eh karena itu, diperlukan suatu regulasi baik dalam tingkat nasional dan internasional yang mengatur kondisi tersebut, tidak terkecuali negara kita sendiri. Saat ini, Indonesia sudah cukup baik dalam menyediakan regulasi pada sektor yang berkaitan dengan ruang digital jika dibandingkan dengan negara lain. Berdasarkan United Nations Conference on Trade and Development Global Cyberlaw Tracker, Indonesia merupakan salah satu dari segelintir negara yang memiliki regulasi dalam empat sektor ruang digital, yakni informasi dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, dan kejahatan di dunia maya. Meskipun demikian, regulasi tersebut masih memiliki banyak permasalahan dan menuai kontroversi di masyarakat. Hal ini terlihat dari salah satu regulasi yang seharusnya melindungi ruang digital malah menimbulkan ketidakadilan dan tingginya risiko pembatasan kebebasan berpendapat. Permasalahan lainnya ter-
letak pada tingginya angka kebocoran data, baik dalam sektor publik maupun sektor privat. Hal ini dapat diatribusikan kepada beberapa faktor, seperti regulasi yang belum maksimal, tidak adanya otoritas independen terintegrasi yang menangani permasalahan ini, dan lainnya. Salah satu faktor utamanya ialah karena regulasi yang masih tersebar di berbagai peraturan dan belum terintegrasi secara maksimal. Pada skala internasional, keadaan ini diperburuk dengan tidak adanya perlindungan hukum ruang digital yang berlaku secara universal. Tantangan yang dialami tersebut berhubungan dengan tiga aspek hukum internasional, yakni munculnya kebingungan dan ketidakjelasan terkait yurisdiksi, penyelesaian sengketa, dan instrumen hukum dikarenakan masing-masing negara masih menjunjung tinggi hukumnya masing-masing dan tidak mengalah dengan alasan memperjuangkan yurisdiksi digital negara mereka masing-masing.
Bagaimana cara yang tepat untuk menanggulangi masalah perlindungan hukum di indonesia dan internasional mengenai penyalahgunaan teknologi?
Permasalahan-permasalahan di atas harus segera ditanggulangi dengan memperjelas dan mempertegas regulasi yang mengatur ruang digital dan dikembangkannya suaut otoritas independen yang dapat mengadili dan melindungi masyarakat di ruang digital baik dalam skala lokal maupun nasional. Dalam skala nasional, reformasi terhadap tatanan normatif yang mengatur terkait ruang digital sangat diperlukan. Pengaturan yang ada seharusnya diperjelas sehingga mengurangi kecenderungan terjadinya multitafsir dan mengedepankan semangat kebebasan atas informasi dan berpendapat. Selain itu, pengaturan yang ada juga seharusnya bersifat terintegrasi. Keberadaan suatu otoritas perlindungan data yang independent juga sangat dibutuhkan untuk menjaga kemaslahatan perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia. Di lain sisi, diperlukan juga suatu instrumen hukum internasional yang berbasis hukum, kebebasan, dan inklusif di masa depan untuk memberikan kejelasan terkait ketiga permasalahan yang disebutkan sebelumnya
27
