Pedoman Konversi Keanekaragaman Hayati
PRINSIP - PR ANDUAN ADDIS ABA NTUK PEMANFAATAN EKARAGAMAN H A BERKELANJ
PRINSIP - PRINSIP DAN PANDUAN ADDIS ABABA UNTUK PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI SECARA BERKELANJUTAN
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
PRINSIP - PRINSIP DAN PANDUAN ADDIS ABABA UNTUK PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI SECARA BERKELANJUTAN
UNEP
Secretariat of the Convention on Biological Diversity
CBD
Buku ini menipakan terjemahan bebas dari publikasi: ADDIS ABABA PRINCIPLES AND
GUIDELINES FOR THE SUSTAINABLE USE OF BIODIVERSITY yang diterbitkan oleh Secretariat
of the Convention on Biological Diversity (CBD) tahun 2004 Penanggung jawab: Ir. Utami Andayani, M.Si Asdep Urusan Konservasi Keanekaragaman Hayati Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh : Meuthia Nairn, S.Si, MA Tim Editor: Dra. Vidya Sari Nalang, M.Sc Setyawan Warsono Adi, S.Pi, ME Ghofar Ismail, S.Si Diterbitkan oleh: Edisi Bahasa Indonesia diterbitkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup ISBN: 978-602-8358-10-1
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Kata Pengantar
Keanekaragaman hayati sangat penting untuk kehidupan di Bumi dan merupakan salah satu pilar pembangunan berkelanjutan. Keuntungan-keuntungan yang kita peroleh secara terus-menerus dari keanekaragaman hayati, saat ini maupun pada generasi mendatang, akan sangat bergantung pada bagaimana kita memanfaatkan keanekaragaman hayati tersebut serta bagaimana kegiatan-kegiatan yang kita lakukan berdampak pada fimgsi-fungsi, barang dan jasa yang disediakan oleh ekosistem. Dalam beberapa dekade terakhir, penguranganjumlahhabitat, polusi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan hilangnya spesies-spesies, yang mengganggu kehidupan saat ini dan masa mendatang. Eksploitasi sumber daya secara berlebihan seperti kayukayu di hutan-hutan tropis serta penangkapan ikan di laut lepas merupakan penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati pada banyak ekosistem. Metode-metode penangkapan ikan yang tidak tepat, misainya, merupakan faktor utama kerusakan terumbu karang. Perburuan merupakan salah satu ancaman bagi beberapa spesies, yang memberikan dampak negatif pada sumber-sumber makanan tradisional. Penangkapan spesies-spesies berbahaya yang bukan merupakan target buruan juga menjadi perhatian. Beberapa spesies tumbuhan juga mengalami penurunan serius akibat pemanenan pada tingkat yang tidak berkelanjutan. Penggunaan praktek-praktek yang merusak dan pemanfaatan teknologi secara intensif meningkatkan kerusakan lingkungan, dan menuju pada penurunan ekonomi lokal dan masyarakat yang didukungnya. Pemanfaatan komponen-komponen keanekaragaman hayati yang berkelanjutan merupakan satu dari tiga tujuan Konvensi dan dinyatakan dalam Pasal 10, yang mensyaratkan para Pihak untuk mengadopsi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk menghindari atau meminimalkan dampak pada keanekaragaman hayati. Selain itu, KTT Bumi tahun 1992 di Rio de Janeiro menyepakati sebuah strategi komprehensif untuk pembangunan berkelanjutan, yang difokuskan pada peran penting pemanfaatan berkelanjutan dalam memelihara variabilitas dan keragaman dalam kehidupan, yaitu keanekaragaman hayati yang "memberi makanan dan pakaian bagi kita dan menyediakan peramahan, obat-obatan serta mengisi spiritual kita". Sepuluh tahun kemudian, Rencana Penerapan KTT Dunia mengenai Pembangunan Berkelanjutan (the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development), menegaskan bagaimana pemanfaatan berkelanjutan berperan sebagai suatii alat yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan secara berkelanjutan merupakan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang menggunakan suatu cara yang dapat mempertahankan potensi keanekaragaman hayati tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini dan masa mendatang dan untuk mencegah penurunan keanekaragaman hayati tersebut dalam jangka panjang. Pemanfaatan secara berkelanjutan juga merupakan suatu alat yang efektif untuk mencapai Sasaran-sasaran Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals), mengurangi kemiskinan esktrim dan kelaparan serta memastikan keberlanjutan lingkungan. Pemanfaatan secara berkelanjutan juga dapat memunculkan insentif bagi konservasi dan restorasi keanekaragaman hayati dengan adanya keuntungan-keuntungan sosial, budaya dan ekonomi yang diperoleh masyarakat dari keanekaragaman hayati tersebut. Untuk mengoperasionalkan konsep tersebut, Konferensi Para Pihak meminta Sekretaris Eksekutif untuk menyusun prinsip-prinsip praktis serta panduan operasional untuk membantu para Pihak dan
Prinsip pmsip Dan Pmdnan Addis Ahaba Vntuk Pamanfaatan Kcaiwknrapninm Hayati Sacara ikrkdariiutari
Pemerintah lainnya dalam usaha-usaha mereka untuk mencapai pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, dalam kerangka kerja pendekatan ekosistem. Prinsip-prinsip dan Panduan Addis Ababa untuk Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati secara Berkelanjutan yang disampaikan pada buku ini didasarkan pada asumsi bahwa pemanfaatan keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan suatu cara di mana proses-proses ekologi, variabilitas spesies dan genetik tetap berada di atas ambang batas yang diperlukan bagi kelangsungan hidup j angka panjang, dan oleh sebab itu seluruh pengelola dan pengguna sumber daya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan tersebut tidak melebihi kemampuan-kemampuan tersebut. Oleh karena itu sangat penting untuk memelihara, atau pada beberapa kasus memulihkan, keanekaragaman hayati pada ekosistem, untuk memastikan bahwa ekosistera-ekosistem tersebut mampu melanjutkan penyediaan jasa-jasa ekologis di mana keanekaragaman hayati dan manusia bergantung. Dalam konteks ini, Panduan ini merupakan suatu alat nyata untuk melaksanakan komitmen Para Pihak dari Konvensi untuk memfokuskan diri pada implementasi praktis serta target yang harus dicapai pada 2010, yaitu mengurangi secara signifikan hilangnya keanekaragaman hayati, yang merupakan inti dari rencana strategis Konvensi. Saya mendorong seluruh pihak yang berkepentingan untuk menerapkan Prinsip-prmsip dan Panduan ini pada setiap pemanfaatan keanekaragaman hayati baik secara konsumtif maupun non-konsumtif. Dengan mengacu pada keputusan-keputusan Konferensi Para Pihak, saya juga mengajak seluruh Pemerintah untuk mengintegrasikan Panduan mi ke dalam pembuatan atau kajian kebijakan, program, peraturan nasional serta aturan lainnya, rencana sektoral dan lintas sektor serta ke dalam programprogram terkait dengan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Hamdallah Zedan Sekretaris Eksekutif
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN ADDIS ABABA UNTUK PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI SECARA BERKELANJUTAN
Pendahuluan Prinsip-prinsip dan Panduan Addis Ababa untuk Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Secara Berkelanjutan menyediakan kerangka kerja untuk membantu Pemerintah, masyarakat asli dan setempat, pengelola sumber daya alam, sektor swasta dan pihak terkait lainnya, dalam memastikan bahwa pemanfaatan keanekaragaman hayati yang mereka lakukan tidak berujung pada kerusakan jangka panjang keanekaragaman hayati tersebut. Prinsip-prinsip tersebut menyoroti bagaimana ekosistem berperan dan memelihara kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat, karena setiap dampak negatif pada ekosistem dapat juga menimbulkan dampak negatif pada kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah harus mulai memperkenalkan prinsip-prinsip dan panduan pemanfaatan berkelanjutan sebagai instrumen tambahan bagi perlindungan dan pemeliharaan kebudayaan dan masyarakat tradisional. Mengingat keterkaitannya satu sama lain, ke-14 prinsip ini hams dipertimbangkan secara bersamasama. Namun, prinsip-prinsip tersebut tidalc berlaku sama pada setiap situasi. Prinsip-prinsip tersebut berhubungan secara umum dan hams disesuaikan terhadap situasi yang berbeda-beda. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan beragam bergantung pada keanearagaman hayati yang dimanfaatkan, kondisi pemanfaatan, serta konteks institusional dan budaya tempat kegiatan pemanfaatan tersebut dilaksanakan. Prinsip-prinsip yang bersifat praktis ini dalam banyak hal dapat diterapkan baik pada pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati secara konsumtif maupun non-konsumtif. Prinsip-prinsip tensebut memperhitungkan persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan kebijakan, hukum dan peraturan; pengelolaan keanekaragaman hayati; kondisi sosio-ekonomi; serta informasi, penelitian dan pendidikan. Prinsip-prinsip dan panduan ini mempakan suatu alat yang sangat bermanfaat untuk melaksanakan konservasi serta berperan pada pengentasan kemiskinan. Namun, penerapan prinsip-prinsip dan panduan ini akan sangat efektif jika kegiatan-kegiatan yang tepat untuk melindungi sumber-sumber hayati dan memulihkan akibat bumk dari pencemaran, konflik masyarakat dan militer, pemindahan masyarakat serta dampak-dampak ekstemal lainnya dilakukan. Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dapat juga ditingkatkan jika dibuat aturan mengenai mitigasi, remediasi, kompensasi dan/atau rehabilitasi ketika pemanfaatan yang berlebihan menimbulkan hilangnya keanekaragaman hayati. Akhimya, sangat penting untuk menggaris bawahi bahwa pada banyak kebudayaan dan masyarakat, wanita lebih sering berperan sebagai pengguna dan pengelola utama komponen-komponen keanekaragaman hayati. Oleh karena itu perlu diberikan pertimbangan khusus untuk melibatkan dan memberdayakan wanita dalam menerapkan prinsip-prinsip dan panduan ini, dan secara umum dalam mengelola komponen-komponen keanekaragaman hayati. Publikasi ini, yang merupakan bagian dari seri panduan CBD, bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan mengkomunikasikan prinsip-prmsip dan panduan ini kepada pengguna yang lebih luas serta untuk merangsang tindakan-tindakan yang diperlukan dalam penerapan prinsip-prinsip dan panduan tersebut. Kisah-kisah sukses serta hal-hal yang dipelajari dari penerapan prinsip-prinsip dan panduan ini dapat dilaporan ke Sekretariat melalui email: secretariat@biodiv.org.
Pnn>ip pririsip Dan Paudimn Addis Akha Untuk Pamanfaatmi Kaanekpj-aaainan Hayati Sxara PHrkdanJutan
PRINSIP-PRINSIP DAN PANDUAN ADDIS ABABA UNTUK PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI SECARA BERKELANJUTAN 1. Prinsip-Prinsip dan Panduan Addis Ababa untuk Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Secara Berkelanjutan terdiri dari empat belas prinsip-prinsip praktis yang saling berkaitan satu sama lain, panduan operasional dan beberapa instrumen penerapan prinsip-prinsip tersebut yang mengatur pemanfaatan komponen-komponen keanekaragaman hayati untuk memastikan pemanfaatan secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut menyediakan suatu kerangka kerja untuk memberikan masukan kepada Pemerintah, pengelola sumber daya alam, masyarakat asli dan setempat, sektor swasta dan pihak terkait lainnya mengenai bagaimana pihak-pihak tersebut dapat memastikan bahwa pemanfaatan keanekaragaman hayati yang mereka lakukan tidak berujung pada kerusakan jangka panjang keanekaragaman hayati. Prinsip-prinsip ini bersifat umum, walaupun tidak semua prinsip-prinsip berlaku sama pada seluruh situasi, dan juga tidak untuk diterapkan secara kaku. Penerapan prinsip-prinsip ini akan beragam bergantung kepada keanekaragaman hayati yang digunakan, kondisi pemanfaatan serta konteks institusi dan kebudayaan tempat pemanfaatan itu dilakukan. 2. Pemanfaatan yang berkelanjutan merupakan suatu alat yang berguna untuk melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati, mengingat dalam beberapa hal pemanfaatan dengan cara ini memberikan insentif bagi konservasi dan restorasi dengan adanya keuntungan sosial, kebudayaan dan ekonomi yang diperoleh masyarakat dari pemanfaatan dengan cara yang berkelanjutan ini. Sebaliknya, pemanfaatan secara berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa tindakan-tindakan konservasi yang efektif. Dalam konteks ini, sebagaimana tercantum di dalam Rencana Penerapan KTT Dimia mengenai Pembangunan Berkelanjutan (Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development), pemanfaatan secara berkelanjutan merupakan suatu alat yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan, dan dengan demikian dapat mencapai pembangunan berkelanjutan. 3. Keanekaragaman pertanian tidak terlalu dibahas dalam proses penyusunan Prinsip-prinsip dan Panduan Addis Ababa untuk Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati secara Berkelanjutan ini sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan spesies-spesies yang dibudidayakan, ditemakkan dan varietas-varietas dalam konteks program kerja keanekaragaman pertanian. 4. Prinsip-prmsip yang bersifat praktis dalam beberapa hal dapat diterapkan baik pada pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati yang bersifat konsumtif maupun non-konsumtif. Prinsipprinsip ini memperhitungkan persyai-atan-persyaratan yang berkaitan dengan: (i) kebijakan, hukum, dan peraturan-peraturan; (ii) pengelolaan keanekaiagaman hayati; (iii) kondisi sosioekonomi; dan (iv) informasi, penelitian dan pendidikan. 5. Merupakan suatu asumsi dasar bahwa aplikasi prinsip-prinsip praktis dan panduan operasional ini disusun dalam konteks pendekatan ekosistem (keputusan V/6 Konferensi Para Pihak). Prinsip-prinsip yang bersifat praktis ini dilengkapi dengan catatan-catatan kaki yang memberikan acuan silang terhadap prinsip-prinsip pendekatan ekosistem yang reievan. 6. Kemajuan ke arah keberlanjutan akan sangat membutuhkan kemauan politik untuk melakukan perubahan untuk menciptakan lingkungan yang diperlukan pada seluruh jenjang kepemerintahan dan lapisan masyarakat. Panduan-panduan operasional dimaksudkan untuk memberikan masukan yang bersifat fungsional terhadap penerapan prinsip-prinsip tersebut. Panduan-panduan tersebut dikembangkan dengan memperhitungkan perbedaan-perbedaan regional dan tematik serta praktek-praktek terbaik dan hal-hal yang dipelajaii yang telah
Pnnsiji-pri'idp Pan Paiidunn Addis A.!>aha Vntuk Pemanfaatan Kcani'knragnman liayaf. Secara Pcrkdanjutan
7.
didokumentasikan dalam bentuk studi-studi kasus mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan pada bioma-bioma yang berbeda, dan juga memperhitungkan aturan-aturan pelaksanaan yang ada. Operasionalisasi prinsip-prinsip ini membutuhkan institusi, hukum dan struktur administratif pada seluruh jenjang kepemerintahan dan lapisan masyarakat di setiap Negara Pihak. Selanjutnya, agar dapat efektif, kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang diadopsi harus memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara fleksibel dan dapat diadaptasi ke dalam realitas setempat yang berbeda-beda serta dapat disesuaikan dengan ekosistem tertentu. Dalam hal ini, tujuh syarat-syarat dasar harus diperhitungkan sebagai suatu kerangka kerja untuk terwujudnya penerapan prinsip-prinsip dan panduan secara benar, sebagaimana tercantum pada bagian A di bawah ini. A. Syarat-syarat dasar untuk pemanfaatan secara berkelanjutan
8.
Dalam menyusun suatu program pemanfaatan secara berkelanjutan serta dalam membuat kebijakan-kebijakan, hukum dan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menerapkan program tersebut, terdapat beberapa syarat dasar yang harus diperhitungkan oleh pemerintah serta dalam perencanaan pengelolaan sumber daya alam: (a) Dimungkinkan untuk memanfaatkan komponen-komponen keanekaragaman hayati dengan cara di mana proses-proses ekologi, variabilitas spesies dan genetik tetap berada di atas niiai ambang batas yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup jangka panjang, dan oleh karena itu seluruh pengelola dan pengguna sumber daya alam bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan tersebut tidak melebihi kemampuan tersebut. Merupakan suatu hal yang sangat penting bahwa keanekaragaman hayati dalam ekosistem dapat dipelihara, atau dalam beberapa kasus dipulihkan, untuk memastikan bahwa ekosistem-ekosistem tersebut mampu melanjutkan jasa-jasa ekologis di mana keanekaragaman hayati dan manusia bergantung; (b) Dimanfaatkan atau tidak, ekosistem, proses-proses ekologi di dalamnya, variabilitas spesies dan variasi genetik berubah seiring dengan waktu. Oleh karena itu, pemerintah, pengelola dan pengguna sumber daya alam harus memperhitungkan dan mengakomodasi perubahan, termasuk kejadian-kejadian tak terduga yang dapat merusak keanekaragaman hayati dan mempengaruhi keberlanjutan penggunaannya; (c) Pada kondisi-kondisi di mana mengubah lansekap alami untuk kegunaan-kegunaan lain memiliki resiko tinggi, dukungan terhadap pemanfaatan yang berkelanjutan dapat memberikan insentif untuk memelihara habitat dan ekosistem, spesies-spesies di dalamnya, serta variabilitas genetik spesies-spesies tersebut. Juga, untuk spesies-spesies tertentu seperti buaya, pemanfaatan secara berkelanjutan dapat memberikan insentif penting untuk melindungi binatang buas yang berbahaya bagi manusia; (d) Kebutulian hidup dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan air bersih dihasilkan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemanfaatan keanekaragaman hayati. Selain itu, keanekaragaman hayati memberikan banyak manfaat langsung serta menyediakan jasa-jasa ekosistem yang diperlukan untuk kehidupan. Di banyak negara, terdapat ketergantungan yang besar pada tanaman dan hewan oleh jutaan orang, umumnya masyarakat termiskin, untuk keberlanjutan hidupnya. Meningkatnya pemanfaatan lain misainya sebagai obat-obatan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit dapat terpenuhi dengan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Masyarakat asli dan setempat serta kebudayaannya seringkali bergantung secara langsung pada
pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk kehidupan mereka. Untuk semua hal ini. pemerintah harus memiliki kebijakan dan kapasitas yang memadai untuk memastikan pemanfaatan-pemanfaatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan; (e) Pasokan produk-produk hayati dan jasa-jasa ekologis yang tersedia dibatasi oleh karakteristik biologis dari spesies dan ekosistem, seperti produktifitas, ketahanan dan kestabilan. Sistem-sistem biologis, yang bergantung pada daur sumber daya yang terbatas, memiliki keterbatasan dalam hal produk-produk yang dapat mereka sediakan serta jasa yang dapat mereka berikan. Walaupun batasan-batasan tertentu dapat diperluas melalui temuan-temuan teknologi, namun masih terdapat keterbatasan serta hambatanhambatan, yang ditentukan oleh ketersediaan dan kemudahan untuk mengakses sumber daya endogen dan eksogen; (f) Untuk memperbaiki setiap potensi negatif dari efek-efek jangka panjang pemanfaatan keanekaragaman hayati, diwajibkan kepada seluruh pengguna sumber daya untuk menerapkan tindakan pencegahan dalam keputusan-keputusan pengelolaan mereka serta untuk memilih strategi dan kebijakan pengelolaan pemanfaatan secara berkelanjutan yang dapat meningkatkan keuntungan secara berkelanjutan tanpa merusak keanekaragaman hayati. Selain itu, pemerintah harus yakin bahwa pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan yang diijinkan atau disahkan menggunakan tindakan pencegahan seperti tersebut di atas dalam pengelolaannya; (g) Dalam mempertimbangkan panduan-panduan seperti di bawah ini, aturan-aturan pada Pasal 80), Pasal 10(c) dan aturan-aturan terkait lainnya serta perkembangannya dalam kepuiusan-keputusan yang reievan pada Konferensi Para Pihak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat asli dan setempat perlu diacu dan diterapkan. B. Prinsip-prinsip praktis, dasar pemikiran dan panduan operasional untuk pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan 9.
Keberkelanjutan pemanfaatan komponen-komponen keanekaragaman hayati akan meningkat jika prinsip-prinsip praktis serta panduan operasional berikut ini diterapkan:
Prinsip praktis 1: Dasar pemikiran:
1
Terdapat kebijakan, hukum, dan institusi yang mendukung pada seluruh tingkat pengaturan serta terdapat hubungan-hubimgan yaitg efektif antara tingkat-tingkat tersebut. Perlu adanya kesamaan dalam kebijakan dan peraturan hukum pada seluruh tingkat pengaturan yang berkaitan dengan suatu pemanfaatan tertentu. Misainya, jika suatu perjanjian internasionai mengadopsi suatu kebijakan mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati, maka peraturan hukum nasional' harus sesuai jika ingin meningkatkan keberlanjutan. Harus terdapat hubungan yang jelas dan efektif antara tingkat yurisdiksi yang berbeda untuk memungkinkan terbentuknya "jalan" yang dapat memberikan tanggapan dengan segera dan efektif terhadap pemanfaatan yang tidak berkelanjutan dan memungkinkan dilakukannya pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan mulai dari pengumpulan atau pemanenan hingga pemanfaatan akhir tanpa halangan yang berarti. Dalam banyak kasus cara utama untuk mencapai kesetaraan antara pengaturan lokal dan internasionai adalah harus melalui pemerintah nasional.
Dalam prinsip-prinsip, dasar pemikiran dan panduan operasional ini, Istilah "nasional" dapat berarti nasional, atau di beberapa Negara berarti subnasional.
Panduan operasional • Pertimbangkan kebiasaan setempat dan tradisi (dan hukum adat jika ada) pada saat merancang peraturan hukum baru; Identifikasi insentif-insentif, kebijakan, peraturan hukum dan institusi yang telah ada dan bentuklah yang baru jika diperlukan, dalam >Tirisdiksi di mana pemanfaatan akan dilakukan, yang juga memperhitungkan Pasal 8(j) dan 10(c); Identifikasi setiap tumpang tindih, penghilangan dan kontradiksi pada peraturan hukum dan kebijakan-kebijakan yang ada dan lakukan tindakan koiikrit untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut: Perkuat dan/atau bangun hubungan-hubungan kerjasama yang mendukung antar seluruh tingkatan pengaturan untuk menghindari duplikasi atau ketidak konsistenan. Prinsip praktis 2: Dengan dibutuhkannya sebuah kerangka kerja pengaturan yang sesuai dengan hukum internasionaP, maka pengguna iokai komponen keanekaragaman hayati harus cukup diberdayakan dan didiikimg hakhaknya agar dapat bertanggung jawab terhadap pemanfaatan sumber daya tersebuP. Dasar pemikiran: Tidak terkendalinya akses terhadap komponen-komponen keanekaragaman hayati seringkali menimbulkan pemanfaatan yang berlebihan karena orang-orang berusaha untuk memaksimalkan keuntungan pribadi yang diperoleh dari sumber daya tersebut selama sumber daya Tersebut tersedia. Sumber daya di mana perorangan atau masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkan, hak untuk tidak memanfaatkan, atau hak pengalihan biasanya dimanfaatkan secara lebih bertanggung jawab karena mereka tidak perlu lagi memaksimalkan keuntungan unmk mereka sebelum orang lain mengambil sumber daya tersebut. Oleh karena im keberlanjutan biasanya dapat ditingkatkan jika Pemerintah mengetahui dan menghargai "hak-hak" atau wewenang untuk mengelola, dan tanggung jawab pihak yang memanfaatkan dan mengelola sumber daya tersebut, yang dapat meliputi masyarakat asli dan setempat, pemilik tanah swasta, organisasi perlindungan dan sektor bisnis. Selain itu, unmk memperkuat hak-hak lokal atau pengelolaan keanekaragaman hayati serta memperkuat tanggung jawab terhadap konservasinya, para pengguna sumber daya harus terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya tersebut dan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan apapun yang ditimbulkan akibat keputusan-keputusan tersebut. Panduan operasional
2
3
Jikamemungkinkangunakancara-carayangbertujuanuntukmendelegasikan hak-hak dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang memanfaatkan dan/ atau mengelola sumber daya hayati;
Kesesuaian dengan peraturan hukum internasionai mengacu pada hal-hal berikut: (i) terdapat kasuskasus di mana suatu negara bukan merupakan pihak dari suatu konvensi internasionai tertentu sehingga peraturan hukum tersebut tidak langsung berlaku bagi negara tersebut; dan (ii) bahwa dari waktu ke waktu Negara-negara tidak dapat selalu memenuhi seluruhnya aturan konvensi-konvensi di mana Negara-negara tersebut sebagai pihak dan mereka memerlukan bantuan. Lihat prinsip 2 pendekatan ekosistem.
• Prinsip praktis 3:
Kebijakan, hukum dan peraturan nasionai dan internasionai yang mengganggu pasar yang dapat menimbuikan kerusakan habitat atau sebaiiknya menimbuikan insentif yang merugikan yang tidak memperhatikan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkeianjutan, harus diidentifikasi dan diliapus atau dikurangP. Beberapa kebijakan atau praktek-praktek yang memicu perilaku yang tidak berkelanjutan yang dapat mengurangi keanekaragaman hayati, seringkali mempakan efek samping yang tidak diperkirakan sebelumnya pada saat kebijakan dan praktek-praktek tersebut dirancang untuk mencapai tujuanmjuan lain. Misainya, beberapa kebijakan yang mendorong produksi domestik dalam jumlah berlebihan seringkali menimbulkan insentif yang merugikan yang tidak memperhatikan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Menghilangkan subsidi yang berkontribusi pada penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan dilakukan melebihi kapasitas, sebagaimana yang dipersx aratkan oleh Rencana Penerapan WSSD (WSSD Plan of Implementation) untuk mencapai perikanan yang berkelanjutan, merupakan contoh lain perlunya menghilangkan insentif yang merugikan.
Dasar pemikiran:
Panduan operasional
• 4
Kaji ulang peraturan yang ada untuk melihat jika peraturan tersebut dapat digunakan untuk mendelegasikan hak-hak; ubah peraturan jika diperlukan dan memungkinkan; dan/atau rancang peraturan baru jika diperlukan. Seluruh kebiasaan dan tradisi setempat (termasuk hukum adat jika ada) hams dipertimbangkan; Rujuk pada program keija yang berkaitan dengan penerapan Pasal 8(j) ten tang masyarakat asli dan setempat (keputusan V/16), terapkan dan integrasikan tugas-tugas yang reievan untuk pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, temtama elemen 3, tugas 6,12 dan 14; Berikan pelatihan dan jasa-jasa lanjutan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat unmk mencapai pengambilan keputusan yang efektif serta penerapan metode-metode pemanfaatan secara berkelanjutan; Lindungi dan dorong pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan yang biasa dilakukan, yang sesuai dengan praktek-praktek tradisional dan budaya (Pasal 10(c)).
Identifikasi mekanisme-mekanisme ekonomi, termasuk sistem-sistem insentif dan subsidi pada tingkat intemasional dan nasional yang memiliki dampak negatif pada potensi keberlanjutan pemanfaatan keanekaragaman hayati; Hilangkan sistem-sistem yang memicu pada gangguan pasar yang dapat menimbulkan ketidak-berlanjutan pemanfaatan komponen-komponen keanekaragaman hayati; Hindari peraturan-peraturan yang tidak perlu dan tidak memadai mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati karena peraturan-peraturan
Lihat prinsip 4 pendekatan ekosistem.
tersebut dapat menambah beban biaya, menutup kesempatan, dan mendorong pemanfaatan tanpa aturan sehingga mengurangi keberianjutan pemanfaatan. Prinsip praktis 4:
Pengelolaan adaptif harus dilaksanakan, yang didasarkan pada: (a) limn pengetahuan dan pengetahuan tradisional dan iokai; (b) Umpan baiik yang beruiang-uiang, tepat waktu dan transparan yang dihasilkan dari pemantauan terhadap pemanfaatan, dampak-dampak lingkungan dan sosioekonomi, serta status sumber daya yang digunakan; dan (c) Menyesuaikan pengelolaan berdasarkan pada umpan baiik yang tepat waktu dari prosedur-prosedur pemantauan^. Sistem-sistem biologi serta faktor-faktor ekonomi dan sosial yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pemanfaatan keanekaragaman hayati sangat beragam. Tidak mungkin untuk memiliki pengetahuan mengenai seluruh aspek dari sistem-sistem tersebut sebelum suatu pemanfaatan terhadap keanekaragaman hayati dimulai. Oleh karena itu, pengelola perlu memantau efek-efek pemanfaatan tersebut dan melakukan penyesuaian terhadap pemanfaatan tersebut jika diperlukan, termasuk modifikasi, dan jika perlu menghentikan praktek-praktek yang tidak berkelanjutan. Dalam hal ini, lebih disukai unmk menggunakan seluruh sumber-sumber informasi mengenai suam sumber daya pada saat memutuskan bagaimana sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan. Dalam banyak kelompok masyarakat, pengetahuan tradisional dan lokal telah digunakan pada pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dijaga keberlanjutannya dalam jangka waktu yang panjang tanpa merusak Imgkungan atau sumber daya tersebut. Penggabungan sistem tersebut dengan sistem-sistem pemanfaatan moderen dapat sangat membanm dalam mencegah pemanfaatan yang tidak sesuai dan dapat meningkatkan keberlanjutan pemanfaatan komponen-komponen keanekaragaman hayati.
Dasar pemikiran:
Panduan operasional •
• •
5
Pastikan bahwa skema-skema pengelolaan adaptif tersedia untuk pemanfaatan-pemanfaatan tertentu; Persyaratkan agar rencana pengelolaan adaptif menggabungkan sistemsistem agar menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan, di mana keuntungan-keuntungan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat asli dan setempat serta stakeholder lokal untuk mendukung keberfaasiian penerapan; Sediakan bantuan lanjutan dalam membangun dan memelihara sistem pemantauan dan umpan baiik; Berikan penjelasan mengenai sistem pengelolaan adaptif yang mencakup cara untuk menilai ketidakpastian; Tanggapi segera praktek-praktek yang tidak berkelanjutan; Rancang sistem pemantauan dalam skala sementara yang memadai untuk
Lihat prinsip 9 dan 11 pendekatan ekosistem.
memastikan tersedianya informasi mengenai status sumber daya dan ekosistem untuk disampaikan pada keputusan-keputusan pengelolaan untuk memastikan bahwa sumber daya terlindungi; Pada saat menggunakan pengetahuan tradisional dan lokal, pastikan bahwa persetujuan mengenai kepemilikan pengetahuan tersebut telah diperoleh. Prinsip praktis 5:
Dasar pemikiran:
Sasaran-sasaran dan praktek-praktek pengeioiaan pemanfaatan secara berkelanjutan iiarus menghindari atau meminimalkan dampak buriik bagi jasa, struktur dan fungsi-fungsi ekosistem serta komponenkomponen ekosistem iaiimya^ Pada pemanfaatan setiap sumber daya perlu memperhitungkan fungsi-fungsi sumber daya tersebut di dalam ekosistem tempat sumber daya tersebut berada, dan pemanfaatan tersebut tidak boleh memberikan dampak buruk pada fungsi-fungsi ekosistem. Misainya, penebangan pada batas badan air dapat menyebabkan erosi tanah dan kerusakan fungsi penyaringan air pada ekosistem. Untuk menghindari kondisi seperti ini diperlukan kuota penebangan konservatif menggunakan teknik penebangan yang sesuai dan lakukan pemantauan terhadap dampak pada saat penebangan tersebut dilakukan. Contoh lainnya, industri pembudidayaan udang telah membuat jaring-jaring yang dapat memisahkan udang-udang muda dan tangkapan sampingan dan juga mengurangi efek negatif pada bentos dan kehidupan terkait lainnya.
Panduan operasional Pastikan bahwa praktek-praktek pengelolaan tidak merusak kapasitas ekosistem untuk menyediakan barang dan jasa yang mungkin diperlukan oleh kehidupan di sekitar tempat pemanfaatan tersebut. Misainya, penebangan pohon secara selektif pada batas badan air dapat membantu memelihara kemampuan ekosistem untuk mencegah erosi tanah dan menyediakan air bersih; Pastikan bahwa pemanfaatan yang bersifat konsumtif dan non-konsumtif tidak merusak keberlanjutan jangka panjang dari pemanfaatan tersebut akibat timbulnya dampak negatif terhadap ekosistem dan spesies-spesies di mana pemanfaatan tersebut bergantung, dengan memberikan perhatian khusus pada komponen-komponen keanekaragaman hayati yang terancam; Terapkan pendekatan pencegahan pada keputusan-keputusan pengelolaan yang sesuai dengan prinsip 15 Deklarasi Rio mengenai Lingkungan dan Pembangunan (Rio Declaration on Environment and Development); Identifikasi pengalaman-pengalaman keberhasilan dalam pengelolaan komponen-komponen keanekaragaman hayati di negara-negara lain agar pengetahuan tersebut dapat diadopsi dan digabung ke dalam usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi; Jika memungkinkan, pertimbangkan dampak kumulatif kegiatan-kegiatan pada spesies atau ekosistem sasaran dalam keputusan-keputusan pengelolaan yang terkait dengan spesies atau ekosistem tersebut; 6
Lihat prinsip 3, 5 dan 6 pendekatan ekosistem.
Dukung penyusunan dan penerapan rencana aksi pemulihan jika dampakdampak sebelumnya telah merusak dan mengurangi keanekaragaman hayati (PasailO(d)). Prinsip praktis 6:
Peneiitian antardisipiin iiinu terhadap seiuruh aspek pemanfaatan dan periindungan keanekaragaman hayati harus diiaksanakan dan didukung. Konvensi-konvensi intemasional dan keputusan-keputusan nasional yang mempengamhi pemanfaatan hams selalu menggunakan informasi terbaik sebagai dasar keputusan-keputusan dan memperhatikan kondisi-kondisi setempat di mana pemanfaatan tersebut dilakukan. Selain itu, perlu dipastikan bahwa dilakukan penelitian terhadap persyaratan-persyaratan biologi dan ekologi dari spesies-spesies untuk menjamin bahwa pemanfaatan yang dilakukan tetap dalam kapasitas spesies-spesies dan ekosistem untuk berlanjutnya pemanfaatan tersebut. Lebih jauh lagi, untuk meningkatkan insentif untuk mendorong keberlanjutan, akan bermanfaat jika dilakukan investasi pada penelitian untuk membuka peluang ekonomi bam bagi para stakeholder.
Dasar pemikiran:
Panduan operasionai • •
Pastikan bahwa hasil-hasil penelitian diinformasikan dan digunakan dalam menyusun kebijakan-kebijakan dan kepumsan-keputusan intemasional dan nasional; Tanam investasi pada penelitian mengenai teknik dan teknologi pengelolaan komponen-komponen keanekaragaman hayati yang mendukung keberlanjutan pemanfaatan keanekaragaman hayati baik secara konsumtif maupun non-konsumtif; Dukung kerjasama aktif antara peneliti-peneliti ilmiah dan masyarakat dengan pengetahuan lokal dan tradisional; Dorong dukungan intemasional dan alih teknologi, yang berkaitan dengan pemanfaatan keanekaragaman hayati konsumtif dan non-konsumtif; Bangun kerjasama antara para peneliti dan pengguna keanekaragaman hayati (swasta atau masyarakat setempat), temtama libatkan masyarakat asli dan setempat sebagai rekanan pada penelitian dan gunakan keahlian mereka untuk menilai metode dan teknologi pengelolaan; Selidiki dan bangun cara-cara efektif untuk meningkatkan pendidikan dan kepedulian lingkungan, untuk mendorong partisipasi masyarakat dan untuk merangsang keterlibatan stakeholder pada pengelolaan keanekaragaman hayati dan pada pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; Selidiki dan bangun cara-cara untuk menjamin hak-hak terhadap akses serta metode-metode untuk membantu memastikan bahwa keuntungankeuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan komponen-komponen keanekaragaman hayati dapat dibagi secara adil; Buatlah hasil-hasil penelitian tersedia dalam bentuk yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan, pengguna, dan stakeholder lainnya;
Laksanakan program-program pertukaran dalam area keflmiahan dan teknis. Skaia ruang dan waktu daripengeioiaan harus sesuai dengan skala-skaia ekoiogi dan sosio-ekonomi dari pemanfaatan dan dampaknya\ Pengelolaan kegiatan-kegiatan pemanfaatan secara berkelanjutan harus diukur berdasarkan kebutulian-kebutuhan ekologi dan sosio-ekonomi dari pemanfaatan tersebut. Sebagai contoh, jika ikan diambil dari sebuah danau, maka pemilik danau tersebut harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan danau tersebut sesuai dengan kebijakan dan peraturan nasional atau subnasional.
Prinsip praktis 7: Dasar pemikiran:
Panduan operasionai
•
Kaitkan tanggung jawab dan akuntabilitas pada skala ruang dan waktu dari pemanfaatan; Tenmkan tujuan-tujuan pengelolaan untuk sumberdaya yang sedang dimanfaatkan; Libatkan masyarakat secara penub dalam persiapan rencana pengelolaan untuk menjamin keberlanjutan ekologi dan sosio-ekonomi; Dalam hal sumber daya yang bersifat lintas batas, dianjurkan agar wakilwakil dari daerah.^ negara tersebut terlibat dalam pengelolaan dan keputusankeputusan mengenai sumber daya tersebut.
Prinsip praktis 8: Jika dibutuhkan pengambiian keputusan dan koordinasi yang bersifat muitinasionai maka harus tersedia pengaturan untuk kerjasama internasionai. Jika suatu sumber keanekaragaman hayati berada pada lintas batas antara dua Dasar pemikiran: atau lebih negara-negara, maka dianjurkan untuk mempunyai kesepakatan bilateral atau multilateral antara negara-negara tersebut unmk menentukan bagaimana sumber daya tersebut akan digunakan dan dalam jumlah berapa. Ketiadaan perjanjian seperti itu dapat memicu diterapkannya sistem pengelolaan yang berbeda-beda dan terpisah oleh masing-masing negara, sehingga pada saat digunakan bersama, dapat berarti bahwa sumber daya tersebut dimanfaatkan secara berlebihan. Panduan operasionai • Buatlah pengamran untuk kerjasama intemasional jika distribusi populasi atau habitat yang dimanfaatkan berada pada dua atau lebih negara; • Bentuk panitia teknis muitinasionai untuk menyiapkan rekomendasirekomendasi untuk pemanfaatan sumber daya lintas batas secara berkelanjutan; Miliki perjanjian-perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara terkait untuk pemanfaatan sumber daya lintas batas secara berkelanjutan; Bangun mekanisme-mekanisme yang melibatkan negara-negara terkait 7
Lihat prinsip 2 dan 7 pendekatan ekosistem.
/V;.'-'
Prinsip praktis 9: Dasar pemikiran:
Panduan operasionai
•;C;;,; " c c - c c f - v i
untuk memastikan bahwa pemanfaatan somber daya lintas batas secara berkelanjutan tidak berdampak negatif bagi kemampuan dan ketahanan ekosistem. Pendekatan yang bersifat antar disipiin iimu dan partisipasif iiarus diterapkan pada tingkatan pengeioiaan dan pengaturan yang sesuai yang terkait dengan pemanfaatan. Keberlanjutan pemanfaatan bergantung pada parameter-parameter biologi dari sumber daya yang dimanfaatkan. Namun, faktor-faktor sosial, budaya, politik dan ekonomi juga sama pentingnya. Oleh karena itu, seluruh tingkat pada proses pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan melibatkan masyarakat asli dan setempat dan para stakeholder, termasuk sektor swasta, dan orang-orang yang berpengalaman dalam bidang yang berbeda-beda tersebut.
Pertimbangkan untuk menyedikan mekanisrae yang dapat mendukung keijasama antar disipiin ilmu dalam pengelolaan komponen-komponen keanekaragaman hayati; Susun standar untuk kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya yang mendorong konsultasi antar disipiin ilmu: Fasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi antar seluruh tingkatan pengambilan keputusan; Identifikasi seluruh stakeholderterkaitdanmintamerekauntukberpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengelolaan: Perhitungkan faktor-faktor sosio-ekonomi, politik, biologi, ekologi, institusi, agama dan budaya yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan; Mintalah bimbingan dari ahli-ahli lokal, tradisional dan teknis dalam merancang rencana pengelolaan; Sediakan jalur-jalur negosiasi yang memadai sehingga konflik-konflik potensial yang muncul dari keterlibatan partisipatif seluruh pihak dapat diselesaikan dengan segera dan memuaskan. Prinsip praktis 10: Kebijakan-kebijakan internasionai dan nasionai iiarus merperiiitinigkan: (a) Niiai-niiai potensial yang dihasilkan dari pemanfaatan keanekaragaman hayati; (b) Niiai-niiai hakiki dan niiai-niiai non-ekonomi lainnya dari keanekaragaman hayati dan (c) Kekiiatan pasar yang mempengaruhi pemanfaatan dan niiai-niiai tersebut.
14
DasarpemUdraju
Perhitimgan yang dilakukan akhir-akhir ini terhadap biaya-biaya yang mungkin muncul dengan digantinya sistem-sistem alam dengan altematif buatan manusia telah menunjukkan bahwa sistem-sistem alam harus dihargai dengan sangat tinggi. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan intemasional dan nasional yang mengatur perdagangan dan pembangunan hams membandingkan nilai sesungguhnya dari sistem alam dengan nilai penggantian pemanfaatan sebelum pembangunan tersebut dilaksanakan. Misainya, mangrove memiliki fungsi sebagai tempat bertelumya ikanikan dan membesarkan anak-anaknya, mencegah erosi dan mencegah terjangan badai serta penyerap karbon. Batu karang memberikan perlindungan untuk anak-anak ikan dan banyak spesies-spesies lainnya, begitu juga perlindungan daerah pantai.
Panduan operasional •
•
Kembangkan studi-studi valuasi ekonomi jasa-jasa lingkungan dari ekosistem alam; Gunakan informasi mengenai studi-studi tersebut pada kebijakan dan proses pengambilan keputusan, serta pada bidang pendidikan; Pertimbangkan prinsip ini dalam pemanfaatan lahan/konversi habibat. Sadari bahwa kekuatan pasar tidak selalu memadai untuk meningkatkan taraf hidup atau meningkatkan keberlanjutan dalam pemanfaatan komponenkomponen keanekaragaman hayati; Dorong pemerintah untuk memperhitungkan nilai-nilai keanekaragaman hayati dalam anggaran nasional; Dorong dan fasilitasi peningkatan kapasitas para pengambil keputusan mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan valuasi ekonomi keanekaragaman hayati.
15
Prinsip praktis 11: Dasar pemikiran:
Para pengguna komponen-komponen keanekaragaman hayati harus melakukan minimisasi Umbah dan meminimaikan dampak buruk lingkungan serta mengoptlmaikan keuntungan dari pemanfaatan. Para pengguna harus mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan selektifitas terhadap pemanfaatan ekstraktif melalui teknik-teknik yang ramah lingkungan, sehingga limbah dan dampak lingkungan dapat diminimalkan, dan keuntungan sosio-ekonomi dan ekologi dari pemanfaatan dapat dioptimalkan.
Panduan operasionai Hilangkan insentif yang mengganggu dan sediakan insentif ekonomi untuk para pengelola sumber daya agar dapat berinvestasi pada pembangunan dan/ atau menggunakan lebih banyak teknik yang ramah lingkungan, misainya, pembebasan pajak, dana yang tersedia untuk praktek-praktek produktif, tingkat suku bunga yang rendah, sertifikasi untuk menilai pasar baru; Kembangkan mekanisme-mekanisme kerjasama teknis untuk menjamin terjadinya alih teknologi terbaharui pada masyarakat; Usahakan untuk melakukan kajian independen mengenai pemanenan untuk memastikan bahwa efisiensi terbesar pada pemanenan atau pemanfaatan ekstraktif lainnya tidak memberikan dampak yang dapat menghilangkan stams sumber daya yang sedang dimanfaatkan ataupun ekosistemnya; Identifikasi ketidak efisienan dan biaya-biaya pada metode-metode yang ada saat ini; Lakukan penelitian dan pengembangan terhadap metode-metode baru; Lakukan atau dorong penyusunan standar mutu industri dan standar pihak ketiga mengenai pemrosesan dan pengelolaan komponen-komponen keanekaragaman hayati pada tingkat intemasional dan nasional; Kembangkan pemanfaatan komponen-komponen keanekaragaman hayati yang lebih efisien, etis dan manusiawi dalam konteks lokal dan nasional, dan kurangi kerusakan tambahan terhadap keanekaragaman hayati Prinsip praktis 12:
Dasar pemikiran:
Kebutuhan masyarakat asii dan setempat yang tinggai dengan dan dipengaruhi oieh pemanfaatan dan periindungan keanekaragaman hayati, bersamaan dengan kontribusi mereka terhadap pemanfaatan dan perlindungan yang berkeianjutan, harus direjleksikan daiam bentuk distribusi keuntungan yang adii dari pemanfaatan sumber-sumber daya tersebut. Masyarakat asli dan setempat serta stakeholder lokal seringkali menanggung biaya-biaya yang sangat besar atau kemgian dari pemanfaatan potensial keanekaragaman hayati, karena memastikan atau meningkatkan keuntungan yang bertambah bagi yang lainnya. Banyak sumber-sumber daya (seperti kayu, perikanan) dieksploitasi secara berlebihan karena peraturan diabaikan dan tidak ditegakkan. Ketika masyarakat setempat dilibatkan sebagai stakeholder, pelanggaran seperti itu biasanya dapat dikurangi. Regim pengelolaan dapat bertambah baik jika program-program yang bersifat membangun yang menguntungkan masyarakat setempat diterapkan, seperti
pelatihan kapasitas yang dap^ memberikan altematif pendapatan, atau bantuan dalam menggolong-golongkan kemampuan manajemen mereka. Panduan operasional
•
• •
Prinsip praktis 13: Dasar pemikiran:
8
Kembangkan insentif ekonomi yang akan menjamin keuntungan tambahan bagi masyarakat asli dan setempat serta para stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan setiap komponen keanekaragaman hayati, misainya kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, distribusi keuntungan secara adil di antara investor/pengelola setempat dan luar; Gunakan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang dapat memastikan bahwa masyarakat asli dan setempat serta stakeholder lokal yang terlibat dalam pengelolaan suatu sumber daya untuk pemanfaatan secara berkelanjutan menerima setiap keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan tersebut secara adil; Pastikan bahwa kebijakan dan peraturan nasional mengenai pemanfaatan secara berkelanjutan mengakui dan memperhitungkan nilai-nilai nonmoneter dari sumber-sumber daya alam; Pertimbangkan cara-cara untuk memasukkan pemanfaatan sumber daya hayati yang tidak terkendali dalam kerangka kerja hukum dan pemanfaatan berkelanjutan, termasuk melaksanakan pemanfaatan altematif sumbersumber daya tersebut secara noo-konsumtif; Jika investasi pihak asing terlibat, pastikan bahwa pembagian keuntungan bagi masyarakat setempat dilakukan secara adil; Libatkan stakeholder lokal, termasuk masyarakat asli dan setempat dalam pengelolaan setiap sumber daya alam dan berikan kompensasi yang seimbang atas usaha-usaha mereka, dengan memperhitungkan keuntungankeuntungan moneter dan non-moneter; Jika pengelola menentukan pengurangan jumlah panen, maka bantuan praktis harus diberikan kepada stakeholder lokal, termasuk masyarakat asli dan setempat, yang secara langsung bergantung pada sumber daya tersebut untuk dapat memiliki akses pada aitematif-altematif lain. Biaya pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati harus diinternailsasi ke daiam pengeioiaan dan dlcerminkan daiam distribusi keuntungan yang diperoleh dari pemanfaataiP. Pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam membutuhkan biaya. Jika biaya-biaya ini tidak cukup terpenuhi maka pengelolaan akan menurun dan jumlah serta nilai sumber daya alam akan juga menurun. Perlu dipastikan bahwa sebagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan mengalir ke pengelola sumber daya alam lokal yang berwenang sehingga pengelolaan penting untuk menjaga sumber daya tersebut dapat dipertahankan. Keuntungan-keuntungan tersebut dapat diperoleh secara langsung, seperti tarif masuk dari para pengunjung sebuah taman nasional yang dibayar langsung ke dan disimpan oleh otoritas pengelola taman, atau tidak langsung, seperti basil pajak dari penebangan kayu yang dibayar oleh penebang yang
Lihat panduan operasional untuk penerapan pendekatan ekosistem (keputusan V/6, annex, bagian C, paragraf 11).
17
disalurkan melalui bendahara nasional ke suatu pengelola jasa hutan lokal. Dalam beberapa kasus biaya perijinan imtuk bak penangkapan ikan dibayar langsung ke otoritas pengelola, atau ke bendahara nasionaL Panduan operasional Pastikan bahwa kebijakan-kebijakan nasional tidak memberikan subsidi yang dapat menutupi biaya pengelolaan sesungguhnya: Pastikan bahwa tingkat dan kuota pemanenan diatur sesuai dengan informasi yang diberikan oleh sistem pemantauan, bukan berdasarkan kebutuhan ekonomi dari sistem pengelolaan; Berikan panduan-panduan bagi para pengelola sumber daya untuk mengbitung dan melaporkan biaya pengelolaan sesungguhnya dalam rencana bisnis mereka; Ciptakan mekanisme altematif laiimya untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan keanekaragaman hayati; Sediakan insentif ekonomi bagi para pengelola yang telah memperhitungkan biaya-biaya Imgkungan, misabiya sertifikasi untuk mengakses pasar bam, pembebasan atau penangguban pajak sebagai pengganti investasi lingkungan, penerapan Mabel hijau' tmtuk pemasaran. Prinsip praktis 14: Dasar pemikiran :
Pendidikan dan program kesadaran masyarakat mengenaiperHndimgan dan pemanfaatan secara berkelanjutan harus diterapkan dan metode komunikasi yang lebih efektif harus dibangun di antara stakeholder dan para pengeioia. Untuk memastikan bahwa masyarakat sadar akan hubungan antara bagianbagian yang berbeda dari keanekaragaman hayati, keterkaitannya dengan kehidupan manusia, dan efek-efek pemanfaatannya, dianjurkan agar menyediakan cara-cara untuk melibatkan masyarakat dalam pendidikan dan kesadaran mengenai peluang-peluang serta hambatan-bambatan dalam pemanfaatan secara berkelanjutan. Juga mempakan hal yang penting untuk mendidik masyarakat mengenai hubungan antara pemanfaatan yang berkelanjutan dan dua tujuan Konvensi lainnya. Suatu cara penting untuk mencapai pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan adalah dengan memiliki cara-cara efektif untuk berkomunikasi antar selumb stakeholder. Komunikasi seperti itu juga akan memfasilitasi tersedianya informasi terbaik (dan bam) mengenai sumber daya.
Panduan operasionai Rencanakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai: pengelolaan, nilai-nilai pemanfaatan secara berkelanjutan, pembahan pola konsumsi serta nilai keanekaragaman hayati pada kehidupan masyarakat: Pastikan bahwa program-program kesadaran masyarakat juga menginfoimasikan dan memandu para pengambil keputusan; Buatlah target agar selumh tingkatan rantai produksi dan konsumsi memiliki cara komunikasi seperti itu;
18
Laporkan hal-hal yang dipelajari mengenai kegiatan-kegiatan pemanfaatan secara berkelanjutan pada mekanisme pusat informasi Konvensi Keanekaragaman Hayati: Dorong dan fasilitasi komunikasi mengenai hal-hal yang dipelajari dan praktek-praktek terbaik ke negara-negara lain; Pastikan bahwa para pengguna sumber daya melaporkan kegiatan-kegiatan mereka pada pemerintah dengan cara yang dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih luas; Tingkatkan kesadaran mengenai peran pengetahuan, praktek-praktek dan inovasi masyarakat asli dan setempat bagi pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.
Prinsip-prinsip dan Panduan Addis Ababa untuk Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati secara Beritelanjutan memberikan suatu kerangka kerja untuk membantu Pemerintah, masyarakat asli dan setempat, para pengelola sumber daya, sektor swasta dan stakeholder lainnya, mengenai bagaimana memastikan bahwa pemanfaatan keanekaragaman hayati yang mereka lakukan tidak akan menimbulkan penurunan keanekaragaman hayati tersebut dalam jangka panjang. Prinsip-prinsip praktis dalam banyak hal berlaku pada pemanfaatan komponen-komponeh keanekaragaman hayati secara konsumtif dan non-konsumtif. Prinsip-prinsip tersebut memperhitungkan persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan kebijakan, hukum dan peraturanperaturan; pengelolaan keanekaragaman hayati; kondisi-kondisi sosio-ekonomi; dan informasi, penelitian dan pendidikan. Publikasi ini, yang merupakan bagian dari seri panduan CBD, dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan mengkomunikasikan prinsip-prinsip dan panduan ini kepada masyarakat yang lebih luas dan untuk merangsang tindakan yang diperlukan untuk penerapan prinsip-prinsip tersebut. Kisah-kisah sukses dan hal-hal yang dipelajari dari penerapan prinsip dan panduan tersebut harus dilaporkan ke Sekretariat pada: secretariat@biodiv.org.
Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati 413 Saint-Jacques, Suite 800 Montreal, QC, H2Y 1N9 CANADA Tel.:+1 (514)288-2220 Fax:+1 (514)288-6588 Email: secretariat@biodiv.org www.biodiv.org
20
Publikasi dalam Bahasa Indonesia dapat diperoleh di:
Asdep Urusan Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Gedung B Lt. 4 il. DI Panjaitan Kav 24 Kebun Nanas Jakarta Timur 13410 Telp. +62-21-8517163 Fa.\. -f-62-21-85905770 http://bk.menlh.go. id