Panduan pengawasan pemanfaatan ruang dari aspek lingkungan 2007

PANDUAN

Pengarah Ir. Hermien Roosita, AAM Penyelia Ir. Arie D. D. Djoekardi, AAA Ketua Tim Ir. Sabar Ginting, AABA Asisten Deputi Urusan Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan Tim Penyusun Tumiran Hadi, SE, Dra. Ardina Purbo, AASc, Hendaryanto, ST, Rifan Asnanto, ST, Ir. Inge Retnowati, AAE, Dra. Desi Florita S, Heru Subroto, Adi Fajar Ramly, Spi, AAAA Tim Pendukung Hamid Asikin, S.IP, Nur AAala Eka Putri, S.Sos, AAoh. Arifin, SH, Barkah Sulistiowati, S.Sos, Torinda Susy S, S.Kom, Yos Hendra, Eli Nurhayati Lay out & Editing Sampe Simanungkalit, S.Kom Desain Sampul Hamid Asikin, S.IP Informasi Lebih Lanjut, Hubungi : Asisten Deputi Urusan Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Gedung A Lantai IV Jl. D.I Panjaitan Kav. 24 Jakarta Timur 13410 Telp./Fax : (021) 85904930 Awasiruang@menlh.go.id

•

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

KATASAMBUTAN Dalam menyelenggarakan otonomi, Pemerlntah Daerah mempunyai kewajiban menyusun perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang serta pengendalian lingkungan hidup. Dalam rangka memperlancar pengawasan pemanfaatan ruang dl daerah, maka dirasakan perlu adanya Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan.

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan Hidup disusun oleh unit Asisten Deputi Urusan Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan, Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Dengan adanya panduan ini diharapkan penataan ruang dapat lebih mengakomodasi kepentingan lingkungan, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan dengan aman, dan hasil pengawasan dapat dijadikan pertimbangan dari .sisl lingkungan dalam pengambilan keputusan untuk terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Panduan ini diharapkan dapat digunakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Kabupaten/Kota pada khususnya dan PPLH Provinsi pada umumnya di seluruh Indonesia. Dengan adanya panduan pengawasan ini diharapkan peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang di daerah semakin intensif, sehingga penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang semakin kecil atau tidak ada sama sekali. Dengan demikian, konflik dan sengketa dalam pemanfaatan ruang tidak terjadi dan fungsi lingkungan hidup dapat dilestarikan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberi manfaat yang besar dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan pemanfaatan ruang dan lingkungan.

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, buku Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan Hidup bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dapat diselesalkan.

Dalam kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan yang telah memberikan arahan, masukan dan kepada para pakar tata ruang, staf di lingkungan Asisten Deputi Urusan Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan, serta semua pihakyang telah membantu baik berupa pikiran maupun saran sehingga terwujud buku panduan Ini. Buku panduan ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dalam menjalankan tugas pengawasan pemanfaatan ruang dari aspek lingkungan hidup di daerahnya masing-masing.

Semoga buku panduan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Jakarta, 27Juli2007 Asisten Deputi Urusan Pengawasan Etaluasi Lingkungan,

ii

dan

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

DAFTARISI Hal i Ii iii

KATASAMBUTAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan 1.3. Sasaran

1 1 2 2

II.

DASAR HUKUM .

3

III. ISTILAH DAN DEFINISI

5

IV.

RUANG LINGKUP PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG DARI ASPEK LINGKUNGAN 4.1. Lingkup Wilayah 4.2. Lingkup Substansi

9 9 9

V.

KONSEP DAN MEKANISME PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG DARI ASPEK LINGKUNGAN 5.1. Konsep Pengawasan 5.2. Mekanisme Pengawasan

11 11 13

VI.

DATA DAN METODE PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG DARI ASPEK LINGKUNGAN DI KABUPATEN/KOTA 6.1. Data 6.2. Metode

16 16 16

VII. PELAPORAN

21

LAMPIRAN

iii

Panduan Pengawasan Pemanfeatan Ruang • dari Aspek Lingkungan

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Untuk mengetahui tingkat ketaatan suatu usaha dan atau keglatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dl bidang lingkungan hidup dan penataan ruang perlu dilakukan kegiatan pengawasan. Saat ini pengawasan dan penegakan hukum lingkungan bidang tata ruang masih lemah.

Karena lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang, menyebabkan tekanan pada sumberdaya alam semakin tinggi. Akibat pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang mendapatkan prioritas yang rendah, maka kerusakan lingkungan makin kerap terjadi dalam bentuk berbagai bencana lingkungan seperti banjir dan longsor pada musim hujan, pencemaran air, hujan asam dan kekeringan pada musim kemarau. Oleh karena itu peran dan kapasitas dari pejabat pengawas lingkungan hidup perlu ditingkatkan baik melalui pelatlhan maupun melalui pemberian Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan.

Dengan adanya pedoman ini diharapkan penataan ruang dapat lebih mengakomodasi kepentingan lingkungan, sehingga pembangunan dapat berlangsung dengan aman, dan hasil pengawasan dapat dijadikan pertimbangan dari sisi lingkungan dalam pengambilan keputusan.

Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup diharapkan institusi pengelola lingkungan hidup daerah (Bapedalda, BPLHD, DLH, dll) dapat lebih berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan penataan ruang. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang ada pada intstltusi tersebut diharapkan dapat melaksanakan pengawasan pemanfaatan ruang dari aspek lingkungan. Untuk ituiah pedoman ini disusun guna memberikan acuan bagi pejabat pengawas lingkungan hidup dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah dalam menjalankan tugas pengawasan, di bidang tata ruang.

1

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

1.2 Tujuan Tujuan pengawasan adalah: Mengetahui status ketaatan penanggung jawab usaha dan atau keglatan terhadap kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dl bidang tata ruang dan lingkungan hidup.

1.3 Sasaran - Terkumpulnya data dan informasi untuk mengetahui penyimpangan pemanfaatan ruang atau ketaatan di bidang tata ruang dari aspek lingkungan hidup.

- Meningkatnya kapasitas aparat daerah terutama Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) daiam pengawasan pemanfaatan ruang.

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

II. DASAR HUKUM Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang dari aspek lingkungan bagi pejabat pengawas lingkungan hidup dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah mengacu kepada beberapa peraturan terkait, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah; 7. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah; 9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawas Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas; 10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 57 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup; 3

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/ Kabupaten/Kota.

4

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

III. ISTILAH DAN DEFINISI 1. Evaluasi adalah usaha untuk menilai kemajuan keglatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.

2. Existing Land Use adalah kondisi penggunaan lahan saat ini.

3. Izin pemanfaatan ruang adalah Izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 26/2007).

4. Kabupaten adalah daerah Swatantara Tingkat II yang dikepalai oleh Bupati, setingkat dengan Kotamadya, merupakan bagian langsung dari provinsi yang terdiri atas beberapa kecamatan. (Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keliga, Balai Pustaka, Jakarta 2001).

5. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan (UU No. 26/2007).

6. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan (UU No. 26/2007).

7. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan -pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (UU No. 26/2007).

8. Kota adalah kawasan perkotaan yang berstatus Daerah Otonom.

9. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan (UU No. 26/2007).

5

Panduan Pengawasan Pemanfeatan Ruang dari Aspek Lingkungan

10. Land Clearing adalah proses pembukaan lahan.

11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

12. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Menteri.

13. Pengawasan Lingkungan adalah keglatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH/Inspektur) dan PPLH daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan kegiatan terhadap ketentuan lingkungan hidup.

14. PPLH Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansiinstansi yang bertanggung jawab daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur/ Bupatl/Walikota.

15. Pelaporan adalah kegiatan memberi informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pemblayaannya (UU No. 26/2(307).

17. Pemantauan adalah usaha atau perbuatan untuk mengamati, mengawasi, dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang sesuai maupun tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Proses pemantauan dalam hal in! merupakan kegiatan yang akan terus dilakukan, baik ada pelanggaran maupun tidak ada pelanggaran pemanfaatan ruang.

6

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

18. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (UU No. ^ 26/2007).

19. Penertiban adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

20. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan tata ruang dapat dlwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 26/2007).

21. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertibtata ruang (UU No.26/2007).

22. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang (UU No. 26/2007).

23. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunana dan penetapan rencana tata ruang (UU No. 26/2007).

24. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang (UU No. 26/2007).

25. RDTRK : Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (UU No. 26/2007).

26. RTRKS: Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (UU No. 26/2007).

27. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang (UU No. 26/2007).

28. RTRW: Rencana Tata Ruang Wilayah.

7

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

29. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bum! sebagai kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya (UU No.26/2007).

30. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (UU No. 26/2007).

31. Sistem Informasi Geografi (SIG) adalah suatu sistem perangkat komputer yang digunakan untuk menylmpan dan memanipulasi informasi geografi (Aronoff, 1989).

32. Super impose adalah penampalan (overlay) 2 (dua) tema peta atau lebih.

33. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang (UU No. 26/2007).

8

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

IV. RUANG LINGKUP PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG DARI ASPEK LINGKUNGAN 4.1 Lingkup Wilayah Panduan ini digunakan untuk pengawasan pemanfaatan ruang dari aspek lingkungan di lingkup Wilayah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

4.2 Lingkup Substansi Lingkup pengawasan meliputi: 1. Pengkajian Laporan a. Laporan berkala pelaksanaan pemanfaatan ruang dari instansi pemberi izin pemanfaatan ruang. b. Hasil pemantauan terhadap pemanfaatan ruang. c. Pengaduan, laporan dan informasi dari masyarakat (termasuk LSM, perorangan, lembaga penelitian, media massa, dll) mengenai penyimpangan pemanfaatan ruang. d. Data sekunder tentang pemanfaatan ruang dari Instansi terkait di daerah.

2. Kesesuaian dengan peruntukan pada: a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/ Kota. b. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota. c. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Kabupaten/Kota. d. Zonasi (Rencana Tapak).

Peta RTRW, RDTR, RTRKS dan Zonasi merupakan prasyarat (pre-requisite) untuk terlaksananya pengawasan.

Lokasi suatu kegiatan atau proyek harus sesuai dengan peruntukannya seperti butir a, b, c, dan d di atas.

Pada prinsipnya pengawasan dilakukan dengan mengacu pada rencana peruntukan yang paling detail yaitu zonasi. Jika tidak ada zonasi maka pengawasan berdasarkan RDTR atau RTRKS. Jika tidak ada RDTR atau RTRKS maka pengawasan berdasarkan RTRW.

9

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

3. Kesesuaian dengan peruntukan pada: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.

Hal ini dilakukan untuk mengecek apakah RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan RTRW Provinsi.

4. Keabsahan Perlzinan Dalam melakukan kegiatan dan/atau usaha bentuk izin yang diberikan dapat melalui pertimbangan lokasi yang harus sesuai dengan RTRW Kabupaten, kualitas ruang dan tata bangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat dan kebiasaan yang berlaku. Aspek perlzinan dalam pengawasan dari aspek lingkungan bagi pejabat pengawas lingkungan hidup: a. Izin Pemanfaatan Ruang (IPR). b. Izin Lokasi. c. Izin Mendirikan Bangunan (1MB). d. IzinGangguan(HO). e. Izin Prinsip.

5. Perkembangan fisik pemanfaatan ruang.

Data primer atau hasil dari pengamatan lapangan tentang pemanfaatan ruang.

10

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

V.

KONSEP DAN MEKANISME PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG DARI ASPEK LINGKUNGAN 5.1. Konsep Pengawasan Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang seiama Ini sudah banyak dilakukan oleh sejumlah Instansi teknis Pemerintah Daerah.

Pengawasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada umumnya, pengawasan yang dilakukan oleh instansi teknis tersebut memiliki tujuan: a. Memberikan masukan bagi revisi Rencana Tata Ruang Wilayah secara periodik (5 tahunan). b. Melakukan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. c. Memberikan rekomendasi terhadap pimpinan untuk mengambil kebijakan yang diangap perlu untuk pemanfaatan ruang.

Berbeda dengan pengawasan sebagaimana dlsebutkan di atas, pengawasan pemanfaatan ruang dari aspek lingkungan didasarkan pada sejumlah hal: a. Adanya laporan/pengaduan masyarakat mengenai kegiatan atau pemanfaatan ruang yang mengganggu atau berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. b. Adanya indikasi penyimpangan. c. Adanya kerusakan lingkungan yang dicurigai disebabkan oleh suatu kegiatan atau pemanfaatan lingkungan. d. Adanya pemantauan rutin.

Dengan demikian, pengawasan pemanfaatan ruang dari aspek lingkungan memiliki tujuan yang berbeda, yaitu untuk menghindari kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak mengindahkan kaidah-kaidah lingkungan.

Atas dasar tujuan tersebut, maka pengawasan pemanfaatan ruang dari aspek lingkungan dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap sejumlah alat bukti, yaitu: 11

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

a. Dokumen dan peta tata ruang serta peta Iainnya. b. Dokumen perizinan. c. Pengecekan lapangan (observasi dan wawancara).

Atas dasar pengawasan yang dilakukan, disusun rekomendasi bagi kegiatan atau pemanfaatan ruang yang menjadi obyek pengawasan.

Rekomendasi yang dihasilkan menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi atau penertiban terhadap obyek pengawasan tersebut.

Konsep pengawasan dari aspek lingkungan dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut.

Laporan Masyarakat Indikasi Penyimpangan

PENGAWASAN

Kerusakan Lingkungan Cek Dok RTRW

Pemantauan

r

Cek Perizinan tat Cek Lapangan Rekomendasi

Diagram 1. Diagram Alir Konsep Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

12

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

5.2 Mekanisme Pengawasan Atas dasar konsep pengawasan sebagaimana diuraikan di atas, maka pengawasan pemanfaatan ruang dari aspek lingkungan dilakukan dengan mengikuti alur pemikiran sebagai berikut: Kesesuaian lokasi usaha/kegiatan dengan peruntukan menurut RTRW. Lakukan pengecekan apakah lokasi usaha/kegiatan sesuai dengan RTRW. Pengecekan dilakukan dengan melihat Peta Rencana Ruang yang ada (RTRW, RDTR, RTRKS, Peta Lokasi atau Zonasi).

Pengecekan juga dilakukan terhadap keberadaan dan status Perda Rencana Tata Ruang yang bersangkutan.

Jika lokasi usaha/kegiatan, 1. Sesuai dengan RTRW maka pengawasan selanjutnya dilakukan melalui pengecekan terhadap Izin Pemanfaatan Ruang (IPR). a. Jika IPR ada, maka lakukan pemeriksaan usaha/kegiatan apakah usaha/kegiatan sesuai dengan IPR. - Jika sesuai dengan IPR, maka rekomendasi : usaha/kegiatan dapat dilanjutkan.

- Jika tidak sesuai dengan IPR, maka rekomendasi: usaha/kegiatan disesuaikan dengan IPR. Catatan: Pengecekan juga dilakukan terhadap izin-izin Iainnya seperti: a. Izin Prinsip. b. Izin Mendirikan Bangunan (1MB). c. Izin Gangguan (HO). b. Jika IPR tidak ada, maka lakukan pemeriksaan terhadap keberadaan bangunan/kegiatan, yaitu: - Jika ada bangunan/kegiatan, maka rekomendasi adalah: • Hentikansementara - UrusIPR. - Tidak ada bangunan/kegiatan, maka rekomendasi ."urusIPR. 13

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

c. Jika lokasi usaha/kegiatan sesuai dengan IPR, maka kegiatan selanjutnya adalah dengan memproses dokumen/kelayakan lingkungan berupa AMDAL bila wajib AMDAL, bila tidak proses UKL/UPL. 2. Tidak sesuai dengan RTRW maka pengawasan selanjutnya dilakukan melalui pengecekan terhadap IPR. a. Jika IPR ada maka lakukan pengecekan terhadap keberadaan bangunan/kegiatan, yaitu: - Ada bangunan, maka rekomendasi adalah: • Usulan kepada KDH berupa sanksi administratif sesuai dengan Pasal 63 UU No. 26 tahun 2007.

• Sanksi pidana, sesuai dengan UU No. 26 tahun 2007.

• Rekayasa teknis.

- Tidak ada bangunan, maka rekomendasi : rencana kegiatan dihentikan. b. Jika IPR tidak ada maka dilakukan pengecekan terhadap keberadaan bangunan/kegiatan, yaitu: - Ada bangunan, maka rekomendasi adalah: • Usulan kepada KDH berupa sanksi administratif sesuai dengan Pasal 63 UU No. 26 tahun 2007.

• Sanksi pidana, sesuai dengan UU No. 26 tahun 2007.

- Tidak ada bangunan, maka rekomendasi adalah rencana dihentikan.

Untuk lebih jelasnya mekanisme tersebut dapat dilihat dalam flow chart berikut:

14

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

Gambar 2. Diagram Alir Mekanisme Pengawasan

15

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang • dari Aspek Lingkungan

VI. DATA DAN METODE PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG DARI ASPEK LINGKUNGAN DI KABUPATEN/KOTA Dalam melakukan pengawasan pemanfaatan ruang dari aspek lingkungan ada 2 (dua) aspek penting yang harus dipenuhi agar pengawasan dapat dilaksanakan yang meliputi data dan metode, 6.1. Data Data yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan adalah data spasial maupun dokumen lain yang mendukung.

6.1.1 Peta: - RTRWKota/Kabupaten - Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) - Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) - Zonasi - Peta Pendukung antara lain : Peta Penggunaan Lahan, Peta Pengukuhan Kawasan Hutan, Peta Rawan Bencana, Peta Adm/Kec/Kel/Desa, Citra Satelit.

6.1.2 Dokumen: - Perda RTR - Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) - Izin Prinsip - Izin Lokasi - Izin Mendirikan Bangunan (1MB) - Izin HO (Gangguan) - Laporan atau Pengaduan Masyarakat 6.2. Metode 6.2.1 Metode untuk RTRW Pengawasan pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara lebih seksama dengan didukung oleh analisis kesesuaian yang komprehensif dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG). Masukan data untuk SIG ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, untuk kemudian disajikan dalani format peta dan basis data digital. Untuk memperoleh hasil analisis spasial pada lokasi usaha/kegiatan tertentu, maka dilakukan teknik penampalan (overlay) dari peta Rencana 16

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Ungkungan

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota atau Rencana Detll Tata Ruang (RDTR) suatu wilayah di Kabupaten/Kota.Metode In! dapat dilihat dalam diagram 3.

Dalam melakukan analisa dengan SIG langkah-langkah selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 2.

Dalam melakukan proses overlay perlu diperhatikan skala peta.

Skala peta yang digunakan berbeda-beda, sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan peta. Untuk wilayah Kabupaten, skala Rencana Tata Ruang yang tersedia umumnya adalah 1:100.000; hanya sebagian yang memiliki skala 1:50.000.

Sementara Rencana Tata Ruang Wilayah Kota memiliki skala 1: 50.000, dan hanya sedikityang memiliki skala 1:25.000.

Skala peta berkaitan dengan kegiatan atau pemanfaatan ruang yang menjadi obyek pengawasan. Semakin besar skala, akan semakin detil obyek pengawasan yang dapat dianalisa. Secara umum dapat dikatakan bahwa: a. b.

Untuk skala peta 1:50.000, obyek pengawasan terkecil yang dapat dianalisa kurang lebih adalah 25 hektar Untuk skala peta 1:20.000, obyek pengawasan terkecil yang dapat dianalisa kurang lebih adalah 4 hektar

Karena itu, apabila tidak didapatkan rencana tata ruang yang lebih detil (Rencana Detil Tata Ruang yang memiliki skala 1:5.000 sampai 1: 10.000, atau Rencana Tapak yang .memiliki skala 1: 1000), maka obyek pengawasan yang hanya berupa kegiatan tunggal seperti pabrik, hotel, dan sebagainya, tidak dapat dianalisa dengan baik.

Apabila data yang lebih rinci memang tidak tersedia, maka analisa tetap dapat dilakukan, tetapi kemungkinantidakakurat, karena lokasi obyek tidak dapat ditentukan secara tepat dalam peta pada skala yang kecil tersebut.

6.2.2 Pengumpulan Dokumen Prizinan.

Dokumen yang dikumpulkan meliputi dokumen perizinan, dan perundang-undangan yang terkait.

17

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

6.2.3 Kegiatan lapangan: 1. Penggunaan kuesioner, Untuk melakukan pengawasan ini supaya sistmatis dan terdata dengan jelas, untuk mendukung pembuktian, maka telah dibuat kuesioner (lampiran 1) 2. Cek lapangan: Keglatan lapangan meliputi: - Plotting manual maupun menggunakan Global Positioning System (GPS) Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan dan merekam posisi geografi obyek pengawasan, baik berupa titik lokasi maupun polygon.

Beberapa kasus dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan meteran seperti mengukur garis sempadan pantai.

- Observasi • Deskripsi lapangan Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat mendeskripsikan kondisi obyek pengawasan serta situasi lingkungan sekitarnya • Wawancara Kegiatan merupakan kegiatan pengumpulan data melalui narasumber, dapat berupa organisasi, perorangan, tokoh masyarakat, yang berkaitan dengan obyek pengawasan maupun lingkungan sekitar.

- Dokumentasi: Foto dan Video Kegiatan in! berupa perekaman data dengan alat bantu kamera (digital), maupun video kamera.

18

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

Seluruh metode dan data serta kegiatan pendukungnya dapat dilihat dalam tabel berikut: TabeB Data dan B^etoda Pengawasan Pemanfaatan Ruang Dari Aspek Lingkungan Besaran Obyek Pengawasan

No. 1.

2.

•

•

1 cm^ peta = 25 ha

l c m 2 = 2,5ha

•

l c m 2 = 10ha

•

RTH

Rencana Tata Ruang (Punya Dasar Hukum)

Skala Peta

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten (Perda)

1:50.000 1:100.000

Rencana Rinci Tata Ruang : a. Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan b. Kawasan Strategis (Perda)

1: 5.000 s.d.

10.000

Metode

Data Pendukung

Data Spasial Pendukung

Peta Pendukung

Keterangan

RTRW Kab. vs Existing Land Use (foto udara, citra satelit)

•

Peta Pengukuhan Fungsi Kawasan Peta Administrasi Kecamatan

• •

Izin Laporan masyarakat.

Mengacu RTRW Prop, dan Nasional

lapangan

RDTR Kawasan vs Existing Land Use

Peta Administrasi Desa

• •

Izin Laporan masyarakat.

Mengacu RTRW Kabupaten

Overlay, perizinan, IndikasI (survey)

•

o J.

*l* Icm^ = 0,1 ha • Tapak kegiatan

^onasi/site plan (Perda)

1:1.000

NemDanaingKan site plan vs hasil observasi lapangan

Site Plan

reta Aaminisuasi RT/RW

4* Izin • Laporan masyarakat.

Mengacu RDTR

4.

1 cm^ = 4 ha

RTRW Kota (Perda)

1: 20.000

Overlay, perizinan, IndikasI (survey)

RTRW Kota vs Existing Land Use (foto udara, citra satelit)

•

• •

Izin Laporan masyarakat.

Mengacu RTRW Prop, dan Nasional

•

Peta Pengukuhan Fungsi Kawasan Peta Administrasi Kecamatan

5.

1 cm^ = 2,5 ha

Rencana Rinci Tata Ruang : a. Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan b. Kawasan Strategis (Perda)

1: 5.000

lapangan

RDTR Kawasan vs Existing Land Use

Peta Administrasi Kelurahan/Desa

• •

Izin Laporan masyarakat.

Mengacu RTRW Kota

6.

1 cm^ = 0,1 ha Fasos & Fasum

Zonasi/site plan (Perda)

1:1.000

Membandlngkan site plan vs hasil observasi lapangan

Site Plan

Peta Administrasi RT/RW

• •

Izin Laporan masyarakat.

Mengacu RDTR

19

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

ANALISIS K A S U S

R T R W KAB/KOTA ATAU R D T R

SUPER IMPOSE

KASUS: LOKASI

,DE.^I;^™oKAsi

STATUS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

^EXISTING LAND USE

F O T O UDARfiJ C I T R A S A T E LIT U P T O D A T E

Diagram 3. Analisis kasus

1. Ketahui lokasi kasus hingga satuan administratif terkecil 2. Siapkan existing land use berupa foto udara atau citra satelit dari Kabupaten/ Kota atau wilayah di Kabupaten/Kota dalam bentuk peta digital 3. Rioting lokasi kasus (identifikasi lokasi) pada existing land use berupa foto udara atau citra satelit 4. Siapkan RTRW Kabupaten /Kota atau RDTR suatu wilayah di Kabupaten/Kota dalam bentuk peta digital 5. Lakukan over lay (super impose) melalui SIG 6. Hasil pengawasan berupa : a. Ketaatan b. Status pelanggaran pemanfaatan ruang

20

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

VII. PELAPORAN Setelah melakukan pengawasan terhadap setiap usaha dan atau kegiatan, Pengawas wajib segera membuat dan menyampaikan laporan pengawasan kepada pejabat pemberi tugas. Laporan pengawasan pemanfaatan ruang dari aspek lingkungan hidup membuat informasi/data yang dikumpulkan dari hasil pengawasan yang dikelola dan diatur sehingga dapat digunakan secara optimal dalam upaya penegakan hukum atau peningkatan kinerja pengelolaan. Informasi yang disajikan dalam laporan pengawasan harus memperhatikan beberapa hal berikut: 1. Disajikan secara jelas dan sistematis; 2. Harus akurat, aktual dan faktual dan didasarkan pada hasil pengawasan lingkungan hidup serta merupakan hasil yang dapat diverifikasi oleh pihakyang ahli; 3. Harus difokuskan pada tujuan pengawasan sedangkan data/informasi yang tidak berkaitan akan membingungkan dan mengurangi kejelasan dan manfaat dari laporan tersebut; 4. Bukan merupakan pendapat, pandangan dan asumsi-asumsi pribadi Pengawas lingkungan hidup yang bersangkutan; 5. Harus didukung dengan data dan atau bukti akurat dan faktual; 6. Dokumen pendukung seperti foto, berita acara dan sebagainya yang menyertai laporan pengawasan lingkungan hidup harus dlsebutkan dengan jelas; 7. Untuk mendapatkan laporan yang baik gunakan gaya penulisan laporan sebagai berikut: a. Tulis laporan secara sederhana, hindari bahasa yang sulit dimengerti; b. Gunakan bahasa aktif bukan pasif (misalnya mengambil sampel bukan sampel diambil); c. Usahakan agar isinya singkat dan langsung kepada pokok permasalahan; d. Hindari pengulangan; e. Perbaiki dan koreksi isi laporan secara cermat.

Untuk lebih jelasnya maka format laporan dapat dilihat pada lampiran 3.

21

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

LAMPIRAN 1

DAFTAR PERTANYAAN DI LAPANGAN UNTUK PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG DARI ASPEK LINGKUNGAN

1. Informasi kegiatan usaha 1.1. Jelaskan profil usaha/kegiatan?

Nama usaha/kegiatan: Alamatiengkap • Kantor: • Lokasi usaha/kegiatan: , Nomor telp/fax • Kantor: • Lokasi usaha/kegiatan: Kontak person: , Jenis usaha/kegiatan: Usaha utama dari usaha/kegiatan: Akte Pendirian usaha/kegiatan: Nomor Persetujuan Prinsip: NPWP usaha/kegiatan: Luas usaha/kegiatan: , Koordinat (data dari GPS): Lain-lain: 1.2. Apakah sudah ada atau akan ada kegiatan land clearing ?

Tidak

Ya Jika Ya, sebutkan dengan jelas?

1.3. Apakah sudah ada kegiatan konstruksi di lapangan?

Tidak

Ya Jika Ya, sebutkan dengan jelas?.

22

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

2. Aspek perizinan Apakah usaha/kegiatan sudah memiliki izin di bawah ini: Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) Izin Lokasi

Izin Usaha/Kegiatan

Izin Prinsip

Izin Mendirikan Bangunan (1MB)

Izin Gangguan/HO

Izin Iainnya

Lampirkan Jika tidak mengapa?, 3. Lokasi kegiatan ada di daerah administrasi: a. Kabupaten b. Kota 4. Status RTRW Kab/Kota tersebut di atas: Perda

Raperda

Substansi Teknis/Kajian U Belum ada Lain-lain, sebutkan 5. Status RDTR Kab/Kota tersebut di atas : Perda

CU Raperda

Substansi Teknis/Kajian \_\ Belum ada Lain-lain, sebutkan 6. Status RTRKS Kab/Kota tersebut di atas : Perda

L J Raperda

Substansi Teknis/Kajian L J Belum ada Lain-lain, sebutkan 23

Panduan Pengawasan Pemanfeatan Ruang dari Aspek Lingkungan

2. Status Zonasi Kab/Kota tersebut di atas: Raperda

Perda

Substansi Teknis/KajiarLJ Belum ada Lain-lain, sebutkan 3. Apakah ada peraturan tata ruang yang lebih detail yang mengikat lokasi bersangkutan: Tidak

Ada Apabila ada, sebutkan: RDTR Kecamatan

RTR/SitePlan

4. Peruntukan lokasi kegiatan tersebut dalam: a) RTRW Provinsi

KAWASAN LINDUNG

• • • • • • • • • • •

n • • • •

Kaw. hutan lindung Kaw. bergambut Kaw. resapan air Kaw. sempadan pantai Kaw. sempadan sungai Kaw. Sekitar danau/waduk Kaw. sekitar mata air Kaw. cagar alam Kaw. suaka margasatwa Kaw. hutan wisata Daerah perluasan plasma nutfah Daerah pengungsian satwa Kaw. suaka alam laut dan perairan iainnya Kaw. pantai berhutan bakau Taman nasional/Taman hutan raya Kaw. rawan bencana alam

24

Panduan Pengawasan Pemanfeatan Ruang dari Aspek Lingkungan

•

KAWASAN BUDI DAYA

• • • • • • • •

Kaw. hutan produksi.

Kaw. hutan rakyat Kaw. pertanian Kaw. pertambangan Kaw. peruntukan industri Kaw. pariwisata Kaw. permukiman Kaw. tertentu

b) RTRW Kab/Kota •

KAWASAN LINDUNG

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Hutan lindung Kawasan bergambut Kaw. resapan air Kaw. sempadan pantai Kaw. sempadan sungai Kaw. sekitar danau/waduk Kaw. sekitar mata air Kaw. cagar alam Kaw. suaka margasatwa Kaw. taman nasional Hutan wisata Taman hutan raya Taman wisata alam Taman buru Cagar biosfir Kaw. perlindungan plasma nutfah Kaw. pengungsian satwa Kaw. pantai berhutan bakau Kaw. suaka alam laut dan perairan Iainnya Kaw. rawan bencana alam

•

KAWASAN BUDI DAYA

• •

Kaw. hutan produksi Kaw. hutan rakyat 25

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

• n • • • • 2.

Kaw. pertanian Kaw. pertambangan Kaw. peruntukan industri Kaw. pariwisata Kaw. permukiman Kaw. tertentu

Jenis pemanfaatan lahan tersebut adalah: • • • • • n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j_l l_l g g [-J • • • • • • • • • •

Hutan produksi (HTI) Hutan rakyat Pertanian Pertambangan Industri Pariwisata Permukiman Jaringan transportasi jalan darat Jaringan transportasi keretaapi Jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan Jaringan transportasi jembatan dan terowongan antar pulau Bandara Stasiun kereta api Pelabuhan Terminal Jaringan kelistrikan Jaringan telekomunikasi Jaringan gas Jaringan sarana dan prasarana air baku (termasuk waduk dan jaringan distibusi air) Perdagangan (mall, restoran, pertokoan, dll.)

Perkantoran Pemakaman Fasilitas Sosial (pendidlkan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, olah raga) Jaringan drainase Sarana pengolahan limbah Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

26

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

11. Analisa kesesuaian : Berdasarkan jenis peruntukan (jawaban no.9) dan jenis pemanfaatan Qawaban no. 10), maka: • • • •

Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan RTRW Kab/Kota Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan peruntukan RTRW Kab/Kota.

Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan RTRW Provinsi.

Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan peruntukan RTRW Provinsi.

27

Panduan Pengawasan Pemanfeatan Ruang dari Aspek Lingkungan

LAMPIRAN 2

Defenisi/Kriteria kawasan lindung berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Kawasan hutan lindung a. kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 175 atau lebih; b. kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih; dan/atau c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 m atau lebih.

Kawasan bergambut kawasan tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa.

Kawasan resapan air kawasan bercurah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Sempadan pantai Daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Sempadan sungai a. Garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah iuar sepanjang kaki tanggul. b. Garis sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh Pejabat yang berwenang. c. Garis sempadan sungai yang bertanggul dan tidak bertanggul yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh Pejabat yang berwenang. d. Sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada diluar permukiman (Keppres No. 32 tahunl990).

28

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

e. Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 meter (Keppres No. 32 tahun 1990).

Kawasan sekitar danau/waduk Daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kawasan sekitar mata air kawasan di sekitar mata air dengan jari-jari sekurang-kurangnya 200 meter.

Kawasan terbuka hijau kota a. Lokasi sasaran kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota antara lain di kawasan permukiman, industri, tepi sungai/pantai/jalan yang berada di kawasan perkotaan; b. Hutan yang terletak di dalam wilayah perkotaan atau sekitar kota dengan luas hutan minimal 0,25 hektar; c. Hutan yang terbentuk dari komunitas tumbuhan yang berbentuk kompak pada satu hamparan, berbentuk jalur atau merupakan kombinasi dari bentuk kompak dan bentuk jalur; d. Jenis tanaman untuk hutan kota adalah tanaman tahunan berupa pohonpohonan, bukan tanaman bias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing atau eksotik maupun jenis asli atau domestik; e. Jenis tanaman untuk kawasan terbuka hijau kota adalah berupa pohonpohonan dan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing atau eksotik maupun jenis asli atau domestik.

Kawasan cagar alam a. Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta tipe ekosistemnya; dan/atau b. Mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya; c. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupunfisiknyayang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia; dan/atau d. Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas; dan/atau e. mempunyai cirl khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.

29

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

Kawasan suaka margasatwa a. kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari satu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya; dan/atau b. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi; dan/atau c. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; dan/atau d. mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Taman Nasional a. wilayah yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; b. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami; c. satu atau beberapa ekosistem yang terdapat di dalamnya secara materi atau secara fisik tidak dapat diubah oleh eksploitasi maupun pendudukan oleh manusia; d. memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam; e. merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain yang dapat mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Taman Hutan Raya a. merupakan wilayah dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh atau pun kawasan yang sudah berubah; b. memiliki keindahan alam, tumbuhan, satwa, dan gejala alam; c. mudah dijangkau dan dekat dengan pusat-pusat permukiman penduduk; d. mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan dan/atau satwa baik jenis asli dan/atau bukan asli.

Taman Wisata Alam a. mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa beserta ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik dan nyaman;

30

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

b. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bag! pariwisata dan rekreasi alam; c. kondisi lingkungan disekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam; d. mudah dijangkau dan dekat dengan pusat-pusat permukiman penduduk.

CagarBudaya tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Kawasan Rawan bencana alam kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi dan tanah longsor serta gelombang pasang dan banjir.

Kawasan Taman Buru a. area! yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan; dan/atau b. kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembangblakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.

Kawasan Cagar Blosfer a. kawasan yang mempunyai keperwakilan ekosistem yang masih alami dan kawasan yang sudah mengalami degradasi, modifikasi, dan/atau binaan; b. kawasan yang mempunyai komunitas alam yang unik, langka, dan indah; dan/atau c. merupakan bentang alam yang cukup luas yang mencerminkan interaksi antara komunitas alami dengan manusia beserta kegiatannya secara harmonis; dan/atau d. tempat bagi penyelenggaraan pemantauan perubahan-perubahan ekologi melalui kegiatan penelitian dan pendidlkan.

Perlindungan plasma nutfah a. area! yang memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan; b. area! dengan luasan tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan jenis plasma nutfah tersebut.

31

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

Kawasan pengungsian satwa a. areal yang ditunjuk merupakan daerah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni area! tersebut; dan/atau b. area! tempat pemindahan satwa sebagai tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut; c. mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa tersebut.

Kawasan pantai berhutan bakau kawasan minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat yang merupakan habitat hutan bakau.

Kawasan Pantai berhutan Bakau Kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.

Kawasan Suaka Alam Kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan peragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Kawasan suaka alam Laut dan Perairan lalnya adalah Daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada.

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas.

Kawasan Rawan Bencana Aiam Kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

Defenisi/Kriteria kawasan budidaya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

32

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

Kawasan hutan produksi terbatas a. kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hutan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai skor 125-174 di Iuar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. b. kawasan yang secara ruang apabila digunakan untuk budi daya hutan alam dapat memberikan manfaat: 1. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta keglatan ekonomi sekitarnya; 2. meningkatkanfungsilindung; 3. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan; 4. meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat; 5. meningkatkan pendapatan daerah dan nasional; 6. meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat; 7. meningkatkan ekspor; 8. mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.

Kawasan hutan produksi tetap a. kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 124 atau kurang, dl Iuar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam; b. kawasan yang secara ruang apabila digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman dapat memberi manfaat: 1. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; 2. meningkatkan fungsi lindung; 3. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan; 4. meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat; 5. meningkatkan pendapatan daerah dan nasional; 6. meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat; 7. meningkatkan ekspor; 8. mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.

33

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi a. kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 124 atau kurang, di Iuar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam; b. kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain apabila dapat memberikan manfaat: 1. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta keglatan ekonomi sekitarnya; 2. meningkatkan fungsi lindung; 3. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya hutan; 4. meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat; 5. meningkatkan pendapatan daerah dan nasional; 6. meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat; 7. meningkatkan ekspor; 8. mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.

Kawasan hutan rakyat a. luas minimal 0,25 hektar dan mempunyai fungsi hidrologls/pelestarian ekosistem, luas penutupan tajuk minimal 50 persen dan merupakan tanaman cepattumbuh. b. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan hutan rakyat secara ruang dapat memberikan manfaat: 1. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; 2. meningkatkan fungsi lindung; 3. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; 4. meningkatkan kesempatan kerja; 5. meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di daerah setempat; 6. meningkatkan pendapatan daerah dan nasional; 7. meningkatkan ekspor; 8. mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.

34

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

Kawasan pertanian lahan basah a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan basah; b. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan basah secara ruang dapat memberikan manfaat untuk: 1. meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi; 2. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; 3. meningkatkan fungsi lindung; 4. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam untuk pertanian pangan; 5. meningkatkan pendapatan masyarakat; 6. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; 7. menciptakan kesempatan kerja; 8. meningkatkan ekspor; 9. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan pertanian lahan kering a. kawasan yang secara teknis dapat dimanfaatkan sebagai kawasan pertanian lahan kering; b. kawasan yang apabila dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian lahan kering secara ruang dapat memberikan manfaat untuk: 1. meningkatkan produksi pertanian dan mendayagunakan investasi; 2. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; 3. meningkatkan fungsi lindung; 4. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; 5. meningkatkan pendapatan masyarakat; 6. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; 7. menciptakan kesempatan kerja; 8. meningkatkan ekspor; 9. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan tanaman tahunan/perkebunan a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan; b. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan perkebunan secara ruang dapat memberikan manfaat untuk: 1. meningkatkan produksi perkebunan dan mendayagunakan investasi; 35

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

2. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; 3. meningkatkan fungsi lindung; 4. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; 5. meningkatkan pendapatan masyarakat; 6. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; 7. meningkatkan kesempatan kerja; 8. meningkatkan ekspor; 9. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan peternakan a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha, usaha pokok, maupun industri; b. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan peternakan secara ruang dapat memberikan manfaat: 1. meningkatkan produksi peternakan dan mendayagunakan investasi; 2. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; 3. meningkatkan fungsi lindung; 4. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; 5. meningkatkan pendapatan masyarakat; 6. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; 7. menciptakan kesempatan kerja; 8. meningkatkan ekspor; 9. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan perikanan a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perikanan; b. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan perikanan secara ruang dapat memberikan manfaat: 1. meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi; 2. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; 3. meningkatkan fungsi lindung; 4. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; 5. meningkatkan pendapatan masyarakat; 6. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; 7. meningkatkan kesempatan keija; 36

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

8. meningkatkan ekspor; 9. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan pertambangan a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pemusatan kegiatan pertambangan, serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; b. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pertambangan secara ruang akan memberikan manfaat dalam: 1. meningkatkan produksi pertambangan; 2. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta keglatan ekonomi sekitarnya; 3. tidak mengganggu fungsi lindung; 4. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam; 5. meningkatkan pendapatan masyarakat; 6. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; 7. meningkatkan kesempatan kerja; 8. meningkatkan ekspor; 9. meningkatkan perkembangan masyarakat.

Kawasan peruntukan industri a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; b. kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan industri secara ruang dapat memberikan manfaat dalam: 1. meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi yang ada di daerah sekitarnya; 2. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; 3. tidak mengganggu fungsi lindung; 4. tidak mengganggu upaya pelestarian sumber daya alam; 5. meningkatkan pendapatan masyarakat; 6. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; 7. meningkatkan kesempatan kerja; 8. meningkatkan ekspor; 9. meningkatkan perkembangan masyarakat.

Kawasan pariwisata a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata, serta tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan; 37

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

b. kawasan yang apabila digunakan untuk keglatan pariwisata secara ruang dapat memberikan manfaat: 1. meningkatkan devisa dan mendayagunakan investasi; 2. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; 3. tidak mengganggu fungsilindung; 4. tidak mengganggu upaya pelestarian sumber daya alam; 5. meningkatkan pendapatan masyarakat; 6. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; 7. meningkatkan kesempatan kerja; 8. melestarikan budaya; 9. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan permukiman a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha; b. kawasan yang apabila digunakan untuk permukiman dapat memberikan manfaat: 1. meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman; 2. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; 3. tidak mengganggu fungsi lindung; 4. tidak mengganggu upaya pelestarian sumberdaya alam; 5. meningkatkan pendapatan masyarakat; 6. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; 7. menyediakan kesempatan kerja; 8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

38

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Ungkungan

LAMPIRAN 3

Prosedur Standar Operasional Pengawasan Pemanfaatan Ruang Melalui Sistem Informasi Geografi I. Persiapan Lapangan 1. Peta a) .Siapkan RTRW Kabupaten/Kota atau RDTR suatu wilayah dl Kabupaten/Kota dalam bentuk peta digital. b) . Siapkan RTRW Propinsi/Nasional dalam bentuk hardcopy atau peta digital, jika diperlukan. c) . Siapkan peta existing land use yang berasal dari analisis foto udara atau analisis citra satelit dari Kabupaten/Kota atau wilayah dl Kabupaten/Kota dalam bentuk peta digital. d) . Jika peta yang ada hanya berupa cetakan (hard copy), maka harus didigitasi sehingga dapat digunakan dalam SIG. e) . Peta Kerentanan Bencana (Rawan Bencana), yang berupa hasil analisis dari beberapa peta. f) . Peta tematik (kawasan hutan lindung, dll.) yang telah ditetapkan secara nasional. g) . Peta yang digunakan harus dalam skala yang sama.

2. Pra Analisis a) . Overlaykan Peta RTRW/RDTR dengan peta existing land use dan kerentanan bencana dengan program SIG (ArcVlew, Map Info, dll.) dalam sistem koordinat yang sama. PetunjukTeknis overlay terlampir. b) . Praduga lokasi penyimpangan c) . Identifikasi: lokasi (desa, kelurahan, kecamatan, koordinat) 3. Peralatan a) . GPS (dan batere cadangan) b) . Kamera digital c) . Meteran d) . Buku lapangan e) . Laptop 4. Dokumen Administrasi f) . Dokumen Tata Ruang (Kabupaten/Kota dan Propinsi) g) . Dokumen perijinan h) . Peraturan perundangan yang lain 39

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

II.

Lapangan 1. Penentuan jalur survey dengan GPS (tracking) 2. Penentuan koordinat lokasi memakai GPS (dengan titik jika obyek lokasi yang tidak terlalu luas, atau track/beberapa titik yang mengelilingi obyek jika berupa kawasan yang luas) 3. Untuk membantu pengukuran jarak dapat digunakan meteran di lapangan 4. Dokumentasikan foto obyek seinformatif mungkin dengan cara : ada pembanding besaran, dll.

5. Usahakan wawancara dengan penduduk setempat (kuisioner) tentang lokasi yang diduga menyimpang (kronologis, kepemilikan, ada masalah lingkungan, pengaduan masyarakat)

III. Sesudah Lapangan 1. Plotting hasil GPS pada peta hasil overlay (pra-analisis) 2. Lakukan analisa dengan SIG a) . Kesesuaian antara pemanfaatan di lapangan dengan peruntukan pada RTRW Kab/Kota, atau propinsi jika diperlukan b) . Luasan dan prosentase penyimpangan 3. Laporan dan Rekomendasi: a) . Sajikan peta hasil analisa b) . Tabel luasan/prosentase c) . Kesimpulan laporan d) . Rekomendasi e) . Lampiran (foto, kuesioner).

40

42

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang ^ dari Aspek Lingkungan

LAMPIRAN4

OUTLINE FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG DARI ASPEK LINGKUNGAN

1. Latar Belakang Dan Tujuan Pengawasan Informasi yang dituangkan merupakan informasi yang spesifiktentang latar belakang dilaksanakannya pengawasan terhadap obyek pengawasan ke dalam laporan.

Pengawasan dilakukan karena: ada indikasi penyimpangan pemanfaaan ruang adanya laporan oleh masyarakat atau stake holder lainnya telah terjadi kerusakan lingkungan yang ditengarai disebabkan oleh penyimpangan pemanfaatan ruang Hasil pemantauan rutin Tujuan pengawasan Untuk melakukan verifikasi terhadap laporan masyarakat, indikasi penyimpangan serta kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penyimpangan pemanfaatan ruang.

Untuk mengetahui tingkat penyimpangan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang.

2. Dasar hukum pelaksanaan pengawasan Surat Penugasan dari Kepala Instansi (institusi lingkungan) yang akan melakukan pengawasan.

Peraturan Perundangan yang dilanggar S.AnalisaYuridis 3.1.

Pemeriksaan Dokumen dan Data Sekunder (Perda RTRW, Peta RTRW, RDTR, RTRKS, Peta Lokasi atau Zonasi, peraturan perundangan terkait, kajian-kajian yang ada) Menelaah dokumen dan data sekunder yang ada sebelum melakukan pemantauan lapangan dan menimpulkan sementara hasil penelaahan.

41

Panduan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari Aspek Lingkungan

3.2. Fakta/Temuan Lapangan a. Informasi yang dituangkan berisi: • Informasi umum tentang lokasi kasus (nama desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten).

• Besaran atau skala kegiatan/usaha (rumah, pabrik, perkebunan, pertambangan, restoran, hotel).

• Luasan kegiatan (ha). b. Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang fakta dan temuan selama dilaksanakan pengawasan pemanfaatan ruang, dengan melampirkan data pendukungnya.

3.3. Anaiisisyuridis/ketaatan Informasi yang dituangkan merupakan informasi hasil anaiisis fakta dan temuan di lapangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan penataan ruang.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi Informasi yang dituangkan merupakan informasi yang singkat dan jelas - tentang hasil pengawasan yang disertai dengan usulan langkah tindak lanjut.

Lampiran • Foto hasil pengamatan lapangan.

• Peta hasil anaiisis Sistem Informasi Geografi.

42