Buku panduan atas putusan mahkamah konstitusi nomor 35puu x2012

Panduan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012:

HUTAN ADAT BUKAN LAGI HUTAN NEGARA Oleh: Maria Rita Roewiastuti, SH

Foto cover: Ibu Den Upa Rombelayuk (Pejuang Perempuan Adat) Sumber: Dokumentasi AMAN

PENGANTAR 1. Telah sangat lama peraturan perundang-perundangan negara tertulis merugikan kehidupan masyarakat adat. Salah satu yang membuat masyarakat adat menjadi korban terus menerus yakni terkait dengan beberapa pasal di dalam Undang Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang secara sewenang–wenang telah menjadikan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara.

2. Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan permohonan Judicial Review (JR) atau Peninjauan Kembali (PK) atas Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945, yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

3. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 atas permohonan PK AMAN pada hakikatnya menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara.

4. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berkomitmen untuk memulai proses pendaftaran dan pengakuan hak kolektif masyarakat adat atas wilayah-wilayah adat di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Pertemuan Tropical Forest Alliance 2020: Promoting Sustainability Productivity in the Palm Oil, Pulp & Paper Sectors Workshop di Jakarta pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013.

5. Buku ini ingin membantu para pembaca, khususnya masyarakat adat dan anggota AMAN, supaya mudah memahami posisi hutan adat terhadap hutan negara.

Salam Erasmus Cahyadi Direktur Advokasi Pengurus Besar AMAN

PANDUAN ATAS PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-X/2012 : HUTAN ADAT BUKAN LAGI HUTAN NEGARA No.

Pertanyaan

Jawaban

1.

Mengapa selama ini perusahaan-perusahaan bisa datang dan mengusahakan di hutan adat kami?

Karena pemerintah (Kementerian Kehutanan) memberikan hak kepada perusahaan-perusahaan itu.

2.

Mengapa pemerintah bisa memberikan hak kepada mereka?

Selama ini tugas pemerintah adalah menjalankan undang-undang negara. Salah satunya adalah Undang – Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam undang-undang ini dikatakan bahwa semua hutan adat yang ada di seluruh Indonesia berstatus “hutan negara”. Oleh sebab itu pemerintah (melalui Kementerian Kehutanan) berwenang memberikan hak untuk mengusahakan semua hutan adat (= “hutan negara”) itu kepada perusahaan-perusahaan.

3.

Apa akibatnya kalau kami nekat mengusir dengan kekerasan agar perusahaan perusahaan itu keluar dari hutan adat kami?

Pemerintah (Kementerian Kehutanan) memberikan hak kepada perusahaan-perusahaan itu untuk mencari untung di atas “hutan negara”. Ingat bahwa UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan meletakkan “hutan adat” sebagai bagian dari “hutan negara” itu. Dalam hak itu terkandung jaminan keamanan bagi para pemegang hak tersebut.

1

PANDUAN ATAS PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-X/2012 : HUTAN ADAT BUKAN LAGI HUTAN NEGARA

Artinya, bilamana terjadi gangguan, tindakan kekerasan dan lain–lain terhadap pemegang hak, maka pemerintah wajib mengerahkan aparat keamanan negara untuk melindunginya. Oleh sebab itu para pelaku kekerasan akan dihadapi oleh aparat keamanan negara dan kepada para pelaku tindak pidana diberlakukan Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

4.

Bukankah kami sedang membela hak kami di atas hutan adat kami sendiri? Mengapa kami ditangkap polisi dan dimasukkan penjara?

Pertama, karena UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatakan bahwa hutan adat kepunyaan masyarakat adat adalah “hutan negara” sehingga pemberian hak itu sah menurut undang-undang Indonesia.

Kedua, setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang tidak gila akan dihadapi oleh aparat penegak hukum (polisi) dan kepadanya diberlakukan hukum pidana.

5.

Apakah itu berarti bahwa kami tidak bisa membela hak kami atas hutan adat kami?

Masyarakat adat sebagai pemilik hutan adat tetap bisa membela haknya.

Tapi tidak dengan jalan kekerasan. Mengapa? Karena jika membela hak itu dilakukan dengan cara-cara kekerasan, maka “kekerasan” itu sudah cukup menjadi alasan bagi aparat keamanan negara untuk menangkap para pelaku dan memprosesnya berdasarkan Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

6.

Lalu bagaimana caranya membela hak milik kami atas hutan adat?

Caranya harus tepat pada sasaran, yaitu mempersoalkan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat adat sebagai pemilik hutan adat: mengapa hutan adat kami disebut “hutan negara”?

2

PANDUAN ATAS PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-X/2012 : HUTAN ADAT BUKAN LAGI HUTAN NEGARA

7.

8.

Tahun lalu AMAN sudah mengajukan pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi. Apa yang dimohon untuk diuji?

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan Judicial Review Nomor 35/PUUX/2012. Apakah ini artinya?

Melalui pengujian itu AMAN mohon agar Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Pasal 1,Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 67 bertentangan dengan Undang–Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 yang menyatakan banwa “hutan-hutan adat adalah “hutan negara” yang berada di wilayah masyarakat hukum adat.”Dengan kata lain pasal itu menyatakan bahwa “hutan adat” itu dibawah penguasaan negara. itu bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Bertentangan karena penguasaan hutan adat oleh masyarakat adat ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu sementara penguasaan negara baru mulai pada tahun 1945, apalagi UU Kehutanan baru lahir tahun 1967 dan terakhir tahun 1999. Sementara Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah pasalpasal yang memberikan syarat-syarat berlapis terhadap “ada atau tidaknya” masyarakat adat. Ketentuan-ketentuan tersebut juga bertentangan dengan UUD 1945. Bertentangan karena ada atau tidaknya masyarakat adat tidak perlu ada syarat apalagi diatur di dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang memang dirancang untuk “mengingkari” keberadaan masyarakat adat itu sendiri.

Artinya penyebutan “hutan negara” bagi hutan-hutan adat itu melanggar hak asasi masyarakat adat yang selama ini dijamin dan dilindungi UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2), Pasal 28 I ayat (3).

3

PANDUAN ATAS PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-X/2012 : HUTAN ADAT BUKAN LAGI HUTAN NEGARA

9.

Apakah isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 bisa langsung kami laksanakan di lapangan?

Suatu putusan Mahkamah Konstitusi hanya bersifat menyatakan bahwa suatu ketentuan UU yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak; bukan perintah melaksanakan (eksekusi). Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan, maka isinya adalah penetapan bahwa Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebut “hutan adat adalah hutan negara yang terletak di wilayah masarakat adat� itu bertentangan dengan UUD 1945 terutama Pasal 18 B ayat (2) serta pasal-pasal perihal hak asasi manusia (Pasal 28 C ayat 1, Pasal 28 D ayat 1, Pasal 28 G ayat 1, dan Pasal 28 I ayat 3). Hanya itu.

Penetapan mana idealnya harus ditindaklanjuti oleh DPR selaku badan pembentuk undang-undang bersama Presiden. Namun demikian, harus pula disadari bahwa meskipun DPR bersama dengan Pemerintah tidak mengubah UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai tindak lanjut dari putusan MK ini, pada dasarnya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan itu, terutama pasal-pasal yang dikabulkan oleh MK telah berubah. Mengapa? Karena setelah putusan MK, pasal-pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tidak boleh berlaku lagi.

10.

Apabila putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 berpengaruh terhadap anggota AMAN yang dipenjarakan selama ini?

Isi putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada kaitan dengan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak kekerasan yang terbukti bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hakim pidana bukan menghukum mereka yang berjuang mempertahankan haknya atas hutan adat melainkan orang-orang yang terbukti melakukan tindak pidana, yaitu tindakan pidana yang

4

PANDUAN ATAS PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-X/2012 : HUTAN ADAT BUKAN LAGI HUTAN NEGARA

dirumuskan dalam KUHP dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan itu sendiri. Bilamana tidak terbukti ada tindak pidana, maka hakim harus melepaskan para tertuduh.

11.

12.

Apakah ada upaya untuk membebaskan anggota masyarakat adat yang telah dipenjara berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan selama ini?

Apakah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, kami bisa langsung melakukan negosiasi dengan perusahaan-perusahaan yang berminat mengelola hutan adat kami?

Pada dasarnya putusan MK bukanlah dasar hukum untuk membebaskan mereka itu. Tetapi putusan MK dapat dipakai untuk menyerukan kepada presiden agar ia segera mengeluarkan keputusan atau kebijakan untuk menghentikan proses hukum bagi masyarakat adat yang sekarang ini sedang dalam proses hukum dan membebaskan masyarakat adat yang telah dipenjara karena pemberlakuan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kenapa ini penting? Karena pasal-pasal dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dipakai oleh aparat hukum untuk menangkap dan memenjarakan masyarakat adat telah dinyatakan oleh MK sebagai pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi hanya bersifat penetapan. Penetapan itu masih harus ditindaklanjuti dengan perubahan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku badan pembentuk undang-undang dan Presiden.

Pada masa transisi sebelum ada perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan oleh badan pembentuk undang-undang (DPR)

5

PANDUAN ATAS PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-X/2012 : HUTAN ADAT BUKAN LAGI HUTAN NEGARA

maka hak yang dipegang oleh perusahaan-perusahaan itu atas hutan adat belum mati. Sangat perlu mendesak Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang isinya memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kementerian Kehutanan segera menyesuaikan diri dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

6

13.

Dari segi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, punya arti apa?

Putusan Mahkamah Konstitusi wajib diperhatikan oleh DPR dan Presiden.

Isi putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh diabaikan melainkan sepatutnya mendorong dan menjadi alasan DPR melakukan perubahan pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khusus Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 67.

14.

Apa yang perlu dilakukan oleh AMAN agar isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, bisa cepat ditindaklanjuti oleh badan pembentuk undang-undang?

AMAN perlu mendesak DPR sebagai badan yang menyuarakan dan mewakili kepentingan rakyat segera membahas perubahan pada pasal–pasal tersebut. Agar sejalan dengan rasa keadilan masyarakat adat selaku pemilik turun-temurun atas hutan-hutan adat.

15.

Tindakan-tindakan apa yang bisa disiapkan di lapangan sambil menunggu proses perubahan undang-undang oleh DPR?

Komunitas-komunitas anggota AMAN di daerah-daerah perlu merapikan batas wilayah-wiayah adat masing-masing dan menyelesaikan sengketasengkata batas satu sama lain.

16.

Bolehkah kami memasang patok penanda di atas wilayah adat kami masing - masing

Boleh, sebab putusan Mahkamah Konstitusi berlaku untuk AMAN maupun umum.

PANDUAN ATAS PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-X/2012 : HUTAN ADAT BUKAN LAGI HUTAN NEGARA

untuk menunjukkan pada pihak luar bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengembalikan wilayah ini kepada kami selaku pemilik hutan adat ini?

7

Foto cover: Para Perempuan Adat Pejuang Hutan Kemenyan Komunitas Adat Pandumaan Sipituhuta Sumber: Dokumentasi AMAN

Diterbitkan atas kerjasama:

Sajogyo Institute