AKTUALISASI HUKUM MELALUI ANALISA PERSEPTIF TERHADAP LEGALITAS CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA DALAM MENYONGSONG ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 alsalcunair@yahoo.com ALSA Local Chapter Universitas Airlangga
BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Perkembangan zaman tidak pernah bergerak statis, dunia ini selalu bergerak maju sehingga kembali pada pernyataan yang selama ini sudah ada, yakni “hukum berasal dari masyarakat, atau masyarakat yang berasal dari hukum.” Pergerakan yang begitu cepat membuat hukum terkadang belum siap untuk mengatur perkembangan dunia dan perilaku masyarakat di masa yang akan datang. Seperti perkembangan dunia saat ini yang sedang masuk pada era revolusi industri 4.0, konsep mengenai revolusi industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh ekonom asal Jerman yakni Profesor Klaus Schwab, dengan melalui bukunya The Fourt Industrial Revolution, dan menyatakan bahwa adanya revolusi industri 4.0 dapat mengubah cara hidup, bekerja, dan hubungan satu manusia dengan manusia yang lain secara fundamental.1 Selain itu, salah satu bukti nyata apabila dunia kita sedang bergerak pada era revolusi industri 4.0 adalah ditandai dengan adanya kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, namun perubahan yang paling terlihat adalah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, yang mana semakin mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Selain berkembangnya teknologi informasi maupun komunikasi, kehadiran revolusi industri 4.0 juga berdampak dalam perkembangan bidang investasi, yang 1Sugeng Santoso,’Revolusi Industri 4.0 dan Perubahan Konsep Hubungan Industrial’(Hukum Online,2019) <https://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 9 Februari 2020.
mana pada saat ini tengah dikembangkannya kegiatan investasi yang menggunaka uang elektronik. Sistem pembayaran dengan uang elektronik, memerlukan adanya chip based maupun server based yang masih memerlukan peran pihak ketiga untuk mengatasi persoalan kompatibilitas antar terminal baca elektroni (EDC). Sehingga dikembangkanlah teknologi pembayaran
dengan
menggunakan
metode
cryptocurrency (Kriptografi),
teori
cryptocurrency ini pertama kali dipublikasikan oleh David Chaum dari University of California pada tahun 1982 dan salah satu jenis cryptocurrency yang paling terkenal di dunia ialah BitCoin.2 Di Indonesia, cryptocurrency pada awalnya berkembang secara ilegal. Meskipun demikian, tingkat perkembangan cryptocurrency dari tahun ke tahun dinilai cukup signifikan. Perkembangan salah satu jenis cryptocurrency yang mempunyai nilai terbesar saat ini yaitu bitcoin, tidak hanya marak terjadi di luar negeri, Jika masyarakat non IT sudah dapat menerima teknologi tersebut serta mengetahui teknik implementasinya, maka dapat dipastikan perkembangan cryptocurrency di Indonesia akan meningkat tajam. Saat ini di Indonesia rata-rata para pengguna cryptocurrency memanfaatkan koin mereka untuk keperluan investasi, transaksi atau pembayaran, dan juga remitansi, yaitu melakukan proses transfer ke negara yang berbeda.3 Dikarenakan masih belum adanya regulasi yang mengatur mengenai cryptocurrency pada saat itu, membuat status dari cryptocurrency menjadi tidak jelas, apakah termasuk dalam kategori komoditas atau alat pembayaran. Menanggapi kondisi tersebut, Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan telah sepakat berpendapat apabila cryptocurrency bukan merupakan suatu alat pembayaran yang sah, pernyataan tersebut didasari dengan adanya Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang menyebutkan bahwa “Uang adalah alat pembayaran yang sah.”4 Sehingga dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency tidak dapat dipersamakan dengan uang yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, setelah adanya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Busa Berjangka, secara tegas 2 Maura Maghfira,’Regulasi dan Kebijakan terkait Mata Uang Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia’ (Kompasiana,2017) <https://www.kompasiana.com> diakses pada tanggal 9 Februari 2020. 3 Endra Saputra,’Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia’ (2018) 1 STMIK Royal.[491]. 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
disebutkan bahwa cryptocurrency termasuk dalam kategori komoditas yang dapat diperdagangkan di busa berjangka.5 Meskipun saat ini investasi dengan cryptocurrency telah dilegalkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi beberapa tindakan penyalahgunaan cryptocurrency, yakni seperti terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang, transfer dana narkotika, maupun pendanaan teroris oleh beberapa pihak. Sehingga hal ini dapat menimbulkan tantangan tersendiri bagi dunia hukum setelah dilegalkannya cryptocurrency di Indonesia.
BAB II PEMBAHASAN Tercipta dan berkembangnya cryptocurrency atau kerap disebut dengan uang elektronik merupakan salah satu bukti bahwa pada saat ini dunia tengah berada pada era revolusi industri 4.0. Dan pada faktanya, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menggunakan cryptocurrency dalam era digitalisasi saat ini. Penggunaan Cryptocurrency sebagai salah satau komoditas investasi di Indonesia semakin banyak diminati oleh para investor setelah adanya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019, Lex semper dabit remedium, hukum selalu memberi obat. Sejatinya para investor menjadi semakin percaya diri melakukan investasi dengan menggunakan cryptocurrency karena memang sudah bukan merupakan suatu tindakan investasi yang ilegal setelah dikeluarkannya peraturan tersebut. Dengan berlakunya peraturan yang melegalkan investasi komoditas cryptocurrency, tentunya mendapat dukungan positif dari para seluruh pihak yang berkecimpung dalam dunia investasi berjangka. Namun demikian, lain halnya dengan Bank Indonesia yang secara terang-terangan selalu memberikan peringatan kepada para investor yang sedang melakukan investasi dengan menggunakan cryptocurency khususnya bitcoin untuk selalu berhati-hati 5 Tito Bosnia,â&#x20AC;&#x2122;Bappebti : Bitcoin Cs Masuk Kategori Komoditas Bursa Berjangkaâ&#x20AC;&#x2122; (CNBC Indonesia,2019) < https://www.cnbcindonesia.com> diakses pada tanggal 8 Februari 2020.
dalam menggunakan atau berinvestasi pada mata uang virtual tersebut. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia menyampaikan bahwa apabila di kemudian hari peredaran dan volatilitas nilai tukar bitcoin yang semakin tinggi, maka dapat berpotensi membahayakan stabilitas moneter, sistem keuangan dan sistem pembayaran di Indonesia. Dari segi stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia juga mengkhawatirkan sisi volatilitas bitcoin. Hal ini sama seperti teori gaya gravitasi, jika bola diangkat tinggi sekali, maka saat dia jatuh akan sakit sekali rasanya.6 Legalitas dari berlakunya cryptocurrency di Indonesia ternyata mendapat suatu pandangan yang kritis dari Pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang mana Wakil Jaksa Agung
Republik
Indonesia Arminsyah
mengatakan,
bahwa
perkembangan
cryptocurrency semakin masif mengguncang layanan keuangan dan sistem pembayaran global. Dan tercatat sudah terdapat sekitar 1.300 mata uang cryptocurrency yang ada di dunia. Dan kondisi tersebut seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai alat maupun sarana dalam melakukan suatu tindakan kejahatan. 7 Berkembangnya cryptocurrency di Indonesia bukan saja membawa dampak yang positif bagi dunia investasi di Indonesia, namun dapat pula berkorelasi dengan tumbuhnya kegiatan yang ilegal seperti pencucian uang, transfer dana narkotika, pendanaan teroris, tindak pidana korupsi, maupun tindakan dalam hal penggelapan pajak. Dan tentunya akibat dari kejahatan yang menggunakan sarana cryptocurrency tidak hanya berdampak kepada negara yang melegalkan, namun juga kepada negara lain yang melarangnya, mengingat jaringan dari cryptocurrency ini bersifat global. Dengan dilegalkannya kegiatan investasi menggunakan cryptocurrency ternyata belum mampu untuk menahan maupun menghadang permasalahan-permasalahan yang akan timbul di kemudian hari terkait cryptocurrency. Maka dalam hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi dunia hukum untuk menghadapi permasalahan-permasalahan maupun kasus tindak kejahatan yang timbul dari kegiatan investasi menggunakan cryptocurrency. Yang mana tentunya di era digitalisasi saat ini seluruh teknologi akan selalu berkembang dan tidak menutup kemungkinan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab akan selalu mencari celah 6 Endra Saputra,Op.Cit,[493]. 7Adji,â&#x20AC;&#x2122;Kejaksaan RI Waspadai Mata Uang Kripto Dijadikan Kejahatan Ilegalâ&#x20AC;&#x2122;(Pos Kota ID, 2019) <https://poskota.id> diakses pada tanggal 8 Februari 2020.
untuk menyalahgunakan keadaan yang dapat merugikan negara dari adanya perkembangan teknologi. Sehingga memang sudah semestinya hukum diperlukan untuk mengatur tingkah laku masyarakat, dengan membentuk suatu regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat seluruh masyarakat. Dan memang tidak mudah tantangan bagi dunia hukum di era yang sudah serba digitalisasi saat ini, sehingga perlu adanya suatu analisa dan pengamatan yang lebih fokus oleh pemerintah terkait penerapan cryptocurrency di Indonesia serta penyelenggaraan kerja sama yang baik antara pemerintah maupun aparat penegak hukum dalam menangai suatu kasus tindak pidana yang timbul dari adanya revolusi industri 4.0. Dan untuk menangani kasus hukum di era revolusi industri saat ini memang perlu adanya peningkatan dan pendalaman ilmu yang khusus untuk kasus-kasus di era digital saat ini bagi seluruh aparat penegak hukum agar tidak salah dalam menerapkan hukum khususnya untuk kasus-kasus tindak pidana yang mungkin akan timbul dari adanya kegiatan investasi yang menggunakan cryptocurrency. BAB III PENUTUP KESIMPULAN Perkembangan dunia saat ini tengah memasuki era revolusi industri 4.0, yang ditandai dengan adanya kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, namun perubahan yang paling terlihat adalah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, yang mana semakin mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Selain berkembangnya teknologi informasi maupun komunikasi, kehadiran revolusi industri 4.0 juga berdampak dalam perkembangan bidang finansial, yang mana pada saat ini tengah dikembangkannya penerapan uang elektronik (cryptocurrency). Di Indonesia sendiri, cryptocurrency pada awal penerapannya masih secara ilegal, namun setelah adanya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Busa Berjangka, secara tegas disebutkan bahwa cryptocurrency termasuk dalam kategori komoditas yang dapat diperdagangkan di busa berjangka.
Namun, meskipun kegiatan investasi yang menggunakan cryptocurrency merupakan suatu investasi yang legal, tetap saja tidak dapat menutup kemungkinan akan timbulnya suatu kejahatan seperti pencucian uang, transfer dana narkotika, pendanaan teroris, tindak pidana korupsi, maupun tindakan dalam hal penggelapan pajak. Maka dalam hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi dunia hukum di era revolusi industri 4.0. Sehingga untuk menghadapi permasalahan-permasalahan maupun kasus tindak kejahatan yang timbul dari kegiatan investasi yang menggunakan cryptocurrency perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan aparat penegak hukum di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA Saputra Endra, 2018, â&#x20AC;&#x2122;Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesiaâ&#x20AC;&#x2122;, Vol. 1, hh. 491-496 Adji, 2019, Kejaksaan RI Waspadai Mata Uang Kripto Dijadikan Kejahatan Ilegal, diakses pada tanggal 8 Februari 2020, <https://poskota.id> . Maura Maghfira, 2017, Regulasi dan Kebijakan terkait Mata Uang Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia, diakses pada tanggal 9 Februari 2020, <https://www.kompasiana.com>. Sugeng Santoso, 2019, Revolusi Industri 4.0 dan Perubahan Konsep Hubungan Industrial, diakses pada tanggal 9 Februari 2020, <https://www.hukumonline.com>. Tito Bosnia, 2019, Bappebti : Bitcoin Cs Masuk Kategori Komoditas Bursa Berjangka, diakses pada tanggal 8 Februari 2020, < https://www.cnbcindonesia.com>. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.