Final Project Presentation

Identifikasi Model Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Candi Borobudur Aditya Purnomo Aji 15413066 PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2017

OUTLINE PRESENTASI PENDAHULUAN TINJAUAN PUSTAKA GAMBARAN UMUM ANALISIS KESIMPULAN

Pendahuluan Latar Belakang Tujuan dan Sasaran Metodologi Penelitian Ruang Lingkup Penelitian

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Latar belakang

Tujuan dan Sasaran

GAMBARAN UMUM

Metodologi Penelitian

ANALISIS

KESIMPULAN

Ruang Lingkup

Pariwisata adalah salah satu industri yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia. Industri ini meningkatkan sumber pendapatan, lapangan kerja, dan kesejahteraan di banyak negara (UNTWO, 2014) Candi Borobudur sebagai salah satu potensi wisata berusaha ditangkap manfaatnya oleh Pemerintah RI dengan menjadikannya salah satu dari 10 Destinasi Prioritas di Indonesia (Renstra Kementerian Pariwisata, 2015). Usaha tersebut juga terbentuk dalam beberapa dokumen legal: Diputuskan dalam keppres nomor 1 tahun 1992 dengan bentuk pengelolaan 3 zona.

Dikelola oleh PT. TWC, Balai Konservasi Borobudur, dan Pemkab. Magelang.

Melalui Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008 ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional

Pada April 2017 dikeluarkan Peppres mengenai pembentukan Badan Otorita Pengelolaan Borobudur.

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Latar belakang

Tujuan dan Sasaran

Banyaknya aktor yang terlibat dalam pengelolaan KSN Borobudur ini juga menyebabkan terjadinya konflik kepentingan dalam keberjalanannya (Taylor, 2003).

GAMBARAN UMUM

Metodologi Penelitian

Belum dapat memberikan manfaat ekonomi maupun sosial budaya terhadap masyarakat sekitar (Studio Kawasan Perkotaan Mungkid, 2016; Tanudirjo, 2000).

ANALISIS

KESIMPULAN

Ruang Lingkup

Kebutuhan lainnya dalam pengelolaan Heritage Tourism adalah harus dapat memastikan keberlanjutan Borobudur agar dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya (Garrod, 2000).

dibutuhkan suatu bentuk model kelembagaan yang dapat mengintegrasikan keberjalanan peran dari seluruh aktor yang terlibat agar dapat menjawab tujuan perencanaan dan pengelolaan kawasan yang ada (Taylor, 2003; Suharto, 2011).

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Latar belakang

Tujuan dan Sasaran

GAMBARAN UMUM

Metodologi Penelitian

Tujuan: Mengidentifikasi model kelembagaan pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Candi Borobudur

ANALISIS

KESIMPULAN

Ruang Lingkup

Sasaran: 1.

2.

3.

Teridentifikasinya aktor-aktor kunci beserta perannya yang terlibat dalam pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Candi Borobudur; Teridentifikasinya bentuk koordinasi yang dilakukan antaraktor yang terlibat dalam pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Candi Borobudur; Teridentifikasinya mekanisme pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Candi Borobudur.

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Latar belakang

Tujuan dan Sasaran

GAMBARAN UMUM

Metodologi Penelitian

Metodologi Pengambilan Data:

ANALISIS

KESIMPULAN

Ruang Lingkup

Metodologi Analisis:

1.

Metode Pengambilan Data Sekunder

1.

Metode Analisis Stakeholder

2.

Metode Pengambilan Data Primer

2.

Metode Analisis Kesenjangan

Purposive Sampling Wawancara pada: Bappeda Kab. Magelang, Balai Konservasi Borobudur, dan PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko.

3.

Metode Analisis Tematik

Dilanjutkan dengan Snowball Sampling untuk mencari aktor lain dan memperdalam studi.

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Latar belakang

Tujuan dan Sasaran

GAMBARAN UMUM

ANALISIS

Metodologi Penelitian

KESIMPULAN

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Wilayah: Cakupan KSN Borobudur ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: Perlindungan situs Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut;

Ruang Lingkup Materi: Pembahasan mengenai peran dari aktor yang terlibat, bentuk koordinasi yang terjadi, dan model kelembagaan yang ada dalam pengelolaan KSN. Sumber: Fakta dan Analisis Studio Kawasan Perkotaan Mungkid. 2016

Tinjauan Pustaka Kelembagaan Pariwisata

Heritage Tourism

Perencanaan Tata Ruang Strategis

Tinjauan Preseden

PENDAHULUAN Kelembagaan Pariwisata

TINJAUAN PUSTAKA Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis

Dalam undang-undang tersebut disebutkan kegiatan pariwisata terdiri atas berbagai bentuk wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah (Undang-Undang No.9, 2009)

Sumber: Benjamin Abdurrahman, 2014

GAMBARAN UMUM

Heritage Tourism

ANALISIS

KESIMPULAN

Tinjauan Preseden

Destination Management Organization:

PENDAHULUAN Kelembagaan Pariwisata

TINJAUAN PUSTAKA

GAMBARAN UMUM

Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis

Heritage Tourism

ANALISIS

KESIMPULAN

Tinjauan Preseden

Keppres 1 tahun 1992 Zona Zona 1

Zona 2

Zona 3

Lembaga Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Kebudayaan, Balai Konservasi Borobudur Kementrian BUMN, Deputi Bidang Usaha, energy, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata, PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, Pemerintah Kecamatan Borobudur

Zona 3 Zona 2

Zona 1

PENDAHULUAN Kelembagaan Pariwisata

TINJAUAN PUSTAKA Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis

GAMBARAN UMUM

Heritage Tourism

ANALISIS

KESIMPULAN

Tinjauan Preseden

RTR KSN Borobudur: Dalam RTR KSN Borobudur sudah dirumuskan beberapa arahan untuk pembangunan dan perencanaan KSN Borobudur. Arahan tersebut terdiri atas: pengembangan transportasi, utilitas, zonasi kawasan hutan rakyat, zonasi kawasan peruntukkan pertanian, zonasi kawasan permukiman, dan zonasi sub-pelestarian (RTR KSN Borobudur, 2014).

Sumber: Fakta dan Analisis Studio Kawasan Perkotaan Mungkid. 2016

PENDAHULUAN Kelembagaan Pariwisata

TINJAUAN PUSTAKA Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis

GAMBARAN UMUM

Heritage Tourism

ANALISIS

KESIMPULAN

Tinjauan Preseden

Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Borobudur:

bentukan manajemen terpadu yang berupa Badan Otorita Pengenlolaan Kawasan Pariwisata Borobudur (Peraturan Presiden No.46, 2017).

Sumber:Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017

PENDAHULUAN Kelembagaan Pariwisata

TINJAUAN PUSTAKA

GAMBARAN UMUM

Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis

Heritage Tourism

ANALISIS

KESIMPULAN

Tinjauan Preseden

Heritage Tourism: Dalam pemaknaan dari kata ‘Heritage’ sendiri memiliki makna yang dalam dan sangat luas dari sejarah, tradisi, maupun nilai yang dimiliki dalam suatu negara sejak masa lampau. Umumnya jenis pariwisata ini memberikan pengalaman untuk merasakan masa lampau. (Porter & Salazar, 2005)

Dalam pembahasan urgensi dari pengelolaan untuk wisata heritage terdapat beberapa isu strategis yang terbahas: 1. Konservasi dan Wisata Umum; 2. Keunikan Situs Wisata; 3. Empat variable destinasi heritage (Identitas Komunitas, pendidikan, atraksi wisatawan, dan regenerasi ekonomi); 4. Perencanaan Strategis.

PENDAHULUAN Kelembagaan Pariwisata

TINJAUAN PUSTAKA

GAMBARAN UMUM

Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis

Heritage Tourism

ANALISIS

KESIMPULAN

Tinjauan Preseden

Angkor Wat di Kamboja Dalam pengelolaannya, terdapat beberapa stakeholder internasional, nasional, maupun regional yang terlibat.

• International Coordinating Committee Heritage Site of Angkor (dibentuk oleh UNESCO).

• Authority for The Protection of the Site and the Development of the Region of Agkor (ASPARA) yang dibentuk oleh Pemerintah Nasional Kamboja • Pemerintah Daerah Region Siem Reap

Sumber: The Study on Integrated Master Plan for Sustainable Development of Siem Reap / Angkor Town in the Kingdom of Cambodia, 2006

PENDAHULUAN Kelembagaan Pariwisata

TINJAUAN PUSTAKA

GAMBARAN UMUM

Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis

Heritage Tourism

ANALISIS

KESIMPULAN

Tinjauan Preseden

KSN Tana Toraja di Sulawesi Selatan Dalam DMO Toraja terdapat tiga (3) elemen yang memiliki peran dan saling berkoorinasi satu sama lain.

Dalam bentuk Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP), forum ini memiliki anggota Romobongan Pariwisata (sebagai bentuk Kelompok Kerja Lokal Pariwisata) dan dua Kelompok Kerja Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara (Andriani, 2015).

Sumber: Kementerian Pariwisata, 2015

Gambaran Umum Fisik Lingkungan Ekonomi Wilayah Sosial Kependudukan Kelembagaan

PENDAHULUAN

Fisik Lingkungan

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Wilayah

GAMBARAN UMUM

Sosial Kependudukan

Dalam perencanaan KSN Borobudur sendiri, terbagi pada dua macam kawasan.

Kawasan tersebut diantaranya 1. Kawasan Sub-Pelestarian 1: Desa Bojong, Desa Paremono, Desa Pabelan, Desa Ngrajek, dan Kelurahan Mendur di Kec Mungkid; Desa Wanurejo dan Desa Borobudur di Kec. Borobudur; 2. Kawasan Sub-Pelestarian 2: Desa Sawitan, Kec. Mungkid dan Desa Deyangan, Kec. Mertoyudan.

Kecamatan Borobudur sendiri sebagai wilayah yang mengampu KSN Candi Borobudur di dalamnya terdiri atas 20 desa.

ANALISIS

KESIMPULAN

Kelembagaan

SP 1 SP 2

Borobudur

Sumber: Fakta dan Analisis Studio Kawasan Perkotaan Mungkid. 2016

PENDAHULUAN

Fisik Lingkungan

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Wilayah

GAMBARAN UMUM

Sosial Kependudukan

Zona

Lembaga

Zona 1

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Kebudayaan, Balai Konservasi Borobudur

Zona 2

Kementrian BUMN, Deputi Bidang Usaha, energy, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata, PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko

Zona 3

Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, Pemerintah Kecamatan Borobudur

ANALISIS

KESIMPULAN

Kelembagaan

Zona 3

Zona 2

Zona 1

Sumber: Dokumen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Fisik Lingkungan

GAMBARAN UMUM

Sosial Kependudukan

Ekonomi Wilayah

Kedudukan PDRB Kecamatan Borobudur: Bandongan Candimulyo Tegalrejo Ngluwar 3.04% 2.17% 2.69% Pakis 2.21% Sawangan 3.15% 3.05% Salaman 3.40%

1

Muntilan 7.10%

Kajoran 4.16%

6

Tempuran 4.81%

Borobudur 4,82%

Ngablak 4.92%

Kelembagaan

Struktur Ekonomi Kecamatan Borobudur:

Srumbung 7.63%

Kaliangkrik 3.92%

8

KESIMPULAN

Mertoyudan 16.34%

Dukun 2.05%

Windusari 3.63%

Salam 4.11%

ANALISIS

Grabag 5.26%

Secang 6.48%

Mungkid 5,05%

Pertanian 24%

Jasa-jasa

29%

3% 6%

6%

23%

3% 0% 6%

Perdagangan Sumber: Magelang dalam Angka, 2015

PENDAHULUAN

Fisik Lingkungan

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Wilayah

GAMBARAN UMUM

Sosial Kependudukan

•

Kecamatan Borobudur merupakan kecamatan ke7 yang memiliki jumlah populasi penduduk terbanyak di Kabupaten Magelang.

•

Sedangkan untuk laju pertumbuhannya menempati urutan ke-7 paling lambat pertumbuhannya dengan 0,79% dari tahun 2015-2016.

•

Dari angka partisipasi pada pendidikan menunjukkan angka yang cukup tinggi dan hampir semua dapat berpartisipasi di SD. Namun, hanya 50% hingga SMA.

ANALISIS

KESIMPULAN

Kelembagaan

Piramida Penduduk Kecamatan Borobudur:

Sumber: Kecamatan Borobudur Dalam Angka, 2015

PENDAHULUAN

Fisik Lingkungan

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Wilayah

GAMBARAN UMUM

Sosial Kependudukan

Struktur OPD Pemerintah Kabupaten Magelang Sumber: Buku Putih Magelang, 2015

ANALISIS

Kelembagaan

KESIMPULAN

PENDAHULUAN

Fisik Lingkungan

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Wilayah

Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Sumber: Website Bappeda Kabupaten Magelang, diakses pada 8 Spetember 2017

GAMBARAN UMUM

Sosial Kependudukan

ANALISIS

Kelembagaan

KESIMPULAN

PENDAHULUAN

Fisik Lingkungan

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Wilayah

GAMBARAN UMUM

Sosial Kependudukan

ANALISIS

KESIMPULAN

Kelembagaan

Struktur Organisasi PT.Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko Unit Pelaksana dibawah direktorat pada Kementerian BUMN yang ditujukan untuk mengelola Pariwisata di Candi Prambanan, Borobudur, dan Ratu Boko.

Sumber:Bambang Suharto, 2011

PT ini memiliki visi: “Menjadi Perusahaan yang unggul dan bersih dalam pengelolaan dan pengembangan lingkungan Cagar Budaya serta Pariwisata yang selaras dengan pelestarian Warisan Budaya Bangsa�

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Fisik Lingkungan

Ekonomi Wilayah Kepala

Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Konservasi

Urusan kepegawaian

Kelompok Kerja Pemeliharaan

Urusan perencanaan dan rumah tangga

Kelompok Kerja Dokumentasi dan Publikasi

Urusan Keuangan

Kelompok Kerja Kajian dan Pengembangan

Urusan Persuratan

Kelompok Kerja Pengamanan

KK Laboratorium dan Kemitraan

KK Pemanfaatan dan Layanan Masyarakat

Kelompok Tenaga Fungsional

GAMBARAN UMUM

Sosial Kependudukan

ANALISIS

KESIMPULAN

Kelembagaan

Struktur Organisasi Balai Konservasi Borobudur Balai konservasi Borobudur merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan di bidang konservasi dan pelestarian Candi Borobudur yang berada di bawah tanggung jawab kepada Direktur Jendral Kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai.

Pada awalnya balai ini merupakan pusat pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dalam bidang pemugaran dan konservasi. Hal itu mengantarkan balai ini menjadi pusat pelatihan dalam institusi tingkat nasional maupun internasional.

Analisis Analisis Stakeholder Pengelolaan KSN

Analisis Bentuk Koordinasi Pengelolaan KSN Analisis Model Kelembagaan Pengelolaan KSN

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Stakeholder Pengelolaan KSN Borobudur

GAMBARAN UMUM

ANALISIS

Analisis Bentuk Koordinasi Pengelolaan KSN Borobudur

KESIMPULAN

Analisis Model Kelembagaan KSN Borobudur

Identifikasi Stakeholder Kunci Kategori Pemerintah Swasta Masyarakat

No

Nama Aktor

1

Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Magelang;

v

2

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora);

v

3 4 5

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR);

v

Dinas UMKM; Balai Konservasi Borobudur;

v v

6

PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko;

7 8 9

Forum Rembug Klaster Pariwisata Borobudur; Investor; BUMN (melalui Balai Ekonomi Desa).

Sumber: Hasil Analisis,2017

v v v

v

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Stakeholder Pengelolaan KSN Borobudur

GAMBARAN UMUM

Analisis Bentuk Koordinasi Pengelolaan KSN Borobudur

ANALISIS

KESIMPULAN

Analisis Model Kelembagaan KSN Borobudur

Peran Stakeholder Terhadap KSN Bappeda Kab.Magelang: 1.

2.

Bersama dengan BPMPPT menjalankan regulasi dan perizinan pembangunan yang ada di KSN Borobudur.

Melakukan revisi RTRW Kabupaten Magelang dalam rangka menjaga keberjalan KSN Borobudur.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora): 1. Dalam hal ini Disparpora mengembangkan atraksi sekitar KSN agar dapat menjadi satu destinasi yang dapat menangkap manfaat dari KSN Borobudur.

2. Memberi pelatihan desa wisata kepada masyarakat Kecamatan Borobudur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR): 1. Mengadakan pembangunan infrastruktur pada Kabupaten Magelang 2. Mengawasi keberjalanan implementasi penataan ruang di Kabupaten Magelang

Sumber: Hasil Analisis,2017 PEMERINTAH

SWASTA

MASYARAKAT

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Stakeholder Pengelolaan KSN Borobudur

GAMBARAN UMUM

Analisis Bentuk Koordinasi Pengelolaan KSN Borobudur

ANALISIS

KESIMPULAN

Analisis Model Kelembagaan KSN Borobudur

Peran Stakeholder Terhadap KSN Dinas UMKM:

Balai Konservasi Borobudur:

1.

1. Melakukan kajian dan penelitian terhadap situs Cagar Budaya 2. Menjaga kelestarian situs Borobudur secara langsung dengan melakukan pemugaran dan pembersuhan.

3. Menjaga kelestarian situs Borobudur dengan memberikan pertimbangan konservasi terhadap Pemerintah Kabupaten dan PT. Taman Wisata Candi Borobudur dan Ratu Boko.

4. Mengedukasi masyarakat setempat dalam penjagaan (konservasi) Candi Borobudur.

Melakukan pelatihan desa wisata pada UMKM masyarakat

BUMN (melalui Balai Ekonomi Desa):

1. Memberdayakan masyarakat desa agar dapat berdikari secara ekonomi.

Sumber: Hasil Analisis,2017 PEMERINTAH

SWASTA

MASYARAKAT

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Stakeholder Pengelolaan KSN Borobudur

GAMBARAN UMUM

Analisis Bentuk Koordinasi Pengelolaan KSN Borobudur

ANALISIS

KESIMPULAN

Analisis Model Kelembagaan KSN Borobudur

Peran Stakeholder Terhadap KSN Investor: 1.

PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko:

Menginvestasikan sumber dayanya untuk mendapat keuntungan dari keberadaan Borobudur. Dalam hal ini, investor pembangun hotel dll.

1. Mengelola pemasaran dan promosi situs Borobudur 2. Mengadakaan sarana, prasarana, dan utilitas untuk Zona 2 Candi Borobudur 3. Memberdayakan masyarakat melalui balai ekonomi Desa, agar dapat mewujudkan Borobudur sebagai destinasi bersama dengan desa wisata di sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis,2017 PEMERINTAH

SWASTA

MASYARAKAT

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Stakeholder Pengelolaan KSN Borobudur

GAMBARAN UMUM

Analisis Bentuk Koordinasi Pengelolaan KSN Borobudur

ANALISIS

KESIMPULAN

Analisis Model Kelembagaan KSN Borobudur

Peran Stakeholder Terhadap KSN Forum Rembug Klaster Pariwisata: 1. Mengoordinasi bentuk amenitas yang disediakan oleh masyarakat (Homestay, Agensi Perjalanan, Desa Wisata, dst.)

2. Menjadi penengah dalam konflik yang terjadi di masyarakat 3. Memberdayakan masyarakat agar dapat menjadi berdikari 4. Menghubungkan kelompok masyarakat dengan stakeholder lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya.

Sumber: Hasil Analisis,2017 PEMERINTAH

SWASTA

MASYARAKAT

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Stakeholder Pengelolaan KSN Borobudur

GAMBARAN UMUM

Analisis Bentuk Koordinasi Pengelolaan KSN Borobudur

ANALISIS

Analisis Model Kelembagaan KSN Borobudur

Pemetaan Urusan Pengelolaan KSN

Sumber: Hasil Analisis,2017

KESIMPULAN

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Stakeholder Pengelolaan KSN Borobudur

Pengembangan Destinasi Wisata

Permasalahan terjadi karena ketidakterlibatan masyarakat dalam pengelolaan KSN dan destinasi wisata.

Sumber: Hasil Analisis,2017

GAMBARAN UMUM

Analisis Bentuk Koordinasi Pengelolaan KSN Borobudur

ANALISIS

KESIMPULAN

Analisis Model Kelembagaan KSN Borobudur

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Stakeholder Pengelolaan KSN Borobudur

GAMBARAN UMUM

Analisis Bentuk Koordinasi Pengelolaan KSN Borobudur

ANALISIS

Analisis Model Kelembagaan KSN Borobudur

Regulasi Pembangunan dan Konservasi Wilayah

• Permasalahan terjadi dalam penegakan regulasi • Konflik kepentingan antara investor dan masyarakat setempat Sumber: Hasil Analisis,2017

KESIMPULAN

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Stakeholder Pengelolaan KSN Borobudur

GAMBARAN UMUM

Analisis Bentuk Koordinasi Pengelolaan KSN Borobudur

Pemberdayaan Masyarakat

Sumber: Hasil Analisis,2017

ANALISIS

KESIMPULAN

Analisis Model Kelembagaan KSN Borobudur

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Stakeholder Pengelolaan KSN Borobudur

•

•

•

Pemkab Mahgelang, PT.TWC, dan Balai Konservasi mash bertanggung jawab sesuai dengan amanah Keppres 1 tahun 1992 Mayoritas dari perencanaan yang didapat dari peppres belum diimplementasikan dalam pengelolaan BOP. Seperti belum berjalannya struktur BOP dan pengadaan Rencana Pengembangan BOP Borobudur.

Dibutuhkan rencana implementasi teknis BOP.

GAMBARAN UMUM

Analisis Bentuk Koordinasi Pengelolaan KSN Borobudur

ANALISIS

KESIMPULAN

Analisis Model Kelembagaan KSN Borobudur

Pepres no.46 tahun 2017

‚…kalau dari Perpres 46 tahun 2017 itu tentang BOP belum ada perubahan sih dari sistem yang ada...‛ (Bu Sularsih, BKB) Hal yang sama juga disampaikan oleh PT. Taman Wisata Candi.

Sumber: Hasil Analisis,2017

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Stakeholder Pengelolaan KSN Borobudur

GAMBARAN UMUM

Analisis Bentuk Koordinasi Pengelolaan KSN Borobudur

Keppres 1 tahun 1992 & Pokja KSN Kab.Magelang • • •

• • •

Bentuk koordinasi terpusat satu pintu yang diinisiasi oleh Bupati Magelang Pokja KSN beranggotakan SKPD Kab. Magelang terkait beserta Balai Konservasi Borobudur Pokja KSN merupakan bentuk koordinasi non-formal antarlembaga PT. Taman Wisata hanya terlibat dalam waktu tertentu.

Tidak ada mekanisme pasti di dalam Pokja KSN. Tidak ada keterlibatan masyarakat.

ANALISIS

KESIMPULAN

Analisis Model Kelembagaan KSN Borobudur

RTR KSN Borobudur • • •

Dalam keberjalanan implementasi KSN, pengelolaan dan pembagian peran sudah cukup sesuai dalam dengan dokumen legal.

Namun, peran dari pemkab Magelang dalam menengakkan regulasi pembangunan di KSN harus ditingkatkan Masyarakat belum berperan aktif dalam keberjalanan perwujudan tata Ruang KSN Borobudur

Sumber: Hasil Analisis,2017

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Stakeholder Pengelolaan KSN Borobudur

Fungsi DMO Penggerak ekonomi lokal

GAMBARAN UMUM

Analisis Bentuk Koordinasi Pengelolaan KSN Borobudur

ANALISIS

Analisis Model Kelembagaan KSN Borobudur

Implementasi Peran dalam KSN Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Magelang; Forum Rembug Klaster Pariwisata Borobudur;

Pemasar Destinasi Pariwisata Koordinator Industri (Pariwisata dan amenitas) Koordinator Pengelolaan Destinasi Pariwisata

PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko; PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko; Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Magelang; PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko;

Membangun dan menggali nilai keunikan Balai Konservasi Borobudur lokal Sumber: Hasil Analisis,2017

KESIMPULAN

• DMO dengan bentuk Forum Tata Kelola Pariwisata dapat menajdi rekomendasi implementasi BOP di tingkat kabupaten kota.

• Dari beberapa kelompok anggota juga dibutuhkan peran koordinator seperti koordinator Pokja Pemda Magelang.

• Pemda DIY, Desa, Kelompok Masyarakat, dan lain-lain.

Rencana Induk Pariwisata yang akan dirumuskan BOP dapat diterjemahkan dengan baik.

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Stakeholder Pengelolaan KSN Borobudur

GAMBARAN UMUM

Analisis Bentuk Koordinasi Pengelolaan KSN Borobudur

ANALISIS

KESIMPULAN

Analisis Model Kelembagaan KSN Borobudur

Dengan bentukan ini yang menjadi implementasi pada BOP, dapat diprioritaskan kontribusi yang proporsional antara peran dan fungsi masing-masing subyek yang berparitisipasi (Abdurrahman, 2014).

Sumber: Hasil Analisis,2017

Kesimpulan Temuan Studi

Rekomendasi

Kesimpulan

Kelemahan Studi

Saran Studi Lanjutan

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Temuan Studi

Simpulan

GAMBARAN UMUM

Rekomendasi

Kelemahan Studi

ANALISIS

KESIMPULAN

Saran Studi Lanjutan

Teridentifikasinya aktor-aktor kunci beserta perannya yang terlibat dalam pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Candi Borobudur; 1.

2.

3.

Kepentingan nasional tersebut didelegasikan kepada 4. beberapa institusi pada tingkat regional Kabupaten dalam keberjalanannya.

Pada keberjalanan Zona 3 juga, selain elemen pemerintah yang terlibat elemen swasta berupa investor Elemen masyarakat yang terlibat sebagai salah satu aktor diantaranya Forum Rembug Klaster Pariwisata Borobudur sebagai perwujudan

Sumber: Hasil Analisis,2017

Didapatkan aktor yang memiliki kepentingan dan dampak paling besar merupakan PT. Taman Wisata Candi. Aktor selanjutnya yang memiliki skor tertinggi merupakan Balai Konservasi Borobudur dan Bappeda Kabupaten Magelang. Ketiga aktor inilah merupakan aktor kunci dalam pengelolaan KSN.

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Temuan Studi

Simpulan

GAMBARAN UMUM

Rekomendasi

Kelemahan Studi

ANALISIS

KESIMPULAN

Saran Studi Lanjutan

Teridentifikasinya bentuk koordinasi yang dilakukan antaraktor yang terlibat dalam pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Candi Borobudur; 1.

2.

Tema pengelolaan KSN yang teridentifikasi 3. merupakan Perenanaan dan Pengembangan Destinasi Wisata; Regulasi Pembangunan dan Konservasi Wilayah; dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam pengembangan destinasi wisata keberjalanan koordinasi yang terjadi menunjukkan satu 4. permasalahan. Permasalahan tersebut merupakan ketidakterlibatan masyarakat

Sumber: Hasil Analisis,2017

Dalam urusan regulasi pembangunan dan Konservasi Wilayah, masyarkaat sudah dilibatkan aktof terutama untuk menjaga situs Borobudur secara langsung.

Namun, terdapat kendala dalam penegakan hukum dan tata cara perizinan pembangunan yang ada.

Dalam urusan pemberdayaan masyarakat keberjalanan program-program yang ada sudah berjalan. Balkondes sudah ada pada 16 desa dari 20 desa di Kecamatan Borobudur.

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Temuan Studi

Simpulan

GAMBARAN UMUM

Rekomendasi

Kelemahan Studi

ANALISIS

KESIMPULAN

Saran Studi Lanjutan

Teridentifikasinya model kelembagaan pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Candi Borobudur; 1.

2.

Belum ada bentuk teknis dari pengelolaan KSN oleh BOP tersebut.

Keberjalanan Pokja KSN ini tidak terlalu baik dengan tidak rutinnya pertemuan yang ada. Unsur masyarakat sendiri belum dilibatkan pada tingkat ini.

Sumber: Hasil Analisis,2017

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Temuan Studi

Simpulan

GAMBARAN UMUM

Rekomendasi

Kelemahan Studi

ANALISIS

KESIMPULAN

Saran Studi Lanjutan

Sebagai salah satu bentuk heritage tourism yang ada di Indonesia, lembagalembaga Candi Borobudur sudah mengusahakan terjawabnya isu-isu strategis dari wisata heritage diantaranya Konservasi, Komunitas Lokal, relevansi, edukasi dan rekreasi (Garrod, 2000). Dari model kelembagaan yang berjalan saat ini juga ditemukan bahwa keberjalannya belum bisa melibatkan semua unsur, terutama masyarakat.

Dapat disimpulkan juga, terdapat dua bentuk manajemen terpadu yang ada.

Pertama, dalam bentuk Badan Otorita Pariwisata Borobudur harus dapat mempertemukan segala kepentingan tersebut dengan proporsional. Sedangkan kedua, Pokja KSN belum memiliki mekanisme koordinasi yang optimal (Sularsih, 2017).

Sumber: Hasil Analisis,2017

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Temuan Studi

Simpulan

GAMBARAN UMUM

Rekomendasi

Kelemahan Studi

ANALISIS

KESIMPULAN

Saran Studi Lanjutan

Dalam kebrjalanan pengelolaan apabila dibutuhkan untuk mengetahui kondisi eksisting KSN dapat menuju pada ketiga aktor tersebut.

Pengelolaan KSN ke depannya harus dapat melibatkan ketiga unsur tersebut dan memberikan peran dan fungsi yang proporsional.

Model kelembagaan dalam pengelolaan KSN ke depannya harus dapat mewujudkan skema koordinatif dengan koordinator yang dapat menempatkan peran secara proporsional menuju tujuan bersama.

Pemerintah daerah bersama dengan unsur swasta dan unsur masyarakat harus dapat saling bekerja sama dalam mewujudkan KSN Borobudur yang tidak hanya bermanfaat secara finansial untuk negara juga untuk masyarakat sekitarnya.

Sumber: Hasil Analisis,2017

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Temuan Studi

Simpulan

Pertama, studi yang dilakukan banyak melakuka tinjauan pada pemerintah daerah.

Dibutuhkan tinjauan pengelolaan KSN dari sudut pandang pemerintah nasional agar dapat mengembangkan studi menjadi lebih komprehensif.

Sumber: Hasil Analisis,2017

GAMBARAN UMUM

Rekomendasi

Kelemahan Studi

Kelemahan kedua, dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan metode purposive sampling dan snowballing sampling, sehingga analisis dapat diperkuat dengan menambah responden.

ANALISIS

KESIMPULAN

Saran Studi Lanjutan

Kelemahan ketiga adalah metodologi studi. Metode analisis dapat menggunakan metode yang partisipatif seperti FGD, sehingga dapat melibatkan masyarakat dalam menentukan perencanaan yang sesuai untuk KSN.

PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Temuan Studi

Simpulan

GAMBARAN UMUM

Rekomendasi

Kelemahan Studi

ANALISIS

KESIMPULAN

Saran Studi Lanjutan

1.

Dilanjutkan studi mengenai pengelolaan Kawasan Strategis Nasional berdasarkan perspektif pemangku kebijakan di ranah nasional;

2.

Dilanjutkan studi mengenai implementasi pengelolaan Badan Otorita Pariwisata Pengelolaan Kawasan Borobudur sebagai badan yang bertanggungjawab untuk mengelola KSN Borobudur;

3.

Dilanjutkan studi mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan KSN. Studi dapat berupa peran yang dapat dilakukan, kapasitas dari masyarakat itu sendiri, dan potensi masyarakat

Sumber: Hasil Analisis,2017

Terima Kasih atas Perhatiannya PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2017