Gaung AMAN edisi 49 Hutan Adat Bukan Lagi Hutan Negara

1 September 2013 - - - - - - -

TAJUK Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 adalah momentum bagi seluruh masyarakat adat untuk meraih kembali hak dan pengakuan atas hutan adat yang lebih dari satu dasawarsa diekploitasi dan dikuasai oleh berbagai perusahaan atas izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.

Menyambut putusan MK tersebut Sekjen Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Abdon Nababan membacakan pidato sambutannya di depan gedung Mahkamah Konstitusi tepat tanggal 16/ 5/ 2013 usai mengikuti sidang pembacaan Putusan MK tersebut. Pidato Sekjen AMAN ini merupakan instruksi bagi semua masyarakat adat Nusantara yang bergabung dalam organisasi AMAN dan juga himbauan bagi pemerintah. Pidato Sekjen AMAN ini menjadi laporan utama Gaung AMAN edisi 49.

Yance Arizona mengisi kolom kritik Gaung AMAN edisi ini.

Menurut Yance ada tiga rute yang perlu ditempuh oleh masyarakat adat untuk memperkuat hutan adat dalam halaman baru, paska putusan Mahkamah Konstitusi. Peristiwa ini menjadi momentum yang harus segera dimanfaatkan bila ingin gaung hutan adat tetap menggelegar tidak berakhir dengan desahan dan kemudian senyap.

Laporan Utama. Workshop Konsolidasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam workshop ini Sekjen AMAN mengusulkan Restitusi dan LCC (Land Claim Court) seperti di Afrika selatan Penyerahan peta wilayah adat kepada KLH juga ada dalam laporan utama.

Berita Komunitas. Sosialisasi putusan MK mulai diskusi, pemasangan plang hutan adat, pemetaan. Kasus perampasan tanah adat Muara Tae di Provinsi Kalimantan Timur mengisi kolom berita komunitas. Rapat Kerja Nasional Perempuan AMAN.

Rubrik Khusus. Kepergian Ibu Werima Mananta, srikandi pejuang masyarakat adat Karunsi’e Dongi sungguh sebuah kehilangan besar bagi gerakan masyarakat adat khususnya perempuan adat.

Untuk mengenang perjuangan senmasa hidupnya, biografi singkat Ibu Werima dari kawan PW AMAN Tana Luwu.

Mediasi Dewan Pers antara AMAN dengan pihak media Tribun-Timur dan Kompas.com terkait pemberitaan Suku Polahi yang menyinggung harkat masyarakat adat berlangsung dengan penandatangan damai dan beberapa opsi, antara lain hak jawab oleh pihak AMAN.

Budaya. Berdasarkan hikayat dalam tradisi tutur di Tanah Marbun Pollung (Tano Batak), sungguh unik. Sebab orang-orang tua meyakini bahwa pohon kemenyan yang dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai Styrax Benzoin itu mempunyai makna sakral.

Dalam keyakinan masyarakat adat di sana pohon kemenyan adalah penjelmaan dari seorang gadis cantik berambut panjang yang berniat menolong orangtuanya dari lilitan hutang-piutang .

Galeri photo. Dokumentasi photo dari berbagai wilayah adat saat laksanakan plangisasi hutan adat dalam rangka menindak lanjuti Putusan MK.***

Cerita Sampul Pengajuan uji materi UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pada Mahkamah Konstitusi.

Sidang MK dan pelaksanaan putusan MK di Komunitas Adat dalam bentuk plangisasi Hutan Adat.

Gaung AMAN Edisi Ke-49 September 2013 Gaung AMAN terbit dua bulan sekali untuk membuat perkembangan dan kegiatan organisasi.

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang

bertujuan memajukan gerakan masyarakat adat, dan berhak mengedit-nya tanpa mengubah substansi.

SAMPUL DEPAN

Masyarakat Adat Bersiap Diri Merebut Cahaya Kemenangan

DITERBITKAN

Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

PENANGGUNG JAWAB

Arifin Saleh Deputi I PB AMAN; Bidang Kelembagaan, Komunikasi dan Penggalangan Sumberdaya

PIMPINAN REDAKSI

Direktur Informasi dan Komunikasi PB AMAN

REDAKTUR PELAKSANA Jeffar Lumban Gaol

EDITOR

Jeffar Lumban Gaol Erasmus Cahyadi Mina Setra

LAYOUT Snik

KONTRIBUTOR

Abdon Nababan Eustobio Rero Renggi Farid Mona Sihombing Patricia Wattimena Mahir Takaka Taryudi Caklid Annas Radin Sarif Yoga Saipul Rizal “Kipli” Rukka Sombolinggi Rainny Situmorang Simon Pabaras Indra Wahid Surti Handayani Silvy Linda PW AMAN PD AMAN

DISTRIBUSI

Yohanes Senda Debi Lisa Sitanala Yusuf Andi Warnoto

ALAMAT REDAKSI

Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A Jakarta Selatan 12820

Telp/Fax:

+62 21 8297954/8370 6282

E-mail:

rumahaman@cbn.net.id

Website:

www.aman.or.id

2 September 2013 - - - - - - -

Foto bersama Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Tentang Kehutanan (Foto Dokumen AMAN)

-------------------------------- DAFTAR ISI

5 I Info AMAN SBY Berkomitmen untuk Pendaftaran dan Pengakuan Wilayah Adat I Deklarasi Masyarakat Sipil Pemerintah Diminta Segera Tindak Lanjuti Keputusan MK Tentang Hutan Adat

9 I Laporan Utama Workshop Konsolidasi Paska Putusan Mahkamah Konstitusi no 35 tahun 2012 I Penyerahan Peta Wilayah Adat, Meningkatkan Peran Masyarakat Adat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup I Pidato Sekjen AMAN menyambut Keputusan MK no 35/ PUU-X/ 2012 I Menindaklanjuti Putusan MK Terhadap UU No. 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan Tana Luwu

18 I Budaya Hikayat Awal Mula “MANIGE”

50 I Galeri

22 I Kritik

Hutan Adat

39 I Rubrik Khusus Inisiatif Mediasi Dewan Pers, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara & Tribun-Timur I Perjuangan Ibu Werima Sepanjang Hidupnya I Rapat Kerja Nasional Perempuan AMAN Perempuan Adat Merapikan Barisan

25 I

Komunitas

Masyarakat Adat di Maluku Utara Menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi I Pemasangan Plang Hutan Adat Sipituhuta Pandumaan I Partungkoan (Rapat Adat) Pandumaan-Sipituhuta Terkait Pemetaan Ulang Hutan Kecamatan Pollung I Siaran Pers Aliansi Masyarakat Adat Nusantara PDI-P Kutai Barat Terlibat Kasus Perampasan Wilayah Adat Kampung Muara Tae I Musda PD AMAN Orang Rimba Bukit 12 I Muswil II AMAN Malut 20132018 I PW AMAN Nusa Bunga Melakukan Pelatihan Pengorganisasian Masyarakat Adat I UKP3-AMAN Sulut fasilitasi Pemetaan Partisipatif wilayah adat Hulu Ongkag Tanoyan I PW AMAN NTB melakukan Training Community Organiser I Rakyat Penunggu Sambut Delegasi Peserta Konfrensi Global Pemetaan Wilayah Adat I Pelatihan Pemetaan Partisipatif “Mari Petakan Wilayah Adat Kita”

3 September 2013 - - - - - - -

INFO AMAN SBY Berkomitmen untuk Pendaftaran dan Pengakuan Wilayah Adat

J

akarta, 27 Juni 2013 pribadi. Sekarang, kita Presiden Susilo menunggu langkah nyata Bambang Presiden SBY," kata Abdon.

Yudhoyono berkomitmen Tambahnya, Masyarakat Masyarakat Adat untuk memulai proses siap bekerja sama meminta kepemimpinan Adat pendaftaran dan pengakuan dengan pemerintah untuk Presiden Yudhoyono untuk menegakkan keputusan hak kolektif masyarakat adat atas wilayah-wilayah memastikan seluruh lembaga Mahkamah Konstitusi adat di Indonesia. Hal kepemerintahan dari tingkat tersebut. ini disampaikannya Dalam pidatonya di nasional ke tingkat lokal bekerja lokakarya tersebut, Abdon dalam Tropical Forest Alliance 2020: Promoting untuk mewujudkan pengakuan, juga telah menyampaikan Sustainability and aspirasi Masyarakat Adat penghormatan, dan Productivity in the Palm di Nusantara. perlindungan Masyarakat Oil and Pulp & Paper Sectors "Masyarakat Adat Workshop di Jakarta, Kamis meminta kepemimpinan Adat.

(27/6).

Presiden Yudhoyono untuk

Menurut SBY, proses memastikan seluruh lembaga pendaftaran dan pengakuan kepemerintahan dari tingkat wilayah adat tersebut Indonesia menuju pertumbuhan nasional ke tingkat lokal merupakan langkah awal bekerja untuk mewujudkan berkelanjutan dengan keadilan yang penting dalam proses pengakuan, penghormatan, di sektor hutan dan rawa," kata implementasi keputusan dan perlindungan Masyarakat SBY di pidatonya itu.

Mahkamah Konstitusi pada Adat." Hal ini akan merupakan

Sekretaris Jenderal 16 Mei 2013 atas uji materi sumbangan terbesar Presiden Aliansi Masyarakat Adat UU No. 41/1999 tentang SBY dan Indonesia dalam Nusantara (AMAN) Abdon Kehutanan yang menetapkan mewujudkan capaian Post Nababan menyambut gembira hutan adat bukan lagi hutan 2015 dan menjadi kisah sukses komitmen Presiden Yudhoyono negara. tersebut. "AMAN sangat senang yang dapat disampaikan pada

"Keputusan ini dan menghargai karena Presiden Koferensi Dunia tentang menandai sebuah langkah menganggap penting keputusan Masyarakat Adat yang akan penting menuju pengakuan dilaksanakan oleh Sidang Umum Mahkamah Konstitusi tersebut. hak masyarakat adat atas PBB pada 22-23 September 2014 Apalagi Presiden telah tanah, wilayah dan sumber mendatang.**** mengungkapkan komitmennya daya. Keputusan ini juga akan bukan hanya sebagai kepala memampukan perubahan negara, namun juga secara

"

"

M

ei 27, 2013, Jakarta Keputusan MK terhadap uji materi UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara

Jakarta, 27 Mei 2013 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) beserta

4 September 2013 - - - - - - -

masyarakat sipil mengeluarkan deklarasi meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), di antaranya penyelesaian konflik-konflik terkait hutan adat dan sumber daya alam di wilayah-wilayah masyarakat adat, serta pemetaan wilayah

Penandatanganan Deklarasi (Foto Dokumen : AMAN)

Deklarasi Masyarakat Sipil Pemerintah Diminta Segera Tindak Lanjuti Keputusan MK Tentang Hutan Adat

INFO AMAN

Photo bersama: Deklarasi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Hutan Adat (Foto Dokumen : AMAN)

adat.

Deklarasi tersebut dikeluarkan di Jakarta, Senin (27/5). Dukungan awal datang dari 20 masyarakat sipil dari berbagai sektor seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, swasta, dan akademisi. Selanjutnya, AMAN akan menyebarkan deklarasi tersebut ke publik untuk menggalang dukungan lebih banyak lagi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN Abdon Nababan mengatakan deklarasi bersama ini bertujuan mendesak lembaga-lembaga terkait di pemerintah segera mengambil tindakan strategis untuk merealisasikan putusan MK tersebut. “Yang masyarakat adat butuhkan segera adalah mekanisme nyata di lapangan, yang menandakan pemerintah dan lembaga memang mematuhi putusan MK itu,� kata Abdon.

Pada 16 Mei 2013 MK menyetujui sebagian uji materi UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada Maret 2012. Dalam keputusannya, MK menetapkan Pasal 5 Ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sehingga

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat.�

MK juga membatasi wewenang negara dalam hutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang peragaannya didasarkan atas leluri (traditio) yang hidup dalam suasana rakyat (inde volksfeer) dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa dalam seluruh lingkungan wilayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan

dengan Rio Declaration on Environment and Development.

Prinsip 22 deklarasi tersebut menyatakan, masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting dalam a dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional. Karena itu negara harus mengenal dan mendukung entitas, kebudayaan, dan kepentingan mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam pembacaan deklarasi ini, AMAN sekaligus meminta percepatan proses pembahasan dan pengesahan UndangUndang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) yang telah diserahkan kepada pemerintah.****

5 September 2013 - - - - - - -

LAPORAN UTAMA Workshop Konsolidasi Pascaputusan Mahkamah Konstitusi no 35 tahun 2012

J

akarta 30 Mei 2013. Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan workshop konsolidasi sebagai tindak lanjut atas putusan MK no 35 tahun 2012 dengan masyarakat adat di Jakarta Convention Centre. Tampil sebagai pembicara Ir. Abdon Nababan, Sekjen AMAN, Maria Sumardjono, guru besar Fak Hukum UGM, Prof DR Ahmad Sodiki (MK), Chairuddin Hasyim Asisten Deputi Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat, KLH dengan moderator Myrna Safitri (Executive Director of the Epistema Institute) .

Sekjen AMAN menyerahkan Peta Wilayah Adat kepada KLH

Dalam sambutannya Jonny Purba Asdep (Foto Dokumen AMAN) 3/ VI KLH mengatakan, Undang-Undang 32 tahun perlindungan hak-hak 2009 tentang perlindungan masyarakat hukum adat, ini dan pola lingkungan hidup juga akan menjadi masukan negara dan masyarakat hukum memberikan ruang kesempatan perumusan kebijakan. Kita akan adat, padahal itu tidak mungkin. yang besar, bagaimana kita buatkan peraturan pemerintah, “Oleh sebab itu harus mengapresiasi, merekognisi ada pedoman terkait dengan tegas mana yang subyeknya keberadaan masyarakat tata cara pengakuan keberadaan negara sebagai publik, mana hukum adat, kearifan lokalnya masyarakat hukum adat,� masyarakatat hukum adat yang dan hak-haknya yang terkait papar Jonny Purba dalam kepemilikannya masyarakat dengan perlindungan dan pola sambutannya. kolektif, itu baru jelas,� papar lingkungan hidup.

Chairuddin Hasyim Ahmad Sodiki.

Peluang masyarakat menyebutkan bahwa 29

Menurut Abdon adat semakin besar ketika penerima Kalpataru itu adalah Nababan, pada saat undangProtokol Nagoya disahkan kelompok masyarakat hukum undang PPLH disahkan, adalah melalui Undang-Undang XI adat. Bukan hanya memberi masa yang relatif masih sulit tahun 2013. Di dalamnya penghargaan pada apa yang bagi masyarakat adat. Tahun masyarakat adat sebagai sudah mereka lakukan, tetapi 2009 saat undang-undang itu pengampu pengetahuan mungkin bisa dikembangkan disahkan Nababan cukup puas. tradisional yang terkait di daerah lain atas usaha-usaha

Namun Sekjen AMAN dengan sumber daya genetik kelompok Kalpataru terhadap menyadari bahwa Undangdiberikan pengakuan hak untuk kelompok masyarakat hukum Undang PPLH belum menjadi mendapatkan pembagian adat. Kalau tidak, sudah ada sesuatu yang cukup kuat, tetapi keuntungan dari pemanfaatan contoh, bahwa ada kelompok pintu bagi pengakuan terhadap pengetahuan tradisional yang masyarakat hukum adat hak-hak masyarakat adat mulai terkait dengan sumber daya yang mau mengembalikan terbuka. Khususnya kearifan genetik.

Kalpatarunya, karena sudah lokal dalam pengendalian

Dan lebih baru lagi terjadi perubahan pada anak dan pengelolaan lingkungan adalah keputusan Mahkamah cucunya. Mereka tidak lagi hidup. Hal itu menjadi dasar Konstitusi atas Judicial Review menghargai keberadaan kearifan penandatanganan MoU AMAN yang dimohonkan oleh Aliansi lingkungan. Kalau dilihat dari bersama KLH, bekerjasama Masyarakat Adat Nusantara aspek alih fungsi lahan demi untuk menginventarisasi (AMAN) serta beberapa bisnisnya, kearifan ini akan , mengidentifikasi dan perutusan masyarakat hukum hilang. memetakan wilayah-wilayah adat. Dalam amar putusan MK Prof DR Ahmad Sodiki kearifan tradisional, itulah yang tersebut kita tahu bahwa hutan mengatakan dalam pasal 1 angka sekarang kita sebut wilayah adat. adat bukan hutan negara.

6 lalu itu, masyarakat hukum Sekarang yang tersisa hanyalah

Selain untuk adat itu kedudukannya jadi tidak puing-puing kearifan masyarakat mensosialisasikan kebijakan jelas, karena dalam satu area adat, harus ada rekonsiliasi yang terkait dengan upaya tapi ada dua subyek. Ada subyek untuk merekatkan ulang.

6 September 2013 - - - - - - -

LAPORAN UTAMA “Lalu siapa yang harus minta maaf pada korban-korban ketidak adilan yang diakibatkan oleh undang-undang ini?.

Harus ada restorasi pemulihan.

Kalau di Afrika Selatan itu ada Komisi Restitusi, jadi tak perlu menunggu dan ini tidak bisa selesai hanya urusan MK saja.

Bagaimana membayar kesalahan ini, tidak hanya sebagai tanda minta maaf saja,” papar Abdon Nababan.

Maria Sumardjono menjawab bahwa pertanyaan Abdon Nababan itu adalah pertanyaan yang paling esensial dari apa

yang kita pelajari atas keputusan MK. Putusan atau undangundang tidak berlaku surut.

Artinya apapun yang sudah ada kita hormati, sampai berakhir kecuali pada proses pengalihan itu ada pidana.

“Lalu Abdon mengelitik kita, keadaan kita itu normal atau nggak?. Mungkin orang tidak normal menganggap normal, mungkin orang normal menganggap ini tidak normal, dalam arti kita ini dalam tahap transitional justice (keadaan masa transisi).

Karena kita dalam masa

transisi, kita usulkan satu lembaga independen untuk menyelesaikan, yang terjadi pada masa lalu dan pemaksaan, untuk diselesaiakan oleh suatu badan.

Apa yang diungkapkan oleh Abdon itu adalah pengalaman dari Afrika Selatan dengan politik Apartheidnya, mengusulkan restitusi.

Bisa berupa pengembalian tanah, bisa berupa uang yang diputuskan oleh LCC (Land Claims Court)”.****

Penyerahan Peta Wilayah Adat, Meningkatkan Peran Masyarakat Adat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

AMAN dan BRWA resmi serahkan peta Wilayah Adat ke KLH (Foto Dokumen AMAN

Jakarta, 15 Juli 2013. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) secara resmi menyerahkan peta wilayah adat yang sudah masuk daftar BRWA kepada Kementrian Lingkungan Hidup (KLH). Peta wilayah adat yang diserahkan berjumlah 324 peta wilayah adat dengan total luasan 2.643.261,09 Ha. Ini merupakan penyerahan peta tahap awal AMAN kepada BRWA menindaklanjuti kerjasama yang sudah disepakati AMAN-KLH pada tahun 2010 untuk meningkatkan peran masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

P

eta wilayah adat yang tersedia di BRWA yang dalam prosesnya telah difasilitasi baik secara langsung oleh JKPP, AMAN ataupun LSM pendukung masyarakat adat di Nusantara merupakan informasi penting untuk memperluas kerjasama dengan KLH dalam mendorong

pemerintah daerah supaya melakukan inventarisasi dan regulasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah dilakukan oleh masyarakat adat secara turun-temurun sesuai amanat UU PPLH No. 32/2009 pasal 63 serta mendukung One Map Indonesia yang sedang dijalankan

oleh pemerintah melalui UKP4 dan BIG.

Menurut Sekjen AMAN Abdon Nababan, Selama ini kerjasama antara AMAN dan KLH dalam menginventarisasi serta memetakan wilayah adat berikut -

7 September 2013 - - - - - - -

LAPORAN UTAMA pranata kearifan tradisional yang ada di dalamanya, merupakan langkah maju.

“Bukan hanya dalam pelaksanaan UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) saja, tetapi juga strategi untuk mempercepat pelaksanaan Putusan MK No. 45/PUU-XI/2011 dan No. 35/PUU-X/2012 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah menegaskan bahwa kawasan hutan yang masih dalam status penunjukan, belum memiliki kekuatan hukum tetap dan hutan adat merupakan bagian dari wilayah adat (ulayat) yang statusnya bukan hutan Negara” papar Nababan.

Lebih lanjut, Sekjen AMAN mengharapkan agar KLH mengembangkan satu sistem pengelolaan informasi lingkungan hidup terpadu, bersifat lintas sektoral dan multi pihak, yang di dalamnya tersedia peta wilayah adat dan informasi dasar tentang kearifan tradisional pengelolaan lingkungan hidup seluruh masyarakat adat di Indonesia. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) siap bekerjasama lebih erat lagi

dengan Pemerintah melalui KLH untuk memastikan keberadaan masyarakat adat yang diakui, dihormati dan dilindungi secara efektif sebagaimana diamanatkan UU PPLH.

Menteri Lingkungan Hidup Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA dalam sambutannya menyampaikan bahwa AMAN telah melangkah lebih maju dengan menghasilkan peta wilayah adat ini. Menteri juga mengucapkan terima kasih kepada AMAN dan BRWA yang telah melaksanakan identifikasi keberadaan MHA-verifikasi dan pemetaan wilayah adat di Indonesia.

“ Wilayah adat mestinya dalam kondisi lestari, karena kearifan lokal dan seluruh perangkat kepengurusan adat mengawalnya. Bagi Pak Menteri pekerjaan ini sangat serius, dan berkomitmen menindaklanjuti hasil pemetaan wilayah adat yang diserahkan oleh AMAN ke tingkat pembicaraan yang lebih tinggi, seperti melakukan kordinasi dengan kementerian terkait lainnya. Komitmen lain yang disampaikan oleh menteri, agar proses indentifikasi dan

verifikasi ini terus berlangsung dengan menggunakan kriteria dan metode yang tepat. Masyarakat adat memiliki pengetahuan tradisional yang perlu diidentifikasi dan diverifikasi, sejalan dengan UU NO 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol yang telah disahkan. Database keberadaan MHA dan pengetahuan tradisional ini penting sebagai data dasar untuk menjalankan berbagai kebijakan. Seperti penetapan eko region, pemanfaatan pengetahuan tradisional, perlindungan hak kekayaan intelektual ” lanjut pak Meteri.

KLH dengan AMAN telah mempunyai MoU, dengan demikian berarti KLH berkomitmen untuk berjuang bersama AMAN guna melakukan percepatan pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia, dengan angka pemetaan wilayah adat yang dimiliki BRWA. Mari kita dorong pemerintah daerah agar dapat melakukan percepatan pengakuan masyarakat adat di daerah mereka masing-masing, ujar Kepala BRWA, Kasmita Widodo. ***(Arifin Saleh).

Pidato Sekjen AMAN Menyambut Keputusan MK no 35/ PUU-X/ 2012

T

Pidato Sekjen AMAN pasca Putusan MK (Foto Dokumen AMAN)

8 September 2013 - - - - - - -

anggal 16/ 5/ 2013 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan sebagian Judicial Review UU Kehutanan No 41 tahun 1999 yang diajukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama dua komunitas adat anggotanya.

Dengan keluarnya Keputusan MK no 35/ PUU-X/ 2012 ini, pada hakekatnya Mahkamah Konstitusi telah menyatakan, bahwa pasal-pasal undangundang kehutanan yang diminta untuk diuji oleh AMAN adalah inkonstutisional. Artinya bahwa hutan adat sebagai hutan negara adalah inkonstitusional Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN Abdon Nababan dalam pidato sambutannya menyatakan, “Putusan ini adalah satu koreksi dari Mahkamah Konstitusi

sebagai satu lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk itu.

Putusan Mahkamah Konstitusi harus berdampak nyata bagi pembangunan hukum di Indonesia dan sekaligus menciptakan kehidupan yang sejahtera dan adil bagi masyarakat adat”.

“Maka berkaitan dengan keputusan MK pada hari ini, saya sebagai Sekertaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dengan ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat adat Nusantara, khususnya masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara untuk segera melakukan hal-hal sebagai berikut”

Pertama; segera tentukan dan tetapkan batas-batas hutan adat dengan hutan negara yang selama ini dilarang oleh pemerintah

P m em em er m in int pe Nu asy ta mah S m sa ar a E 19 Un berl ntar akaaf k GER in 99 t dan aku a , t adepa A bi pe i, te ent g no an kar at da as nd la an 4 Un en a b er h m g 1 t d a ag ita en keh ah ang i m an im ut un as ya bu ana ya ng lk n ra lu an ka ar ta da t

LAPORAN UTAMA

dalam negeri.

Ini segera kita laksanakan, seluruh ketidakjelasan batas, seluruh sengketa yang berkaitan dengan hutan adat. Masyarakat adat untuk segera mengambil tindakan-tindakan nyata di lapangan.

Khusus untuk pemerintah kita lakukan, ini saatnya untuk terkait dengan putusan MK ini, melakukan itu. saya sebagai Sekjen AMAN,

Ke-dua; perjelas batasbatas fisik antara hutan adat dengan mewakili seluruh masyarakat adat Nusantara yang bergabung hutan negara. Dengan demikian di dalam Aliansi Masyarakat Adat kita membantu pemerintah Nusantara mendesak supaya melaksanakan putusan Mahkamah pemerintah meminta maaf kepada Konstitusi ini, terkait dengan percepatan penataan batas kawasan masyarakat adat Nusantara , hutan. Hal ini juga sudah didukung karena pemberlakuan Undangdan disampaikan oleh presiden pada Undang no 41 tahun 1999 tentang kehutanan ini, telah menimbulkan tanggal 11 Maret 2013 lalu, ketika penderitaan yang luar biasa bagi menyaksikan penandatanganan masyarakat adat. Ratusan atau naskah kesepahaman bersama mungkin ribuan orang masuk antara 12 kementerian dan non penjara, karena undang-undang kementerian. ini.

Ke-tiga; supaya

Menurut saya lewat proses masyarakat adat di seluruh minta maaf, pada saatnya nanti pelosok Nusantara membantu putusan MK ini akan menjadi dasar pemerintah menyelesaikan bagi masyarakat adat Nusantara sengketa lahan-lahan yang terkait bersama pemerintah, untuk dengan keberadaan hutan adat melakukan rekonsiliasi nasional. selama ini. Hal ini juga sudah Putusan Mahkamah Konstitusi jelas diamanatkan oleh Instruksi ini adalah kesempatan emas Presiden no 2 tahun 2013, tentang untuk memulihkan kepercayaan penanganan ganguan keamanan

masyarakat adat pada pemerintah.

Memulihkan rasa kebangsaan masyarakat adat, memulihkan rasa kewarganegaraan masyarakat adat yang saat ini hidup di tengahtengah ketidakpastian atas hutan adat.

Kepada DPR RI, kami juga menghimbau suapaya segera mensahkan RUU Masyarakat Adat yang saat ini sudah diserahkan kepada presiden. Menurut kami ini adalah satu legislasi untuk mengisi kekosongan di tengahtengah ptusan MK yang ada saat ini.

Kami mendesak supaya pemerintah bersama DPR merevisi Undang-Undang no 41 tahun 1999 tentang kehutanan tersebut, sehingga kekosongan hukum yang sekarang terjadi bisa segera terisi dan hak-hak masyarakat adat terkait dengan hutan bisa dilaksanakan dengan kepastian hukum yang penuh.

Mudah-mudahan gerakan masyarakat adat Nusantara tetap teguh memperjuangkan hakhaknya. Ke depan masih banyak hal yang harus kita perjuangkan di masa yang akan datang. ***

Pertemuan Sosialisasi Putusan MK AMAN Wilayah Tana Luwu

P

ada selasa 11 Juni 2013.

Bertempat di Aula Pertemuan Bupati Luwu Timur dilakukan pertemuan para pihak terkait implementasi hasil Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan Hutan Adat dan Hutan Negara. Pertemuan tersebut dihadiri oleh masyarakat adat To Karunsie, PW AMAN Tana Luwu, PT. Vale Indonesia Tbk, Andi Syamsu (tokoh masyarakat Lutim), asisten I bidang pemerintahan, dan sejumlah kepala Dinas (KPH Kehutanan, Tata ruang dan lingkungan hidup).

Dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa poin diantaranya : 1.

Diagendakan pertemuan lanjutan pada minggu ke dua sebelum bulan ramadhan, guna menajamkan hasil pertemuan sebelumnya.

2.

KPH kehutanan akan

mengundang masyarakat adat Karunsi’e dan PW AMAN Tana Luwu untuk membicarakan implementasi terkait putusan MK dan kerjasama dengan masyarakat adat.

3.

PT. Vale Indonesia Tbk akan menyelesaikan beberapa kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat dan dibicarakan dengan pihak pemda luwu timur dan masyarakat adat To’ Karunsi’e, termasuk permasalahan listrik di kampung dongi.

Pihak PW AMAN Tana Luwu dalam presentasinya yang disampaikan langsung oleh Direktur FIRMA HUKUM (Abd Azis Saleh) bahwa dalam penyelesaian konflik Hutan Adat dan Hutan Negara harusnya dilakukan dengan upaya damai atau musyawarah, juga dibutuhkan perangkat atau aturan di tingkat lokal guna menguatkan

implementasi putusan MK.

Ketua BPH AMAN Wil Tana Luwu dalam sambutannya dalam pengantar sosialisasi mengatakan bahwa keputusan MK tersebut memberkan kepastian hukum kepada masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya. Di Kab Luwu Timur terdapat 18 komunitas adat anggota AMAN, mempunyai hak atas tanah dan sumber daya alam yang harus diakui dan dilindungai.

Ketua BPH AMAN Wil Tana Luwu juga meminta kepada pemerintah Kab Luwu timur supaya mengusulkan ke DPRD Luwu Timur untuk menginisiasi pembuatan Perda Adat Kabupaten Luwu Timur, minimal Bupati luwu Timur mengeluarkan surat keputusan pengakuan masyarakat adat Luwu Timur.***AMAN Tana Luwu.

9 September 2013 - - - - - - -

BUDAYA Hikayat Awal Mula

”MANIGE”

Komunitas Adat Pandumaan Sipituhuta (Foto Dokumen AMAN) Menurut tradisi tutur, dahulu kala ada seorang gadis cantik jelita berambut panjang terurai, namun hidup miskin bersama orang tuanya di pinggiran hutan yang jauh dari onnan (pasar).

Pada mulanya hidup mereka tenang dan tentram, sampai datangnya seorang saudagar menagih hutang pada keluarga petani miskin tersebut. Petani itu berjanji akan segera melunasi hutangnya

S

audagar itu pun tak bisa berbuat apa-apa, sebab tak ada harta yang bisa disita dari si petani. Dia marah dan mengancam akan menghabisi nyawa si petani jika tak segera melunasi hutangnya, barulah penagih hutang itu pergi. Mendengar ucapan dan amarah saudagar yang mengancam nyawa amongnya, gadis cantik belia putri pak tani sedih bukan kepalang. Tak tahu dia bagaimana cara menolong amongnya lunasi hutang tersebut.

Pada saat hari pekan tiba, saudagar kejam sudah menunggu si petani di onan pasar, namun karena yang ditunggu tak juga muncul. Akhirnya saudagar kehilangan kesabaran dan bergegas menuju rumah petani. Dari jauh petani sudah melihat kedatangan saudagar yang marah karena dia belum bisa bayar hutang dan untuk gantinya saudagar ingin mengawini putri petani yang cantik itu. Namun melihat gelagat kurang baik,

10 September 2013 - - - - - - -

tanpa pikir panjang lagi, pak petani menarik tangan anak gadisnya dan berlari sembunyi masuk hutan belantara. Mereka baru kembali ke rumah, setelah penagih hutang itu pulang ke onnan.

Kejadian serupa berulang kali terjadi yang pada akhirnya membuat gadis cantik berambut panjang tersebut tak tahan lagi melihat penderitaan bapaknya yang tak berdaya. Diapun mengutarakan niatnya untuk pergi ke hutan seorang diri demi mencari hasil hutan yang bisa dijual;

“Among, ijinkanlah aku pergi ke hutan sendiri mencari hasil hutan, biar bisa kita bayar hutang among itu,” kata si gadis terisakisak.

Mendengar itu, pak petani tak tega membiarkan putrinya sendirian masuk hutan dan dia mau ikut.

“Jangan among, karena tadi malam aku mimpi dan dalam mimpiku, ku lihat ada sebatang pohon yang dapat menolong kita

membayar hutang bapak, jika aku temukan pohon yang bisa menagis dan berambut panjang tadi,” ungkap anak gadisnya lembut.

“Tapi, aku hanya bisa menemukan pohon itu jika aku datang sendirian. Bila ada orang menemaniku masuk hutan meskipun cuma seorang saja, aku takkan bisa menemukannya.

Begitulah pesan orang tua dalam mimpiku. ,” papar si gadis lebih lanjut.

Beberapa saat pak petani diam terpaku sambil menimbang apakah dia mengabulkan permohonannya? Sambil menarik nafas panjang barulah dia mulai bicara.

“Boruku, jika memang itu keputusanmu dan pesan lewat mimpimu juga tak mengijinkan aku ikut, baiklah, pergilah nak.

Kau harus hati-hati, karena banyak binatang buas di sana. Tapi jika aku lama menunggu dan kau tak juga pulang, aku akan mencarimu masuk hutan.

BUDAYA

“Baiklah among, akan kuingat pesanmu tadi. Aku harus segera berangkat sebelum saudagar itu datang,” kata anak gadis itu sambil pamit melangkah memasuki hutan larangan.

Di dalam hutan larangan anak gadis tadi langsung mencari pohon muncul dalam mimpinya ke semua sudut penjuru mata angin.

Setelah lama mencari dan tak juga menemukan pohon dimaksud, dia pun ingin istirahat sejenak. Belum lama dia beristirahat, tiba-tiba terdengar suara memanggil-manggil dan suara itu dikenalinya sama dengan suara orang tua dalam mimpinya.

“Kemarilah anakku, mendekat ke sini,”kata suara aneh itu lagi. Anak gadis itu gemetar dan hampir saja pingsan terkejut dan juga karena tak melihat sosok siapapun di sana.

“Jangan takut cucuku , sebab hanya dengan cara inilah kau dapat menolong orang tuamu membayar hutangnya dan juga akan membawa kemakmuran bagi orang banyak,” kata suara itu lebih lanjut.

Perlahan gadis berambut panjang dan cantik itu mulai bisa mengatasi rasa takutnya. Dengan suara lirih dia mohon tidak diganggu dan menunjukkan di mana letak pohon yang dijanjikan dalam mimpinya tersebut.

“Ompung (kakek) jika kau benar dan tidak bohong padaku tunjukkanlah di mana letak pohon itu,”? pintanya dengan penuh harap.

“Hahahahaaa..a cucuku, aku sudah tahu maksud kedatanganmu, supaya bisa bayar hutang bapakmu kan? gadis itu mengangguk saja pelan.

“Nah karena ketulusan hati mu, kaulah boru (gadis) yang terpilih dan bisa menjelma jadi pohon seperti tersirat dalam mimpi mu itu, hanya dengan cara itulah bisa membayar hutang amongmu (bapakmu),” kata suara tua itu menjelaskan

Manangislah gadis tersebut, tetes air matanya mengalir jernih saat menyadari dirinyalah orang yang dimaksud dalam mimpi nya tersebut dan mulai saat ini dia tak bisa jumpa lagi among-nya. Dengan alasan cinta pada orang tua dia rela berkorban dan menjelma jadi pohon berambut panjang yang selalu menetes kan air mata.

batang pohon yang kira-kira 2 meter.

Perkakas atau alat-alat para parhaminjon; ada agat berbetuk pisau bulat kecil digunakan mengambil getah haminjon.

Getah tersebut menempel pada kulit batang pohon, maka untuk memanennya petani harus mencongkel kulit batang kemenyan dan ditampung wadah bahul-bahul.

Getah putih yang disebut sidukapi adalah getah paling berkwalitas dari pohon hamijon, harganya mahal. Dari bekas cukilan itu akan menghasilkan tetesan getah kedua yang disebut tahir biasanya dipanen dua-tiga bulan setelah memanen sidukapi, harganya lebih murah.

Haminjon yang tumbuh secara alami disebut haminjon jalangan. Bagi masyarakat par haminjon jalangan diyakini ditanam mulajadi nabolon (penguasa langit bumi), karena lebih besar dan getahnya lebih banyak, Anakan dari haminjon jalangan inilah yang diambil, ditanam kembali untuk regenerasi.

Sebelum pohon kemenyan dikerjakan, semua peralatan disiapkan, dibersihkan dan diasah.

Bagaimana leluhur

Dilanjutkan acara memperlakukan dan makan sesaji dengan iringan melestarikan hutan?. doa. Kemudian pohon kemenyan dikerjakan satu per satu. Pada saat Humbang, kata,” manige,” adalah tidur malam di sopo dalam hutan mencungkil pada batang pohon biasanya dapat petunjuk lewat kemenyan dengan cara unik. Hal itu mimpi, seperti dalam mimpi si bertujuan agar batang pohon yang boru ganjang obuk (putri berambut dilukai tadi dapat memproduksi panjang), apakah kerja manige/ getah kemenyan yang disebut menggesek bisa dilanjutkan. Jika sidukapi . Sidukapi adalah getah mimpi menyiratkan bagus, maka pertama yang muncul setelah 3 pohon kemenyan lainnya dapat bulan disige. Dikatakan unik sebab dikerjakan. saat pohon kemenyan mencapai Pada saat manige, umur antara 10 s/d 15 tahun atau mereka kumandangkan tonggo: saat bunga pohon kemenyan sudah “parung simardagul-dagul, sahali mulai berguguran, itulah tanda mamarung, gok bahul-bahul, gok pohon kemenyan itu sudah layak di bahul-bahul” (adalah tonggo, doa sige. permohonan yang diucapkan)

Maninge adalah cukilan kemudian manuktuk (mengetok) pertama pada batang pohon akan sekeliling kulit kayu yang telah menghasilkan getah berwarna putih. dilukai. Jika petani kemenyan Getahnya ini baru bisa diambil lainnya ada yang mendengarkan sekitar tiga bulan kemudian, yang doa permohonan ini, mereka wajib disebut mangaluak atau mengambil menjawab “i emma tutu ” (semoga hasil getah kemenyaan. saja).*** disarikan oleh Jeffar

tahapan proses manige, Lumban Gaol hal yang pertama dikerjakan adalah mangarambas yaitu membersihkan tumbuhan yang ada di sekitar

“Maaf ompung , aku terima jalan apapun yang harus kutempuh, tapi bagaimana menerangkan kejadian ini pada among ku ? tanya si gadis dengan sopan.

“Tabahkan hatimu cucuku, nanti aku beritahu among-mu lewat mimpi persis seperti yang kau alami. Kubimbing dia berjiarah ke sini membersihkan tempatmu berpijak di bumi ini, juga membawa itak gurgur sebagai pangannanmu.

Ingatlah, jika ada orang datang ke sini nanti, itulah among-mu,” jawab suara tua itu.

Tak lama kemudian gadis tersebut menjelma jadi sebatang pohon yang selalu tangis dan rambutnya tergerai memanjang.

Sebagamana halnya pohon haminjon/ kemenyan.

Sampai awal tahun 70an tahun, kemenyan yang dalam bahasa latin/ ilmiahnya dikenal sebagai Styrax Benzoin itu mempunyai makna sakral dalam keyakinan masyarakat adat di sana.

Bagaimana leluhur itu dulunya memperlakukan pohon kemenyan?

Dalam kultur petani kemenyan di

11 September 2013 - - - - - - -

KRITIK KRITIK

Hutan Adat

Yance Arizona (Manajer Program Hukum dan Masyarakat, Epistema Institute)

I

barat pepatah lama: “pucuk dicinta ulam pun tiba”, Mahkamah

Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh AMAN dan dua komunitas masyarakat adat dari Kasepuhan Cisitu dan Kenegerian Kuntu.

Sejak dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 30 September 1999, UU Kehutanan telah menuai banyak kritikan.

Tidak salah bila UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan undang-undang di bidang sumber daya alam yang paling sering dipersoalkan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Salah satu putusan terakhir yang patut diapresiasi adalah putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 35/PUU-X/2012 yang mengeluarkan hutan adat dari hutan negara.

Bagi masyarakat adat,

12 September 2013 - - - - - - -

karena memberikan angin segar bagi perjuangan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Dengan definisi baru ini diharapkan praktik pengelolaan hutan adat memang benar-benar diakui, dihormati dan turut dijaga oleh pemerintah. Harapan besar digantungkan supaya tidak ada lagi tekanan-tekanan dan pencaplokan wilayah adat untuk dijadikan sebagai kawasan hutan oleh negara tanpa adanya persetujuan masyarakat adat.

Pekikan masyarakat adat dihadapan Mahkamah Konstitusi yang selama ini mengalami penderitaan karena hutan adatnya dirampas oleh negara semakin diperkeras oleh Mahkamah Konstitusi menjadi gaung dan menggema ke berbagai penjuru memberikan semangat baru bagi gerakan masyarakat adat dalam Hutan adat memperjuangkan wilayahnya.

Bukan Lagi Pesan penting dibalik putusan Hutan Negara ini adalah bahwa negara harus berubah dan segera bertindak untuk menyediakan kebijakan

Mahkamah Konstitusi dan program yang memajukan dalam putusan perkara No 35/ keberadaan dan hak-hak PUU-X/2012 menyebutkan masyarakat adat, salah satunya bahwa hutan adat bukan lagi berkaitan dengan pengelolaan menjadi bagian dari hutan hutan. negara sebagaimana ditentukan Memanfaatkan dalam Pasal 1 angka 6 UU momentum Setelah dua bulan Kehutanan. putusan Mahkamah Konstitusi

Sehingga Pasal 1 angka itu dikeluarkan, beberapa 6 tentang definisi hutan adat komunitas masyarakat adat berubah dari “Hutan adat adalah telah melakukan aksi pematokan hutan negara yang berada di hutan adat. Pemasangan plangdalam wilayah masyarakat plang hutan adat dijadikan/ hukum adat” menjadi definisi dilakukan sebagai bentuk baru bahwa “Hutan adat adalah apresiasi dalam menjalankan hutan negara yang berada di putusan Mahkamah Konstitusi. dalam wilayah masyarakat Aksi ini penting di hukum adat.” Definisi baru ini lakukan untuk menampilkan mengakui keberadaan wilayah eksistensi hutan adat. Inisiatif masyarakat hukum adat dan di dari masyarakat adat untuk atas wilayah masyarakat hukum menentukan mana haknya adat itu bisa terdapat hutan adat. merupakan langkah awal Hutan adat bukan lagi terdapat dari perjuangan pengakuan di atas hutan negara. keberadaan dan hak-hak

Tentu definisi baru hutan masyarakat adat. adat ini sangat menggembirakan Namun aksi-aksi itu UU Kehutanan sebenarnya telah lama dipersoalkan oleh masyarakat adat sebab isinya yang secara terang-terangan mengabaikan hak masyarakat adat sehingga melanggengkan praktik perampasan tanah-tanah adat untuk dijadikan sebagai wilayah konsesi dan konservasi kehutanan. UU Kehutanan dituduh sebagai biang bagi pengabaian hak masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya dari hutan dan pemberlakuan undang-undang ini telah memenjarakan banyak orang kecil. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang menghargai keberadaan masyarakat adat ini menjadi oase ditengah gersangnya kebijakan yang pro kepada masyarakat adat.

“

“

KRITIK selama ini menjadi agenda dari partai politik dan para kandidat. Sudah saatnya suara, keluh kesah, maupun praktikpraktik terbaik dari masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi bahan perbincangan di ruang publik yang lebih luas. Upaya untuk menjadikan isu masyarakat adat sebagai visi dan misi partai dan kandidat dalam kontestasi politik serta sebagai bahan dalam kampanye perlu digemakan.

Ke-tiga, hal yang tak kalah penting adalah pada komunitas masyarakat adat itu sendiri yang harus terus memperkuat organisasi.

Pengorganisasian masyarakat adat berupa peningkatan dan perluasan pemahaman dalam pengelolaan sumber Komunitas Adat Muara Tae (Foto Dokumen Alex Tege) daya alam yang berkelanjutan.

Selain itu juga meningkatkan hendaknya tidak berhenti disitu kebijakan negara. Sehingga semua kebijakan, terutama yang pemahaman tentang wilayah saja, dibutuhkan langkahadat, melakukan pemetaan berkaitan dengan perjuangan langkah lain baik untuk jangka dan memperjelas penataan pendek maupun jangka panjang. masyarakat adat atas tanah wilayah adat yang menentukan dan sumber daya alam lainnya Secara umum setidaknya ada harus mencerminkan pengakuan mana wilayah yang dijadikan tiga rute yang perlu ditempuh sebagai wilayah pemukiman, dan penghormatan terhadap untuk memperkuat kebedaan wilayah pertanian dan hutan masyarakat adat. hutan adat dalam halaman akan sangat membantu dalam

Rute ini memerlukan baru paska putusan Mahkamah meningkatkan pemanfaatan pemahaman dasar tentang Konstitusi. sumber daya alam di dalam karakter dari hukum negara

Pertama, putusan yang dipakai untuk memperkuat wilayah masyarakat adat.

Mahkamah Konstitusi tidak

Putusan Mahkamah hak masyarakat adat. Ruang langsung otomatis berlaku di Konstitusi menjadi momentum intervensi terhadap hukum lapangan sebab ia memerlukan baik untuk memperkuat negara itu dapat dilakukan peraturan-peraturan hak-hak masyarakat adat operasional. Inilah tantangannya pada level nasional maupun dan sekaligus menghadirkan level daerah. Daerah menjadi bila menempuh jalur tantangan bagi masyarakat arena untuk menindaklanjuti menggunakan hukum negara adat untuk menunjukan kepada putusan Mahkamah Konstitusi dalam perjuangan masyarakat khalayak bahwa pengelolaan sebab kebanyakan peraturan adat, sebab masyarakat adat hutan adat merupakan cara perundang-undangan kemudian mesti mengikuti terbaik dalam pengelolaan menghendaki kehadiran logika-logika hukum yang peraturan daerah sebagai bentuk sumber daya hutan. terkadang rumit. Oleh karena Momentum harus segera hukum pengakuan keberadaan itu, masyarakat adat melalui dimanfaatkan bila ingin gaung masyarakat (hukum) adat. organisasi yang dimilikinya atau gema hutan adat tetap Ke-dua, momentum politik perlu mengatur siasat untuk menggelegar dan tidak berakhir melakukan intervensi kebijakan pada tingkat lokal berupa dengan desahan dan kemudian pemilihan kepala daerah sampai pada kebijakan yang senyap.*** maupun pemilihan umum secara operasional. Masyarakat nasional perlu diintervensi adat dituntut untuk terlibat agar persoalan-persoalan yang dan memikirkan bagaimana dihadapi oleh masyarakat adat mereka hendak diatur dengan

13 September 2013 - - - - - - -

BERITA KOMUNITAS Masyarakat Adat di Maluku Utara Menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi

B

anyak wilayah adat di Maluku Utara kini dikepung perusahan tambang. Masyarakat adat semakin kesulitan mengakses hak mereka itu. Sumbersumber kehidupan terancam hilang dan konflik agraria terus menerus terjadi. Masyarakat adat bahkan terancam terusir dari tempat tinggal mereka.

Tugas pemerintah seharusnya melindungi masyarakat termasuk masyarakat adat, tapi pemerintah justru lebih senang mengeluarkan izin-izin tambang di wilayah hutan adat tanpa memikirkan dampak buruk yang akan dialami oleh masyarakat adat di kemudian hari.

Berangkat dari situlah AMAN Malut melakukan sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/2012 terhadap UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan kepada komunitas masyarakat adat di Maluku Utara.

Sosialisasi ini dilakukan dari tanggal 21 Juni sampai 2 Juli 2013. Komunitas – komunitas yang di kunjungi antara lain Togutil Dodaga, Lolobata, Haleworuru, Sawai Kobe, Sawai Gemaf, Pnu Kya, Pnu Mesem, Hoana Pagu, Hoana Modole, Hoana Gura, Lolobata dan Sahu.

Sosialisasi bertujuan agar masyarakat adat tahu, bahwa hutan adat mereka selama ini telah dikuasai oleh negara. Hutan adat tersebut kini sudah kembali pada mereka dan mereka berdaulat atas hak tersebut.

”Sosialisasi putusan MK ini dimaksudkan agar masyarakat adat mengetahui bahwa hak – hak mereka atas hutan itu dilindungi secara konstitusional, sehingga

14 September 2013 - - - - - - -

Plangisasi Putusan MK di Hutan Adat Suku Sawai (Foto Dokumen AMAN)

siapapun yang akan berinvestasi di wilayah adat, harus memintah izin dan persetujuan masyarakat adat. Bukan surat sakti dari bupati atau gubernur, tapi kepada masyarakat adat” ungkap Ketua BPH AMAN Malut Munadi Kilkoda.

Habel Tukang Sangaji Modole mengatakan menyambut baik keputusan MK tersebut.

Kami tidak akan pernah berhenti memperjuangkan hutan adat kami yang telah diputuskan oleh MK ”Kami bersyukur karena hutan adat kami diakui oleh MK dan bagi kami ini harus dihormati oleh pemerintah dan perusahan,” ujar beliau

Konstantein Manikome, Kepala Desa Gemaf, dihadapan masyarakat adat Gemaf mengatakan hutan adat kami yang saat ini dikuasai oleh PT Weda Bay Nikel membuat kami tidak berdaya, bahkan kebun kami pun di eksploitasi. ”Putusan MK ini sangat penting bagi kami masyarakat adat untuk segera mengambil kembali hak kami.

Kami akan pasang plang

hutan adat ini dan kepada pihakpihak seperti perusahan dan pemerintah untuk menghormati apa yang kami lakukan” tegasnya.

Melkianus Lalatang, salah satu tokoh masyarakat adat Sawai Kobe mengatakan, wilayah adat mereka yang saat ini dikuasai oleh PT Tekindo sudah dipasang plang hutan sejak putusan MK itu keluar.

Plang yang dipasang itu dijaga terus–menerus dan tidak boleh siapapun termasuk perusahan dan pemerintah membukanya, karena itu hutan adat kami.

Masyarakat adat merespon keputusan dengan memasang plang hutan adat di dalam wilayah adat mereka.

Tulisan dalam plang tersebut menyampaikan kepada pihak luar bahwa ada pemilik wilayah adat yang harus dihormati. ***Ubaidi Abdul Halim

BERITA KOMUNITAS Pemasangan Plang Hutan Adat Sipituhuta-Pandumaan

jalur Tele, melewati pos jaga PT Toba Pulp Lestari.

Untuk melewati pos jaga dan kantor TPL sektor Tele tidaklah mudah, siapapun yang masuk area itu harus meninggalakan kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor plat kendaraan dicatat satpam.

Sesuai kesepakatan rapat kedua tim bertemu di sebuah sopo (pondok) petani kemenyan.

Setelah beristirahat sejenak, mereka kemudian bergegas ke lokasi yang telah ditentukan dan menancapkan Plangisasi Putusan MK di Hutan Adat Pandumaan Sipituhuta plang yang bertuliskan (Foto Dokumen AMAN) “Pengumuman Hutan Adat Pandumaan-Sipituhuta Bukan lagi Hutan Negara Sesuai orang warga adat Pandumaanemasangan Plang Dengan Keputusan MK No.35/ Sipituhuta diutus ke hutan Hutan Adat untuk memasang plang. Mereka PUU-X/2012,� di tujuh lokasi.

Sipituhuta

Dengan berdirinya adalah Ama Liston Lumban Pandumaan plang masyarakat adat Batu, Pak Simanullang, Robert

Pollung, Sabtu, 15 Juni Pandumaan – Sipituhuta Sinambela, Lambok Lumban 2013. Menindaklanjuti hasil di hutan kemenyan itu keputusan Mahkamah Konstitusi Gaol dan John Tarihoran diharapkan segera ada payung tentang hutan adat , masyarakat (AMAN TANO BATAK) hukum serta pengakuan Cuaca yang kurang bersahabat adat Sipituhuta-Panduman dan perlindungan hak-hak dan lokasi hutan yang jauh bersama AMAN Tano Batak, masyarakat adat atau Perda serta menghindari kecurigaan melakukan pemasangan plang Kabupaten, agar para petani keamanan pihak perusahaan, di ( tombak Haminjon ) Hutan mereka dibagi dua. Tim pertama kemenyan bisa menjaga dan Kemenyan sebagai bukti bahwa melestarikan hutan kemenyan Pak Liston dan Simanullang merekalah pewaris hutan berangkat jalan kaki lewat jalur demi menopang kehidupan kemenyan tersebut. sehari-hari.***Lambok LG tradisional. Tim AMAN Tano

Dalam kesepakatan rapat dengan para penetua adat Batak dan Robert Sinambela sebelumnya telah disepakati tiga mengendarai sepeda motor lewat

P

Partungkoan (Rapat Adat) Sipituhuta-Pandumaan Terkait Pemetaan Ulang Hutan Kecamatan Pollung

P

artungkoan (Rapat Adat) PandumaanSipituhuta Terkait Pemetaan Ulang Hutan Kecamatan Pollung.

Pollung, Doloksanggul.

Camat Pollung, Sumitro Banjar Nahor meminta seluruh desa wilayah barat Kec Pollung yaitu, Aek Nauli, Pancur Batu, Huta Paung, Huta Julu, termasuk Pandumaan-Sipituhuta, untuk memetakan ulang hutan kemenyan mereka serta

menyebutkan nama pewaris yang berada di garis batas hutan adat tersebut.

Meskipun pemetaan sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Pansus DPRD Humbahas pada bulan Desember tahun 2011.

Untuk menyikapi permintaan camat tersebut komunitas adat PandumaanSipituhuta mengadakan rapat pada tanggal 9 Juli 2013 yang berlangsung dari jam 20:00 s/d

23:00 di sekertariat perjuangan haminjon (kemenyan) adat Pandumaan-Sipituhuta.

Dalam rapat tersebut warga mengemukakan pendapat dan pikirannya masing-masing, ada yang setuju dan ada menolak tegas.

Sementara itu Kepala Desa Pandumaan, Budiman Lumban Batu sudah sempat berjanji pada Camat Pollung untuk menyerahkan nama-

15 September 2013 - - - - - - -

BERITA KOMUNITAS nama di garis tapal batas tersebut, camat berjanji tidak akan mempersulit mereka.

Namun Ketua Dewan Daerah AMAN Tano Batak James Sinambela bersama warga lain keberatan pada permintaan camat tersebut.

Adapun alasan keberatan pencantuman namanama, menurut Sinambela bahwa wilyah adat adalah

sebuah kesatuan, bukan hak milik perseorangan yang bisa diperjual belikan. Dan hal tersebut jika dipenuhi bisa memicu konflik harisontal antar warga petani kemenyan yang berbatasan.

Kemudian untuk menanggapi permintaan Dirjen Bina Usaha Kehutanan saat berkunjung ke PandumaanSipituhuta pada 29 Mei 2013 lalu

yang meminta masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta untuk bermitra dengan TPL.

Dalam rapat ini diputuskan bahwa kemitraan tersebut tidak mungkin terlaksana, karena pohon kemenyan tidak dapat hidup berdampingan dengan eucaliptus (pohon untuk bahan bubur kertas TPL).

*** Lambok LG

Siaran Pers Aliansi Masyarakat Adat Nusantara PDI-P Kutai Barat Terlibat Kasus Perampasan Wilayah Adat Kampung Muara Tae

J

akarta, 24 Juni 2013. Konflik yang terjadi di Muara Tae, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur masih belum menemukan titik terang. Pasalnya masyarakat kedua kampung yakni kampung Muara Tae dan kampung Muara Ponaq tetap bersikukuh mengklaim hutan adat Utaq Melinau yang saat ini menjadi tempat beraktifitasnya perusahaan sawit, PT. Borneo Surya Mining Jaya (PT. BSMJ) dan PT. Munte Waniq Jaya Perkasa sebagai wilayah masing-masing komunitas.

Konflik mencuat ketika pada bulan Mei 2012 lalu, melalui Surat Keputusannya, Bupati Kutai Barat, Ismail Thomas menetapkan wilayah adat Muara Tae masuk menjadi bagian dari wilayah Kampung Muara Ponaq padahal sejak turun-temurun wilayah tersebut termasuk sebagai wilayah adat Muara Tae.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melalui Sekretaris Jenderalnya Abdon Nababan, menyampaikan penyesalan mendalam terkait tindakan sewenangwenang Bupati Kutai Barat yang tidak lain adalah kader Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (PDI-P), bahkan

16 September 2013 - - - - - - -

sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Kutai Barat.

Selain itu, Rizaldi, kader PDI-P lainnya yang merupakan mantan anggota DPRD Kutai Barat, saat ini menjabat sebagai Manager Umum PT. BSMJ dan juga terlibat dalam konflik akibat keberadaan perusahaan tersebut di wilayah komunitas adat Muara Tae.

Perampasan hak yang melibatkan Ismail Thomas dan Rizaldi sebagai kaderkader kuat PDI-P di Kutai Barat sangat disesalkan oleh AMAN karena partai tersebut selama ini sangat gencar mendukung upaya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

"AMAN sangat menyesalkan penataan batas sewenangwenang yang dilakukan oleh Bupati Kubar, kami harap PDI-P dapat menertibkan kaderkadernya yang tidak sejalan dengan semangat partai saat ini.

Pembiaran terhadap kader-kader seperti ini sangat berpotensi merusak citra baik PDI-P." Tegas Sekjen AMAN.

Ketegangan masih terus berlangsung antara kampung Muara Tae dan Muara Ponaq, sedangkan PT. BSMJ bersama PT. Munte Waniq Jaya Perkasa yang beroperasi di lahan

sengketa menjadikan SK Bupati sebagai alat cuci tangan terhadap tanggung jawab mereka untuk menghormati hak-hak masyarakat adat Muara Tae, dan Masyarakat kampung Muara Ponaq menjadikan SK tersebut sebagai dasar hukum penjualan wilayah Utaq Melinau kepada pihak perusahaan.

Sampai saat ini, masyarakat Muara Tae tetap konsisten melakukan penolakan secara tegas terhadap kehadiran perusahaan. "Kami hanya ingin hutan adat kami dikembalikan.

Kami tidak ingin ada perusahaan yang beroperasi. SK Bupati jelasjelas telah melanggar hak kami atas wilayah adat kami." Ujar Masrani, menegaskan posisi komunitas.

Sebelumnya, surat pemberhentian Masrani sebagai Petinggi kampung Muara Tae diterima awal bulan Mei 2013 lalu. Dalam SK yang dikeluarkan oleh Bupati Kubar tersebut, salah satu alasan pemberhentian Masrani sebagai petinggi adalah karena gugatan kepada PTUN yang diajukan Masrani menyikapi SK Bupati tahun 2012 tentang batas kampung Muara Tae dan Muara Ponaq. ***

BERITA KOMUNITAS MUSDA PD AMAN Orang Rimba Bukit 12

S

arolangun, Jambi. Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Orang Rimba tanggal 27 - 29 Juni berlangsung di dusun Air Panas Desa Bukit Suban Kec Air Hitam

Kabupaten Soralungun, Provinsi Jambi.

Musda dimulai dengan masukan dari narasumber, PW AMAN Jambi, Pemda Kabupaten Sarolangun, Kepolisian dan Komunitas Konservasi Indonesia WARSI. Selain rencana kerja juga memilih dan memutuskan susunan pengurus.

Pengurus Daerah AMAN Orang Rimba Bukit 12 Periode 2013 – 2018 Ketua BPH AMAN Daerah Orang Rimba Bukit BUKIT 12, NANGKUS DEWAN AMAN Daerah Orang Rimba Bukit 12 1. Tumenggung, Ketua DAMANDA 2. Tumenggung Ngrip, Wakil KETUA I 3. Tumenggung Jalo, Wakil KETUA II 4. Tumenggung Madjid, SEKRETARIS 5. Tumenggung Betaring, ANGGOTA 6. Tumenggung Jelitay, ANGGOTA 7. Tumenggung Ngadap, ANGGOTA 8. Tumenggung Meladang, ANGGOTA 9. Tumenggung Malikum, ANGGOTA 10. Tumenggung Ngirang, ANGGOTA 11. Tumenggung Ngamal, ANGGOTA 12. Tumenggung Maritua, ANGGOTA 13. Tumenggung Nyenong, ANGGOTA. Komunitas Adat Orang Rimba (Foto Dokumen AMAN)

Muswil II AMAN Maluku Utara 2013-2018

T

anggal 23 Mei 2013 Balisosang/ Kec.

Malifut. Musyawarah wilayah II Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara yang ditutup pada tanggal 23 mei 2013 lalu oleh Sekjen AMAN, menetapkan Munadi Kilkoda sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH), Ibu Jois Duan sebagai Ketua Dewan Wilayah (Damanwil) Maluku Utara beserta 8 anggota dewan yang mewakili perkabupaten untuk periode 20132018.

Muswil yang dilaksanakan di Desa Balisosang, Malifut itu dihadiri oleh 55 komunitas masyarakat adat.

Dalam sambutannya Munadi mengatakan bahwa, pekerjaan besar ke depan adalah memperkuat gerakan untuk mencapai cita-cita masyarakat adat yang mandiri, berdaulat dan bermartabat. "Kita memiliki SDA yang melimpah, tapi itu dikuasai oleh pihak lain, salah satu yang kita hadapi saat ini adalah kebijakan pembangunan pada sektor pertambangan," ungkapnya

Beliau melanjutkan, bahwa ke depan kita harus terus melakukan pemetaan wilayah adat.

Wilayah adat harus disiapkan untuk generasi kita dan bisa membantu masyarakat adat merencanakan hidupnya.

Sekjen AMAN, Abdon Nababan dalam sambutannya mengatakan bahwa perjuangan masyarakat adat saat ini mulai mendapat perhatian dari negara, itu terlihat dari keputusan MK atas UU 41 Kehutanan.

Organisasi ini harus terus bergerak membela, melindungi dan melayani komunitas masyarakat adat.

“Kita harus berdaulat atas tanah, air, wilayah dan SDA. Masyarakat adat tidak bisa berdaulat atas haknya jika masyarakat adat tidak menjaga apa yang dipunyainya. Tanah dan SDA jika di kelola dengan benar, masyarakat bisa mandiri secara ekonomi. Saat ini wilayahwilayah adat kita dikuasai oleh perusahan-perusahan tambang, dan banyak menimbulkan konflik

dengan masyarakat adat. Ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut, karena itu kita harus menunjukan eksistensi kita sebagai masyarakat adat," tegas beliau.

"Saya melihat Muswil ini menyusun rencana yang sudah luar biasa dan kepada pengurus baru untuk bisa melaksanakan mandate itu,” kata beliau mengakhiri sambutannya juga berharap pengurus baru AMAN Maluku Utara bisa segera mulai bekerja.

Musyawarah Wilayah II AMAN Malut menetapkan: Dewan AMAN Malut Periode 2013-2018: Ketua : Jois Namotemo Wkl Ketua : Robinson Missi Wkl Ketua : Doraino Hohary Anggota : Afrida Erna Ngato : Jeyasa Banari : Irwan Pawah : Abd. Salam Buamona : Hi. Soleman Mansur : Lili Lainda BPH AMAN Malut Periode 2013-2018: Ketua : Munadi Kilkoda ****

17 September 2013 - - - - - - -

BERITA KOMUNITAS PW AMAN Nusa Bunga Melakukan Pelatihan Pengorganisasian Masyarakat Adat

E

nde, 9 Juni 2013.

Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Nusa Bunga (PW AMAN Nusa Bunga/FloresLembata) melakukan kegiatan pelatihan pengorganisasian komunitas masyarakat adat di wilayah Flores dan Lembata.

Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di FIRDaus Center and Development, Jln. Flores – Desa Nanganesa, Kecamatan Ndona Kabupaten Ende tersebut berlangsung dari tanggal 4-8 Juni 2013, dihadiri sebanyak 25 peserta dari berbagai wilayah komunitas

"

Problematika yang dihadapi oleh masyarakat adat saat ini adalah budaya penindasan yang tersistematis dan sampai saat ini masyarakat adat terus berupaya untuk keluar dari problematika yang dihadapinya itu

"

18 September 2013 - - - - - - -

Pelatihan Pengorganisasian di PW AMAN Nusa Bunga (Foto Dokumen AMAN)

masyarakat adat anggota AMAN, kader AMANWIL Nusa Bunga, serta melibatkan Pengurus Daerah yang ada di Nusa Bunga.

Dalam sambutan pembukaan, ketua BPH AMAN Nusa Bunga Philipus Kami menyampaikan bahwa “problematika yang dihadapi oleh masyarakat adat saat ini adalah budaya penindasan yang tersistematis dan sampai saat ini masyarakat adat terus berupaya untuk keluar dari problematika yang dihadapinya itu”.

Pelatihan pengorganisasian ini adalah salah satu metode peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh AMANWIL Nusa Bunga khususnya untuk kader-kader penggerak komunitas anggota AMAN.

Ajang konsolidasi bagi para Pengurus Daerah terkait menindaklanjuti hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas “Judicial Review oleh AMAN terhadap UU Kehutanan No. 41 tahun 1999”. Hadir dalam pelatihan peningkatan

kapasitas itu, Erasmus Cahyadi dari Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN) menyampaikan sosialisasi hasil keputusan MK tersebut.

Salah satu hasil dari rekomendasi bersama dalam penyusunan Rencana Harus Lanjut (RHL) pada hari terakhir pelatihan peningkatan kapasitas tersebut yakni, kader penggerak bersama komunitas masyarakat adat segera melakukan pemasangan plang secara serempak pada tanggal 15 Juni 2013 di wilayah hutan milik masyarakat adat yang selama ini diambil oleh pemerintah serta kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah untuk mempersiapkan produk hukum berupa Rancangan Perda yang mengatur tentang masyarakat adat dan Rancangan Perda yang mengatur tentang pengelolaan hutan adat yang melibatkan seluruh stakeholder. ***Eustobio

BERITA KOMUNITAS UKP3-AMAN Sulut fasilitasi Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat Hulu Ongkag Tanoyan

B

anyak hal menarik ketika Tim UKP3 AMAN Sulut memfasilitasi Pemetaan Partisipatif wilayah adat Hulu Ongkag Tanoyan Bersatu, Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Sebab, dua bulan terakhir ini merupakan bulan penuh syukur bagi Komunitas Adat Hulu Ongkag Tanoyan Bersatu.

Pada tanggal 22 Mei 2013, Masyarakat Adat Desa Tanoyan Selatan telah meresmikan Kantor Sangadi dan Balai Desa yang dibangun dengan dana swadaya sebesar Rp. 670.000.000,-. Bupati Bolaang Mongondow, H. Salihi Mokodongan yang meresmikan gedung tersebut mengatakan bahwa keberhasilan masyarakat adat Tanoyan Selatan sangat menggembirakan, karena dengan dana yang minim dan dalam waktu singkat mampu membangun balai desa dan kantor desa.

Sementara Ketua DPRD Bolaang Mongondow, Abdul Kadir Mangkat, SE yang juga memberi sambutan, mengatakan bahwa gedung Balai Desa dan Kantor Desa Tanoyan Selatan ini adalah yang termegah di seluruh Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pada kesempatan itu, seorang pemuda adat Tanoyan, Adul Bahri Kobandaha menanyakan tentang IUP Eksplorasi pertambangan di wilayah adat Tanoyan yang diberikan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada PT Arafura Mandiri Semangat (AMS). Adul Bahri Kobandaha juga menyatakan bahwa masyarakat Adat Tanoyan Bersatu sedang melakukan

pemetaan wilayah adat untuk mencegah masuknya investor asing. Dia juga memperkenalkan Ketua UKP3-AMAN Sulut yang hadir dalam acara peresmian itu.

Menjawab pertanyaan itu, Bupati Bolmong menyatakan mendukung upaya Masyarakat Adat Tanoyan Bersatu untuk mempertahankan wilayah adatnya, oleh karena itu Bupati menghentikan sementara kegiatan eksplorasi PT AMS. Hal ini langsung direspons oleh Sangadi (Kepala Desa) Tanoyan Utara, Mas'ud Leuma, menuntut bupati tidak hanya menghentikan sementara kegiatan eksplorasi PT AMS, tapi mencabut selamanya.

Sebab masyarakat adat Tanoyan Bersatu sudah bertekad berjuang mempertahankan wilayah adat yang diwariskan leluhur.

Lalu pada tanggal 24 Juni 2013, Masyarakat Adat di desa Tanoyan Utara telah meresmikan pengadaan lapangan sepak bola dan tribun hanya dengan dana Rp. 350.000.000,- dan dalam waktu 10 bulan. Lapangan dan tribun olahraga ini dinamakan UNGOIYAN artinya pemimpin.

Dinamakan demikian, karena para tetua kampung menganggap lapangan dan tribun olahraga itu adalah kenangan Sangadi mereka saat ini, sebagai seorang pemimpin sejati.

Untuk keberhasilan itu, Wakil Bupati Bolaang Mongondow, Yanni Ronny Tuuk, S.Th yang diberi kehormatan meresmikan, mengatakan bahwa kesuksesan masyarakat Tanoyan Utara adalah hal yang luar biasa, sehingga patut dicontoh oleh desa-desa lain di Bolaang Mongondow.

Pada kesempatan itu, Ketua Komunitas Adat Hulu Ongkag Tanoyan Bersatu, Jasman Tonggi, menyampaikan bahwa kegiatan Pemetaan Wilayah adat mereka sudah hampir rampung dan akan disahkan pada tanggal 29 Juni 2013. Penataan wilayah adat ini didukung oleh Ketua DPRD Bolaang Mongondow melalui Surat Rekomendasi DPRD yang menyatakan bahwa DPRD akan menolak semua investor asing di wilayah adat Tanoyan Bersatu.

Pak Jasman juga menanyakan kejelasan sikap Wabup dan pemerintah Bolaang Mongondow berkait penolakan masyarakat terhadap PT AMS. Dengan spontan, Wabup menjawab,� secara pribadi dia akan bersama-sama dengan masyarakat Tanoyan untuk usir semua investor yang datang dengan cara tidak sopan�.

Ini bukti bahwa masyarakat adat mampu membangun harkat dan martabatnya manakala hak mereka dalam mengelola SDA tidak diganggu atau diintervensi. *** Samuel Angkouw

h a y um a l i el ng W eb ra n S O a k u an !!! a t t-M ak n e P da et ai A iP L D 19 September 2013 - - - - - - -

BERITA KOMUNITAS PW AMAN NTB melakukan Training Community Organiser

M

ataram/ NTB. Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Nusa Tenggara Barat (PW AMAN NTB) melakukan kegiatan pelatihan kader penggerak sebagai bagian dari peningkatan kapasitas bagi kaderkader masyarakat adat yang ada di Nusa Tenggara Barat.

Pelatihan peningkatan kapasitas ini dihadiri pula oleh Ketua BPH AMAN Wilayah NTB Lalu Prima Wiraputra serta Ketua DAMANWIL NTB Lalu Satriawangsa. Disela-sela pembukaan kegiatan, Lalu Prima Wiraputra menyampaikan bahwa

“pendidikan dan pelatihan kader AMAN NTB ini sebagai salah satu perwujudan dari sistem pelayanan organisasi kepada komunitas anggota AMAN yang ada di Wilayah NTB, agar kaum muda khususnya dapat memahami tentang AMAN secara organisasi serta peka dalam memahami problem pokok masyarakat adat saat ini, sehingga dapat berjuang mewujudkan kehidupan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri dan bermartabat sebagaimana yang tertuang dalam misi AMAN”.

Lanjut beliau, “Jika masyarakat adat ingin mewujudkan kehidupan yang berdaulat,

mandiri dan bermartabat, maka salah satu upaya untuk menuju kepada cita-cita besar itu adalah mempersiapkan kader-kadernya yang berasal dari para pemuda dan pemudi adat untuk berjuang bersama dalam merebut hak yang selama ini telah dirampas oleh kebijakan yang mendiskriminasi masyarakat adat terhadap ruang hidupnya”.

Kegiatan yang dihadiri oleh 30 orang tersebut berasal dari sebagian besar unsur pemuda dan pemudi adat anggota AMAN serta melibatkan para Pengurus Daerah. Kegiatan peningkatan kapasitas kader ini dilaksanakan di Wisma Nusantara-Mataram yang berlangsung dari tanggal 22 – 26 Mei. *** Eustobio

Rakyat Penunggu Sambut Peserta Konferensi Global Pemetaan Wilayah Adat

Rakyat Penunggu sambut kedatangan peserta Konferensi Global Pemetaan Wilayah Adat (Foto Dokumen BPRPI)

D

eli Serdang-Masyarakat Adat Rakyat Penunggu (BPRPI) menyambut para peserta Nasional dan Internasional konfrensi global pemetaan wilayah adat. Dari Nasional Hadir para Utusan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dari Pengurus Besar, Pengurus Wilayah seperti dari Sumatera Utara, Tano Batak, Bengkulu, Jawa Bagian Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Tana Luwu, Kalimantan Barat, Papua dan Maluku.

Konfrensi juga dihadiri utusan pemerintah seperti UKP4, Badan Informasi Geospasial.

Dari NGO hadir Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, Qbar, Samdhana, Kemitraan, PPSDAK,

20 September 2013 - - - - - - -

ID dan diliput oleh media dalam dan luar negeri.

Selain utusan pemerintah hadir utusan dari World Bank, MCC dan beberapa lembaga UN yang memiliki komitmen dan mandat untuk pengakuan, perlindungan. dan pemenuhan atas hak-hak Masyarakat adat.

Para peserta tiba tanggal 24 Agustus 2013, lewat Bandara Kuala Namu yang baru satu bulan selesai dibangun di atas wilayah adat Rakyat Penunggu Kampung Paluh Sibaji tersebut tanpa melalui proses negosiasi (perundingan) atau FPIC. Hadirnya para utusan dari negara Philipina, Nepal, Vietnam, Malaysia, USA, United Kingdom, Italy, Brazil, Panama, Kenya, Gambia Bolivia,

Mexico, New Zealand, Netherland membuat geger aparat pemerintah dan warga Kabupaten Deli Serdang yang belum pernah dikunjungi oleh utusan masyarakat adat secara global.

Konferensi Global Pemetaan wilayah adat akan berlangsung dari tanggal 25-28 agustus 2013 di Tuk-tuk, Samosir, Propinsi Sumatera Utara, dimana Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Tebtebba bertindak sebagai penyelenggara.

Sebelum para peserta berangkat ke lokasi konferensi, peserta lebih dahulu mengunjungi kampung rakyat penunggu yaitu Kampung Tanjung Mulia yang telah mendapatkan keputusan

BERITA KOMUNITAS Mahkamah Agung sebagai pengakuan dan perlindungan atas tanah adat rakyat penunggu.

Harun Nuh yang merupakan Ketua Umum BPRPI dan Ketua Pelaksana Harian AMAN Sumut bersama Pimpinan dan warga Rakyat Penunggu Kampong Tanjung Mulia menyambut para delegasi konferensi. Harun Nuh yang maju sebagai calon Bupati Deli Serdang periode 2014-2019 melalui

Jalur Independen memberikan kata sambutan dan kesaksian sejarah perjuangan Rakyat Penunggu sejak tahun 1953. Kesaksian perjuangan memenangkan meja hijau (proses pengadilan) atas konflik tanah adat Rakyat Penunggu melawan PTPN II sebagai perusahaan negara yang merampas dan menguasai tanah adat Rakyat Penunggu selama puluhan tahun dan pada akhirnya atas putusan Mahkamah Agung

tersebut memenangkan Rakyat Penunggu Kampong Tanjung Mulia sebagai pewaris tanah adatnya.

Tepat Pukul 14.00 Harun Nuh melepas seluruh delegasi berangkat menuju Tuk-tuk Pulau Samosir yang akan mengikuti konferensi Global Pemetaan Wilayah Adat.***

( Arifin Monang Saleh)

Konsolidasi Masyarakat Sipil Maluku Utara

Menindaklanjuti Putusan MK Terhadap UU No. 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan Mahkamah Konstitusi berjalan dan masyarakat adat bisa mengakses hak-hak mereka. Selian itu juga AMAN mendesak Polda Maluku Utara untuk meminta maaf kepada masyarakat adat dan segera mengeluarkan masyarakat adat yang di tangkap “Kami mendesak pemerintah berhenti memberikan izin pertambangan dan perkebunan berskala besar di wilayah masyarakat adat, pemerintah jangan memancing warga adat untuk berkonflik dengan perusahan maupun aparat Polisi di lapangan,� tegas Munadi. Dalam waktu dekat AMAN Malut akan melakukan pemetaan wilayah adat di beberapa komunitas masyarakat adat untuk diregistrasi, selajutnya didaftarkan kepada Badan Informasi Geospasial agar masuk dalam kebijakan satu Peta (One Map Policy) di dalam peta negara bebernya. Peta masyarakat adat dibuat sebagai peta perlawanan terhadap peta negara *** Ubaidi Abd.Halim

Komunitas membuat plangisasi putusan MK @ Photo Dokumen AMAN

T

Kota Ternate), mengungkapkan bahwa peran media dalam mengekspos berita yang Adat Nusantara (AMAN) Maluku berhubungan dengan masyarakat Utara, bertempat di Kafe koraadat harus terus ditingkankan.

Kora telah mengagas diskusi Media Maluku Utara kurang sensitif tentang Implementasi dan terhadap isu-isu masyarakat adat. konsolidasi Putusan Mahkamah

Dalam kesempatan yang Konstitusi terhadap Undangsama Ismit Soleman (Direktur Undang No. 41 tahun 1999 tentang Walhi Maluku Utara), menguraikan Kehutanan. ketika perusahan tambang dan

Dengan menghadirkan perkebunan masuk di wilayahDr. Husen Alting sebagai wilayah atau di hutan adat banyak penggiat hukum masyarakat adat masyarakat adat yang menjadi Universitas Khairun Ternate. Beliau korban kriminalisasi. menjelaskan bahwa kedudukan dan Afrida E. Ngato posisi masyarakat adat di Maluku (Sangaji Pagu) mengungkapkan Utara dengan lahir putusan ini bahwa masyarakat adat harus menjadi alat perjuangan untuk menghidupkan kembali menginventarisir hutan adat kelembagaan-kelembagaan adatnya di wilayah-wilayah masyarakat menyambut hasil putusan MK ini. adat. Di dalam amar putusan ini

Perkembangan terakhir menjelaskan status hutan sudah menyusul putusan Mahkamah ada pemisahan antara status hutan Konstitusi membuat seluruh negara, hutan hak dan hutan adat. masyarakat adat di Maluku Utara Bahwa selama ini pengakuan negara terutama Pagu dan masyarakat adat terhadap masyarakat hukum adat Sawai di Kabupaten Halmahera adalah konstitusional bersyarat ( Tengah sudah memasang plang di Condisionally unconstitusional). tanah-tanah adat mereka.

Di samping itu berkenaan

Plangnisasi yang dengan syarat sepanjang masih ada dilakukan oleh masyarakat Sawai dan diakui keberadaannya, dalam merupakan tindak lanjut dari kenyataannya status hutan dan putusan Mahkamah konstitusi fungsi hutan dalam masyarakat yang memisahkan status hutan hukum adat bergantung status negara dan hutan adat dan keberadaan masyarakat hukum inkonstitusional, ungkap Munadi adat.

Kilkoda ketua BPH AMAN Malut.

Ismat Sahupala

Suasana Diskusi (koordinator Simpul Malut), Membangun Strategi Implementasi menegaskan bahwa Masyarakat Hasil Putusan MK Terkait UU Adat harus menyadari benar hakKehutanan haknya . Karena itu, masyarakat

AMAN mendesak adat harus terus berjuang pemerintah Provinsi Maluku Utara mengembalikan hutan adat ke dan kabupaten/kota untuk segera pangkuan masyarakat adat. membuat perda masyarakat adat.

Sementara Mahmud Ici (Aji Untuk memastikan keputusan ernate, tanggal 11 Juni 2013 Aliansi Masyarakat

21 September 2013 - - - - - - -

RUBRIK KHUSUS Inisiatif Mediasi Dewan Pers, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Tribun-Timur dan Kompas.com

Mina Setra (Deputi II) melakukan mediasi di Kantor Dewan Pers (Foto Dokumen AMAN)

J

akarta 18 juli 2013.

Pengaduan keberatan Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) kepada Dewan Pers atas sebuah tulisan Suku Polahi, Gorontalo, dimuat oleh Tribun-timur dan Kompas.com.

Menurut AMAN, tulisan tersebut dinyatakan telah melanggar kode etik jurnalistik dan beberapa pasal Undang-Undang Pers karena membuat stigma masyarakat adat negatif di dalamnya dan itu secara tidak langsung merugikan masyarakat adat .

Untuk menyelesaiakan persoalan tersebut Pokja Pengaduan Dewan Pers

mengundang para pihak yang terkait yaitu Grup Kompas. com, Tribun-Timur, dan AMAN. Pertemuan berlangsung 18 Juli 2013 di ruang Pertemuan Dewan Pers Jl. Kebon Sirih, No. 32 -34, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan tersebut hadir Domu D. Ambarita Editing Manager Tribun-Timur dan Mina S Setra Deputi II Advokasi hukum dan politik PB AMAN menandatangi perjanjian kesepakatan perdamaian dengan satu kondisi, TribunTimur sebagai pihak ke-dua wajib memuat pernyataan maaf (dalam features news) dan AMAN sebagai pihak pertama (pengadu) wajib memberikan hak jawab yang dimuat dalam Tribun-Timur. Ke depan kedua belah pihak juga akan mengadakan kerjasama pembuatan guidelines untuk para jurnalis terkait berita-berita mengenai isu-isu Masyarakat Adat.

Penandatangan disaksikan oleh Yosep Adi Prasetyo, Leo Batubara, pak Les (Pokja Pengaduan Dewan Pers)

Domu D. Ambarita meyampaikan permintaan maaf

dan ingin menyelesaikan persoalan ini dengan baik-baik. “Pernyataan maaf secara langsung pada komunitas Suku Polahi juga sudah dilakukan oleh pihak Tribunnews,” papar Ambarita.

Namun Mediasi dengan pihak Kompas baru berlangsung Kamis 22/8/20133

Managing Director Kompas. com Tri Wahono menyampaikan permintaan maaf kepada pihak AMAN.

“Ketika menerima surat dari AMAN, kami merasa berterima kasih.

Bagaimana kita memperlakukan pemberitaan tentang suku-suku, ternyata perlu frame yang berbeda,” kata Tri. Menurut Tri, liputan itu berawal dengan niat agar pemerintah memberikan perhatian kepada sukusuku tersebut. Tri mengakui adanya kelalaian dalam cara penyampaian.

Dewan Pers merekomendasikan agar Kompas.com memuat hak jawab pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada suku Polahi, suku Boti, dan pembaca. Sesuai Butir 4 Pedoman Pemberitaan Media Siber, hak jawab dan permintaan maaf ditautkan pada berita tersebut.***

Perjuangan Ibu Werima Sepanjang Hidupnya

22 September 2013 - - - - - - -

Ibu Werima

W

erima Mananta, tumbuh dan besar di lokasi pengungsian Provinsi Sulawesi Tengah, saat pergolakan DI/ TII Kahar Mudzakkar pada tahun 60-an. Setelah sekian lama mengungsi, ibu Werima kembali ke kampong halamannya pada tahun 2002 dengan niat membangun kampong, tetapi yang ditemuinya kampungnya (Dongi) sudah menjadi area Tambang Nikel oleh PT Inco ( pada saat itu) dan sekarang menjadi PT. VALE kampong tempat kelahiran ibu Werima sebahagian berubah menjadi lapangan golf dan kantor perusahaan, sebahagian lagi jadi area tambang. Bahkan situs-situs kuburan tua leluhur orang Dongi sebahagian hilang karna aktifitas tambang. Dari situlah ibu Werima

memulai perjuangannya bersama saudaranya dan beberapa orang Dongi untuk merebut kembali Tanah leluhur mereka tersebut.

Pada tahun 2003 ibu Werima terpilih sebagai Ketua Organisasi Adat Kampong Dongi menggantikan kakak kandungnya yaitu Naomi Mananta.

Periode awal ibu Werima mulai

melakukan aksi demonstrasi menentang tambang, melawan kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menentang relokasi masyarakat Dongi, tahun 2005.

Ibu Werima menggalang kekuatan dan dukungan hingga ke tingkat Internasional melalui AMAN, Jatam dan Walhi. Sebuah pengakuan atas kepemimpinan ibu Werima memimpin Kampong Dongi.

Pihak perusahaan merasa terancam dengan keberadaannya, sampai perusahaan melakukan intimidasi, teror dan bujuk rayu dengan iming-iming materi pada ibu Werima supaya tidak menentang perusahaan lagi.

Pada tahun 2010 ibu Werima bersama masyarakat adat Dongi melakukan pemetaan wilayah adat Kampong Dongi dan melanjutkannya pada tahun 2012

RUBRIK KHUSUS dengan hasil sebuah masterplantata ruang dan tata produksi Kampong Dongi.

Tahun 2012 sampai awal 2013 pihak perusahaan kembali mengajak ibu Werima melakukan negoisasi penyelesaian konflik masyarakat adat Kampong Dongi.

Meski negosiasi dilaksanakan sebanyak tiga kali, tetapi tidak pernah mencapai kesepakatan.

Dalam perjuangannya Ibu Werima sering sakit parah, tetapi berkat ketegaran dan kegigihannya dalam berjuang, dia tidak menghiraukan lagi sakit yang dideritanya hingga dokter memvonis ibu Werima terserang gagal ginjal.

Dalam berjuang, Ibu Werima mempunyai perinsip, “lebih

baik kami mati di tanah leluhur kami dari pada kami meninggalkan tanah leluhur”.

Semoga keikhlasannya dalam berjuang akan mengantarkan ibu Werima ke surga bertemu dengan leluhur dan sang pencipta, Amin.

Bio Data Almarhumah Werima Mananta Nama: Werima Mananta T.Tgl Lahir:Dongi 25 Juli 1946 Nama Orang Tua: Bapak: Moi Mananta Ibu: Meyoko Anak kedelapan dari Sembilan bersaudara Suami: Arie Massie Anak : 1. Mildred Massie 2. Imelda Massie

3. Amanzan Massie Cucu: Enam Orang 1. Alfa Bangga 2. Lika Bangga 3. Farensila 4. Tessa 5. Felicia Massie 6. Fenalla Massie 7. Agama: Advent Jabatan dalam Organisasi: 1. Guru Sekolah Sabat di Gereja Advent Pali Jabatan Adat: 1. Wakil Kepala Suku Don

gi, Tahun 2009 s/d tgl

19/07/2013 pagi menghem

buskan nafas 2. Ketua Organisasi masyarakat adat Dongi,Tahun 2003

sampai sekarang. ***

Rapat Kerja Nasional Perempuan AMAN

Perempuan Adat Merapikan Barisan

B

ogor, 6 September 2013.

Persekutuan Perempuan

Adat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Perempuan AMAN), salah satu organisasi sayap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk kali pertama pada 5-7 September 2013 di Bogor, Jawa Barat.

Rakernas tiga-tahunan kali ini bertema” Memperkuat Peran dan Posisi Perempuan Adat Dalam Implementasi Pembangunan di Indonesia”.

Hadir 21 utusan pengurus Perempuan AMAN, Dewan Perempuan AMAN Nasional, Sekretaris Pelaksana Perempuan AMAN dan Koordinator Wilayah.

Samdhana dan SAIN hadir sebagai peninjau.

Agenda Rakernas mengesahkan dan membatalkan keanggotaan Perempuan AMAN, menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) menjadi program kerja operasional organisasi, mendengarkan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi oleh Sekpel Perempuan AMAN dan Kordinator Wilayah Perempuan AMAN, membuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan organisasi, serta menghasilkan keputusan-keputusan strategis lainnya.

Dalam sambutannya, Sekjen AMAN menyampaikan masalah penting yang harus diperhatikan. Antara lain situasi hak dasar perempuan AMAN yang mengalami diskriminasi serta keterlibatan perempuan adat dalam setiap momentum. Harus ada perbaikan kinerja pelaksanaan organisasi Perempuan AMAN untuk memenuhi mandat-mandat Pertemuan Nasional Perempuan Adat.

Rakernas Perempuan AMAN harus bisa merumuskan hasil yang dapat dilaksanakan.

Momentum pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk membicarakan dan menyelesaikan kekurangan pelaksanaan organisasi sebelumnya, sehingga Perempuan AMAN akan semakin kuat di masa mendatang.

Pada hari kedua Raker PA membagi sidang-sidang. Komisi A membahas organisasi/anggaran rumah tangga, Komisi B membahas program kerja, Komisi C membahas rekomendasi dan resolusi.

Romba M.S dalam presentasinya mewakili komisi A menegaskan poin penting statuta yang diatur dalam anggaran rumah tangga (ART). Pleno pembahasan ART berlangsung alot, perdebatan panjang terkait pasal-pasal krusial dalam Statuta Perempuan AMAN yang diterjemahkan dalam ART Perempuan AMAN.

Presentase komisi B bidang program kerjaPembenahan Struktur Organisasi Perempuan AMAN (Seknas, Korwil, Korda) dengan harapan manajemen organisasi semakin baik, protokol komunikasi yang baik antara Seknas, Korwil, Korda dan Pengurus AMAN. Komisi C menghasilkan beberapa rekomendasi dan resolusi diantaranya : 1.

Dalam menerapkan hasil putusan MK No. 35/ PUU_XII/2012 wajib melibatkan perempuan adat baik dalam sosialisasi hingga implementasi di wilayah adat 2.

Dalam proses pengawalan,pengesahan hingga pengimplementasian RUU PPHMA harus melibatkan perempuan adat dan memasukkan hak – hak perlindungan terhadap perempuan adat.

Pelaksanaan Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara II tahun 2015 mendatang disepakati di Nusa Tenggara Timur.

Acara Rakernas PEREMPUAN AMAN ditutup Ketua Dewan Nasional PEREMPUAN AMAN, Romba M. Sombolinggi’.*** (Monang Arifin Saleh/ Silvy Motoh)

23 September 2013 - - - - - - -

LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan PB AMAN per-31 Agustus 2013 Penerimaan Dana terikat periode Feb-Ags 13

Jumlah

AIPP - IPHRD

182,896,669.00

RFN - REDD

1,183,051,008.00

TamalPais

2,038,447,103.00

CRS

79,900,000.00

JSDF

4,402,287,007.00

AIPP - Support Indigenous Voices in ASIA

18,248,055.00

Ford Foundation

2,420,604,755.00

RFN - IP

810,352,909.00

Pemda Maliau

318,296,000.00

Saldo

11,454,083,506.00

Penerimaan Dana tidak terikat

Jumlah

IURAN Komunitas

2,760,000.00

IURAN Kader

240,000.00

IURAN Kader Pemimpin

-

IURAN Bebas dari Kader & Anggota

-

Donasi, sumbangan Staf dan lain-lain

30,161,200.00

Titipan Dana (Samdhana, PEREMPUAN AMAN)

442,743,172.91

Proyek Community Center -Malut

209,114,738.00

Samdhana

122,984,214.00

Saldo

33,161,200.00 11,487,244,706.00

Pengeluaran Dana terikat Periode Feb-Ags 13

Jumlah

AIPP - IPHRD

201,812,400.00

RFN - REDD

452,970,154.81

TamalPais

888,219,000.00

CRS

79,500,000.00

JSDF

4,799,521,275.00

AIPP - Support Indigenous Voices in ASIA

324,812,109.00

Ford Foundation

623,907,495.41

RFN - IP

676,769,836.34

Pemda Maliau

318,296,000.00

Saldo

8,365,808,270.56

Sisa Dana per 31 Agustus 2013

Jumlah

Kas

2,651,343.00

Dana Proyek per 31 Agustus 2013

5,151,778,443.25

Dana Organisasi per 31 Agustus 2013

289364161.48

Saldo per 31 Agustus 2013

5,443,793,947.73

Piutang Organisasi kepada Proyek

168,620,000.00

Saldo

5,612,413,947.73

Kontak Person Laporan Keuangan @ Rainny Situmorang Email: rainata@aman.or.id HP: 0812 1100 303 Rumah AMAN: Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A JKTS. Telpon: 021-8297954

24 September 2013 - - - - - - -

SURAT EDARAN No. Surat : 25/Edaran-SEKJEN/PB AMAN/IX/2012 Perihal : Penarikan Iuran Anggota AMAN Sifat : Perhatian Kepada Yth ; Komunitas Adat Anggota AMAN di seluruh Nusantara Dengan hormat, AMAN telah berdiri sejak Kongres Masyarakat Adat Nusantara I (KMAN I) tahun 1999 dan sudah melewati KMAN IV 2012 di Tobelo Kaputen Halmahera Utara propinsi Maluku Utara. Dari periode ke periode terus terjadi pertambahan jumlah anggota AMAN, Di KMAN I tahun 1999 anggota AMAN hanya berjumlah 360 komunitas ditambah dengan organisasi masyarakat adat yang telah terbentuk. Di tahun 2003 KMAN II jumlah anggota AMAN berjumlah 777, pada tahun 2007 KMAN III jumlah anggota AMAN berjumlah 1696 dan kemudian pada KMAN IV tahun 2012 jumlah anggota AMAN bertambah menjadi 1992 komunitas adat.

Dalam rentang waktu hampir 14 tahun perjalanan organisasi ini, dengan penambahan jumlah anggota yang begitu cepat dan besar maka sudah seharusnya penggalangan dana organisasi secara bertahap dilakukan dengan cara mandiri. Ketergantungan dengan lembaga donor seperti saat ini, dalam jangka panjang akan membahayakan keberadaan dan kredibilitas AMAN sebagai ORMAS yang independen berbasis anggota. AMAN secara bertahap harus melakukan penganeka-ragaman sumber pendanaan, salah satunya dana dari iuran anggota dan sumbangan komunitas masyarakat adat yang sudah menjadi anggota AMAN.

Iuran anggota adalah kewajiban yang sudah diatur di dalam Anggaran Dasar AMAN yang jumlahnya Rp.120.000; (seratus dua puluh ribu rupiah) per-tahun/komunitas Adat. AMAN harus memulai gerakan kemandirian ekonomi dengan memastikan pembayaran iuran tahunan sebagai bakti material keterikatan Masyarakat Adat (Anggota) dengan AMAN sebagai organisasi perjuangan bersama mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan kemartabatan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, melalui surat edaran ini, saya sebagai Sekjen AMAN yang bertanggung-jawab atas PENARIKAN IURAN ANGGOTA AMAN menyampaikan hal penting tentang tata cara pembayaran iuran anggota AMAN sebagai berikut: Penarikan iuran dilakukan oleh Pengurus Besar, Pengurus Wilayah atau Pengurus Daerah atau dikirimkan sendiri oleh Komunitas Adat melalui rekening khusus Iuran PB AMAN, terhitung sejak tahun diterima dan disahkan sebagai anggota.

Besaran iuran komunitas masyarakat adat anggota AMAN jumlahnya sebesar Rp. 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per tahun yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar AMAN. Iuran disetorkan atau dikirimkan melalui Rekening Khusus Iuran atas Nama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Bank Mandiri cabang Pejaten, Jakarta No.Rekening: 127.00.0644161.0 Iuran juga dapat disetorkan melalui Wesel pos ke Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.11 A Jakarta Selatan 12820.

Semua pengiriman atau setoran harus mencantumkan nama komunitas dan Konfirmasi atau Pemberitahuan bahwa PW atau PD atau Komunitas telah mengirimkan iuran dapat di kirimkan SMS pemberitahuan ke Nomor 081218334211 atau email: rumahaman@cbn.net.id Persentase pembagian (alokasi) iuran yang ditetapkan oleh Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan RPB X yaitu : 40 % untuk Pengurus Daerah, 30% untuk Pengurus Wilayah dan 30% untuk Pengurus Besar Setiap Komunitas adat anggota AMAN yang membayar iuran akan di publikasikan atau di umumkan melalui media AMAN antara lain website AMAN, Gaung AMAN dan SMS Adat.

Setiap komunitas adat yang telah melakukan pelunasan iuran anggota akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan upaya-upaya perlindungan, pembelaan, dan pelayanan AMAN sebagai Organisasi kepada anggota.

Bergerak dan majunya organisasi ini kedepan, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan komunitas adat sebagai anggota AMAN. Demikian pemberitahuan penarikan iuran ini di sampaikan , atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terimakasih.

Hormat Kami, Iuran dan Sumbangan bisa dikirim ke: BANK Abdon Nababan Sekretaris Jenderal AMAN PEJATEN, JAKARTA. CABANG

MANDIRI

Tembusan: 1. Seluruh Ketua BPH AMAN Wilayah 2. Seluruh Ketua BPH AMAN Daerah 3. DAMANNAS (sebagai laporan) 4. ARSIP

DAFTAR NAMA PEMBAYAR IURAN ANGGOTA Tanggal

Keterangan

Jumlah

4/2/2013

Saldo Sebelumnya

5,080,000

25/08/2013

Iuran Komunitas

120,000

25/08/2013

Iuran Komunitas Bulutana

120,000

25/08/2013

Iuran Komunitas Baroko

120,000

25/08/2013

Iuran Komunitas Baringin

120,000

25/08/2013

Iuran Komunitas Pana

120,000

25/08/2013

Iuran Komunitas Tallu Bamba

120,000

1/8/2013

Iuran Komunitas Paperu , Maluku

240,000

1/8/2013

Iuran Komunitas Booi , Maluku

240,000

1/8/2013

Iuran Komunitas Haruku , Maluku

240,000

12/7/2013

Iuran anggota Komunitas 2 tahun

240,000

12/7/2013

Iuran anggota Komunitas 2 tahun

240,000

12/7/2013

Iuran anggota Komunitas 2 tahun

240,000

12/7/2013

Iuran anggota Komunitas 2 tahun

240,000

4/2/13

24/04/2013

Iuran Komunitas Talang dan Buroi

240,000

Total Penerimaan per 31 Agustus

26/04/2013

Iuran Komunitas Colol

120,000

IURAN ANGGOTA KOMUNITAS

IURAN KADER PEMIMPIN 25/2/13

Saldo Sebelumnya

822,000

IURAN KADER PENGGERAK

4/2/13

Saldo sebelumnya

762,000

25/08/2013

Iuran Anggota Kader a/n Rosmini

24,000

25/08/2013

Iuran Anggota Kader a/n Hakim

24,000

25/08/2013

Iuran Anggota Kader a/n M.Hasir

24,000

25/08/2013

Iuran Anggota Kader a/n Lili Mustari

24,000

25/08/2013

Iuran Anggota Kader a/n Syamsumarlin

24,000

25/08/2013

Iuran Anggota Kader a/n Musmulyndi

24,000

25/08/2013

Iuran Anggota Kader a/n Ibu Masita

24,000

25/08/2013

Iuran Anggota Kader a/n Ola Nakka

24,000

25/08/2013

Iuran Anggota Kader a/n Rerung

24,000

25/08/2013

Iuran Anggota Kader a/n Irmawati

24,000

SUMBANGAN ORGANISASI

52,000 9,716,000

25 September 2013 - - - - - - -

KALENDER AMAN Agenda Kegiatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bulan Juni 2013 Tanggal 7-14 Juni 2013 7 Juni 2013 9-Jun-13 10-11 Juni 2013 13-Jun-13 13-Jun-13 13-14 Juni 2013 17-Jun-13 18-Jun-13

18-Jun-13

18-Jun-13

19-Jun-13 19-Jun-13 19-Jun-13 20-Jun-13 20-Jun-13 21-Jun-13 24-25 Juni 2013 es 25-Jun-13 26-27 Juni 2013 27-28 Juni 2013 28-Jun-13

Kegiatan Yang Dihadiri AMAN Konferensi Masyarakat Adat di Norwegia Menyambut Kapal layar The Rainbow Warrior di Konferensi International Keenam La Via Campesina Workshop Pembahasan List Issue ICCPR Indonesia Narasumber diskusi terkait implikasi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Hutan Adat Undangan Kedubes Inggris Ultah Ratu Elisabeth Menjadi narasumber KLH Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pembarap dan Batin Lapan Seminar publik "Menilik Praktek Khitan Perempuan di Indonesia" Undangan dari Ikatan Keluarga Kalimantan Barat se-jabotabek acara syukuran dan silaturahmi bersama DR. Akil Mochtar SH,MH ketua MK Undangan pertemuan penyelesaian pengaduan PB AMAN di dewan pers terkait diskriminasi SARA terha dap masyarakat adat Undangan diskusi publik membedah hasil penyelidikan komnas HAM ttg pelanggaran HAM dlm kasus Bioremediasi Chevron Invitation to speak at the "Global Symposium on REDD + in a Green Economy Dialog publik Inisiatif Energi Berkelanjutan untuk semua:Status kemajuan di Indonesia Narasumber diskusi BIC Seminar Arah Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional Meeting di kedubes Nowergia Roundtable on greening the National Development Plan Jakarta Sub regional meeting on Extrative Industries and Masyarakat Adat's Rights to Land and Natural Resourcin Bangkok Workshop on Stock-taking of FPIC capacity building approaches and materials Seminar & Konsinyasi Integrasi Tools Analisis Land Tenure,Hotel Pangrango I Bogor Undangan Sekjend untuk Menghadiri MUSWIL II AMAN Sulsel Dialog Nasional program investasi Kehutanan

Bulan Juli 2013 Tanggal

Kegiatan Yang Dihadiri AMAN

1-3 Juli 2013 Narasumber FGD Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Perspektif Hukum Nasional atas tanah 8-12 Juli 2013 Sixth Session of the United Nations Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, which will be

held in Ge eva – Switzerland 15-18 Juli 2013 Regional Networking Workshop on Developing Indigenous Media Strategy,Bangkok 15-Jul-13 Penyerahan peta masyarakat adat ke KLH 16-Jul-13 FGD Disparitas Capaian Pendidikan: wilayah,kelompok sosial-ekonomi dan gender,Hotel All Season Jakarta 17-19 Juli 2013 Workshop Integrasi Pemetaan Partisipatif dalam jaringan data spasial Nasional menuju Tata Kelola Hutan

dan Kekayaan Alam Indonesia, Hotel Mirah Bogor 22-Jul-13 FGD Isu Pemerataan Layanan Pendidikan yang Berkualitas: Menjangkau yang Tak Terjangkau,Hotel Morrissey,Jakarta 23-Jul-13 Pertemuan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat & Kearifan Lokal terkait perlindungan dan pengelolaan

Lingkungan Hidup,tindak lanjut kerja sama & penyerahan peta keberadaan MHA

Bulan Agustus 2013

Tanggal Kegiatan yang Dihadiri AMAN 25-30 Agust 2013 Konferesi Internasional Pemetaan Wilayah Adat di Samosir-pandumaan Sipituhuta 27-29 Agust 2013 Workshop Gender Evaluation Criteria Hotel Salak Bogor,KPA 28-Aug-13 Konsolidasi Multisektor Jabawa Barat,DKI Jakarta,Banten,SPPU Subang,28 Agustus 2013,12.00 28-Aug-13 Pertemuan Forum Konsultasi Pakar Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Tahun 2013,Kemensol,28

Agustus jam 10-selesai 29-Aug-13 Panelis Lokakarya Nasional ttg Putusan MK no. 35/PUU-X/2012 dgn topik Mendefinisikan masyarakat

hukum adat;perspektif pemangku kepentingan terkait Hak & Kewajiban tgl 29 Agustus 2013

26 September 2013 - - - - - - -

GALERY Plangisasi Di Seluruh Pelosok Nusantara Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 HUTAN ADAT BUKAN LAGI HUTAN NEGARA

27 September 2013 - - - - - - -

KALENDER AMAN

28 September 2013 - - - - - - -