Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan oleh Disnakertrans pada Provinsi Jawa Timur I.
Ringkasan Eksekutif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur mengenai pengalihan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan ke tingkat provinsi. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pengawasan dan pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat, penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan diserahkan pada Pemerintah Provinsi, sementara Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mendapatkan kewenangan terkait pengawasan ketenagakerjaan. Peralihan fungsi tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan khususnya pada bidang industrial yang menunjukkan bahwa ditariknya fungsi pengawasan pada tingkat provinsi masih belum efektif dan belum optimal. Oleh karena itu, akan lebih tepat dan efektif apabila didukung dari data pada tingkat kabupaten/kota terlebih dahulu baru selanjutnya pada tingkat provinsi.
II.
Pendahuluan Perkembangan industri dalam era Society 5.0 yang semakin berkembang membuka kesempatan bagi masyarakat untuk dapat bekerja demi memenuhi kebutuhan pemberi kerja industrial. Pekerja atau buruh yang bekerja di ranah industrial pada umumnya terlibat dalam kontrak dengan pemberi kerja sehingga timbulah hak dan kewajiban pada kedua belah pihak. Hal inilah yang melatarbelakangi pembentukan struktural pengawasan dalam ketenagakerjaan, salah satunya yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (selanjutnya disebut Disnakertrans). Disnakertrans merupakan sebuah lembaga bentukan pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah kontrol dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Pengalihan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah provinsi di seluruh Indonesia diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) yang menyebabkan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan menjadi terpusat di provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota tidak mendapatkan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan.1 Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri periode 2014-2019, menyatakan bahwasanya kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi adalah guna memperkuat kinerja pengawas ketenagakerjaan di daerahdaerah dan sekaligus pembenahan sistem pengawas ketenagakerjaan secara nasional.2 Namun, keadaan di lapangan menunjukan bahwa perpindahan kewenangan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan menyebabkan pelaksanaan pengawasan menjadi kurang optimal.3 Beberapa alasan dibeberkan adalah minimnya sarana prasarana maupun anggaran yang diberikan untuk menjalankan fungsi dan tugas pegawai pengawas ketenagakerjaan. Seperti halnya dalam sarana dan prasarana yaitu kursi dan meja dan sudah dianggarkan juga sebesar Rp. 1,2 miliar pada APBN untuk pengawasan, tetapi jumlah anggaran tersebut dirasa masih kurang dengan jumlah perusahaan yang begitu banyak di seluruh Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, tentu semakin rentan terhadap terjadinya pelanggaran hak-hak terhadap buruh yang dilakukan oleh perusahaan yang diakibatkan oleh kondisi perusahaan yang terguncang. Pada tahun 2021, Disnakertrans Surabaya mencatat adanya 14 perusahaan yang dilaporkan 1
Lampiran h. 31, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
2
Adam Dwi, ‘Pengalihan Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan ke Pemprov Terus Dilakukan’, https://mediaindonesia.com/ekonomi/64251/pengalihan-kewenangan-pengawasan-ketenagakerjaan-ke-pemprov-terusdilakukan, (Dwi, 2016) diakses pada 11 November 2021. 3
Rt, Humas Jateng, ‘Ora Usah Galak-galak’, https://jatengprov.go.id/publik/ora-usah-gala (““Ora Usah Galak-galak”” 2021)kgalak/, diakses pada 11 November 2021.
mengenai masalah tunjangan hari raya (THR).4 Hal ini menunjukan adanya urgensi agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi lebih meningkatkan perhatian dalam penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. III.
Metodologi Metode Penelitian merupakan suatu prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian socio legal research dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang secara aktif melibatkan peneliti untuk mengumpulkan dan menggunakan data-data empiris sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundangundangan terkait dengan pengawasan ketenagakerjaan oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dan bahan hukum tersier yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dan Rencana Strategis Disnakertrans Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Selain studi kepustakaan, peneliti juga melakukan wawancara secara langsung dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur.
IV.
Hasil/ Temuan 1. Bagaimana kedudukan dan wewenang pengawasan ketenagakerjaan dan apakah sudah tepat pengawas ketenagakerjaan ditiadakan di tingkat kabupaten/kota dan ditarik di tingkat provinsi? 1.1. Kedudukan dan kewenangan pengawas ketenagakerjaan dari sudut pandang regulasi yang mengatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) secara tegas memberikan kewenangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Akan tetapi, berdasarkan UU Pemda, pengawasan ketenagakerjaan dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur dialihkan status kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Jawa Timur terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2016. Adapun pengaturan dasar pembentukan Disnakertrans di Jawa timur ditegaskan dalam Pasal 4 huruf d angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Perda Provinsi Jawa Timur 11 Tahun 2016) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (selanjutnya disebut Pergub 79 Tahun 2016). Disnakertrans dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Adapun susunan organisasi dinas tenaga kerja dan transmigrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Pergub 79 Tahun 2016 terdiri dari 1 sekretariat dan 5 bidang. Tugas dari Disnakertrans adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ketenagakerjaan di provinsi secara terpadu dan
4
Muchlis, ‘Disnaker Surabaya Terima 14 Laporan Pekerja Terkait Pembayaran THR’, https://regional.kompas.com/read/2021/05/18/080259078/disnaker-surabaya-terima-14-laporan-pekerja-terkait-pembayaranthr?page=all, diakses pada 11 November 2021. (Muchlis 2021)
terkoordinasi.5 Tahap yang harus diikuti dalam melakukan tugas pengawasan tersebut yaitu tahapan preventif edukatif yaitu kegiatan pembinaan sebagai upaya pencegahan; tahapan non yustisial yaitu upaya paksa melalui nota pemeriksaan sebagai peringatan; dan tahapan represif yustisial yaitu upaya paksa melalui lembaga pengadilan.6 1.2.
Evaluasi terhadap peniadaan pengawasan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota dan penarikan ke tingkat provinsi Adanya asas otonomi yang digunakan dalam sistem pemerintahan Indonesia memberikan dasar bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga masing-masingnya memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Keberlakuan asas ini juga diterapkan pada Disnakertrans, yang mana dalam melaksanakan tugasnya Disnakertrans tersebar ke daerahdaerah untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai dengan keadaan daerahnya. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa keberadaan Disnakertrans di tiap daerah ini bukan pada tingkat kabupaten/kota, melainkan berada pada tingkat provinsi. Misalnya pada wilayah di daerah Jawa Timur, Disnakertrans yang memiliki wewenang adalah Disnakertrans Jawa Timur. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang mengatur mengenai Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut, memberikan gambaran bahwa masing-masing wilayah di Indonesia memiliki Disnakertransnya tersendiri. Fungsi yang dipegang oleh Disnakertrans di tiap-tiap daerah itu pun berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya antara lain berfungsi untuk membina, mengendalikan, dan mengawasi segala hal yang terjadi di bidang ketenagakerjaan. Dari berbagai fungsi yang dimiliki oleh Disnakertrans tersebut, dalam bahasan ini akan difokuskan pada fungsi pengawasan. Pada ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2016, fungsi pengawasan ini digolongkan ke dalam susunan organisasi di Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja. Bidang ini memiliki tugas untuk menyusun dan melaksanakan program kegiatan, melaksanakan fasilitas pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja dan bina penegakan hukum pada perusahaan di seluruh Jawa Timur.7 Lain daripada itu, fungsi pengawasan ini ternyata juga diatur di dalam UU Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR. 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia yang mana pada intinya ketentuan tersebut mengatur mengenai alasan dan tujuan dilakukannya pengawasan terhadap bidang ketenagakerjaan. Pada ketentuan tersebut diatur bahwa pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk
5
Pasal 11 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
6
Pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
7
Pasal 13 Ayat (1) UU Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 79 Seri E.
mengawasi berlakunya Undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya, mengumpulkan data-data terkait keadaan perburuhan dalam permasalahan yang sedang atau telah terjadi guna membuat Undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan, serta menjalankan pekerjaan lain-lainnya yang diserahkan kepadanya dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. Namun, muncul pertanyaan mengenai apakah Disnakertrans di tiap-tiap provinsi ini telah menjalankan fungsinya dengan maksimal, khususnya pada fungsi pengawasan yang dimiliki. Serta ada pula pertanyaan lain yang timbul mengenai sudah tepat dan efektifkah keberadaan Disnakertrans di tingkat provinsi dengan tidak adanya Disnakertrans di wilayah kabupaten/kota. Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu dilakukan sejumlah evaluasi. Salah satunya dapat dilihat pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 yang dipaparkan mengenai sumber daya manusia pada Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, yaitu sebanyak 218 orang. Dijelaskan pula bahwa bidang tersebut pada tahun 2019 berfokus pada peningkatan profesionalisme tenaga pengawas ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja perempuan, tenaga kerja anak, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja yang akan diimplementasikan dalam kegiatan yang berfungsi untuk: 1. Penguatan dan pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan. 2. Pengawasan, perlindungan, dan Penegakan hukum Norma Ketenagakerjaan. 3. Pembinaan dan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja. 4. Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak dan perlindungan terhadap pekerja perempuan. Di samping itu, dalam laporan tersebut juga menyatakan bahwa jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan di Jawa Timur tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dimana di Jawa Timur sendiri hanya terdapat 181 tenaga pengawas ketenagakerjaan sedangkan total perusahaan di Jawa Timur adalah sejumlah lebih dari 35.000 perusahaan.8 Data tersebut memberikan petunjuk bahwa penyerapan sumber daya manusia untuk bidang Pengawas Ketenagakerjaan seharusnya akan jauh lebih tepat dan efektif apabila terdapat data pendukung terkait berapa jumlah pengawas ketenagakerjaan yang dibutuhkan pada setiap kabupaten/kota, setelah itu baru selanjutnya dilakukan pendataan untuk tingkat provinsi. Hal ini dirasa perlu karena adanya perbandingan yang sangat jauh antara jumlah petugas pengawasan dan jumlah perusahaan sehingga dapat mengakibatkan ketidakefektifan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertrans setempat. Selain itu, terdapat perbedaan yang sangat jauh diantara keduanya dapat menimbulkan terjadinya konflik, yang mana nantinya konflik tersebut dapat berkembang dan menjadikan adanya kerusakan parah pada barang atau aset yang disebut sebagai collateral damage. 2.
8
Apa yang menjadikan tantangan dan hambatan pengawas ketenagakerjaan sehingga menjadikan pengawas ketenagakerjaan belum maksimal menjalankan tupoksinya yang mengakibatkan kondisi hubungan industrial menjadi tidak kondusif?
Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, “Laporan Kinerja Tahun 2019”, https://disnakertrans.jatimprov.go.id/lkjip-2019/, 2 September 2020, Bab III h. 33, dikunjungi pada tanggal 9 November 2021.
2.1.
9
Ibid, h. 25.
10
Ibid, h. 27.
Kondisi ketidakkondusifan hubungan industrial serta korelasinya dengan tupoksi Disnakertrans Dijelaskan di dalam Laporan Kinerja (LKj) 2019 mengenai Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yang merupakan salah satu bagian dari organisasi di bawah Disnakertrans Provinsi Jawa Timur memiliki tugas untuk menyusun dan melaksanakan program kegiatan, menetapkan pedoman pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja, melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan hubungan industrial, syarat kerja, pengupahan, jaminan sosial kesejahteraan pekerja/buruh, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dari sinilah tergambar bahwa bidang ini memiliki tugas yang salah satunya mengatasi dalam hal terjadi ketidakkondusifan dalam hubungan industrial yang mana menurut analisis hasil kinerja Bidang Ketenagakerjaan selama tahun 2019, terdapat peningkatan jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang tercatat, sementara jumlah petugas Fungsional Mediator Hubungan Industrial justru malah menunjukkan penurunan yang semula berjumlah 73 orang menjadi 60 orang. Dimana tugasnya terbagi menjadi 13 orang di Provinsi dan 47 di kabupaten/kota, sedangkan jumlah perusahaan di Jawa Timur sebanyak 46.973 perusahaan.9 Rasio petugas Fungsional Mediator Hubungan Industrial dengan jumlah perusahaan sangat tidak rasional, karena apabila dibandingkan, maka setiap petugas kemungkinan akan bertanggung jawab sekitar 783 perusahaan.10 Perbandingan ini tidak rasional dan tidak berfokus pada efektivitas dan efisiensi dari tugas dan fungsi petugas Fungsional Mediator Hubungan Industrial itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh petugas Bidang Ketenagakerjaan yang difokuskan pada Pemerintah Provinsi dan setelah itu baru didelegasikan ke kabupaten/kota sesuai dengan peraturan masing-masing, sehingga tidak ada kepastian dan analisa data yang tepat terkait berapa petugas yang dibutuhkan untuk setiap kabupaten/kota. Selain itu, dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2016 diatur mengenai tugas pokok dari Disnakertrans sebagai berikut: (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta tugas pembantuan. (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 1. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa Disnakertrans dalam hal ini merupakan tangan kanan gubernur dalam menjalankan kewenangannya di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Sesuai dengan tupoksi tersebut, seharusnya petugas pengawasan
menjadi garda penyelamat bagi hubungan industrial, dimana mereka seharusnya dapat melakukan upaya preventif untuk dapat mencegah timbulnya kasus perselisihan hubungan industrial. Personil petugas pengawas sendiri sangat tidak memadai jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan maupun tenaga kerja di Jawa Timur, sehingga fungsi mereka untuk menjaga kondisi hubungan industrial termasuk penanganan kasus perselisihan hubungan industrial tidak dapat berjalan secara optimal. 2.2.
11
Tantangan dan hambatan pengawas ketenagakerjaan yang ditarik di tingkat provinsi serta korelasinya dengan ketidakkondusifan hubungan industrial Berdasarkan Rencana Strategis Disnakertrans Provinsi Jawa Timur,11 salah satu masalah pokok yang dihadapi oleh Disnakertrans Jawa Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah belum optimalnya peningkatan hubungan industrial yang kondusif. Yang menjadi penyebab dari masalah pokok tersebut adalah pelaksanaan pengawasan terhadap norma ketenagakerjaan belum optimal, masih rendahnya tingkat partisipasi perusahaan dalam penerapan norma ketenagakerjaan, upaya peningkatan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan belum optimal, belum optimalnya pembentukan Lembaga LKS Bipartit untuk mendukung hubungan industrial yang kondusif, serta masih kurangnya pemahaman para pihak yang berselisih untuk mengedepankan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat. Terdapat dua faktor internal yang mempengaruhi ketidakoptimalan lembaga LKS Bipartit yakni tidak seimbanganya rasio dari jumlah mediator hubungan industrial dengan jumlah perusahaan serta belum optimalnya pembinaan kelembagaan hubungan industrial. Berdasarkan LKjIP 2019 Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, terdapat berbagai permasalahan yang menyebabkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang tidak dapat berjalan secara optimal. Isu-isu dalam permasalahan ialah rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya saranaprasarana pelatihan UPT PK/BLK; UPT PK/BLK belum memberikan pelayanan pelatihan kerja secara optimal; Terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kerja/angkatan kerja; Belum adanya tenaga kerja sesuai kualifikasi; Tingginya konflik ketenagakerjaan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh; Penerapan dan penegakan hukum norma ketenagakerjaan belum optimal; dan Perlindungan tenaga kerja melalui Program Jamsostek yang belum optimal. Ditariknya pegawai pengawas ketenagakerjaan ke tingkat provinsi dengan harapan bahwasanya sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi secara menyeluruh di tingkat Kabupaten/Kota, dapat dipenuhi di tingkat Provinsi yang pada kenyataannya jauh dari yang direncanakan. Minimnya sarana-prasarana seperti tenaga pelatih membuat menurunnya kualitas pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas Disnakertrans terhadap konflik yang kerap kali timbul dalam suatu hubungan industrial perusahaan. Belum lagi akibat kurangnya tingkat fokus Disnakertrans dalam fungsi pemberdayaan serta pembekalan yang diakibatkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang menjadi bagian dari Disnakertrans, yang menyebabkan para calon pekerja terkadang tidak
Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, “Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024”, https://disnakertrans.jatimprov.go.id/renstra-tahun-2019-2024/ , September 2019, Bab III h. 69 - 70, dikunjungi pada tanggal 9 November 2021.
mendapatkan suatu pembekalan yang layak untuk bekerja sehingga dalam beberapa kasus menyebabkan pekerja diberhentikan secara sepihak dengan alasan tidak berkompeten untuk melakukan tugasnya, serta kurangnya asistensi dan fungsi controlling dari Disnakertrans merupakan faktor utama terjadinya kondisi yang tidak kondusif dalam dunia industrial. Berdasar kompetensi serta tugas pokok Disnakertrans, maraknya laporan pelanggaran serta kondisi industrial yang belum kondusif pun menjadi tanda tanya besar, apakah pengawasan yang dilakukan benar-benar nyata atau hanya sekadar formalitas semata. Keadaan ini dapat menimbulkan tantangan bagi pengawas ketenagakerjaan dalam menangani kasus hubungan industrial dengan pendelegasian kewenangan dan tupoksi dari pengawas ketenagakerjaan itu sendiri, dimana penentuan jumlah pengawas ketenagakerjaan tidak disesuaikan dengan kebutuhan tiap kabupaten/kota. Disnakertrans Jawa Timur sudah seharusnya menentukan petugas pengawasan sesuai dengan kebutuhan tiap kabupaten/kota, yang mana dapat dilakukan analisa dari peningkatan kasus maupun pengurangan sumber daya manusia di tiap daerah yang membutuhkan. Tantangan ini dapat berakibat sangat fatal karena akan menimbulkan hambatan bagi penyelesaian kasus yang sudah ada maupun kasus mendatang. V.
Rekomendasi Pengawas ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan buruh. Tugas dan fungsi mereka menjadi ujung tombak dari berjalannya sistem dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjamin hak-hak buruh sebagai pekerja yang membutuhkan perlindungan hukum. Namun, seiring berjalannya waktu terdapat beberapa hal yang dinilai belum efektif dan efisien pada tugas dan fungsi Pengawas Ketenagakerjaan. Salah satu contohnya adalah penentuan jumlah pengawas ketenagakerjaan di tiap provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan data dari LKjIP 2019 Disnakertrans Jawa Timur, dinyatakan bahwa terdapat peningkatan jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diiringi oleh berkurangnya jumlah petugas Fungsional Mediator Hubungan Industrial yang semula berjumlah 73 orang menjadi 60 orang, sedangkan jumlah perusahaan di Jawa Timur sebanyak 46.973 perusahaan. Artinya, dapat ditafsirkan bahwa kurang lebih setiap petugas akan bertanggung jawab terhadap 783 perusahaan. Dengan begitu, dalam usaha mengoptimalkan tugas dan fungsi dari petugas Fungsional Mediator Hubungan Industrial, maka akan lebih baik jika setiap Disnakertrans Provinsi melakukan analisis terkait hal-hal berikut: 1. Jumlah kasus per tahun Jumlah kasus per tahun akan menjadi indeks utama dalam analisa kasus setiap tahunnya dimana jumlah kasus tersebut akan menjadi variabel terikat untuk menentukan berapa jumlah pengawas yang dibutuhkan. Hal ini diperlukan untuk mengurangi kekurangan sumber daya manusia pada tiap bidang yang berada di bawah pengawas ketenagakerjaan untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan tugas dan fungsi dari pengawas ketenagakerjaan itu sendiri. 2. Klasifikasi kasus hubungan industrial Klasifikasi kasus akan menjadi variabel bebas bagi pengawas ketenagakerjaan dimana mereka akan ditempatkan sesuai dengan keahlian mereka dalam kasus mereka masingmasing. Klasifikasi kasus ini juga akan menjadi indikator penentuan terkait berapa pengawas yang dibutuhkan pada tiap daerah yang memiliki persentase kasus tertentu yang artinya ada beberapa masalah yang menjadi penyebab masalah tersebut hanya muncul pada satu klasifikasi kasus.
3. Mapping kasus setiap daerah Mapping kasus setiap daerah akan menjadi indikator terakhir dimana setelah sudah ada klasifikasi kasus hubungan industrial, maka penentuan jumlah pengawas ketenagakerjaan yang dibutuhkan akan disesuaikan dengan klasifikasi kasus tertentu pada setiap daerah. Dengan diberlakukannya ketiga hal tersebut, maka akan tercipta sistem yang lebih optimal dimana penentuan kuota pengawas ketenagakerjaan memiliki alasan yang rasional dan didasarkan pada data sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. VI.
VII.
Apendiks
Daftar Pustaka/ Referensi Peraturan Perundang-undangan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan Internet Disnakertrans Provinsi Jawa Timur. (2020, September 2). Laporan Kinerja Tahun 2019. Retrieved November 9, 2021, from https://disnakertrans.jatimprov.go.id/lkjip-2019/ Disnakertrans Provinsi Jawa Timur. (2019, September). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024. Retrieved November 9, 2021, from https://disnakertrans.jatimprov.go.id/renstra-tahun-20192024/ Dwi, A. (2016, August 30). Pengalihan Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan ke Pemprov Terus Dilakukan. Media Indonesia. Retrieved November 11, 2021, from https://mediaindonesia.com/ekonomi/64251/pengalihan-kewenangan-pengawasanketenagakerjaan-ke-pemprov-terus-dilakukan
Muchlis. (2021, May 18). Disnaker Surabaya Terima 14 Laporan Pekerja Terkait Pembayaran THR Halaman all - Kompas.com. Kompas Regional. Retrieved November 17, 2021, from https://regional.kompas.com/read/2021/05/18/080259078/disnakersurabaya-terima-14-laporan-pekerja-terkait-pembayaran-thr?page=all Humas Provinsi Jawa Tengah. “Ora Usah Galak-galak”. (2021, April 6). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Retrieved November 11, 2021, from https://jatengprov.go.id/publik/ora-usah-galak-galak/