DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENGUPAHAN PEKERJA/BURUH DI INDONESIA Arinni Dewi Ambarningrum arinni2000@gmail.com Terkait perlindungan bagi pekerja/buruh dalam masa pandemi COVID-19 ini, Menteri
Ketenagakerjaan
RI
telah
mengeluarkan
Surat
Edaran
Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh
dan
Kelangsungan
Usaha
dalam
Rangka
Pencegahan
dan
Penanggulangan COVID-19. Dalam Surat Edaran tersebut, Menteri Ketenagakerjaan RI meminta kepada para gubernur di Indonesia agar melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh sebagai dampak pandemi COVID-19. Mengenai perlindungan pengupahan tersebut, dibentuk klasifikasi pengupahan terhadap pekerja/buruh yang mengacu pada 2 (dua) kondisi utama yaitu perusahaan yang masih melakukan kegiatan usaha di tengah pandemi COVID-19 (selanjutnya disebut Kondisi I) serta perusahaan yang telah melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah daerah masing-masing tempat perusahaan berkedudukan (selanjutnya disebut Kondisi II). Mengingat : UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Kondisi I 1.
Jika pekerja/buruh telah ditetapkan sebagai ODP (Orang dalam Pengawasan) COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upah tetap dibayar penuh.
2.
Jika pekerja/buruh telah ditetapkan sebagai PDP (Pasien dalam Pengawasan) atau suspect COVID-19 sehingga dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upah tetap dibayar penuh selama menjalani masa karantina/isolasi.
3.
Jika pekerja/buruh telah ditetapkan sebagai Pasien Positif COVID-19 sehingga tidak dapat masuk kerja dengan alasan sakit (dibuktikan dengan keterangan dokter), maka pada 4 bulan pertama dibayar 100% dari jumlah upah hingga pada 4 bulan keempat dibayar 25% dari jumlah upah sebelum Pemutusan Hubungan Kerja oleh pengusaha. Dengan catatan setiap 4 bulannya, berkurang 25% dari prosentase jumlah upah sebelumnya dan diatur pelaksanaannya pada Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
Kondisi II Perubahan besaran atau cara pembayaran upah didasarkan pada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Dengan catatan, hasil kesepakatan pengupahan tersebut tidak boleh dibawah upah minimum dan diatur pelaksanaannya pada Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.