ALSA TIMES 2021 #2 by ALSA LC UJ

ASIAN LAW STUDENTS’ ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS JEMBER

ALSATIMES ISSUE

Cyber Crime

Cybe r CRi m E

Perlindungan Hukum Indonesia dan Internasional mengenai Penyalahgunaan Teknologi

www.issuu.com/alsalcuj

PRESIDENT GREETING

Halo ALSAians! Dengan bangga dan senang hati saya menyambut para pembaca untuk menikmati ALSA Times Vol. 2 yang secara kreatif dan komprehensi diproduksi oleh ALSA Local Chapter Universitas Jember dengan tema “Perlindungan Hukum di Indonesia dan Internasional Mengenai Penyalahgunaan Teknologi”. Majalah ini memuat informasi yang informatif namun edukatif mengenai Kebijakan Hukum terkait dengan Penyalahgunaan Teknologi secara nasional maupun global yang sampai saat ini kita sadari masih menjadi isu yang perlu kita bicarakan. Selain itu, majalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada anda para pembaca untuk memiliki pengetahuan tentang topik yang diangkat. Dengan bangga saya mengajak para pembaca untuk menimba ilmu melalui isi yang tertulis dalam majalah ini karena topik yang dibahas merupakan topik atau isu penting yang harus kita waspadai bersama.

“

Saya bercita-cita karya agung ini dapat terus diproduksi dan berperan sebagai sumber informasi yang menghibur, edukatif namun informatif yang dapat diakses oleh publik. Selain itu, saya ingin memberikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada setiap individu yang terlibat dalam pembuatan majalah ini. Saya sangat berharap ALSA Local Chapter Universitas Jember dapat terus membuat proyekproyek yang lebih menakjubkan lagi kedepannya agar dikemudian hari ALSA Local Chapter Universitas Jember dapat terus berfungsi untuk mengembangkan potensi keilmuan anggotanya. Untuk para pembaca, Selamat Menikmati.

Salam Hangat,

ALSA ALWAYS BE ONE!

Sena Britantoro Ramadhan

Presiden ALSA National Chapter Indonesia

01 01

periode 2021/2022

DIRECTOR GREETING Assalamualaikum Wr. Wb., Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.

Hallo ALSAians! Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang dengan kehendaknya memberikan kita semua kesehatan hingga saat ini.Dengan penuh rasa bangga ALSA Local Chapter Universitas Jember dapat menerbitkan produk majalah kami yaitu ALSA Times Vol. 2 dengan tema “Perlindungan Hukum di Indonesia dan Internasional Mengenai Penyalahgunaan Teknologi”. Dengan senang hati saya menyambut para pembaca untuk menikmati seluruh informasi yang telah kami tuangkan melalui majalah ini. Kita semua telah menyadari saat ini bahwa perkembangan teknologi sangat berkembang dengan pesat, namun di sisi lain juga terdapat beberapa pihak yang menyalahgunakan teknologi untuk tindakan yang merugikan orang lain. Dengan majalah ini, kami bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada para pembaca untuk menambah pengetahuan tentang Perlindungan Hukum di Indonesia dan Internasional Mengenai Penyalahgunaan Teknologi yang saat ini sering kita dengar mengenai penyalahgunaan teknologi.

“

Semoga majalah ini dapat menjadi sumber informasi yang edukatif, informatif dan mampu dijangkau oleh masyarakat luas. Saya juga berterimakasih juga kepada para pihak yang telah turut berkontribusi dalam pembuatan majalah ALSA Times Vol. 2 kali ini. Semoga para pembaca dapat menikmati isi dan mendapatkan informasi yang edukatif dari majalah yang kami terbitkan ini.

Salam Hangat,

ALSA ALWAYS BE ONE!

Radhika Adam Ardiansyah

Director ALSA Local Chapter Universitas Jember periode 2020/2021

PERSON IN CHARGE GREETING

Lusiana Dewi Kiswara

PERSON IN CHARGE ALSATIMES #2

Gemilang Kirana Yoenianto

PERSON IN CHARGE ALSATIMES #2

Assalamualaikum Wr. Wb., Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa sebab atas segala rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya, karena atas izin-Nya kita diberikan kesempatan untuk menerbitkan ALSA Times #2 Local Chapter Universitas Jember dengan judul Cyber Crime: Perlindungan Hukum di Indonesia dan Internasional Mengenai Penyalahgunaan Teknologi. Dengan rahmatnya pula ALSA Times #2 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Meskipun kami menyadari masih banyak terdapat kesalahan didalamnya. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan ALSA Times.

“

Kami sangat berharap dengan adanya ALSA Times ini dapat memberikan manfaat dan edukasi kepada seluruh pihak mengenai Cyber Crimes. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pembuatan ALSA Times ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kemudian ALSA Times ini dapat menjadi lebih baik lagi.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ALSA Times ini dapat bermanfaat. Kami juga yakin bahwa majalah kami jauh dari kata sempurna dan masih membutuhkan kritik serta saran dari pembaca, untuk menjadikan makalah ini lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum Wr. Wb., Salam, Om Shantu Shanti Om, Namo Buddhaya.

ALSA ALWAYS BE ONE! 03

TABLE OF CONTENTS 01

PRESIDENT GREETING

02 DIRECTOR GREETING 03 PERSON IN CHARGE GREETING 04 TABLE OF CONTENTS 06 ABOUT US 08 STRUCTURE OF ALSA LC UJ 10 MAIN ARTICLE 16 LEGAL OPINION 20 PEOPLE OPINION 28 AIAC ARTICLE 04

TABLE OF CONTENTS 32 MEMBER’S ARTICLE 38 EVENT REVIEW 40 INTERVIEW WITH DELEGATES 42 INTERVIEW WITH DELEGATES 44 SHORT STORY : ETERNALS 47 CYBER CRIME FACTS 50 INFOGRAPHIC 52 MOVIE REVIEW 56 ALSAFUND STORE

ABOUT US

Asian Law Students’ Association (ALSA) adalah organisasi non-politik dan nirlaba untuk mahasiswa hukum di lingkungan Asia. ALSA hadir sebagai wadah untuk menghubungkan seluruh anggotanya dan melakukan kegiatan agar anggota dapat memenuhi keempat pilar ALSA. Mana yang Berwawasan Internasional, Berkomitmen Akademik, Bertanggung Jawab Sosial, dan Terampil Secara Hukum. ALSA International terdiri dari 17 National Chapter termasuk ALSA National Chapter Indonesia (ALSA NC Indonesia). ALSA Local Chapter Universitas Jember (ALSA LC UJ) adalah salah satu dari 14 Local Chapter di ALSA NC Indonesia. ALSA LC UJ berlokasi di Fakultas Hukum Universitas Jember. Tahun ini ALSA LC UJ fokus menjadi forum yang dinamis dan progresif dalam memberikan manfaat berkelanjutan, tidak hanya bagi anggotanya tetapi juga bagi fakultas, universitas, dan seluruh masyarakat. Mudah-mudahan, tujuan kita akan membantu kita semua untuk bersatu dan energi yang kita ciptakan sebagai satu akan memungkinkan kita untuk mencapai visi itu. ALSA Local Chapter Universitas Jember atau dikenal dengan ALSA LC UJ merupakan bagian dari ALSA National Chapter Indonesia. ALSA LC UJ merupakan salah satu dari 14 Cabang Lokal ALSA Indonesia yang berlokasi di Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan ALSA LC UJ adalah untuk membantu anggotanya membangun sifat-sifat yang tercermin dalam pilar ALSA, yang berpikiran internasional, bertanggung jawab secara sosial, berkomitmen secara akademis, dan terampil secara hukum.

ALSATI M ES ALSATI M ES

STRUcture o

2020/

of alsa lc uj

/2021

MAIN ARTICLE

ALSATIMES

Serangan

Ransomware dan Pemerasan

Cryptocurrency? Apakah Negara Menyediakan Regulasi Hukum sebagai Perlindungan? by Yulvia Chandra Cipta

Di era digital saat ini, masyarakat tidak dapat meraba kejadian-kejadian dalam kehidupan baik dalam dunia maya maupun secara langsung. Perkembangan teknologi yang semakin kencang menjadi salah satu faktor utama banyak kejadian yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, sekarang nyata benar-benar terjadi dan dialami oleh manusia. Ransomware salah satunya, merupakan salah satu jenis malicious software (malware) yang bertujuan untuk menuntut pembayaran (tebusan) dari seorang korban yang datanya atau informasi pribadinya telah dicuri (dalam kata lain dilakukan penahanan asset atau data yang bersifat pribadi). Serangan Ransomware masuk ke dalam kategori cybercrime yakni tindak pidana dalam dunia maya. Di Indonesia sendiri, serangan malware sangat memprihatinkan yang mana Indonesia berada di posisi ketiga dalam kategori negara yang paling banyak terkena malware di perangkat komputer. Pada 2017 misalnya, ada lebih dari 200.000 korban serangan Ransomware WannaCry yang tersebar di 150 negara yang diperkirakan oleh Europol. Dilansir dari liputan6.com, 298.892 serangan ransomware pernah terjadi

di Indonesia di tahun 2020. Serangan Ransomware ini dilakukan oleh Threat Actor atau penyerang dengan tujuan utama memeras uang dari korban. Threat Actor ini akan meminta uang tebusan kepada korban jika file yang dibajak dengan proteksi enkripsi dari penyerang ingin dapat dikembalikan dan diakses. Tebusan yang diminta harus dibayarkan menggunakan mata uang kripto yakni bitcoin.

Penyerangan ini dilakukan dengan tujuan massal yang memanfaatkan Cryptocurrency sebagai alat transaksi yang akan diminta. Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang digunakan untuk bertransaksi dalam jaringan internet. Dewasa ini penggunaan mata uang kripto sedang marak dan sangat terkenal di kalangan investor digital. Nilai mata uang ini akan semakin besar ketika penggunanya juga semakin banyak. Namun, di Indonesia sendiri legalitas Cryptocurrency hanyalah sebagai komoditas bursa berjangka semata. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019, mata uang kripto hanyalah sebuah aset atau komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset. Penggunaan aset kripto juga harus mematuhi aturan Pasal 3 peraturan ini.

? 12

Sudah siapkah Indonesia menghadapi tindakan melawan hukum di era digitalisasi? Sudah adakah peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait serangan ransomware dan pemerasan melalui cryptocurrency? Kejadian ini sangatlah menarik, jika ditinjau secara yuridis, Indonesia belum membuat dan memiliki ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana pemerasan dalam dunia d igital.

Apakah itu berarti Indonesia belum siap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi akibat fleksibilitas di era 4.0? Meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur hal tersebut, pelaku penyerang atau pelaku pemerasan dengan modus serangan ransomware tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Seperti asas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan), pemerasan melalui pembajakan file digital merupakan suatu kesalahan yang disengaja yang juga patut untuk mendapatkan hukuman pidana. Pelaku penyerangan ransomware ini dapat dikenai hukuman berdasarkan hukum Indonesia karena pelaku penyerangan tentu saja memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tebusan yang harus dibayarkan oleh korban. Hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan atau dolus dalam hukum pidana. Selain itu Threat Actor pastinya memiliki kemampuan bertanggungjawab dan tidak terdapatnya alasan pemaaf atau pembenaran dari perbuatannya yang dikecualikan seperti dalam Pasal 44, 49 ayat (2), dan 51 ayat (1) KUHP.

Dilihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur hal-hal berkaitan dengan elektronik, tepatnya pada Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (4) disebutkan sanksi yang dapat dijatuhkan, yakni:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah).” Selain itu berkaitan dengan bagaimana proses pelaku serangan ransomware, juga dapat menggunakan hukuman yang didasarkan pada Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE yang berbunyi,

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00- (dua miliar rupiah).” Menurut hukum internasional pun, juga belum terdapat aturan khusus yang mengatur tentang perbuatan ini. Namun secara tidak langsung dalam International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1996 menyatakan pada Article 17 bahwa

(1) No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation. (2) Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.” Terlihat jelas terdapat penekanan bahwa tidak boleh seorangpun diperlakukan secara sewenang-wenang, dan mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu. Maka negara diwajibkan untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya.

Menurut David R.Johnson and David G. (1996), terdapat 4 model solusi yang dapat dilakukan oleh suatu negara, diantaranya: 1. Pelaksanaan kontrol yang dilakukan oleh badan-badan peradilan; 2. Mengadakan kesepakatan internasional mengenai pengaturan cybercrime di cyberspace; 3. Membentuk organisasi internasional yang khusus mengatur lingkup cyberspace; 4. Dan pengaturan yang dibuat sendiri oleh pengguna internet (self-governance). Namun, sudah ada beberapa gan Convention on Cybercrime. negara yang telah membuatKemudian Jerman, telah memiliki peraturan terkait cybercrime. aturan cybercrime yang masuk ke Belanda misalnya, sejak 1993 dalam strafgesetsbuch (KUHP) telah membentuk undang-undang sejak tahun 1986. Dalam aturanyang disebut Computer Crime Act nya, jenis cybercrime yang diatur (wetcomputer criminaliteit) yang adalah hacking, pengubahan data, kemudian diamandemen pada sabotase komputer, penggelapan 2006 untuk menyesuaikan denkomputer dan penipuan.

CONVENTION

OF CYBERCRIM E

UU ITE saja dirasa belum cukup dan memiliki kejelasan yang rigid terkait tindak pidana yang ada di cyberspace, seperti pemerasan uang virtual dan serangan ransomware. Untuk itu Pemerintah Indonesia diharapkan dapat merancang Undang-Undang yang membahas aturan tindak pidana siber secara lebih rinci dengan

sanksi-sanksi yang jelas. Kebutuhan ini tentunya didukung dengan pembahasan di dalam Convention on Cyber Crime pada 2001 yang digagas oleh Uni Eropa, yang disebutkan dalam Pasal 6 konvensi tersebut terkait jenis kejahatan pencurian, penyediaan, penjualan dan distribusi dari data komputer yang diperoleh dari sebuah alat.

06 Pasal 6 Convention on Cyber Crime (2001) berbunyi : “1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right: A. the production, sale, procurement for use, import, distribution or otherwise making available of: i. a device, including a computer program, designed or

adapted primarily for the purpose of committing any of the offences established in accordance with Articles 2 through 5; ii. a computer password, access code, or similar data by which the whole or any part of a computer system is capable of being accessed, with intent that it be used for the purpose of committing any of the offences established in Articles 2 through 5; and B. the possession of an item referred to in paragraphs a.i or ii above, with intent that it be used for the purpose of committing any of the offences established in Articles 2 through 5. A Party may require by law that a number of such items be possessed before criminal liability attaches. “

LEGAL OPINION by Muhammad Fadly C.

A. KASUS POSISI

Perkembangan teknologi komunikasi membebaskan siapa saja menampilkan dan mengambil informasi apa saja dari aplikasi dan juga media sosial tetapi situasi ini malah disalah gunkan oleh beberapa oknum kejahatan.Beberapa tahun belakangan ini sering terjadi Tindakan penyalah gunaan terhadap teknologi yang khusunya dimanfaatkan untuk Prostitusi Daring, kasus prostitusi daring ini tidak hanya melibatkan sejumlah selebritas tetapi juga banyak masyarakat yang terlibat dalam kasus prostitusi daring ini sendiri. Prostitusi online sendiri su-

dah terlalu besar untuk kita anggap sebagai masalah kecil di Indonesia, menurut riset infobank tahun 2012 bisa mencapai Rp.5,5 triliun per bulan dengan asumsi jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) di Indonesia menurut United Nationals Development Progamme (UNDP) pada tahun 2011 yaitu sekitar 193-272 ribu orang. Jika tarif jasa prostitusi di kisaran Rp 500 ribu dengan asumsi per PSK melayani dua pelanggan per hari dengan 20 hari masa kerja, total transaksi bisa mencapai Rp 5,5 triliun per bulan atau Rp 65 trilliun per tahun.

B. DASAR HUKUM

• Pasal 298 KUHP • Pasal 27 ayat (1) UU ITE • Pasal 66 ayat (1) UU Perlindungan Anak • Pasal 1 Konvensi Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi terhadap Orang Lain tahun 1949 • Pasal 2 Konvensi Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi terhadap Orang Lain tahun 1949

C. LEGAL OPINION

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan “terhadap kesusilaan atau moral” dan melawan hukum, praktik prostitusi ini tersebar secara luas, ditoleransi dan diatur. Menurut James A. Incriardi sebagaimana yang dikutip oleh Topo Santoso,

Prostitusi adalah penawaran hubungan seksual untuk mem“ peroleh uang atau keuntungan lainnya.

Menurut Kartini Kartono jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktivitasnya yaitu terdaftar dan terorganisasi, dan yang tidak terdaftar : 1) Prostitusi yang terdaftar Pelakunya diawasi oleh bagian Vice Control dari Kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan Jawatan Sosial dan Jawatan Kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam satu daerah tertentu. 2) Prostitusi yang tidak terdaftar Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisasi, tempatnya pun tidak tertentu. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib.

Dengan berkembangnya Teknologi Informasi kondisi prostitusi di Indonesia semakin tidak beraturan dikarenakan semakin banyak orang-orang yang bertindak sebagai pengorganisir adanya prostitusi atau yang biasa disebut sebagai mucikari yang bermarkas di sosia media. Sebuah perbuatan prostitusi sebenarnya tidak dianggap sebagai sebuah tindakan melawan hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 298 KUHP, pasal ini melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul yang dilakukan oleh orang lain dan ancaman pidananya maksimum 1 tahun 4 bulan. Pasal ini ditafsirkan oleh ahli hukum pidana Indonesia sebagai pasal yang mengancam pidana para germo, mucikari atau pemilik dan atau pengelola rumah bordir. Kegiatan Prostitusi menjadi sebuah Tindakan melawan hukum apabila sang “pelacur” adalah anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun, apabila hal ini terjadi maka pembeli jasa dan mucikari bisa dikenakan Pasal 66 ayat 1 UU Perlindungan Anak.

Sosial media merupakan sebuah fenomena yang tidak bisa kita hindarkan dan jauhkan dari golongan dibawah umur atau anakanak, dikarenakan dewasa ini dan dengan kondisi pandemi ini anak-anak yang terpaksa melakukan segalanya dengan daring. Hal ini membuat kita tidak bisa mengontrol apa yang mereka lakukan di sosial media, terlebih lagi konten-konten yang berada di sosial media terkadang belum sesuai dengan umur penontonnya bahwwkan menjerumuskan para penontonnya, terlebih lagi dengan embel-embel bisa menghasilkan uang dengan cara yang cepat, hal ini bisa menjadi sebuah katalis adanya penyalahgunaan teknologi oleh oknum-oknum tertentu maupun sang anak itu sendiri. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu UU No.11 tahun 2018 juga tidak memberikan ancaman pidana terhadap para pelaku PSK atas Tindakan pelacuran online yang mereka lakukan. Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi

“

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pasal ini hanya memberikan ancaman kepada orang yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten yang berisikan Tindakan yang melanggar asusila. Jadi apabila seorang Wanita melakukan Tindakan prostitusi maka Wanita itu tidak bisa di ancam pidana melainkan seseorang yang menjadi mucikari lah yang bisa diancam dengan pidana. Meskipun tidak diancam pidana Tindakan prostitusi melanggar Hukum internasional tentang perdangangan manusia, Pasal 1 Konvensi Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi terhadap Orang Lain tahun 1949 diatur untuk menitik beratkan tentang perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi. Selanjutnya pada Pasal 2 Konvensi Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi terhadap Orang Lain tahun 1949 Selanjutnya pada pasal 2 konvensi menegaskan bahwa: Peserta konvensi saat ini setuju untuk menghukum siapapun yang: 1. Memiliki atau manejer, atau dengan sadar membiayai atau mengambil bagian dalam pembiayaan suatu rumah pelacuran. 2. Dengan sadar membiarkan atau menyewakan suatu bangunan atau tempat atau manapun bagian daripadanya untuk kepentingan pelacuran dari yang lain. Dengan perkembangan zaman yang cukup cepat ini teknologi bisa menjadi suatu hal yang buruk apabila tidak diawasi dan diatur oleh sebuah peraturan yang jelas dan mencakup seluruh Tindakan yang berhubungan dengan teknologi dan informasi agar tidak terjadi suatu hal yang merugikan bagi khalayak.

C. SIMPULAN

Perlindungan hukum nasional maupun internasional dalam hal penyalahgunaan teknologi dan informasi terhadap prostitusi online masih kurang mengikat karena penggunaan bahasa yang memiliki banyak arti sehingga kurang spesifik membahas tentang kasus prostitusi. Prostitusi online sendiri sudah seharusnya di tangani dengan serius oleh pemerintah karena kasus ini bisa menjadi awal dari kerusakan moral bangsa dan moral para penerus bangsa Indonesia. Perlindungan terhadap anak dan Wanita juga sudah seharusnya lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah dikarenakan kasus prostitusi lebih banyak terjadi kepada para perempuan. Kebijakan pemerintah terhadap penyalah gunaan teknologi dan informasi juga sebaiknya lebih di spesifik kepada masalah-masalah yang saat ini terjadi di kalangan masyarakat.

PEOPLE OPI N ION Berikan opinimu mengenai apakah hukum positif yang ada dan berlaku di Indonesia dan internasional dapat menanggulangi perlindungan hukum dalam penyalahgunaan teknologi secara efisien?

Muhammad Nabil Barasyid

“

Universitas Airlangga

Teknologi merupakan salah satu contoh kemajuan yang pesat, tetapi kemajuan yang pesat juga harus di kontrol dengan peraturan-peraturan dan hukum yang ada. Karena jika tidak di kontrol akan menjadi boomerang tersendiri bagi kita pengguna teknologi dan juga rawan terjadi penyalahgunaan teknologi tersebut. Pemerintah Indonesia maupun Internasional juga telah mengantisipasi hal tersebut dengan meresmikan dan memberlakukan hukum untuk menanggulangi penyalahgunaan teknologi tersebut.

Menurut saya, hukum positif yang ada dan berlaku di Indonesia dan Internasional akan dapat menanggulangi perlindungan hukum dalam penyalahgunaan teknologi. Contohnya, di Indonesia sendiri pemerintah meresmikan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menanggulangi masalah tersebut. Terkait efisien atau tidak, dapat dipengaruhi lewat bagaimana cara pemerintah menegakkan undang-undang tersebut.”

Bagaimana cara yang tepat untuk menanggulangi masalah perlindungan hukum di indonesia dan internasional mengenai penyalahgunaan teknologi? Menurut saya cara yang tepat untuk menanggulangi masalah perlindungan hukum terkait penyalahgunaan teknologi yaitu dengan menegakkan prinsip “equality before the law” dalam hukum di Indonesia, karena kerap kali terjadi beberapa kesenjangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kemudian, pemerintah dapat merevisi pasal-pasal yang bermakna ganda atau biasa disebut “pasal karet” seperti yang ada di

dalam beberapa pasal UU ITE agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah dan tidak membatasi kebebasan ber ekspresi masyarakat dan jurnalis di Indonesia. Yang terakhir, pemerintah juga perlu membenahi praktik hukum di Indonesia dan memberi ganjaran yang tepat pada pelaku penyalahgunaan teknologi agar mendapat efek jera dan mengurangi kemungkinan hal tersebut untuk terulang

Berikan opinimu mengenai apakah hukum positif yang ada dan berlaku di Indonesia dan internasional dapat menanggulangi perlindungan hukum dalam penyalahgunaan teknologi secara efisien?

Ilham Ramadhani Universitas Andalas

“

Perkembangan globalisasi dan penciptaan beragam inovasi terkait teknologi menghasilkan banyak hal-hal positif terkait pembangunan peradaban manusia, tetapi tentu dibalik dampak positif tersebut, juga ada dampak negatif yang menghantui kita, diantaranya kejahatan melalui cela teknologi atau Cyber Crime. Diketahui per Januari 2021 pengguna smartphone dunia ialah sebanyak 5,22 milliar orang dan tentu jumlah itu akan terus meningkat mengikuti tingkat melek teknologi di tiap-tiap negara. pengguna internetnya ialah sebanyak 212,35 juta. Penggunaan internet yang besar tentu akan menimbulkan kerentanan kejahatan teknologi yang besar juga.

Untuk mengatasi hal tersebut, secara yuridis Indonesia sejatinya memiliki aturan hukum positif (Ius Constitutum) terkait penanggulangan kejahatan teknologi informasi (Cyber Crime) yakni pada tanggal 21 April 2008 Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kini direvisi menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.”

Sesuatu yang dilarang atau kejahatan Cyber merupakan bagian dari tindak pidana, yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Terlepas dari pada itu, UU ITE yang menjadi landasan hukum dalam negeri harus selalu dapat diterapkan secara bijak karna diketahui di masa pandemi ini kejahatan cyber meningkat sebanyak 4 kali lipat dan laporan terbanyak itu berasal dari kejahatan mengenai konten provokatif. Kejahatan konten provokatif sebagaimana yang tertera pada Pasal 27 UU ITE merupakan delik yang sering diperdebarkan karna delik ini dipercaya bersifat karet dan dapat berpotensi menjadi alat kriminalisasi. Baru-baru ini saja diberitakan bahwa server milik Badan Intelijen Negara dan beberapa Kementerian lainnya mendapat serangan cyber yang diduga dari China.

Meski hal tersebut merupakan kejadian yang marak terjadi, tetapi perlu berbagai penegasan dan juga langkah preventif untuk mencegah kejahatan lintas negara kembali terjadi. Terkait tempat kejahatan terjadi (locus delicti) yang bersifat borderless (melewat batas-batas negara), penanganan paling efektif adalah dengan dilakukannya Mutual legal Assistance (“MLA”) atau bantuan timbal balik sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. MLA memungkinkan Aparat Penegak Hukum (“APH”) antar-negara bekerja sama dalam rangka permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang diminta.

Bagaimana cara yang tepat untuk menanggulangi masalah perlindungan hukum di indonesia dan internasional mengenai penyalahgunaan teknologi?

1. Dalam penanggulangan bahaya kejahatan teknologi, hal preventif yang diperlukan ialah edukasi yang bersifat persuasif kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan teknologi secara bijak dan menghindari penggunaan yang berpotensi pada pemidanaan. 2. Diketahui kejahatan cyber tergolong kejahatan yang cukup sulit terendus karena kemajuan teknologi memungkinkan para pelaku untuk melakukan penyamaran dan penghilangan identitas, sehingga jejak mereka tidak diketahui, untuk itu diperlukannya teknologi yang dimana memungkinkan para penegak hukum melakukan penyelidikan dan pemantauan agar kegiatan cybercrime dapat ditanggulangi. 3. Undang-Undang ITE sejatinya merupakan aturan yang memungkinkan Negara dapat menindaklanjuti berbagai temuan perbuatan yang tersebar di dunia maya, untuk itu aparat penegak hukum perlu memaksimalkan ketentuan tersebut untuk melakukan kontrol administratif terkait transaksi elektronik yang diatur. 4. Selain berfungsi secara administratif, UU ITE juga merupakan kumpulan aturan pidana yang mengikat Warga Negara Indonesia agar tidak melakukan beragam kejahatan cyber yang berpotensi menganggu ketertiban umum. Keberadaan aturan pidana tersebut perlu diterapkan, tetapi harus tetap mengedepan keadilan restoratif yang tertera pada Perkapolri No. 6 Tahun 2019, harus adanya pemilahan dalam proses penyelidikan kasus agar beberapa aturan karet yang ada dalam UU ITE tidak dijadikan alat kriminalisasi antar warga negara. 5. Terkait pencegahan dan penindakan kejahatan transnasional, Indonesia perlu memperbanyak hubungan hukum dengan berbagai negara agar Aparat Penegak Hukum Indonesia dapat menindaklanjuti potensi dan bahaya kriminal cyber internasional yang berada di luar teritorial Negara Indonesia. Perjanjian hukum tersebut, tentu juga memungkinkan aparat dapat bergerak mengamankan masyarakat Indonesia dari bahaya cyber crime lintas negara.

Berikan opinimu mengenai apakah hukum positif yang ada dan berlaku di Indonesia dan internasional dapat menanggulangi perlindungan hukum dalam penyalahgunaan teknologi secara efisien?

Jenizah Avriani Nor Universitas Hasanuddin

Cybercrime merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi yang sangat berpengaruh dalam seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Kemajuan teknologi membuat banyak orang memasuki ruang lingkup kejahatan dengan sangat mudah, hanya dengan mengandalkan kemampuannya dalam memanfaatkan sistem teknologi.

“

Sejauh ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cybercrime di Indonesia masih dikategorikan tertinggal jauh dalam hal ke-efektifan, karena baru ada satu peraturan yang secara spesifik mengatur tentang cybercrime. Mengingat di dalam undang-undang tersebut juga masih terdapat sangat banyak kekurangan yang membuat tidak maksimalnya penekanan angka cybercrime di Indonesia. Karena cybercrime tidak mengenal batas ruang dan waktu, dan juga tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatannya.”

Di ranah Internasional sendiri, kejahatan dunia maya berpeluang untuk tidak akan berhenti karena kemungkinan tertangkap dan dihukum dianggap terlalu rendah. Penjahat dunia maya di kelas atas sama canggihnya dengan perusahaan teknologi informasi. Cybercrime dianggap terlalu mudah karena banyak pengguna teknologi yang gagal mengambil tindakan perlindungan paling dasar, dan banyak produk teknologi tidak memiliki pertahanan yang memadai. Sementara para pelaku cybercrime menggunakan keduanya, teknologi sederhana dan canggih untuk mengidentifikasi target, mengotomatiskan pembuatan perangkat lunak, dan pengiriman, dan monetisasi dari apa yang mereka curi. Resolusi Kongres PBB VIII/1990 mengenai Computer Related Crimes mengajukan beberapa kebijakan dalam rangka menanggulangi cybercrime. Namun pada kenyataannya, angka cybercrime sampai saat ini masih terus meningkat dan terus meresahkan banyak elemen.

Bagaimana cara yang tepat untuk menanggulangi masalah perlindungan hukum di indonesia dan internasional mengenai penyalahgunaan teknologi? Dalam upaya penanggulangan cybercrime, tentu diperlukan suatu perhatian dan keahlian khusus dalam bidang teknologi. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menindak kejahatan cybercrime. Namun dalam pembuktian mengenai cybercrime, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum mengatur mengenai informasi elektronik sebagai salah satu alat bukti. Sehingga diharapkan ketentuan mengenai informasi elektronik diatur secara tegas sehingga terdapat suatu kepastian hukum. Sementara untuk penegakan hukum Internasional, Interpol telah memberikan bimbingan teknis dalam deteksi, investigasi, dan pengumpulan bukti kejahatan-dunia maya. Information Technology Crime Investigation Manual oleh Interpol disusun Oleh European Working Party On Information Technology Crime.

Dibandingkan dengan harmonisasi hukum substantif dan prosedural dari Konvensi Cybercrime saat ini, sistem Manual mengembangkan model penegakan hukum teknologi untuk meningkatkan efisiensi memerangi kejahatan dunia maya. Selain itu, penilaian standarisasi keamanan yang lebih tinggi dan koordinasi persyaratan keamanan cyber akan meningkatkan keamanan, terutama di sektor-sektor utama seperti keuangan. Lastly, tempat perlindungan negara untuk kejahatan dunia maya harus mendapat tekanan dari masyarakat internasional untuk mengubah perilaku mereka dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum negara lain. Ini berarti memaksakan semacam hukuman atau konsekuensi pada pemerintah yang gagal mengambil tindakan terhadap cybercrime

Berikan opinimu mengenai apakah hukum positif yang ada dan berlaku di Indonesia dan internasional dapat menanggulangi perlindungan hukum dalam penyalahgunaan teknologi secara efisien?

Muzdalifah Karsa Prima

“

Universitas Sriwijaya

Menurut saya, masalah perlindungan hukum di bidang teknologi, terutama di aspek digital, saya rasa belum berjalan secara efisien. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali tindakan cyber crime di masa sekarang ini. Karena dilakukan secara online, cyber crime tidak mengenal waktu dan tidak pilih-pilih target. Bisa terjadi pada individu atau perusahaan di mana pun berada. Tujuan cyber crime sendiri beragam. Bisa sekedar iseng, sampai kejahatan serius yang merugikan korbannya secara psikologis maupun finansial

Walaupun proses pelaporan mengenai penyalahgunaan teknologi cukup mudah dilakukan, tetapi secara respon dari pihak yang berwenang masih kurang responsif. Sebagai contoh, kebanyakan kasus yang terlanjur viral baru ditangani, sedangkan faktanya banyak sekali kasus-kasus yang belum ditindaklanjuti akibat dari kurangnya respon.”

Padahal pengaduan tersebut merupakan bagian dari pelayanan publik, di mana masyarakat dapat menyampaikan keluhan maupun saran perbaikan terhadap pelayanan yang diberikan. Dan hal terpenting dalam mengelola pengaduan masyarakat adalah kecepatannya dalam merespons dan menindaklanjuti suatu pengaduan, dimana ini merupakan cerminan dari baik buruknya unit pelayanan pengaduan di suatu instansi.

Tetapi kenyataannya, masih banyak masyarakat yang berkeluh mengenai perlindungan hukum dalam penyalahgunaan teknologi dan berbagai kendala lainnya. Untuk itu, kedepannya diharapkan dukungan semua pihak terkait dan keseriusan pegawai di bidang pengaduan demi tercapainya keinginan untuk merespons dengan cepat semua pengaduan yang masuk, dan menuntaskan sisa-sisa pengaduan yang masih ada sejak lama.

Bagaimana cara yang tepat untuk menanggulangi masalah perlindungan hukum di indonesia dan internasional mengenai penyalahgunaan teknologi?

Cara yang tepat untuk menanggulangi masalah perlindungan hukum mengenai penyalahgunaan teknologi, yaitu meningkatkan dukungan pimpinan, dukungan sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana.

Dukungan pimpinan merupakan modal awal terselenggaranya pengelolaan pengaduan yang baik. Pimpinan yang berkomitmen untuk selalu merespons semua pengaduan dengan cepat sangat membantu tersalurkannya suatu laporan pengaduan ke APIP terkait untuk segera dilakukan penelitian akan kebenaran isi pengaduan. Selanjutnya, komitmen pimpinan untuk selalu memantau tindak lanjut suatu pengaduan juga akan membantu cepatnya proses penyelesaian suatu pengaduan. Selain itu, personil yang secara kuantitas mencukupi dan secara kualitas menguasai alur proses pengelolaan pengaduan akan sangat membantu cepatnya proses penyaluran suatu pengaduan. Kecukupan kuantitas juga harus diikuti dengan komitmen pegawai terkait untuk urusan pengelolaan pengaduan, bukan hanya sekedar untuk penempatan belaka, terlebih jika lebih banyak berurusan dengan tugas di luar urusan pengaduan. Akan lebih baik lagi jika para pegawai fokus pada masalah proses analisis dan telaahan pengaduan, tanpa

terlalu banyak dibebani dengan tugas tambahan yang menyita waktu. Dukungan sarana dan prasarana juga kemajuan teknologi akan membantu proses pengelolaan pengaduan dengan lebih canggih, seperti dengan menggunakan aplikasi, sehingga dapat dikerjakan tidak hanya di kantor dan hanya di satu perangkat komputer saja, tapi bisa diakses dan di-update oleh semua petugas di bidang pengaduan. Hal ini dapat meningkatkan kecepatan proses karena tidak hanya tergantung pada satu orang operator saja. Proses selanjutnya dari pengelolaan pengaduan adalah menunggu tanggapan dari unit terkait yang diadukan oleh pelapor. Walaupun merupakan faktor eksternal yang berada di luar kendali bidang pengaduan, namun bukan berarti kita bisa berlepas tangan di sini. Jika ingin suatu kasus selesai dengan tuntas, maka bidang pengaduan harus proaktif melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap APIP terkait. Untuk itu, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan seluruh APIP, baik di lingkungan Kementerian maupun Pemerintah Daerah.

Berikan opinimu mengenai apakah hukum positif yang ada dan berlaku di Indonesia dan internasional dapat menanggulangi perlindungan hukum dalam penyalahgunaan teknologi secara efisien?

Qeisar Muammar

Universitas Gadjah Mada

Menurut saya hukum positif yang diterapkan saat ini belum dapat memberikan perlindungan hukum dan menanggulangi penyalahgunaan teknologi secara maksimal. Hal ini dikarenakan kasus kejahatan dunia maya khususnya di Indonesia masih sangat banyak dan juga masih terus meningkat dari tahun ke tahun. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini membuat banyak orang akan explore mengenai hal-hal baru, ti-

dak terkecuali mencoba melakukan kejahatan dunia maya. Ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah kasus kejahatan dunia maya di seluruh dunia pada masa pandemi. Menurut saya hal ini sejalan dengan adanya kekurangan di peraturan-peraturan yang mengatur mengenai cyber crime.

“

Di beberapa peraturan mengenai cyber crime seperti UU ITE dan PP No. 82 Tahun 2012 masih terdapat banyak pasal yg cenderung dapat ditafsirkan secara luas sehingga belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum atau biasa dikenal dengan pasal karet.”

Contohnya Pasal 27 Ayat 3 UU ITE tentang defamasi. Pasal ini dapat digunakan untuk represi warga yang mengkritik pemerintah, polisi, atau lembaga negara. Kemudian ada Pasal 29 tentang ancaman kekerasan. Pasal ini bermasalah lantaran dapat dipakai untuk memidana orang yang ingin lapor ke polisi. Sehingga dapat disimpulkan kalau hukum positif khususnya di Indonesia belum cukup menunjukkan keseriusan para stakeholder dalam menanggulangi kejahatan di dunia maya. Memang kesadaran masyarakat itu penting, tetapi juga harus dibarengi dengan peraturan yang ada agar dapat memberikan kepastian hukum.

Bagaimana cara yang tepat untuk menanggulangi masalah perlindungan hukum di indonesia dan internasional mengenai penyalahgunaan teknologi? Menurut saya langkah untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan teknologi adalah yang pertama harus menyinkronkan peraturan yang mengatur mengenai cyber crime, agar menciptakan kepastian hukum yang saya maksud di narasi sebelumnya. Salah satunya dengan cara merevisi UU ITE dengan mempersempit pasal-pasal yang ada. Selain itu, menurut saya perlu adanya ancaman pidana yang lebih berat lagi bagi para pelaku agar menciptakan

efek jera. Kemudian, harus adanya program edukasi mengenai bijak dalam berteknologi sejak dini. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa menyadari bahaya dan manfaat dari teknologi itu sendiri. Namun seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa memang kesadaran masyarakat itu penting, tetapi juga harus dibarengi dengan peraturan yang ada agar dapat memberikan kepastian hukum.

Berikan opinimu mengenai apakah hukum positif yang ada dan berlaku di Indonesia dan internasional dapat menanggulangi perlindungan hukum dalam penyalahgunaan teknologi secara efisien?

Matthew Nathan Universitas Indonesia

Teknologi memegang peran yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun telah memberikan manfaat yang sangat besar, perkembangan teknologi yang begitu pesat juga menyebabkan adanya kerentanan akan terjadinya tindakan penyalahgunaan yang merugikan bagi masyarakat yang terlihat dari maraknya kasus pembocoran data pribadi, kejahatan siber, dan lainnya. Ol-

eh karena itu, diperlukan suatu regulasi baik dalam tingkat nasional dan internasional yang mengatur kondisi tersebut, tidak terkecuali negara kita sendiri. Saat ini, Indonesia sudah cukup baik dalam menyediakan regulasi pada sektor yang berkaitan dengan ruang digital jika dibandingkan dengan negara lain. Berdasarkan United Nations Conference on Trade and Development Global Cyberlaw Tracker, Indonesia merupakan salah satu dari segelintir negara yang memiliki regulasi dalam empat sektor ruang digital, yakni informasi dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, dan kejahatan di dunia maya. Meskipun demikian, regulasi tersebut masih memiliki banyak permasalahan dan menuai kontroversi di masyarakat. Hal ini terlihat dari salah satu regulasi yang seharusnya melindungi ruang digital malah menimbulkan ketidakadilan dan tingginya risiko pembatasan kebebasan berpendapat. Permasalahan lainnya ter-

letak pada tingginya angka kebocoran data, baik dalam sektor publik maupun sektor privat. Hal ini dapat diatribusikan kepada beberapa faktor, seperti regulasi yang belum maksimal, tidak adanya otoritas independen terintegrasi yang menangani permasalahan ini, dan lainnya. Salah satu faktor utamanya ialah karena regulasi yang masih tersebar di berbagai peraturan dan belum terintegrasi secara maksimal. Pada skala internasional, keadaan ini diperburuk dengan tidak adanya perlindungan hukum ruang digital yang berlaku secara universal. Tantangan yang dialami tersebut berhubungan dengan tiga aspek hukum internasional, yakni munculnya kebingungan dan ketidakjelasan terkait yurisdiksi, penyelesaian sengketa, dan instrumen hukum dikarenakan masing-masing negara masih menjunjung tinggi hukumnya masing-masing dan tidak mengalah dengan alasan memperjuangkan yurisdiksi digital negara mereka masing-masing.

Bagaimana cara yang tepat untuk menanggulangi masalah perlindungan hukum di indonesia dan internasional mengenai penyalahgunaan teknologi?

Permasalahan-permasalahan di atas harus segera ditanggulangi dengan memperjelas dan mempertegas regulasi yang mengatur ruang digital dan dikembangkannya suaut otoritas independen yang dapat mengadili dan melindungi masyarakat di ruang digital baik dalam skala lokal maupun nasional. Dalam skala nasional, reformasi terhadap tatanan normatif yang mengatur terkait ruang digital sangat diperlukan. Pengaturan yang ada seharusnya diperjelas sehingga mengurangi kecenderungan terjadinya multitafsir dan mengedepankan semangat kebebasan atas informasi dan berpendapat. Selain itu, pengaturan yang ada juga seharusnya bersifat terintegrasi. Keberadaan suatu otoritas perlindungan data yang independent juga sangat dibutuhkan untuk menjaga kemaslahatan perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia. Di lain sisi, diperlukan juga suatu instrumen hukum internasional yang berbasis hukum, kebebasan, dan inklusif di masa depan untuk memberikan kejelasan terkait ketiga permasalahan yang disebutkan sebelumnya

ARTIKEL AIAC

Strategi Good Governance dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Selama Pandemi COVID-19 Ditinjau dari Segi Hukum by Nabilla Fadia Syafa

Pada penghujung tahun 2019, terjadi suatu kasus pneumonia misterius yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Awalnya, pneumonia ini dinamakan sebagai 2019 Novel Corona (2019.nCoV) yang kemudian oleh World Health Organization (WHO) diberi nama baru yaitu Coronavirus Disease (COVID-19) pada tanggal 11 Februari 2020.Pada 11 Maret 2020, WHO menyatakan wabah virus COVID-19 sebagai pandemi global, karena pada perkembanganya telah menyebar ke 215 negara di dunia. Pandemi COVID-19 menyebabkan kekacauan aktivitas sosial, politik, Pendidikan, serta sektor ekonomi. Krisis ekonomi global akibat wabah virus COVID-19 juga telah mengancam kegiatan logistik, pariwisata dan perdagangan. Negara-negara yang terancam terkena dampak pandemi COVID-19 harus melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi wabah dari virus mematikan tersebut, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung stabilitas nasional,

dalam kebijakan tersebut tentunya dibutuhkan upaya Good Governance yang melibatkan seluruh komponen bangsa demi kepentingan bersama

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan tugas pemerintahan adalah melaksankan otoritas ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola urusan suatu negara di semua tingkat dan sarana di mana negara mempromosikan kohesi sosial, integrasi, dan memastikan kesejahteraan penduduknya. UNDP mengklasifikan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) terdiri dari: partisipasi, transparansi, responsif, akuntabilitas, legitimasi, kerjasama, peraturan hukum, orientasi konsensus. Kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, visi strategi, kebenaran sumber daya, kesehatan ekologis, pemberdayaan, dan landasan spasial dalam masyarakat. Good governance bersumber pada beberapa indikator sebagai berikut:

1) Menaruh seluruh aktivitas berdasarkan dorongan permintaan 2) Pengembangan aktivitas berorientasi masyarakat sentis dan mengusahakan partisipasi masyarakat 3) Memastikan transparansi dalam administrasi dan proses membuat keputusan, 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam layanan pokok 5) Memastikan kesetaraan dalam proses distribusi manfaat kepada yang membutuhkan. Konsep transparansi pemerintah memainkan peran kunci dalam memberikan decision making yang efektif bagi output kebijakan publik dalam aksi cepat tanggap penanggulangan COVID-19. Good governance di Indonesia pada hakikatnya sebagaimana telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Dalam melakukan strategi

good governance perihal pengendalian ekonomi harus menegakan supremasi Hukum, yaitu hukum harus dilaksanakan secara adil dan diperlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Selain itu, adanya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas sehingga seluruh proses pemerintahan dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Selanjutnya, pemerintah harus bisa bersikap adil dan menerapkan prinsip akuntabilitas atau bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan diawali pada saat penyusunan program pembangunan, pelaksanaan, dan penilaiannya, sehingga program tersebut dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan Good governance dapat membuka ruang yang luas terhadap keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Governance dianggap mendorong tumbuhnya active citizenship, yaitu warga negara yang aktif dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah, bukan hanya terkait dengan pengambilan keputusan, namun juga bagaimana keputusan itu dijalankan, kekuasan itu dikelola, dan bagaimana suara publik disalurkan dan menjadi bagian penting dalam penyelesauan masalah-masalah sosial. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan di tengah krisis ekonomi akibat wabah COVID-19, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan stimulus yang terangkum ke dalam 3 stimulus yaitu stimulus fiskal, non fiskal dan sektor ekonomi. Ketiga stimulus tersebut

berkaitan dengan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang usaha, bisnis, pajak dan sebagainya. Dalam penanganan COVID-19 Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan politik hukum dengan menerbitkan 3 (tiga) instrumen hukum sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran wabah COVID-19: (1) Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); (2) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan; (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akan tetapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengandung potensi-potensi yang dapat merusak praktik ketatanegaraan di Indonesia. Pertama, Perppu ini berpotensi mengarah kepada kekuasaan yang tidak terbatas (absolute power) dalam pembentukan suatu regulasi oleh Presiden. Pasal 12 ayat (2) Perppu No. 1/2020 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk melakukan perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara yang diatur dengan atau Peraturan Presiden.

Selain itu APBN yang ditetapkan berdasarkan Perppu tersebut bisa menjangkau hingga tahun 2023. Padahal sebagaimana yang diketahui, APBN adalah suatu Undang-Undang yang bersifat periodik karena setiap tahun Undang-Undang APBN direvisi (amandment) sesuai dengan kondisi dan dinamika ekonomi Indonesia. Kedua, norma Pasal 27 Perppu No. 1/2020 dicurigai memberikan kekebalan hukum kepada pembuat kebijakan yang diatur dalam Perppu No. 1/2020, salah satunya yaitu pengguna anggaran. Semua tindakan maupun keputusan yang dibuat tidak dapat dituntut baik secara perdata, pidana maupun tata usaha negara.

Tentunya norma tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, serta pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum. Ketiga, Perppu tersebut juga tidak menjelaskan secara spesifik politik hukum Pemerintah dalam bidang kesehatan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang diambil dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah juga melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PEN di tahun 2021 berfokus mendukung sisi permintaan maupun dari sisi sektor produksi, seperti meningkatkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, serta pelaksanaan berbagai kebijakan-kebijakan yang dapat membantu sektor usaha, seperti UMKM. Realisasi anggaran PEN mencapai Rp 305,5 triliun. Akan tetapi pada prakteknya pemerintah tidak dengan sungguh-sungguh menciptakan transparansi dalam menangani COVID-19, upaya penanggulangan yang erat kaitannya dengan dana penanggulangan juga masih belum dapat memuaskan harapan masyarakat karena akuntabilitas nominalnya yang masih diragukan. Seiring kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, kasus korupsi di era pandemi ini juga masih berlangsung. Kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri sosial, Juliari Batubara merupakan salah satu contoh kasus korupsi anggaran untuk Covid-19 dan yang mana sampai saat ini Juliari Batubara tidak mengakui perbuatanya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan, dengan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar,

hal ini tentunya tidak berbanding lurus dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup yang digembor-gemborkan pemerintah sebelumnya. Hidup sosial-politik di Indonesia semakin kental diwarnai oleh kepentingan dan ketidakadilan. Melalui partisipasi seluruh komponen bangsa, pengelolaan negara secara transparan dan tegaknya hukum akan meningkatkan sikap komponen bangsa terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap kepedulian, kesetaraan dan kebersamaan akan menumbuhkan rasa persatuan dalam mewujudkan tujuan negara, termasuk pembangunan ekonomi pasca COVID-19. Di samping itu apabila manajemen negara dilaksanakan dengan visi yang tepat, efektif dan efisien, serta secara bertanggung jawab akan tercipta suatu dorongan dalam mewujudkan negara yang kuat jauh dari kegagalan. Hal pokok governance terletak pada relasi antar pihak yang dilandasi oleh kesetaraan agar sinergi antar mereka dapat dikembangkan. Oleh karena itu, governance membutuhkan willingness dari masing-masing untuk mengembangkan kerjasama, konsensus, dan akomodasi dalam melawan COVID-19. Harus ada dorongan dalam pendidikan politik untuk publik agar makin berdaya menyuarakan pentingnya kontrol (check and balances) praktik kekuasaan pemerintah, baik lewat parlemen maupun masyarakat sipil demi kepentingan bersama.”

VIRTUAL POLICE DALAM UPAYA PEMBERANTASAN

CYBER BULLYING DI INDONESIA by Helen Tessalonika Yoci

Siapa yang tidak kenal dengan teknologi dan informasi di masa kini?

Teknologi telah menjalar ke seluruh dunia untuk memudahkan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Kita sebagai manusia yang haus akan teknologi akan selalu berdampingan dengan teknologi. Teknologi di masa kini terkadang menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Teknologi dan informasi adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Dengan adanya teknologi, akan memudahkan penyebaran informasi dari satu orang ke orang lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu, kini teknologi dapat digunakan oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Teknologi mulai merambat ke dalam dunia media sosial, dunia pendidikan, dunia permainan, dunia perekonomian, dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan adanya perubahan yang sangat cepat dan global dalam dunia teknologi. Secara tidak langsung dan sedikit demi sedikit, teknologi akan mengubah pola perilaku dan pla pemikiran masyarakat dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan.

Berbicara mengenai teknologi, pasti tidak jauh dengan media sosial. Saat ini, media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia sendiri yaitu Facebook, Instagram, Whatsapp, dan Tiktok. Dalam sehari saja, masyarakat pasti membuka salah satu atau beberapa media sosial tersebut untuk sekadar mengunggah status, mengunggah foto atau video, membaca berita-berita terkini, berjualan, dan lain-lain. Jelas saja semua hal pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya tersendiri.

Indonesia sendiri termasuk salah satu negara di dunia dengan tingkat pengguna media sosial terbanyak. Sayangnya, rakyat Indonesia ini tergolong malas membaca dan lebih cerewet di media sosial berdasarkan riset dari Central Connecticut State University pada tahun 2016 lalu. Rata-rata, masyarakat Indonesia pasti memiliki gadget, mulai dari anak anak, remaja, orang tua, bahkan lansia pun memilikinya. Setidaknya, masyarakat Indonesia juga memiliki media sosial sebagai media komunikasinya sehari-hari. Dengan adanya teknologi yang tidak mengenal

usia, menyebabkan banyak sekali terjadi perundungan, penghinaan, pencemaran nama baik, dan masih banyak yang lainnya. Fokus kepada perundungan dunia maya atau yang lebih dikenal dengan cyber bullying, banyak orang yang saling menghina atau mem-bully satu sama lain hanya karena fisik, karya, dianggap lemah, introvert, dan lain-lain. Cyber bullying menjadi salah satu faktor yang membuat mental seseorang menjadi jatuh dan beralih menjadi orang yang anti sosial. Lebih parahnya lagi, korban dari cyber bullying ini dapat kehilangan akal sehatnya yang dapat membuatnya bunuh diri. Dengan kata-kata saja dapat menusuk hatinya hingga membuat korban tidak sanggup untuk menahan beban perundungan yang terjadi di media sosial. Masyarakat Indonesia, khususnya untuk remaja harus dituntut untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial serta menjaga perilakunya agar tidak sampai membuat orang lain yang dikenal maupun yang tidak dikenal merasa tersinggung dengan kata-kata atau perbuatan kita sendiri.

Cyber Bullying Cyber bullying merupakan perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Cyber bullying sendiri diatur dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Cyber bullying sering kali ditemukan di Indonesia, khususnya platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Tiktok, Whatsapp, dan lain-lain.

Bagaimana contoh dari tindakan cyber bullying ini? • Menyebarkan berita burung di media sosial; • Mengunggah foto orang lain yang melakukan atau bahkan menjadi aib orang tersebut; • Mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan/menyakitkan; • Meniru atau mengatasnamakan seseorang (misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang) dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Jelas saja bahwa beberapa contoh diatas dapat membuat mental seseorang menjadi terpuruk dan jatuh karena dihina dan dipermalukan oleh orang lain di media sosial yang sekiranya dapat dilihat oleh siapa saja. Bahkan, sering ditemukan pula korban mengalami depresi dan trauma yang sangat berat sehingga mereka dapat kehilangan akal sehatnya dan melakukan bunuh diri. Dengan kekejaman pelaku yang seperti itu, maka pemerintah dengan tegas pula mengeluarkan UU ITE yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada di media sosial yang berhubungan dengan teknologi dan informasi.

Virtual Police Polisi Dunia Maya atau yang lebih dikenal dengan Virtual Police merupakan kebijakan yang digagas oleh POLRI dan Kemenkominfo untuk menjadi suatu langkah preventif selain penindakan hukum melalui UU ITE kepada masyarakat Indonesia. Pemerintah meluncurkan polisi virtual ini agar masyarakat menjadi lebih hati-hati dan bijak dalam bermain media sosial. Seperti yang kita ketahui, pemerintah tidak kalah cerdas dengan para pengguna media sosial yang sering kali menyalahgunakan media sosial sebagai platform untuk melakukan perundungan salah satunya. Pemerintah meluncurkan polisi dunia maya atau virtual police yang bertujuan untuk memantau para pelaku yang menyalahgunakan platform media sosial sebagai ajang perundungan atau yang lainnya serta memberikan edukasi kepada para pengguna media sosial untuk selalu bijak dalam menggunakannya. Kemenkominfo berharap besar dengan adanya virtual police yang berpatroli di dunia maya dapat mengurangi angka cyber bullying khususnya di usia-usia remaja dan dapat mengubah pola perilaku masyarakat pengguna media sosial untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, polisi virtual telah mulai diaktifkan usai adanya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021. Cara kerja virtual police ini dalam prosesnya anggota yang menjadi virtual police akan memantau aktivitas yang ada di media sosial dan melaporkannya ke atasan apabila menemukan unggahan konten yang berpotensi melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelahnya, unggahan akan diserahkan oleh petugas dan akan dimintakan pendapat ke para ahli seperti ahli pidana, bahasa dan ITE. Jika terdapat potensi tindak pidana maka unggahan akan diserahkan ke Direktur Tindak Pidana Siber atau pejabat yang ditunjuk. Peran Virtual Police Indonesia Dalam Melakukan Patroli di Media Sosial Adanya penindasan atau penghinaan di media sosial terutama untuk kalangan pelajar hingga remaja membuat resah para pengguna media sosial untuk berkespresi dan berkarya. Perlu diingat pula bahwa hampir seluruh rakyat Indonesia memiliki setidaknya satu media sosial.

Cyber bullying sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Indonesia Lebih dari setengah penduduk Indonesia pasti pernah melakukan hal kejam tersebut di dunia maya. Secara tidak langsung, tindakan tersebut pasti berdampak pada kondisi mental korban dan bisa saja membuat korban menjadi trauma, depresi, bahkan ada rasa ingin untuk mengakhiri hidupnya. Dengan diluncurkannya polisi virtual yang ditugaskan untuk berpatroli di media sosial serta mengedukasi para pengguna media sosial, khususnya untuk kalangan pelajar dan remaja agar lebih bijak dan berhati hati dalam menggunakan media sosial. Karena adanya cyber bullying di media sosial, para pengguna media sosial tidak dapat berekspresi dan berkarya kembali karena muncul rasa takut akan dirundung sehingga menimbulkan pikiran yang berat. Kemunculan polisi virtual di dunia maya diharapkan dapat mengurangi angka cyber bullying dan dapat membuka pikiran masyarakat pengguna media sosial supaya lebih bijak dan paham tentang ketentuan-ketentuan dalam bermain media sosial.

Dengan adanya polisi virtual, dapat kita lihat bahwa tingkat cyber bullying di media sosial Indonesia dapat berkurang secara perlahan namun pasti. di Indonesia para polisi virtual telah Kita sebagai rakyat Indonesia yang menegur ratusan akun media sosial menjadi pengguna media sosial paling melalui fitur direct message. Berdasar- aktif di dunia haruslah untuk berlaku bikan kejadian tersebut, ditemukan jak dan mengikuti semua ketentuan dan sebagian besar akun media sosial peraturan yang dikeluarkan oleh media melakukan perundungan dan mensosial tersebut atau pemerintah. Dengunggah konten yang berbau SARA gan begitu, media sosial akan kembali yang berpotensi melanggar UU ITE. menjadi media atau sarana untuk berTidak hanya menegur saja, tetapi para ekspresi, berkarya, berpendapat, dan polisi virtual tersebut juga memberikan masih banyak yang lainnya. Kita hanya edukasi kepada para pelanggar tersebut bisa berharap dan melakukan apa yang agar ke depannya selalu berhati-hati sudah menjadi tugas kita, yaitu tidak dan berlaku bijak dalam penggunaan melakukan hal yang sekiranya berpomedia sosial. tensi melanggar UU ITE di Indonesia. Sejak bulan

Februari 2021 - 12 April 2021

KESIMPULAN Tindakan cyber bullying di Indonesia masih banyak terjadi dan membuat korban menjadi anti sosial, tertutup, malu untuk berekspresi atau berkarya di media sosial, menjadi depresi, trauma, bahkan ada rasa ingin untuk mengakhiri hidupnya karena penghinaan atau perundungan yang ditujukan kepadanya; Untuk mengatasi tindakan yang berpotensi melanggar UU ITE di Indonesia, khususnya untuk masalah cyber bullying, POLRI bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk meluncurkan polisi dunia maya atau virtual police untuk berpatroli, menegur, dan mengedukasi

siapa saja yang sekiranya melanggar ketentuan-ketentuan UU ITE, khususnya dalam menggunakan media sosial. Adanya polisi dunia maya yang sudah beroperasi dan berpatroli sejak awal tahun 2021, tingkat perundungan dunia maya mulai berkurang dan secara perlahan, para pengguna media sosial bisa berlaku bijak dan mematuhi seluruh ketentuan dalam bermain media sosial, sehingga dengan adanya pemberlakuan polisi dunia maya tersebut dapat meningkatkan rasa percaya diri dari seseorang untuk berekspresi dan berkarya dalam dunia maya.

ALSATI M ES ALSATI M ES 37

EVENT REVIEW

WATCH NOW

ON ALSA UJ SCAN ME

YOUTUBE CHANNEL

Interview with Carmel Best Delegates from AIVC Boleh diceritain dulu waktu proses seleksinya seperti apa? Serta apa saja yang dipersiapkan untuk mengikuti program ini?

Jadi yang perlu dipersiapin untuk ikut program AIVC nah disini essay nya itu termasuk dalam proses seleksi jadi kita akan di seleksi untuk mengikuti AIVC itu dari essay yang kita buat. Essay nya tentang apa? Tentu essay nya sama dengan topik yang akan kita bahas di AIVC nanti, aku kemaren essay nya tentang

“Challenge of Caring Clean Water Access in Your Home Country.”

Kemarin itu AIVC pertama aku, jadi aku kan juga harus lebih mempersiapkan diri seperti mencari tahu lebih dalam mengenai materi yang akan di berikan serta mencari tahu kita bakal ngapain aja sih di AIVC jadi aku research dulu tentang itu, setelah research aku jadi tau kalau AIVC itu serupa sama MUN cuman lebih simple nya aja gitu di AIVC disitu juga ada mosi dan sebagainya nah disitu akhirnya juga nambah persiapan aku lagi dong aku juga harus mempersiapkan mosi-mosi apasih yang berkaitan sama topik-topik itu supaya waktu ikut AIVC itu kita gak cuman diem aja dan gak ngerti itu pembahasan nya tentang apa aja. buat temen-temen yang baru ikut AIVC supaya lebih terlihat berpengalaman bisa melakukan research tentang topik yang akan dibahas jadi kita bisa ikut berdiskusi bukan hanya diam saja selama AIVC, itu aja sih menurut ku yang perlu dipersiapkan.

Bagaimana mengenai pelaksanaan AIVC tersebut? Serta apakah ada kendala selama pelaksanaan tersebut?

Pelaksanaannya berawal dari pematerian dari beberapa pembicara, dimana pembicara atau pemateri ini merupakan orang-orang yang sudah berpengalaman dengan topik yang akah kita diskusikan nanti dengan adanya pemateri tersebut kita memudahkan kita untuk memahami topik yang akan di diskusikan nanti setelah pemateri selesai nanti kita bakal masuk ke forum baru dengan para delegates dari negara lain juga disitu kita diminta untuk mendiskusi kan tentang topik yang telah dijelaskan oleh pemateri tadi kalau aku waktu itu topiknya “Access to get clean water in your home country” jadi kita bahas tentang masalah itu dengan mewakili home country masing-masing sebenarnya pelaksanaannya mirip dengan MUN jadi setiap delegates dikasih waktu tertentu untuk berbicara mengenai topik yang dibahas tersebut nanti kita juga bakal di izin kan untuk mengajukan mosi setelah forum nanti kita bakal buat resolution paper, nah nanti resolution paper ini juga bakal dibahas bersama lagi, setelah itu kira para delegates bisa mereview kembali apa yang sudah kita tulis dan bisa ngasih opini kita terkait tentang ada gak sih drive resolution yang harus kita ubah atau kita hapus kaya gitu intinya kayak bener - bener diskusi banget gitu kita para delegates melakukan diskusi sampai ai bener-bener paham tentang topik yang dibahas gitu.

Kendalanya sendiri menurut aku lebih di waktu surprise motion-nya, karena kan kayak kita kan gak bisa memperkirakan gitu tapi se surprise apapun motion nya selama persiapan materi kita baik jadi kendala nya tetep bisa kita atasi selain itu karena kita tau prosesnya AIVC dari awal sampai akhir jadi lebih siap aja atas kendala-kendala yang ada. Mungkin kendala yang paling utama sih nervous ya karena kita harus punya public speaking yang bagus serta harus di imbangi sama punta bahasa inggris yang bagus jadi apa yang kita omongin harus jelas mungkin itu sih kendala nya menurutku.

Pengalaman apa saja yang didapat dari program AIVC tersebut?

Pengalaman yang aku dapat dari AIVC itu bener-bener luar biasa ya bisa ngerasain gimana sih rasanya ikut event international juga relasa secara gak langsung juga menambah pengetahuan dan mengasah softskill jadi pengalaman yang aku dapat di AIVC inj banyak banget terutama menurut aku softskill seperti kemampuan public speaking terus bahasa inggris serta critical thinking.

Bagaimana caranya biar bisa jadi best Delegates ?

Menurut aku caranya buat jadi best delegates itu yang pasti pertama kita harus liat point - point apasih yang bakal dinilai di orogram AIVC. Seperti kemaren disebutin juga point - point apa yang jadi kritetia penilaian yang pasti selama diskusi harus aktif gak boleh pasif dan juga point - point yang diomongkan substansinya harus jelas bukan hanya asal ngomong terlebih lagi mungkin memiliki skill seperti cepat tanggap sama public speaking yang baik kalau untuk berbahas inggris yang penting bisa dimengerti aja itu sudah cukup sih yang penting percaya diri.

Boleh kasih motivasi buat temen-temen yang lain? Buat semua temen temen yang mau ikut juga event nasional maupun international apapun konteksnya apapun event nya yang pasti tetap semangat maju terus pantang mundur, buat kalian yang ragu-ragu ikut events seperti AIVC jangan ragu just do it!,

karena gak perlu jadi hebat untuk memulai sesuatu, kalau kamu selalu

ragu kamu gak akan pernah jadi hebat dan jangan pernah takut gagal karna semua orang itu pasti akan gagal pada waktunya karena dari kegagal kamu bakal belajar sesuatu entah itu pelajaran kecil atau pun besar karena dari kegagalan itu kamu bisa belajar sesuatu buat nanti kamu ke next level kayak gitu intinya jangan takut percaya diri aja pokoknya usaha kamu nanti hasilnya gak akan menghianati kamu kok semangat terus teman

teman!.

CARMELIE CLARA MARTIN Best Delegate of AIVC 2021

Interview with Putri Agustin Selected Participant of Internship Program at ALSA VIRTUAL EXCHANGE #1

Putri Agustin Herdianingtias

Selected Participant of Internship Program At ALSA VIRTUAL EXCHANGE #1

Boleh cerita apa aja yang kamu dapat dari program tersebut ? Mendapat relasi dari national board Indonesia, National Board Brunei, dan juga dari teman-teman LC partner seperti UB dan UNPAD.

Pelaksanaan acaranya itu seperti apa sih? dan dulu proses seleksinya bagaimana?

Dalam menjalankan program mereka yaitu hybrid legal camp. Rencananya program ini dilaksanakan akhir September tapi karena ada hal - hal yang mendesak, yang membuat mereka tidak bisa melaksanakan kegiatan itu di bulan September.

Dan aku juga dapet skill komunikasi khususnya bahasa Inggris, karena komunikasi itu penting banget, dan Akhirnya kegiatan di undur awal Deaku dapet mengkomunikasikan sessember, dan nanti kami akan melakukan uatu apapun di program exchange ini. magang di setiap hari Minggu. Hanya saja Terus aku dapat pengalaman dan tahu bagaimana cara kerja national board Brunei dalam menjalani proker mereka. Aku juga tahu perbedaan kepengurusan di NC Brunei dengan NC indonesia atau bahkan LC lain di Indonesia.

tidak selalu berurutan, tergantung Presidennya itu nentuin minggu yang mana.

At least dalam 5 kali kalo ga salah dan itu kami delegasi exchange itu dibagi menjadi 3 department yang berbeda. Aku masuk ke academic activities department di NC Brunei, di mana nanti aku bakalan gabung sama member member yang lain, untuk ngejalanin proker mereka.

Dulu proses seleksinya Bagaimana? terus apa aja yang kamu persiapkan untuk ikut program ini?

Awalnya setelah aku ikut sharing dengan NC Brunei itu, NC Indonesia lagi buka registrasi untuk intership jadi langsung interview sama NB dan sampailah saat aku interview ini. Nah, aku di interview sama Vice President External Affairs Nurzaskia itu pakai bahasa inggris tentang ke-ALSA-an, tentang ALSA Brunei, dan tentang program apa yang mau aku kerjain di sana sebagai program magangku itu. Terus, yang aku siapin untuk apply ke program ini, tentunya ke-ALSA-an, mulai dari ALSA Indonesia sampai ALSA Internasional, ALSA Brunei dan program yang bakal aku kerjain di ALSA Brunei tadi yaitu hybrid legal camp. Aku juga belajar, memahami ALSA lebih dalam. Tentunya pakai bahasa inggris dan banyak ngomong di depan cermin. Walau aku tahu basic inggris ku itu ngga bagus bagus banget tapi aku nyoba untuk percaya diri.

Boleh kasih motivasi buat temen-temen yang lain? Motivasi yang bisa aku kasih buat temen-temen, dari ngikutin program ini tuh temen-temen jangan pernah ragu, dan takut buat ikut event Nasional atau Internasional yang di adain ALSA. Karena event ini bawa impact buat diri kita sendiri. Mulai dari relasi dan relasinya itu kuat banget ya temen-temen, dari LC lain, NB Indonesia, maupun NB negara yang dituju. Kalo aku kan Brunei, jadi aku punya hubungan yang baik dengan NB Brunei. Berpartisipasi event nasional ini bener bener ga akan merugikan selagi kita bisa bagi waktu dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Yang penting itu cara kita memanfaatkan kesempatan, toh diawal juga aku bisa sampai di sini (jadi delegasi) ALSA Virtual Exchange juga karena adanya kesempatan dan aku mau memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Jadi tetap semangat temen temen, karena bakalan ada event Nasional maupun Internasional yang seru banget buat diikutin selanjutnya.

Eternal by Tsania Ghinayya

“I thank my God every I remember of you (Philippians 1:3).” The blonde woman looked at the other woman in front of her “what?” “Those were his last words before he closed his eyes. And never open his eyes again.” “I still didn’t know what do you mean, Carla?” The various negative thoughts that came to his head, Alesya, the girl’s name, was still asking for confirmation of the meaning of the sentence uttered by the woman sitting in front of the grave of a friend of hers who died two days ago. “He asked me to tell you that he loves you. Don’t you get what I mean, and why did I tell you his last message to you” “He loves me?” he asked to be sure “deeply” “And why u never tell me before?” one tear fell again after she tried to hold it on the day of Mark’s funeral, his best friend until Mark closed his eyes for good. “He tells me to keep it secret. He doesn’t want to ruin your friendship. He knows you love someone else.” “But I broke up with Jacob.” “That’s why Mark wants to always be by your side when you are sad or happy, as a friend. It’s enough to him that what he said to me.” “Am I look bad now?” she broke out in tears as she stared at the name written on the tombstone in front of her. MARK ANTONY Born 23 Mei 1997 New York, 30 Aug 2021

***

3 Mar 2021 “I am date with Jacob finally,” the girl said happily while carrying a bouquet of red roses. “Oh really? I’m happy for you, Alesya” a happy sentence came out of his mouth, even though his heart was a little sore, “but at least I can see her happy even though it’s not from me, I will be happy while I can see that big smile etched on her lips.” “Buy me some food then,” he said with his fake laugh. And they went down the night streets of New York. Two people with different feelings. Spent the night with a smile and a smile even though one of them was holding back the sadness he was trying to hide deep inside. *** “Philippians 1:3, that much he loves you. He always gives thanks to his God every time he sees you. He is grateful that God created you in this world brought you to him. He is grateful to be beside you even though, as a friend. He is grateful that you found your happiness even though not with him. He is enough to be beside you as a friend of yours.” “Is there anything else he told you about me?” her heart already hurts. Her guilt is as high as Mount Everest, but she wants to know how sincerely someone she considers a friend loves her when other people she loves hurt her so deeply. “Did you okay with that, Alesya? “I am fine, tell me.”

“he always says that you are pretty every time he looks at your photo, he’s always smiling when scrolling your Instagram when he sees you cry, he can’t see you cry, he cants. Maybe he’ll be mad at me telling you everything because I made you cry like this, but I just wanted to tell you everything.” Alesya, the woman, was crying as hard as she could on the shoulder of Carla, a friend of hers who is now telling everyone what Mark has been hiding all this time. Mark left with his sincere love for Alesya. *** 15 July 2021 At 23.00, the two humans were still sitting on the park bench. Her shoulders are shaking with sobs on the shoulders of another person who embraced her so profoundly. “Why he did this to me, that bastard,” shouted Aleysa, accompanied by an even louder sob. “You want me to punch his face? I can do it all day long if you want” mark held back his emotions not to hit the head of the man who had hurt his best friend, as well as the woman he loved. He held back his tears falling when he saw Alesya crying sadly in her lap. Her heart ached. She couldn’t see the woman she loved so much crying because of a man she had only recognized in the last few months. Mark always tries to make Alesya happy, smiles, and always feels comfortable, even if it means letting him go with other people, but he doesn’t know if it will end like this. Alesya, the woman he loved so much, cried in his arms. His heart hurts to feel it. ***

*** “At least, there is someone who loves you so sincerely until the end of his life, Alesya. Maybe you are not his first love, but you are his last love. Until he closes his eyes, he still loves you.” *** That morning, Alesya set foot in a place she frequented, often spent the night there, spent her time with Mark, watching a film, or just talked about life on the rooftop of Mark’s house. Knock knock, knock. Three times the door was knocked with his guilt race with a heavy feeling in his heart with the sadness he still carried. “Oh hi Alesya, long time no see darling,” said a middle-aged woman who came out of the door of the pastel-painted house. Bringing Alesya into his arms, kissing Alesya’s cheek lovingly. The woman already considers Alesya her child. “What’s wrong, Alesya? You haven’t been here in a long time?” Alesya gave a box to Jessy, the mother whom Mark loved very much, the number one woman in his life. “What is that Alesya, it’s not my birthday. Wow, you give me a box like this” “Please, auntie, just open it, and I will tell you why I came here this day.” The middle-aged woman opened the box in her hand and found some stones in it. She looked at Alesya in surprise. What does Alesya mean by giving her something like this “Can you tell me what do you mean, Alesya?” “Whoever among you is without sin, let her be the first to throw a stone at the woman (John 8 “7).”

“What do you mean, Alesya?” “I have hurt your son’s heart, I’m sorry, I want to atone for my guilt, I beg you” the more Alesya spoke, her sobs slowly came out until her shoulders shook. Jessy, a middle-aged woman who had lost her only son, walked over and hugged Alesya very tightly. “No, don’t blame yourself. It will be even more sinful if you pretend to love him when your heart is not for him. He was happy enough to be by your side, protecting you. Now he is at God’s side in peace.” *** “If you always thank God every time you see me, then I will devote myself to God so that I will remember you every time I remember God.”

St. Paul Chapel, 209 Broadway, New York St. Paul Chapel, 209 Broadway, New York “If you always thank God every time you see me, then I will devote myself to God so that I will remember you every time I remember God.” Alesya, the woman, may not be able to return Mark’s heartfelt feelings to her until the man returns to God, but Mark will always have a special place in the corner of his heart.

KASUS -KASUS CYBERCRIME Cyber Crime adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok secara ilegal yang mengacu pada aktivitas menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, sasaran maupun tempat terjadinya kejahatan. Banyak sekali kasus-kasus cyber crime dengan berbagai macam jenis yang sudah terjadi :

1. Pasar Gelap Online Yang Menjual Vaksin COVID-19 2. Pembajakan Situs Resmi Presiden SBY 3. Yahoo Data Breach

1. Pasar Gelap Online Yang Menjual Vaksin COVID-19

Menurut REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam mengungkapkan tingkat kejahatan siber di Indonesia masuk dalam peringkat kedua di dunia. Dalam rapat kerja bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara Akhmad, mengatakan Indonesia menduduki peringkat kejahatan siber kedua setelah Ukraina.

Di masa pandemi seperti saat ini, Permintaan akan vaksin COVID-19 membuat sejumlah orang menghalalkan segala cara untuk menghasilkan uang. Saat ini, banyak yang menjual vaksin Corona di dark web. Dark web adalah sisi gelap internet yang tidak bisa diakses dengan browser biasa. Dark web menjadi tempat menjual barang ilegal dari narkoba sampai senjata api. Temuan ini diungkapkan Coinfirm, perusahaan teknologi blockchain. Mereka mengungkapkan ada pasar gelap online yang menjual vaksin COVID-19, dimana bisa bayar pakai mata uang kripto. Hal ini dianggap sebagai korupsi di sektor Kesehatan. Dalam laporan itu ada tangkapan layar website vaksin black market dengan nama Vaccine Shop. Di sana ada vendor menawarkan vaksin COVID-19 curian, dari berbagai merek dari Moderna sampai AstraZeneca Pelaku mengklaim bisa mengirimkan barang sampai Amerika, Kanada, Meksiko, Polandia, Prancis, Belanda, Italia dan Spanyol. Coinfirm mengatakan, modus semacam ini sangat rawan penipuan.Coinfirm mengatakan, ada vendor

“

...ada pasar gelap online yang menjual vaksin COVID-19, dimana bisa bayar pakai mata uang kripto. Vaksin dari berbagai merek mulai Moderna sampai AstraZeneca. Pelaku mengklaim bisa mengirimkan barang ke banyak negara.”

Rusia dan Amerika serta sejumlah negara yang terhubung dengan aktivitas dark web. Bahkan ada yang mengklaim punya akses ke sistem database kesehatan di Amerika dan Rusia. Praktek ini disebut mengindikasikan adanya korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Coinfirm juga menemukan dompet kripto di Hong Kong, namun milik klien dari Eropa Timur, untuk kegiatan ilegal ini. Uang kripto yang digunakan antara lain Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dash (DASH), Litecoin (LTC), Tron (TRX), Monero (XMR) dan Zcash (ZEC). Sumber : https://inet.detik.com/security/d-5630941/vaksin-covid-19-dijual-di-dark-web-asli-atau-jebakan?_ga=2.110908801.567918799.1631700722122523228.1615788834

2. Pembajakan Situs Resmi Presiden SBY

“

Pelaku yang mengaku belajar komputer secara otodidak berhasil menerobos masuk ke situs , mengambil alih dan merubah situs tersebut.”

Pada tanggal 9 Januari 2013 terjadi pembajakan oleh seorang pegawai CV Suryatama di Jember yang bergerak di bidang usaha penjualan sparepart komputer. Pada tanggal 25 Januari 2013 pelaku resmi ditangkap dan diketahui bernama Wildan ( 22 th ). Pelaku mengaku belajar komputer secara otodidak dan tidak motifnya hanyalah iseng – iseng saja.

Pada kejadian ini pelaku telah berhasil menerobos masuk ke situs , mengambil alih dan merubah situs tersebut. Bahkan diketahui jika pelaku berhasil masuk ke database situs tersebut.

Dikhawatirkan jika pelaku mengambil berbagai macam informasi penting atau bahkan benar – benar merusak isi yang ada dalam situs ini. Meskipun kasus ini adalah kasus hacking,namun tindakan memasukkan konten-konten secara illegal kedalam suatu situs adalah termasuk tindak cyber crime illegal contents.

“

Sumber : https://ahmadsalehsukses.wordpress. com/2017/06/13/5-kasus-cyber-crime-5-tahun-terakhir/

...Bahkan diketahui jika pelaku berhasil masuk ke database situs resmi Presiden SBY.”

3. Yahoo Data Breach

Yahoo menjadi salah satu pelanggaran data terbesar yang pernah terjadi. Pada tahun 2014, peretas berhasil mengakses data pengguna seperti alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, encrypted passwords, serta pertanyaan keamanan dan jawabannya. Serangan ini membawa dampak pada 500 juta akun pengguna.

Meskipun demikian, Yahoo meyakinkan penggunanya bahwa data perbankan tidak terpengaruh dan menyarankan kepada pengguna untuk segera mengubah password yang digunakan.

“

Pada tahun 2014, peretas berhasil mengakses data pengguna seperti alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, encrypted passwords, serta pertanyaan keamanan dan jawabannya. Serangan ini membawa dampak pada 500 juta akun pengguna.”

Sumber : https://www.logique.co.id/blog/2020/02/10/kasus-cyber-crime/

Keamanan

TIPS MENG CYBER

Langkah utama adalah mengupdate security software dan operating system pada komputer atau mobile device kamu. Update berkala dapat mencegah adanya celah kejahatan yang mungkin dapat terjadi, sistem secara otomatis akan semakin kuat dan mengenali ancaman baru.

Kata sandi

Penggunaan kata sandi yang kuat sangat penting untuk dilakukan. Pastikan gunakan kata sandi yang mengandung kombinasi huruf, angka, ataupun symbol serta jaga kerahasiaan kata sandi tersebut.

Kelola

Kelola sosial media dengan baik dan benar, jangan terlalu berlebihan dalam menyampaikan informasi pribadi dan juga dalam memposting segala hal yang memicu adanya ketertarikan penjahat cyber-crime.

Waspada

Jangan sembarangan meng-klik URL atau e-mail yang tidak jelas dan meragukan serta menggunakan jaringan Wi-Fi secara sembarangan, biasanya hal-hal tersebut dijadikan modus oleh para penjahat cyber-crime.

Update

Selalu update sistem keamanan sosial media kamu, terkadang sistem dapat mengetahui apabila terjadi hal-hal yang janggal. Periksa device mana saja yang tersambung dengan akunmu.dan mengenali ancaman baru.

GHINDARI RCRIME

Install

Cara pencegahan lain yang bisa Anda lakukan agar terhindar dari cyber crime adalah dengan menginstall software antivirus. Software ini selain mencegah tindakan cyber crime, juga dapat mendeteksi dan menghilangkan beberapa malware, seperti virus, ransomware, keyloggers, trojan horse, worms, spyware, rootkits dan beberapa virus lainnya.

Jasa Keamanan

Penggunaan jasa konsultan keamanan bisa dilakukan apabila kamu memerlukan dan memiliki bisnis yang cukup besar.

Backup

Selalu lakukan backup datamu secara berkala, dan hindari meletakkan data penting pada device secara sembarangan. Software

Software

Jangan gunakan software bajakan, lebih gunakan software resmi untuk menjaga keamanan data dan menghindari adanya malware yang biasanya datang dari software bajakan.

Laporkan

Apabila kamu mengalami tindakan cyber-crime, segera laporkan hal tersebut ke pihak berwajib karena hal ini dapat mendukung update bagi pihak-pihak untuk lebih meningkatkan keamanan.

M OVI E Don’t F**k With Cat: Hunting an Internet Killer

Sebuah serial dokumenter kejahatan asli 2019 tentang sebuah perburuan daring. Serial tersebut disutradarai oleh Mark Lewis dan dirilis dalam Netflix pada 18 Desember 2019. Serial ini menceritakan tentang seorang serial killer asal Kanada, Luka Magnotta. Dalam serial tersebut diceritakan bahwa Luka Magnotta dalam akun YouTube pribadinya memposting sebuah video

dirinya membunuh seekor kucing. Video pembunuhan kucing tersebut menarik perhatian para netizen yang tidak tahan untuk membawa Luka ke pihak yang berwajib. Namun netizen justru menemukan kejanggalan dalam beberapa postingan Luca hingga netizen berhasil mengungkap bahwa Luca telah melakukan kejahatan yang mencengangkan yang juga ia upload di akun youtube pribadinya.

REVI EW her

Film ini di sutradarai oleh Spike Jonze yang sudah tidak diragukan lagi karya nya. Ia juga telah menghasilkan filmfilm brillian seperti Being John Malkovich (1999), Adaptation (2002) dan Where the Wild Things Are (2009). Film in menceritakan tentang Theodore – yang diperankan Joaquin Phoenix – seorang pria penulis penyendiri di masa depan yang bertemu dengan sebuah mesin. Tidak, bukan mesin biasa, namun komputer yang memiliki sistem

operasi yang dibubuhi kecerdasan buatan. Secara visual, Her merupakan sebuah karya nyata perfilman yang masuk ke ranah genre baru, akulturasi antara Romance serta Sci-fi. Terlebih ketika setiap jengkal adegan, kita seperti dibawa ke dunia virtual tempat semua hal yang pernah kita bayangkan, akan terjadi. Film ini telah meraih berbagai penghargaan film terbaik termasuk Oscar.

M OVI E The Social Dilemma

The Social Dilemma merupakan film documenter yang menceritakan mengenai dampak negatif media sosial atau dunia maya. Film dokumenter ini dibuat oleh Jeff Orlowski yang rilis 9 September 2020. The Social Dilemma merupakan film dokumenter yang kita butuhkan, sebuah informasi dari sederet narasumber terpercaya, dengan materi yang wajib kita ketahui sebagai masyarakat modern di era serba digital. Documenter ini menyuguhkan statement yang padat dan berbobot. dimana narasumber yang diwawancarai pun merupakan pakar dalam perusahaan internet besar seperti Google, Instagram, Facebook,Pin-

terest, Twitter. Hal tersebut dilakukan untuk menyakinkan penonton siapa yang akan kita dengarkan selama kurang lebih satu setengah jam. Kemudian timbul keraguan dan pertanyaan akan ‘ada masalah apa?’, Topik bahasan dalam film documenter ini mulai dari bagaimana media sosial memantau setiap aktivitas internet kita, bagaimana perusahaan mengambil keuntungan dari fenomena ini, hingga berbagai poin penting yang bercabang ke isu kapitalisme, kesehatan mental, politik, dan masih banyak lagi. Ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan melalui film dokumenter ini. Dijamin akan membuka mata dan menyadarkan pandangan kita akan konsekuensi tak terhindarkan akibat perkembangan canggih dari media sosial.

REVI EW Black Swan

Film ini menceritakan tentang seorang wanita muda bernama Nina Sayer (Natalie Portman) yang mengabdikan dirinya menjadi balerina profesional di kota New York. Nina sendiri sudah sangat terkenal di kalangan balerina akan kehebatan dan kesempurnaan tariannya. Nina memiliki seorang ibu mantan balerina yang sangat menginginkan sang anak untuk menjadi penari utama di pementasan Swan Lake, karena dulu sang ibu gagal untuk mencapainya. Film Black Swan ini disutradari oleh sutradara terkenal, Darren Aronofsky yang dikenal melalui film garapannya pada tahun 1998 berjudul Pi. Film yang rilis tahun 2010 ini, peran setiap pemain ditampilkan dengan sangat apik, serta emosi dan konflik yang ada terasa sangat nyata, terutama dalam penggambaran sisi lain dari kehidupan seorang balerina

dan gangguan mental yang menyertainya. Banyak pesan menarik secara tersirat di dalam film ini yang dikemas dengan sedemikian rupa melalui konflik yang terjadi kepada para pemainnya. Film ini merupakan film beraliran psychological thriller dengan plot twist yang baik. Menceritakan tentang seni balet, mise-enscène diatur dengan baik oleh sang sutradara. Sorotan kamera cenderung sempurna dengan menampilkan sorotan yang sejalan dengan gerakan balerina di sepanjang film. Salah satu adegan di dalamnya, yaitu saat adegan transformasi Nina menjadi Black Swan menjadi salah satu adegan film terbaik di tahun 2010. Adegan tersebut menggabungkan sinematografi yang menarik, special effect yang mulus, serta editing yang akurat. Pemilihan musik dan penempatannya di sepanjang film juga sangat luar biasa, walaupun musik yang ditampilkan adalah musik khas Swan Lake.

T HAN K

F O R YO U R H A R D WO #2

Happy Syauqiyah

Manager of Multimedia Division

Lusiana Dewi Kiswara

Person in Charge of ALSA Times #2

Anisa Maulidya

Vice Manager of Multimedia Division

Gemilang Kirana

Person in Charge of ALSA Times #2

K YO U

O R K O N A L S AT I M E S 2

Helen Tessalonika Yoci Contributor of Essay

Tsania Ghinayya

Contributor of Short Story

Muhammad Fadly C.

Contributor of Legal Opinion

Yulvia Chandra Cipta

Contributor of Main Article

ALSA LC UNIVERSITAS JEMBER

ALSA, ALWAYS BE ONE!

ALSA TIMES 2021 #2

Articles inside

CYBER CRIME FACTS

INFOGRAPHIC

INTERVIEW WITH DELEGATES

MOVIE REVIEW

SHORT STORY : ETERNALS

PRESIDENT FOREWORD

INTERVIEW WITH DELEGATES

ABOUT US

AIAC ARTICLE

PEOPLE OPINION

MEMBER’S ARTICLE

LEGAL OPINION

DIRECTOR GREETING