Sistem Integrasi Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Menjadikan Indonesia Menuju Ketahan Pangan 2045

Sistem Integrasi Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Menjadikan Indonesia Menuju Ketahan Pangan 2045

Muhamad Meiza Jolanda

Indonesia di prediksi akan menjadi negara yang maju pada tahun 2045, yaitu pada saat 100 tahun kemerdekaan indonesia. Menurut menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro untuk mencapai hal itu pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahun harus tumbuh minimal 5 %. Kalau bisa konsisten mencapai pertumbuhan 5 % maka Indonesia akan naik kelas dari Middle Income country menjadi High Income Country. Kalau kita belajar dari negara-negara maju yang ada di asia seperti Singapura maka, mereka dapat menjadi negara yang maju dengan mengenali jati diri mereka sendiri, sehingga menjadi kekuatan yang besar. Singapura adalah negara yang kecil dengan luas wilayah 716 km2 dengan populasi penduduk hanya mencapai 5 juta jiwa, tetapi PDB mencapai 17,8 %. Itu terjadi karena mereka tahu jadi diri mereka, dengan letak geografis antara benua Asia, Eropa dan Australia, singapura menjadi tempat perlintasan perdagangan dunia, sehingga mereka membangun pelabuhan internasional yaitu

cruise centre. Untuk mencapai hal yang sama atau bahkan lebih Indonesia harus mengenali jati diri mereka.

Indonesia dengan luas wilayah 1.904,569 km2 menjadikannya salah satu negara terluas di dunia. Dengan lahan yang begitu luasnya indonesia dikenal dengan negara agraris. Lahan yang luas dan subur menjadi lahan yang cocok untuk lahan pertanian. Kalau kita tarik sejarah yang ada pekerjaan utama orang indonesia dari sebelum kemerdekaan sampai pada awal abad ke 20 adalah petani. Hal ini menjadikan sektor pertanian menjadi jadi diri dari bangsa Indonesia. Terutama sektor pangan indonesia. kalau kita renungkan tidak ada satu negara yang mempunyai banyak makanann pokok seperti di indonesia. Seperti contohnya negara kawasan timur tengah, mereka hanya mengenal makanan pokok gandum dan beras, sedangkan Indonesia mempunyai banyak makannan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, umbi-umbian. Ini membuktikan indonesia kaya akan bahan pangan. Untuk menjadikan indonesia menjadi negara menuju ketahanan pangan, maka setiap elemen masyarakat harus terlibat. Kebijakan dari pemerintah pusat harusalah mempunyai integrasi dengan pemerintah daerah. Ada sebuah konsep yang menurut saya menjadikan pemerintan pusat dan daerah dapat

terintegrasi yaitu dengan kebijakan satu daerah mempunyai lahan pengelolaan pangan sendiri.

Berdasarkan data Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) pada 2013 lalu masih terdapat 7,75 juta hektar lahan pertanian, tetapi setiap tahunnya 200.000 hektar lahan pertanian mengalami penyusutan. Hal ini di sebabkan karena semakin banyak pembangunan yang ada. Pembangunan Infrastuktur seperti jalan tol dan jalan layang pada dasarnya tidak berpengaruh banyak pada pengalihan fungsi lahan pertanian, karena pada pembangunannya yang tidak terlalu banyak menggunakan lahan karena sifat jalan pada ketinggina tertentu, tetapi yang jadi persolannya adalah setelah jalan di bangun maka akan banyak pengembang (Develop) memanfaatkan hal itu untuk menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan permukiman maupun kawasan industri. Kalau kita melihat dari perspektif ekonomi maka pengembangan suatu wilayah dibutuhkan untuk menunjang sektor ekonomi tetapi kebanyakan pengembang kawasan menyalah artikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) yang mana dalam Undang-Undang tersebut (LP2B) dapat diubah karena dua alasan yaitu bencana alam dan pembangunan infrastuktur untuk kepentingan umum. Dalam memahami Undang-undang ini ada

syarat yang berlaku yaitu alih fungsi tersebut harus disubtitusi dengan lahan yang sama tetapi di lokasi yang lain. Hal ini yang banyak tidak diterapkan oleh pengembang kawasan yang ada. Dari dasar inilah perlu integrasi antara pemerintah pusat selaku yang mengeluarkan kebijakan dengan pemerintah daerah selaku pelaksana kebijakan.

Lahan pertanian haruslah mempunyai perlindungan yang ketat karena salah satu pendapatan Devisa negara yaitu dalam sektor pertanian, seperti karet dan sawit. Oleh sebab itu pemerintah harusalah serius untuk mengakomodir perlindungan terhadap lahan pertanian dengan cara menetapkan pemerintah daerah sebagai pengelola khusus lahan pertanian mereka sendiri. Hal ini bukan saja mempermudah pemerintah pusat untuk mengakomodir tapi juga memberikan keluasanaan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah mereka sendiri. Apalagi sekarang kebijakan otonomi daerah sudah masuk daerah tingkat II yang mana pada tingkatan ini administrasi dati II dibawah langsung dati I, sehingga peran daerah untuk berkembang sangatlah besar. Daerah menjadi kekuatan besar bagi indonesaia, dengan adanya kemandirian pangan oleh daerah maka itu akan membantu kemandirian pangan untuk negara Indonesia itu sendiri. seperti contoh daerah jawa barat sebagai salah satu daerah dengan

penghasil beras terbesar yang ada di Indonesia maka kawasan daerah jawa barat sudah mandiri terkait bahan pangan beras sehingga hal itu secara tidak langsung menunjang Indonesia juga dalam sektor pangan terkhusus pangan beras. Kawasan indonesia ini sangatlah luas, dengan berbagai macam hasil pangan yang ada. Jikalau tiap masing-masing daerah mengenali hasil pangannnya dan menjadikan itu sebagai penunjang ekonomi mereka maka tiap daerah akan mengalami kemandirian pangan. Tugas pemerintah pusat dalam hal ini menberikan perlindungan untuk lahan pertanian sehingga para petani yang ada dapat meningkatkan produktifitas hasil pertanian mereka.

Pada zaman sekarang ini anak-anak muda sebagai generasi penerus yang akan membawa bangsa indonesia ini ke arah yang lebih baik lagi mengalami reduksi kepedulian terhadap sektor pertanian. Menurut Direktur Program Ekonomi Oxfam Indonesia Dini Widiastuti, dalam kurun waktu 2003-2013 jumlah rumah tangga tani berkurang hingga 5 juta yang mana jumlah petani 85 % didomiasi kisaran umur 45 tahun keatas. Ini membuktikan bahwa ketertariakan anak muda terhadap pangan Indonesia sangatlah kurang. Butuh suatu inovasi unutk menarik anak muda akan lebih peduli dengan kondisi pangan yang ada di indonesia. Tanggung jawab pemerintah untuk menarik anak

muda untuk lebih peduli dengan kondisi pangan Indonesia sangatlah penting, melihat kondisi sekarang yang mana peran anak muda sangat minim terhadap sektor pangan yang ada. Berbeda halnya dengan sektor jasa yang mana sekarang banyak anak muda indonesia lebih tertarik mengembangkan teknologi dibidang jasa sebut saja Go–jek, Bukalapak, Tokopedia. Yang mana para founder kesemua orang itu adalah anak muda dengan kisaran umur di bawah 30 tahun. Mereka lebih tertarik mengembangkan teknologi di bidang jasa dari pada di sektor

pangan.

Peran pemerintah sangatlah besar dalam sektor pangan ini dengan targetan adalah anak muda. Menjadikan anak muda sebagai ujung tombak dalam sektor pangan adalah pilihan terbaik karena dengan perkembangan teknologi sekarang ini serta inovasi-inovasi yang dilakukan oleh anak muda bukan tidak mungkin indonesia menjadi negara dengan ketahanan pangan pada tahun 2045. Kalau kita lihat keadaan global sekarang banyak orang-orang sukses itu mendapatkan kesuksesannya dari usia muda, sebut saja Mark Zuckerberg dengan facebooknya, yang mendapatkan kesuksesannya dalam usia muda. Ini adalah salah satu bentuk dari inovasi yang dilakukan oleh anak muda. Pada sektor pangan yang ada di indonesia inovasi yang dilakukan sangatlah minim, sehingga

ada kesan bahwa pangan Indonesia tidaklah penting untuk menunjang perekonomian Indonesia. Peran pemerintah untuk mengintegrasiakan kontribusi anak muda dengan inovasi yang dimilikinya terhadap sektor pertanian yang akan. Post dari inovasi yang dilakukan oleh anak muda diharapkan dapat memberikan sentuhan yang berbeda dalam pangan indonesia. Salah satu contoh lembaga independen anak muda yang concern terhapat isu ketahanan pangan yaitu MITI KM (Masyarakat Ilmuan dan Teknologi Indonesia Klaster Mahasiswa) melakukan concern terhadap isu ketahangan pangan Indonesia.

MITI KM dalam hal ini membuat program khusus yaitu GO Pangan Lokal pada tiap tahunnya yang mana program ini memiliki tujuan untuk mengkampanyekan pangan yang ada di Indonesia. Kampanye tersebut dilakukan di hampir seluruh kota yang ada di Indonesia. Instrumen dalam kampanye tersebut berupa stand khusus di tiap kota, melalui media sosial, melalui surat kabar, dll. Isi dari kampanye tersebut yaitu mendeskrisikan serta memperkenalkan pangan yang ada di Indonesia melalui tulisan maupun penjelasan secara langsung kepada masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun kesadaran dari masyarakat Indonesia mengenai kekayaan alam yang kita punya terutama sektor pangan

sehingga kedepannya sektor pangan Indonesia menajdi ujung tombak penunjang ekonomi Indonesia pada 2045.

Itu adalah bentuk dari kepedulian masyarakat terutama anak muda dalam memperkenalkan pangan yang ada di Indonesia bukan hanya dalam negeri tapi juga mancanegara. Sikap pemerintah menjadi penting untuk mengakomodir anak muda sehingga menjadi terintegrasi dengan tujuan Indonesia menuju ketahanan pangan 2045. Yaitu dengan sistem integrasi pemerintah pusat sebagai yang mengeluarkan kebijakan serta yang mengawasi terhadap pemerintah daerah yang menjalankan kebijakan serta peran anak muda untuk melakukan kreasi dan inovasi.