Hasil-Hasil dan Keputusan-Keputusan Penting KMAN IV

HASIL-HASIL dan

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN

PENTING

Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke-Empat (KMAN IV)

Tobelo, Halmahera Utara, 19 - 25 April 2012

KONGES MASYARAKAT ADAT NUSANTARA KE-EMPAT TOBELO, HALMAHERA UTARA, 19-25 APRIL 2012

HASIL - HASIL KMAN IV DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PENTING

PENGURUS BESAR ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA JAKARTA, APRIL 2012

DAFTAR ISI I.

PENGANTAR

II.

RINGKASAN KMAN IV

III.

ANGGARAN DASAR

IV

PROGRAM KERJA AMAN 2012-2017

V.

RESOLUSI

VI.

REKOMENDASI

VII.

MAKLUMAT TOBELO

VIII.

SURAT KEPUTUSAN (SK)

IX.

DAFTAR PESERTA KMAN IV

PENGANTAR HIDUP MASYARAKAT ADAT

HOOOTUUU‌‌.YEEE

G

erakan masyarakat adat yang teroganisir secara nasional telah menjadi salah satu agenda utama bagi para aktifis Lingkungan, Budaya dan HAM di Indonesia, paling tidak selama 15 tahun terakhir. Berbagai upaya kolaboratif telah di laksanakan dan masih akan terus di bangun di antara pemimpin pergerakan dari kalangan masyarakat adat dengan para aktifis gerakan social dari organisasi-organisasi non pemerintah (ORNOP), akademis, peneliti dan pengelola dana publik. Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang pertama (KMAN I) pada tahun 1999 di Jakarta, KMAN II dilaksanakan tahun 2003 di Tanjung - Lombok Utara propinsi Nusa Tenggara Barat , KMAN III dilaksanakan pada tahun 2007 di Pontianak Propinsi Kalimantan Barat dan KMAN IV dilaksanakan di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara , yang merupakan perwujudan dari kerja kolaborasi dan konsolidasi komunitas masyarakat adat untuk berdaulat, mandiri dan bermartabat.

KMAN tidak hanya penting bagi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tetapi menjadi forum refleksi gerakan masyarakat adat secara keseluruhan. Pasca KMAN IV jumlah anggota AMAN mencapai 1992 komunitas adat, kemudian 20 Pengurus Wilayah dan 74 Pengurus Daerah. Jumlah Anggota dan Pengurus AMAN kedepannya akan terus mengalami penambahan sebagai akibat dari menguatnya gerakan di komunitas adat untuk mengembalikan dan memulihkan hak-hak masyarakat adat. Oleh sebab itu hasil-hasil dari kongres ini bukan hanya menjadi dokumen resmi organisasi akan tetapi yang paling penting adalah menjadi panduan bergerak bagi anggota dan Pengurus AMAN periode 2012-2017 , dan juga menjadi acuan dasar bagi organisasi sayap dan kader individu-individu yang bekerja untuk pemulihan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Atas dasar kebutuhan tersebut kami menyusun dan memperbanyak dokumen ini. Dengan segala keterbatasan kami, dokumen ini disusun untuk melaporkan dinamika dan hasil-hasil utama KMAN IV yang reflektif sebagai bentuk sumber informasi utama, panduan dan acuan bekerja sehingga menjadi perhatian bersama untuk menjalankan hasil-hasil dari KMAN IV di Tobelo Halmahera Utara Propinsi Maluku Sebagai penerima mandate untuk melaksanakan keputusan KMAN IV dan menyelenggarakan organisasi secara operasional sesuai dengan Anggaran Dasar yang baru kami dari pelaksana harian Pengurus Besar (PB) AMAN pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia pelaksana, yang telah berkerja keras dengan penuh keyakinan dan didikasi, walau di bawah tekanan situasi yang penuh ketidak-pastian dan keterbatasan dana.

Salam Abdon Nababan Sekretaris Jendral AMAN * Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

SEKILAS KMAN IV Ringkasan Hasil KONGRES Masyarakat Adat Nusantara Ke-Empat (KMAN IV) Tobelo, Halmahera Utara 15 – 26 April 2012 I.

Gambaran Umum

L

aporan ini merupakan ringkasan hasil pelaksanaan dari rangkaian Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke IV (KMAN IV) mulai dari persiapan sampai pelaksanaan di Tobelo, Halmahera, Maluku Utara. Laporan ini juga memuat Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh KMAN IV antara lain Anggaran Dasar AMAN 2012-2017, Garis-garis Besar Kerangka Program AMAN 2012-2017, Maklumat Tobelo, Resolusi KMAN IV dan Rekomendasi KMAN IV. Dokumen hasil KMAN IV akan menjadi bahan dasar untuk membangun rencana tindaklanjut dan kerjasama program kerja AMAN Periode 2012-2017 bersama dengan mitra strategis.

Sejarah singkat Kongres Masyarakat Adat Nusantara Pertama (KMAN I) ini berlangsung di Hotel Indonesia-Jakarta dari tanggal 17 sampai 22 Maret 1999. Sebanyak 400 utusan dari masing-masing menjadi momentum konsolidasi bagi gerakan masyarakat adat di Indonesia, salah satunya dengan terbentuknya AMAN sebagai wadah organisasi bagi masyarakat adat untuk menegakkan hak-hak adatnya dan memposisikan dirinya sebagai komponen utama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tahun 2003 di Lombok Utara – NTB dilaksanakan KMAN II. Pada Periode ini tidak begitu banyak perubahan yang terjadi dalam struktur organisasi dimana kepemimpinan organisasi berada di Dewan AMAN yang kemudian memilih satu orang di luar Dewan AMAN sebagai Sekretaris Pelaksana organisasi. Perubahan yang sangat nyata adalah di kepesertaan dimana jumlah utusan pemimpin masyarakat adat dan para pendukung masyarakat adat yang menghadiri KMAN II mengalami penambahan.

Perubahan paling signifikan sebagai suatu organisasi masyarakat adat terjadi pada KMAN III di Pontianak, Kalimantan Barat pada tahun 2007. Dalam KMAN III ini diputuskan dan ditetapkan bahwa AMAN dipimpin oleh Sekretaris Jendral yang berfungsi sebagai pelaksana mandat dari organisasi.

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya Sekretaris Jendral AMAN didampingi oleh 7 Koordinator Dewan AMAN yang berasal dari 7 region yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. Masing-masing utusan kordinator Dewan AMAN ini dipilih dari 42 Dewan AMAN perwakilan propinsi. yang dipilih dan ditetapkan dalam KMAN III. Kepemimpinan di tingkat nasional ini disebut dengan Pengurus Besar (PB) AMAN. Sementara untuk tingkat wilayah dan daerah, AMAN1 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

SEKILAS KMAN IV dipimpin oleh Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Daerah (PD). Selain itu, dari sisi keanggotaan juga mengalami perubahan, KMAN III memutuskan bahwa AMAN yang sebelumnya beranggotakan komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi masyarakat adat, kemudian hanya beranggotakan komunitas-komunitas masyarakat adat. Organisasi-organisasi Masyarakat Adat yang selama ini menjadi anggota AMAN, dileburkan dan dimandatkan menjadi PW dan PD AMAN. KMAN IV yang dilaksanakan April 2012 di Tobelo, kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara. Pada KMAN IV ini tidak ada perubahan pada stuktur organisasi dan keanggotaan, namun yang terjadi perubahan adalah komposisi Dewan AMAN Nasional yang semula adalah 42 yang kemudian menunjuk 7 orang sebagai kordinator dari masing-masing region kemudian berubah komposisinya DAMANNAS menjadi 14 orang dimana masing-masing region mengutus 2 orang. Perubahan dalam proses penerimaan anggota juga terjadi dimana proses penerimaan anggota semula sangat lama yaitu di Raker dan Kongres namun kemudian berubah bahwa penerimaan anggota bisa dilakukan di Rapat Pengurus Besar. Seluruh rangkaian penyelenggaraan KMAN IV ini disiarkan secara langsung via internet atau livestreaming (radio dan audio visual), menerbitkan newsletter harian dan ada juga yang di publikasikan dengan cara poster dan baliho.

Agenda penting KMAN IV yang disiarkan secara langsung adalah acara pembukaan KMAN IV atau saat pelaksaan Festival air nusantara, Pemilihan Dewan AMAN Nasional, Pemilihan dan pelantikan sekjend AMAN terpilih melalui live streaming. Sempat mengalami gangguan teknis (jamming) pada acara pembukaan KMAN IV. Gangguan ini terjadi karena pada saat yang bersamaan, ada sekitar 3000 orang yang sedang mengakses atau meng-hits portal KMAN IV. I.

Proses Penyiapan KMAN IV

II.1. Konsolidasi dan Rapat-Rapat Tahap persiapan diawali dengan penetapan penyelenggaraan KMAN IV oleh Keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I AMAN di Kasepuhan Sinar Resmi pada tanggal 5-8 Agustus 2009 dengan Surat Keputusan Nomor: 09/RAKER/AMAN/VIII/2009 tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan KMAN IV. Rakernas I AMAN ini menetapkan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara sebagai tempat penyelenggaraan KMAN IV. Keputusan ini menjadi dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Pengurus Besar AMAN Nomor : 001/SK-Panitia KMAN IV/PB-AMAN/IV/2011, tentang Penetapan Panitia Kongres Masyarakat Adat Nusantara (Panitia KMAN IV) dan Susunan Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana KMAN IV. Setelah penetapan panitia KMAN IV dilakukan kemudian dilakukan konsolidasi di berbagai level.

Kegiatan konsolidasi diarahkan pada penyiapan anggota-anggota AMAN oleh Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Daerah (PD) untuk terlibat dalam KMAN IV. Penyiapan yang dilakukan di tingkat wilayah dan daerah terkait dengan substansi , penetapan utusan PW, PD dan komunitas anggota AMAN menjadi peserta KMAN IV. 2 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

SEKILAS KMAN IV II.2. Undangan Penyebaran informasi dalam bentuk surat pemberitahuan dan undangan KMAN IV yang dilakukan dilakukan panitia setahun sebelum pelaksanaan KMAN IV. Surat pembertahuan yang kirimkan oleh patia ke komunitas antara lain Surat Edaran I Sekjen AMAN 1 juli 2011 yang berisikan tentang ajakan untuk Mempersiapkan Diri Menuju KMAN IV. Pada awal bulan september 2011 panitia KMAN IV mengirimkan undangan ke seluruh komunitas anggota AMAN IV sebanyak 1696 komunitas , Dewan AMAN, 20 Pengurus Wilayah dan 64 Pengurus Daerah . Kemudian panitia KMAN IV mengirimkan undangan ke jaringan dan mitra kerja AMAN pada awal bulan Maret sampai April 2012 antara lain ; pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kedutaan negara-negara sahabat, lembaga donor, akademisi, organisasi non-pemerintah dari dalam dan luar negeri, serta para pemimpin organisasi masyarakat seperti organisasi masyarakat adat di International , Petani dan Buruh.

I.

Pelaksanaan KMAN IV

III.1. Kepesertaan Pelaksanaan KMAN IV yang bertema “Memperkokoh Kebersamaan, Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat�,dipusatkan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Kami mencatat bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan KMAN IV ini telah melibatkan lebih dari 5.000 masyarakat adat setiap harinya, baik masyarakat adat yang berada di Kabupaten Halmahera Utara, maupun masyarakat adat yang berasal dari daerah lain di luar Kabupaten Halmahera Utara.

Secara khusus untuk peserta Kongres, lebih dari 1.500 peserta terlibat aktif dan berkontribusi langsung terhadap hasil-hasil KMAN IV. Rincian peserta Kongres terdiri dari 1.044 orang utusan masyarakat adat yang berasal dari 895 komunitas adat anggota AMAN dari berbagai wilayah Nusantara.

Kongres juga dihadiri oleh Pengurus-Pengurus AMAN, yaitu: Pengurus Besar (PB); utusan dari 20 Pengurus Wilayah (PW AMAN setingkat propinsi); dan utusan dari 64 Pengurus Daerah (PD AMAN setingkat Kabupaten).

Di samping itu, kongres juga dihadiri oleh lebih dari 400 orang peninjau baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang antara lain dari: Utusan Forum Tetap PBB untuk masalah-masalah Masyarakat Adat , Utusan Pemerintah Pusat : Ketua DPR RI dan rombongan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan rombongan, Utusan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Utusan Kementerian ESDM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Utusan Badan Pertanahan Nasional, Utusan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan (UKP4) , Utusan Kementerian Pertanian, Utusan Kementerian Lingkungan Hidup, Utusan Komisi Nasional Perempuan, Anggota DKN Kamar Masyarakat Utsan Pemerintah Daerah : Utusan Gubernur Propinsi Maluku Utara, Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah bersama dengan rombongannya, Anggota DPRD Kabupaten Pakpak Barat, Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, dan Bupati bersama seluruh jajaran PEMDA Halmahera Utara, Utusan dari negara-negara sahabat : Menteri Lingkungan Pemerintah Jepang dan rombongan, Utusan Lembaga Donor dan Keuangan Internasional : Bank Dunia, Ford Foundation, Tebtebba, Kemitraan, IWGIA, RFN, OXFAM, Samdhana Institute. UtusanOrganisasi Non-Pemerintah (NGO) Nasional : Yayasan Forum -

3 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

SEKILAS KMAN IV Studi Halmahera (Foshal), HuMA, BIC, Pancur Kasih, LBBT Kalimantan Barat, BAILEO, Wallacea, DEBWACH, INFID, EPISTEMA, KEHATI, Bina Desa, JKPP, KARSA, Life Mozaik, JATAM, MFP, Perkumpulan Telapak, Burung Indonesia, FWI, Yayasan PUSAKA, YCM, Sawit Watch, APIYN, Greenpeace, Sain Institute, PERKUMPULAN Q-BAR, LIPI Utusan NGO Internasional : NCIV, CIFOR, WWF, CPA, JOAS, IUCN, FFI, ICCAS. Utusan Organisasi Masyarakat : Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Jaringan Kerja Masyarakat Adat Aceh ( JKMA Aceh), Serikat Petani Indonesia (SPI), Asia Indigenous Peoples Pact (Organisasi Masyarakat Adat Regional Asia/AIPP), Koperasi Serba Usaha Cisitu Mulya Jaya. Utusan Universitas dan Akademisi : Arizona State University ( ASU ), PUSKALOGI UMMU, UNIVERSITY GOTINGEN III.2. Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan KMAN IV bertemakan “Memperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat Yang Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat” terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Rangkaian kegiatan KMAN IV terdiri dari ; III.2.a. Temu Nasional Perempuan Adat Kegiatan Temu Nasional Perempuan Adat dilaksanakan tanggal 15-16 April yang dihadiri oleh 200 perempuan adat. Pertemuan ini telah melahirkan sebuah organisai sayap AMAN yaitu Persekutuan Perempuan Adat AMAN atau disingkat Perempuan AMAN. Lahirnya organisasi ini diharapkan dapat menjadi penggerak majunya pengakuan hak-hak perempuan adat di Nusantara sebagai bagian dari Negara, komunitas masyarakat adat dan organisasi/AMAN. Pelaksanaan Temu Nasional ini sengaja dilaksanakan sebagai bagian dari KMAN IV untuk memastikan bahwa perempuan adat berpartisipasi secara penuh dalam KMAN IV ini.

III.2.b. Pembukaan Pembukaan KMAN IV di lakukan pada Tanggal 19 April 2012. Kegiatan pembukaan terdiri atas pelaksanaan Kirab Budaya, Ritual Air Nusantara, dan Kuliah Umum dengan thema Masyarakat Adat dan Tanah Airnya. Kirab Budaya mengambil start pukul 07.00 WIT, dimulai dari Hibualamo lalu para kontingen dari seluruh Nusantara berjalan mengelilingi kota Tobelo dan berakhir di Monumen Air Nusantara yang terletak di samping Kantor Bupati Halmahera Utara. Jarak tempuh Kirab Budaya ini lebih kurang 5 Kilometer. Prosesi adat dalam bentuk karnaval ini diikuti oleh lebih dari 2000 peserta KMAN-IV yang mengenaka pakaian adat masing-masing. Barisan diurut dari wilayah timur Indonesia.

Para peserta dan peninjau KMAN IV yang telah berkumpul di lapangan pemukaan kemudian kemudian mengikuti prosesi Ritual Air Nusantara. Prosesi ini dilakukan dengan cara penuangan air keramat berasal dari komunitas-komunitas anggota AMAN yang dibawa oleh peserta KMAN-IV ke dalam Monumen Air Nusantara. Diawali dengan empat orang Tetua Adat dari empat hoana yang ada di Tobelo yang menuangkan “Air Keramat” mereka dari atas Monumen Air Nusantara. Lalu diikuti oleh perwakilan dari komunitas-komunitas anggota AMAN yang berjumlah 1696 komunitas dari seluruh Nusantara. Ritual ini mendapatkan penghargaan dari Rekor Muri Indonesia yaitu mengumpulkan air keramat 1696 komunitas adat dari seluruh pelosok Nusantara. Selesai upacara air nusantara ini, kemudian dilakukan penandatanganan Monumen Air Nusantara.

4 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

SEKILAS KMAN IV Beberapa orang yang turut menandatangani monumen ini antara lain : Sekjen AMAN Bapak Abdon Nababan, Bupati Halmahera Bapak Hein Namotemo , Ketua DPR-RI Bapak Marzuki Ali, Sekjen AIPP yaitu Ms Joan Carling, Utusan resmi UNPFII yaitu Mr. Devasish Roy, BPH AMAN Maluku Utara Bapak Jesaya Banari , Dewan AMAN Maluku Utara dan Tujuh orang koordinator Dewan AMAN Nasional.

Selanjutnya Acara dilanjutkan dengan peresmian Program Rumah Contoh bagi keluarga kurang mampu di Tobelo. Peresmian oleh Marzuki Ali dengan pemotongan pita.

Setelah serangkaian ritual terlaksana, kegiatan pembukaan kemudian berlanjut pada sesi kegiatan Kuliah Umum yang bertemakan Masyarakat Adat dan Tanah Airnya. Kuliah umum ini disampaikan oleh saudara Noer Fauzi Rahman yang memberikan materi tentang “Perjalanan Perjuangan Pengakuan dan Redistribusi�. Dalam kuliah umum ini, ada tiga orang penanggap yaitu ; Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, MSIE, MSCE yang menyampaikan tanggapannya melalui rekaman video , Hendri Saragih sebagai Ketua Umum Serikat Petani Indonesia dan Ibu Mari Elka Pangestu sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

III.2.c. Sarasehan Untuk menggali berbagai masukan dan input untuk bahan dasar pada pelaksanaan sidang-sidang di KMAN IV maka di lakukan sarasehan yaitu tanggal 20-21 April 2012. Sarasehan Masyarakat Adat yang terdiri atas 3 (tiga) kelompok topik yaitu Politik, Ekonomi dan Budaya yang kemudian dijabarkan dalam 22 Topik-topik utama. Adapun topik-topik yang di bahas dalam sarasehan antara lain : Kelompok Politik 1. Hak-Hak atas Tanah dan Wilayah Adat, 2. Partisipasi Politik Masyarakat Adat, 3. Perempuan Adat dan Pengambilan Keputusan, 4. Masyarakat Adat dan Mitigasi Perubahan Iklim, 5. Masyarakat Adat dan Adaptasi Perubahan Iklim, 6. Hak-Hak Masyarakat Adat atas Otonomi Asli , 7. Komunikasi Untuk Penguatan Hak-Hak Masyarakat Adat, 8. Pemetaan (Badan Registrasi Wilayah Adat) dan Tata Ruang, 9. Pendampingan Hukum untuk Masyarakat Adat, 10. Masyarakat Adat dan Konservasi, 11. Masyarakat Adat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Penguatan Ekonomi Berbasis Bahari, 12. Perkebunan Skala Besar dan Hak-Hak Masyarakat Adat, 13. Masyarakat Adat dan Pertambangan.

Kelompok Ekonomi 13. Saresehan Community Green Mining , 14. Gerakan Masyarakat Adat dan Pendanaan Keberlanjutan , 15. Masyarakat Adat dan Kedaulatan atas Pangan, 16. Masyarakat Adat dan Kedaulatan atas Energi, 17. Credit Union/Koperasi, 18. Pengelolaan Hutan yang mandiri dan berkelanjutan/Community Logging, 19. Mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Masyarakat Adat.

5 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

SEKILAS KMAN IV Kelompok Budaya 20. Agama Asli dan Posisinya dalam NKRI, 21. Mendulang Mitos 1 : Mitos-Mitos Nusantara dan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya, 22. Mendulang Mitos 2 : Kesenian Tradisional dalam Arus Globalisasi dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional serta Kekayaan Intelektual Masyarakat Adat Sarasehan ini dilaksanakan di 12 lokasi yang tersebar mulai dari Galela hingga ke Kota Tobelo dan pulau Kumo. Serangkaian Sarasehan Masyarakat ini melahirkan rekomendasi-rekomendasi strategis terhadap KMAN IV yang dilaksanakan pada tanggal 23-25 April 2012.

III.2.d. Peluncuran Proyek JSDF Peluncuran proyek JSDF (Japan Sosial Development Fund) Proyek JSDF yang berjudul "Memperbaiki Tata Kelola untuk Penghidupan Masyarakat Adat di Wilayah Hutan yang Berkelanjutan" (Improving Governance for Sustainable Indigenous Community Livelihoods in Forested Areas) yang dibiayai oleh Pemerintah Jepang.

Tujuan proyek diarahkan untuk memperbaiki penghidupan 250 komunitas adat yang berada di kawasan hutan utama dan untuk meningkatkan kapasitas komunitas adat untuk berpartisipasi dan memperoleh keuntungan pengembangan kebijakan hutan ditingkat nasional maupun internasional.

Tujuan ini akan dicapai melalui pelaksanaan 4 komponen berikut: (1) promosi dan perencanaan tataguna tanah partisipatif, (2) peningkatan kapasitas organisasi masyarakat adat, (3) pengembangan kapasitas usaha peningkatan pendapatan berbasis budaya dan sumber daya hutan non kayu, (4) promosi manajemen proyek, monitoring dan evaluasi dan diseminasi pengetahuan.

III.2.e. Kuliner Nusantara Penyajian Kuliner nusantara bertujuan untuk membuktikan keberagaman pangan serta cita rasa makanan dari berbagai pelosok Nusantara , sesuatu yang menentukan kedaulatan pangan bukan saja bagi komunitas-komunitas masyarakat adat tetapi juga bagi kedaulatan pangan seluruh rakyat Indonesia.

Kedaulatan yang harus dipastikan aman dari invasi pangan dari luar.

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 22 April 2012 yang menyajikan 45 jenis makanan khas masyarakat adat dari pelosok nusantara. Mulai dari Papeda, Colo-colo, Singkong bakar Boboko, Mantuwu, Mopakaha, hingga ayam betutu, pisang Burosksua Esa, Bubur Pedas, tempoyak, dan lainnya.

Dengan bahan makanan pokok, seperti Sagu, Pisang, beras, ubi dan jagung. Makanan yang disajikan ini diolah oleh utusan-utusan masyarakat adat yang mengikuti KMAN IV dengan bahan-bahan yang dibawa langsung dari komunitas masing-masing dan bukan yang diperoleh dari pasar, terutama untuk bahanbahan yang secara khusus hanya terdapat dikomunitasnya. Event ini secara khusus ingin menyampaikan pesan bahwa diversifikasi pangan menjadi bagian penting untuk menjamin kedaulatan pangan masyarakat adat. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak agar masyarakat adat tetap berdaulat atas tanah, wilayah adat dan sumber daya alam didalamnya sehingga kedaulatan pangan dapat terus terjaga di seluruh nusantara.

III.2.f. Jembatan Nusantara Merupakan atraksi seni dan budaya nusantara yang ditampilkan pada malam hari selama6 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

SEKILAS KMAN IV berlangsungnya KMAN IV, mulai dari tanggal 19 April sampai 25 April 2012, dan dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu. Setiap malam, event ini diikuti oleh 20 – 25 kelompok kesenian dari sekolah dan perguruan tinggi di Halmahera Utara, sanggar-sanggar budaya di Maluku Utara, paguyuban-paguyuban nusantara yang ada di Halmahera Utara, dan para seniman senusantara, termasuk kelompok kesenian dari 20 wilayah AMAN. Dengan demikian, ada sekitar 150 kelompok kesenian nusantara yang ditampilkan selama KMAN IV. Diperkirakan sebanyak lebih dari 3000 penonton yang menikmati suguhan atraksi seni dan budaya ini setiap malamnya.

III.2.g. Pameran Berisi pameran kerajinan tangan dan ekonomi kreatif masyarakat adat dari seluruh nusantara.

Sebanyak 130 stand pameran dibangun diatas lahan seluas Âą 200x80 meter. Pameran kerajinan tangan ini dibuka secara resmi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu pada tanggal 19 April 2012. Stand-stand pameran ini tidak pernah sepi dari pengunjung karena sengaja ditempatkan dilokasi Jembatan nusantara dimana lalu lintas orang terkonsenterasi di lokasi tersebut. Pameran ini dilaksanakan dari tanggal 19 April sampai 26 April 2012 dan diikuti oleh Pengurus Besar AMAN, AMAN Maluku, AMAN Maluku Utara, AMAN Sumatera Utara, AMAN NTB, AMAN Sulawesi Selatan, AMAN Sulawesi Tengah, AMAN Sulawesi Utara, AMAN Tana Luwu, AMAN Sumatera Selatan, AMAN Bengkulu, AMAN Kalimantan Timur, AMAN Kalimantan Barat, AMAN Kalimantan Selatan, AMAN Kalimantan Tengah, AMAN NTT, Papua, Pemda Halmahera Utara, Kecamatankecamatan di Halmahera Utara, Sekolah, perguruan tinggi, serta pedagang kaki lima dan penjual makanan cepat saji.

III.2.h. Pelaksanaan Sidang-sidang KMAN IV Sidang Kongres Masyarakat Adat Nusantara IV (KMAN IV) yang mulai di laksanakan tanggal 23 April sampai dengan 25 Apri 2012. Acara inti dalam KMAN-IV berada dalam persidangan-persidangan ini, karena arah dan gerakan AMAN selama 5 tahun kedepan dibahas dalam persidangan ini. Secara umum ada 2 macam persidangan yaitu Sidang Pleno dan Sidang Komisi.

Sidang Pleno I dilaksanakan tanggal 23 April 2012, yang membahas tentang Tata Tertib Persidangan, Agenda dan Pemilihan Pimpinan Sidang Tetap. Pada sidang pleno I dilaksanakan oleh Panitia Pengarah (SC) yang kemudian memilih pimpinan sidang sebanyak 7 orang yang merupakan perwakilan dari setiap masing-masing Region. Adapun pimpinan sidang tetap yang terpilih dari setiap Region yaitu; Hein Namotemo. Mewakili Region Kepulauan Maluku (Ketua pimpinan sidang), Rizal Mahmud. Mewakili Region Sulawesi (Sekretaris), Oniel Mesakh Sam. Mewakili Region Papua (anggota), Aleta Ba'un. Mewakili Region Bali-Nusra (Anggota), Ariana. Mewakili Region Kalimantan (Anggota), Dariharto. Mewakili Region Jawa (Anggota) dan Datu Usman Gumanti. Mewakili Region Sumatera (Anggota) Setelah terpilihnya pimpinan sidang tetap, maka pembahasan sidang selanjutnya di pimpin oleh ketua pimpinan sidang terpilih dengan pembahasan sidang pleno II yang antara lain menetapkan : quorum peserta persidangan, Agenda Persidangan, dan laporan pertanggungjawaban PB AMAN periode 2007-2012.

Tahap awal pimpinan sidang menetapkan quorum peserta KMAN IV, dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan pertanggung jawaban Pengurus Besar (PB) AMAN . Laporan Pertanggung 7 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

SEKILAS KMAN IV Jawaban (LPJ) diawali laporan Sekjen AMAN oleh Abdon Nababan dan dilanjutkan dengan laporan Dewan AMAN yang diwakili oleh Nyoman Suardana. Setelah ada tanggapan-tanggapan dari peserta KMAN-IV, maka laporan pertanggung jawaban Pengurus Besar AMAN periode 2007 – 2012 dinyatakan diterima.

Sidang Pleno III yaitu pembahasan tentang sidang-sidang Komisi. Penetapan Komisi dibagi menjadi tiga yaitu Komisi Anggaran Dasar bertempat di Ruang Sidang Utama, Komisi Program Kerja di Bukit Doa (Dikono Lamo), dan Komisi Resolusi di Aula Gonzalo. Mekanisme dan tatacara pembahasan sidang-sidang komisi diserahkan ke komisi masing-masing.

Setelah pimpinan membagi kedalam 3 Komisi yaitu : Komisi anggaran dasar, Komisi program kerja dan Komisi rekomendasi dan resolusi AMAN. Masing-masing peserta di bagi kedalam tiga komisi tersebut dan di kawal oleh fasilitator , Panitia Pengarah (SC) yang men-draft materi untuk pembahasan dan menentukan pimpinan sidang komisi. Sidang komisi membahas isu-isu penting di masing-masing darft materi komisi. Dalam sidang komisi terjadi perdebatan yang cukup hangat dan alot terutama pada komisi anggaran dasar. Di komisi anggaran dasar terjadi perdebatan status Dewan AMAN Nasional yang semula adalah utusan dari masing-masing wilayah seabnyak 40 orang kemudian hannya menjadi 14 orang yang mewakili 7 region (Papua, Kepulauan Maluku, Bali Nusra, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera) dimana 2 orang (1 laki-laki dan 1 perempuan) per region. Akhirnya di sidang Komisi tidak terjadi kata sepakat terhadap penentuan jumlah Dewan AMAN Nasional.

Disidang komisi yang membahas tentang program kerja, pembahasan yang paling mengemuka adalah apakah AMAN akan membentuk partai politik atau hannya mengawal kader-kader AMAN untuk masuk di partai politik merebut legislative dan juga eksekutif. Sedangkan di komisi resolusi terjadi penambahan pernyataan sikap yaitu maklumat masyarakat adat. Hasil-hasil sidang komisi kemudian di bawa ke sidang pleno untuk di tetapkan sebagai hasil KMAN IV. Pada tanggal 24 April 2012 agenda utama Sidang Pleno III yaitu Laporan dan Pengesahan Sidangsidang Komisi yang dimulai pukul 13.00 WIT. Di sidang Pleno III pimpinan sidang menetapkan Anggaran Dasar AMAN, Program Kerja AMAN 2012 – 2017 , Resolusi, Rekomendasi dan Maklumat Tobelo.

Tanggal 25 April 2012, Sidang Pleno IV dengan agenda Pemilihan Pengurus Besar AMAN. Proses dimulai dengan pemilihan Anggota Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS) periode 2012-2017.

Mekanisme pemilihan diserahkan pada region masing-masing untuk memilih 2 (dua) orang utusannya dan harus memperhatikan keseimbangan gender. Ada beberapa keputusan yang penting dalam Sidang Pleno IV ini. Pertama tentang Dewan AMAN Nasional ditetapkan 14 (empat belas) orang, yang masingmasing 2 (dua) orang dari tiap-tiap region AMAN. Dewan AMAN Nasional 2012 – 2017 mempunyai fungsi-fungsi Pengawasan, Anggaran dan fungsi Legislasi/Kebijakan. Kedua tentang Penetapan Anggota, dimana Anggota AMAN selain ditetapkan di Kongres AMAN, Anggota juga dapat di tetapkan melalui RPB (Rapat Pengurus Besar) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

Hasil sidang pleno IV ini menetapkan 297 sebagai anggota baru AMAN, sehingga saat ini anggota AMAN berjumlah 1992 komunitas adat. Kemudian Motto atau slogan AMAN yang baru juga ditetapkan yaitu “Jika Negara tidak Bersama Kami, Kami Tetap Berdaulat Atas Tanah Air Kami!”

8 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

SEKILAS KMAN IV Untuk DAMANNAS berdasarkan hasil keputusan sidang pleno, maka ditetapkan 14 anggota Dewan AMAN yaitu ; 1. Region Sumatera (Bapak Alfi Syahrin , Ibu Emilia Kontesa) 2. Region Jawa (Bapak Muhtarom , Bapak Jajang Kurniawan) 3. Region Kalimantan (Ibu Ariana , Bapak Ambu Naptanis) 4. Region Sulawesi (Bapak Isjaya Kaladen, Ibu Rukmini P. Toheke) 5. Region Bali Nusra (Bapak Kamardi, Ibu Aleta Baun) 6. Region Kepulauan Maluku (Bapak Hein Namotemo, Bapak Jefri Yunus Ukru) 7. Regon Papua (Bapak Alex Sanggenafa, Ibu Ludia Mantanansa) Setelah pemilihan Dewan AMAN Nasional dilanjutkan dengan Pemilihan Sekjen AMAN. Diawali dengan laporan dari tim verifikasi. Hasil verifikasi, dari 14 orang yang diusulkan, ada 3 orang yang ditetapkan menjadi calon Sekjen AMAN periode 2012-2017 yaitu; 1. Abdon Nababan 2. Lalu Satria Wangsa 3. Sujarni Alloy Setelah nama-nama calon diserahkan ke Pimpinan Sidang, maka setiap calon diberi kesempatan untuk menyampaikan visi-misi. Sujarni Alloy, calon yang menyampaikan visi-misi pertama kali, pada akhir pidatonya menyampaikan bahwa dia mengundurkan diri sebagai calon sekjen AMAN. Sedangkan kedua calon lainnya yaitu Abdon Nababan dan Lalu Satria Wangsa bersedia untuk menjadi Calon Sekjen AMAN periode 2012-2017. Lalu, berdasarkan hasil musyawarah mufakat, seluruh peserta kongres masyarakat adat nusantara menyatakan memilih Abdon Nababan sebagai Sekretaris Jenderal AMAN untuk periode 2012-2017.

Dalam keputusan pleno IV juga menetapkan wilayah yang akan menjadi tuan rumah tempat pelaksanaan KMAN V. Keputusan kemudian menetapkan wilayah Sumatera sebagai tempat pelaksanaan KMAN V. Kemudian untuk penyusunan anggaran Rumah Tangga (ART) AMAN akan di rumuskan oleh tim khusus yang kemudian di sahkan dalam Rapat Kerja Nasional AMAN. III. Dukungan Dukungan terutama sumber pendanaan atas penyelenggaraan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke IV (KMAN IV) disadari oleh panitia tidak hannya bersumber dari swadaya organisasi atau anggota (komunitas masyarakat adat). Keberhasilan atas penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan KMAN IV sebagian dukungan pendanaan bersumber dari berbagai pihak antara lain Pemerintah, NGO dan para individual pendukung gerakan masyarakat adat. Salah satu pendukung penuh dan tidak dapat di nominalkan selama pelaksanaan KMAN IV di Tobelo adalah dukungan dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Dukungan penuh KMAN IV ini sejak pembukaan sampai penutupan dalam bentuk infrastruktur fasilitas lokasi pelaksanaan , Penginapan Peserta dan Undangan, Konsumsi , Transportasi Lokal dan para relawan yang jumlahnya mencapai 800 orang dilakukan secara Swadaya dan gotong royong oleh pemerintah kabupaten Halmahera Utara bersama dengan warganya.

Selain dari pihak pemeritah kabupaten Halmahera utara, KMAN IV juga didukung oleh berbagai9 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

SEKILAS KMAN IV lembaga yang antara lain : SATGAS REDD-UKP4, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Komnas Perempuan, Pengurus Daerah AMAN Mentawai, Pemerintah daerah tanah toraja (langsung ke peserta dari tanah toraja), Yayasan PUSAKA, BIC, YCM, Lembaga Ekolebel Indonesia (LEI), JKPP, HuMA, Burung Indonesia, Sawit Watch, Bina Desa, RFN, Ford Foundation, Greenpeace, IWGIA AIPP, IIE, OXFAM, Kemitraan /Pertnership, MFP, Samdhana, Tebtebba, WWF. Kemudian dukungan juga datang dari individu-individu yang pro dan berempati terhadap gerakan masyarakat adat yang nama-nama mereka tidak dapat disebutkan satu persatu dalam laporan ini. Adapun total dana dukungan yang diperoleh dan dikelola oleh panitia KMAN IV mencapai Rp. 4.663.571.945 , sedangkan jumlah pengeluaran untuk KMAN IV mencapai Rp. 5.214.020.066.

Dengan dukungan para pihak ini telah memberikan sumbangan yang besar terhadap gerakan masyarakat adat di Indonesia, oleh karenanya Panita KMAN IV mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

I.

Penutupan Kongres

Prosesi penutupan KMAN-IV ditutup dengan Ritual Hemadobini sekaligus upacara pelantikan Sekjen AMAN 2012-2017.Ritual Hemadobini merupakan ritual pembersihan hati. Sekjen terpilih diberi baju adat dari Tobelo, dicuci kakinya dan diberikan senjata Tombak dan Perisai. Penutupan secara resmi oleh Bupati Halmahera Utara, Hein Namotemo dengan memukul Gong.

Proses penutupan juga di lakukan dengan kegiatan Karnaval Perahu Kora-KoraDilaksanakan tanggal 26 April 2012 atau sehari setelah penutupan KMAN IV. Festival ini diikuti sekitar 150 perahu yang ditumpangi oleh sebagian peserta KMAN IV, Sekjen AMAN, Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Sekda, Kapolres, Dandim serta sebagian masyarakat Tobelo. Pelepasan karnaval Kora-kora dilakukan langsung oleh Bupati Halmahera Utara, Ir. Hein Namotemo, MSP pada pukul 09.30 WIT dengan rute mulai dari Pelabuhan Feri Gorua, menuju Pelabuhan TPI Wosia dan finish di Tanjung Pilawang. ***

10 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

“ Wajah-Wajah Para Peserta KAMN IV

ANGGARAN DASAR ANGGARAN DASAR (AD) AMAN Ditetapkan oleh Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke-Empat (KMAN IV) Tobelo, Halmahera Utara, 24 April 2012 BAB I NAMA, BENTUK, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 1. Organisasi ini bernama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, disingkat AMAN; 2. AMAN adalah organisasi kemasyarakatan berbentuk Aliansi yang merupakan persekutuan dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat di Nusantara; 3. AMAN didirikan pada tanggal 17 Maret 1999 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan; 4. Pengurus Besar AMAN berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II KEDAULATAN Pasal 2 Kedaulatan AMAN ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau disingkat KMAN. Pasal 6 Misi AMAN adalah mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

Pasal 7 Tujuan AMAN adalah : 1. Mengembalikan kepercayaan diri, harkat dan martabat Masyarakat Adat Nusantara, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga mampu menikmati hak-haknya.

2. Mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik.

3. Mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

4. Mengembangkan proses pengambilan keputusan yang demokratis.

5. Membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hakhak Masyarakat Adat.

11 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

ANGGARAN DASAR Pasal 8 Prinsip-prinsip AMAN adalah keberlanjutan, keberagaman, kebersamaan, keadilan, demokrasi, keseimbangan, transparansi, akuntabilitas, kesetaraan gender, dan hak azasi manusia.

BAB V DOKTRIN Pasal 9 1. Doktrin AMAN sebagai pedoman, pegangan dan bimbingan dalam melaksanakan segala kegiatan dan usaha dalam bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, budaya dan ekologi serta kemasyarakatan lainnya, yang dirumuskan oleh Pengurus Besar AMAN dan disahkan didalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) AMAN 2. Perumusan Doktrin AMAN sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) diatur didalam Anggaran Rumah Tangga (ART) AMAN BAB VI ATRIBUT Pasal 10 1. Atribut AMAN terdiri dari Panji-panji, Lambang, Hymne, dan Mars yang pembuatannya dilakukan oleh Pengurus Besar AMAN dan disahkan didalam RAKERNAS AMAN. 2. Pembuatan Atribut AMAN sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) diatur didalam ART AMAN BAB VII KEANGGOTAAN DAN KADER Pasal 11 1. Anggota AMAN adalah Komunitas Masyarakat Adat yang menyetujui AD dan ART AMAN. 2. Yang dimaksud dengan Komunitas Masyarakat Adat sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) adalah sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat.

3. Keanggotaan AMAN disahkan dalam Rapat Pengurus Besar (RPB), RAKERNAS AMAN dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN).

4. Persyaratan, tata cara pencalonan dan penerimaan anggota diatur lebih lanjut didalam ART. Pasal 12 Setiap anggota berkewajiban : 1. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan AMAN sebagai organisasi pembelaan atas hak-hak masyarakat adat 2. Memegang teguh AD dan ART serta peraturan-peraturan AMAN lainnya yang sah.

3. Melaksanakan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN), Musyawarah di

12 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

ANGGARAN DASAR 5.

6.

tingkat wilayah (MUSWIL) dan di tingkat daerah (MUSDA), dan rapat-rapat pengurus AMAN yang sah.

Menyebarluaskan dan memperjuangkan tercapainya visi dan misi AMAN, serta menegakkan hak-hak Masyarakat Adat sesuai dengan garis-garis perjuangan dan prinsip-prinsip AMAN. Aktif melaksanakan program-program AMAN Membayar iuran tetap anggota yang besarnya ditentukan di dalam ART. Pasal 13

1. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 maka setiap Komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN diwajibkan mendaftarkan nama kader-kader organisasi AMAN yang dinilai layak menjadi penggerak di komunitas adatnya dengan jumlah sekurang-kurangnya 2% dari populasi orang dewasa di komunitas tersebut dengan mempertimbangkan proporsi antara laki-laki dan perempuan, dan antara generasi tua dan generasi muda.

2. Mekanisme penerimaan dan persyaratan kader serta pedoman untuk peningkatan kapasitas kader-kader penggerak AMAN akan diatur lebih lanjut dalam ART AMAN Pasal 14 Setiap anggota AMAN berhak untuk: 1.

2.

3.

4.

5.

Menjadi peserta dalam KMAN, MUSWIL dan MUSDA Memiliki 1 (satu) suara dalam pengambilan keputusan di dalam KMAN, MUSWIL dan MUSDA. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus AMAN di semua tingkat kepengurusan.

Mendapatkan layanan dan dukungan dari AMAN untuk melaksanakan mandat KMAN Membela diri atas tuduhan pelanggaran terhadap AD, ART dan peraturan AMAN lainnya yang sah 6. Mengusulkan Komunitas Masyarakat Adat lainnya menjadi anggota AMAN yang mekanisme dan persyaratannya diatur dalam ART BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN SERTA WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 15 Struktur organisasi AMAN terdiri dari: 1. Tingkat nasional, yang dipimpin oleh Pengurus Besar AMAN, disingkat PB AMAN 2. Tingkat wilayah, yang dipimpin oleh Pengurus Wilayah AMAN, disingkat PW AMAN 3. Tingkat daerah, yang dipimpin oleh Pengurus Daerah AMAN, disingkat PD AMAN Pasal 16 1.

Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)

13 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

ANGGARAN DASAR 2.

3.

adalah wilayah pengorganisasian masyarakat adat yang meliputi seluruh wilayah penyebaran anggota AMAN. Tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah wilayah pengorganisasian masyarakat adat yang mencakup minimal 3 tiga kabupaten atau kota atau kepulauan.

Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) adalah wilayah pengorganisasian masyarakat adat yang mencakup satu kabupaten atau wilayah persekutuan dari minimal 3 (tiga) komunitas masyarakat adat anggota AMAN di daerah tersebut.

Pasal 17

1. Pengurus Besar (PB) AMAN adalah Badan Pengurus tertinggi organisasi AMAN yang bersifat kolektif serta terdiri dari Dewan AMAN Nasional yang disingkat DAMANNAS dan Sekretaris Jenderal AMAN yang disingkat SEKJEN AMAN 2. DAMANNAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 2 (dua) orang perutusan anggota dari setiap region, terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang dipilih dan ditetapkan oleh region yang bersangkutan di dalam KMAN. 3. Proses pemilihan perutusan DAMANNAS oleh region dimulai dari pengajuan 2 (dua) orang calon DAMANNAS, terdiri dari laki-laki dan perempuan dari masing-masing wilayah untuk selanjutnya bertemu dalam pertemuan khusus region untuk memilih dan menetapkan 2 (dua) orang DAMANNAS, terdiri dari laki-laki dan perempuan, sebagai utusan region 4. PB AMAN berwenang: a. Menentukan kebijakan strategis tingkat nasional sesuai dengan AD, ART, Keputusan RAKERNAS AMAN dan RPB AMAN serta Peraturan AMAN lainnya yang sah. b. Membentuk Dewan Pakar yang keanggotaannya bersifat terbuka berdasarkan kebutuhan keahlian dan kemampuan khusus yang pengaturan tugas dan tanggung-jawabnya diatur melalui Keputusan PB AMAN yang sah. c. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Wilayah (PW) AMAN. 5. PB AMAN berkewajiban: a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan AD, ART, Keputusan RAKERNAS AMAN dan RPB AMAN serta peraturan AMAN lainnya yang sah b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota AMAN di dalam KMAN. Pasal 18 1. Tugas DAMANNAS: a. Meminta laporan perkembangan organisasi dari Sekretaris Jenderal AMAN setiap 6 (enam) bulan dan dapat melakukan penelaahan lebih mendalam terhadap laporan yang diterima, serta membuat evaluasi tertulis yang dilengkapi dengan rekomendasi-rekomendasi untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal AMAN dalam upaya memperbaiki penyelenggaraan organisasi b. Memeriksa laporan keuangan organisasi dan dapat menunjuk auditor professional untuk melakukannya atas biaya organisasi 2. Fungsi DAMANNAS terdiri dari : a. Fungsi Pengawasan b. Fungsi Anggaran; dan c. Fungsi Legislasi/kebijakan 14 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

ANGGARAN DASAR 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi DAMANNAS diatur di dalam ART 4. Anggota DAMANNAS yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau terbukti melanggar AD dan ART dilakukan penggantian antar waktu.

5.Tata cara penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur di dalam ART. 6.DAMANNAS terdiri dari 14 orang, yang mencerminkan keterwakilan 7 (tujuh) region, yaitu: Papua, Maluku, Bali dan Nusa Tenggara, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera.

7.Setiap region mengutus 2 (dua) orang anggota DAMANNAS yang terdiri dari 1 (satu) orang lakilaki dan 1 (satu) orang perempuan’ 8.Pimpinan DAMANNAS terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan sebanyak-banyaknya 2 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DAMANNAS 9.Syarat-syarat menjadi anggota DAMANNAS adalah: a. Berasal dari komunitas masyarakat adat anggota AMAN b. Telah bekerja dan mengabdi untuk gerakan masyarakat adat, baik di komunitasnya maupun dalam organisasi persekutuan masyarakat adat di wilayahnya, sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir. c. Diusulkan oleh Pengurus Wilayah dalam region yang bersangkutan.

10. Mekanisme dan tata cara pemilihan anggota DAMANNAS di setiap region diatur di dalam ART. Pasal 19 1.Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, yang disingkat Sekjen AMAN, bertugas dan bertanggung-jawab untuk: a. Memimpin dan mengangkat staff, konsultan dan relawan yang bekerja di Kantor Pengurus Besar AMAN setelah berkonsultasi dengan DAMANNAS b. Membentuk (mendukung serta memfasilitasi secara penuh) Organisasi Sayap dan Badan-Badan Otonom, yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi c. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang dimandatkan oleh KMAN, RAKERNAS dan RPB. d. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan mutu pelayanan dan dukungan AMAN kepada anggota-anggota AMAN. e. Membuat pernyataan politik resmi organisasi. f. Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerjasama dengan pihak lain g. Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis kepada DAMANNAS setiap 6 (enam) bulan. h. Menyelenggarakan KMAN, RAKERNAS dan RPB. 2.Sekjen AMAN dipilih dan ditetapkan dalam KMAN yang tata cara pencalonannya diatur melalui Keputusan DAMANNAS 3.Tata cara pemilihan Sekjen AMAN diatur melalui keputusan KMAN 4.Sekjen AMAN yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan akan dilakukan pengangkatan pejabat Sekjen AMAN sementara oleh DAMANNAS dalam Rapat Pengurus Besar AMAN yang secara khusus diselenggarakan untuk menetapkan dan mengangkat Sekjen AMAN Sementara.

5.Dalam hal Sekjen AMAN melakukan pelanggaran atas AD/ART AMAN maka DAMANNAS akan melakukan pemecatan sekaligus pengangkatan Sekjen AMAN Pengganti Antar Waktu dalam rapat DAMANNAS

15 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

ANGGARAN DASAR 6. Mekanisme dan tata cara pengangkatan pejabat Sekjen AMAN sebagaimana disebutkan di dalam pasal 19 ayat (4) diatur lebih lanjut dalam ART. 7. Syarat-syarat menjadi Sekjen AMAN adalah: a. Telah bekerja dan mengabdi untuk gerakan masyarakat adat, baik di daerah atau wilayahnya maupun di tingkat nasional dan internasional, sekurang-sekurangnya 3 (tiga) tahun terakhir secara terus-menerus. b. Memahami dan mampu melaksanakan keputusan-keputusan KMAN. c. Memiliki pengalaman berorganisasi dan/atau mengelola program secara mandiri sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun. d. Bukan anggota TNI, POLRI, pegawai negeri dan tidak termasuk dalam kepengurusan partai politik e. Berasal dari komunitas Pasal 20 1. Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang disingkat PW AMAN adalah Badan Pengurus organisasi yang bersifat kolektif di tingkat wilayah yang terdiri dari: a. Dewan AMAN Wilayah yang disingkat DAMANWIL b. Badan Pelaksana Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ditingkat wilayahyang disingkat BPH AMAN WIL. 2. PW AMAN berwenang : a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan KMAN, RAKERNAS,RPB, MUSWIL, RAKERWIL serta peraturanperaturan AMAN lainnya. b. Membentuk Dewan Pakar di tingkat wilayah yang keanggotaannya bersifat terbuka berdasarkan kebutuhan keahlian dan kemampuan khusus yang pengaturan tugas dan tanggung-jawabnya diatur melalui Keputusan PW AMAN c. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus (AMAN pada tingkat masing-masing) Daerah.

3. PW AMAN berkewajiban : a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan KMAN, RAKERNAS, RPB, MUSWIL, RAKERWIL serta peraturanperaturan AMAN lainnya. b. Memberikan pelayanan dan dukungan secara langsung dan tidak langsung kepada PD AMAN dan anggota AMAN di wilayahnya. c. Memberikan laporan pertanggungjawaban di dalam MUSWIL. Pasal 21 1.DAMANWIL bertugas dan bertanggung-jawab untuk: a. Mengarahkan dan mengawasi kinerja BPH AMAN Wil. b. Meminta laporan perkembangan organisasi dari BPH AMAN Wil setiap 6 (enam) bulan dan dapat mengadakan penelaahan lebih mendalam terhadap laporan yang diterima, serta membuat laporan evaluasi tertulis yang dilengkapi dengan rekomendasi-rekomendasi untuk disampaikan kepada BPH AMAN WIl dan/atau PD AMAN untuk memperbaiki penyelenggaraan organisasi. c. Dalam hal pemeriksaan laporan keuangan organisasi, DAMANWIL dapat meminta bantuan dari pihak auditor profesional untuk melakukannya atas biaya dari organisasi.

2. DAMANWIL dipilih dan ditetapkan di dalam MUSWIL minimal 3 orang dan/atau disesuaikan16 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

ANGGARAN DASAR dengan kondisi dari keterwakilan komunitas-komunitas anggota AMAN yang ada di daerah tersebut.

3. Anggota DAMANWIL yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau terbukti melanggar AD dan ART dilakukan penggantian antar waktu yang mekanisme dan tata cara penggantiannya diatur di dalam ART 4. Pimpinan DAMANWIL terdiri dari dari 1 (satu) orang Ketua dan sebanyak banyaknya 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DAMANWIL dengan mempertimbangkan keterwakilan daerah-daerah dan keterwakilan laki-laki dan perempuan.

5. Syarat-syarat menjadi anggota DAMANWIL adalah: a. Berasal dari dan diutus oleh komunitas masyarakat adat anggota AMAN. b. Telah bekerja dan mengabdi untuk gerakan masyarakat adat, baik di komunitasnya maupun dalam organisasi persekutuan masyarakat adat di wilayahnya, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut.

Pasal 22 1. Ketua Badan Pelaksana Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah (Ketua BPH AMANWIL) bertugas dan bertanggung-jawab untuk: a. Memimpin dan mengangkat staff, konsultan dan relawan yang bekerja di Kantor Pengurus AMANWIL. b. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang putuskan oleh KMAN, RAKERNAS, RPB, MUSWIL dan RAKERWIL c. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan mutu pelayanan dan dukungan AMAN kepada anggota-anggota AMAN. d. Membuat pernyataan politik resmi organisasi. e. Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerjasama dengan pihak lain f. Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis kepada DAMANWIL dan Sekjen AMAN setiap 6 (enam) bulan. g.

Menyelenggarakan MUSWIL, RAKERWIL dan Rapat Pengurus Wilayah yang disingkat RPW. 2.Ketua BPH AMANWIL dipilih dan ditetapkan dalam MUSWIL yang tata cara pencalonannya diatur melalui Keputusan DAMANWIL. 3.Ketua BPH AMANWIL yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau terbukti melanggar AD dan ART dilakukan pengangkatan penjabat Ketua BPH AMAN WIl oleh DAMANWIL dan disahkan oleh Sekjen AMAN sampai berakhirnya periode kepengurusan itu.

4. Syarat-syarat menjadi Ketua BPH AMANWIL adalah: a. Telah bekerja dan mengabdi untuk gerakan masyarakat adat, baik di daerah atau wilayahnya maupun di tingkat nasional dan internasional, sekurang-sekurangnya selama 2 (dua) tahun secara terus-menerus. b. Memahami dan mampu melaksanakan keputusan KMAN. c. Memiliki pengalaman berorganisasi dan/atau mengelola program secara mandiri sekurang-kurang selama 2 (dua) tahun. d. Bukan anggota TNI, POLRI, pegawai negeri dan pengurus harian partai politik.

17 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

ANGGARAN DASAR Pasal 23 1.

Pengurus AMAN Daerah selanjutnya disingkat AMANDA adalah Badan Pengurus organisasi AMAN yang bersifat kolektif di tingkat Daerah yang terdiri dari: a. Badan Pelaksana Harian AMAN Daerah yang disingkat BPH AMANDA b. Dewan AMAN Daerah selanjutnya disebut DAMANDA sebagai Pengawas dan Penasehat organisasi di Tingkat Daerah 2. Pengurus AMANDA berwenang : a. Menentukan kebijakan di Tingkat Daerah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan KMAN, RAKERNAS, RPB, MUSWIL, RAKERWIL, MUSDA, RAKERDA serta Peraturan AMAN lainnya. b. Mendaftarkan, memverifikasi dan memberikan rekomendasi terhadap kader-kader penggerak AMAN dari komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN di daerahnya untuk mendapatkan pengesahan dan nomor registrasi kader dari BPH AMAN WIl. 3. Pengurus AMANDA berkewajiban : a.Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan KMAN, RAKERNAS, RPB AMAN, MUSWIL, RAKERWIL, MUSDA dan RAKERDA serta Peraturan AMAN lainnya. b. Memberikan pelayanan dan dukungan secara langsung kepada Komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN di daerahnya. c.Menyampaikan pertanggungjawaban di dalam MUSDA. Pasal 24

1. DAMANDA bertugas dan bertanggung-jawab untuk: a. Mengarahkan dan mengawasi kinerja Badan Pelaksana Harian AMAN Daerah (BPH AMANDA) b. Meminta laporan perkembangan organisasi dari BPH AMANDA setiap 6 (enam) bulan dan dapat mengadakan penyelidikan lebih mendalam terhadap laporan yang diterima, serta membuat laporan evaluasi tertulis yang dilengkapi dengan rekomendasi-rekomendasi untuk disampaikan kepada BPH AMANDA dan/atau Pengurus AMANWIL dan SEKJEN AMAN untuk memperbaiki penyelenggaraan organisasi selanjutnya. c. Dalam hal pemeriksaan laporan keuangan organisasi, DAMANDA dapat meminta bantuan dari pihak auditor professional untuk melakukannya atas biaya dari organisasi.

2. DAMANDA dipilih dan ditetapkan sebanyak-banyaknya minimal 3 orang dan atau disesuaikan dengan kondisi dari keterwakilan komunitas-komunitas masyarakat adat anggota AMAN yang ada di wilayah tersebut dengan mempertimbangkan keseimbangan gender; 3. Anggota DAMANDA yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau terbukti melanggar AD dan ART dilakukan penggantian antar waktu oleh musyawarah Komunitas Masyarakat Adat sampai berakhirnya periode kepengurusan yang bersangkutan.

4. DAMANDA dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari antara anggota melalui Rapat DAMANDA dengan mempertimbangkan keterwakilan sebaran komunitas dan keseimbangan gender.

5. Syarat-syarat menjadi anggota DAMANDA adalah: a. Berasal dari dan diutus oleh komunitas masyarakat adat yang telah sah menjadi anggota AMAN. b. Telah bekerja dan mengabdi untuk gerakan masyarakat adat, baik di komunitasnya maupun dalam organisasi persekutuan masyarakat adat di wilayahnya, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir.

18 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

ANGGARAN DASAR Pasal 25 1. Ketua BPH AMANDA bertugas dan bertanggung-jawab untuk: a. Memimpin dan mengangkat staff, konsultan dan relawan yang bekerja di Kantor Pengurus Daerah AMAN b. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang dimandatkan oleh KMAN, RAKER NAS, RPB, MUSWIL, RAKERWIL, MUSDA dan RAKERDA serta peraturan lainnya. c. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan mutu pelayanan dan dukungan AMAN kepada anggota-anggota AMAN. d. Membuat pernyataan politik resmi organisasi. e. Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerjasama dengan pihak lain f. Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis kepada DAMANDA setiap 6 (enam) bulan, Ketua DAMANWIL dan Sekjen AMAN. g. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah yang disingkat MUSDA dan Rapat Pengurus Daerah yang disingkat RPD. 2. Ketua BPH AMANDA dipilih dan ditetapkan dalam MUSDA yang tata cara pencalonannya diatur melalui Keputusan DAMANDA. 3. Ketua BPH AMANDA yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau terbukti melanggar AD dan ART dilakukan pengangkatan penjabat Ketua BPH AMANDA oleh DAMANDA dengan pengesahan dari Ketua BPH AMANWIL sampai berakhirnya periode kepengurusan itu.

4) Syarat-syarat menjadi Ketua BPH AMANDA adalah: a. Telah bekerja dan mengabdi untuk gerakan masyarakat adat, baik di daerah atau wilayahnya maupun di tingkat nasional dan internasional, sekurang-sekurangnya selama 2 (dua) tahun secara terus-menerus. b. Memahami dan mampu melaksanakan keputusan KMAN dan MUSDA. c. Memiliki pengalaman berorganisasi dan/atau mengelola program sekurang-kurang dalam 2 (dua) tahun. d. Bukan anggota TNI, POLRI, pegawai negeri dan pengurus harian partai politik BAB IX KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 26 1. a. b. c. d. e. f. g. h.

Kongres, musyawarah dan rapat-rapat sebagai perangkat pengambilan keputusan organisasi AMAN terdiri dari: Kongres Masyarakat Adat Nusantara, disingkat KMAN. Kongres Masyarakat Adat Nusantara Luar Biasa, disingkat KMANLUB Musyawarah Wilayah, disingkat MUSWIL Musyawarah Wilayah Luar Biasa, disingkat MUSWILUB Musyawarah Daerah, disingkat MUSDA Musyawarah Daerah Luar Biasa, disingkat MUSDALUB Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, disingkat RAKERNAS AMAN Rapat Kerja Wilayah, disingkat RAKERWIL

19 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

ANGGARAN DASAR i. j. k. l.

Rapat Kerja Daerah, disingkat RAKERDA Rapat Pengurus Besar, disingkat RPB Rapat Pengurus Wilayah, disingkat RPW Rapat Pengurus Daerah, disingkat RPD 2. KMAN merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi AMAN, diselenggarakan oleh Pengurus Besar AMAN sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang: a. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) b. Merumuskan dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja AMAN c. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Besar AMAN d. Menetapkan dan mengukuhkan anggota-anggota Dewan AMAN e. Memilih dan menetapkan Sekretaris Jenderal AMAN. f. Menetapkan Anggota AMAN g. Membuat dan menetapkan pandangan dasar dan sikap politik AMAN h. Menetapkan beberapa lokasi sebagai calon tempat penyelenggaraan KMAN berikutnya 3. KMANLUB mempunyai kekuasaan hukum yang sama dengan KMAN dan hanya dapat diselenggarakan apabila terjadi kondisi sosial politik yang mengancam keberadaan organisasi atau dalam rangka pembubaran organisasi AMAN apabila sudah tidak diperlukan lagi.

4. Tata cara penyelenggaraan KMANLUB diatur dalam ART a. Anggota AMAN yang berhalangan hadir dalam KMAN dan KMANLUB dapat memberikan kuasa secara tertulis atas hak suaranya kepada peserta lainnya yang hadir. b. KMAN dan KMANLUB dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota Pasal 27 1.

Musyawarah Wilayah, disingkat MUSWIL, diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang : a. Menilai Pertanggungjawaban AMANWIL b. Menyusun Program Kerja AMANWIL. c. Memilih dan menetapkan anggota-anggota DAMANWIL dan Ketua BPH AMANWIL. d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang berada dalam batas wewenangnya.

2. Peserta MUSWIL adalah anggota AMAN, anggota DAMANWIL 3. Anggota AMAN yang berhalangan hadir dalam MUSWIL dapat memberikan kuasa atas hak suaranya kepada peserta lainnya yang hadir secara tertulis.

4. MUSWIL dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota AMAN di wilayah yang bersangkutan.

Pasal 28 1.

Musyawarah Daerah, disingkat MUSDA, diselenggarakan oleh Pengurus AMANDA sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang : a. Menyusun Program Kerja AMANDA b. Menilai Pertanggungjawaban BPH AMANDA dan DAMANDA sebagai Pengurus Daerah c. Memilih dan menetapkan anggota-anggota DAMANDA dan Ketua BPH AMANDA d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang berada dalam batas wewenangnya.

2. Peserta MUSDA adalah anggota AMAN, anggota DAMANDA dan Ketua BPH AMANDA. 3. MUSDA dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota AMAN di daerah yang bersangkutan.

20 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

ANGGARAN DASAR Pasal 29 1.

2.

3.

4.

5. a. b. c. d. e.

Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, disingkat RAKERNAS AMAN RAKERNAS AMAN adalah mekanisme pengambilan keputusan organisasi di bawah KMAN yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.

RAKERNAS AMAN diselenggarakan oleh Sekjen AMAN. Peserta RAKER AMAN adalah anggota DAMANNAS, Sekjen AMAN dan utusan dari Pengurus AMANWIL dan Pengurus AMANDA yang sah.

RAKER AMAN dilaksanakan antara lain untuk: Mengesahkan dan/atau membatalkan keanggotaan AMAN. Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) menjadi program kerja operasional organisasi.

Mendengarkan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi oleh Sekjen AMAN dan BPH AMANWIL dan BPH AMANDA Membuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan organisasi.

Menghasilkan keputusan-keputusan strategis lainnya Pasal 30

1.

2.

3.

4.

5. a. b. c. d.

Rapat Kerja Wilayah, disingkat RAKERWIL RAKERWIL adalah mekanisme pengambilan keputusan organisasi di bawah MUSWIL yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.

RAKERWIL diselenggarakan oleh BPH AMANWIL. Peserta RAKERWIL adalah anggota DAMANWIL dan BPH serta utusan BPH AMANDA. RAKERWIL dilaksanakan antara lain untuk: Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) menjadi program kerja operasional organisasi.

Mendengarkan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi oleh BPH AMANWIL dan AMANDA. Membuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan organisasi.

Menghasilkan keputusan-keputusan strategis lainnya Pasal 31

1.

2.

3.

4.

5. a. b. c. d.

Rapat Kerja Daerah AMAN, disingkat RAKERDA RAKERDA adalah mekanisme pengambilan keputusan organisasi di bawah MUSDA yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.

RAKERDA diselenggarakan oleh BPH AMANDA. Peserta RAKERDA adalah anggota DAMANDA dan BPH AMANDA serta utusan dari anggotaanggota AMAN di daerah yang bersangkutan.

RAKERDA dilaksanakan antara lain untuk: Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) menjadi program kerja operasional organisasi.

Mendengarkan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi oleh BPH Tingkat Wilayah dan Tingkat Daerah.

Membuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan organisasi.

Menghasilkan keputusan-keputusan strategis lainnya 21 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

ANGGARAN DASAR Pasal 32 1.

2.

3.

4.

Rapat Pengurus Besar AMAN, disingkat RPB AMAN RPB diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Peserta RPB adalah DAMANNAS dan Sekjen AMAN beserta jajarannya RPB diselenggarakan untuk: a. Melakukan evaluasi berkala atas penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan program-program kerja AMAN serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, b. Membuat dan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kepada seluruh perangkat organisasi AMAN untuk memperbaiki kenerja masing-masing, c. Merumuskan dan mengeluarkan Keputusan Pengurus Besar untuk disampaikan kepada dan laksanakan oleh seluruh perangkat organisasi dan/atau anggota AMAN. d. Merumuskan dan mengeluarkan pernyataan sikap AMAN. e. Mengesahkan anggota AMAN yang baru Pasal 33

1. Rapat Pengurus Wilayah AMAN, disingkat RPW AMAN 2. RPW diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

3. Peserta RPW adalah DAMANWIL dan BPH AMANWIL. 4. RPW diselenggarakan untuk: a. Melakukan evaluasi berkala atas penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan programprogram kerja AMAN serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, b. Membuat dan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kepada seluruh perangkat organisasi AMAN untuk memperbaiki kinerja masing-masing, c. Merumuskan dan mengeluarkan Keputusan Pengurus Wilayah untuk disampaikan kepada dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi dan/atau anggota AMAN. d. Merumuskan dan mengeluarkan pernyataan sikap AMAN di tingkat wilayah e. Mengusulkan dan melakukan verifikasi calon anggota baru untuk disampaikan kepada RPB. Pasal 34 1.

2.

3.

4. a. b. c. d. e.

Rapat Pengurus Daerah AMAN, disingkat RPD AMAN RPD diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Peserta RPD adalah DAMANDA dan BPH AMANDA. RPD diselenggarakan untuk: Melakukan evaluasi berkala atas penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan program-program kerja AMAN serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, Membuat dan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kepada seluruh perangkat organisasi AMAN untuk memperbaiki kenerja masing-masing, Merumuskan dan mengeluarkan Keputusan Pengurus Daerah untuk disampaikan kepada dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi dan/atau anggota AMAN. Merumuskan dan mengeluarkan pernyataan sikap AMAN. Bagi daerah yang belum memiliki Pengurus Wilayah, RPD dapat melakukan verifikasi dan penetapan calon anggota baru untuk diusulkankan kepada RPB atau Rakernas.

22 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

ANGGARAN DASAR BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 35 Pengambilan keputusan dalam Kongres, Musyawarah dan Rapat-Rapat pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XI PENDAPATAN DAN KEKAYAAN Pasal 36 Pendapatan organisasi ini bersumber dari: 1. Iuran anggota.

2. Sumbangan anggota 3. Sumbangan pihak luar yang tidak mengikat 4. Hasil usaha yang sah 5. Kerjasama dengan pihak lain selama tidak bertentangan dengan AD dan ART AMAN Pasal 37 1.

2.

Kekayaan yang diperoleh organisasi AMAN dalam bentuk apapun menjadi milik organisasi Yang dimaksud dengan kekayaan organisasi adalah uang tunai, surat-surat berharga, barang yang bergerak dan tidak bergerak.

BAB XII SANKSI Pasal 38

1.

2.

Setiap pelanggaran terhadap AD, ART dan peraturan-peraturan AMAN lainnya yang sah yang dilakukan oleh kader, anggota dan pengurus AMAN akan dikenakan sanksi organisasi.

Sanksi-sanksi dan mekanisme pemberian sanksi diatur dalam ART BAB III PEMBUBARAN DAN ATURAN PERALIHAN Pasal 39

1.

2.

Pembubaran organisasi dilakukan oleh KMAN atau KMANLUB dengan pertimbangan bahwa keberadaan organisasi sudah tidak diperlukan lagi yang tata cara pelaksanaannya diatur di dalam ART. Jika dilakukan pembubaran terhadap organisasi maka kekayaan dan aset organisasi AMAN diserahkan kepada organisasi sejenis yang tata cara penyerahannya akan diatur dalam ART 23 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

ANGGARAN DASAR Pasal 40 Peraturan-peraturan dan badan-badan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 41 Hal-hal yang belum diatur di dalam AD ini akan diatur di dalam ART dan/atau peraturan-peraturan lainnya.

***

24 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

PROGRAM KERJA GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Periode 2012 – 2017 Laporan Sekjen AMAN Periode 2007-2012, Hasil Pertemuan-pertemuan Komite Pengarah dan Hasil Sarasehan Masyarakat Adat yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 April 2012 di Tobelo memperlihatkan bahwa gerakan masyarakat adat di Nusantara telah menghasilkan berbagai perkembangan yang baik di berbagai tingkat, khususnya di tingkat kebijakan nasional. Hal ini dapat dilihat melalui berbagai perubahan kebijakan dan hukum yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat serta terbangunnya bebeberapa perjanjian kesepahaman dengan berbagai lembaga pemerintah.

Namun, sebagian besar masyarakat adat di Nusantara masih berada dalam situasi yang memprihatinkan. Masyarakat adat di Indonesia masih terus menghadapi tantangan besar dalam berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, budaya, politik maupun wilayah dan sumber daya alam. Perkembangan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan ekonomi makro mempengaruhi eksistensi, identitas dan ketahanan dari tatanan kehidupan tradisional komunitas-komunitas adat. Perampasan tanah, wilayah dan sumber daya alam yang kerap disertai dengan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi.

Sebagai organisasi yang beranggotakan beragam komunitas adat yang tersebar di seluruh nusantara, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari jangkauan transportasi dan komunikasi, kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri bagi AMAN untuk memberikan layanan terhadap Anggota. Sejak tahun 2007, secara struktural, AMAN telah membentuk 20 Pengurus Wilayah (PW) dan 71 Pengurus Daerah (PD), yang bekerja untuk melakukan pembelaan dan memberikan pelayanan kepada 1.696 komunitas adat anggota AMAN yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. Sebagian besar PW dan PD AMAN ini masih relatif baru dan masih di dalam proses penguatan untuk mampu lebih efektif melaksanakan fungsinya untuk membela, melindungi dan melayani masyarakat adat. Selain itu, AMAN harus terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan keterampilan aktivis dan kader-kader AMAN untuk mendukung kerja-kerja organisasi di berbagai tingkat.

Untuk menjawab berbagai persoalan diatas maka Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke-Empat yang dilaksanakan di Tobelo, Halmahera Utara pada tanggal 23-25 April 2012, menetapkan sebuah Garis-garis Besar Program Program Kerja AMAN 2012 – 2017 sebagai berikut: Program Bidang Politik 1. Mendorong proses revitalisasi dan rekonstruksi hukum dan kelembagaan adat serta mekanisme pengambilan keputusan bersama sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat adat yang berdaulat dan bermartabat sesuai dengan tatanan adatnya masing-masing, 2. Mengembangkan pendidikan pluralisme hukum dalam politik indonesia (hukum nasional, hukum 25 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

PROGRAM KERJA 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

adat, hukum agama dan hukum publik lainnya) serta mendorong Pemerintah Indonesia dan penegak hukum untuk mengakui peradilan adat secara total, Memperluas kerjasama dengan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat adat. Kerjasama ini juga diarahkan untuk mempercepat pengakuan-pengakuan hukum terhadap keberadaan masyarakat adat melalui penyusunan peraturan daerah, Memperkuat, memperluas dan mempercepat gerakan pemetaan dan registrasi wilayah-wilayah adat serta penegasan 'claim' dan 'reclaiming' hak-hak masyarakat adat, Mengidentifikasi pembela-pembela masyarakat adat dan membangun jaringan taktis dan strategis dalam melakukan kerja-kerja advokasi masyarakat adat, Mendesak segera dilakukan pengakuan, perlindungan dan pengembalian hak-hak masyarakat adat oleh pemerintah melalui UU, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Desa/kampung, Memanfaatkan mekanisme dan prosedur Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menggalang solidaritas dan tekanan internasional, AMAN menyediakan pelayanan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran hak masysrakat adat melalui tim advokasi khusus, Mendokumentasikan proses-proses interaksi dan tranformasi yang dilakukan oleh masyarakat adat yang berkaitan dengan interaksi masyarakat adat dengan negara, baik dengan desa maupun dengan pemerintahan daerah. Misalnya Nagari di Sumbar, Lembang di Toraja, Negeri di Maluku, Ohoi di Maluku Tenggara, Kakolotan di Lebak, dll, Melakukan advokasi dan pengawalan terhadap berbagai kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan Masyarakat Adat, Mendorong dan mengawal kader-kader AMAN untuk duduk di legislative dan eksekutif, Memperkuat posisi dan peluang Masyarakat adat dalam isu-isu global dan menerapkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, Melakukan studi di daerah-daerah yang selama ini berhasil menunjukkan bahwa masyarakat adat berpartisipasi aktif dalam politik dan penyelenggaraan pemerintahan, di tingkat provinsi, kabupaten, desa dan kampung, Menyelenggarakan pendidikan politik untuk masyarakat adat dalam rangka mendorong pelaksanaan Pemilu/Pemilukada yang bersih dan demokratis, Memperluas dan memperkuat hubungan antara organisasi masyarakat adat dengan masyarakat sipil lainnya, Melakukan advokasi kebijakan untuk memastikan akses masyarakat adat terhadap informasi/fasilitas komunikasi dan mengembangkan media komunikasi masyarakat adat (Radio, TV, SMS dll) serta menggalang kerja sama dengan media massa dan jurnalis di tingkat lokal, nasional dan internasional, Mengidentifikasi dan mendukung model adaptasi perubahan iklim di masyarakat adat dan mendorong pemerintah untuk menjadikannya sebagai bagian dari strategi nasional untuk adaptasi perubahan iklim.

Moratorium terhadap pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah masyarakat adat, Mengawal dan memantau proses-proses perancangan dan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Provinsi Kepulauan agar isinya lebih berpihak pada keberadaan masyarakat adat di kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, 26 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

PROGRAM KERJA 20. Kerjasama dan koordinasi dalam pengawasan dan pengamanan sumberdaya laut antara masyarakat adat (dan aturan adatnya) dengan pihak aparat (polisi, polair, penyidik pegawai negeri sipil), lintas sektor dan tingkat pemerintahan dari pusat sampai daerah.

21. Mengawal proses penyusunan Tata Ruang wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Pengurus Besar AMAN bersama masyarakat adat setempat sampai pada penyusunan dan penetapan Perda/Perdesnya dengan melibatkan Tim Khusus yang ditunjuk atau dibentuk oleh masyarakat adat, 22. Memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak penganut agama asli dan kepercayaan sebagai warisan leluhur masyarakat adat.

Program Bidang Ekonomi 1.

Mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi komunitas dan sumber-sumber pangan lokal berdasarkan wilayah-wilayah dan mengembangkan basis-basis ekonomi di masyarakat adat, 2. Memperkuat Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan yang mandiri di masing-masing komunitas masyarakat adat secara setara berbasiskan sumberdaya alam yang dikelola secara berkelanjutan, 3. Mendorong adanya kebijakan/regulasi yang berpihak kepada masyarakat adat untuk bertumbuhnya ekonomi kerakyatan, diantaranya melalui PERDES dan PERDA dan UU dan dalam RPJM Desa, RPJM Kabupaten/Provinsi, 4. Memperkuat peran serta perempuan di dalam sistem pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan sesuai dengan kearifan lokal di masing masing komunitas masyarakat adat, 5. Meningkatkan ekonomi masyarakat adat sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi masyarakat adat. Di sisi lain, peningkatan partisipasi politik masyarakat adat dapat digerakkan lebih mantap jika ketersediaan sumber daya mencukupi.

6. Mengusulkan/mengupayakan/mengawal PERDA-PERDA dan PERDES yang mengakui dan melindungi Hak-hak Masyarakat Adat dan diperkuat dengan Undang-undang, 7. Membentuk departemen/orang khusus dibidang pengembangan ekonomi berdasarkan akar budaya masyarakat adat, 8. M e m b a n g u n s i s t e m d a n j a r i n g a n s u m b e r p e n d a n a a n u n t u k u p a y a - u p a y a peningkatan/pengembangan ekonomi masyarakat adat berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat adat, 9. Memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan kegiatan peningkatan ekonomi berbasis budaya dengan menjaga sumberdaya-sumberdaya yang ada seperti tanaman, lokasi, situs-situs budaya dan adat yang diperkuat dengan hukum adat dan PERDES/PERDA, 10. Membangun kerja sama dengan semua pihak yang terkait untuk pengembangan ekonomi berbasis budaya dan adat setempat, Program Bidang Sosial Budaya 1.

2.

3.

Menginventarisasi, mendokumentasikan dan mengembanangkan sistem data base tentang pengetahuan, kesenian tradisional serta kekayaan-kekayaan intelektual masyarakat adat, Mendorong dan mengembangkan �muatan lokal� yang berkaitan dengan nilai-nilai adat, bahasa daerah/ibu dan lingkungan hidup di dalam kurikulum pendidikan formal, Mengembangkan pusat-pusat/simpul-simpul belajar budaya yang bersifat informal dan-

27 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

PROGRAM KERJA 4.

5.

6.

7.

8.

9.

mengembangkan sekolah-sekolah khas yang bersifat formal untuk Masyarakat Adat mulai dari tingkat dasar sampai tingkat universitas, Mengembangkan kapasitas dan peningkatan pengetahuan kesenian tradisional serta kekayaan intelektual masyarakat adat, Membentuk Direktorat Kebudayaan Tradisional Nusantara dibawah sekjen AMAN sebagai wadah untuk mengimplementasikan slogan AMAN bermartabat secara Budaya. Perlu ditambahkan kerjasama dengan kementerian terkait untuk kebijakan dan penggalangan dukungan dana (APBN, APBD, dll) Mengembangkan strategi yang memungkinkan kearifan adat dapat diwariskan kepada generasi muda, Menyelenggarakan even-even di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mempromosikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Masyarakat Adat nusantara.

Mempertahankan hukum adat sesuai dengan komunitas-komunitas masyarakat adat masingmasing.

Melakukan perlindungan terhadap situs-situs budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat untuk selanjutnya pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat adat

Program Bidang Penguatan Organisasi 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mengembangkan sistim pembelaan dan pelayanan yang tangguh untuk masyarakat adat (tanggap membela, cepat melayani, aktif melindungi) di tingkat komunitas, Daerah, Wilayah dan Nusantara, Meningkatkan kapasitas kader dan Anggota AMAN dengan pengetahuan dan teknik pelayanan, pembelaan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang menyeluruh diberbagai lini, Membentuk Unit Usaha; Koperasi, Pemasaran dan simpan pinjam; Credit Union, Dana Abadi AMAN dan Unit-unit Penggalangan serta Pengelolaan dana mandiri di Komunitas.

Mengidentifikasi dan meningkatkan kapasitas Kader Penggerak Pemuda dan Perempuan adat di tingkat komunitas, Daerah, Wilayah dan Nusantara, Mendukung dan memfasilitasi secara penuh organisasi-organisai sayap AMAN (Perempuan Adat dan Pemuda Adat) dan melibatkan mereka secara penuh dalam pengambilan keputusan Organisasi, Mengembangkan sistem informasi dan strategi komunikasi yang cepat dan akurat yang diikuti dengan pengembangan kesadaran di masing-masing tingkatan kepengurusan AMAN mengenai pentingnya informasi dan komunikasi yang cepat dan akurat dalam rangka advokasi hak-hak masyarakat adat dengan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat adat, Membangun jaringan dan penguatan berbagi pengetahuan dan pengalaman antar masyarakat adat.

Menentukan secara tegas unit-unit sosial masyarakat adat yang menjadi anggota AMAN, karena hal ini akan berimplikasi luas berkaitan dengan perjuangan menegaskan keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum. Unit sosial masyarakat adat tidak termasuk kerajaan dan kesultanan.

Melakukan verifikasi berkaitan dengan keadaan struktur sosial anggota AMAN, berdasarkan visi AMAN tentang masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, bermartabat, adil dan demokratis. Oleh karena itu AMAN harus membantu komunitas dalam melakukan transformasi internal untuk menunjukan kemampuan masyarakat adat sebagai satuan yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan kesehatan, 28 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

PROGRAM KERJA 10. Melakukan pertemuan berkala di komunitas-komunitas anggota AMAN untuk membangun kesadaran bersama tentang persoalan yang dihadapi dan juga untuk merancang masa depan komunitas termasuk rencana pengembangan ekonomi komunitas sehingga kerja-kerja advokasi dapat dilakukan dalam jangka panjang, 11. Memasukan urusan tanggap darurat kasus dan bencana Masyarakat Adat dalam struktur kerja AMAN mulai dari PB, PW hingga PD, 12. Membentuk UKP3 (Unit Kerja Pelayanan Pemetaan Partisipatif) di dalam Struktur kerja AMAN, 13. Melakukan penggalangan dana ke PD dan dilanjutkan ke komunitas anggota AMAN setempat dengan mengusahakan sumber-sumber pembiayaan yang tidak mengikat, 14. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk melaksanakan kegiatan pada PW dan PD, 15. Memfasilitasi dan melengkapi struktur-struktur kerja PB, PW dan PD dan Membentuk sekretariat yang blum ada di PW dan PD serta mengupayakan rumah pertemuan adat yang belum ada di setiap komunitas. ***

29 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

RESOLUSI RESOLUSI TOBELO Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke-Empat (KMAN IV) Tobelo, Halmahera Utara, 25 April 2012 “Jika Negara Tidak Bersama Kami, Maka Kami Akan Merebut Kembali Negeri Kami!�

Pada tanggal 19-25 April 2012, telah dilakukan suatu rangkaian proses Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) ke-IV, yang dihadiri oleh utusan seluruh Komunitas Anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Dewan AMAN (DAMAN), Pengurus Besar (PB AMAN), Badan Pelaksana Harian (BPH) AMAN Wilayah, DAMAN Wilayah, BPH AMAN Daerah dan DAMAN Daerah.

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada BPH AMAN Wilayah Maluku Utara, BPH AMAN Daerah Halmahera Utara dan secara khusus kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang telah membantu kelancaran proses KMAN IV. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Masyarakat Adat di Halmahera Utara yang telah menyediakan wilayah adatnya sebagai tempat berlangsungnya KMAN IV. Kami, Masyarakat Adat Nusantara baik laki-laki maupun perempuan, yang mendiami wilayahwilayah pegunungan, dataran dan hutan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, mewarisi hak untuk mengatur dan mengurus diri sendiri termasuk hak untuk meneruskan agama dan kepercayaan peninggalan para leluhur serta menyelenggarakan upacara-upacara adat sesuai dengan identitas budaya, nilai-nilai luhur dan pengetahuan asli yang terkandung di dalam sistem adat kami masing-masing.

Kami, Masyarakat Adat Nusantara, mewarisi hak untuk menjaga keamanan, ketertiban dan keseimbangan hidup bersama, termasuk hak untuk bebas dari segala macam bentuk kekerasan dan penindasan, baik di antara sesama masyarakat adat dan antara masyarakat adat dengan alam sekitarnya maupun antara masyarakat adat dengan masyarakat lainnya, sesuai dengan sistem hukum dan dan kelembagaan adat kami masing-masing.

Kami, Masyarakat Adat Nusantara, mewarisi hak untuk mengendalikan, mengelola dan memanfaatkan tanah dan segala kekayaan alam lainnya di dalam wilayah adat sesuai dengan kearifan tradisional kami masing-masing. Wilayah adat, yang di dalam dan di atasnya mengandung sumber-sumber agraria berupa tanah dan beragam sumber daya alam, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Masyarakat Adat. Wilayah adat tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi dan kelangsungan hidup komunitas, tetapi juga merupakan identitas; identitas suatu eksistensi yang terkandung dalam sistem nilai, baik sosial, budaya maupun spiritual, yang diwariskan secara turun temurun. Dengan nilai-nilai itu, Masyarakat Adat terus berupaya menjaga dan mempertahankan wilayah adatnya.

30 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

RESOLUSI merupakan suatu fakta yang tak terbantahkan.

Kami menegaskan, bahwa secara universal, Hak-Hak Masyarakat Adat diakui dan dilindungi oleh Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan secara nasional diakui dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18b dan 28i.

Karena itu, kami menyambut baik komitmen DPR RI yang disampaikan oleh Ketua DPR RI ketika membuka KMAN IV, untuk mengesahkan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) pada tahun 2012 ini.

Kami juga menyambut baik upaya yang dilakukan oleh MK untuk menguji seluruh UU yang bertentangan dengan konstitusi, khususnya UU 41 yang saat ini sedang dalam proses uji materi.

Tanpa mengurangi rasa syukur dan penghargaan atas berbagai perkembangan tersebut, Masyarakat Adat di Nusantara masih terus menghadapi tantangan besar dalam berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, budaya, politik maupun wilayah dan sumber daya alam. Perkembangan pembangunan yang masih berorientasi pada eksploitasi dan ekspansi dalam upaya peningkatan ekonomi makro mempengaruhi eksistensi, identitas dan ketahanan dari tatanan kehidupan tradisional komunitas-komunitas adat.

Penguasaan negara atas sebagian besar tanah dan kekayaan alam yang ada di wilayah-wilayah adat masih terus berlangsung. Berbagai kelompok masyarakat adat masih terus digusur secara paksa dari tanah leluhurnya untuk berbagai proyek pembangunan.

Selama 4 dasawarsa sejak Rejim Pemerintahan Orde Baru dan Orde Reformasi, berbagai kebijakan dan hukum yang dikeluarkan telah menyebabkan terjadinya praktek-praktek perampasan, penghancuran dan penghilangan atas wilayah adat. Umumnya wilayah-wilayah adat ini dikuasai oleh pihak lain melalui sistem perijinan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-dulu HPH), Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Tanaman Industri (IUPHHTI-dulu HTI) dan Kawasan Pertambangan (KP).

Masyarakat Adat dipaksa dan ditaklukkan oleh sistem perijinan yang menghilangkan hak-hak dasar, serta menyebabkan terjadinya pemiskinan dan kerawanan pangan.

Kami mencatat kegagalan pemerintah pusat untuk menjalankan otonomi daerah dan otonomi khusus. Hak otonomi masih dijalankan dengan setengah hati sehingga tidak membawa hasil yang maksimal seperti yang diharapkan.

Keadaan seperti ini masih jauh dari cita-cita perjuangan kami untuk memulihkan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana telah diwariskan oleh leluhur kami sebagai hak-hak asal-asul dan hak-hak tradisional.

Untuk menegakkan hak-hak dasar ini, kami Masyarakat Adat Nusantara, yang merasa senasib dan sepenanggungan, telah bersepakat untuk meneguhkan kembali keputusan-keputusan KMAN I, II dan III, untuk tetap berjuang bersama dalam satu wadah, yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mempercepat proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat-

31 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

RESOLUSI Adat (PPHMA) yang saat ini telah menjadi prioritas pembahasan DPR RI tahun 2012. Mendesak pemberlakuan sistem pemerintah adat di wilayah-wilayah adat, pengembalian tanah dan wilayahwilayah adat yang dirampas, serta mencabut ijin-ijin di wilayah masyarakat adat yang diberikan dengan tidak melalui proses perundingan yang adil dengan masyarakat adat.

Sebagai penutup dari Resolusi ini, kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera membuat langkah-langkah yang kongkrit untuk menyelesaikan konflik-konflik terkait tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah-wilayah Masyarakat Adat. ***

32 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

REKOMENDASI REKOMENDASI TOBELO Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke-Empat (KMAN IV) Tobelo, Halmahera Utara, 25 April 2012 Terkait dengan Tanah, Wilayah dan Sumber Daya 1. Pemerintah Indonesia harus memberikan pengakuan formal atas wilayah-wilayah adat dan membentuk suatu badan atau lembaga yang berfungsi untuk melakukan registrasi wilayah adat.

Badan Registrasi Wilayah Adat harus dapat menjadi acuan dalam proses-proses registrasi wilayah adat yang dimaksud.

2. Semua kebijakan yang terkait, atau yang akan berdampak terhadap wilayah adat dan tata kelola tradisional, sebagai contoh Peta yang dihasilkan Bakosurtanal atau kebijakan tentang Tata Ruang, harus dibuka kepada public dengan mengutamakan prinsip transparansi sesuai dengan UndangUndang tentang Keterbukaan Informasi.

3. Menyerukan kepada Pemerintah Indonesia di semua tingkatan untuk tidak memberikan ijin kepada pihak manapun untuk melakukan eksploitasi terhadap hutan dan sumber daya alam yang berada di wilayah-wilayah adat tanpa persetujuan dari Masyarakat Adat yang bersangkutan melalui mekanisme yang disepakati bersama.

4. Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa atau Nama Lain yang sedang disusun saat ini, harus mengakomodir sistem-sistem adat yang berlaku di komunitas-komunitas serta otonomi asli Masyarakat Adat.

5. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengeluarkan Kepres tentang Pengakuan Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai implementasi dari UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berikut Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaannya.

6. Pemerintah harus menata kembali politik hukum sistem pertanahan dengan mencabut berbagai kebijakan pertanahan yang melanggar Hak-Hak Masyarakat Adat.

7. Pemerintah harus menggunakan MoU antara BPN dan AMAN sebagai landasan untuk mengidentifikasi, menginventarisasi dan meregistrasi wilayah-wilayah adat 8. Presiden harus mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) kepada BPN untuk mencabut Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang bermasalah di wilayah-wilayah Masyarakat Adat.

Terkait dengan Hak dan Prinsip atas Free, Prior and Informed Consent (FPIC) 9. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah berikut implementasinya di komunitas Masyarakat Adat harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip FPIC. 10. FPIC sebagai prinsip dan hak masyarakat adat baik laki-laki maupun perempuan, harus diketahui oleh seluruh level pemerintahan dan menjadi landasan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan serta program.

Terkait dengan Perubahan Iklim, Krisis Pangan, Energi dan REDD+ 11. Lahan-lahan produktif, sumber-sumber pertanian dan kelautan Masyarakat Adat, sumber-sumber air dan sumber-sumber pangan organik harus dilindungi dan dilestarikan. Tanah-tanah Masyarakat Adat dan petani merupakan sumber-sumber produksi untuk memenuhi kebutuhan 33 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

REKOMENDASI

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

pangan nasional tersebut, oleh sebab itu, harus dilindungi. Hal ini disebabkan karena kedaulatan atas pangan harus menjadi tujuan Pemerintah Indonesia. Kedaulatan atas pangan tidak sama dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan dapat berarti Negara bertumpu pada hasil bumi atau produk-produk impor dari luar untuk memenuhi kebutuhan atas pangan, sementara kedaulatan atas pangan bertumpu pada kekuatan lokal dalam negeri, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Pemerintah harus melindungi pangan lokal sebagai makanan pokok di masing-masing daerah dan komunitas-komunitas adat sebagai dasar dari kekuatan pangan nasional.

Sebagian besar sumber energi kita saat ini masih bertumpu pada minyak bumi dan batubara.

Pemerintah Indonesia harus melakukan identifikasi dan mendorong pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan, misalnya panas bumi, mikrohydro, panas matahari, atau gas dari kotoran hewan, yang dapat diakses dan dikelola oleh masyarakat adat.

Masyarakat Adat harus dilibatkan dan diutamakan dalam proses-proses perubahan iklim dan REDD+, karena Masyarakat Adat sebagai pemilik wilayah adat, hidupnya sangat tergantung pada hutan. Hutan merupakan identitas Masyarakat Adat. Hilangnya hutan menyebabkan hilangnya identitas Masyarakat Adat.

Menegaskan kembali, bahwa semua inisiatif untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harus didasarkan pada prinsip-prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), melaksanakan proses-proses konsultasi dan menjamin pelibatan Masyarakat Adat dalam prosesproses pengambilan keputusan.

Menyatakan, bahwa semua inisiatif Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Kerusakan Hutan (REDD) harus memberikan jaminan pengakuan dan perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat termasuk perlindungan terhadap hak atas tanah dan wilayah adat, ekosistem dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi komunitas-komunitas Masyarakat Adat.

Menyepakati dan Menegaskan kembali, bahwa tanpa jaminan atas hak-hak ini, Masyarakat Adat menolak segala bentuk implementasi REDD maupun inisiatif-inisiatif mitigasi perubahan iklim lainnya.

Secara khusus, mendesak Bank Dunia yang sedang dalam proses meninjau kembali semua kebijakan-kebijakannya, untuk memastikan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, termasuk Free, Prior and informed Consent (FPIC), diakui dan dilindungi dan diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan Bank Dunia, termasuk dalam kebijakan-kebijakan terkait REDD+.

Semua pendanaan internasional dan nasional yang diperuntukkan untuk REDD+ harus memastikan hak-hak Masyarakat Adat, termasuk melibatkan Masyarakat Adat baik laki-laki maupun perempuan dalam kebijakan, implementasi dan Monitoringnya (MRV).

Terkait dengan Departemen Sosial 20. Kemensos harus melakukan perubahan definisi soal kemiskinan. KAT dapat mendukung perubahan situasi di Masyarakat Adat melalui program-program pemberdayaan komunitas adat, SESUAI dengan kebutuhan Masyarakat adat yang bersangkutan. Free, Prior and Informed Consent (FPIC) harus menjadi landasan dalam upaya-upaya menyusun program bersama komunitas.

AMAN dapat bekerjasama dengan Dirjen KAT untuk mengidentifikasi komunitas-komunitas adat tersebut dan kebutuhan-kebutuhannya.

21. Kemensos harus menghentikan program resettlement terhadap komunitas-komunitas adat, karena program ini telah menyebabkan konflik horizontal, serta menyebabkan hilangnya sistem budaya komunitas adat yang bersangkutan.

34 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

REKOMENDASI Terkait dengan Kementrian Dalam Negeri 22. Sistem-sistem kepercayaan asli atau agama asli di komunitas-komunitas adat, harus diakui secara formal oleh Negara. Tidak adanya pengakuan ini telah menyebabkan terjadinya diskriminasi sosial dan politik terhadap komunitas-komunitas adat yang menganut sistem-sistem kepercayaan asli tersebut. Negara harus memberikan pelayanan yang sama dan setara bagi semua penganut agama dan pemeluk kepercayaan asli.

23. Pemekaran-pemekaran propinsi, kabupaten/kota atau desa yang terjadi selama ini telah menyebabkan terjadinya banyak konflik tapal batas antar komunitas adat, serta menghancurkan sistem budaya dan kekerabatan di komunitas-komunitas adat. Oleh sebab itu, pemekaran propinsi, kabupaten/kota atau desa harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip FPIC. 24. Pemerintah harus mengakomodir penyelesaian konflik oleh komunitas-komunitas adat, terkait dengan tapal batas administrasi negara yang berada di wilayah-wilayah adat.

Terkait Partisipasi Politik Masyarakat Adat 25. Mendorong terbentuknya Kementrian Negara tentang Masyarakat Adat 26. Revisi UU Partai Politik sehingga ada keterwakilan masyarakat adat, baik pada tingkat pusat maupun daerah.

27. Pembentukan UU Tentang Kesetaraan Gender yang memberikan perlindungan bagi perempuan adat.

28. Menganggarkan APBN/APBD pada setiap lembaga Adat/masyarakat Adat yang terdapat pada setiap daerah.

29. Sistem pemerintahan Adat masuk ke dalam struktur pemerintahan Negara.

30. Masyarakat Adat mendorong Presiden RI yang berpihak kepada masyarakat Adat.

31. Pemerintah harus membangun TRIPARTI (kerjasama) antara pelaku usaha dengan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam 32. Pemerintah tinjau ulang menyangkut PKP2B yang harus melibatkan masyarakat Adat.

33. Moratorium perizinan pertambangan di indonesia dan kontrak karya.

34. Mencabut perizinan tambang di wilayah masyarakat adat yang tidak ada kesepakatan dengan masyarakat adat.

35. Mendesak pemerintah membuat fasilitas irigasi persawahan untuk meningkatkan pangan lokal masyarakat adat dan fasilitas umum lainnya.

36. Mengharapkan pemerintah dapat melihat keberadaan masyarakat adat seluruh nusantara dalam proses pengembangan ekonomi Kreatif.

37. Pemerintah harus mengangkat dan meningkatkan perekonomian masyarakat adat (hasil-hasil komoditinya) Terkait Hukum dan Kebijakan Negara 38. Mendesak DPR RI harus segera mengesahkan RUU Tentang Pengakuan dan perlindungan Hakhak Masyarakat Adat.

39. PB AMAN mendesak Pemerintah untuk mencabut Undang-Undang nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah untuk pembangunan fasilitas Umum, yang tidak berpihak kepada masyarakat Adat.

40. PB AMAN mendesak Pemerintah harus Mengakui proses peradilan Adat yang berlaku dimasyarakat Adat sesuai dengan kearifan Lokalnya.

41. PB AMAN harus mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas bagi penjual dan penadah Tanah Masyarakat Adat.

35 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

REKOMENDASI 41. PB AMAN harus mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas bagi penjual dan penadah Tanah Masyarakat Adat.

42. PB AMAN Mendesak Pemerintah untuk mengakui dan mengembalikan tanah-tanah dan wilayah Masyarakat Adat seluruh Nusantara.

Terkait Penguatan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya 43. Pemerintah harus memfasilitasi Sarana dan Prasarana dan penguatan kapasitas dalam kearifan lokal kepada masyarakat adat di komunitas Adat nusantara.

44. Mendesak kepada pemerintah agar perkawinan adat diakui sebagai dasar menerbitkan Akte Pernikahan danAkte Kelahiran di lembaga masyarakat adat yang diakui di masing-masing komunitas.

45. Mencabut undang-undang dan peraturan yang tidak berpihak, tidak konsisten atau justru mematikan keberadaan, pengembangan adat dan budaya masyarakat adat 46. Perlunya perlindungan terhadap motif-motif tradisional, lagu-lagu, alat music, legenda adat setempat 47. Model-model pengelolaan masyarakat adat Pesisir dan pulau2 kecil yang berbasis kearifan tradisioanl dan lestari guna meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri, berdaulat dan bermartabat perlu mendapat perhatian dan dukungan lebih besar dari pemerintah, dan untuk selanjutnya diadopsi.

REKOMENDASI INTERNAL 1. Mendesak PB Aman memfasilitasi pembentukan Koperasi disemua tingkat masyarakat adat.

2. AMAN perlu membangun kerjasama dengan pengelola Credit Union di semua wilayah masyarakat Adat.

3. Mendorong adanya pengembangan Kapasitas kader di bidang Hukum dalam mengadvokasi masyarakat adat yang berkonflik.

4. Harus ada Divisi Budaya dalam kepengurusan AMAN. 5. Secara khusus PB AMAN terpilih agar membentuk pokja khusus dalam rangka mengambil langkahlangkah strategis dalam menyikapi keberadaan AMAN di Papua dan Aceh. ***

36 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

MAKLUMAT TOBELO

MAKLUMAT Tobelo

Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke-Empat (KMAN IV) Tobelo, Halmahera Utara, 25 April 2012

M

asyarakat Adat Nusantara yang mengorganisir diri dan berjuang bersama atas dasar rasa senasib-sepenanggungan selama lebih dari 13 tahun dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah membulatkan tekad untuk membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, penindasan, pelecehan, pembodohan dan perampasan hak-hak azasi kita sebagai masyarakat adat.

KONGRES Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) IV di Bumi Hibua Lamo, Tobelo, Masyarakat Adat Nusantara kembali meneguhkan cita-cita bersama untuk berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

Kedaulatan masyarakat adat tercapai jika kita sepenuhnya menentukan nasib kita sendiri melalui mekanisme adat, yaitu musyawarah adat. Masyarakat adat berdaulat jika tanah, wilayah dan sumberdaya alam titipan leluhurkita sepenuhnya dikuasai dan dikendalikan pemanfaatannya oleh masyarakat adat sesuai dengan nilai-nilai luhur dan aturan adat kita sendiri. Masyarakat adat berdaulat jika kita bebas menentukan pembangunan yang terbaik bagi diri kita sendiri.

Kemandirian masyarakat adat tercapai jika kita hidup sejahtera dan berbahagia dengan mengelola secara bijaksana dan berkelanjutan seluruh kekayaan titipan leluhurnya, baik kekayaan material yang berada di bawah, di atas di permukaan tanahdi dalam wilayah adat kita masing-masing maupun kekayaan immaterial berupa spritulitas, pengetahuan, seni tradisi, kesusasteraan, ritual-ritual dan kearifan adat kita.Ekonomi masyarakat adat mandiri jika sungai, laut, hutan dan tanah leluhur kita menyediakan kebutuhan hidup berkecukupan bagi kita. Pangan cukup, enerji pun cukup!

Ekonomi kita mandiri jika kreatifitas dan inovasi dalam budaya kita membahagiakan diri kita sendiri dan orang lain di sekitarnya.

Martabat identitas budaya masyarakat adat tercapai jika kita dengan bebas dan penuh percaya diri menampilkan ekspresi budaya kita dalam pergaulan lintas budaya. Masyarakat adat bermartabat jika kita menjaga dan menggunakan bahasa suku kita sendiri, bangga memakai pakaian adat dan simbol-simbol adat kita sendiri, dan setia melaksanakan ritual-ritual adat kita sendiri.

KONGRES menyadari betapa besar tantangan bagi Masyarakat Adat untuk bisa berdaulat, mandiri dan bermartabat jika tidak ditopang oleh kebersamaan yang kokoh untuk bergerak bersama. Oleh sebab itu maka KONGRES ini mengeluarkan maklumat kepada seluruh Masyarakat Adat Nusantara untuk: 1. Mengembalikan dan memperkuat musyawarah adat sebagai mekanisme pengambilan keputusan tertinggi dan mengikat bagi seluruh warga masyarakat adat 2. Mengembalikan dan memperkuat gotong-royong untuk meraih kemandirian ekonomi di tengah masyarakat adat

37 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

MAKLUMAT TOBELO 3.

4.

5.

6.

Menjaga dan menggunakan bahasa suku dan simbol-simbol adat dalam kehidupan sehari-hari Menjalankan hukum adat dan mematuhi keputusan peradilan adat Tidak memperjual-belikan tanah-tanah di wilayah adat Mempertahankan keutuhan wilayah adat dari segala bentuk pengambil-alihan dan penguasaan oleh pihak luar mana pun

Penta Maklumat Kongres ini dikeluarkan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Masyarakat Adat Nusantara.

Semoga Leluhur Masyarakat Adat Nusantara dan Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta Alam Semesta, bersama kita semua. ***

38 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

39 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

40 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

41 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

42 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

43 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

44 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

45 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

46 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

47 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

48 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

49 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

50 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

51 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

52 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

53 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

54 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

55 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

56 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

57 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

58 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

59 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

60 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

61 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

62 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

63 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

64 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

65 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

66 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

67 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

68 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

LAMPIRAN

69 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

DAFTAR PESERTA Daftar Peserta Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke-Empat (KMAN) Tobelo Halmahera Utara, 19 - 25 April 2012 Sumatera Utara NO.

NAMA

KOMUNITAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

T. Aminullah Harun Nuh Saribul Abdul Hamid Sana’un Angkat Sada Kata Angkat Nuzuluddin Ramadan Anshari Jalo Hasudungan Siregar Muhammad Saat Rus Hayati Nurdin Arman Harahap Arif Fadillah Jamaluddin Suheda Husni Bachtiar Syamsiah Alfi Syahrin Suhermanto Wan Zulkarnaen Ahmad Ilyas Tumbur Situmeang M. Husni HJ. Mukhairah M. Ramlan Rajali Mahyuni Ismul Hakim Ahmad Daod M. Rajali Ahmad Nur Aina M. Ridwan Abrar Sahrum Lubis Muhammad Ali Diah Susilawati Kamaruddin Khairul Buchari Sumardi M. Saad B Ansari Ansaruddin Khairina Arif Deli husniah Siregar Zulkipli Arifin Saleh

Kampong Sialang Muda/ Dewan AMAN Kampong Tadukan Raga/Dewan AMAN Desa Baru /BPHD Langkat Batang kuis Pekan / BPHD Serdang Marga Pakpak / BPHD Tano Pakpak BPHD Tano Papak-pak Suak buang Bandar Khalipah / BPHD Medan Bintang meriah/ BPHD Deli Kampong Amplas Banndar Kalippa Batu Gajah Kampong Daluh Sepuluh Denai Kampong Lama Paluh Sibaji Kampong Durian Kampong kelambir Lima Kampong Laut Dendang Kampong Mabar Kampong Marendal Kampong Menteng Desa Masjid Percut Pasar III Pertumbukan Rengas Pulau Sei Benang Sei Jernih Selemak Bulu Cina Pantai Gemi Sigara gara Tambak Bayan Klumpang Kampong Tanjung Gusta Tanjung Mulia Kampong Teluk Kampong Baru Kampong Terjun Medan Area Patumbak Kampong Amplas Kwala Begumit Secanggang Rusif Tembung Tanah Enam ratus Bandar Setia

70 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

DAFTAR PESERTA Tano Batak NO.

NAMA

KOMUNITAS

1 2 3 4

Abdon Nababan James Sinambela Roganda Simanjuntak Nurmala Purba

Huta Siharbangan, Paniaran, Siborong-borong Panduamaan Sipitu huta ?

Aek Lung

Mentawai NO.

NAMA

KOMUNITAS

1 2 3 4 5 6 7

Erimin Taileleu Okveria Walter Laurensius Taktak Sarogdog Kortanius Sabeleake Astrimilus Salamanang Plimar Sakerebau Indra Gunawan Sanenek

Matobe Sioban Rogdok Magosi Saureinuk Goisok Oinan Saibi

Sumatera Selatan NO.

NAMA

KOMUNITAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Erik Estrada Ari Suretno Tom Legius Bar Burani Taje Ilyas Abdullah Kimsik Amrul Muslimin Burhannudin Rusdi Supri Suhardi Syukri Syeh Yusri Arafat Makmur Ar H. Ahmad Kosim Badri Redian Oktawenfa Indra Susilawati M. Subri HJ. Martini Senen M. Nur Jafar Aabu Arman Agus Taufik Yusuf Ilahiya Nur Rini F Emilia Kontesa Indra NST Dolly Reza Fahlevi Rizal Fitri Medi Natarianto

Lawang wetan Sungai Keruh Tamblang Ujan Mas Rambang Kapak Tengah Suku III Punjung Mariana Ptulay IV Rambang Dangku Lalan Tungkal Ulu Bayat Tungkal Ilir Sanga Desa Epil Suak Bato Benakat Pulau Panggung Supat Muara Lawai Talang Kelapa Mantri Melayu/ Dewan nasional AMAN Dawas/ Ketua BPH Wilayah Kuripan/Ketua BPHD Muara Enim Ptulay IV Rambang Dangku Dewan Nasional Panungkal Abab Batang Hari leko Tamblang Penanggiran Pegagan Palembang Darussalam Basemah Anak Sumbay Muara Lakitan

71 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

DAFTAR PESERTA Sumatera Selatan NO.

NAMA

KOMUNITAS

31 32 33 34 35 36 37 38

Hendri Supriyadi M. Erwani Teno Haika Rustandi Adriansyah Aldi Mapila Norman M. Ali Mualimin

Rupit Tengah Perigi Meranjat Terawas Muara Kelingi Jermun Pinggap Babat Banyuasin

Bengkulu NO.

NAMA

KOMUNITAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

M. Rafli Zein Kaitora MR. Haitami Sulani MR. Tasulisani MR. Adam Kurniawan MR. Arif Candra M. Johir M. Sunari Firdinan Mutia Dina Erwin Basrin MR. Musfar AG Hardion Hartawi Nahadin Salminariati Sunaryono Deftri Anton Sakiri Sugianto

Kaitora/ BPH Enggano Semende Ulu Nasal/BPH Wilayah Semende Muara Saung Suku Kauno Lembak Beliti Kaahoao Kaitora Kaarubi Kaharuba Juru Kalang Caneago Bermani Ilir Semende Nasal Serawai Semidang Sakti Pekal Ipuh Semende Bandang Agung Kaur tanjung agung Serawai Seluma Melayu Kecik Selupu Lebong

NO.

NAMA

KOMUNITAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Abdul Halim Diki Kurniawan Siswaningtyas Tri Nugrahe Sulaiman Hasan Rojali A. Mukri ZailaniI Jenang Untung Eka Yuhendri Asan Soleh Taqwa Supri Edi Romsi Hj. Nurmi Sulaiman

Tunggal Ulu Pelepat Berbak Melayu jambi Pembarap Muaro Jambi Suku anak dalam Orang rimba Marga awin Marga mettong Sungai Asam Marosebo Tempino/batin bahar Tanjung Johor

Jambi

72 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

DAFTAR PESERTA Jambi NO.

NAMA

KOMUNITAS

15 16 17 18 19 20 21 22 23

Abun Jani Abu Bakar Nyi Zuriah Eli Erti Suminah Imantya Zahida Hamid Lasmi Usman Gumanti Rahmat

Batin IX Tebo sungai tenang Batin V Keluru tahyatul yaman batin IX tambang nibung pemenang BPH Wilayah Jambi Pemayung

NO.

NAMA

KOMUNITAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

MR. Muzi Gondok MR. Iskandar MR. Suparmantono MR. Kairiyul Arman MR. Ujang B MR. Nur Hakim Davis MR. Alwi MR. Masparuddin MR. Mahani MR. Efianto MR. Bahrum MR. Majuan MR. H. Bustamir Tarmili MR. Abu Sanar MR. Apia Wijaya MR. Gajian MR. Gilung MR. Hirasan Wisdawati Juliana Herlina G Yuli Yanti Sulasmi

Khalipah ujung Bukit Ampang Delapan Pejangki khalipah batu sanggan Khalipah Ludai Leggadai Hilir Pangkalan Kasai Sipang Aur cina Cinaku Kecil Lubuk Sungkai Khalipah tanjung belis ujung bukit/BPH Wilayah Riau Padang Sawah Talang Durian Cacar Khalipan Kuntu Talang Perigi Tujuh buah Tangga/ BPHD Indra giri hulu Suku Akit/T. Pambang Talang gedabu Talang Sungai Limau Talang Parit Kuntu toeroba Alim Talang Jerinjing Kilan

Riau

Lampung NO.

NAMA

KOMUNITAS

1

Jadri Junaidi

Marga Malaya

73 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

DAFTAR PESERTA Nusa Tenggara Timur NO.

NAMA

KOMUNITAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Ferdinandes Danse Nifron Baun Martinus Welan Yohana Lelo Wada Agustinus Baun Maria Sanam Mateus Tambang Peterus Ndoka Etisun Anone Aleta Baun Romanus Ruben Rafael Ratong Hera Anicentus Dorman Hendrik Rihi Lodiana Kaba Eustobio Renggi Ruben R. Pulung Engelbertus Wahyudi Paulina Nawun Yakobus Seng Tukan Yakobus Juang Sebastian Bona Umbu Mbora Umbu Ngonjameha Nikolaus Raga Nikolaus Bhuka

Tara Gahar Tajo Mosan/BPH Daerah Flores Barat Ajaobaki/BPH Daerah TTS Bai Tito/Bai Pito Belobesi Bonleu / TTS Kuan Noel / TTS Gplongawan Gumat Kuan Noel / TTS Lelobatan / TTS Wairkung Tana Ai Leworok Loge Adak Molo Mutis / TTS Nduaria Palumarung Tenda Rembong (Mater) Riton Rimese Talapia Tana Ai Mapitara Wai Paar Tana Ai (TANA PU'AN) Waimanu Wanggameta Watu Ata Wolomoni

Papua NO.

NAMA

KOMUNITAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Agustinus Sremeke Silas Ongge Kalami Kansius Fatie Sius Bauw Frans Siante Yosepina Fun Alex Sanggenafa Robert Kaway Welly Kram Otis Sen Barnabas Sanuel Yehuda Temotou Yos Merabano Melky Rumawi Klemen Hamo Martavina Merabano Paulus Wawiyai Yusak Magablo Helena Bonisau Mainolo

Seremuk/Suku Knasaimos Braur/Suku Moi Klabra Shywa Suku Sebyar (teluk Bintuni) Suku Irorutu (teluk bintuni) Sumuri (teluk bintuni) Waropen Kai Waibu-Sentani Yewona (Yewena) Banulu (Distrik Nimboran) Ku Klesie (Ku Krisi) Defonsoro (Defonsero Utara) Kemtuk Wate (Nabire) Unurum Guay (2 komunitas) Sentani Wawiyai Moi Moraid Moi Segin

74 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

DAFTAR PESERTA Nusa Tenggara Barat NO.

NAMA

KOMUNITAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Kamardi M. Kusumayadi R. Sutagede Masidep Abidin Hakamah Remadi Panna widiantara Merdasari Iwandi Kertawadi Hariyanto Lalu Mustiagus M. Solihin Jasardi Gunawan Indra Norman Wahyudi Sukanda Edy Kuswanto H. Jalaludin Arzaki Ramdan Sudiartha, SH Bq. Husnul Khotimah Lalu Satria Wangsa Lalu Mahdaraen L. Sri Muhlisin Wijaya Lalu Payasan Anggo zaenudin Chindi Chelaudya Adhekayanti H. M. Jefri Febrian Anindita M. Aryansyah Akbar Eldy Huzian Ridwan H. Abas Ahmad Sobirin Denda Julita Riani Rengganis Qory Ayna Arsyad Lalu M. Iswadi Athar Eliwati Nursri Hartini Rasnadi Lalu Sari Bayan Datu Bahardin R. Muhamad Rais

Bentek/ Bebekeq Genggelang Bentek/ Bebekeq Sesait Menggala Genggelang Semokan Jeliman Ireng Loloan Gumantar Barong Biraq Kr. Bajo Pejanggiq Geranta Plampang Sesat Rhee Cek Bocek Selesek Pekasa Pituq Bulan Semayan Sile Dendeng Martepati Betetulaq Punia Padamara Seren Brang Rea Brang ene’ Talonang Jereweh Beriuk Kumpul Sambori Petemon Sukadana Gondang Tenganam Montong Baan Ponan Anyar Pemaru Ketare Karang bagian Karang lauq

75 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

DAFTAR PESERTA Jawa NO.

NAMA

KOMUNITAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Lalan Firman Gunawan Anjar Cucu Suparman Yayan Hermawan H. Cucum Sumariah Dian Purnama Sutarya Lilik Sri Suhatri Neneng Suningsi Asep Saepudin Yoyo Yohenda Agus Supriatna H. Ace Atmawijaya Arga Saragosa Gia Usro Oki Supriyatna Karman Jajang Sanaga Dede Sadeli Surti Handayani Adi Purwadi Dariharto Jajang Kurniawan Agus Sapei Warsim Muhtarom Ugis Suganda

Batuwangi Sancang Cangkung Dukuh/BPHD Simahiyang Kasepuhan Bayah BAYAH Kasepuhan Cibedug Kasepuhan Cicarucup Griang Kasepuhan Ciherang Kasepuhan Ciptagelar Kasepuhan Ciptamulya Kasepuhan Cirompang Kasepuhan Cisitu Kasepuhan Cisungsang Kasepuhan Citorek Kasepuhan Pasir Eurih Kasepuhan Sinarresmi Kondang Wesi Kampung Pulo Laur Kampung Kuta Kampung Naga Panjalu Using Bakungan Using Kemeren Using Olehsari Citorek Kampung Mamud Kampong Kuta Dukuh/BPH Jawa Kasepuhan Sinaresmi/BPH Daerah Banten Kidul

Maluku NO.

NAMA

KOMUNITAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Simon A Pelupessy Rafel pattiasina L.F Wattimena Dace Mayaut Urbanus Tutupary Revi Parinusa Zefnat Ferdinandus Eliza kissya Latuwael Salakory Ali Sangadji Jacobis Leihewerilla Jimmy Salenussa Thomas Kunuela Andrias Kolly Jomima Ihalewey D. Sapury Eddy Ritiauw Jhon Ohorella

Negeri ouw Negeri boi Negeri Itawakan Negeri Paperu Negeri Akoon Negeri Ameth Negeri Haruku Negeri Haruku/Dewan Nasional Negeri Wasuu Negeri Rohomoni Hutumuri morekao Negeri Eti Hunitetu Uraur Tihulale Jerili Tuhelu

76 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

DAFTAR PESERTA NO.

NAMA

KOMUNITAS

19 20 21 22 23 24

Iwan Luturkey Gustaf L Renmaur Felix mitakda Yenny Tatiwar Clif Kissya Yanes Balubun

waru Maor ohoiwut Bomaki/ Dewan AMAN Nasional Olilit Haruku/BPHD Lease KEY/BPH Wilayah Maluku

Maluku Utara NO.

NAMA

KOMUNITAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Kristina Tatu Yunus Rumu Simson Hayati Josua Tjepa Agustina Arihi Adelci Yunus Yosepus Dodoofor Mustafa Hasan Yetty Gohotor Hi. Hasbi Salampe Idris Mabang Arnold Nanlohi Rusdi Taher Ida Ngato Yance Balak Elisabeth Soboli Yakub Dimon Yoksan Ngato Frans Mutjo Natanael Djako Asweros Djako Nimrod Sangeus Yopi Emanus Lolowo Sospater Matias Seluk Martunas Joasap Kakanga Orpa Djinimangale Magelhaens Patras Naomi Panggadju Hermalina Debeturu Marine Kamasi Samuel Debeturu Tanti Hidanga Elisabeth A. Hohakay Jakson Hendrik Desensius Kitong S.S.Duan Iqbal Mumulati Jois Duan Badriah Fadel

Modole Modole Modole Modole Modole Modole Towiliko Towiliko Towiliko Towiliko Towiliko Towiliko Towiliko Pagu Pagu Pagu Pagu Pagu Pagu Pagu Pagu Pagu Pagu Pagu Pagu Pagu Pagu Pagu Boeng Boeng Boeng Boeng Huboto Huboto Huboto Huboto Lina Lina Lina Mumulati Mumulati Mumulati Mumulati

77 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

DAFTAR PESERTA NO.

NAMA

KOMUNITAS

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Clion Labada Efrina. P. Momole Difendi Namotemo Ir. Hein Namotemo Ir. Jesaya Banari Nick Koloba Lin Banari Norma Meyer Agustina Hangewa Marce Laimu Atalia Koloba Thadeus Sosebeko Nuraini Konofo Nofriyani Konofo Margaretha Sarita Mona leleani Aggrek Lutfi Hi. Thaib Sahil Muhammad Bahar Ligua Rosiam Teni Irma Yusuf Helmud Mangudju Wilson Kuat Tamar Yana Kapahang Efa Musa Tris Djini Lin Irala Robinson Missi Djemi Banya Amos Hodja Agus Mole D. Kasiang J. Rambing D. Ronga Yohanes Eno Bahar Sadek Arif Robo Sadia Hadin Doraino Hohary Benja Djurubasa Tisen Djurubasa Theodore Ngongare Tono Djurubasa Idris Pakanda H. Musa Kie Bahry Hayun Ismayati Ruslan. H. Hamid Samaun Seba Hijae Mandar M. Irwansyah Pauwah Eka Diana Pauwah Nasrul Norau

Gura Gura Gura Gura Gura Gura Gura Gura Gura Gura Gura Morodina Morodina Morodina Morodina Morodina Morodina Morodai Morodai Morodai Morodai Loloda (Dorume) Loloda (Dorume) Loloda (Dorume) Loloda (Dorume) Loloda (Dorume) Loloda (Dorume) Loloda (Dorume) Tala'i Tala'i Tala'i Tala'i Padusua Padusua Padusua Padusua Wasile Wasile Wasile Tugutil Tugutil Tugutil Buli Buli Buli Maba Maba Maba Bitjoli Bitjoli Bitjoli Falahu Falahu Face

78 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

DAFTAR PESERTA NO.

NAMA

KOMUNITAS

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

M. Taufik A. Ipa Nasarudin Basua Irfan Waisale Faisan Umasangaji Rukmiati Umisangaji Abdul Salam Buamona Chalid Naiman Lek Raski Soamole Wempi Colling Nurmala Ramla Dingo Haidir Pipit Ahmad Adam Aziz Gopeng Yudhi Firman Syah Masri Anwar Maeran Mirawati Sukur Asroel Munadi Abatik Abdurahim Majid Subhan. S Safitri Julia Rasmita Kudini Amril Yusmar Arif Himawan Rahmad Safrani Iwan Irsan Akbar Amiruddin Sri Ningsih Yuslan Darmawan Samsul Arifin Raimadoya Fatliah Daud Muda Samsudin Marsoli Topilus Kogugu

Fugutu Mangoli Mangoli Waitina Waitina Waimiha Urifola Pelengpadodong Kataga Obi Ternate Ternate Ternate Ternate Ternate Ternate Ternate Sawai Sawai Sawai Sawai Sawai Sawai Sawai Sawai Weda Weda Weda Weda Weda Weda Weda Weda Patani Patani Patani Patani Patani Patani Patani Tidore Tidore Tidore Tobaru

79 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

DAFTAR PESERTA Kalimantan Barat NO.

NAMA

KOMUNITAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ariana Djelani Sujarni alloy Heriantus Ringkay Paulus Unjing Marselina Jijah Vinthomas Robiana Matius Manap Martina Krissusandi Gunui Didiana Mariana Damianus P. Inam Romanus Remang Aan Sujiman Depriadi Yulianus Dope Lukas Kibas Agapitus Carol Armiwoltywa Ramain F. Rengga Marianus Nano Hadrianus Moinam Marius Tuntong Suryanto Jebing Alip Sidong K. Daniel Banai Glorio Sanen Herlinus Ledon Rufinus Fransiskus, Sh Albuinus Febru Batuah Samay Margaretha Cony Yos Parso Erick Sardi patailais YN. Sinton Gawin Syahyanto Yohanes Mijar Usman Sumiati Suryani Surya Suka Benediktus Bertus Herkulanus Hendro Supendi Sikunyil A. Singkir Okos Ambab

Dewan Nasional/Manyalint Dayak Pompank BPH KALBAR/Binua Pulo Padakng BPH Daerah Kapuas Hulu/ Taman Nyandunge Simpank Dayak Taman Sengkunang ulu I Sempayuk Dewan PW Kalbar / Sangkingk Taman Banua Sio Beriam Binua Sala Tiga Tamambalo kerangkang Tamambaloh Benua Ujung Hengkung Kaya'an Mendalam Temila Ulu Tiga Limbai Menukung Dayak Embaloh Das Leboyan Kampong kotub Dayak Krio Binua Re'es Binua sambih II Sungai Utik Tohok Sengah Hulu Binua Sengah Hilir Binua Balantiant Iban Pulan Tumila Ulu I DD PD Sintang /Dayak Uud Danum Binua Dait Ulu Semandang Kanan Dayak Kodar BPH PD Sintang /Rentong ketungau Ulu Binua Tapankng Punan uheng Kreho Sekunduk Dayak Krio, Sepanggang Binua lumut ilir Binua tumila ulu IV samaroak Dayak Sami Nanga Mau Limbai Ella Nyayat Dayak Suruk Sungai Putih Iban Nanga Kantuk Kampung Rantau prapat Binua Ngabang P. Pakit Batu Monang Tembiruhan Semantun

80 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

DAFTAR PESERTA NO.

NAMA

KOMUNITAS

53 54 55 56 57 58 59 60 61

Ritung Donata Sijintir Timothius perikan Teddy Winardi Leo PD Salim aseng L. Jaini Simon Pabaras

Silat Hulu Terusan Sungai Kirig / Kusik Pakit laman Satong DD PD Kapuas Hulu /Kalis Mandai Congkong Baru Binua mangkunyit Binua Sumsum Kampongk Raba

Kalimantan Selatan NO.

NAMA

KOMUNITAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Mido Basmi Norsewan . SH Hadi Irawan Budi Hartono Andy Syahruji Novi Abadi Junaidi Lamdianyato Sanderi Mardi Robby Prasetyo Juliansyah Basuni Idi Santoso Irman Embisa Maslah Pasti Rusmin Arbanianor Anang Syahdianto Harsani Baderi H. Asmazie Iju JU Sinta Delima Sari Hardiansah. AMD Amai Santosa Pisian Sadikin Saniati Kastiansyah Wital Manasse Bokit Rosida Arlianto Ferlin Ukin Ardamis Hamdi AMDI Rudi Asnawi Ahmad fauzi Rudini Helta Serli Yulianda S.PSI

Balai Datar Ajab Balai Batu Kampar Balai Ramang Balai Pantai Uang Balai Datar Laga Balai Kapuan Balai Banyu Panas Balai Kelampian Balai Tantau Parupuk Balai Patikalain Balai Juhu Balai Bayawana Balai Mangkiling Balai Batu Kiting Balai Linau Balai Kiyo Balai Bunto BBalai Haraan Balai Munjal Pagat Balai Libaru Muhut Balai Batu Perahu Balai Sumbai Balai Aing Bantai Balai Harung Dewata Balai Muara Indan Balai Pantai binuang Balai Uren Sisirien Balai Ruuk Kurihai Balai Aniah Halong Dalam Sampalang Jaya Maboun Binjai Balai Uwei Binjai Balai Manutui Balai Landuyan Balai Mawak Balai Lua Panggang Balai Manakili Balai Malaris Balai Warung Balai Gunung Tarap

81 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

DAFTAR PESERTA NO.

NAMA

KOMUNITAS

46 47 48 49 50 51 52 53 54

Icing Awal Ihai Umar Uryanto Rukun Adang Okplorensius Lubis Makorban Tamariah

Balai Masimbui Balai Menunggul Baru Balai Haminak Balai Marwai Balai Kuin Balai Limbur Balai Tamunah Balai Aripihan Balai Macatur

Kalimantan Timur NO.

NAMA

KOMUNITAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Margaretha Seting Beraan Pius Nyompe Dalmatius Madrah T Fatmawaty Ratnaty Petrus Asuy Petrus Dukung Saipul Hidayat V Hariyanto Ngom Inocentius Syukur Theresia Hanyaq YA Hibua Tekwan Rusli Romusa Abed Nego Benidiktus Bengluy Nurhayati Kahairudin Y (MAJUN) Jonidi Apan Yohanes Yapet Aloysius Yudus Thomas Mita Juk Bilung Andear Ajai Markus Ilun Dollop Mamung Deransyah Rusli Arsihan Bahriadi Musa Darul Yurni Sadariyah Amriansyah Durahman Gude T Nasrun Kalam Marly Kamis Hermanus Olvy

Kampong Mendik/BPH Wilayah Bakumpai Semoi Benuaq Muara Lawa Tolatn Benuaq Ewetn Tuwayatn Benuaq Muara Tae Jaa Benua Toyau Mentawir Pinang Jatus Tunjung Lolo Bahau Busang Bentian Kampong Muan Bulu Minung Modang Punan Dulau Sepaku Punan Semeriot Kampong Legai Kampong Lambakan Maridan Nenang Kenyah Muan Waru Tukan Pangin Paser, Toyu Das Telake Bente Tualatn Bekoso Das Kendilo Sotek Gunung Batu Paser, Rangan, Das Kuaro Kampong Nipaulo kampong Tanjung Aru Kampong Samurangau Kampong Olung Krayan Hulu Agabag Kampong Lembok

82 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

DAFTAR PESERTA BALI

NO. 1 2 3

NAMA

KOMUNITAS

Nyoman Suardana Made Rimbawa Ketut Kartini

Banjar Adat Pakraman Banjar Bendesa

Kalimantan Tengah NO.

NAMA

KOMUNITAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Rohayah ayumalasari Martin Suber Agus Irwanto Sidang Fredo Rocketson Jengjeng Nyumai Karyati Mardiana Davissa Ronaldo Marinus Tiran Oktoberius Bastiar Julianto Sinjalman Balen Nyindem S. Larai Manews Stepanus Yusdianto Darlen Robet G. Rana Margun Sateroi Evensius Meilodi Titan Liting Purnawarman Ende Mimik Amanah Yuneling Jengky Yohanes Taka Dewi Sinta Tampung Fetrunikus Busung Antonius Salem Kalie M. Pukas Santi Marlina Lina Vera Bomen Rimpak Yusua S. Medan Dendet Suley Saniun Surai Yerta

Mangkatip Sanggu Buntok Baru Danau Sadar Ugang Sayu Teluk Betung Balawa Tamiang Layang Lenggang Jaweten Longkang Bentot Runggu Raya Bangkirayen Kupang Baru Tewah Pupuh Waturungu Sarapat Lampeong Kalamus Pulau Patai Sumur Melayu Telok Malewai Benao Hilir Papar Pujung Lahei 1 Karamuan Lahei 2 Nihan Ipu Nihan Hilir Tumbang Malahoi Sakata Tewah Tewah Linau Tumbang Balingui Tumbang Langgah Kuala Kurun Tumbang Talaken Sumur Mas Bereng Baru Tumbang Bahanei Tumbang Torik Tumbang Hapoi

83 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

DAFTAR PESERTA NO.

NAMA

KOMUNITAS

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Irwan Atis Diul Marling Bintang Bambang K. Acil Roland Okto Peri Karman Edo Ewaldianson Gekli Herison Sawung. P. Diu Dehen. M.H Thosiba Limin Harteman F. Nangu Slamet Ringkap Randu Ramba Ranufi Kesuma Udji Demen Hendra Benyamin Resky Rahman Hendriyana Ananda Astriana Leonita Aulia Oktavia Anggraini Yuli Astuti Isnawati Maulidya Rosvianti Arum Juari Lampang M.U Thomas Jefriyanto Ahmad Zaidan Haerani Febri Kuntoro Lina Ragus Rumbang Emeryck H.J Nanjan Suryanata Erik Kameng Yuel Ibin Ruslianae Sarwepin Bernandus Muhamad Ali Tagapsoni Tusi B. Rampay Hengky Karmo Yosep AS . Maran Ismail Bansir Anisa Azizah Tara Mulya Murjani Tambun Awason Fiterson Sri Astuti

Tumbang Jutuh Tumbang Rahuyan Guhung Rawai Tumbang Empas Kasintu Pilang Munduk Tumbang Kuayan Pualu Kaladan Kuala Kapuas Hajak Barimba Kapuas Murung Dadahup Aruk Pujon Baronang Hampatung Karendan Juju Baru Pangkoh Pangkoh hilir Petuk Liti Bahaur Hilir Tumbang Nusa Sigi ?

Mintin Anjir Pulang Pisau Wono Agung Bahaur Hulu Mentaren 2 ?

Garung Saka Kajang Rarawa Muara Pari Liang Buah Payang Ara Sikui Jahanjang Jahanjang Pasir Putih Pelantaran Keruing Sebabi Kenyala Nanga Bulik Bayat Semantu Jaya Datah Koto Kampung Dirung Kampung Olung Nango Dajan Putir Sikan Kampung Hingan Tukung

84 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

DAFTAR PESERTA NO.

NAMA

KOMUNITAS

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

Minoto Sularno Ritho Kenedi S. Ujang Roni Pawit Stepanus Ambu Naptamis Margaretha Jackeline T.G Simpun Sampurna Satriadi Abdul Rahman Agus Susanto Reni Rusman Kusiani Tilik Welly H. Bakar Nau Don Yusias Athis Niwaty Nisil Tuman Kurniati Missu G Thomas Ernawaty Marsiana Yansyah Amigina Susilawati Nordiansyah Sungket Diwi U Tabat James Watt Sangkai

Kampung Mantiat Pari Seribu Riam Danum Belawan-Mongkolisoi Ika Bolum Lowu Ngingkat Tewang Pakat Entang Kampung Tumbang Bana K. Batu Miran Mangkunigung Sungai Tuhup Langkai Sanggarahan Menteng Sabaru Panarung Kereng Bangkirai Marang Danau Tundai Petuk Ketimpun Kameloh Jabiren Simpur Henda Buntoi Taruna Jaya Badirih Mantaren Pilang Kanamit Barat Gohong Sabangau Sei Tewu Baru Bahaur Kalawa Bangkal Sembuluh 1

Sulawesi Tengah NO.

NAMA

KOMUNITAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sukur Like Salimun Moh Nasir Uka Hengki Tekai Moh Iksan Yonas Mantaeli Meista Bambari Sunusi Lawadang Ridwan Ponoi Samuel Wengkau Syukur. T Marten Salinggan Upawan Edy Lis kujere

Alitupu Ampibabo Benteng Bewa Kasimbar Gimpu Gintu Wakai Sedoa Kageroa Kolori Asaan Lala Lalong Langko Lindu

85 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

DAFTAR PESERTA NO.

NAMA

KOMUNITAS

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Amaludin Kamlis Nasir Larinta Adiyanto Gaspar Hendrik Pesoba Serli Padema Nihar Asran Argam Hasan Siumarni Mimi Mardan Imanuel Pele Sisilia Boka Herce Nikolas Telao Yasin Labente Ipa Adin Udin Latief Dede Yobe Ani Taere Shaemi Markus Laki Muhidin Jens libanon Man Ismail Agustina Pencewa Yeli. L Talmin Jafar Lakase Krispus Pelea Felix Banje Harun Endi welmrid Siga Agus Sigar Iksan Lisman Armudin Yacob Thaha Agus Tohama Ridwan Janun Moh Sakti Yosep Togagu Abdilah Bahrun Langaji Jamun Hakim Ihwal Rizal Mahfud

Lipu laalo Maholo Mansamat Lantibung Marena Tuare Rompo Dampelas Silanga Tada Sidole Tinombo Tomoli Kabalutan Watutau Wuasa/pekurehua Bolapapu Lengkeka Bangkagi Bare'e Toribulu Bobongko Boladangko Pamona Da'a Dodolo Kungguma Kamsisi/koninis Lamo Tomado lindu Ledo(dolo) Mataue Mbuwu Moma/salua Ompa Ntoli Sarudu Pajeko Selena Gonohop Simpangan Singura TA'A Tau ta sikoy Tangkulowi Bulili Toipan Kasimbar Uma Unde Uwauwangon Uwauwapan Uwe numpu Ado

86 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

DAFTAR PESERTA NO.

NAMA

KOMUNITAS

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Raidin Dorce Nurlin Sora pele Ruslin Risno hamzah Jamran Asthma makuta Zulfikri Benhur lekanono Joko sunarto Kalvin SN. Ama Mariam Dahlin Femi aida tompa Herda kawewo Weni trivena Silvia Rukmini p toheke Ida Moh Kosim Jamin Hasyim Ali Sulaili Alim unde Weni trivena

Sabang Lambulame Sabobok Wanga Pasir putih Tinangkung Rai Bawaan Edo Mori Dungkean Uma ree Winowanga Marantale Donggulu Badangkala Badangkala Lelio Dampelas Ngata toro Mamboro Janja Dondo Kamlu Oyonm Bada

Tana Luwu NO.

NAMA

KOMUNITAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

M. Malajukan Palondona Parman. T Samuel Amban Undu Remaja Alam Ucu Buntu Manurun Muhadar Tandi raja rusli sunali K. Ismail Danduru Widman Jumail Mappile Herman masallo Jusrianto Masllo Gunawan Basri Bintang Lamberth Laiyo Daud Tomariana Kahman Tandi lallo Jufri Parlindungan Tandigau A. Chindar Kharnita Sovian A. Nurhayati Abdi Akbar Bata Manurun Hj. Aputriani Bakti Aksa Jefri Gani

Salurante Omboan Uri Belopa Kopi-kopi Ariri bassi Issong kalua Basse sangtempe Cilallang Sembang kada Rahampuu Malangke Walendrang Dadeko Kadinginan baebunta Karunsie Battan Ampana Rampoan Rampoan Salukanan Dadeko Munte Lorehu Pamona To tanalalong/BPH tanah luwu Larandu Bosso To beau

87 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

DAFTAR PESERTA NO.

NAMA

KOMUNITAS

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Hisma Kahman Teppe Fadli Arifin Jella Suzanna Palullungan Jusrianto Marce Mongo Adolfina Ampulembang Sofian Torau Sukur Tandi Awo Syaruddin Siama Aswin Sakke Mukhtar M Irene Laduri Mananta Judding isjaya Kaladen A. Fatmawati Andi Baso Lolo Bayan Andi Asmawati Agam Agustina Sianta Helena Sinta Siti Johor Wajjalangi Werima Mananta Ruth Tely Andi Khaerani Yordan Torau Rizal Arifin Jella Madaya Andi Maswati AS Gerson Suaib. L H. Sitantu Panapi Palullungan Z. Tumanga Binti Paulus Tangdu Taruk Malabi Mery Meriban Malotu Tomas Lasampa Gerson Mirdat Samuel Yahya Calun Sioi Nafsani Dumpa Noflin Rampu Nona Paelo Frans Paelo Mahir Takaka Wajalangi

Landangi Lampesue Tabang Balambano Santandung Lino Tro wali Tawaki Komba Peta Uraso Binturu To konde Sorowako Dewan AMAN Nasional/baebunta Taddette Larompang Tampumea Kendekan Onondowa Sassa Limbong Dongi Hono Sampano Lebon Makawa Kendekan Laloa To konde Cerekang Mangganan Salassa Amballong Singkalong Radda Padoe To waula Minanga Lumarrang Lauwo Onodowa/BPH Daerah Sulaku Leboni Banokok Dodolo Lodang Limbong

88 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

DAFTAR PESERTA Sulawesi Utara NO.

NAMA

KOMUNITAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Z.A. Lantong Zainal lantong Dewi Suarlita Napulu Saleh E Gobel MB. Lauma Djaidin A Kalopita Hj . Rusniaty Potabuga, SPD Suriyono Baluntu Hemmy Koapaha An Damo halima norau Theodorus Maklegi Margaritha loho GA Ulaen Hibor Maitulung Polikarpus Tarande K. Rumewo Edy Ulaen Paulus E Heidemans Ari Palendeng W. Pinangkalan Matulandi Supit

BPH Daerah AMABOM Dewan AMAN Bintauna Bolango Kadipang Besar Lolak Mogondow Tou Bantik Smoit Bantik/Dewan Nasional Benthik Mangondow Tahuna Sanger Siau Mangaran Pulutan Salibabu Niampak Serre Bordo Tomohon Sulut Manado Minahasa

Sulawesi Selatan &Sulawesi Barat NO.

NAMA

KOMUNITAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Muh Al Amin Andi Mang Sardi Razak H. Arif Abd. Jabbar R Rizal Paundanan Syamsu Marlin Ando Made Amin And Elyas Maiwa Nelly Ikrar Olanakka Masita Tobba Watang Juir Lili Mustari Palondongan Mj Robert Rerung yasir Safaruddin Suhardi Rudi Ismail

Paselloreng Cendreangin Batu Bassi/BPH Wilayah Bulu Tana Pattallasang Teko Massenrenpulu/PD Enrekang Marena Baroko Baringin Tapong Roa Alla Pana Mundan Buntu Batu Patongloan Batu Noni Ranga Tallu Ramba Pasang Matajang Baerambang Katute/BPHD Sinjai Berambang Katute

89 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat

DAFTAR PESERTA NO.

NAMA

KOMUNITAS

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Yusuf Biringkanae H. Mansjur Embas Hj. Hatifah muhammad rivai Marlina Taba HM. Yakub Romba' Maranu Peri Somba' H. Tiranda Rammang Julianto R Palimbong Hermina Pasolang Lipu Palebangan AK. Matandung Natalia R. Pasau Isak Bunga' Allo Yohanes Sampebulu' P. Danduru Den Upa Rombelayuk Laso' Alloererung JB Batara PRG Pakiding Hermin A Rudi Tulak Anton M. Tandirerung P. Pakiding Berta Sorean Flora Tonglo Sapu'rerung J. Barap'pdang ML. Randama'dika Aris Panggalo Zeth Tandipayung A.M. Papalangi Amir Sa'pang allo A.T. Pongmanapa Sariwati WD Tanggalayuk Hermin Berta Bollan Tangdilintin Nur alam Nia Indrawati Mufli Syukri Srikandi sidrawati M. Yusuf Huswati Muh. Tabritafif Rudi Lombongan Maryam Bombong Pappang Ludia Pasamboan Arruan Saratu Ratna Dettu Manan Langi' Mentodo Origenes Bandolan A. Genggong Pallullungan Benyamin Nirwana yusuf Supiati

Saweng Kajang Kajang Pana Galessong Tanralili BPHD Toraya Pionang Dende' Panggala' Tikala Sa'dan Balusu Nanggala Tondon Kesu' Buntao Rantebua/Dewan AMAN Nasional Sangalla' Mengkendek Makale Talion Banga ulusalu Malimbong Palesan Balepe' Buakkayu Rano Simbuang Bau Bittuang Balla Pali Se'seng Kurra Tapparan Mappa Madandan Ralle Anaq Pamboang Lombong Mekkata Sendana Limboro Paminggalan Ulumanda Matangnga Banggae Bambang Tawalian Pana Osango Tabang Rambu Saratu Malabo Nosu Balla Sanetean Orubua Balla Messalu Matanga Tuqbi

90 Memeperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat Mandiri dan Bermartabat