Indonesia dilanda Hujan Cryptocurrency: Sudahkah Investor Memiliki Payungnya? Rahajeng Dzakiyya Ikbar ALSA LC UNAIR Cryptocurrency merupakan nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang menggunakan kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan untuk melakukan proses pertukaran token digital secara tersebar. Contoh dari cryptocurrency di antaranya ada bitcoin, ethereum, ripple, dan litecoin. Di Indonesia sendiri terdapat cyronium yang merupakan cryptocurrency yang diciptakan dan diluncurkan di Indonesia. Cryptocurrency dipercaya menjadi salah satu alat transaksi pembayaran yang akan menggantikan uang. Namun sayangnya, belum ada negara yang berani menggunakan mata uang
kripto
tersebut
sebagai
pengganti
uang
kertas
dan
uang
digital.
Di
Indonesia, cryptocurrency baru bisa diperdagangkan sebagai komoditas selepas Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Indonesia (Bappepti) mengeluarkan peraturan No. 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Sedangkan sebagai alat pembayaran, regulator, baik Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK)
secara
terang-terangan
melarang
masyarakat
untuk
menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Tidak dapat kita tepis bahwasanya perkembangan teknologi di era 4.0 kini semakin cepat, terlebih dalam bidang transaksi berbasis virtual atau pun kripto. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah harus segera bertindak secara tegas mengenai kedudukan cryptocurrency di Indonesia, sebagai mata uang dalam arti alat pembayaran atau hanya sebatas komoditas.
Untungnya keresahan tersebut saat ini telah terjawab dengan
disamakannya cryptocurrency sebagai komoditas dan bisa diperdagangkan di bursa berjangka. Lex semper dabit remedium, hukum selalu memberi obat. Sejatinya, dengan adanya pemberlakuan cryptocurrency di Indonesia memberikan obat berupa kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi pelaku yang terlibat dalam transaksi asset kripto.
Kepastian hukum tersebut didapati setelah bappepti mengeluarkan peraturan No 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik asset kripto di bursa berjangka. Sikap pemerintah yang memberlakukan cryptocurrency sebagai komoditas bukan sebagai mata uang atau alat pembayaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus mengikuti perkembangan industri perdagangan berjangka komoditi yang dinamis dan memberi ruang dalam pengembangan usaha inovasi komoditas digital. Kementerian perdagangan melalui Bappebti menerbitkan empat peraturan bappebti terkait
penyelenggaraan
perdagangan
komoditas
digital.
Salah
satunya
adalah
Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan peraturan-peraturan ini akan menjadi landasan hukum perdagangan aset kripto sebagai salah satu komoditas yang dapat dijadikan
subjek
kontrak
berjangka.
Adapun Peraturan
Bappebti
No.5
Tahun
2019 merupakan landasan operasional penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Peraturan ini mengatur persyaratan yang lebih spesifik terkait perdagangan aset kripto, antara lain persyaratan permodalan bagi bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, dan pedagang fisik aset kripto; serta sistem dan/atau sarana perdagangan daring yang digunakan yang wajib memenuhi beberapa persyaratan teknis seperti sertifikasi ISO 27001. Aset kripto yang dapat diperdagangkan pun wajib mendapat persetujuan Bappebti setelah memenuhi persyaratan teknis market cap dan jenisnya. Sementara, dalam rangka menjamin ketersediaan aset kripto, maka diatur mekanisme penyimpanannya, baik melalui hot storage maupun cold storage. Guna menjamin keamanan dana, digunakan pula rekening terpisah atas nama pedagang aset kripto pada lembaga kliring berjangka. Selain itu, Lembaga Kliring Berjangka melakukan fungsi DvP untuk menjamin setiap transaksi yang terjadi. Peraturan ini juga mengatur penyelesaian perselisihan secara keperdataan seperti yang diatur dalam Peraturan Bappebti No.2 Tahun 2019. Terhadap pelanggan aset kripto, pedagang fisik aset kripto juga wajib menerapkan program APU/PPT dan proliferasi senjata pemusnah massal. Pedagang fisik aset kripto wajib memperoleh persetujuan sebagai pedagang fisik aset kripto dari Kepala Bappebti. Sejatinya, aturan tersebut bertujuan untuk melindungi para pengguna investasi agar terhindar dari produk-produk investasi bodong yang akan merugikan masyarakat. Selain itu, regulasi
tersebut nantinya akan membantu bisnis cryptocurrency semakin berkembang dan terarah menjadi lebih baik. Indonesa bisa mengikuti jejak negara Amerika Serikat. Pada sebuah kegiatan Federal Reserve Bank of Philadelphia, pengelola mata uang Keith Noreika menyatakan bahwa ia terbuka akan ide tentang cryptocurrency. Ia pun mengaku akan membuka kesempatan bagi para perusahaan cryptocurrency yang ingin mengajukan lisensi spesial. Internal Revenue Service sendiri memperlakukan cryptocurrency sebagai properti, bukan mata uang. Investor yang membeli cryptocurrency akan mendapat capital gain atau capital loss. Pembayaran yang diterima dalam bentuk Bitcoin diakui sebagai penghasilan sesuai kurs pada saat diterima atau penambang dikenakan self employment taxes. Begitu juga pegawai yang dibayar dengan Bitcoin dikenakan pemotongan PPh.20. Dengan diberlakukannya cryptocurrency di Indonesia, sejatinya menambah ruang gerak bagi cyronium yang merupakan salah satu pilihan investasi berbasis cryptocurrency yang diciptakan di Indonesia sebagai fasilitas bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan bisnis melalui penggunaan cryptocurrency. usaha kecil dan menengah merupakan salah satu tonggak perekonomian bangsa yang perlu didukung perkembangannya melalui teknologi terbaru. Semakin banyak UKM yang berkembang, maka semakin banyak pula pendapatan negara. Cyronium membantu UKM, tidak hanya menguntungkan dengan profit sharing tapi juga menjadi agen penggerak perkonomian. Sejauh ini, tantangan kita adalah bagaimana cryptocurrency ini dapat dipahami oleh khalayak sehingga banyak warga Indonesia yang berinvestasi pada sektor ini dan dapat mendatangkan pajak dan income bagi Indonesia. Sayangnya, pemahaman masyarakat mengenai asset kripto masih rendah, sehingga risiko penipuan banyak menimpa investor awam. Oleh sebab itu, perlu diadakannya pengedukasian kepada masyarakat Indonesia mengenai produk kripto ini.