PERSIDANGAN ONLINE SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19
alsalcunair@yahoo.com ALSA Local Chapter Universitas Airlangga
I.
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Semenjak dikabarkan adanya sebuah virus baru yang berasal dari kota Wuhan, China pada akhir 2019 lalu, virus yang saat ini dikenal sebagai virus covid-19 telah menyebar luas ke seluruh dunia dan menjadikan dunia waspada akan bahaya virus ini. Covid-19 merupakan virus yang bisa menular dan dapat membuat korban yang terinfeksi meninggal dunia, tercatat pada 30 Agustus 2020 total korban yang terinfeksi mencapai 24.822.800 dan korban meninggal mencapai 838.360 di seluruh dunia. Oleh karena itu seluruh negara di dunia menaruh perhatian pada virus ini, banyak kebijakan yang dikeluarkan guna memutus rantai penyebaran covid-19, salah satunya adalah indonesia. Pemerintah Indonesia terhitung bulan april 2020 mengeluarkan beberapa kebijakan seperti : wajib menggunakan masker, melakukan physical distancing, sering mencuci tangan, dan melakukan segala aktivitas di rumah untuk beberapa waktu kedepan, akibatnya banyak kegiatan yang ditunda bahkan dibatalkan guna kebaikan bersama. Sudah setengah tahun berlalu sejak wabah covid-19 masuk ke indonesia, dan sampai saat ini pandemi covid-19 belum juga selesai dan hal ini mempengaruhi seluruh aspek dalam bernegara kita salah satunya adalah penegakan hukum. Hendaklah Keadilan ditegakkan walaupun langit runtuh (Fiat Justicia Ruat Caelum) merupakan idiom yang dicetuskan oleh Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM) yang memiliki arti hukum harus tetap berjalan sebagaimana mestinya meskipun dikelilingi situasi yang buruk seperti pandemi. Sejak adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan segala kegiatan dari rumah, banyak aktivitas yang dilakukan secara online salah satunya adalah persidangan yang dilakukan oleh pengadilan, kejaksaan, serta firma hukum. Peradilan secara online ini dilakukan setelah Mahkamah
Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya tertanggal 23 Maret 2020 dengan tujuan agar semua perkara berjalan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan.
B. RUMUSAN MASALAH 1. Apakah persidangan secara online merupakan solusi yang efektif guna menegakkan keadilan di masa pandemi covid-19 2. Apakah prinsip “fair trial� sudah diterapkan dengan baik dalam persidangan online ?
II.
PEMBAHASAN
1. Apakah persidangan secara online merupakan solusi yang efektif guna menegakkan keadilan di masa pandemi covid-19 Tidak dapat kita pungkiri bahwa semenjak covid-19 menyebar luas di indonesia, banyak aspek di dalam masyarakat yang terpengaruh termasuk tata cara peradilan. Dalam kondisi seperti ini peradilan di indonesia diwajibkan membuat suatu terobosan agar tetap bisa menjalankan persidangan sebagaimana mestinya, terdapat sebuah asas yang berbunyi 1Salus Populli Suprema Lex Esto yang memiliki arti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya. Sesungguhnya persidangan online yang dijelaskan pada SEMA tersebut bukanlah sesuatu yang baru, karena sebelumnya pada tahun 2019 Mahkamah Agung juga mengeluarkan sebuah Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menjelaskan bahwa 2seluruh proses persidangan dapat dilakukan secara daring yang nantinya dilakukan melalui aplikasi e-litigasi, tetapi dalam Perma ini persidangan e-court hanya diperkenankan untuk perkara perdata,perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negara.
1
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
Berbeda dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019, sema No. 1 Tahun 2020 memperbolehkan segala proses peradilan dilakukan secara online untuk segala jenis perkara seperti pidana, perdata, tata usaha negara, militer, dan agama. Serta para pejabat/pegawai yang terlibat dalam suatu proses peradilan dapat melakukan sidang tanpa tatap muka di tempat tinggal maupun kantor mereka masing-masing. Dalam SEMA ini juga dijelaskan tentang ketentuan-ketentuan persidangan yang dapat dijalankan seperti persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tetap dilakukan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran covid19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, dan beberapa ketentuan tentang perkara-perkara yang harus tetap disidangkan, perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, serta ketentuan tentang persidangan yang secara hukum penahanannya masih berasalan untuk diperpanjang, dll. 3
Semenjak dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2020, seluruh lembaga peradilan di
indonesia melakukan persidangan secara online. Tercatat pada 9 Juli 2020 sudah ada 176.912 persidangan yang dilakukan secara online, dan angka tersebut bertambah setiap harinya sampai kondisi di indonesia dinyatakan aman dari covid-19. Dalam pelaksanaannya juga Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa persidangan online yang telah dilaksanakan dinyatakan berhasil karena adanya koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, juga penasehat hukum maupun masyarakat,
2. Apakah prinsip “fair trial” sudah diterapkan dengan baik dalam persidangan online Di dalam peradilan Indonesia, kita mengenal beberapa asas seperti peradilan cepat, sederhana dan peradilan ringan yang menuntut suatu persidangan agar diselenggarakan secara sederhana, memakan biaya seminimal mungkin dan diselenggarakan tanpa berlarut-larut. Dalam peradilan kita juga mengenal suatu prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dikenal sebagai prinsip “fair trial” yang memiliki makna proses peradilan yang jujur sejak awal sampai akhir. 4Tentu saja prinsip persidangan menjadi pertanyaan besar dalam peradilan online yang saat ini sedang
3Achmad
Nasruddin Yahya, “Menyoal Payung Hukum Persidangan Online”. https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/07160431/menyoal-payung-hukum-persidangan-online?page=all, diakses pada 26 Agustus 2020 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 162 ayat (1)
dijalankan oleh lembaga peradilan indonesia, apakah prinsip serta tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana masih bisa diterapkan secara utuh dalam persidangan tanpa tatap muka secara langsung ?. Persidangan secara online sudah dijalani sebanyak 176.912 terhitung sejak 9 juli 2020 dan tentu saja persidangan online tidak serta merta lancar tanpa kendala, kendala yang dihadapi lebih ke kendala teknis seperti jaringan internet yang terkadang tidak stabil, keterbatasan penguasaan akan teknologi baik dari pihak hakim, jaksa dan oenasehat hukum, serta sulitnya melakukan koordinasi diantara para pihak yang bersidang. Bahkan hak yang seharusnya dimiliki oleh terdakwa tidak dapat berikan sepenuhnya mengingat persidangan dijalanin terdakwa di lapas sedangkan kuasa hukumnya berada di firma hukumnya sendiri, selain itu juga sulit untuk mengambil sumpah bagi para saksi, dan juga dirasa tidak dapat memastikan apakah saksi dan terdakwa dalam keadaan sehat atau tidak, serta apakah merasa tertekan, mendapatkan ancaman, dll.
III.
PENUTUP
KESIMPULAN 1. Dapat kita lihat bahwa persidangan yang dilakukan secara online merupakan solusi yang baik di masa pandemi covid-19 ini agar semua perkara berjalan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Serta terdapat prinsip hukum yang berbunyi Salus Populli Suprema Lex Esto yang memiliki arti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, sehingga persidangan online merupakan suatu langkah dalam memenuhi prinsip hukum yang ada. 2. Dapat disimpulkan bahwa persidangan secara online belum bisa memenuhi prinsip “Fair Trial� mengingat terbatasnya sarana dan prasarana dalam melakukan persidangan tanpa tatap muka secar langsung
SARAN 1. Perlu adanya suatu upaya agar bisa mempertahankan performa persidangan online agar tetap berjalan seperti tujuan utamanya, serta diperlukan sebuah dasar hukum baru yang menjelaskan lebih rinci lagi tentang tata cara bersidang secara online 2. Perlu adanya sebuah gebrakan dalam persidangan online seperti menyiarkan secara langsung persidangan melalui live instagram maupun live youtube untuk menciptakan pengadilan yang transparan dan terbuka untuk umum. Serta alangkah lebih baik lagi jika terdakwa dapat ditemani oleh penasehat hukumnya dengan melakukan protokol kesehatan yang berlaku agar hak terdakwa dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.
DAFTAR PUSTAKA
Buku Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
Internet Achmad
Nasruddin Yahya, “Menyoal Payung Hukum Persidangan Online”. https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/07160431/menyoal-payunghukum-persidangan- online?page=all, diakses pada tanggal 31 Agustus 2020
Aida
Mardatillah, “Dilema Sidang Pidana Secara Online Saat Pandemi”, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ecd0b3940972/dilema-sidang-pidana-secaraonline- saat-pandemi?page=all diakses pada tanggal 31 Agustus 2020 Direktorat Jendral Kekayaan Negara, “Tetap Beracara Walau Pandemi Melanda”, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13156/Tetap-Beracara-di-PengadilanWalau- Pandemi-Melanda.html, diakses pada tanggal 31 Agustus 2020 Moh. Dani Pratama Huzaini, “Cerita Implementasi Sidang Perkara Pidana Secara Online di Pengadilan Negeri ”https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e7c6131f3c86/ceritaimplementasi-sidang- perkara-pidana-secara-online-di-pengadilan-negeri/, diakses pada tanggal 31 Agustus 2020