dan 2016. ..........

Gambar 59. Transplantasi Terumbu Tarang di Wilayah I ...........................................................

Gambar 60. Tranplantasi Terumbu Karang Di Wilayah II ...........................................................

Gambar 61. Peta Indikatif KHG Nasional skala 1: 250.000 .....................................................

Gambar 62. Contoh lokasi pembangunan sekat kanal ............................................................

Gambar 63. Website Ditjen PPKLversi Bahasa Inggris ............................................................

Gambar 64. Website Ditjen PPKL berbasis GIS (Geographic Information System) ....................

Gambar 65. Alur diagram SOP Evaluasi Kinerja ......................................................................

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gambar 66. E-Monev Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan .......................................................................................................

Gambar 67. E-Monev Bappenas ...........................................................................................

Gambar 68. E-Monev SMART DJA .......................................................................................

Gambar 69. Penyerahan Penghargaan Anugerah Lingkungan Hidup PROPER oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ......................................................................

Gambar 70. Stand Ditjen PPKL pada Pameran PESONA Tahun 2016 .....................................

Gambar 71. Stand Pameran Ditjen PPKL pada Pameran PLIK 2016 .......................................

Gambar 72. Kunjungan Sekretaris Jenderal KLHK di stand Ditjen PPKL ..................................

Gambar 73. Pembukaan Rakernis Ditjen PPKL dan Penandatanganan MOU disaksikan oleh Sekretaris Jenderal KLHK ..................................................................................

Gambar 74. Website Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan versi Bahasa Inggris ...........................................................................................

Gambar 75. Advetorial Penghargaan PROPER di Majalah GATRA edisi 8 -14 Desember 2016 .

Gambar 76. Buku Statistik Kualitas Air, Udara dan tutupan Lahan 2015 ..................................

Gambar 77. Sekretaris Jenderal KLHK bersama Dirjen PPKL memberikan akun SIMPEL kepada perwakilan perusahaan ......................................................................................

Gambar 78. Tampilan Aplikasi SIMPEL ...................................................................................

Gambar 79. Peringkat PROPER 2015-2016 ..........................................................................

108

Gambar 80. Tingkat Ketaatan PROPER 2015-2016 ...............................................................

109

xvi

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pelaporan kinerja merupakan salah satu

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya

instansi

dicapai, sekaligus sebagai upaya perbaikan

pemerintah terhadap pelaksanaan program dan

berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

anggaran. Pelaporan kinerja adalah rangkaian dari

meningkatkan kinerjanya. Laporan kinerja disusun

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

berdasarkan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja

(SAKIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah

dan evaluasi kinerja.

bentuk

pertanggungjawaban

setiap

Nomor 29 Tahun 2014 (PP No. 29 Tahun 2014). SAKIP di dalam peraturan tersebut mempunyai arti rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pada pasal 5 peraturan tersebut menyebutkan bahwa SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran, kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Untuk menindaklanjuti dikeluarkannya PP Nomor 29 Tahun 2014, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja bertujuan untuk memberikan

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan kinerja berdasarkan penetapan kinerja tahun 2016. Penetapan kinerja tahun 2016 mengacu pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.Berdasarkan amanat tersebut maka dilakukan penyusunan Laporan Kinerja

Direktorat

Jenderal

Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tahun 2016. Sasaran Program pada Perjanjian Kinerja Ditjen PPKL pada tahun 2016 ini masih sama dengan tahun 2015 namun dengan target yang meningkat. Target Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Tutupan Lahan (ITL) meningkat sebesar 0,5 poin. Target Kualitas Pesisir dan Laut tahun 2015 berupa penetapan baseline potensi beban pencemaran, maka tahun 2016 kegiatannya untuk upaya pemulihan. Target luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan meningkat menjadi pembuatan tabat sebanyak 200 buah.

informasi kinerja yang terukur kepada pemberi

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

B. Tugas dan Fungsi Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan adalah: 1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka; 3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka; 4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka; 5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan

pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka; 6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka; 7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan; dan 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai 6 (enam) unit Eselon II yaitu: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a.

koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;

b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem; c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

d. koordinasi dan penyiapan rancangan

sistem gambut, meliputi pencegahan

peraturan perundang-undangan dan

dan penanggulangan kerusakan serta

telaahan peraturan perundang-undan-

pemulihan fungsi ekosistem gambut;

gan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang konservasi

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian

sumber daya alam dan ekosistem; dan

kerusakan ekosistem gambut, melipu-

e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah

ti pencegahan dan penanggulangan

tangga dan perlengkapan di lingkungan

kerusakan serta pemulihan fungsi eko-

Direktorat Jenderal.

sistem gambut;

2. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

bidang pengendalian kerusakan eko-

mempunyai tugas melaksanakan perumu-

sistem gambut, meliputi pencegahan

san dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan

dan penanggulangan kerusakan serta

teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di

pemulihan fungsi ekosistem gambut;

bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi perlindungan dan penge-

pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan

lolaan ekosistem gambut, mencakup inven-

urusan pengendalian kerusakan eko-

tarisasi dan pemetaan, penetapan fungsi,

sistem gambut, meliputi pencegahan

penyusunan dan penetapan rencana perlind-

dan penanggulangan kerusakan serta

ungan dan pengelolaan, pencegahan dan

pemulihan fungsi ekosistem gambut di

pemeliharaan, penanggulangan dan pemu-

daerah; dan

lihan pencemaran dan kerusakan, serta pe-

g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

mantauan pencemaran dan kerusakan eko3. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan

sistem gambut. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Direktorat Pengendalian Pencemaran dan

menyelenggarakan fungsi: a.

Kerusakan Pesisir dan Laut

perumusan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;

Kerusakan Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut; c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian kerusakan eko-

Kerusakan Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi: a.

perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang pen-

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

gendalian pencemaran dan kerusakan

gelolaan dan pengendalian pencema-

pesisir dan laut;

ran air;

c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di

e. pemberian bimbingan teknis dan eval-

bidang pengendalian pencemaran dan

uasi pelaksanaan bimbingan teknis di

kerusakan pesisir dan laut;

bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran air;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria

dibidang

pengendalian

pengelolaan dan pengendalian pence-

laut;

maran air; dan

uasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan

g. pelaksanaan administrasi Direktorat. 5. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

kerusakan pesisir dan laut;

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan

mempunyai tugas melaksanakan perumu-

urusan pengendalian pencemaran dan

san kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi

kerusakan pesisir dan laut; dan

bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan

g. pelaksanaan administrasi Direktorat. 4. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Direktorat Pengendalian Pencemaran Air

pengendalian pencemaran udara. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara menyelenggarakan fungsi: a.

perumusan kebijakan di bidang penge-

mempunyai tugas melaksanakan perumusan

lolaan dan pengendalian pencemaran

dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis

udara sumber bergerak, sumber tidak

dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pen-

bergerak, ambien dan gangguan;

gelolaan dan pengendalian pencemaran

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pen-

dan kerusakan air. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air menyelenggarakan fungsi: a.

perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran air;

gelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan; c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pen-

pencemaran udara sumber bergerak,

gelolaan dan pengendalian pencema-

sumber tidak bergerak, ambien dan

ran air;

gangguan;

c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di

d. penyusunan norma, standar, prosedur,

bidang pengelolaan dan pengendalian

dan kriteria di bidang pengelolaan dan

pencemaran air;

pengendalian pencemaran udara sum-

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pen-

pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan

pencemaran dan kerusakan pesisir dan e. pemberian bimbingan teknis dan eval-

ber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

e. pemberian bimbingan teknis dan eval-

5. pemberian bimbingan teknis dan eval-

uasi pelaksanaan bimbingan teknis di

bidang pengelolaan dan pengendalian

bidang pemulihan kerusakan lahan ak-

pencemaran udara sumber bergerak,

ses terbuka;

sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan; f.

6. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan akses ter-

pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;dan

g. pengelolaan administrasi Direktorat. 6. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

7. pelaksanaan administrasi Direktorat. C. Struktur Organisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18 / MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebutkan bahwa

Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka menyelenggarakan fungsi: 1. perumusan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; 3. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri dari: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 2. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut; 3. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut; 4. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air; 5. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara; dan 6. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Secara lengkap struktur organisasi Direktorat

4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;

buka; dan

Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sumber : Setditjen PPKL, Ditjen PPKL

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan D. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berjumlah total sebanyak 230 pegawai, yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Secara rinci sumber daya manusia yang ada seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut ini. Tabel 1. Sumber Daya Manusia Ditjen PPKL KLHK Berdasarkan Jenjang Pendidikan per November 2016 No

Unit Kerja

1 2 3 4

Dirjen PPKL Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

1 5 5 8

28 15 15

1 -

7 13 6

24 19 15

5 6 7

D3 SLTA SLTP Sederajat Sederajat 10 21 3 1 1 7 2 2 1

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

7 3 2

1 -

Jml

4 1 -

1 71 22 32

42 37 24

Ket

No 8

Unit Kerja Dipekerjakan Jumlah

116

D3 SLTA SLTP Sederajat Sederajat 16

Jml

Ket

230

Sumber : Setditjen PPKL, Ditjen PPKL

E. Keuangan Anggaran awal DIPA Ditjen PPKL Tahun 2016 sebesar Rp.140.862.028.000,- (seratus empat puluh milyar delapan ratus enam puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah). Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Aggaran 2016 maka anggaran pada Ditjen PPKL menjadi Rp. 101.862.028.000,- (Seratus satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian alokasi anggaran tiap direktorat sebagaimana dicantumkan pada Tabel 2 berikut ini. Tabel 2. Rincian Alokasi Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2016 No.

Bagian

1. 2. 3.

Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Jumlah Total

4. 5. 6.

Pagu Anggaran (Rp)

Pagu APBN-P (Rp.)

48.311.580.000,13.084.490.000,12.951.489.000,-

39.511.580.000,12.434.490.000,10.533.489.000,-

39.401.489.000,16.311.490.000,10.801.490.000,140.862.028.000,-

14.036.131.000,15.644.848.000,9.701.490.000,101.862.028.000,-

Sumber : Setditjen PPKL, Ditjen PPKL

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAB II. PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis 2015-2019 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pen-

jahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan in-

gendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkun-

dikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH

gan adalah Dokumen Perencanaan yang memuat

terhadap devisa dan PNBP; dan (3) melestarikan

tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan

keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan

hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem pen-

fungsi eselon I yang disusun dengan berpedoman

yangga kehidupan untuk mendukung pembangu-

pada RPJM Nasional dan Renstra Kementerian

nan berkelanjutan dengan indikator kinerja derajat

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Muatan Pokok

keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.

Renstra Ditjen PPKL Tahun 2015-2019 dalam

Mengacu pada Sasaran Strategis KLHK tahun

kerangka logis hirarki kebijakan, mengacu pada

2015-2019, maka mandat yang menjadi tanggu-

PERPRES Nomor 2 Tahun 2014, tentang RP-

ng jawab Ditjen PPKL sebagaimana dapat dilihat

JMN Tahun 2015-2019 dan Peraturan Menteri

pada Tabel 4 Lampiran 2.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/ MENLHK-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019. Pola pikir penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional yang dijabarkan dalam intensi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana yang tercantum pada Tabel 3.

Sejak tahun 2009 telah dikembangkan indikator kualitas lingkungan yang disebut dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH adalah indikator pembangunan bidang lingkungan hidup yang menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 60 Tahun 2015

Berdasarkan Sasaran Strategis yang ter-

tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

cantum dalam Renstra KLHK tahun 2015-2019,

menetapkan target IKLH tahun 2016 sebesar

Sasaran Strategis Pembangunan Lingkungan Hid-

64,5-65,00. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga

up dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah: (1)

komponen yaitu: a) Indeks Kualitas Air (IKA); b) In-

menjaga kualitas lingkungan hidup untuk mening-

deks Kualitas Udara (IKU); dan c) Indeks Kualitas

katkan daya dukung lingkungan, ketahanan air

Tutupan Lahan (IKTL). Indeks Kualitas Lingkungan

dan kesehatan masyarakat, dengan indikator

Hidup (IKLH) diharapkan dapat mempertajam pri-

kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup bera-

oritas program dan kegiatan peningkatan kualitas

da pada kisarana 66,5-68,6, angka pada tahun

lingkungan hidup. Dengan mengetahui media

2014 sebesar 63,42; (2) memanfaatkan potensi

lingkungan hidup yang masih kurang baik, sum-

sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara

berdaya yang ada dapat dialokasikan secara lebih

lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kese-

akurat sehingga akan lebih efektif dan efisien.

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 3. Penjabaran Muatan Intensi Kementerian dalam Intensi Strategis Direktorat Jenderal Pengedalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tujuan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 â&#x20AC;&#x201C; 2019 â&#x20AC;&#x153;Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Komperehensifâ&#x20AC;? Indikator Tujuan 1. Tercapainya kualitas udara yang sehat; 2. Tercapainya peningkatan kualitas air; 3. Tercapainya pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang ramah lingkungan; 4. Tercapainya pemulihan ekosistem lahan gambut; 5. Tercapainya pemulihan lahan akses terbuka; dan 6. Terlaksananya reformasi birokrasi. Sasaran Program 1. Menurunnya beban emisi pencemaran udara; 2. Menurunnya beban pencemaran air; 3. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut; 4. Menurunnya tingkat kerusakan gambut; 5. Menurunnya tingkat kerusakan lahan akses terbuka; dan 6. Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Sasaran Kegiatan UDARA: Menurunnya beban emisi pencemaran udara sebesar 15% dari basis data 2014.

AIR: PESISIR LAUT: GAMBUT: Menurunnya beban 1. Menurunnya be- Meningkatnya luapencemaran air seban pencemaran san lahan gambut besar 30% dari bayang terpulihkan sedan tingkat kersis data 2014 pada besar 5% dari luas usakan wilayah KHG yang sudah 15 DAS prioritas pesisir dan laut ditentukan. (124.950,73 ton BODe). sebesar 20% dari basis data 2015.

LAHAN AKSES TERBUKA: Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir.

DUKUNGAN MANAJEMEN: Tatakelola pemerintahan yang baik dilingkungan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019.

LAHAN AKSES TERBUKA: 1. Efektifitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dalam upaya

DUKUNGAN MANAJEMEN: 1. Efektivitas perencanaan program dan evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat

2. Menurunnya tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut. Sasaran Unit Kegiatan UDARA: 1. Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran udara dalam upaya pencapaian menurunnya beban emisi

AIR: 1. Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran air dalam upaya pencapaian menurunnya beban pencemaran dan perbaikan

PESISIR LAUT: 1. E f e k t i v i t a s perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;

GAMBUT: 1. Te r s e d i a n y a data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

pencemaran udara; 2. Efektifitas pelaksanaan inventarisasi emisi sumber pencemar dan pengelolaan kualitas udara; 3. M e n i n g k a t k a n efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber bergerak; 4. M e n i n g k a t k a n efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan 5. M e n i n g k a t n ya Efektivitas sistem pemantauan kualitas udara ambien secara kontinyu di 45 kota dan pengendalian pencemaran non institusi.

perbaikan kualitas air; 2. Efektivitas inventarisasi dan alokasi beban pencemaran dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air; 3. Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah industri dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air; 4. Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah domestik dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air; 5. Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah USK dan non institusi dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air.

2. Tersedianya data dan informasi tentang beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015; 3. E f e k t i v i t a s pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut wilayah I; dan 4. E f e k t i v i t a s pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut wilayah II.

2. Efektivitas perencanaan pengendalian kerusakan gambut dalam upaya pencapaian meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan; dan 3. Efektivitas pengendalian kerusakan gambut.

pencapaian sasaran meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan; 2. Te r s e d i a n y a data dan informasi hasil inventarisasi lahan akses terbuka serta skema pelembagaan yang melibatkan pemangku kepentingan utama; dan 3. E f e k t i v i t a s pemulihan kerusakan lahan akses terbuka melalui peran serta hasil pelembagaan pemangku kepentingan.

Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; 2. E f e k t i v i t a s layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana; 3. Efektivitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan; dan 4. Efektivitas pembinaan hukum dan koordinasi administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Sumber : Setditjen PPKL, Ditjen PPKL

Memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMN

benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan

2015 â&#x20AC;&#x201C; 2019, pemerintah melaui kementerian

bukan sekedar karena tugas dan fungsi Kemente-

PPN melakukan perubahan dalam penyusunan

rian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengis-

Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dari yang sem-

yaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangu-

ula Money Follow Function menjadi Mon-

nan nasional memerlukan adanya koordinasi dari

ey Follow Program Prioritas sesuai dengan

seluruh pemangku kepentingan, melalui penginte-

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 45

grasian prioritas nasional/program prioritas/kegia-

Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah

tan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis

Tahun 2017.

kewilayahan.

Penyusunan RKP 2017 dilaksanakan den-

Dengan adanya Peraturan Presiden Republik

gan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik,

Indonesia nomor 45 Tahun 2016,maka penyusu-

Integratif dan Spasial, artinya hanya program yang

nan rencana kerja Ditjen PPKL dalam sisa kurun

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

waktu RPJMN 2015 â&#x20AC;&#x201C; 2019 harus mengacu kepa-

yang handal. Dalam meningkatkan Indeks Kuali-

da peraturan yang baru tersebut.Hal ini akan mer-

tas Lingkungan Hidup, Ditjen PPKL mempunyai

ubah Rencana Strategis dan Rencana Kerja Ditjen

peran dalam meningkatkan kualitas udara, air, dan

PPKL sampai Tahun 2019. Berdasarkan hasil kes-

tutupan lahan. Program Ditjen PPKL juga men-

epakatan trilateral antara Bappenas-Kementerian

dukung sasaran strategis 3 untuk pelestarian

Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup

keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman

dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian

hayati serta keberadaan sumberdaya alam se-

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memiliki

bagai sistem penyangga kehidupan untuk men-

beberapa kegiatan pada Prioritas Nasional se-

dukung pembangunan berkelanjutan.

bagaimana Tabel 42 pada Lampiran 3. B. Rencana Kerja Tahun 2016 Direktorat Jenderal Pengendalian Pencema-

Pada tahun 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Peraturan Menteri

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan

ran dan Kerusakan Lingkungan yang menjadi pen-

Nomor 78/Menlhk/Setjen/Set.1/9/2016 tentang

anggung jawab program pengendalian pence-

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam

maran dan kerusakan lingkungan, Kementerian

penetapan IKU tersebut, tugas dan fungsi Ditjen

Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai

PPKL

tugas yang perlu diimplementasikan dalam 5 ta-

Indikator Kinerja Utama nomor 1 yaitu Indeks

hun ke depan dan mendukung terhadap sasaran

Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2019

strategis 1 Kementerian dalam meningkatnya

berada pada rentang 66,5-68,6. Target untuk

kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam

Indikator Kinerja Utama nomor 1 dapat dicapai

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebe-

dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi

sar 66,5- 68,5 pada tahun 2019 yang didukung

Indikator Kinerja Program atau Indikator Kinerja

oleh sistem data informasi lingkungan hidup dan

Utama Ditjen PPKL tahun 2016, dapat dilihat pada

neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Tabel 4 berikut ini.

lebih

utama

mendukung

tercapainya

Tabel 4. Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Utama Ditjen PPKL Tahun 2016 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

SASARAN Meningkatnya Kualitas Udara Meningkatnya Kualitas Air Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH

Sumber : Setditjen PPKL, Ditjen PPKL

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TARGET 81,5 52,5 59,5 5% dan 12 Kawasan Pesisir 150 Ha 73 poin

C. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen

jian kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri

yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi

PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Tahun 2016

yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian

lebih rendah untuk melaksanakan program/kegia-

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat di-

tan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjan-

lihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2016 No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Meningkatnya Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara Meningkat

81,5

Meningkatnya Kualitas Air

Indeks Kualitas Air Meningkat

52,5

Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Tutupan Lahan Meningkat

59,5

Menurunnya Beban Pencemaran dan Ting- Kualitas Pesisir dan Laut Meningkat kat Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut Setiap Tahun

3 kawasan pesisir

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lahan Jumlah Tabat Kanal untuk Pemulihan Gambut Lahan Gambut yang Terdegradasi

200 tabat kanal

Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH

SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019

Sumber : Setditjen PPKL, Ditjen PPKL

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Metode Pengukuran lebih dari satu maka capaian kinerja tahun ini

1. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan instansi pemerintah.

lebih efektif dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu. Tetapi apabila hasil perbandingan tersebut kurang dari satu maka capaian kinerja tahun ini kurang efektif dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target penetapan kinerja. Semakin tinggi realisasi kinerja, semakin baik pencapaian indicator kinerja.

Efisiensi kinerja dihitung dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran. Apabila hasil per-

Rumus pengukuran kinerja adalah :

bandingan tersebut lebih dari satu

maka pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan

2. Capaian Penyerapan Anggaran Capaian penyerapan anggaran dihitung dengan membandingkan antara realisasi penggunaan anggaran dengan rencana anggaran (pagu). Semakin tinggi realisasi penggunaan anggaran, semakin baik capaian penyerapan anggarannya. Rumus perhitungan capaian penyerapan anggaran adalah:

efisien, sedangkan bila hasil perbandingan tersebut kurang dari satu maka pelaksanaan kegiatan tidak efisien. B. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memiliki 6 (enam) sasaran Program yang harus dicapai se-

3. Efektifitas dan Efisiensi

suai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetap-

Perhitungan efektifitas kinerja dilakukan den-

kan pada tahun 2016. Pengukuran capaian kiner-

gan membandingkan antara capaian kinerja

ja dilakukan dengan cara membandingkan antara

tahun ini dengan capaian kinerja tahun sebel-

realisasi kinerja dengan target pencapaian kiner-

umnya. Apabila hasil perbandingan tersebut

ja. Capaian kinerja Ditjen PPKL pada tahun 2016

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

mencapai 99,33%. Secara rinci capaian kinerja untuk masing-masing sasaran program dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini. Tabel 6. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No.

Sasaran

Meningkatnya kualitas udara Meningkatnya kualitas air Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan Menurunnya Beban Pencemaran dan Tingkat Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut

2. 3.

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lahan Gambut Te r w u j u d n y a reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL

Indikator Kinerja Indeks Kualitas Udara Minimal 84 Indeks Kualitas Air Minimal 55 Indeks Tutupan Lahan Minimal 62 Persentase penurunan beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut Luas Lahan Gambut Terdegradasi yang Dipulihkan Meningkat Setiap Tahun SAKIP Ditjen PPKL dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019

Realisasi 2014

Realisasi 2015

Capaian Kinerja 2015

Target RPJM 2016

Target PK

80,54

84,96

104,89

81,5

81,78

100,34

52,19

53,10

102,12

52,5

50,20

95,62

59,01

58,55

99,23

59,5

58,42

98,18

Database di 3 kawasan dan pemulihan 10 kawasan

142,85

1 kawasan NCICD dan 10 kawasan

3 kawasan pesisir

100,00

173 ha

346

150 ha

200 tabat 205 tabat 102,50 kanal

55,78

80,68

113,63

Capaian Realisasi Kinerja (%)

Belum dievaluasi

99,33 Sumber : Setditjen PPKL, Ditjen PPKL

Analisis atas capaian kinerja sasaran dikaitkan dengan indikator kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran I Meningkatnya Kualitas Udara Untuk mengukur kualitas udara digunakan

1. Menghitung rerata parameter NO2 dan SO2

suatu nilai yang disebut Indeks Kualitas Udara

dari tiap periode pemantauan untuk masing-

(IKU). Indeks Kualitas Udara merupakan gambaran

masing lokasi (titik) sehingga didapat data

atau nilai hasil transformasi parameter-parameter

rerata untuk area transportasi (A), Industri (B),

(indikator)

area komersial (C), dan area pemukiman/

individual

pencemar

udara

yang

berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Indeks Kualitas Udara nasional dihitung dari IKU masing-masing provinsi di Indonesia setelah dikalikan dengan proporsi kontribusi masing-masing provinsi. Indeks Kualitas Udara provinsi dihitung berdasarkan data

perumahan (D). 2. Menghitung rerata parameter NO2, dan SO2 untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari ke empat titik pemantauan.

konsentrasi parameter SO2 dan NO2 dari hasil

3. Menghitung rerata parameter NO2 dan SO2

pemantauan kualitas udara ambien kabupaten/

untuk provinsi yang merupakan perhitungan

kota dengan metode passive sampler.

rerata dari kota atau kabupaten.

Metodologi perhitungan IKU mengadopsi

4. Angka

rerata

NO2

dan

SO2

provinsi

Program European Union melalui European

dibandingkan dengan Referensi EU akan

Regional Development Fund pada Regional

didapatkan Index Udara model EU (IEU) atau

Initiative Project, yaitu “Common Information to

indeks antara sebelum dinormalisasikan

European Air” (Citeair II) dengan Judul CAQI Air

pada indeks IKLH.

Quality Index : Comparing Urban Air Quality accros Borders-2012. Common Air Quality Index (CAQI) ini digunakan melalui www.airqualitynow.eu sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata

5. Indeks Udara model EU dikonversikan menjadi indeks IKLH melalui persamaan sebagai berikut:

membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap

50 �� 00 � � � �� 0,�� 0,9

standar EU Directives, apabila angkanya melebihi

termasuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

1 berarti melebihi standar EU, begitu pula

(IKLH) memiliki sifat komparatif yang berarti nilai

sebaliknya apabila sama dan dibawah 1 artinya

satu provinsi relative terhadap provinsi lainnya.

memenuhi standar dan lebih baik. Perhitungan

Dalam persepektif IKLH, angka indeks ini bukan

IKU provinsi dilakukan melalui beberapa tahapan

semata mata peringkat, namun lebih kepada

sebagai berikut:

suatu

perjam, harian dan tahunan. Adapun

perhitungan

indeksnya

adalah

Secara

konsepsi,

dorongan

upaya

perhitungan

perbaikan

indeks

kualitas

lingkungan hidup. Dalam konteks ini para pihak

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

di tingkat provinsi terutama pemerintah provinsi

Hasil penghitungan IKU nasional tahun 2016

dapat menjadikan IKLH sebagai titik referensi

adalah 81.78, sedangkan target tahun 2016

untuk menuju angka ideal yaitu 100. Semakin

ditetapkan sebesar 81.5, sehingga capaian kiner-

jauh

mengindikasikan

janya mencapai 100,34%. Berdasarkan klasifikasi

harus semakin besar upaya perlindungan dan

penjelasan kualitatif terhadap rentang nilai IKLH

pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan.

yang disusun oleh KLHK pada tahun 2014 (sum-

Selain komparatif terhadap provinsi lainnya, angka

ber: IKLH Indonesia 2014) bahwa nilai IKU 81.78

indeks nasional dapat menjadi acuan, apabila

mengandung arti bahwa kualitas udara nasional

angka indeks provinsi berada di bawahnya (lebih

berada dalam kategori baik ( 74< IKLH â&#x2030;¤ 82

kecil) artinya ada dalam ketegori upaya yang harus

termasuk kategori baik). Nilai IKU Nasional diper-

terakselerasi sedangkan apabila di atasnya (lebih

oleh dari perhitungan hasil pemantauan kualitas

besar) artinya ada dalam kategori pemeliharaan.

udara di 268 kota, 34 Provinsi. Masing-masing

Untuk mendapatkan angka nasional tersebut maka

kota yang dipantau berada pada 4 titik peman-

masing masing provinsi memberikan proporsi

tauan yang mewakili area transportasi, industri,

kontribusi berdasarkan jumlah penduduk dan luas

area komersial, dan area pemukiman/perumah-

wilayahnya terhadap total jumlah penduduk dan

an. Capaian indikator kinerja utama untuk sasaran

luas wilayah Indonesia.

program meningkatnya kualitas udara pada tahun

dengan

angka

100,

2016 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini. Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Udara Indikator Kinerja

Realisasi 2014

Realisasi 2015

Capaian Target RPJM Kinerja 2015 2016

Target PK

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

81,5

81,78

100,34

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Udara Indeks Kualitas Udara Meningkat

80,54

84,96

104,89

81,5

Sumber : Direktorat PPU, Ditjen PPKL

Lingkup kegiatan perhitungan IKU pada ta-

dan nilai IKU tahun 2016 adalah 81.78. Hasil per-

hun 2016 antara lain adalah pengumpulan data

hitungan nilai IKU tahun 2016 bila dibandingkan

dan informasi, verifikasi dan validasi data, entry

dengan nilai IKU tahun 2014, nilai IKU tahun 2016

data, pengolahan data dan perhitungan untuk

meningkat 1,24 poin, sedangkan bila dibanding-

menghasilkan IKU provinsi dan IKU nasional tahun

kan dengan nilai IKU tahun 2015, maka nilainya

2016. Hasil pengolahan data dan hasil perhitun-

menurun sebesar 3,18 poin, namun masih lebih

gan IKU provinsi dan IKU nasional tahun 2016

tinggi dari target yang ditetapkan.

dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.

Hasil pencapaian IKU tahun 2016 dibanding-

Nilai IKU tahun 2011 adalah 84.32; IKU 2012

kan hasil pencapaian IKU pada tahun tahun se-

adalah 79.61; IKU 2013 adalah 80.17; IKU 2014

belumnya dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.

adalah 80.54 nilai IKU tahun 2015 adalah 84.96,

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pencapaian nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan dan meletusnya gunung berapi. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara, insentif dan disinsentif, pemantauan, teknologi, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi. Indeks kualitas udara dapat menjadi indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan menurunkan beban emisi pencemaran udara melalui pengendalian pencemaran udara dari sumbernya. Keberhasilan mencapai target sampai 100.34% diperoleh melalui upaya pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, sumber bergerIKU 2016 : 81,78

ak, sumber non institusi dan pendukung kegiatan lainnya. Kegiatan untuk mendukung capaian IKU pada tahun 2016 disampaikan berikut ini.

Sumber : Direktorat PPU, Ditjen PPKL

Gambar 2. Indeks Kualitas Udara Tahun 2016

Pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak. Pada tahun 2014 telah ditetapkan baseline penurunan beban pencemaran dari 7 (tujuh) sektor industri dan asosiasinya yang mempunyai potensi pencemaran udara cukup tinggi yaitu industri semen, pupuk, pulp dan papper, tekstil, sawit, peleburan dan pembangkit (PLTU). Parameter pencemar udara yang digunakan dalam perhitungan penurunan beban pencemaran udara adalah partikulat, sul-

Sumber : Direktorat PPU, Ditjen PPKL

furdioksida (SO2) dan Nitrogendioksida (NO2).

Gambar 3. Grafik Indeks Kualitas Udara Tahun 2011-2016

Data baselinedigunakan sebagai acuan da-

lam perhitungan penurunan beban pence-

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

maran udara sampai dengan tahun 2019. Baseline beban pencemaran udara dihitung dari 7 sektor industri peserta PROPER tahun 2014 yakni sebanyak 507 perusahaan. Target pada tahun 2016 adalah dilakukannya perhitungan beban emisi/pencemaran udara di 7 sektor industri selanjutnya melakukan perhitungan penurunan beban emisinya terhadap baselinetahun 2014. Hasil perhitungan baseline beban pencemaran udara tahun 2014 dari 7 sektor industripeserta PROPER tersebut adalah partikulat 114,063.2 ton/tahun, SO2 281,841.4 ton/tahun, NO2 460,955.1 ton/tahun. Selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 ini, penurunan beban pencemaran udara dari 7 sektor industri didukung oleh 31 perusahaan pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 didukung oleh 35 perusahaan yang berkomitmen untuk melakukan upaya penurunan beban pencemaran udara. Secara akumulatif sampai dengan tahun 2016 ini terdapat 66 perusahaan yang telah

melakukan upaya penurunan beban pencemaran udara. Jumlah perusahaan ini diharapkan terus bertambah sampai dengan tahun 2019 sekurang kurangnya sebanyak 250 perusahaan. Hasil perhitungan penurunan beban emisi pada tahun 2016 terhadap baseline tahun 2014 untuk parameter partikulat adalah 5,221.08 ton/tahun; SO2 12,382.29 ton/ tahun, dan untuk NO2 adalah 15,711.82ton/ tahun, dengan persentase penurunan beban emisi untuk partikulat 4.58%, SO24.39%, dan NO23.41%. Rata rata capaian penurunan beban emisi pada tahun 2016 adalah 4.1%. Secara akumulatif persentase penurunan beban emisi dari tahun 2014 sampai 2016 adalah 10% dengan rincian penurunan beban emisi sebesar 5.9% pada tahun 2015 dan 4.1% pada tahun 2016. Penurunan beban pencemaran udara pada 35 perusahaan selama kurun waktu 2014-2016 disampaikan pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Penurunan Beban Pencemaran 7 Sektor Industri Tahun 2016 Beban Emisi tahun 2014 (ton pencemar/tahun) SEKTOR INDUSTRI Partikulat SO2 NO2 Pupuk 572.35 515.83 2,804.56 Semen 3,051.67 6,087.96 23,648.56 Pengolahan Kelapa Sawit 741.51 12,041.90 1,951.48 Tekstil 1,263.23 1,497.76 1,206.90 Pulp and Paper 5,762.69 3,235.97 2,995.94 Pembangkit 414.01 45.12 3,412.31 Peleburan Baja 2.60 2.25 28.12 Total 1,808.05 23,426.79 36,047.87 Penurunan beban emisi tahun 2016 dari tahun 2014 Persen penurunan beban emisi terhadap baseline 2014 Persen penurunan beban emisi rata rata

Beban Emisi tahun 2016 (ton pencemar/tahun) partikulat SO2 NO2 157.79 139.20 1,156.58 2,272.61 7,406.85 13,786.02 624.65 521.41 424.68 355.40 522.93 578.22 2,954.75 2,150.68 1,613.45 221.60 294.84 2,777.06 0.16 8.60 0.04 6,586.97 11,044.50 20,336.05 -5,221.08 -12,382.29 -15,711.82 -4.58%

-4.39%

-3.41%

-4.1%

Sumber : Direktorat PPU, Ditjen PPKL Catatan: Baseline beban pencemaran udara tahun 2014 untuk partikulat 114,063.2 ton/tahun; SO2 281,841.4 ton/tahun; NO2 460,955.1 ton/tahun

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penurunan beban pencemaran udara pada

pencemaran udara dari sumber tidak berger-

umumnya sudah mulai dilakukan oleh peru-

ak, didukung melalui intervensi kebijakan dan

sahaan pada 7 sektor industri tersebut sebe-

peraturan serta perhitungan beban emisi

lum tahun 2014 melalui intervensi penggan-

pencemaran udara. Kegiatan-kegiatan yang

tian bahan bakar, penggantian bahan baku,

dilakukan dalam upaya penurunan beban

penggantian alat pengendalian pencemaran

pencemaran yang berasal dari sumber tidak

udara, dan perbaikan kinerja pengendalian

bergerak adalah sebagai berikut:

pencemaran udara melalui perubahan perilaku, efisiensi proses maupun perbaikan SOP. Bagi perusahaan yang telah melakukan penurunan beban emisi, penurunan beban emisi yang akan dilakukan pada tahun tahun berikutnya sampai dengan tahun 2019 akan relative kecil bahkan sudah maksimum. Penurunan beban pencemaran emisi pada perusahaan tersebut dilakukan berdasar kebijakan pada masing masing perusahaan atas kesadaran sendiri, melaksanakan kewajiban pemenuhan baku mutu emisi, maupun melaksanakan upaya dalam memenuhi kriteria hijau program PROPER seperti perbaikan dan pemasangan alat pengendalian pencemaran udara, penggantian bahan bakar yang ramah lingkungan, efisiensi energi, reuse dan recycle emisi, serta recovery emisi.

Evaluasi kinerja pengendalian pencemaran udara dari sektor industri dilakukan pada industri Pertambangan, Energi dan Migas (PEM) serta industri Manufaktur, Prasarana dan Jasa (MPJ). Jumlah industri yang dievaluasi pada tahun 2016 sebanyak 1930 industri. Hasil evaluasi terhadap industri tersebut, sebanyak 1871 industri diberikan status penaatan dan sebanyak 35 industri tidak diberikan status penaatan karena industri tersebut sedang dalam proses penegakan hukum dan tutup. Status penaatan yang diberikan kepada 1871 industri pada periode penilaian Proper 2015-2016 dibandingkan dengan status penaatan industri pada periode sebelumnya dapat dilihat pada perbandingan capaian kin-

Pencapaian penurunan beban pencema-

erja pengendalian pencemaran udara

ran sebesar 10% selama tahun 2014-2016

Tabel 9.

dilakukan

melalui

upaya

pengendalian

Tabel 9. Capaian Kinerja Pengendalian Pencemaran Udara per-Sektor 2015-2016

Sektor Industri Pertambangan, Energi, Migas (PEM) Manufaktur, Prasarana dan Jasa (MPJ) Jumlah

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Industri Industri Industri Ketaatan Ketaatan Ketaatan 412 437 439 362 405 416 707 771 1491 615 648 1306 1889

2077

1930

Sumber : Direktorat PPU, Ditjen PPKL

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1654

1819

1722

Status penaatan terhadap 1871 industri

udara.

ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri

Disamping evaluasi terhadap kinerja in-

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

dustri juga dilakukan verifikasi pengad-

892/Menlhk-Setjen/STD.0/12/2016

uan masyarakat terkait dugaan terjadinya

tentang Hasil PROPER Tahun 2015-2016

pencemaran lingkungan yang berkaitan

dan dipublikasikan melalui situs KLHK serta

dengan aspek pencemaran udara. Ver-

media massa. Persentase ketaatan industri

ifikasi tersebut dimaksudkan sebagai

tiap sektor dapat dilihat pada Tabel 10.

dukungan teknis dari aspek pengenda-

Tabel 10. Jumlah Industri yang Taat dan Tidak Taat dalam Pengendalian Pencemaran

SEKTOR Manufaktur, Prasarana dan Jasa (MPJ) Pertambangan, Energi dan Migas (PEM) Total ketaatan dari 1.871 industri

Dokumen Lingkungan (Jumlah Industri) Tidak Taat % % Taat

Pengendalian Pencemaran Udara (Jumlah Industri) Tidak Taat % % Taat

1336

102

1306

132

416

1.752

119

1.722

149

Sumber : Direktorat PPU, Ditjen PPKL

2) Kesepakatan industri untuk ikut ser-

lian pencemaran udara melalui meng-

ta dalam pelaksanaan program Green

umpulkan data dan informasi serta

Boiler

pembinaan. Pada tahun 2016 seban-

Pada tahun 2016 ada sebanyak 10 industri yang sepakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan program penurunan beban pencemaran udara melalui upaya turut aktif dalam membahas kriteria Green Boiler, melaksanakan perhitungan efisiensi kinerja Green Boiler serta

yak

10 industri mendapat dukungan

teknis dalam penanganan pengadaun masyarakat terkait pencemaran udara. Sektor industri yang mendapatkan dukungan teknis aspek pengendalian pencemaran udara adalah Agroindustri (1 buah), dan MPJ (9 buah).

perbaikan operasional boiler agar sesuai

4) Penyusunan kebijakan, peraturan dan

dengan desain spesifikasi teknisnya.

pedoman pengendalian pencemaran

Sektor industri yang berpartisipasi da-

udara

lam penerapan green boiler adalah PEM (4 buah) dan MPJ (6 buah).

Penyusunan kebijakan, peraturan dan pedoman pengendalian pencemaran

3) Dukungan teknis penanganan pengaduan masyarakat terkait pencemaran

udara yang dilaksanakan pada tahun 2016, antara lain:

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

a) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang

Pengelolaan

Kualitas

Udara b) Baku Mutu Emisi Industri Pupuk dan Ammonium Nitrat c)

Review Kepdal No. 205/96 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemara Udara Sumber Tidak Bergerak

d) Pedoman Kriteria Green Boiler e)

Baku Mutu Emisi Pengolahan Sampah Secara Termal

b. Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak Berdasarkan hasil inventarisasi emisi dan perhitungan beban pencemaran udara kabupaten/kota yang menunjukkan bahwa pada umumnya kontribusi beban pencemaran udara didominasi dari sumber bergerak yaitu kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, dikembangkan program green transportation. Pada tahun 2016 dilaksanakan uji coba kriteria dan mekanisme program green transportation di 3 kota yaitu Surakarta, Palembang dan Bandung dengan hasil evaluasi yang dapat dilihat pada Tabel 11 berikut.

Penerapan green transportation yang dilaksanakan pada tahun 2016 dilakukan melalui upaya strategis pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak dengan pendekatan dari hulu sampai hilir melalui : 1) Penyusunan kebijakan dan peraturan; 2) Mendorong Pemda dalam penerapan Green Transportation; 3) Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan 4) Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan. Berdasarkan target RPJM tahun 2014 – 2019, penerapan green transportation di 45 kota dilakukan secara bertahap karena permasalahan dan kesiapan setiap daerah tidak sama seperti; perangkat hukum dan turunannya, parasarana, SDM dll, maka sangat penting setiap kota memiliki dokumen rencana aksi jangka pendek, menengah dan panjang. Program Green Transportation dikembangkan dari

Program

Evaluasi

Kualitas

Udara

Perkotaan (EKUP). Hasil evaluasi kualitas udara perkotaan tahun 2016 terhadap 28 kota, sebanyak 27 kota memenuhi baku mutu. Kategori 27 kota adalah Kota Metropolitan 6 (enam) kota, Kota Besar 11 (sebelas) kota dan Kota Sedang/Kecil 10 (sepuluh) kota.

Tabel 11. Evaluasi Hasil Ujicoba Penerapan Konsep Green Transporatation No. Green Transportation Palembang 1. Kebijakan/Peraturan Daerah draft Perwali 2. Rencana Aksi Penerapan Green Transporta tion 3. Mendorong Penggunaan Transportasi Publik Trans Musi 4. Fasilitas Pejalan Kaki (pedestrian ramah Sudah ada di beberapa lingkungan) jalur Jalan raya 5. Fasilitas Jalur Khusus Sepeda Sudah ada di beberapa jalur Jalan raya 6. Fasilitas Energi Bersih dan Infrastruktur Pen dukung 7. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau 

Surakarta draft Perwali  Trans Batik Sudah ada di beberapa jalur Jalan raya Sudah ada di beberapa jalur Jalan raya

X Sudah ada di beberapa jalur Jalan raya Sudah ada di beberapa jalur Jalan raya



Sumber : Direktorat PPU, Ditjen PPKL

Bandung X

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kegiatan ini meliputi uji emisi kendaraan bemotor, penghitungan kecepatan dan kepadatan lalu lintas (traffic counting), dan pengukuran kualitas udara di jalan (roadside monitoring).Parameter yang diukur dalam pemantauan kualitas udara di jalan adalah SO2, NO2, HC, CO dan PM10. Jumlah kota yang memenuhi kualitas udara ambien pada tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 4 berikut. 45 45 40 35

31 27

Target Kota EKUP

25 20

Kota Melaksanakan EKUP

Kota Memenuhi Baku Mutu

11 10

5 0 Kota Metropolitan

Kota Besar

Kota Sedang

Jumlah

Sumber : Direktorat PPU, Ditjen PPKL

Gambar 4 Grafik jumlah kota yang memenuhi baku mutu udara ambien pada tahun 2016 Program

EKUP

mengendalikan

sebagai acuan bagi pemerintah pusat dan

pencemaran emisi sumber bergerak melalui

daerah dalam menetapkan kebijakan dan

implementasi kebijakan secara terkoordinasi

rencana aksi peningkatan kualitas udara

dan

dari sumber bergerak; c) sebagai laporan

terpadu

untuk

dalam

rangka

penurunan

beban pencemaran dari emisi transportasi di

akuntabilitas

perkotaan. Tujuan kegiatan ini adalah a) men-

tentang pengelolaan kualitas udara di daerah

dorong pemerintah daerah dalam menjaga

perkotaan di Indonesia.Hasil pelaksanaan

kualitas udara perkotaan dengan menerapkan

EKUP tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar

kebijakan

5 dan Gambar 6 berikut ini.

transportasi

berkelanjutan;

pemerintah

kepada

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

publik

PALEMBANG

BALIK PAPAN

PADANG SEMARANG

JAKARTA TIMUR

MEDAN

JAKARTA BARAT

SURAKARTA

BANJARMASIN

MAKASSAR

AMBON

PALU

DENPASAR

KUPANG

YOGYAKARTA

BENGKULU

MATARAM

BANDA ACEH

71 68

MANADO

PONTIANAK

BANDAR LAMPUNG 80

TANJUNG PINANG

PEKAN BARU* JAKARTA SELATAN*

SAMARINDA

KOTA BATAM

JAMBI

100

Kota Metropolitan

58 20

MAMUJU

GORONTALO

66 0

80 100

Kota Besar

100

Kota Sedang

Sumber : Direktorat PPU, Ditjen PPKL

Gambar 5. Hasil Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan Tahun 2016

Sumber : Direktorat PPU, Ditjen PPKL

Gambar 6. Public Expose Hasil EKUP Tahun 2016 c. Inventarisasi emisi dan perhitungan beban emisi di kab/kota Inventarisasi Emisi (IE) adalah basis data yang meregistrasikan jumlah pencemar berdasarkan sumbernya yang dilepaskan ke atmosfir oleh suatu komunitas dalam periode tertentu (US EPA, 2009).Inventarisasi Emisi adalah satu komponen dasar dari perencanaan pengelolaan kualitas udara dan berfungsi sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan publik. Parameter pencemar yang diinventarisir adalah CO, CO2, NOx, SOx, PM10, dan HC.

Selama tahun 2010 - 2015 jumlah kota yang telah melakukan kegiatan inventarisasi emisi dan perhitungan beban emisi sebanyak 11 kota yaitu Yogyakarta, Surakarta, Palembang, Denpasar, Batam, Tangerang, Surabaya, Malang, Medan, Banjarmasin, Bandung. Berdasar pengalaman selama 5 tahun tersebut jumlah kota yang melakukan inventarisasi emisi dan perhitungan beban emisi tidak meningkat secara signifikan sehingga pada tahun 2016 dilakukan pengembangan strategi yaitu: 1) Inventarisasi Emisi dengan meng-

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

gunakan dana dekonsentrasi dan 2) Peng-

d. Pembangunan sisitem pemantauan kualitas

gunaan aplikasi Inventarisasi Emisi online.

udara ambien dan beroperasi secara kon-

Pelaksanaan IE dengan dana dekonsentrasi

tinyu (Air Quality Monitoring System-AQMS)

hanya dilakukan oleh 1 Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan untuk Kota Prabumulih.

Pembangunan AQMS untuk mengembangkan pengelolaan data pemantauan kualitas

Pengembangan aplikasi inventarisasi emisi

udara ambien yang dilakukan oleh pemer-

online mempunyai menu beranda, panduan,

intah pusat, pemerintah daerah dan pihak

laporan IE, peta emisi, dan kontak kami. Ap-

swasta serta pemangku kepentingan lainn-

likasi ini dapat diakses melalui http://inven-

ya. Data yang terintegrasi dan dikelola den-

tarisasi-emisi.com/ dan telah diujicobakan

gan baik dapat digunakan sebagai bahan

untuk 8 kota menggunakan data sekunder,

pengembangan kebijakan dalam pelaksa-

yaitu kota Yogyakarta, Bandung, Medan,

naan pengendalian pencemaran udara ser-

Batam, Palembang, Surabaya, Malang, dan

ta dapat digunakan sebagai informasi kual-

Tangerang. Skema sistem aplikasi Inventari-

itas udara yang dapat diakses setiap saat

sasi Emisi Online dapat dilihat pada Gambar

oleh masyarakat dengan cara yang mudah

7 berikut.

dipahami. Pada tahun 2016, pembangunan

Sumber : Direktorat PPU, Ditjen PPKL

Gambar 7. Skema Sistem Inventarisasi Emisi Online

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

AQMS terlaksana di 3 Kota yaitukota Jambi, Palembang dan Palangkaraya (Gambar 8).

Sumber : Direktorat PPU, Ditjen PPKL

Gambar 8. Pembangunan AQMS dan Ruang Kendali Pemilihan lokasi pembangunan jaringan pemantauan kualitas udara secara otomatis di 3 kota yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah lokasi yang ditetapkan dan dipilih berdasarkan hasil pemetaan pada tahun 2015. Pembangunan AQMS memerlukan lahan, ruangan dan tenaga operasional yang melibatkan pemerintah daerah. Kendala yang dialami selama pembangunan AQMS Tahun 2016 ini antara lain adalah proses pengurusan izin penggunaan lahan untuk penempatan AQMS dan pengiriman peralatan tidak tepat waktu serta perubahan rencana lokasi penempatan layar

(Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien, SPKUA). Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya pemantauan kualitas udara dengan jaringan pemantauan AQMS adalah penyusunan pedoman pengendalian pencemaran udara di area pemukiman dan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan kesepakan kerjasama, serta pembangunan aplikasi pemantauan kualitas udara berbasis WEB(http:// iku.menlhk.go.id).

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Air Kebutuhan air yang layak untuk dimanfaatkan

Tahun 2003 tentang Status Mutu Air. Baku mutu

semakin meningkat seiring dengan jumlah manu-

air yang digunakan untuk penghitungan ini adalah

sia yang semakin banyak. Meningkatnya kegiatan

baku mutu air kelas 2 sesuai dengan Lampiran

manusia akan memberikan kontribusi yang besar

Kriteria Mutu Air Peraturan Pemerintah Nomor 82

terhadap makin berkurangnya air yang layak untuk

Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran

dimanfaatkan oleh manusia. Pembuangan limbah

Air dan Pengelolaan Kualitas Air dengan 7 (tujuh)

yang ditimbulkan dari kegiatan manusia tersebut

parameter yang dihitung yaitu BOD, COD, TSS,

akan dapat menyebabkan pencemaran air seh-

DO, fosfat, fecal coli, dan total coliform.

ingga air tidak dapat dimanfaatkan kembali apabila tanpa pengolahan lebih lanjut. Isu pencemaran, kelangkaan air bersih, banjir merupakan keseharian yang sering kita dengarkan hampir disetiap

Langkah-langkah perhitungan IKA adalah sebagai berikut: -

Langkah 1 : masing-masing titik pemantauan

wilayah di Indonesia. Upaya yang telah dilakukan

diasumsikan sebagai 1 (satu) data dan akan

oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sampai

memiliki status mutu air.

saat ini masih belum optimal untuk mengatasi hal tersebut.

ingkan dengan baku mutu. Apabila nilai (Ci/ Lij) hasil pengukuran lebih besar dari 1,0,

Undangâ&#x20AC;&#x201C;Undang Dasar 1945 Pasal 28 H

maka digunakan nilai (Ci/Lij) baru.

ayat (1) pemerintah harus bisa menjamin Setiap orang yang ada di Indonesia berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapa-

diberikan status mutu air, sehingga setiap titik

berhak memperoleh pelayanan kesehatan. DenPencemaran Air sebagai unit yang bertanggung

Langkah 3 : setelah didapat angka rata-rata dan maksimalnya dari suatu titik, kemudian

tkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta gan dasar tersebut maka Direktorat Pengendalian

Langkah 2 : konsentrasi parameter diband-

akan memiliki Indeks Pencemaran Air. -

Langkah 4 : Indeks Pencemaran Air tersebut

jawab dalam pengendalian pencemaran harus

kemudian ditetapkan status mutu air ber-

terus berupaya dan bekerja lebih baik.

dasarkan kriteria berikut: o Memenuhi baku mutu atau kondisi baik

Untuk mengukur kualitas air digunakan suatu

jika 0 < Plj < 1,0

nilai yang disebut Indeks Kualitas Air (IKA). Indeks Kulitas Air merupakan indikator yang menunjukkan

o Tercemar ringan jika 1,0 < Plj < 5,0

tingkat kualitas air di suatu wilayah, sehingga mu-

o Tercemar sedang jika 5,0 < Plj < 10,0

dah dimengerti oleh masyarakat. Indeks Kulitas Air

o Tercemar berat jika Plj > 10,0

dihitung berdasarkan penghitungan status mutu air dengan metode indeks pencemaran sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115

Langkah 5 : Langkah 1 dan 2 dirangkum dalam satu tabel untuk setiap provinsi

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Langkah 6 : Jumlah titik sampel yang me-

1. tingginya pencemaran dari sumber domestik

menuhi baku mutu air dijumlahkan dan dibuat

dan ini dibuktikan dengan cukup tingginya

dalam persentase dengan membaginya terh-

konsentrasi untuk parameter fecal coli, dan

adap seluruh jumlah sampel.

total coliform.

Langkah 7 : Masing-masing persentase pe-

2. jumlah sungai, titik pantau dan frekuensi pe-

menuhan mutu air kemudian dikalikan bobot

mantauan untuk penghitungan IKA tahun

indeks, yaitu untuk 70 untuk memenuhi, 50

2016 lebih sedikit dibandingkan dengan ta-

untuk ringan, 30 untuk sedang, dan 10 untuk

hun 2015.

berat, akan didapat masing-masing nilai indeks per mutu air dan kemudian dijumlahkan

3. Secara umum upaya pengendalian pencemaran air pada sumber pencemar masih be-

menjadi indeks air untuk IKA provinsi. Ada-

lum efektif atau belum mampu menurunkan

pun rumus penghitungan indeks kualitas air

beban pencemaran sampai ketingkat yang

sebagai berikut:

memadai untuk memperbaiki kualitas air. Keterangan : PIj

: indeks pencemaran bagi peruntukanj yang merupakan fungsi dariCi/Lij

: Konsentrasi parameter kualitas air i

Lij

: Konsentrasi parameter kualitas air baku mutu peruntukan air j

yang dicantumkan dalam

(Ci/Lij)M : nilai maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij)R : nilai rata-rata dari Ci/Lij

Hasil perhitungan IKA tahun 2016 di 34

4. Koefesien Rejim Sungai (KRS) atau rasio

Provinsi sebesar 50,20 sehingga capaian kinerja

debit maksimum-minimum rata-rata sungai

untuk sasaran meningkatnya kualitas air sebe-

di Indonesia masih berada diatas 50, sehing-

sar 95,62%. Nilai IKA tahun 2016 sebesar 50,20

ga ketika musim kemarau kualitas air sungai

menurun 2,90 dari IKA tahun 2015 (53,10). Capa-

umumnya memburuk karena debit air sun-

ian kinerja sasaran meningkatnya kualitas air tahun

gai terlalu kecil untuk mengencerkan bahan

2016, dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini.

pencemar yang masuk.

Tabel 12. Capaian Kinerja Sasaran Program

Upaya yang dilakukan untuk meningkat-

Meningkatnya Kualitas Air Tahun 2016 Indikator Kinerja

Sasaran : Meningkatnya kualitas air Indeks Kualitas Air Minimal 55

Realisasi 2014

52,19

kan nilai IKA dilakukan melalui penurunan beban Realisasi Capaian 2015 Kinerja 2015 53,10

102,12

Target RPJM 2016 52,5

Target Realisasi Capaian Kinerja (%) 52,5

50,20

95,62

Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

Nilai IKA 50,20 artinya air yang secara nasi-

pencemaran di beberapa sungai dan pemberian

onal berada pada kondisi yang mengkhawatirkan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan

Penurunan IKA 2,90 tersebut disebabkan karena :

IPAL komunal dan Usaha Skala Kecil. Nilai IKA

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain: (a) penurunan beban pencemaran, (b) ketersedian dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global (c) penggunaan air (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi. Sehingga dalam rangka meningkatkan indeks kualitas air juga harus bersinergi dengan program dan kegiatan unit internal KLHK yang terkait, Kementerian terkait lainnya dan Pemerintah Daerah serta pelaku usaha. Banten Sumatera Selatan Bangka Belitung Bali Bengkulu DIY Kepulauan Riau Kalimantan Tengah Sulawesi Selatan Jambi Papua Barat Kalimantan Timur Gorontalo Lampung Sumatera Utara Kalimantan Barat Kalimantan Utara Sulawesi Tenggara Aceh Maluku Utara Papua Sulawesi Utara Kalimantan Selatan Jawa Timur Riau Sulawesi Tengah Jawa Tengah Sulawesi Barat Sumatera Barat Maluku Jawa Barat Nusa Tenggaraâ&#x20AC;Ś Nusa Tenggaraâ&#x20AC;Ś DKI Jakarta

Nilai IKA tersebut sudah termasuk hasil hitungan yang dilaporkan oleh provinsi yang pemantauan sungainya dibiayai oleh APBD. Berdasarkan perhitungan nilai IKA untuk semua provinsi, pencapaian nilai IKA terendah terdapat di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan tertinggi di Provinsi Banten dengan nilai IKA masing-masing sebesar 22,31 dan 70,00. Grafik Indeks Kualitas Air setiap Provinsi dapat dilihat pada Gambar 9 berikut ini.

70,00 64,52 62,05 61,39 60,33 60,22 58,00 57,44 55,95 55,61 55,33 55,29 54,00 53,81 53,33 52,92 52,86 52,00 51,93 50,95 50,00 49,52 49,30 49,07 46,73 46,67 46,15 44,16 43,28 42,50 41,33 IKU 2016 : 37,10 50,20 33,13 22,31 0

Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL.

9. Indeks Air Tiap Provinsi Tahun 2016 SumberGambar : Direktorat PPA,Kualitas Ditjen PPKL

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

54,58

54,18

53 52

51 50 49 48 2011

2012

2013

Sumber : Direktorat PPA, Ditjen

70,00 64,52 62,05 61,39 60,33 60,22 58,00 57,44 55,95 55,61 55,33 55,29 54,00 53,81 53,33 52,92 52,86 52,00 51,93 50,95 50,00 49,52 49,30 49,07 46,73 46,67 46,15 4,16 3,28 ,50 33

IKU 2016 : 50,20

Tahun 2016 merupakan tahun kedua dalam upaya memenuhi pencapaian target RPJMN 2015-2019. Salah satu target RPJMN tersebut adalah meningkatkan nilai IKA mencapai 55 pada tahun 2019. Berdasarkan data tahun 2011-2016, terjadi fluktuasi nilai IKA. Grafik nilai IKA dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Gambar 10 di bawah ini. 55

54,58

54,18

53.10

51,82

52,19 50.20

50 49 48 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

Gambar 10. Grafik Indeks Kualitas Air Tahun 60

2011-2016

Pencapaian target sasaran meningkatnya kualitas air ini didukung dengan capaian kinerja 4 (empat) output kegiatan, dengan penjelasan capaian kinerja setiap kegiatan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: a.

Jumlah sistem pemantauan kualitas air terbentuk, tersedia dan beroperasi pada 15 DAS prioritas secara kontinyu

Upaya untuk mengendalikan pencemaran air salah satunya adalah pemantauan kualitas air baik yang akan masuk ke sungai atau di lokasi aliran sungai. Pemantauan ini perlu dilakukan secara terus menerus dengan cara menganalisis kualitas air yang masuk atau yang berada pada aliran sungai secara periodik. Bila ada polutan yang masuk ke sungai atau kondisi sungai tercemar ekstrim dalam suatu waktu tertentu, pemerintah atau pihak yang berwenang dapat melakukan tindakan tanggap pencemaran untuk pengendalian pencemaran lingkungan. Data yang diperoleh sebagai dasar untuk menghitung adanya penurunan beban pencemaran adalah hal yang paling utama dibutuhkan. Data pemantauan dapat diperoleh dengan cara pemantauan manual maupun dengan cara kontinyu. Untuk mendukung hal tersebut, pada tahun 2016 telah terpasang alat monitoring kualitas air secara kontinyu di 7 (tujuh) lokasi yaitu satu titik di sungai Ciliwung (Kota Jakarta Selatan), dua titik di Sungai Cisadane (Kota Tangerang dan Kota Bogor), dua titik di Sungai Serayu (Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banyumas), serta dua titik di sungai Bengawan Solo (Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Sukoharjo). Lokasi pembangunan Onlimo dapat dilihat pada Gambar 11.

Bendung Babat â&#x20AC;&#x201C; Lamongan Jawa Timur

Bendung Pasar Baru â&#x20AC;&#x201C; Kota Tangerang Banten

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bendung Colo – Sukoharjo Jawa Tengah

Bendung Empang Kota Bogor Jawa Barat

Bendung Kelapa Dua – Jakarta Selatan

Bendung Wanganaji WonoSobo – Jawa Tengah

Bendung Serayu Banyumas – Jawa Tengah Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

Gambar 11. Pembangunan Onlimo di 7 lokasi

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Satu titik dipasang di Ciliwung bagian tengah,

pung beban pencemaran dapat digunakan

yang merupakan bagian hulu untuk wilayah

untuk menghitung alokasi beban pencema-

DKI Jakarta, sehingga kualitas air Ciliwung

ran yang diperbolehkan masuk ke sungai dari

yang mengalir masuk ke wilayah DKI Jakarta

masing-masing sumber pencemar. Alokasi

dapat diketahui. Sedangkan untuk tiga sun-

beban pencemaran tersebut akan dijadikan

gai lainnya (Bengawan Solo, Serayu dan Cis-

dasar oleh seluruh stakeholder untuk mem-

adane) lokasi titik pemasangan sudah me-

buat program pengendalian pencemaran

wakili segmen mendekati hulu dan segmen

air. Dalam menentukan DTBP memerlukan

mendekati hilir.

data yang cukup banyak, yaitu: data sumber

Pada saat pemasangan peralatan ONLIMO, kendala yang dialami antara lain saat penentuan lokasi terutama terkait dengan status lahan dan keamanan. Titik pemasangan saat ini di titipkan di lahan Kementerian Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat. Target pemasangan alat monitoring kualitas air secara kontinyu sampai dengan tahun 2019 sebanyak 15 sungai maka untuk pemasangan di tahun 2017 â&#x20AC;&#x201C; sampai tahun 2019 harus minimal 3 atau 4 sungai pertahunnya agar target tersebut dapat dicapai. Faktor yang sangat mempengaruhi dalam keberhasilan pemasangan alat monitoring secara kontinyu adalah ketersediaan lokasi. Dengan demikian peran pemerintah daerah sebagai penanggung jawab wilayah harus dilibatkan agar penetapan lokasi yang tepat dapat terpenuhi.

pencemar, kondisi hidrologis, peruntukan lahan, debit sungai, panjang dan lebar sungai. Pada tahun 2016 telah disusun draf Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Daya Tampung Beban Pencemaran dan Alokasi Beban Pencemaran di 3 (tiga) sungai yaitu Ciliwung, Cisadane dan Citarum. Demikian juga di tahun 2016 juga telah dihitung DTBP di 3 (tiga) Sungai, yaitu sungai Bengawan Solo, Brantas dan Kapuas. 1) Penghitungan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Bengawan Solo Berdasarkan pemantauan kualitas air sungai DAS Bengawan Solo, konsentrasi BOD DAS Bengawan Solo seluruh segmen memiliki nilai dibawah baku mutu kelas 4 dan sebagian besar segmen memiliki nilai dibawah baku mutu

b. Jumlah sungai yang telah ditetapkan Daya

kelas 2. Segmen dengan BOD terting-

Tampung Beban Pencemarannya (DTBP)

gi terdapat pada segmen 10 hingga 22

Untuk menurunkan beban pencemaran, maka harus diketahui terlebih dahulu beban pencemaran eksisting yang ada di sungai tersebut, melalui inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar. Selanjutnya harus ditetapkanDTBP apabila akan meningkatkan status atau kelas air di sungai tersebut. Daya tam-

yang berada di sekitar Kota Surakarta dan Karanganyar. Sumber pencemar yang paling berperan dalam menyumbang beban pencemar adalah rumah tangga, yaitu sebesar 42,57 %. Sumber pencemar sektor lainnya dapat dilihat pada Gambar 12 berikut.

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

mar eksisting sebesar 66.600,6 kg/hari. Berdasarkan kondisi tersebut, beberapa segmen ada yang harus diturunkan beban pencemarnya yaitu segmen 1,2,4, dan 5 yang berada di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Surakarta, Karanganyar, Sragen, Ngawi, Bojonegoro, dan Blora. Untuk memenuhi DTBP kelas II maka, masing-masing sektor untuk DAS Bengawan Solo perlu dilakukan penurunan sebesar 21% untuk perternakan, 43% untuk rumah tangga, 28% untuk pertaSumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

nian, dan sampah sebesar 1 %, Hotel

Gambar 12. Diagram Kontribusi Sumber Pence-

sebesar 0,055%, Rumah Sakit sebesar

mar di DAS Bengawan Solo

0,021%, dan Industri 8,5%.Grafik hasil penghitungan DTBP Sungai Bengawan

Daya tampung secara keseluruhan se-

Solo dapat dilihat pada Gambar 13 beri-

besar 682.151,7 dengan beban pence-

kut ini.

Kg/hari

200000

170765,4

150000 100000 50000 0

159039

130706,7

863,3 988 92160 12 2779,6 119,7 142,4 5978,1 7419,4 538,8 75,5 Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

2058,5 929 363 13,2 21

Kabupaten/Ko ota Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

Gambar 13. Grafik Hasil Perhitungan DTBP Sungai Bengawan Solo per Kabupaten/Kota 2) Penghitungan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Kapuas Kontribusi beban pencemaran BOD tertinggi di DAS Kapuas bersumber dari hutan sebesar 66,47%. Kontribusi sumber pencemar lainnya dapat dilihat pada Gambar 14 Sumber non

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

point source berasal dari limbah usaha

pencemar parameter COD terbesar

skala kecil dan peternakan.

berasal dari point source yaitu industri, rumah sakit dan hotel sebesar 62,96%. Sedangkan kontribusi beban pencemaran TSS terbesar berasal dari sektor domestik yaitu 62,68%. Kontribusi sumber pencemar lainnya dapat dilihat pada Gambar 15 dan Gambar 16.

Non Point Source 2%

Non Point Source

Point Source

15,68%

Domestik 21,36%

35%

Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

Point Source Gambar 14. Diagram Kontribusi Sumber 62,96% Pencemar Parameter BOD Di DAS Kapuas

Domestik 63%

Non Point Source 2%

Non Point Source

Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

15,68%

Gambar 16. Diagram Kontribusi Sumber Pencemar Parameter TSS Di DAS Kapuas

Domestik 21,36%

Point Source 62,96%

Pengaturan besaran beban pencemaran yang masih diperbolehkan Domestik dib63% uang dan jumlah beban pencemaran yang harus diturunkan menurut sumber pencemar dan wilayah administrasi merupakan inti dari konsep Alokasi Beban

Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

Gambar 15. Diagram Kontribusi Sumber Pencemar Parameter COD Di DAS Kapuas Sumber pencemar COD dan TSS di DAS Kapuas hanya berasal dari tiga sektor yaitu limbah domestik, point source dan nonpoint source. Sumber

Pencemaran (ABP). Dalam menghitung DTBP dan ABP Sungai Kapuas hanya menggunakan segmen yang memiliki beban pencemaran saja.Grafik hasil penghitungan DTBP Sungai Kapuas dapat dilihat pada Gambar 17 berikut ini.

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Point Source 35%

Kg/hari

38.016,00

40000

20000

5.7 702,40

685,4

33.073,90 1 15.381,90

3.563,00 3.543,60 149,6

81,6 6

61.249,90

5.472,20 3.4 447,10 148,1

Segmen Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

Gambar 17. Grafik Hasil Perhitungan DTBP Sungai Kapuas 3) Penghitungan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Brantas Industri 2% Lain-lain L Sampah 1% 1% Pertanian 17% Peternaka n 16%

Rumah R Tangga T 63%

Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

Gambar 18. Diagram Kontribusi Sumber Pencemar Di DAS Brantas Sumber pencemar yang berada di DAS Brantas didominasi oleh sektor rumah tangga dengan kontribusi sebesar 63%. Sektor peternakan 16%, pertanian

17%, sektor sampah 1%, sektor industri 2%, dan sumber pencemar titik lainnya mempunyai kontribusi yang cukup kecil, dapat dilihat pada Gambar 18. Sumber pencemar rumah tangga berasal dari aktivitas domestik seperti limbah toilet dan kegiatan dapur. Pemodelan untuk DAS Brantas dibagi menjadi dua segmen utama, yaitu dari hulu hingga sebelum Waduk Karangkates (Segmen I) dan setelah Waduk Karangkates hingga hilir (Segmen II). Hal ini karena proses-proses hidrologis yang terdapat pada waduk berbeda dengan aliran sungai, sehingga harus dipisahkan. Selain itu, Sungai Brantas mempunyai dua outlet, yaitu Kali Porong dan Kali Surabaya. Daya tampung pada segmen I (sebelah Waduk Karang kates) menunjukan semua segmen telah melebihi DTBP untuk parameter BOD. Beban pencemar yang masuk sebesar 54380,2 kg/hari, sedangkan DTBP

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

sebesar 3138,8 kg/hari. Penurunan DTBP di Kabupaten Blitar sebesar 494% diperlukan di segmen ini. Sedangkan pada Kabupaten Gresik segmen 24 (SubDAS Kali Mas) juga memerlukan penurunan DTBP sebesar 23%. Kondisi tersebut menunjukan beberapa segmen yang perlu dilakukan penurunan. Hal ini karena jumlah beban pencemar lebih banyak daripada daya tampungnya. Beban pencemar yang berada pada segmen II DAS Brantas sebesar 80.378,82 kg/hari dengan DTBP

Kg/hari 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Kotta Malang

Malang

Pasuruan

Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

Gambar 19. Grafik Perhitungan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Brantas sebelum Waduk Karangkates

sebesar 58.730,80 kg/hari. Untuk memenuhi DTBP kelas II maka, masing-masing sektor untuk DAS Brantas perlu Kg/hari 25000 20000 15000 14

10000

5000

BOD 2015 BOD 2016

12 8 6

4 2 0 Muara Jaya Jembatan

Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

Kabupaten/Kota Pancasan

Karya Bakti Jembatan Yasmin

Karihkil

Gambar 20. Grafik Perhitungan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Brantas setelah Waduk Karangkates dilakukan penurunan sebesar 16% untuk perternakan, 63% untuk rumah tangga, 18% untuk pertanian, dan SPT ialah sampah sebesar 1 %, Hotel sebesar 0,05%, Rumah Sakit sebesar 0,01%, dan industri 0,02%. Grafik hasil penghitungan DTBP Sungai Brantas dapat dilihat pada Gambar 19 dan Gambar 20 diatas.16 14 12 10 8 6 4 2

c. Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan20,00 E-Coli)

BOD 2015 18,00 16,00 Peningkatan kualitas air dari tahun ke ta- BOD 2016 14,00 12,00 hun dapat ditunjukkan dengan menurunnya BM 10,00 konsentrasi sumber 8,00 pencemar secara terBOD 2 2015 6,00 4,00 2016 BOD 2 2,00 BM- LAPORAN KINERJA 2016

Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1500 1000

10000

500

5000

Kotta Malang Malang

us menerus di sungai tersebut. Pada tahun

Grafik kualitas air sungai Cisadane, Cili-

2016 ini ada enam sungai yang diprioritas-

wung, Citarum, Bengawan Solo, Brantas

kan untuk ditingkatkan kualitasnya. Tiga sun-

dan Kapuas untuk parameter BOD dapat

gai yang menjadi prioritas Kg/hari 3000

Pasuruan

di tahun 2015

Kg/hari dilihat

pada Gambar 21 â&#x20AC;&#x201C; Gambar 26. Se-

tetap dilanjutkan di tahun 2016 yaitu sungai

25000

mentara Grafik kualitas air sungai Cisadane,

2500

Citarum, Cisadane dan Ciliwung, sedang-

20000

Ciliwung, Citarum, Bengawan Solo, Brantas

2000

kan tiga sungai menjadi tambahan di tahun

1500

2016 yaitu sungai Bengawan Solo, Brantas

1000 500 0

15000

dan Kapuas. Hasil pemantauan sungai Cita-

10000

rum, Cisadane, Brantas dan Kapuas hampir

14 5000

seluruh segmen menunjukkan kondisi kurang

12 100

Kotta Malang Malang

Pasuruan

membaik apabila dilihat dari parameter BOD, COD dan E-coli, yang konsentrasinya makin Namun demikian hasil pemantauan kualitas

hat membaik dari 9,74 mg/l di tahun 2015 untuk konsentrasi parameter COD, membaik BOD menjadi 39,96 mg/l. Walaudari 42,60 mg/l

2015

pun kondisi kualitas air untuk BOD dan COD BOD

masih melampaui mutu air kelas 2. Sedang-

kan perbaikan kualitas air Sungai Bengawan

2016

4 2

Solo untuk parameter BOD dapat ditunjukan

dengan menurunnya konsentrasi rata-rata BOD dan 7,6 Muara Jaya Jembatan KaryCOD a Bakti dari Jembatan Pancasan Yasmin

mg/l dan 19,35 mg/l Karihkil

di Tahun 2015 menjadi 4,11 mg/l dan 10,6 mg/l di Tahun 2016. Dalam hal ini, untuk parameter COD, Sungai Bengawan Solo ma-

10 6

Kabupaten/Kota

4 2 0

Muara Jaya Jembatan Karya Bakti Jembatan Pancasan Yasmin

Karihkil

Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

Gambar 21. Grafik Kualitas Air Sungai Cisadane Parameter BOD 16

BOD 2015 2

14 12 10 8 6 4 2 0 Wangi Sagara

Koyod

20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 -

Setelah Ipal Cisirung

BOD 2016 2 BM

BOD 2015 BOD 2016 BM

Nanjung

Outlet Bendun ngan Tunggak Jati Waduk Jati Walaha Luhur

Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

Gambar 22. Grafik Kualitas Air Sungai Citarum

suk ke dalam katagori mutu air kelas 2.

20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 -

12 8

menjadi 6,13 mg/l di Tahun 2016. Begitupun 14

Solo menunjukkan kondisi makin membaik trasi rata-rata BOD Sungai Ciliwung terli-

16 BOD 2015 BOD 2016

6 4

untuk parameter BOD, dan COD. Konsen-

dapat dilihat pada Gambar 27 â&#x20AC;&#x201C; 32.

meningkat dibandingkan data di tahun 2015. air sungai Ciliwung dan sungai Bengawan

dan Kapuas untuk parameter Total Coliform

BOD 2015 BOD 2016 BM

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Parameter BOD

Wan Saga

20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 -

BOD 2015 BOD 2016 BM

Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

Gambar 23. Grafik Kualitas Air Sungai Ciliwung untuk Parameter BOD BOD 2015

16 14 1216 1014 812 610 48 26 04 2 0

BOD 2016 BOD 2015 BM BOD BOD 2016 BM BOD

Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

Gambar 24. Grafik Kualitas Air Sungai Bengawan Solo untuk Parameter BOD 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2015 BOD 2016 BOD 2015 BOD BM 2016 BOD

8 7 6

5 4 3 2 1 0

Jembatan Meritjan

Jembatan Kertosono

Jembatan Ploso

Jembatan Jembatan Jembatan Meritjan Kertosono Ploso Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

Jembatan Padangan Jembatan Padangan

Jembatan Pendem Jembatan Pendem

Jembatan Gadang Jembatan Gadang

Jembatan Sengguruh Jembatan Sengguruh

Jembatan Jembatan Jembatan Kali Pare Kademangan Ngujang Jembatan Jembatan Jembatan Kali Pare Kademangan Ngujang

Jembatan Dinoyo Jembatan Dinoyo

Gambar 25. Grafik Kualitas Air Sungai Brantas untuk Parameter BOD 6 56 45 34 23 12 01

BOD 2015

BOD 2016 BOD 2015

BM BOD LAPORAN KINERJA 2016 BOD 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan BM BOD Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

0 Jembatan Meritjan

Jembatan Ploso

Jembatan Padangan

Jembatan Pendem

Jembatan Gadang

Jembatan Sengguruh

Jembatan Jembatan Jembatan Kali Pare Kademangan Ngujang

100.000.000,00 10.000.000,00 1.000.000,00

BOD 2016

100.000,00

1000

BM BOD

Jembatan Dinoyo

10000

BOD 2015

10.000,00 1.000,00

100,00

100

10,00

E-Coli 2015 10

1,00

E-Coli 2016 BM

Kab. Kapuas Hulu

Kab. Sintang

Kab. Sekadau

Kab. Sanggau

Kab. Kubu Raya

Kota Pontianak

Muara Jaya Jembatan Karya Bakti Jembatan Pancasan Yasmin

Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

10000 10000

100.000.000,00

1000 1000

100

1.000.000,00 10.000,00 1.000,00E-Coli 2015

100,00E-Coli 2016 10,00BM

100.000,001.000.000,00 10.000,00 100.000,00

100.000,00 100

Gambar 27. Grafik Kualitas Air Sungai Cisadane Parameter Total Coliform

100.000.000,00 E-Coli 2015 E-Coli 2016 BM 100.000.000,00 10.000.000,00 E-Coli 2015 E-Coli 2016 1.000.000,00 E-Coli 2016 10.000.000,00 BM

E-Coli 2015

10.000.000,00

Karihkil

Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

Gambar 26. Grafik Kualitas Air Sungai Kapuas untuk Parameter BOD

1,00

1.000,00

10.000,00

100,00

1.000,00 100,00

10,00

1,00

E-Coli 2015

100000

E-Coli 2016 BM

1,00

E-Coli 2015 E-Coli 2016

10000

1 Muara Jaya Jembatan Karya Bakti Jembatan Karihkil Muara Jaya Jembatan Yasmin Karya Bakti Jembatan Pancasan Pancasan Yasmin

400 200

Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

Gambar 28. Grafik Kualitas Air Sungai Ciliwung Parameter Total Coliform

10000 1000 100

E-Coli 2015 E-Coli 2015

100000

E-Coli 2016 E-Coli 2016

10000

1000 100

1200

E-Coli 2015 E-Coli 2016

Sumber : Direktorat PPA, Ditjen800 PPKL

1000

800

600

E-Coli 2015 E-Coli 2015

400

E-Coli 2016 E-Coli 2016

200

Kab. Kapuas Sintang Hulu

400

6000 5000 4000

5000

2015

4000

E-Coli 2016

2015

E-Coli 2016

6000

E-Coli 2015

Gambar 30.2015 Grafik Kualitas Air Sungai Kapuas E-Coli E-Coli 5000

4000 Total Coliform E-Coli Parameter 2016

BM 200 LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 0 Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Kab. Kab. Kapuas Sintang 6000 E-Coli HuluE-Coli

Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kab. Kab. Kab. Kota Sintang Sekadau Kubu Pontianak Sekadau Sanggau Sanggau Kubu Pontianak Raya Raya

Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

Gambar 29. Grafik600 Kualitas Air Sungai Citarum Parameter Total Coliform

1200

1000

Kab. Kapuas Hulu

1000

1200

mg/l

100000

1000

600

Karihkil

1200

800

1000

Karihkil

100

Jembatan Kertosono

Kab. Kab. Sekadau Sanggau

3000 2000 1000

Kab. Kubu Raya

Kota 0 Pontianak

2016

6000 5000

mg/l

4000 3000 6000 2000 5000

mg/l

1000 4000

E-Coli 2015 E-Coli 2016

0 3000 2000 1000 0

Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

Gambar 31. Grafik Kualitas Air Sungai Bengawan Solo untuk Parameter Total Coliform E-Coli 2015 E-Coli 2016 BM E-Coli E-Coli 2015 E-Coli 2016

Je m

Ka d

BM E-Coli

Je m

9000 8000 7000 6000 5000 9000 4000 8000 3000 7000 2000 6000 1000 5000 0 4000 3000 2000 1000 0

Ka de m

Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

ta n

Je m ba

Upaya untuk meningkatkan kualitas air sun-

Je m

Gambar 32. Grafik Kualitas Air Sungai Brantas untuk Parameter Total Coliform mestik dan usaha kala kecil. Masing-masing

gai ini dilakukan dengan pembangunan IPAL

sumber pencemar mempunyai kontribusi un-

Domestik, pembangunan IPAL biodegester,

tuk menurunkan beban pencemaran. Upaya

program bersih sungai Ciliwung dan program

dan besarnya penurunan beban dari mas-

pengembangan ekowisata. Namun pemba-

ing-masing sektor sumber pencemar untuk

ngunan IPAL Domesti di 6 sungai tersebut

parameter BOD adalah sebaga berikut :

tidak dilakukan sehingga apabila konsentrasi E-coli semakin meningkat karena tingginya pencemar dari air limbah domestik. d. Beban Pencemaran Air turun 16 % dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas. Beban pencemaran yang berada di 15 DAS prioritas bersumber dari sektor industri, do-

1) Sektor industri Untuk menurunkan beban pencemaran dari sektor industri, pihak perusahaan (terutama industri gula, karet, tapioka, pulp & papper, serta migas) telah berkomitmen untuk melakukan efisiensi penggunaan air. Hasil upaya penurunan

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

beban pencemaran dari 6 jenis indus-

Untuk menurunkan beban pencemaran

tri tersebut dapat dilihat pada Tabel 13

dari sector domestiktelah dibangunpilot

berikut ini.

project Instalasi Pengolah Air Limbah

Tabel 13. Penurunan Beban Pencemaran Sektor Industri Industri Karet Gula Pulp & Paper Oleokimia Tapioka Sawit Non LA

(IPAL) Komunal di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Man-

Penurunan beban BOD dari baseline data tahun 2014 2015 2016 17,46 11,8 (0,09) 29,22 (189.12) 942,51 28,23 (11.9) 0,87 Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

Berdasarkan perhitungan penurunan beban BOD dari sektor industri untuk tahun 2016 industri Tapioka mengalami penurunan sebesar 11.9 ton BOD per tahun sedangkan industri lainnya tidak mengalami penurunan dikarenakan kegiatan efisiensi penggunaan air belum efektif dan kegiatan produksi yang masih fluktuatif.

dailing Natal. IPAL tersebut mampu mengolah air limbah sebanyak 18 m3 yang berasal dari 400 jiwa. Penurunan beban pencemar BOD sebesar 4,67 ton per tahun dan COD 6,424 ton per tahun. Perbandingan penurunan beban pencemaran Parameter BOD hasil pilot project KLHK di tahun 2015 dan 2016 sebagaimana grafik di Gambar 33. Pembangunan IPAL Komunal dapat dilakukan melalui mekanisme DAK yang dapat dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Selain itu dilakukan juga melalui mekanisme Sanimas dari Kementerian PU-PR. Kinerja Penurunan Beban Pencemar Air Limbah Domesik Rumah Tangga melalui Pembangunan IPAL Komunal sampai dengan Tahun 2016 dapat dilihat pada

2) Sektor Domestik

Tabel 14 dibawah ini.

PENURUNAN BEBAN PENCEMAR BOD (TON/TAHUN) 18,10 4,67 . TAHUN 2105 Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

TAHUN 2016

Gambar 33. Grafik penurunan beban pencemar BOD pembangunan IPAL Domestik Tahun 2015 dan 2016

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 14. Kinerja Penurunan Beban Pencemar Air Limbah Domestik Rumah Tangga melalui Pembangunan IPAL Komunal sampai dengan Tahun 2016

BASELINE 15 DAS (Tahun 2014)

KEGIATAN

(Ton BODe) 1

Pilot Project IPAL Domestik KLHK

Instansi Lain (KPU-PR) s/d 2015 JUMLAH

PENCAPAIAN KINERJA s/d PROSENTASE 2016 (Ton BODe)

91,202,681 91,202,681

145,988

0.16%

620,255

0.68%

766,243

0.84%

Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL.

3) Sektor Usaha Skala Kecil

peternakan sapi dan industri tahu. Hasil perhitungan penurunan beban pence-

Penurunan beban pencemaran dari sektor usaha skala kecil dilakukan dengan membangun pilot project biodegester. Sumber limbah yang diolah berasal dari

maran dari sumber pencemar usaha skala kecil, dapat dilihat pada Tabel 15 dan Tabel 16 berikut.

Tabel 15. Penurunan Beban Pencemaran dari Sumber Peternakan LOKASI

PAKET

Kab. Gorontalo (Desa Sidodadi, Kec. Boliyohuto, Desa Suka Makmur dan Desa Molohu, Kec. Tolangohula) Kota Blitar (Kec. Sukorejo, Kec Sanan Wetan dan Kec. Kepanjen Kidul) Kab. Bandung (Desa Margamukti Kec. Pangalengan) Per Hari Per Tahun

UNIT

PENURUNAN INPUT BEBAN PENCEMAR (ekor) BOD (Kg/hari)

Biogas

6.86

Biogas

6.72

Biogas

5 19

20 113

2.92 16.50 6,021.77

Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

Tabel 16. Penurunan Beban Pencemaran dari Sumber Industri Tahu LOKASI

PAKET

Kab. Gorontalo (Desa Kayubulan, Kec. Limboto) Per Hari Per Tahun

Biogas

INPUT PENURUNAN (Kg/ BEBAN PENCEMAR hari) BOD (Kg/hari) 1 500 4,000 1 500 4,000 1,460,000

UNIT

Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL.

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pembangunan biodegester dari air limbah peternakan dan industri tahu tersebut dapat membantu kurang lebih 131 KK dengan menghasilkan biogas sebesar 107.397,60 m3/tahun dan memberikan manfaat secara ekonomi sebesar Rp 592,834,752 per tahun.

Sebagai langkah pengendalian pencemaran

Berdasarkan perhitungan penurunan beban pencemaran untuk parameter BOD dari sektor industri, kegiatan prasarana dan jasa, domestik dan USK, sampai tahun 2016 sebesar 11,160.42 ton BOD/tahun. Penurunan beban pencemaran parameter BOD untuk setiap sektor, dapat dilihat pada Tabel 17 di

nya tahun 2014 belum dibangun IPAL RPH

dari kegiatan rumah potong hewan dilakukan pembangunan IPAL dan biodigester RPH Kota Banjarmasin pada tahun 2016 dan mampu menurunkan Beban pencemaran dari sektor prasarana dan jasa sebesar 4,26 Ton BOD per Tahun. Pada tahun sebelumBanjarmasin sehingga secara efektif peran KLHK dalam penurunan beban pencemaran di tahun 2015 adalah sebesar 4,26 Ton BOD per Tahun.

bawah ini. Tabel 17. Penurunan Beban Pencemaran Parameter BOD Penurunan beban pencemaran (ton BOD/tahun) No

Sektor

Industri

Prasarana dan Jasa

Rumah Tangga

USK TOTAL Prosentase dari basis data 2014 (124.950,7 ton BODe)

Peran KLHK s/d tahun 2015

Peran Pihak lain (KPUPR) s/d tahun 2015

Peran KLHK tahun 2016

Total peran KLHK s/d tahun 2016

Total s/d tahun 2016

11.9

49.98

4.26

4.67

8,776.06

89,597.06

1,466.022

2,330.12

283.32 8,771.39

80,821

864.1 9,923.07

80,821.00

1,237.35

11,160.42

91,981.42

4.26

64.68

0.99

5.25

69.93

Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL.

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1 (satu) unit ruang pompa

Kegiatan Pengurasan Unit IPAL RPH Kota Banjarmasin Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL

Gambar 34. IPAL RPH Banjarmasin Tahun 2015 Untuk mendukung upaya penurunan beban pencemaran sector prasarana dan jasa maka telah ditetapkan kebijakan yaitu : a.

Baku Mutu Air Limbah Domestik melalui Permen LHK Nomor. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016.

2 (dua) unit digester

b. Baku Mutu Lindi Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) melalui Permen LHK Nomor. P.59/Menlhk/Setjen/ Kum.1/7/2016.

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan Kualitas tutupan lahan (land cover) mendeskripsikan kondisi kenampakan permukaan lahan secara fisik, baik kenampakan alami berupa vegetasi maupun kenampakan buatan manusia. Kualitas tutupan lahan saat ini diukur berdasarkan keberadaan hutan sebagai salah satu komponen penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam klasifikasi penutupan lahan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan - KLHK, tutupan hutan meliputi hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanatkan bahwa Daerah Aliran Sungai atau pulau memiliki penutupan hutan minimal 30%. Untuk keperluan perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), tutupan hutan di wilayah provinsi yang memiliki nilai 30% mendapat angka 50, sedangkan tutupan hutan yang ideal memiliki nilai 84,3% mendapat angka maksimal 100. Sebagai tutupan hutan dengan nilai ideal tersebut diambil dari tutupan hutan Papua pada tahun 1982 seluas 84,3%.

diklasifikasikan sebagai hutan dibagi luas wilayah provinsi. Nilai tutupan hutan dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

Sumber: IKLH 2014, KLHK 2015

Keterangan: TH = Tutupan Hutan LTH = Luas Tutupan Hutan LWP = Luas Wilayah Provinsi

Nilai IKTL dihitung dengan memasukkan nilai tutupan hutan masing-masing provinsi dalam rumus sebagai berikut:

Sumber: IKLH 2014, KLHK 2015

Keterangan: KTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan H

= Tutupan Hutan

Perhitungan nilai IKTL nasional dilakukan dengan menjumlahkan nilai IKTL masing-masing provinsi setelah dikalikan angka proporsi kontribusi provinsi terhadap IKLH Nasional (sumber: IKLH 2014, KLHK 2015). Perhitungan IKTL sebagaimana diuraikan di atas diterapkan mulai tahun 2013, dengan sumber data tutupan lahan dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKTL

Untuk menghitung IKTL yang pertama kali

antara lain kegiatan pembukaan lahan, kejadian

dilakukan adalah menghitung tutupan hutan

kebakaran hutan/lahan, penebangan liar, kegia-

dengan menjumlahkan luas tutupan lahan yang

tan rehabilitasi hutan/lahan, rehabilitasi kawasan

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

pesisir, kegiatan pemulihan lahan bekas tambang,

Hasil penghitungan nilai IKTL nasional ta-

dan pemulihan lahan terkontaminasi B3. Nilai IKTL

hun 2016 mencapai sebesar 58,42, sedangkan

memberikan manfaat bagi Pemerintah, Pemerin-

targetyang ditetapkan perjanjian kinerja sebesar

tah Provinsi dan Kabupaten/Kota berupa informasi

59,5, sehingga capaian kinerja sasaran mening-

tentang kondisi tutupan lahan nasional dan daerah

katnya kualitas tutupan lahan sebesar 98,18%

khususnya tingkat provinsi sebagai bahan evalu-

(Tabel 18). Capaian kinerja tahun 2016 lebih kecil

asi kebijakan pembangunan dan evaluasi pelak-

dibandingkan capaian kinerja tahun 2015.

sanaan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 18. Capaian KinerjaIndikator Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2016

Indikator Kinerja

Realisasi Realisasi Capaian Target Target Realisasi Capaian 2014 2015 Kinerja 2015 RPJM 2016 PK 2016 2016 Kinerja (%) (%) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan Indeks Tutupan Lahan 59,01 58,55 99,23 59,5 59,5 58,42 98,18 Meningkat Sumber : Direktorat PKLAT, Ditjen PPKL.

PapuaPapua BaratBarat Papua Papua Maluku UtaraUtara Maluku Kalimantan TimurTimur Kalimantan Maluku Maluku Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Gorontalo Gorontalo Nanggroe Darussalam Nanggroe Aceh Aceh Darussalam Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara BaratBarat Kalimantan Kalimantan BaratUtara Sulawesi Sulawesi Utara Bengkulu Bengkulu Kep. Riau Kep. Riau Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Timur Jawa TengahJambi JambiRiau Sumatera RiauUtara Kalimantan Selatan Sumatera Utara Kalimantan Selatan Bali Jawa Barat Bali Banten Jawa Barat Kep. Bangka Belitung Banten Sumatera Selatan Kep. BangkaDI Belitung Yogyakarta Sumatera Selatan DKI Jakarta DI Yogyakarta Lampung DKI Jakarta Lampung -

99,51 99,51 97,44 97,44

61,00 61,00 82,87 82,87 82,26 82,26 60,53 60,53 60,50 82,14 82,14 81,45 81,45 60,00 60,00 75,49 75,49 73,20 59,26 59,50 73,20 59,26 59,50 59,01 71,26 59,01 59,01 71,26 59,01 59,00 68,11 59,00 68,11 67,18 58,55 67,18 58,55 58,50 64,67 58,42 58,50 64,67 58,42 60,81 60,81 58,00 60,05 58,00 60,05 58,33 57,50 58,33 58,08 57,50 58,08 53,84 57,00 53,84 52,93 57,00 52,93 2011 2012 2013 2014 2015 2016 50,64 2011 2012 20131 2014 2015 2016 50,64 49,45 48,54 49,45 Sumber : Direktorat PPA, Ditjen PPKL 47,75 48,54 46,31 47,75 Gambar 36. Grafik Indeks Kualitas Tutupan 45,57 46,31 44,00 45,57 Lahan (IKTL) Tahun 2011-2016 39,03 44,00 38,25 39,03 37,34 Indeks Kualitas Tutupan Lahan 2016 menun38,25 35,35 37,34 35,08 jukkan penurunan sebesar 0,13 dibandingkan 35,35 32,74 IKTL 2016 35,08 dengan tahun 2015 sebesar 58,55 sebagaima31,99 : 58,42 32,74 30,74 na disajikan pada Gambar 35 dan Gambar 36. 31,99 20,00 30,74 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 Kecenderungan penurunan nilai IKTL disebabkan

Sumber : Direktorat -PPA, 20,00 Ditjen PPKL 40,00

60,00

80,00 100,00 120,00

Gambar 35. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2016

berkurangnya luas tutupan hutan. Pada tahun 2015, tutupan hutan secara nasional berkurang seluas Âą 1,09 juta hektar yang terjadi diseluruh

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

provinsi kecuali DKI Jakarta dalam kondisi tetap.

ka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi

Hal ini disebabkan antara lain terjadinya kegiatan

Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan,

pembukaan lahan dan kejadian kebakaran hutan

dan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana di-

di beberapa provinsi yaitu Provinsi Riau, Provinsi

jelaskan pada Tabel 19.

Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi BangTabel 19. Persandingan antara Penurunan Nilai IKTL dan Kebakaran Hutan

PROVINSI

Luas Tutupan Hutan 2015 (Ha)

Aceh Sumatera Utara Riau Kep. Riau Sumatera Barat Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Kep. Bangka Belitung Lampung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara

3.127.459,93 1.839.269,09 2.343.295,16 274.474,75 1.937.550,19 1.339.474,30 690.402,91 1.207.357,02 235.958,45 305.799,56 153.794,96 376,23 647.524,52 1.392.995,69 36.370,06 1.027.303,48 5.753.406,69 7.635.462,07 878.333,28 12.886.388,79 103.619,23 825.750,20 1.991.459,28 566.178,88 691.295,19 822.104,44 3.917.127,45 1.394.770,74 1.956.336,25 3.037.636,30 2.067.828,73

Perubahan Luas Tutupan Hutan Nilai IKTL 2014-2015 (Ha) 2015-2016 -3.419,15 -20.704,69 -127.295,71 -1.336,02 -10.405,50 -15.949,13 -4.722,44 -291.934,65 -19.315,85 -16.136,10 -1.821,21 -6.060,63 -7.761,72 -51,90 -5.237,77 -40.517,12 -186.373,87 -47.455,35 -100.413,59 -218,82 -10.833,01 -13.983,40 -1.307,06 -14.870,37 -2.345,75 -21.418,32 -10.361,96 -7.112,30 -4.939,58 -11.954,62

-0,06 -0,26 -1,30 -0,15 -0,23 -0,30 -0,22 -3,07 -1,06 -0,44 -0,18 0,00 -0,15 -0,15 -0,01 -0,14 -0,25 -1,12 -1,17 -0,47 -0,04 -0,49 -0,27 -0,08 -1,14 -0,13 -0,32 -0,21 -0,18 -0,10 -0,35

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kebakaran Hutan Dalam Perubahan Jumlah Tutupan Tutupan Hotspot Hutan Hutan 111 26 1 196 43 6 1101 244 78 28 6 0 124 39 4 608 110 40 48 11 0 1072 215 119 362 70 32 142 11 2 5 1 0 1 0 65 12 1 118 45 1 3 1 1 54 15 1 961 169 13 1652 336 123 526 83 24 917 231 41 53 22 1 53 17 6 38 8 0 253 98 6 215 64 13 59 59 4 -

PROVINSI Papua Papua Barat NASIONAL

Luas Tutupan Hutan 2015 (Ha) 25.122.645,37 8.878.903,01 95.088.652,22

Perubahan Luas Tutupan Hutan Nilai IKTL 2014-2015 (Ha) 2015-2016 -67.939,92 -13.450,67 -1.087.671,36

-0,41

Kebakaran Hutan Dalam Perubahan Jumlah Tutupan Tutupan Hotspot Hutan Hutan -

Sumber: diolah dari data penutupan lahan 2014-2015 Ditjen. Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK.

Perhitungan IKTL yang saat ini dilakukan, ter-

b. Indeks Performance Hutan/IPH (Forest Per-

dapat keterbatasan dalam metode perhitungan

formance Index merupakan perhitungan un-

indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya ind-

tuk mengetahui perkembangan kualitas tut-

ikator yang mewakili greenissue. Beberapa keter-

upan hutan)

batasan dalam metode ini adalah:

c. Indeks Kondisi Habitat/IKH (Land Habitat In-

 hanya didasarkan pada satu paramater saja, yakni tutupan hutan. Luas tutupan hutan tahun 2015 sekitar 95 juta hektar atau sekitar 50% dari luas daratan;

dex merupakan perhitungan tingkat fragmentasi hutan sebagai habitat) d. Indeks Kondisi Tanah/IKT (Soil Condition Index merupakan perhitungan tingkat erosi

 belum mempertimbangkan proses perubahan tutupan hutan, sehingga kinerja kebijakan lingkungan tidak dapat terlihat;

tanah), dan e. Indeks Konservasi Badan Air/IKA (Water Health Index merupakan perhitungan tutupan

 belum adanya indikator yang menilai kinerja (effort) penanaman (performance forest rehabilitation), dan

hutan pada sempadan sungai/danau). Dengan metode perbandingan berpasangan terhadap 5 (lima) indikator di atas diperoleh rumus

 karakteristik wilayah masing-masing provinsi belum dipertimbangkan, seperti wilayah hu-

perhitungan IKTL dengan metoda yang baru sebagai berikut:

IKTL = 0,252*ITH + 0,281*IPH + 0,087*IKH + 0,217*IKT + 0,163*IKA lu-hilir DAS.

Hasil perhitungan IKTL dengan menggu-

Untuk memperbaiki keterbatasan tersebut, dikembangkan metode perhitungan IKTL yang ter-

nakan rumus di atas untuk per provinsi dapat disimulasikan seperti Gambar 37.

diri dari: a.

Indeks Tutupan Hutan/ITH (Forest Cover Index yang merupakan perhitungan yang saat ini dilakukan)

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

80,00

70,00

IKT; 68,80

60,00 50,00

IPH; 49,98

IKTL; 44,48 ITH; 39,06 IKH; 31,65

40,00 30,00 20,00

IKA; 17,14

70,00

IKT; 699,47

60,00

ITH; 53,85 IKTL;; 51,68 8 IPH; 50 0,02

50,00

30,00

IKA; 29,09 2

20,00

10,00

0,00

0,00 011 2012 2013 2014 2015 2016 6 20

IKH; 47,50

4 40,00

2011 20 012 2013 2014 2015 2016

Sumber : Direktorat PKLAT, Ditjen PPKL.

Gambar 37. Grafik Simulasi Perhitungan IKTL Usulan Metode Baru Penjelasan dari simulasi 2 provinsi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:  Masing-masing provinsi dapat mengetahui dimana dan bagaimana upaya meningkatkan nilai IKTL.

Pencapaian kinerja sasaran program meningkatnya kualitas tutupan lahan didukung dengan 5 (lima) kegiatan yaitu: a. Pemetaan Lahan Akses Terbuka Pemetaan detail untuk mengetahui indika-

 IKT yang memperhitungkan seluruh tutupan

si kerusakan lahan dilakukan sebagai salah

lahan terhadap faktor erosi memiliki kontribusi

satu bahan acuan dalam pelaksanaan pe-

dalam peningkatan IKTL. Hasil dari kegiatan

mantauan kerusakan lahan akses terbuka

penanaman dapat memberikan kontribusi

sesuai kriteria kerusakan lahan akses terbuka

peningkatan IKT.

(kegiatan pertambangan). Pemetaan detail ini

 IPH memiliki fluktuasi yang tinggi, namun kis-

selain menggunakan data hasil inventarisasi

aran nilai berada di angka 50. Penanaman

pada tahun 2015, juga untuk mendapatkan

atau pengayaan pada tutupan hutan dapat

data pemutakhiran. Kegiatan pemetaan de-

meningkatkan nilai IPH.

tail ini bekerjasama dengan LAPAN. Hasil pe-

 IKH relatif konstan, karena perubahan fragmentasi hutan membutuhkan luasan dan waktu yang lama.

metaan detail di 6 (enam) provinsi diuraikan sebagai berikut: 1) Provinsi Sumatera Barat

 IKA pada umumnya memiliki nilai yang rendah,

Hasil analisis citra satelit diperoleh data

karena sempadan sungai pada sungai ordo

sebanyak 217 lokasi lahan akses terbu-

1 atau 2 kondisi tutupan tidak berhutan.

ka yang tersebar di 14 kabupaten/kota

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

dengan luasan 6.630,55 hektar. Indikasi

ikasi kerusakan lahan di Provinsi Suma-

kerusakan lahan akses terbuka dengan

tera Barat dapat dilihat pada Tabel 20

tingkat kerusakan tertinggi berada di

dan Gambar 38 berikut ini.

Kabupaten Dharmasraya (ditunjukkan dengan warna merah pada peta indikasi kerusakan lahan akses terbuka). Data lokasi lahan akses terbuka dan peta ind-

Tabel 20. Sebaran Lokasi Lahan Akses Terbuka di Provinsi Sumatera Barat NO

KABUPATEN/KOTA

JUMLAH LOKASI

LUASAN (HA)

KAB. DHARMASRAYA

2,311.12

KAB. SIJUNJUNG

1,664.54

KOTA SAWAHLUNTO

1,088.13

KOTA PADANG

448.88

KAB. PADANG PARIAMAN

261.68

KAB. SOLOK SELATAN

254.34

KAB. SOLOK

197.43

KAB. PESISIR SELATAN

147.44

KAB. PASAMAN BARAT

123.08

10 KAB. LABUHANBATU UTARA

71.85

11 KAB. TANAH DATAR

34.93

12 KAB. PASAMAN

12.47

13 KAB. AGAM

11.19

14 KOTA PAYAKUMBUH

3.47

Total

217

6,630.55

Sumber : Direktorat PKLAT, Ditjen PPKL

Gambar 38. Contoh peta indikasi kerusakan lahan di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat (Skala Peta 1:100.000). Dalam rangka pemutakhiran data lahan ak-

verifikasi lapangan. Sebagai contoh hasil

ses terbuka dan penyusunan peta indikasi

identifikasi lahan akses terbuka di Kabu-

kerusakan lahan, selain melalui interpreta-

paten Padang Pariaman disajikan pada

si citra penginderaan jauh, juga dilakukan

Gambar 39 berikut.

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

gian besar sudah ada peruntukannya seperti pemukiman dan perluasan gedung serta akibat longsoran.

Berdasarkan

hasil

pemetaan detail ditemukan bahwa kegiatan pertambangan di Provinsi Sumatera Barat didominasi pertambangan galian C (pasir, batu kerikil).Kegiatan tersebut mempunyai Izin Usaha Penambangan (IUP) yangmasih aktif beroperasi sejak tahun 2012 dan berada di sepanjang sungai dan dataran tinggi. Kegiatan pertambangan tersebut dalam operasinya tidak menggunakan

Sumber : Direktorat PKLAT, Ditjen PPKL.

bahan kimia tetapi berpotensi menimbulkan pendangkalan dan sedimentasi yang tinggi. Kondisi kerusakan lahan akibat penambangan dapat dilihat pada Gam-

Lahan akses terbuka akibat kegiatan pertambangan yang

bar 40 dan Gambar 41 berikut

ditemukan di Provinsi Sumatera Barat tidak banyak, seba-

ini.

Sumber : Direktorat PKLAT, Ditjen PPKL.

Gambar 40. Kondisi gosong sungai akibat penambangan emas dan pasir batu di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sumber : Direktorat PKLAT, Ditjen PPKL.

Gambar 41. Bentukan lahan akses terbuka akibat longsoran di tanah perkebunan milik warga di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 2) Provinsi Nusa Tenggara Barat Hasil analisis citra satelit diperoleh data

lokasi lahan akses terbuka dan peta in-

sebanyak 76 lokasi lahan akses terbuka

dikasi kerusakan lahan di Provinsi Nusa

yang tersebar di 9(sembilan) Kabupaten

Tenggara Barat dapat dilihat pada Tabel

dengan luasan 3.376,66 hektar. Data

21 dan Gambar 42 berikut ini. Tabel 21. Sebaran Lokasi Lahan Akses Terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Barat NO

KABUPATEN/KOTA

JUMLAH LOKASI

LUASAN (HA)

KAB. SUMBAWA BARAT

2,938.79

KAB. LOMBOK TIMUR

192.75

KAB. LOMBOK TENGAH

70.00

KOTA BIMA

57.78

KAB. SUMBAWA

45.46

KAB. LOMBOK BARAT

23.57

KAB. LOMBOK UTARA

18.68

KAB. BIMA

18.19

KAB. DOMPU

11.44

Total

245

3,376.66

Sumber : Direktorat PKLAT, Ditjen PPKL

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

galian pasir dan batu (batu apung dan kerikil) di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara. Dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan tambang antara lain ditemukan adanya gangguan terhadap mata air yang digunakan oleh warga sebagai sumber air dan berkurangnya daerah resapan air. Sedangkan lahan akses terbuka akibat kegiatan tambang emas ditemukan di Kabupaten Sumber : Direktorat PKLAT, Ditjen PPKL. Lombok Barat dan sebagian KaGambar 42. Contoh peta indikasi kerusakan lahan di Kabupaten bupaten Lombok Tengah dan Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggaran Barat ditemukan juga lokasi pengolah(Skala Peta 1:100.000). an emas dengan menggunakan Untuk memastikan kondisi aktual di lokasi bahan kimia potasium dan sianida yang tapak lahan akses terbuka dilakukan verifiberpotensi mencemari lingkungan. Kondikasi lapangan dan hasilnya ditemukan lahsi kerusakan lahan akibat penambangan an akses terbuka akibat kegiatan tambang

dapat dilihat pada Gambar 43 berikut ini.

Sumber : Direktorat PKLAT, Ditjen PPKL.

Gambar 43. Lahan Akses Terbuka di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3) Provinsi Bangka Belitung

kegiatan pertambangan timah dan ke-

Hasil analisis citra satelit diperoleh data sebanyak 1803 lokasi lahan akses terbuka yang tersebar di 7(tujuh) Kabupaten dengan luasan 129.964,35 hektar dan sebagian besar merupakan konsesi

giatan pertambangan kaolin yang masih aktif.Data lokasi lahan akses terbuka dan peta indikasi kerusakan lahan di Provinsi Bangka Belitung disajikan pada Tabel 22 dan Gambar 44 berikut ini: Tabel 22. Sebaran Lokasi LahanAkses Terbuka di Provinsi Bangka Belitung NO

KABUPATEN/KOTA

JUMLAH LOKASI

LUASAN (HA)

KAB. BANGKA

194

28,588.40

KAB. BANGKA TENGAH

320

24,452.70

KAB. BANGKA BARAT

191

21,672.79

KAB. BELITUNG TIMUR

265

19,725.02

KAB. BANGKA SELATAN

537

19,688.43

KAB. BELITUNG

277

15,802.32

KOTA PANGKALPINANG

34.69

1,803

129,964.35

Total

Sumber : Direktorat PKLAT, Ditjen PPKL

Gambar 44. Contoh peta indikasi kerusakan lahan di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur di Provinsi Bangka Belitung (Skala Peta 1:100.000). Untuk memastikan kondisi aktual di loka-

buka merupakan lahan bekas tambang

si tapak lahan akses terbuka maka KLHK

timah yang ditinggalkan dan tidak dilaku-

bersama-sama dengan LAPAN melakukan

kan reklamasi oleh masyarakat. Beberapa

verifikasi lapangan dan hasilnya ditemukan

lokasi lahan bekas tambang ditemukan

bahwa sebagian besar lahan akses ter-

telah direklamasi menjadi daerah tangka-

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

pan, wisata kearifan lokal, tanaman sawit dan karet. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pengolahan lahan yang selama ini ditambang menjadi lahan produktif meskipun pertumbuhan tanaman tersebut tidak optimal karena kondi-

si tanah berpasir dan kandungan timah yang tinggi.Kondisi kerusakan lahan akibat penambangan dapat dilihat pada Gambar 45 Kegiatan penambangan ini berpotensi menyebabkan ancaman terhadap sumber air bersih bagi penduduk setempat dan kerusakan tanah.

Sumber: Direktorat PKALT, Ditjen PPKL

Gambar 45. Lahan tambang timah eks PT. Timah dan tambang kaolin di Kabupaten Belitung Timur 4) Jawa Timur

bangan timah dan kegiatan pertamban-

Hasil analisis citra satelit diperoleh data sebanyak 397 lokasi lahan akses terbuka yang tersebar di 31 Kabupaten

gan kaolin yang masih aktif. Data lokasi

dengan luasan 5841,26 hektar dan sebagian besar konsesi kegiatan pertam-

disajikan pada Tabel 23 dan Gambar 46

lahan akses terbuka dan peta indikasi kerusakan lahan di Provinsi Jawa Timur berikut ini.

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 23. Sebaran Lokasi Lahan Akses Terbuka di Provinsi JawaTimur NO

KABUPATEN/KOTA

JUMLAH LOKASI

LUASAN (HA)

1,206.63

1,062.64

678.20

KAB. LUMAJANG

KAB. TUBAN

KAB. SIDOARJO

KAB. GRESIK

416.36

KAB. MALANG

408.08

KAB. BANYUWANGI

323.00

KAB. BLITAR

245.82

KAB. BANGKALAN

244.53

KAB. LAMONGAN

205.06

144.53

11 KAB. PASURUAN

138.76

12 KAB. SAMPANG

130.99

13 KAB. PROBOLINGGO

91.39

14 KAB. JEMBER

82.17

15 KAB. TULUNGAGUNG

73.94

16 KAB. TRENGGALEK

58.01

17 KAB. SITUBONDO

53.86

18 KAB. PONOROGO

45.38

19 KAB. PACITAN

38.18

20 KAB. MADIUN

31.87

21 KAB. MOJOKERTO

29.61

erosi di badan sungai dan sedimentasi

22 KAB. PAMEKASAN

28.19

sedangkan kerusakan yang ditimbul-

23 KAB. MAGETAN

20.68

kan akibat kegiatan tambang emas di-

24 KAB. NGAWI

19.31

25 KAB. BOJONEGORO

17.42

tunjukkan dengan terjadinya erosi pada

26 KAB. NGANJUK

16.47

27 KAB. JOMBANG

13.00

28 KAB. SUMENEP

8.67

29 KAB. BONDOWOSO

7.36

30 KOTA PASURUAN

1.03

10 KAB. KEDIRI

31 KOTA BATU Total

Sumber : Direktorat PKLAT, Ditjen PPKL.

Gambar 46. Contoh peta indikasi kerusakan lahan di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur (Skala Peta 1:100.000) ditimbulkan akibat kegiatan tambang pasir ditunjukkan dengan terjadinya

tebing-tebing perbukitan dan sedimentasi di muara sungai. 5) Kalimantan Timur Hasil analisis citra satelit diperoleh data

sebanyak 1071 lokasi lahan akses ter-

397 5,841.26

buka yang tersebar di 9 (sembilan) Ka-

Untuk memastikan kondisi aktual di lokasi tapak lahan akses terbuka dilakukan verifikasi lapangan dan hasilnya ditemukan lahan akses terbuka akibat kegiatan tambang pasir dan batu yang diakukan di sepanjang bantaran sungai dan tambang emas yang dilakukan di wilayah perbukitan. Kerusakan yang

bupaten dengan luasan 118.365,97 hektar dan sebagian besar merupakan konsesi kegiatan pertambangan timah dan kegiatan pertambangan kaolin yang masih aktif.Data lokasi lahan akses terbuka dan peta indikasi kerusakan lahan di Provinsi Kalimantan Timur disajikan pada Tabel 24 dan Gambar 47 berikut ini.

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 24. Sebaran Lokasi Lahan Akses Terbuka di Provinsi Kalimantan Timur NO

KABUPATEN/KOTA

JUMLAH LOKASI

LUASAN (HA)

KAB. KUTAI KARTANEGARA

KAB. KUTAI TIMUR

KAB. PASER

KAB. BERAU

KOTA SAMARINDA

KAB. KUTAI BARAT

7,155.46

KAB. PENAJAM PASER UTARA

2,410.13

KOTA BALIKPAPAN

1,622.68

KAB. MAHAKAM ULU

452.32

1,071

118,365.97

Total

504

39,435.21

33,386.44

116

14,128.70

11,402.81

206

8,372.22

Sumber : Direktorat PKLAT, Ditjen PPKL

Gambar 47. Contoh peta indikasi kerusakan lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (Skala Peta 1:100.000) Untuk memastikan kondisi aktual di lokasi tapak lahan akses terbuka dilakukan verifikasi lapangan dan hasilnya ditemukan lahan akses terbuka akibat kegiatan pertambangan batubara dengan kondisi tanah berstruktur pasir tanpa vegetasi dan beberapa lokasi membentuk lubang yang tergenang oleh air.Kondisi kerusakan lahan akibat penambangan dapat dilihat pada Gambar 48 dan Gambar 49 berikut ini.

Sumber : Direktorat PKLAT, Ditjen PPKL

Gambar 48. Kondisi bekas pertambangan Batu Bara di Kota Tenggarong dan Samarinda

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

6) Kalimantan Tengah

Sumber : Direktorat PKLAT, Ditjen PPKL

Gambar 49. Kondisi Lahan Akses Terbuka dengan peruntukan perkebunan dan eks tambang pasir putih

Hasil analisis citra satelit diperoleh data sebanyak 585 lokasi lahan akses terbuka yang tersebar di 13(tiga belas) Kabupaten dengan luasan 66.275,34 hektar dan sebagian besar merupakan konsesi kegiatan pertambangan timah dan kegiatan pertambangan kaolin yang masih aktif.Data lokasi lahan akses terbuka dan peta indikasi kerusakan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada Tabel 25 dan Gambar 50 berikut ini. Tabel 25. Sebaran Lokasi Lahan Akses Terbuka di Provinsi Kalimantan Tengah NO

KABUPATEN/KOTA

1 2

KAB. KAPUAS KAB. KOTAWARINGIN TIMUR KAB. GUNUNG MAS KAB. BARITO UTARA KAB. BARITO TIMUR KAB. KOTAWARINGIN BARAT KAB. SERUYAN KOTA PALANGKARAYA KAB. PULANGPISAU KAB. BARITO SELATAN KAB. LAMANDAU KAB. KATINGAN KAB. SUKAMARA Total

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

JUMLAH LOKASI 153 22

LUASAN (HA) 25,236.93 14,899.55

162 94 33 10

10,741.55 3,672.68 3,007.56 2,715.53

9 30 49 3 2 12 6 585

2,209.37 1,402.44 1,062.23 559.76 512.72 134.84 120.18 66,275.34

Sumber : Direktorat PKLAT, Ditjen PPKL

Gambar 50. Contoh peta indikasi kerusakan lahan di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (Skala Peta 1:100.000) LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Untuk memastikan kondisi aktual di lokasi tapak lahan akses terbuka dilakukan verifikasi lapangan dan hasilnya ditemukanbahwa sebagian besar lahan akses terbuka merupakan lahan bekas tambang emas yang ditinggalkan dan tidak dilakukan reklamasi oleh masyarakatdengan kondisi tanah berstruktur pasir tanpa vegetasi.

agar dapat kembali berfungsi sesuai peruntukannya yaitu pemukiman atau fasilitas umum. Luas lahan yang difasilitasi pemulihannya seluas Âą 0,7 ha menjadi pasar ekologis. Berdasarkan permintaan masyarakat Desa Gari melalui Kepala Desa Gari serta mempertimbangkan hasil kajian kelayakan lahan dan detail engineering design maka disepakati fasilitasi pemulihan dalam bentuk pembangunan Pasar Ekologis. Penamaan Pasar Ekologis untuk menunjukkan adanya pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dalam aktivitas pasar meliputi area resapan air, pemilahan sampah dan pembuatan kompos. Pembangunan Pasar Ekologis di Desa Gari dapat

b. Fasilitas pemulihan lahan akses terbuka bekas tambang Fasilitasi pemulihan lahan akses terbuka bekas tambangdi Desa Gari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DI Yogyakarta bertujuan memperbaiki kondisi lahan terlantar yang rusak akibat kegiatan tambang batu gamping

dilihat pada Gambar 51.

Sumber: Direktorat PKLAT, Ditjen PPKL

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

c. Fasilitasi pemulihan dalam bentuk peny-

penataan lahan, biaya penanaman, bi-

usunan Detail Engineering Design (DED)

aya pembangunan fasilitas penunjang

Detail Engineering Design (DED) pemulihan lahan bekas tambang memberikan manfaat

dan biaya pemeliharaan selama 2 (dua) tahun.

bagi pemerintah kabupaten/kota berupa pe-

Penyusunan

doman dalam melaksanakan pemulihan lah-

(DED) pemulihan lahan bekas tambang dilak-

an bekas tambang meliputi:

sanakan di 4 (empat) Provinsi dengan lokus

1) Rencana pemulihan lahan. Penyusu-

Detail

Engineering

Design

5 (lima) kabupaten/kota yaitu:

nan rencana pemulihan lahan bekas

1) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Su-

tambang dilaksanakan bersama-sama

matera Barat dengan luasan lahan yang

dengan instansi/lembaga pemerintah

akan difasilitasi pemulihannya sebesar

kabupaten terkait dan masyarakat seki-

± 300 ha dengan peruntukan sebagai

tar lokasi tapak bekas tambang. Mas-

ekowisata (Gambar 52);

yarakat mengharapkan hasil pemulihan lahan bekas tambang ini dapat memberikan alternatif pendapatan diluar bidang pertambangan atau dapat sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan apabila kegiatan tambang sudah tidak

2) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luasan lahan yang akan difasilitasi pemulihannya sebesar ± 3,17 ha dengan peruntukan sebagai pertanian (Gambar 53).

beroperasi lagi. Oleh karena itu pene-

3) Kabupaten Bengkulu Tengah, Provin-

tapan peruntukan lahan mengacu pada

si Bengkulu dengan luasan lahan yang

aspirasi masyarakat sekitar lokasi tapak

akan difasilitasi pemulihannya sebesar

dan Rencana Tata Ruang Wilayah Ka-

± 30,2 ha dengan peruntukan sebagai

bupaten (RTRW).

wisata minat khusus (Gambar 54);

2) Rencana detail penataan lahan. Peny-

4) Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka

usunan rencana detail penataan lahan

Belitung dengan luasan lahan yang akan

(desain lansekap lahan) dilakukan dalam

difasilitasi pemulihannya sebesar ± 6,4

konteks pengembalian fungsi lingkun-

ha dengan peruntukan sebagai Wetland

gan hidup melalui reklamasi dan reha-

Park dan Wisata Budidaya (Gambar 55);

bilitasi lahan bekas tambang yang dise-

dan

suaikan dengan peruntukan lahannya. 3)

5) Kabupaten Belitung Timur, Provinsi

Rencana anggaran biaya pemulihan lah-

Bangka Belitung dengan luasan lahan

an. Rencana anggaran biaya pemulihan

yang akan difasilitasi pemulihannya se-

lahan bekas tambang merupakan besa-

besar ± 10,6 ha dengan peruntukan

ran biaya yang diperlukan meliputi biaya

sebagai Wetland Park dan Wisata Pemancingan (Gambar 56).

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sumber : Direktorat PKLAT, Ditjen PPKL

Gambar 52. Kondisi fisik lingkungan lahan bekas tambang dan desain lansekap pemulihan lahan untuk ekowisata di Kabupaten Dharmasraya seluasÂą 5 Ha

Sumber : Direktorat PKLAT, Ditjen PPKL

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sumber : Direktorat PKLAT, Ditjen PPKL

Gambar 54. Kondisi fisik lingkungan lahan bekas tambang (kiri) dan desain lansekap pemulihan lahan untuk wisata minat khusus di Bukit Kandis, Kabupaten Bengkulu Tengah (kanan) seluasÂą 30,2 ha

Conservation Area Luas : 43252.96 m2 Keliling : 920.88 m2

Sumber : Direktorat PKLAT, Ditjen PPKL

Gambar 55. Kondisi fisik lingkungan lahan bekas tambang dan desain lansekap pemulihan lahan untuk wetland park dan wisata budidaya di Kabupaten Belitung seluasÂą 6,4 ha

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sumber : Direktorat PKLAT, Dirjen PPKL

Gambar 56. Kondisi fisik lingkungan lahan bekas tambang dan desain lansekap pemulihan lahan untuk wetland park dan wisata pemancingandi Kabupaten Belitung Timur seluasÂą 10,6 ha d. Fasilitasi Pemulihan Dalam

Conservation Area Luas : 71950.64 m2 Keliling : 1121.84 m2

Bentuk Pelembagaan Kegiatan pelembagaan bertujuan mengetahui kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat

3) Penyusunan konsep Badan Usaha Milik

sebagai bahan pertimbangan untuk mem-

Nagari (BUMNag) di Desa Nagari Tebing

bentuk atau mengembangkan lembaga desa

Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Ka-

yang akan mengelola kegiatan penambangan

bupaten Dharmasraya, Provinsi Sumat-

dan pasca tambang.Melalui kelembagaan ini

era Barat, dan

diharapkan mampu mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan aktivitas penambangan secara ramah lingkungan dan melaksanakan pemulihan lahan bekas penambangan.Kegiatan pelembagaan tahun 2016 dilaksanakan di 4 (empat) lokasi yaitu : 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gari, Kecamatan Wonosari,Kabupaten

Gunung

Kidul,

Provinsi DI Yogyakarta,

yarakat di Desa Batubutok, Kecamatan Komam,

Kabupaten

Provinsi Kalimantan Timur; dan

Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. e. Fasilitasi Pemulihan Dalam Bentuk Evaluasi Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Evaluasi kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang dilakukan khususnya

2) Penyusunan konsep lembaga masMuara

4) Pemetaan sosial di Bukit Kandis, Desa

Paser,

aspek kerusakan lingkungan. Direncanakan sebanyak 46 perusahaan dilakukan evaluasi, namun terdapat 2 perusahaan tambang sudah tidak beroperasi, 1 perusahaan pengembangan pelabuhan dan terminal batubara dan1 Jasa Kontraktor pertambangan.

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan data yang diperoleh pada saat

han Kerusakan Lahan Akses Terbuka dilak-

kunjungan langsung, sebagian besar perusa-

sanakan melalui tahapan sebagai berikut:

haan telah melakukan reklamasi dan revegetasi, namun kegiatan penambangan dan penimbunan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan eksploitasi komoditi tambang lebih rentan terhadap kerusakan lingkungan, karena pengelolaan kestabilan lereng dan indikasi

Perencanaan yang merupakan tahap awal dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam perencanaan diinventarisasi masalah yang ingin diselesaikan beserta latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan menteri.

erosi pada tahapan kegiatan tersebut lebih

b. Hasil perencanaan dibuat draft rancan-

rumit. Sebaliknya, pada tahapan reklamasi

gan peraturan menteri sebagai solusi

dan revegetasiumumnya telah tumbuh cov-

terhadap permasalahan dan kebutuhan

ercrop pada sekitar lereng sehingga penge-

hukum masyarakat dalam melakukan

lolaan lingkungan lebih mudah karena lereng

kegiatan pertambangan yang ramah

relatif lebih stabil dan erosi jarang terjadi.

lingkungan dan mendapat legalisasi.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ke-

c. Penyusunan rancangan peraturan men-

giatan “Luas lahan terlantar (abandoned land)

teri meliputi pembuatan judul, pembu-

bekas pertambangan yang difasilitasi pemu-

kaan, batang tubuh, penutup dan lam-

lihannya mencapai 25% dari basis data ra-

piran dilakukan oleh konsultan.

ta-rata 2010-2014” didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

d. Pembahasan

Rancangan

Peraturan Menteri tentang Tata Laksana

a. Tersedianya data dan informasi seba-

Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Ter-

ran lahan akses terbuka bekas penam-

buka antara pihak-pihak terkait melalui

bangan, kondisi lingkungan biofisik dan

beberapa tahapan :

kondisi sosial masyarakat setempat

•

Pembahasan dengan narasumber

yang dimutakhirkan setiap tahun dan

dalam hal ini melibatkan Ahli Hu-

terpublikasikan

kum dari Perguruan Tinggi, sektor

kepada

pemerintah

daerah.

terkait, dan narasumber lainnya.

b. Terbangunnya komitmen pemerintah

•

daerah untuk melaksanakan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka bekas penambangan f.

substansi

Pembahasan internal KLHK melibatkan Dirjen terkait.

•

Pembahasan antar Kementerian dan Pemerintah Daerah, pemba-

Penyusunan Draft Peraturan Menteri

hasan tersebut dimaksudkan untuk

Lingkungan Hidup dan Kehutanan ten-

mendapatkan feed back berupa

tang Tata Laksana Pemulihan Kerusakan

tanggapan dan masukan dari para

Lahan Akses Terbuka

stakeholders melalui diskusi mau-

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri

pun tanggapan tertulis.

Lingkungan tentang Tata Laksana PemuliLAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sumber : Direktorat PKLAT, Ditjen PPKL

Gambar 57. Pembahasan antar Kementerian dan Pemerintah Daerah

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran 4 Menurunnya Beban Pencemaran dan Tingkat Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut Indonesia merupakan negara kepulauan dengan

darat, alih fungsi kawasan, pembuangan limbah

panjang garis pantai sekitar 81.000 km (18.4%)

domestik dan limbah industri dan lain-lain. Se-

dari garis pantai dunia. Dalam wilayah pantai terse-

dangkan kegiatan manusia di laut yang menye-

but, terdapat kawasan ekosistem terumbu karang

babkan turunnya kualitas lingkungan pesisir dan

(coral reef) sekitar 6 juta ha, kawasan ekosistem

laut diantaranya disebabkan oleh kegiatan trans-

mangrove sekitar 3,1 juta ha dan kawasan eko-

portasi laut, perikanan laut, penambangan lep-

sistem padang lamun (seagrass bed) seluas 3 juta

as pantai dan sebagainya. Sumber pencemaran

ha.

lingkungan pesisir dan laut berasal dari sumber Kegiatan manusia banyak yang berimplika-

si dampak negatif berupa terjadinya degradasi lingkungan dan sumberdaya pesisir dan laut. Kondisi kerusakan lingkungan diperkirakan semakin parah dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat seiring dengan tingginya tingkat

pencemar tertentu (point source), seperti industri dan tak tentu (non point source), seperti pertanian, perkebunan, budidaya perikanan, dan domestik. Sedangkan kerusakan lingkungan pesisir dan laut, bisa berasal dari kegiatan manusia, seperti konversi mangrove untuk pertambakan, industri, pertanian, dan pengambilan ikan dengan bom atau

pertumbuhan penduduk, kemiskinan, kurangnya

racun, serta akibat alam seperti abrasi, gelombang

alternatif usaha, terjadinyaa konflik pemanfaatan

pasang dan tsunami.

ruang sebagai akibat adanya berbagai kepentingan serta masih belum tumbuhnya kesadaran untuk mewujudkan dan menjaga kualitas lingkungan yang baik dalam hubungannya dengan pengembangan suatu wilayah.

Adanya penurunan kualitas lingkungan pesisir dan laut akibat berbagai kegiatan manusia tersebut yang dilakukan tidak mengedepankan aspek kelestarian lingkugan mengakibatkan terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan pesisir dan

Permasalahan kerusakan lingkungan pesisir

laut. Hal ini selain berdampak terhadap penurunan

dan laut secara umum diakibatkan oleh 2 (dua)

produktivitas perairan pesisir dan laut, juga mem-

hal, yaitu yang terjadi secara alami dan dampak

berikan tekanan terhadap kondisi ekosistem yang

dari kegiatan manusia (antropogenik) baik yang

berada di kawasan pesisir dan laut, seperti man-

dilakukan di wilayah daratan (hulu) maupun yang

grove, padang lamun dan terumbu karang serta

dilakukan di laut. Kegiatan manusia yang dilaku-

sumberdaya perikanan. Terjadinya pencemaran

kan di wilayah hulu yang tidak memperhatikan as-

dan kerusakan lingkungan pesisir dan laut pada

pek kelestarian lingkungan memberikan kontribusi

saat ini memiliki kecenderungan yang semakin

besar terhadap degradasi lingkungan pesisir dan

mengkhawatirkan, apalagi ditambah adanya pen-

laut, diantaranya penebangan hutan, pembukaan

garuh dampak perubahan iklim yang saat ini se-

lahan (land clearing), pertambangan, perikanan

makin dapat kita rasakan.

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sebagai gambaran dapat disampaikan bahwa pada saat ini kondisi ekosistem pesisir dan laut dalam keadaan yang semakin memprihatinkan. Meskipun Indonesia memiliki potensi sumber daya mangrove terluas di dunia yang saat ini hutan mangrove dunia tercatat hanya 18,1 juta hektar. Dari seluruh areal tersebut, 25 persen atau sekitar 3,7 juta hektar di antaranya berada di Indonesia. Kondisi mangrove di Indonesia tercatat dalam keadaan rusak seluas 1,08 juta hektar (29%) dan yang dalam keadaan sedang sampai dengan baik adalah 2,67 juta hektar (71%). Dari Kondisi mangrove yang dalam keadan rusak itu berada di dalam kawasan hutan adalah 324.000 hektar (30%) dan di luar dalam kawasan hutan seluas 756.800 hektar (70%).

Sementara untuk eko-

sistem padang lamun pada tahun 2000 tercatat

bahwa penurunan luasan padang lamun sebesar 107.6 hektar (30% dari total area). Sedangkan untuk ekosistem terumbu karang dapat dijelaskan bahwa karang masif tumbuh rata-rata 1 cm per tahun, jika suatu koloni karang masif setinggi 1 m hancur, dibutuhkan waktu 100 tahun utk tumbuh seperti semula. Target penurunan beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sampai dengan tahun 2019 dari basis data 2015 adalah sebesar 20% dan 85 kawasan, sedangkan pada tahun 2016 targetnya adalah penurunan beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut di 3 kawasan pesisir. Capaian kinerja untuk sasaran menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut, dapat dilihat pada Tabel 26 berikut ini.

Tabel 26. Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Beban Pencemaran dan Tingkat Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut Tahun 2016 Capaian Target Capaian Kinerja RPJM Target Realisasi Kinerja 2015 2016 (%) Sasaran : Menurunnya Beban Pencemaran dan Tingkat Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut Persentase penurunan Database di 1 beban pencemaran 3 kawasan kawasan 3 3 dan tingkat kerusakan dan 142,85 NCICD kawasan kawasan 100% wilayah pesisir dan pemulihan dan 10 pesisir pesisir laut 10 kawasan kawasan Indikator Kinerja

Realisasi 2014

Realisasi 2015

Sumber : Direktorat PPKPL, Ditjen PPKL.

Target penurunan beban pencemaran lingkungan pesisir dan laut pada tahun 2015 lebih menekankan kepada penyiapan basis data penyusunan baseline data melalui sistem basis data pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Renstra KLHK, yang menetapkan target penurunan beban pencemaran lingkungan pesisir dan laut sebesar 5% pada tahun 2016, dan bertahap sehingga target penurunan beban pencemaran dalam kurun waktu 2015-2019 bisa mencapai 20%. Target tahun 2016 untuk penurunan tingkat

kerusakan wilayah pesisir dan laut pada 12 kawasan. Kawasan yang dimaksud dalam hal ini adalah area di wilayah pesisir dan laut yang menjadi target dalam penurunan tingkat kerusakan lingkungan pesisir dan laut melalui kegiatan rehabilitasi berbasis masyarakat. Berdasarkan hasil kajian beban pencemaran point source dan non point sources tahun 2015 di 3 kawasan prioritas nasional; beban pencemran point source yang masuk ke Teluk Jakarta mencapai 8,06 ton/tahun, Teluk Semarang 2,23 ton/ tahun dan Teluk Benoa 0,47 ton/tahun.

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perhitungan beban pencemaran tahun 2016 hanya dilakukan di Kawasan Teluk Jakarta. Hasil perhitungan beban pencemaran di Teluk Jakarta dari sumber 18 Industri yang membuang air limbah ke Teluk Jakarta dapat dilihat pada Tabel 27. Total penurunan beban pencemar yang masuk Teluk Jakarta bersumber dari point source sebesar 6.67%.

COD meningkat 2 %, TSS berkurang sebanyak 25

Tabel 27. Perhitungan Beban Pencemaran di Teluk Jakarta

si DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali,

BAHAN PENCEMAR

BEBAN PENCEMAR (TON/ TAHUN)

%, sedangkan ammonia (NH3) meningkat sebanyak 100%. Dapat disimpulkan bahwa kondisi tahun 2016 memburuk untuk parameter BOD, COD dan NH3, dan membaik untuk parameter TSS. Strategi pencapaian target penurunan beban tahun 2019 adalah dengan mendorong pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah (ProvinKota Semarang dan Kota Denpasar) untuk lebih meningkatkan upaya penurunan beban pencemaran yang masuk ke perairan laut melalui pem-

TAHUN 2015

TAHUN 2016

binaan pihak swasta dan pembangunan sarana

Organik

4.91

5.17

pengolahan limbah cair komunal dan persampah-

Anorganik

3.15

2.35

Total

8.06

7.52

Sumber: Dit. PPKPL, 2016

an. Kendala yang dihadapi sampai dengan saat ini adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat, belum memadainya anggaran Pusat dan Daerah untuk pengendalian pencemaran lingkungan, ter-

Grafik perbandingan antara baseline per-

utama di kawasan pesisir dan laut, serta peruba-

hitungan beban pencemaran 18 industri yang

han struktur organisasi pusat dan daerah dalam

masuk ke Teluk Jakarta pada tahun 2015 dengan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan pesisir

kondisi hasil perhitungan tahun 2016, dapat dilihat

dan laut. Upaya yang dilakukan dalam penurunan

pada Gambar 58 disamping.

beban pencemaran lingkungan pesisir dan laut antara lain dengan pembangunan IPAL Komunal, Pemantauan dan verifikasi Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), gerakan bersih pantai dan pembersihan tumpahan minyak. Penurunan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut dilakukan dengan pemulihan kawasan ekosistem pesisir dan laut melalui rehabilitasi terumbu karang dan padang lamun di beberapa

Sumber : Direktorat PPKPL, Ditjen PPKL

Gambar 58. Perbandingan Beban Pencemaran di Teluk Jakarta Tahun 2015 dan 2016. Berdasarkan hasil perhitungan beban pencemaran 18 industri yang masuk ke Teluk Jakarta pada tahun 2015 dan 2016, parameter BOD meningkat beban pencemaran sebanyak 3 %,

kawasan prioritas. Pada tahun 2016, pemulihan kawasan pesisir dapat terlaksana pada 12 lokasi sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu di Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Ambon , Kota Ternate, Kota Palu, Kabupaten Bitung, Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kabupaten Indramayu.

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kegiatan pemulihan ekosistem terumbu karang

Berbasis Masyarakat untuk penurunan tingkat ker-

dapat dilihat pada Gambar 59 dan Gambar 60

usakan lingkungan pesisir dan laut dapat dilihat

Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

pada Tabel 28 berikut ini.

Tabel 28. Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat untuk penurunan tingkat kerusakan lingkungan pesisir dan laut No

Kota/ kabupaten

Lokasi /Titik koordinat

Jumlah/luasan

Jenis yang ditanam

Pemulihan Terumbu Karang 1.

Kab. Belitung

Perairan Pantai tanjung ke- 50 rak besi sebagai tempat subtrat terumbukarang ( + 216 layang. M2 ) jarak penanaman + 3 m Pada Koordinat 02⁰ 33’ X 3 m 15,1“ LS dan 107⁰33’51,1” BT

Jenis live form Acropora Branching, pada bagian tengah jenis Acropora Digitate dan pada bagian bawah jenis Acropora Tabulate atau Coral Foliose

Kab. Bangka

Perairan Pantai Pelabuh Dalem Dusun Tuing Desa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka

Kab. Lombok Utara

di perairan Dusun Jengga- 30 rak besi (bentuk piramid) AcroporaPacyseris rula Desa Tanjung Kabupaten tempat subtrat terumbukarang gosa. Lombok Utara. ( + 200 M2 ) jarak penanaman +3mX3m

Kepulauan Seribu

di Pulau Pramuka sebelah 60 fisher shelter sebagai tem- Acropora barat dan Pulau Panggang pat subtrat terumbukarang + bagian selatan. 200 M2

Ambon

Kecamatan Amahusu, Desa Batu Capeu Kota Ambon Koordinat : 03° 42’ 53.0” LS dan 128° 08’ 58.8” BT

60 Meja Transplantasi masing Acropora dan beberapa masing seluas 1 M2 sebagai jenis soft coral tempat subtrat terumbukarang dengan luasan kurang lebih 200 M2

Ternate

Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate Koordinat : 00051.890’ LU dan 127019.99’ BT

60 Meja Transplantasi masing Acropora dan beberapa masing seluas 1 M2 sebagai jenis soft coral tempat subtrat terumbukarang dengan luasan kurang lebih 200 M2

Palu

Kelurahan Kayumalue Pa- 60 Meja Transplantasi masing Acropora jeko masing seluas 1 M2 sebagai tempat subtrat terumbukarang dengan luasan kurang lebih 200 M2

Bitung

Kelurahan Posokan, Kota Bitung Koordinat 03° 42’ 53.0” LS dan 128° 08’ 58.8” BT

50 rak besi sebagai tempat Acropora subtrat terumbukarang ( + 216 M2) jarak penanaman + 3 m X3m

60 Meja Transplantasi masing Acropora masing seluas 1 M2 sebagai tempat subtrat terumbukarang dengan luasan kurang lebih 200 M2

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No 9.

Kota/ kabupaten Ambon

Lokasi /Titik koordinat Kecamatan Amahusu, Desa Batu Capeu Kota Ambon Koordinat : 03° 42’ 53.0” LS dan 128° 08’ 58.8” BT

Jumlah/luasan

Jenis yang ditanam

60 Meja Transplantasi masing Acropora dan beberapa masing seluas 1 M2 sebagai jenis soft coral tempat subtrat terumbukarang dengan luasan kurang lebih 200 M2

Pemulihan Vegetasi Pantai 1.

Kab. Serang

pesisir pantai lokasi ± 1,5 ± 17.000 m2 (jarak tanam + Kelapa 500 bibit km terletak di wilayah Ke- 3 m X 3 m Cemara 500 bibit camatan Domas Kabupaten Ketapang 3500 bibit Serang

Kab. Indramayu Desa Singaraja Kecamatan ± 17.000 m2 (jarak tanam + Ketapang 1750 bibit Indramayu Kab. Indramayu 3 m X 3 m Cemaran 1750 bibit

Kota Serang

pesisir pantai lokasi ± 1,5 ± 17.000 m2 (jarak tanam + Kelapa 500 bibit km terletak di wilayah Kelu- 3 m X 3 m Cemara 500 bibit rahan Kasemen, KecaKetapang 3500 bibit matan Kasemen Kabupaten Serang

Sumber: Dit. PPKPL, 2016.

Gambar 59. Transplantasi Terumbu Tarang di Wilayah I (sumber: Dit. PPKPL, 2016)

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gambar 60. Tranplantasi Terumbu Karang Di Wilayah II (Sumber: Dit. PPKPL, 2016)

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lahan Gambut Negara kita Indonesia memiliki lahan gambut yang sangat luas, dan merupakan negara ke-empat dengan lahan gambut terbesar di dunia setelah Kanada, Rusia dan USA. Sebagian besar lahan gambut terdapat di Papua, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan, terletak di 19 Provinsi. Pengertian gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa. Lahan gambut sendiri adalah lahan yang memiliki lapisan tanah kaya bahan organik dengan ketebalan 50cm atau lebih. Bahan organik penyusun tanah gambut terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk maupun belum, karena kondisi lingkungannya yang jenuh air. Lahan gambut sendiri banyak dijumpai di daerah dataran banjir, rawa belakang, laguna tepi pantai, danau dangkal atau daerah cekungan yang drainasenya buruk. Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), adalah ekosistem gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa.Ekosistem gambut memiliki fungsi ekologis penting sebagai ekosistem penyangga kehidupan, pengatur hidrologi, suplai air dan pengendali banjir, habitat dan sarana konservasi keanekaragaman hayati, serta sebagai pengendali iklim global melalui kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon. Target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja Luas Lahan Gambut Terdegradasi yang Dipulihkan Meningkat Setiap Tahun pada Tahun 2016 ini adalah pembangunan 200 tabat/kanal. Dengan

melihat pengalaman pada tahun 2015 maka upaya pemulihan lahan gambut pada tahun 2016 ditindaklanjuti dengan menggunakan metode re-wetting dengan pembuatan sekat kanal (tabat) dan dengan metode revegetasi. Sehingga, pada pelaksanaan kegiatan pemulihan pada tahun 2016 Dirjen PPKL, menargetkan luas lahan yang dapat terpulihkan sebesar 10.000 Ha sampai dengan tahun 2019. Pemulihan lahan gambut dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu rehabilitasi dengan vegetasi jenis adaptif dan dengan metode tata kelola air dengan membangun sekat kanal (tabat). Rencana pelaksanaan pemulihan dengan cara yang pertama tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan karena dihadapi dengan adanya kendala kemarau yang berkepanjangan (el nino) dan diperburuk lagi dengan terjadinya bencana kebakaran hutan terutama di lahan gambut. Dihadapi dengan situasi dan kondisi iklim yang tidak mendukung, maka saran dan masukan dari para pakar gambut disepakati untuk memilih pemulihan lahan gambut dengan metode tata kelola air dengan membangun penyekatan saluran/kanal (tabat) dengan tujuan agar lahan gambut yang kering dapat dibasahi kembali (re-wetting). Capaian kinerja pengendalian kerusakan gambut tahun 2016 sebesar 102,50% (Tabel 29), hal ini dapat tercapai karena jumlah tabat yang dapat dibangun dengan ketersediaan anggaran yang ada sebanyak 84 tabat, sedangkan tabat yang dibangun oleh pihak lain sebanyak 121 tabat, sehingga total tabat sebanyak 205 unit.

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 29. Capaian Kinerja Pengendalian Kerusakan Gambut Capaian Target Capaian Indikator Kinerja Kinerja RPJM Target Realisasi Kinerja 2015 2016 (%) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lahan Gambut Luas Lahan Gambut Terdegra200 205 tabat dasi yang Dipulihkan Meningkat 173 ha 346 150 ha tabat 102,50 kanal Setiap Tahun kanal Realisasi Realisasi 2014 2015

Sumber : Direktorat PPKPL, Ditjen PPKL.

Tahun 2015 pembangunan sekat kanal yang dilakukan sebanyak 12 unit, dengan total luas Gambut yang terpulihkan sebanyak 173 ha. Sedangkan total luas lahan Gambut yang dapat dip-

ulihkan melalui pembangunan sekat kanal pada tahun 2016 sebanyak 205 unit kurang lebih seluas 2.870 ha. Data pembuatan tabat/sekat kanal untuk pemulihan lahan gambut dapat dilihat pada Tabel 30 berikut ini.

Tabel 30. Data pembuatan tabat/sekat kanal di 205 lokasi

No.

Provinsi

Aceh

Kabupaten

Nagan Raya

Jambi

Riau

Jumlah sekat kanal yang dibangun Pihak swasta/ masyarakat 3

Estimasi Luasan lahan Dampak Terpulihkan (Ha) 140

Total Jumlah Sekat Kanal

Ds. Gampong Serba Jadi, Darul Makmur

Ds. Blang Makmur, Kuala Batee

Le Mirah, Babahrot

Tanjung Jabung Timur

Ds. Catur Rahayu, Dendang

294

Muaro Jambi

Ds. Sungai Aur, Kumpeh

392

Siak

Kampung Sei Betung, Kampung Rempak

112

Indragiri Hilir

Ds. Harapan Jaya, Tempuling

154

Bengkalis

Ds. Sepahat-Tanjung Leban, Bukit Batu

644

Pelalawan

182

Ds. Galang, Sungai Pinyuh

140

Ds. Rasau Jaya II, Rasau Jaya

140

Ketapang

196

112

Aceh Barat Daya

Jumlah sekat kanal yang Lokasi sekat kanal dibangun oleh KLHK tahun 2016 Ds. Gampong Sumber Bhakti, 7 Darul Makmur

Kalimantan Mempawah Barat Kubu Raya Ketapang

Kalimantan Kutai Kartanegara Timur Kutai Timur

Ds. Sedulang, Muara Kaman

Ds. Ngayau, Muara Bengkal

112

Kalimantan Pulau Pisau Tengah Kuala Kapuas

Ds. Jabireun, Tumbang Nusa

Ds. Mantangai, Mantangai Hulu

121

205

2.870 Ha

TOTAL Sumber : Direktorat PPKPL, Ditjen PPKL

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Keberhasilan pemulihan lahan gambut seperti tersebut di atas disamping faktor metode yang dipilih juga berdasarkan lokasi dari hasil inventarisasi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan pemetaan skala 1 : 50.000. Adapun sumber informasi yang digunakan untuk pemetaan tersebut adalah Peta Indikatif Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional dengan skala 1:250.000 (Gambar 61) yang telah sejalan dengan kebijakan satu peta (One Map Policy).

Sumber : Direktorat PPKPL, Ditjen PPKL

Gambar 61. Peta Indikatif KHG Nasional skala 1: 250.000 Agar upaya untuk menyelamatkan lahan

jumlah tabat/kanal untuk pemulihan lahan gam-

%, hal ini disebabkan strategi pencapaian target pembangunan sekat kanal selain dilakukan oleh KLHK, juga mendorong pihak lain untuk melakukan upaya upaya pelestarian dan pemulihan ekosistem gambut. Strategi yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi tentang pemahapan terhadap fungsi ekosistem gambut kepada Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat serta pihak perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan ekosistem gambut, sehingga diharapkan mempunyai visi yang sama bahwa pelestarian dan pemulihan ekosistem gambut menjadi tanggung jawab

but yang terdegradasi tercapai sebesar 102,50

bersama.

gambut di Indonesia dapat memberikan hasil yang lebih luas dan berdampak nyata, tentunya diperlukan upaya kerjasama dengan berbagai pihak secara terpadu dan terkoordinasi, serta hasil kegiatannya perlu dipantau, dievaluasi dan dilaporkan untuk dapat dijadikan acuan dalam memperluas kegiatan tersebut ke berbagai lokasi lahan gambut di seluruh Indonesia. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gambar 62. Contoh lokasi pembangunan sekat kanal Disamping itu dengan adanya pembangu-

Dengan terpulihkannya fungsi ekosistem

nan sekat kanal (tabat) juga dapat memberikan

gambut diperoleh manfaat gambut sebagai sa-

dampak positif kepada masyarakat sekitarnya an-

rana konservasi sumber keanekaragaman hayati,

tara lain dapat dimanfaatkan sebagai sumber air

gambut merupakan tempat tumbuh bagi vegetasi

untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga dapat dijad-

endemik lahan gambut seperti pohon ramin, kem-

ikan sebagai sumber cadangan air untuk pemad-

pas, pulai rawa, jelutung rawa, meranti, gelam,

aman api bila terjadi kebakaran hutan.

berbagai jenis pakis, pandan dan semak juga se-

Manfaat langsung yang diperoleh dengan terpulihkannya lahan gambut yang terdegradasi den-

bagai habitat satwa seperti burung, ikan rawa dan satwa mamalia lainya.

gan metode re-wetting adalah kembalinya fungsi

Kembalinya fungsi ekosistem gambut juga

ekosistem gambut sebagai pengatur hidrologi yai-

berdampak kepada terjaganya iklim global, meng-

tu gambut memiliki kemampuan sebagai penam-

ingat lahan gambut merupakan penyimpan karbon

bat (reservoir) air tawar yang cukup besar sehing-

yang besar, lahan gambut yang basah akan sulit

ga dapat menahan banjir saat musim hujan dan

terbakar sehingga re-wetting sangat berperan da-

sebaliknya melepaskan air tersebut pada musim

lam mengurangi emisi carbon.

kemarau sehingga dapat mencegah intrusi air laut ke darat.

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Disamping itu secara tidak langsung dengan

tuhan sehari-hari terutama saat musim kemarau

adanya pembangunan sekat kanal (tabat) juga

seperti yang terjadi di Kelurahan Sungai Pakning

dapat memberikan dampak positif kepada kese-

Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis, dan juga dapat

jahteraan masyarakat sekitarnya antara lain dapat

dijadikan sebagai sumber cadangan air untuk pe-

dimanfaatkan sebagai sumber air untuk kebu-

madaman api bila terjadi kebakaran hutan.

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran 6

Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelak-

Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (11,50).

sanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jender-

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut beberapa

al Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

kekurangan dalam penyelenggaraan SAKIP 2015

Lingkungan mempunyai sasaran terwujudnya

antara lain:

reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Kegiatan ini memiliki indikator pencapaian nilai SAKIP sebesar 71 poin pada tahun 2015 dan 73 poin pada tahun 2016. Hal ini dapat terwujud apabila perencanaan program dan anggaran dilakukan secara cermat dan mengikuti perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah dan organisasi. Selain itu, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan anggaran dilakukan secara terus

1. Perencanaan Kinerja : dokumen Renstra 2015-2019 Ditjen PPKL belum menyajikan indikator kinerja tujuan dan tugas pokok dan fungsi organisasi; dokumen Renstra 2015-2019 Ditjen PPKL belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan belum dilakukan reviu secara berkala; belum ada penyusunan dokumen rencana aksi tahunan.

menerus dan menggunakan sistem yang berba-

2. Pengukuran Kinerja : Indeks Kinerja Utama

sis teknologi (e-monev) sehingga capaian kinerja

(IKU) belum direviu secara berkala dan be-

dapat diketahui secara cepat dan tepat.

lum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja bagi

Pengelolaan sumber daya manusia juga mer-

prestasi aparatur sipil negara (ASN).

upakan faktor yang sangat penting untuk men-

3. Pelaporan Kinerja : pelaporan kinerja belum

dukung tercapainya reformasi tata kelola kepe-

membandingkan realisasi tahun berjalan,

merintahan yang baik. Hal ini tidak terlepas dari

dengan realisasi tahun sebelumnya dan tar-

perencanaan peningkatan kapasitas sumber daya

get jangka menengah; sumber data (berupa

manusia yang ada di Direktorat Jenderal Pengen-

foto dan tabel) belum dicantumkan; belum

dalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

ada perubahan capaian kinerja tahun 2015

Hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP Tahun 2015 memperoleh nilai sebesar 80,68 den-

dengan capaian kinerja tahun 2014; belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja.

gan kategori A (>75-85), dengan rincian penilaian

4. Evaluasi Kinerja : evaluasi kinerja sudah

sebagai berikut: a) Perencanaan Kinerja (23,68);

dapat dicapai optimal, namun tetap dilaku-

b) Pengukuran Kinerja (22,66); c) Pelaporan Ki-

kan pengembangan untuk mendapatkan ha-

nerja (12,84); d) Evaluasi Kinerja (10,00); dan e)

sil yang lebih baik.

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi : be-

Pelaksanaan Reviu Dokumen Renstra Ditjen

lum membandingkan capaian kinerja output

PPKL 2015-2019, Penyusunan Dokumen

dengan tahun sebelumnya; belum menetap-

Perencanaan yang terdiri dari, Rencana Kerja

kan target outcome dan perbandingan capa-

(Renja), Rencana Aksi, RKA-KL dan Perjanji-

ian kinerja outcome tahun sebelumnya.

an Kinerja (PK);

Pada Tabel 31 dapat dilihat realisasi target

b. Penyusunan Dokumen Pelaporan yang terdi-

indikator sasaran terwujudnya reformasi tata kelo-

ri dari Laporan Kinerja (LKj), Laporan Monev

la kepemerintahan yang baik di lingkungan Di-

Triwulan I, II, III dan IV serta Laporan Tahunan

rektorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan

(Capaian Renja 2016 dan Capaian Renstra

Kerusakan LH, sebesar 80,68 dengan kategori

2015-2019);

A (>75-85). Pencapaian ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 73 poin dan lebih tinggi dari pencapaian tahun sebelumnya sebesar 55,78 kategori C. Tabel 31. Capaian Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

c. Pengadaan Barang dan Jasa. Pengadaan barang dan jasa Ditjen PPKL Tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 11 paket; d. Pengembangan websiteDitjen PPKL untuk menyediakan data dan informasi pelaksanaan program yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai stakeholder dan masyarakat

Capaian Target Capaian Kinerja RPJM Target Realisasi Kinerja 2015 2016 (%) Sasaran : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Optimal: SAKIP Dengan Nilai Minimal 78.00 (A) di Tahun 2019. SAKIP Ditjen PPKL dengan Belum nilai minimal 78,00 (A) di 55,78 80,68 113,63 73 73 dievaluasi tahun 2019 Indikator Kinerja

Realisasi Realisasi 2014 2015

Sumber : Setditjen PPKL, Ditjen PPKL.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan

(http://ppkl.menlhk.go.id). Pada tahun 2016

SAKIP Tahun 2015, perbaikan-perbaikan yang

pengembangan website menyajikan tampi-

dilakukan selama tahun 2016 ini adalah:

lan dalam versi Bahasa Inggris, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 63 berikut ini.

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gambar 63. Website Ditjen PPKLversi Bahasa Inggris Selain itu dilakukan juga pengembangan

pelaksanaan kegiatan di Ditjen PPKL. Tampi-

website berbasis GIS (Geographic Informa-

lan website berbasis GIS dapat dilihat pada

tion System) yang memuat informasi terkait

Gambar 64 di bawah ini.

Gambar 64. Website Ditjen PPKL berbasis GIS (Geographic Information System)

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

e. Penyusunan SOP Penyelenggaraan SAKIP (Peraturan Dirjen PPKL Nomor P.3/PPKL/ SET/DTN.1/11/2016)

untuk

mendukung

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja internal Ditjen PPKL;

secara periodik. Pengembangan aplikasi E-Monev Ditjen PPKL untuk mendukung E-Monev Bappenas periode triwulanan (Gambar 66) dan E-Monev SMART (Gambar 67) bulanan (Sistem Monitoring dan Evaluasi

Gambar 65. Alur diagram SOP Evaluasi Kinerja f.

Pengembangan aplikasi E-Monev Ditjen PPKL berfungsi untuk memonitor dan evaluasi kinerja dan serapan anggaran masing-masing direktorat sehingga dapat diketahui capaian kinerja, realisasi anggaran dan kesesuaian kegiatan dengan target output

Terpadu Kementerian Keuangan). Pengembangan aplikasi e-monev dilakukan dengan merubah format penilaian berdasarkan rencana aksi yang disusun masing-masing unit kerja yang dapat diperbaharui setiap triwulan (Gambar 68).

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sumber : Setditjen PPKL, Ditjen PPKL

Gambar 66. E-Monev Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Sumber : Setditjen PPKL, Ditjen PPKL

Gambar 67. E-Monev Bappenas

Sumber : Setditjen PPKL, Ditjen PPKL

Gambar 68. E-Monev SMART DJA

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

g. Layanan Kehumasan, Data dan Informasi. a)

- Peresmian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri Tahu

Layanan Kehumasan

dan Biodigester Kotoran Ternak

Layanan kehumasan merupakan ke-

di Gorontalo pada tanggal 27

giatan pelayanan publik dengan mem-

Desember 2016

berikan informasi program dan kegiatan instansi sehingga timbul kepercayaan publik. Layanan kehumasan antara lain dengan melakukan peliputan dan publikasi.

- Public Expose Program Langit Biru 2016 ËVALUASI KUALITAS UDARA

PERKOTAAN”

pada

tanggal 15 Desember 2016 - Festival Kali Loji Pekalongan

• Kegiatan Peliputan

pada tanggal 9 Desember 2016

Kegiatan peliputan terdiri dari menyiapkan undangan media massa (wartawan), menyiapkan bahan siaran pers, menyiapkan kegiatan konferensi pers, mendistribusikan

- “Penghargaan

Anugerah

Lingkungan Hidup PROPER Ïndustri

Hijau

Memberdayakan

Masyarakat” pada tanggal 7 Desember 2016 Penghargaan Lingkungan

Anugerah Hidup

PROPER

dilaksanakan di Istana Wakil Presiden Jakarta. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan kepada 12 perusahaan penerima

PROPER

peringkat

Emas. - Focus Group Discussion Pemulihan Lahan Eks Tambang Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 30 November 2016 - Bersih-bersih Kali Ciliwung pada

Sumber : Setditjen PPKL, Ditjen PPKL

Gambar 69. Penyerahan Penghargaan Anugerah Lingkungan Hidup PROPER oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan siaran pers kepada media massa, serta dokumentasi kegiatan. Pada tahun 2016 target peliputan berita

tanggal 27 November 2016 - Gerakan Bersih Pantai Taman Nasional Bunaken pada tanggal 25 November 2016 - Peluncuran

Aplikasi

Pelapo-

kegiatan di Ditjen PPKL sebanyak

ran Sistem Informasi Pelaporan

24 berita. Kegiatan peliputan yang

Elektronik

telah dilaksanakan tahun 2016 ada-

(SIMPEL) di Jakarta pada tang-

lah sebagai berikut:

gal 18 November 2016

Lingkungan

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hidup

- Gotong Royong Bersih Sungai

kan informasi terkait dengan pro-

Ciliwung di Srengseng Sawah,

gram yang dilaksanakan selama

Jakarta Selatan pada tanggal 12

tahun

November 2016

yang ditampilkan dalam ben-

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pemetaan Ekosistem Gambut Berbasis Unit Pengelolaan Kesatu-

2015-2016.

Informasi

tuk slide show, video, standing banner, buku dan websitewww. ppkl.menlhk.go.id. - Sistem

Pelaporan

Elektronik

an Hidrologis Gambut di Bogor

Lingkungan Hidup (SIMPEL) di

pada tanggal 28 Oktober 2016.

Jakarta pada tanggal 26 Agus-

- Gerakan Bersih Pantai di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu pada

tus 2016 - Pemaparan Kebijakan Pema-

tanggal 24 September 2016

sangan Alat Monitoring Kualitas

- Pameran Festival Rakyat Per-

Air Limbah secara Otomatik,

hutanan Sosial Nusantara (PESONA) Tahun 2016 di Jakarta pada tanggal 6-8 September 2016

Kontinyu dan Online (ONLIMO) di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2016 - Gotong Royong Bersih Sungai Ciliwung di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2016 - Supervisi PROPER Provinsi Tahun 2016 pada tanggal 19 Juli 2016 - Pelaksanaan Eco Driving pada Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016 di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2016 - Talkshow

Pekan

Lingkungan

Hidup dan Kehutanan 2016 Optimalisasi Peran Pemerintah Sumber : Setditjen PPKL, Ditjen PPKL

Gambar 70. Stand Ditjen PPKL pada Pameran PESONA Tahun 2016 Ditjen PPKL ikut serta dalam me-

tas Air di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2016 - Pameran

Pekan

Lingkungan

meriahkan pameran PESONA

Hidup dan Kehutanan 2016 di

yang dilaksanakan pada tanggal

Jakarta padatanggal 9-12 Juni

6-8 September 2016. Dalam pa-

2016.

meran ini Ditjen PPKL menampil-

Daerah dalam Perbaikan Kuali-

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kehutanan tahun 2016 ini sebanyak 267 peserta. Acara ini menggunakan konsep rendah sampah dengan slogannya yang telah diadopsi oleh dunia pada forum UNEA-2 di Nairobi adalah Less Waste Will Be More Fantastic. - Peresmian Pabrik Pemanfaatan Tailing di PT Antam Pongkor di Bogor pada tanggal 9 April 2016 - Peresmian Instalasi Pengolahan Sumber : Setditjen PPKL, Ditjen PPKL

Gambar 71. Stand Pameran Ditjen PPKL pada Pameran PLIK 2016 (Jakarta, 9-12 Juni 2016).

Air Limbah (IPAL) di Kab. Situbondo Jawa Timur pada tanggal 6 April 2016

Pekan Lingkungan Hidup dan

- Peresmian Pembangunan Insta-

Kehutanan ke-20 diisi dengan

lasi Pengolah Air Limbah (IPAL)

pameran,

Limbah Batik di Pekalongan

seminar,

talkshow,

games booth, eco driving rally

pada tanggal 1 April 2016

dan uji emisi, lomba insinyur ci-

- Peresmian Instalasi Pengolahan

lik, green music festival, lomba

Air Limbah (IPAL) Domestik Ru-

menggambar, serta lomba me-

mah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang

warnai. Total peserta yang ber-

Lihum, Kabupaten Banjar dan

partisipasi pada pameran pada

Rumah Pemotongan Hewan,

pekan Lingkungan Hidup dan

RPH di Banjarmasin pada tanggal 28 Maret 2016 - Rapat Kerja Teknis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2016 Ditjen PPKL menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Program PPKL yang bertema “Gotong Royong Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan”pada tanggal 21 – 23 Maret 2016. Rakernis dihadiri

Sumber : Setditjen PPKL, Ditjen PPKL

Gambar 72. Kunjungan Sekretaris Jenderal KLHK di stand Ditjen PPKL

sekitar 300 orang yang berasal dari 34 Provinsi, 158 Kabupat-

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

en/Kota, 89, Pelaku Usaha, serta Perguruan Tinggi. Rakernis dilaksanakan untuk mensinergikan kegiatan di tahun 2016 dan 2017 serta percepatan kegiatan 2016 dengan

Sumber : Setditjen PPKL, Ditjen PPKL

Gambar 73. Pembukaan Rakernis Ditjen PPKL dan Penandatanganan MOU disaksikan oleh Sekretaris Jenderal KLHK penyusunan rencana aksi dan rencana kegiatan 2017. Selain

itu, disampaikan pula pentingnya dukungan dan komitmen perusahaan dalam penurunan beban pencemaran dan berpartisipasi dalam gerakan masyarakat untuk bersih sungai, bersih pantai, eco-driving dan gerakan-gerakan masyarakat lainnya.Â Sebanyak 19 topik yang dibahas dalam Rakernis ini. Tujuan Rakernis ini adalah untuk menjalin kesepakatan dengan semua pihak dalam melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga target yang telah ditetapkan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat tercapai sebesar 64,5 - 65,00 pada tahun 2016 dan 66,5 68,5 pada tahun 2019. Pada acara pembukaan dilaksanakan

juga

penandatanganan MOU dengan berbagai

pihak

antara lain, pemerintah

kabupaten/

kota dan perguruan tinggi sertaLaunching Website Ditjen PPKL,http:// ppkl.menlhk.go.id Gambar 74. Website Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan versi Bahasa Inggris

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Peresmian Instalasi Pengolahan

b) Layanan Data dan Informasi

Air Limbah (IPAL) di Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon (Jawa Barat, 2 Maret 2016). • Kegiatan Publikasi

Layanan data dan informasi adalah kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pengelolaan sistem informasi yang berkaitan dengan pro-

Kegiatan publikasi diperlukan untuk

gram dan kegiatan Ditjen PPKL. Lingkup

mendukung keterbukaan informasi,

layanan data dan informasi selain men-

serta pencitraan kepada masyarakat

yajikan website/laman informasi tentang

tentang

PPKL.

program Ditjen PPKL, juga menerbitkan

dilakukan

buku Statistik Kualitas Air, Udara dan

melalui media massa untuk mencip-

Tutupan Lahan Tahun 2015 dan penye-

takan komunikasi efektif agar mas-

diaan aplikasi pelaporan SIMPEL.

yarakat dapat mendukung program

- Buku Statistik Kualitas Air, Udara

program

Penyebaran

Ditjen

informasi

Pemerintah dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Padatahun 2016 telah dilaksanakan 1 (satu) publikasi tentang pelaksanaan PROPER 2016 melalui advetorial di media massa yaitu Majalah GATRA 2 halaman full color edisi 8 – 14 Desember 2016 (Gambar 75).

dan Tutupan Lahan 2015 Data yang disajikan dalam Buku Statistik Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan berupa kompilasi data sejak tahun 2011 - 2015, namun ada kegiatan yang pelaksanaannya belum selama 5 (lima) tahun sehingga data yang disajikan dimulai sejak kegiatan dilaksanakan. Data yang disajikan meliputi: • Data status mutu kualitas air sungai per sungai setiap Provinsi dari tahun 2013–2014; • Data Indeks Kualitas Air (IKA) setiap Provinsi dari tahun 20112015; • Data Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) dari tahun 2011-2015; • Data Indeks Kualitas Udara (IKU) setiap Provinsi dari tahun 2011–

Sumber : Setditjen PPKL, Ditjen PPKL

Gambar 75. Advetorial Penghargaan PROPER di Majalah GATRA edisi 8 – 14 Desember 2016

2015; • Data hasil inventarisasi lokasi tambang rakyat tahun 2015;

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Peluncuran

Aplikasi

Pelaporan

Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL), Jakarta, 18 November 2016. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(KLHK)

meluncurkan

Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (Simpel) pada tanggal 18 November 2016. Aplikasi ini memudahkan perusahaan melaporkan pengelolaan lingkungan meliputi antara lain: pengelolaan limbah, pemantauan kualitas air, udara terkait aktivitas perusahaan. Aplikasi SIMPEL diatur melalui Peraturan Menteri LHK No. 87 Tahun 2016. Sumber : Setditjen PPKL, Ditjen PPKL

Gambar 76. Buku Statistik Kualitas Air, Udara dan tutupan Lahan 2015 • Data Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2011–2015; • Data status mutu kualitas air laut di Teluk Jakarta tahun 2015; dan • Data Inventarisasi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

Sumber : Setditjen PPKL, Ditjen PPKL

Gambar 77. Sekretaris Jenderal KLHK bersama Dirjen PPKL memberikan akun SIMPEL kepada perwakilan perusahaan.

h. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): Pada Tahun 2015 telah dilaksanakan survey persepsi maturitas penyelenggaraan SPIP. Responden survey sebanyak 167 responden pada unit kerja Ditjen PPKL. Penilaian maturitas SPIP dilakukan secara mandiri bersama Inspektorat Jenderal dan diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Skor hasil penilaian mandi-

Sumber : Setditjen PPKL, Ditjen PPKL

Gambar 78. Tampilan Aplikasi SIMPEL

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

ri tingkat maturitas SPIP Ditjen PPKL adalah

Pada tahun 2016 ini telah disusun desain

2,65 kategori berkembang (level 2). Tahun

Penyelenggaraan SPIP Ditjen PPKL. Sum-

2015 juga telah dibentuk Tim Satuan Tugas

ber-sumber resiko yang telah diinventarisasi

Penyelenggara SPIP Lingkup Ditjen PPKL

dapat dilihat pada Tabel 32 berikut ini.

Nomor: SK. 02/KET/HKST/KUM.1/01/2016. Tabel 32. Sumber Resiko Kegiatan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Sumber Risiko

Pengelolaan BMN

Swakelola kepada Untuk mewujudkan tertib pemerintah administrasi pengelolaan swakelola kepada pemerintah Swakelola kepada Untuk mewujudkan tertib a. Pertanggungjawaban penggunaan masyarakat administrasi pengelolaan uang lambat swakelola kepada mas- b. Tidak tertib dalam pertanggungjawayarakat ban penggunaan uang c. Pemenuhan persyaratan administrasi lambat atau tidak ada d. Apabila ada temuan pemeriksaan, kesulitan untuk mengembalikan uang Pemberian Bantuan Untuk mewujudkan tertib a. Tidak Dilengkapinya Pemenuhan PerPemerintah administrasi dalam pensyaratan Administrasi gelolaan dan pelaksa- b. Tidak Dijalankannya Proses Verifikasi naan pemberian bantuan Persyaratan Administrasi Bantuan Pepemerintah merintah c. Penerimaan Bantuan Pemerintah Belum Ditetapkan Melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran d. Belum Dibuatnya Perjanjian Kerjasama antara KLHK dengan Penerima Bantuan Pemerintah Pembangunan IPAL Untuk menjamin keber- SDM yang kompeten dalam pengelola hasilan pembangunan IPAL sangat sedikit/kurang dan operasional IPAL Kelembagaan Pengelola IPAL belum ada

Tujuan Kegiatan

Prosedur Pengendalian a) Adanya BMN yang hilang (tidak ter- SOP Pengendalian monitor) b) Pengguna BMN kurang bertanggung jawab atas BMN yang digunakan c) Tempat penyimpanan BMN belum memadai Apabila ada temuan pemeriksaan, kesuli- Pedoman Swakelola tan untuk mengembalikan uang

Untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMN

Risiko Signifikan

Pedoman Swakelola

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah

Modul Pelatihan

Membuat pedoman lembaga pengelola P e m b a n g u n a n Membangun Sistem In- Pemerintah Daerah lambat dalam men- SOP Pembangunan AQMS formasi Kualitas Udara gurus perizinan Penggunaan lahan untuk penempatan AQMS LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sumber Risiko

Tujuan Kegiatan

Risiko Signifikan

Waktu pengiriman peralatan AQMS ke daerah tidak sesuai jadwal Berubahnya rencana lokasi penempatan layar/SPKUA atas permintaan daerah pada saat pelaksanaan pekerjaan Untuk menjamin keber- Pengawasan Pembangunan sekat kanal hasilan pembangunan belum optimal sekat kanal Anggaran Kementerian LHK untuk pembangunan sekat kana tersebut

Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Gambut Terdegradasi / Yang Rusak (Pembuatan Sekat Kanal) 8. Pemulihan Lahan Untuk mewujudkan tertib a) Terdapat perbedaan antara desain Akses Terbuka administrasi pekerjaan dengan kondisi lapangan yang dapat berakibat pada perubahan spesifikasi dan volume pekerjaan Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen b) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan karena manajemen proyek yang kurang baik dari pihak penyedia jasa 9. Penerbitan Izin Pem- Untuk mengoptimalkan a) Mekanisme pelaksanaan penerbitan buangan Air Limbah pelayanan Penerbitan Izin izin yang tidak standard ke Laut Pembuangan Air Limbah b) Potensi suap dan gratifikasi ke Laut c) Jumlah SDM tidak sebanding dengan jumlah permohonan izin 10. Rehabilitasi Padang Untuk menjamin ke- a) Tidak memiliki informasi lokasi rehabilLamun dan Terumbu berhasilan pelaksanaan itasi yang lengkap Karang dalam rangka rehabilitasi ekosistem b) Masyarakat sekitar lokasi tidak memiliPemulihan Ekosistem padang lamun dan terki kompetensi rehabilitasi Pesisir dan Laut umbu karang c) Pelaksanaan rehabilitasi sangat bergantung faktor musim barat/timur d) Lokasi donor bibit jauh dari lokasi rehabilitasi e) Masyarakat/Kel masyarakat tidak melakukan pemeliharaan pasca pelaksanaan rehabilitasi

Prosedur Pengendalian

SK penetapan tim pengawas Mempertajam usulan dokumen perencanaan SOP Pengendalian Kontrak

a) SOP Penerbitan izin b) Kode Etik PNS Pemroses Izin c) Analisis Kebutuhan SDM pemroses izin a) NSPK Inventarisasi kerusakan ekosistem pesisir dan laut b) Juknis rehabilitasi ekosistem padang lamun / terumbu karang

Sumber : Setditjen PPKL, Ditjen PPKL.

Penyusunan Petunjuk teknis pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang menjelaskan beberapa kegiatan internal di lingkup Ditjen PPKL meliputi: 1) Pengadaan BMN guna mendukung kegiatan operasional dilingkup Ditjen PPKL. Barang Milik Negara (BMN) dikelompokkan menjadi aset lancar (barang perse-

diaan) dan aset tetap (peralatan, mesin, konstruksi dan hibah). Guna memenuhi kebutuhan BMN tersebut perlu dibangun mekanisme pelaksanaan kegiatan pengadaan barang persediaan meliputi Alat Tulis Kantor (ATK), bahan cetakan, dan alat-alat rumah tangga yang terkait MAK 52181 dengan metode pen-

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

gadaan langsung, dan pengadaan ba-

tas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

rang peralatan dan mesin, kontruksi dan

Penyusunan Laporan Keuangan ini disusun

hibah terkait MAK 526 dan 532 dengan

setelah dilakukan pencocokan realisasi an-

metode pengadaan langsung dan pen-

ggaran dan kesesuaian akun dengan KPPN

gadaan lelang.

yang dilakukan setiap bulan sebagai dasar

2) Penatausahaan BMN untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib dalam pengelolaan BMN dilingkup Ditjen PPKL. Mekanisme pelaksanaan penatausahaan BMN berupa penginputan dan penyusunan laporan BMN

dibuktikan dengan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). Pada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan disusun beberapa Laporan Keuanganya itu:

semesteran/tahun, labelisasi BMN, dan

1) Laporan Keuangan Tingkat Eselon I yai-

rekonsiliasi BMN. Hasil pelaksanaan

tu: a) Laporan Keuangan Semester I

penatausahaan BMN ke dalam Aplikasi

Tingkat Eselon I; b) Laporan Keuangan

Persediaan dan Aplikasi SIMAK-BMN.

Triwulan III Komprehensif Tingkat Eselon

3) Mekanisme pelaksanaan pengelolaan BMN berupa status pengguna BMN,

I; c) Laporan Keuangan Tahunan Tingkat Eselon I

pemeliharaan BMN, peminjaman kend-

2) Laporan Keuangan Tingkat UAKPA (Unit

araan dinas, inventarisasi BMN (mini-

Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran)

mal 5 tahun sekali), pemindahtanganan

yaitu: a) Laporan Keuangan Semester

BMN, penginputan Sistem Informasi

I Tingkat UAKPA: b) Laporan Keuangan

Manajemen Aset Negara, penyusunan

Triwulan III Komprehensif Tingkat UAK-

laporan pengawasan dan pengendalian

PA; c) Laporan Keuangan Tahunan Ting-

BMN, dan penghapusan BMN karena

kat UAKPA

pemindahtanganan. j.

pencairan anggaran bulan berikutnya yang

3) Penyusunan Dokumen Pertanggung-

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Ker-

jawaban Anggaran yang didasarkan

ja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengenda-

pada tingkat keakuratan dan kelengka-

lian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

pan dokumen pertanggungjawaban an-

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor

ggaran yang mengacu kepada peratur-

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

an perundang-undangan serta prosedur

Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelo-

yang berlaku sebagai dasar pengajuan

laan keuangan yang sehat dalam Pemerin-

dan pencairan anggaran negara. Ukuran

tahan. Laporan Keuangan ini telah disusun

tingkat kepatuhan pertanggungjawaban

dan disajikan dengan basis akrual sehingga

ini adalah kelengkapan dokumen per-

akan mampu menyajikan informasi keuan-

tanggungjawaban dari:

gan yang transparan, akurat dan akunta-

bel. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA),Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekui-

SPM dan SP2D Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP) dan GUP Nihil;

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- -

SPM dan SP2D Tambahan Uang

unit pengolah; Jenis naskah dinas; Ke-

Persediaan (TUP) dan TUP Nihil;

wenangan penandatangan naskah di-

SPM

dan

Langsung

SP2D (LS)

nas; Contoh penomoran; Kop Dinas

Pembayaran

dan Cap Paraf Koordonasi; Contoh

Bendahara

naskah dinas.

Pengeluaran; -

Pembayaran

Pembinaan ketatausahaan juga diseleng-

Langsung (LS) ke Pihak Ketiga;

garakan melalui pembinaan kearsipan

dan

yang meliputi kebijakan kearsipan KLHK,

SPM

dan

SP2D

pemberkasan dan penyusutan arsip.

SPM Retur / Ralat SP2D

4) Penyusunan Standard Operating Pro-

tersedianya aplikasi mutakhir pencatatan ke-

cedure (SOP) Pelayanan Administraasi

hadiran. Aplikasi ini meliputi laporan dan mon-

Keuangan, Perlengkapan dan Ketatau-

itoring proses pemantauan sistem kehadiran

sahaan agar dalam pelaksanaannya

pegawai, serta penghitungan tunjangan kin-

dapat berjalanan secara efektif, efisien,

erja pegawai di lingkungan Ditjen PPKL.

tertib dan teratur serta memenuhi ketentuan perundang-undangan. 5) Pelaksanaan Layanan Umum, Dukungan Operasional Pelaksanaan Rapat di Ruang Proper, Langit Biru, Prokasih, Air dan Air Bersih, beserta Jamuan dan Fasilitas rapat. 6) Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan (SIK) merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan dalam rangka mendukung kelancaran tugas sehari-hari perkantoran. Dalam kegiatan SIK ini menghasilkan Laporan surat masuk dan Laporan surat keluar. 7) Pembinaan Ketatausahaan merupakan kegiatan sosialisasi mengenai tata naskah dinas KLHK yang dituangkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

100

Pembuatan absensi Ditjen PPKL dengan

Pembenahan arsip kepegawaian Ditjen PPKL dengantersedianya dokumen dalam format elektronik atau digital. Kegiatan ini dapat dijadikan sumber informasi untuk penemuan kembali arsip secara mudah, cepat, tepat, akurat serta lengkap sebagai peningkatan kualitas dan efektifitas pengelolaan arsip kepegawaian dan mempermudah dalam pengisian simpeg KLHK.

m. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Ditjen PPKL Tahun2016. Setiap pegawai di lingkup Ditjen PPKL diwajibkan melakukan penyusunan SKP untuk penilaian prestasi kerja pegawai. n. Penyusunan draft indikator butir-butir kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Jafung PEDAL) dengan tujuan dapat dijadikan bahan dalam penyusunan revisi petunjuk teknis Jafung PEDAL.

dan Kehutanan Nomor : P. 63/Menl-

o. Pengurusan Keputusan Menteri/Surat Kepu-

hk-Setjen/2015, yang mengatur:Format

tusan Dirjen/Surat Keputusan Sekretaris Di-

penomoran naskah dinas; Kode jabatan

rektorat Jenderal, yang terdiri dari:

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1) Daftar dan Salinan Peraturan Menteri/

dan kerusakan lingkungan. Jumlah ran-

Keputusan Menteri/Surat Keputusan

cangan peraturan dan rekapitulasi sta-

Dirjen/Surat Keputusan Sekretaris Di-

tus layanan peraturan di bidang pen-

rektorat Jenderal/Surat Keputusan Kua-

gendalian pencemaran dan kerusakan

sa Pengguna Anggaran.

lingkungan yang ditargetkan pada tahun 2016 dapat diselesaikan sebanyak 65

Program layanan pemrosesan rancan-

(Enam Puluh Lima) pengajuan.

gan peraturan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkun-

2) Pengurusan Peraturan Menteri (Permen)

gan merupakan kegiatan pelayanan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

kepada unit kerja yang ada di lingkup

Keseluruhan

Ditjen PPKL. Kegiatan ini untuk mem-

dan Kehutanan yang diproses dan tel-

dap pengajuan rancangan kajian hukum

ah diselesaikan sebanyak 9 (sembilan)

dan peraturan yang berkaitan dengan pengendalian

Rancangan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

bantu penelaahan dan evaluasi terha-

kegiatan

Pengajuan

rancangan Peraturan Menteri dengan

pencemaran

rincian sebagai dalam Tabel 33 berikut.

Tabel 33. Daftar Pemroses Peraturan Menteri Nama Peraturan Menteri

Unit Pengusul

Peraturan Menteri tentang Pedoman Umum Sekretaris Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Jenderal Karakter Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Status

Direktorat Telah diundangkan dengan Nomor: P.55/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016

Peraturan Menteri tentang Baku Mutu Lin- Direktorat Pengenda- Telah diundangkan dengan Nomor: di Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat lian Pencemaran Air P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 Pemrosesan Akhir Sampah Peraturan Menteri tentang Baku Mutu Air Direktorat Pengenda- Telah diundangkan dengan Nomor: Limbah Domestik lian Pencemaran Air P.68/Menlhk-Setjen/2016 Peraturan Menteri tentang Baku Mutu Emi- Direktorat Pengen- Telah diundangkan dengan Nomor: si Usaha dan/atau Kegiatan Pengelolaan dalian Pencemaran P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Sampah Termal Udara Peraturan Menteri tentang Baku Mutu Emisi Direktorat Pengen- Telah diajukan kepada Sekjen untuk Usaha dan/atau Kegiatan Industri Semen dalian Pencemaran proses pengundangan. Udara Peraturan Menteri tentang Baku Mutu Gas Direktorat Pengen- Telah diajukan kepada Sekjen untuk Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan dalian Pencemaran proses pengundangan Kendaraan Bermotor yang Sedang Dipro- Udara duksi Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pemuli- Direktorat Pengenda- Menunggu ditetapkan oleh Menteri han Ekosistem Gambut. lian Kerusakan Gam- LHK but

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

101

Nama Peraturan Menteri

Unit Pengusul

Status

Perarturan Menteri tentang Pengelolaan Tata Direktorat Pengenda- Proses pembahasan di Biro Hukum Air Ekosistem Gambut lian Kerusakan Gam- KLHK but Peraturan Menteri tentang Pelaporan Elek- Sekretaris tronik Pelaksanaan Izin Lingkungan Bagi Jenderal Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan

Direktorat Telah ditetapkan dengan Nomor: P.87/Menlhk/Setjen/Kum.1/XI/2016 menunggu pengundangan di Kemenkumham.

Sumber: Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Setditjen PPKL

3) Pengurusan Keputusan Menteri (Kepmen) Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Total yang telah diselesaikan berdasar-

kan usulan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebanyak tiga rancangan Keputusan Menteri dengan rincian pada Tabel 34 sebagai berikut.

Tabel 34. Daftar Rancangan Keputusan Menteri Nama Peraturan Menteri

Status

Keputusan Menteri LHK tentang Susunan Keanggotaan Serta Tugas De- Telah ditetapkan dengan Nowan Pertimbangan dan Tim Teknis PROPER mor: SK.491/Menlhk/Setjen/ Kum.1/6/2016 Keputusan Menteri LHK tentang Perubahan atas Keputusan Menteri LHK Telah ditetapkan dengan NoSK.491/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Susunan Keanggotaan mor: SK.874/Menlhk/Setjen/ Serta Tugas Dewan Pertimbangan dan Tim Teknis PROPER Kum.1/11/2016 Keputusan Menteri LHK tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusa- Telah ditetapkan dengan Nohaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2015 â&#x20AC;&#x201C; 2016 mor: SK.892/Menlhk/Setjen/ SID.0/12/2016 Sumber: Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Setditjen PPKL

4) Pengurusan Keputusan Menteri (Kep-

Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut

men) tentang Izin Pembuangan Limbah

dan Izin Injeksi yang diproses sebanyak

Cair (IPLC) Ke Laut dan Izin Injeksi.

52 (lima puluh dua) izin yang rinciann-

Total proses pengelolaan permohonan

102

ya dapat dilihat pada Tabel 35 sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 35. Daftar Keputusan Menteri Izin Pembuangan Limbah Cair ke Lautdan Izin Injeksi Status Penyelesaian Keputusan Menteri Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut dan Izin Injeksi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut dan Izin Injeksi yang sudah selesai dan telah disampaikan kepada Pemohon Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut dan Izin Injeksi dan RPD dalam proses di Biro Hukum Status Penyelesaian Keputusan Menteri Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut dan Izin Injeksi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut dan Izin Injeksi dan RPD dalam proses Unit Teknis Terkait

Total 28 17 Total 7

Sumber: Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Setditjen PPKL

5) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya. Pada tahun 2016 terdapat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pengajuan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lainnya, yang rinciannya dapat dilihat pada Tabel 36 sebagai berikut: Tabel 36. Daftar Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang 23 telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang telah 1 ditetapkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran yang telah ditetapkan 1 Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam proses 2 penetapan Sumber: Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Setditjen PPKL.

6) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. a)

Sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/Menlhk/Setjen/ Keu.3/1/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.78/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Kerjasama Dalam Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan narasumber dari Kementerian

Keuangan, Biro Perencanaan dan Biro Kerjasama Luar Negeri b) Sosialisasi dan Koordinasi terkait perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut. Peserta sosialisasi berasal dari BLH Provinsi Kepulauan Riau dan BLH Kota Batam 7) Pengaduan Masyarakat Inventarisasi tindaklanjut pengaduan masyarakat yang tercatat selama periode tahun 2016 sebanyak 36 (tiga puluh enam) pengaduan. Tindak lanjut yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 37 berikut ini:

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

103

Tabel 37. Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan oleh Masyarakat KLASIFIKASI TINDAKAN Pembayaran Pembinaan Surat DIREKTORAT Total Ganti Rugi Proses Sanksi dan Rekomendasi Kepada Penyelidikan Administrasi Pengawasan Tindaklanjut Masyarakat Direktorat Pemulihan Lahan 4 1 1 2 Akses Terbuka Direktorat Pengendalian Pence14 3 5 3 3 maran Air Direktorat Pengendalian Pence5 maran dan Kerusakan Pesisir 1 4 dan Laut Direktorat Pengendalian Pence13 12 1 maran Udara Grand Total 3 19 1 4 9 36 Sumber: Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Setditjen PPKL

8) Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Kerusakan Lingkungan. Jumlah perjanjian kerjasama teknik dan rekapitulasi

Pada tahun 2016 telah dilakukan penelaahan secara administrasi pengajuan kerja sama yang akan dilaksanakan serta telah terhadap isi perjanjian yang akan ditandatangani untuk mendukung pencapaian kinerja kegiatan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan

layanan kerja sama dalam negeri dan luar negeri yang ditargetkan pada tahun 2016 sebesar 18 (delapan belas) pengajuan, yaitu 17 (tujuh belas) perjanjian kerja sama dalam negeri dan 1 (satu) perjanjian kerja sama dengan pihak luar negeri.Daftar perjanjian kerjasama dapat dilihat pada Tabel 38.

Tabel 38. Perjanjian Kerjasama Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No

Mitra Kerjasama

Ruang Lingkup Kerjasama

Masa Berlaku

Jenis

Badan Pengkajian dan Pemasangan sistem online monitoring; Arsitek- 3 (tiga) Tahun Penerapan Teknologi tur desain data pemantauan kualitas air (BPPT)

Non Hibah

Kemnenterian Pekerjaan Umum

Pelaksanaan Pemasangan, Pengoperasian, 4 (empat) Pengurusan, dan Pemeliharaan Alat Pemantau- Tahun an Kulitas Air di Wilayah Sungai Nasional

Non Hibah

Universitas Syiah Kuala Penelitian, Pengkajian, Pengembangan Metode, 4 (empat) - NAD dan Peningkatan Kapasitas Untuk Pengendalian Tahun Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Non Hibah

104

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Mitra Kerjasama

Ruang Lingkup Kerjasama

Masa Berlaku

Jenis

Pemerintah Provin- Penelitian, Pengkajian, Pengembangan Metode, 5 (lima) Tahun si Sumatera Selatan dan Peningkatan Kapasitas Untuk Pengendalian dan Pemerintah Kota Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Palembang

Non Hibah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Non Hibah

(1) Kerjasama dalam Penelitian, Pengkajian As- 5 (lima) Tahun pek pemetaan sosial, bimbingan teknis dan pelembagaan masyarakat (2) kerjasama penelitian, pengkajian, dan penyusunan profil tambang rakyat (3) kerjasama lainnya yang disepakati para Pihak.

Rektor Universitas Andalas

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 4 (empat) Lingkungan dalam kegiatan: Tahun

Non Hibah

1. Tukar menukar informasi 2. Survei dan pementaan 3. Penlitian dan pengkajian 4. Pengembangan Metode 5. Pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian 6. Pengebangan penekitian 7. Analisa laboratorium 8. Penyampaian materi dan praktek dalam pelaksanaan KKN 9. Penyusunan program dan perencanaan 7.

Rektor Universitas Jambi

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 4 (empat) Lingkungan dalam kegiatan: tahun

Mou kerjasama teknik

Rektor Universitas Gadjah Mada

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 11 (sebelas) Lingkungan dalam kegiatan: Bulan

MOU Kerjasama Teknik

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

105

Mitra Kerjasama

Ruang Lingkup Kerjasama

Masa Berlaku

Jenis

Rektor Univeristas Tanjungpura

(1) Kerjasama dalam Penelitian, Pengkajian 11 (sebelas) dan Pengembangan Metode Pengendalian Bulan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

MOU Kerjasama Teknik

(2) Kerjasama lainnya sesuai kesepakatan para pihak 10. Rektor Universitas Sumatera Utara

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 4 (empat) Lingkungan berbasis Penelitian, pengkajian, dan Tahun penyusunan program dan perencanaan sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi

MOU

11. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota Palangkaraya

Penelitian, Pengkajian, Pengembangan Metode, 5 (lima) Tahun dan Peningkatan Kapasitas Untuk Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Non Hibah

12. Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi

Penelitian, Pengkajian, Pengembangan Metode, 5 (lima) Tahun dan Peningkatan Kapasitas Untuk Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Non Hibah

13. Rektor Universitas Riau (1) Pengendalian Penceamaran Air (2) Pengendalian Pencemaran Udara

4 (empat) Tahun

Non Hibah

(3) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (4) Pengendalian Kerusakan Gambut (5) Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka 14. Rektor Univeritas Mula- (1) Pengendalian Pencemaran Air warman (2) Pengendalian Pencemaran Udara (3) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (4) Pengendalian Kerusakan Gambut (5) Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

106

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

4 (empat) Non Hibah tahun

Mitra Kerjasama

Ruang Lingkup Kerjasama

Masa Berlaku

Jenis

15. Badan Lingkungan Hid- Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan 5 (lima) tahun up Provinsi Jambi dan Peralatan dan Sistem Pemantauan Kualitas Badan Lingkungan Hid- Udara Ambien Otomatis (AQMS) up Kota Jambi

Non Hibah

16. Badan Lingkungan Hid- Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan 5 (lima) tahun up Provinsi Sumatera Peralatan dan Sistem Pemantauan Kualitas Selatan dan Badan Udara Ambien Otomatis (AQMS) Lingkungan Hidup Kota Palembang

Perjanjian Kerjasama Teknik

17. Badan Lingkungan Hid- Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan 5 (lima) tahun up Provinsi Kaliman- Peralatan dan Sistem Pemantauan Kualitas tan Tengah dan Dinas Udara Ambien Otomatis (AQMS) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya

Perjanjian Kerjasama Teknik

18. Pemerintah Kabupaten Penerapan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpa- 12 (dua belas) Sukabumi du: bulan

MOU Kerjasama Teknik

1. Pengembangan rencana kerja dalam penerapan pengelolaan wiayah pesisir terpadu 2. Pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu 19. Pemerintah Kabupaten Penerapan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpa- 3 (tiga) tahun Tangerang du:

MOU Kerjasmaa Teknik

1. Pengembangan rencana kerja dalam penerapan pengelolaan wiayah pesisir terpadu 2. Pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu 21. Rektor Universitas Riau Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 4 (empat) Lingkungan dalam kegiatan: tahun

MOU Non Hibah

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

107

Mitra Kerjasama

Masa Berlaku

Ruang Lingkup Kerjasama

22. Rektor Universitas Mataram

1. Pengendalian Pencemaran Air;

Jenis

2 (dua) tahun

Mou Kerjasama Teknik

1. Kerjasama dalam Penelitian, Pengkajian As- 5 (lima) Tahun pek pemetaan sosial, bimbingan teknis dan pelembagaan masyarakat

Perjanjian Kerjasama Teknik

2. Pengendalian Pencemaran Udara; 3. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut; 4. Pengendalian Kerusakan Gambut; 5. Pengendalian Kerusakan Lahan Akses Terbuka

23. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas

2. kerjasama penelitian, pengkajian, dan penyusunan profil tambang rakyat 3. kerjasama lainnya yang disepakati para Pihak. 24. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bengkulu

Penelitian, Pengkajian aspek pemetaan sosial, 3 (tiga) tahun bimbingan teknis dan pelembagaan masyarakat untuk pemuilihan lahan akses terbuka

Perjanjian Kerjasama Teknik

Sumber: Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Setditjen PPKL.

9) Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Perjan-

dan pemeringkatan akhir. Grafik pering-

jian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri.

kat dan tingkat ketaatan Proper Tahun

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja sama dilakukan dengan melaku-

2016 dapat dilihat pada Gambar 79 dan Gambar 80.

kan pengumpulan Naskah Perjanjian, penelaahan kerjasama dan update pelaksanaan kerja sama. Untuk kerja sama terbaru tahun 2016 baru akan ditindaklanjuti di periode tahun 2017. 10) Pelaksanaan

penyelenggaraan

kes-

ekretariatan PROPER terhadap 1.930 perusahaan yang terdiri dari beberapa tahap yaitu: persiapan, penilaian mandiri, inspeksi lapangan (bila diperlukan), supervisi, pemeringkatan sementara, sanggahan, penilaian lebih dari ketaatan

108

Sumber: Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Setditjen PPKL

Gambar 79. Peringkat PROPER 2015-2016

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

puluh delapan ribu rupiah). Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Aggaran 2016 maka terjadi perubahan pada APBN Tahun 2016. Berdasarkan inpres tersebut maka anggaran pada Ditjen PPKL menjadi Rp. 101.862.028.000,- (SerSumber: Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Setditjen PPKL

atus satu milyar delapan ratus enam puluh

Gambar 80. Tingkat Ketaatan PROPER 2015-2016

dua juta dua puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 99.128.356.717,(sembilan puluh sembilan milyar seratus dua

A. Realisasi Anggaran Ditjen PPKL memiliki 6 (enam) indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2016 ini. Pagu anggaran awal untuk pelaksanaan kegiatan di Ditjen PPKL pada tahun 2016 ini sebesar Rp. 140.862.028.000,- (seratus empat puluh milyar delapan ratus enam puluh dua juta dua

puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah). Capaian penyerapan anggaran Ditjen PPKL sebesar 97,32%. Secara rinci capaian penyerapan anggaran untuk masing-masing sasaran program dapat dilihat pada Tabel 39 di bawah ini.

Tabel 39. Capaian Penyerapan Anggaran Ditjen PPKL Tahun 2016 Sasaran

Pagu Awal (Rp.)

Indikator Kinerja

Pagu APBN-P (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Capaian Penyerapan (%)

Meningkatnya Kualitas Indeks Kualitas Udara Udara Meningkat

16.311.490.000,-

15.644.848.000,- 15.519.042.466,-

99,20

Meningkatnya Kualitas Indeks Kualitas Air Meningkat

Air

39.401.489.000,-

14.036.131.000,- 13.518.646.898,-

96,31

Meningkatnya Kualitas Indeks Tutupan Lahan Tutupan Lahan Meningkat

10.801.490.000,-

Menurunnya Beban Kualitas Pesisir dan Pencemaran dan Ting- Laut Meningkat Setiap kat Kerusakan Wilayah Tahun Pesisir dan Laut

9.200.349.701,-

94,83

12.951.489.000,-

10.533.489.000,- 10.377.354.566,-

98,52

Meningkatnya Kualitas Luas Lahan Gambut Pengelolaan Lahan Terdegradasi yang Gambut Dipulihkan Meningkat Setiap Tahun

13.084.490.000,-

12.434.490.000,- 12.255.536.798,-

98,56

Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH

48.311.580.000,-

39.511.580.000,- 38.257.426.288,-

96,83

140.862.028.000,- 101.862.028.000,- 99.128.356.717,-

97,32

SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019

TOTAL

9.701.490.000,-

Sumber : Setditjen PPKL, Ditjen PPKL

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

109

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal PengendalianPencemaran dan Kerusakan

kan kerjasama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat.

Lingkungan secara efektif berjalan pada bulan Januari2016 setelah pengesahan DIPA. Berdasarkan hasil pelaksanaan emonev Bappenas, realisasi penyerapan anggaran pada triwulan III baru mencapai 38,24%, namun pada triwulan IV mampu mencapai 97,32%. Keberhasilan penyerapan anggaran sebesar 97,32% didukung antara lain : 1) perencanaan percepatan penyerapan anggaran; 2) strategi pelaksanaan kegiatan; 3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi; 4) meningkat-

B. Efisiensi Efisiensi pada kegiatan untuk mencapai Program 6 (enam) sasaran Ditjen PPKL dengan membandingkan antara Capaian Kinerja sebesar 99,33% dengan Capaian Penyerapan Anggaran sebesar 97,32%, mencapai 1,02 yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan ini efisien sesuai dengan anggaran yang ada. Efisiensi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 40 di bawah ini.

Tabel 40. Efisiensi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Sasaran

Capaian Capaian Capaian Kinerja (%) Kinerja (%) penyerapan 2015 2016 anggaran (%)

Indikator Kinerja

Efisiensi Efektivitas

Meningkatnya Udara

Kualitas Indeks Kualitas Udara Meningkat

104,89

100,34

99,20

1,01

0,96

Meningkatnya Air

Kualitas Indeks Kualitas Meningkat

102,12

95,62

96,31

0,99

0,94

Meningkatnya Kualitas Indeks Tutupan Lahan Tutupan Lahan Meningkat

99,23

98,18

94,83

1,04

0,99

Menurunnya Beban Kualitas Pesisir dan Laut Pencemaran dan Ting- Meningkat Setiap Tahun kat Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut

142,85

100,00

98,52

1,02

0,70

Meningkatnya Kuali- Luas Lahan Gambut tas Pengelolaan Lahan Terdegradasi yang DipuGambut lihkan Meningkat Setiap Tahun

346

102,50

98,56

1,04

0,30

113,63

Belum dievaluasi

96,83

Belum dapat diukur

151.45

99,33

97.32

1,02

0,66

Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH

Air

SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019

RATA-RATA Sumber : Setditjen PPKl, Ditjen PPKL

110

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAB IV. PENUTUP Kesimpulan 1. Pencapaian sasaran program dan target indikator kinerja Ditjen PPKL tahun 2016 sebesar 99,33%. Capaian Kinerja berdasarkan target setiap indikator kinerja yang tidak tercapai adalah Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 95,62% dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 98,18%, sedangkan yang lainnya mencapai target yang ditetapkan. 2. Capaian penyerapan anggaran sebesar 97,32%, dapat menghasilkan capaian kinerja sebesar 99,33%. sehingga efisiensi kinerjanya sebesar 1,02. Nilai ini menunjukkan efisiensi kinerja Ditjen PPKL tahun 2016 dikategorikan efisien. 3. Capaian kinerja tahun 2015 mencapai sebesar 151,45% dan capaian kinerja tahun 2016 mencapai sebesar 99,33%, sehingga efektivitasnya menjadi 0,66. Hal ini menunjukkan efektivitas kinerja Ditjen PPKL lebih efektif tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2016. 4. Perlu dilakukan reviu terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJM 2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra). Kendala 1. Pengumpulan data hasil pemantauan kualitas air dilakukan setiap akhir tahun anggaran sehingga proses penghitungan nilai Indeks Kualtas Air mengalami keterlambatan/perubahan. Selain itu pemantauan kualitas air sungai yang menggunakan dana dekonsentrasi, hanya untuk sungai lintas provinsi yang sebagian besar kualitasnya sudah menurun.

2. Data penurunan beban pencemaran dari kegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal dan Usaha Skala Kecil (USK) yang didanai DAK masih tersebar di Kabupaten/Kota sehingga belum dapat dihitung kontribusinya dalam penurunan beban pencemaran air. 3. Pembangunan Sistem Online Monitoring (ONLIMO) kualitas air sungai mengalami kendala dalam penentuan lokasi titik pemasangan terutama terkait dengan status lahan dan keamanan. 4. Pembangunan Sistem Pemantauan Kualitas Udara (AQMS) mengalami kendala dalam proses pengurusan izin penggunaan lahan untuk penempatan AQMS dan pengiriman peralatan tidak tepat waktu serta perubahan rencana lokasi penempatan layar. Tindak Lanjut 1. Meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait agar pencapaian Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan lebih maksimal; 2. Dilakukan pengembangan metoda perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. 3. Dilakukan penyesuaian target dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis; 4. Meningkatkan koordinasi dan kesepakatan kerjasama dengan pemerintah daerah dan sector terkait untuk penempatan lokasi AQMS dan ONLIMO.

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

111

LAMPIRAN Lampiran 1

112

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

113

Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat (S1)

SASARAN STRATEGIS SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya kualitas air (S1. Indeks kualitas air meningkat Menurunnya beban penceP10.2) menjadi 55 di tahun 2019 (S1. maran air sebesar 30 % dari P10.2.IKP) basis data 2014 pada 15 DAS prioritas (124.950,73 ton BODe) (S1.P10.2.K2.2)

Jumlah Sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemarannya (S1.P10.2.K2. .2.IKK.b)

Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada 15 DAS prioritas secara kontinyu (S1.P10.2.K2.2.IKK.a)

d. Jumlah Kota yang memenuhi baku mutu Kualitas Udara Ambien (dari 45 Kota yang dipantau) (S1. P10.K1.1.IKK.d)

Jumlah Kota yang menerapkan “green transportation” sebanyak 45 kota (S1.P10.K1. .1.IKK.c)

Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien dan beroperasi secara kontinyu sejumlah 45 Kota(S1.P10.K1.1.IKK.b)

Persentasi Penurunan beban pencemaran ke udara sebesar 15 % dari basis data 2014 (S1.P10. K1.1.IKK.a)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KINERJA KEGIATAN

Indeks kualitas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan lingkungan hidup bera- (P10) da pada kisaran 66,5 Meningkatnya kualitas udara Indeks kualitas udara meningkat Menurunnya beban emisi – 68,5 (S1.P10.1) menjadi 84 di tahun 2019 (S1. pencemaran udara sebesar P10.1.IKP) 15% dari basis data 2014 (S1.P10.K1.1)

INDIKATOR KINERJA

KINERJA PROGRAM

Tabel 42. Matriks Indikator terkait mandat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

KINERJA KEMENTERIAN

Lampiran 2

114

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

KINERJA KEMENTERIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM SASARAN KEGIATAN

Tata kelola pemerintahan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja yang baik di lingkungan Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 Ditjen Pengendalian Pence- point) (S1.P10.3.K6.IKK.a) maran dan Kerusakan Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S1.P10.3.K6)

Luas Lahan terlantar (abandoned land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya mencapai 25% dari basis data rata-rata 2010-2014(S1.P10.3.K4.3.IKK.b)

Jumlah provinsi yang terinventarisasi mempunyai lahan rusak (open access) (S1.P10.3.K4.3.IKK.a)

Beban Pencemaran Air turun 16% melalui pilot project dan pembinaan sumber pencemar (S1.P10.2.K2 2.IKK.d)

Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan E-Coli)(S1.P10.2.K2.2.IKK.c)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KINERJA KEGIATAN

Meningkatnya kualitas tut- Indeks tutupan lahan meningkat Meningkatnya luas lahan upan lahan (S1.P10.3) menjadi 62 di tahun 2019 (S1. terlantar yang terpulihkan P10.3) sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir (S1. P10.3.K4.3)

SASARAN PROGRAM

KINERJA PROGRAM

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

115

INDIKATOR KINERJA

Melestarikan ke- Derajat keberfungsian s e i m b a n g a n ekosistem meningkat ekosistem dan setiap tahun keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (S3)

SASARAN STRATEGIS

KINERJA KEMENTERIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Jumlah pilot project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk sebanyak 50 unit (S3. P10.1.K3.IKK.b)

Kualitas air di perairan pantai pada 3 kawasan pesisir (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD, Semarang, dan Bali) meningkat setiap tahun (S3. P10.1.K3.IKK.a)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Luas lahan gambut yang rusak (degraded peatland) yang terpulihkan meningkat setiap tahun (S3. P10.2.K5.IKK.d)

Lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun (S3.P10.2.K5.IKK.c)

Jumlah ekosistem Gambut Ditetapkan Sebagai Fungsi Lindung (S3. P10.2.K5.IKK.b)

Jumlah ekosistem gambut yang dipetakan kesatuan hidrologis gambutnya (S3.P10.2. K5.IKK.a)

Menurunnya tingkat keru- Jumlah kawasan yang terpulihsakan wilayah pesisir dan kan fungsi ekosistemnya pada 85 laut (S3.P10.2.K3) kawasan pesisir prioritas : pantai, lamun, seagrass, terumbu karang (S3.P10.2.K3.IKK.a)

Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015 (S3.P10.1.K3)

SASARAN KEGIATAN

KINERJA KEGIATAN

Meningkatnya kualitas pen- Luas lahan gambut terdegradasi Meningkatnya luasan lahan gelolaan lahan gambut (S3. yang dipulihkan meningkat seti- gambut yang terpulihkan P10.2) ap tahun (S3.P10.2.IKP) sebesar 5% dari luas KHG yang sudah ditentukan (S3. P10.2. K5)

Menurunnya beban pence- Kualitas pesisir dan laut meningmaran dan tingkat kerusakan kat setiap tahun (S3.P10.1.IKP) wilayah pesisir dan laut (S3. P10.1)

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P10)

SASARAN PROGRAM

KINERJA PROGRAM

116

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran Program / Sasaran Kegiatan

2 Kota

Target

1.750

Anggaran

Perkotaan

Prioritas Nasional

Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)

jumlah kota yang memiliki Perkotaan sistem pemantauan kualitas AQMS: 5 udara ambien: yang beroperasi kota, Passive kontinyu (AQMS), yang beropSampler: 400 13.250 erasi mudah, sederhana, dan kab/kota menjangkau 500 kab/kota (passive sampler)

Meningkatnya proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi

Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan

Jumlah kota yang menerapkan green transportation meningkat dari tahun ke tahun

Tersedianya status mutu udara perkotaan

Meningkatnya penerapan green transportation

Pengendalian Pencemaran Udara

Program Pengen- dalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Program/ Kegiatan

Kegiatan Prioritas

Produktivitas dan Daya Pengembangan InSaing Industri dustri Hijau

Mengembangkan Kota Sistem Informasi Hijau yang Berketahan- Kualitas Lingkungan an Iklim dan Bencana Perkotaan

Mengembangkan Kota Green transportation Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana

Program Prioritas

Tabel 43. Program Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Lampiran 3

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

117

Sasaran Program / Sasaran Kegiatan

Jumlah sarana sanitasi dasar umum dan IPAL komunal di Sungai Ciliwung

Jumlah sistem yang dibangun untuk memantau kualitas air secara kontinyu pada 3 sungai di 3 DAS Prioritas

Ditetapkannya alokasi beban pencemaran di 3 sungai di 3 DAS Prioritas

Menetapkan alokasi beban pencemaran di 15 sungai di 15 DAS

Menyediakan informasi data kualitas air sungai secara kontinyu

Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan Proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi sebesar 75% dari 2000 industri

Meningkatnya sarana sanitasi dasar umum dan IPAL komunal di Sungai Citarum, Cisadane, dan Ciliwung

Pengendalian Pencemaran Air

Program/ Kegiatan

3 sungai

6 Titik (3 Sungai)

2 IPAL Komunal dan sarana sanitasi dasar umum

188 Industri

Target

1.000

6.000

1.250

2.500

Anggaran

Perumahan dan Permukiman

Pelayanan Kesehatan

Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)

Prioritas Nasional

Kegiatan Prioritas

Peningkatan Keterse- Jaga Air (Menjaga diaan Air Baku Kualitas dan Kuantitas Air)

Penguatan Promotif dan Lingkungan Sehat Preventif : “Gerakan Masyarakat Sehat”

Produktivitas dan Daya Pengembangan InSaing Industri dustri Hijau

Program Prioritas

118

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

Proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu air limbah melalui Program PROPER sebesar 75% dari 2000 industri yang dipantau

Meningkatnya kualitas ekosistem pantai lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai pada kawasan pesisir dan laut

7 unit

Target

600 industri

Kualitas air pada segmen sungai Kelas 2 pada sepanjang 0.05 km yang melin- segmen yang tas di permukiman meningkat direstorasi

Meningkatnya proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu air limbah

Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan

Terbangunnya 6 IPAL Domestik dan 6 IPAL USK di 6 sungai pada 6 DAS prioritas

Perbaikan kualitas sungai melalui kegiatan Restorasi

Sasaran Program / Sasaran Kegiatan

Meningkatnya kualitas air sungai dengan menurunkan beban pencemaran

Program/ Kegiatan

8.000

6.331

3.000

Anggaran

Kemaritiman dan Kelautan

Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)

Perumahan dan Permukiman

Prioritas Nasional Kegiatan Prioritas

Tata Ruang Laut, Kon- Rehabilitasi kawasan servasi dan Rehabilitasi pesisir dan laut Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari

Produktivitas dan Daya Pengembangan InSaing Industri dustri Hijau

Peningkatan Keterse- Jaga Air (Menjaga diaan Air Baku Kualitas dan Kuantitas Air)

Program Prioritas

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

119

Sasaran Program / Sasaran Kegiatan

Jumlah Pilot Project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk

Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dilakukan clean up akibat tumpahan minyak

Jumlah kawasan pesisir yang dilakukan penentuan baseline pencemar, pemantauan berkala, dan pemetaan sumber pencemar

Penyediaan Peta, Data Pencemaran dan Sumber Pencemar pada Kawasan Pesisir

Clean up di lokasi pesisir dan laut yang tercemar tumpahan minyak

Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah kawasan yang dipulihkan ekosistemnya (pantai lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai)

Meningkatnya sarana instalasi pengolahan air limbah di perkampungan nelayan wilayah pesisir

Pemulihan Keru- sakan Lahan Akses Terbuka

Program/ Kegiatan

3 kawasan pesisir

4 lokasi

2 unit

12 kawasan prioritas

Target

1.000

2.000

3.000

5.000

Anggaran

Kemaritiman dan Kelautan

Prioritas Nasional

Kegiatan Prioritas

Tata Ruang Laut, Kon- P e n g e n d a l i a n servasi dan Rehabilitasi pencemaran pesisir Pesisir dan Laut serta dan laut Wisata Bahari

Tata Ruang Laut, Kon- Rehabilitasi kawasan servasi dan Rehabilitasi pesisir dan laut Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari

Program Prioritas

120

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran Program / Sasaran Kegiatan

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut

Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai

Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang

Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan

Luas lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan

Meningkatnya luasan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan

Program/ Kegiatan

18 Industri

24 ha

Target

1.000

8.000

Anggaran

Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)

Desa dan Kawasan Pedesaan

Prioritas Nasional

Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim

Kegiatan Prioritas

Produktivitas dan Daya Pengembangan InSaing Industri dustri Hijau

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Transmigrasi

Program Prioritas

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

121

Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan

Jumlah sekat kanal yang dibangun di lahan gambut Luas ekosistem gambut yang terpulihkan

Proporsi jumlah perusahaan konsesi di ekosistem gambut yang meningkat kinerja tata pengelolaan airnya melalui Program PROPER sebesar 50% dari 27 industri yang dinilai

Meningkatnya proporsi jumlah perusahaan konsesi di ekosistem gambut yang meningkat kinerja tata pengelolaan airnya

Terbangunnya sarana untuk pemulihan lahan gambut (sekat kanal) Terpulihkannya Ekosistem Gambut

Sasaran Program / Sasaran Kegiatan

Dukungan Manaje- Terwujudnya reformasi men tata kelola kepemer intahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH

Program/ Kegiatan

40 Industri

2.100 Ha

Target

2.000

7.000

Anggaran

Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)

Desa dan Kawasan Pedesaan

Prioritas Nasional

Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim

Kegiatan Prioritas

Produktivitas dan Daya Pengembangan InSaing Industri dustri Hijau

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Transmigrasi

Program Prioritas

122

LAPORAN KINERJA 2016 Sekretriat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

JUMLAH

Program/ Kegiatan

Sasaran Program / Sasaran Kegiatan SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019

Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan

Target

80.081

8.000

Anggaran

Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas