Best Legal Opinion for ALSA Indonesia Legal Opinion III

ALSA INDONESIA LEGAL OPINION Tema : Fasilitas Mewah di Lembaga Pemasyarakatan Mengungkap Praktek Jual Beli Fasilitas Mewah di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Ariensko Goeisepta, Bunga Yuliana, Muhammad Rizky Apansyah ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya A. Pendahuluan Pidana penjara sebagai penanggulangan kejahatan di dunia sudah sejak lama diterapkan di Indonesia, hal tersebut diatur dalam pasal 10 KUHP.1 David J Ruthman mengatakan bahwa keberadaan penjara adalah sebuah tuntutan masyarakat agar masyarakat luar bisa bebas dari kejahatan.2 Perihal istilah pemasyarakatan, untuk pertama kali secara terbuka dikemukakan oleh Sahardjo, dalam pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causanya dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963.3 Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.4 Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.5 Dari pengertian Lembaga Pemasyarakatan tersebut dapat kita pahami bahwa Indonesia sebagai negara hukum dalam penerapan hukuman bagi narapidana, sudah tidak lagi memakai sistem pemenjaraan melainkan sistem pemasyarakatan.6 Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan 1

Donny Michael, Pembinaan Narapidana Di Bidang Keterampilan Berbasis Hak Asasi Manusia, Percetakan, (Pohon Cahaya, November 2016), hal. 19 2 Susi Susilawati, Penyimpangan Beberapa Norma Kehidupan Ditinjau dari Sudut Sosiologi Hukum dalam Pelaksanaan Pengamanan/Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Warta Pemasyarakatan Nomor II- TH IIINovember 2002.

3 Donny Michael, op.cit., hal 21 4 Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan 5 Pasal 1 angka 3 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan 6 Ulang Mangun Sosiawan, Upaya Penanggulangan Kerusuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hukum, (Percetakan Pohon Cahaya, Desember 2016), hal. 8

tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.7 Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.8 Setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan.9 Ketika narapidana dibina untuk memperbaiki kualitas diri, lantas kenapa bisa fasilitas – fasilitas mewah ditemukan didalam sel narapidana saat operasi tangkap tangan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan ?.

Kinerja Lapas yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali menjadi sorotan negatif masyarakat setelah Kalapas Sukamiskin Wahid Husen terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.10 Dalam sidak itu ditemukan adanya televisi, laptop, tablet, sepeda pasif hingga uang tunai ratusan juta,11 alat pendingin ruangan (air conditioner), CCTV yang dapat memantau orang yang bakal datang mengunjungi, jaringan wifi hingga menu makanan khusus, di sel Haryanto ditemukan beberapa barang elektronik seperti satu unit laptop, satu unit Ipad, empat unit telepon genggam, dan satu unit token. Fakta ini menjadikan persoalan kelebihan kapasitas jumlah narapidana yang tidak berbanding dengan ruangan sel menjadi terbantahkan. Pasalnya, adanya ruang sel mewah mengindahkan keberadaan narapidana lain yang mesti berdesakan di ruangan yang ukuran minim. Sementara adanya narapidana yang menempati sel mewah justru mendapatkan perlakuan khusus.12 Kasus jual beli sejumlah fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan telah menjadi sebuah rahasia umum, dimana ada ketidakberesan proses pembinaan hukum bagi narapidana khususnya yang memiliki harta berlimpah dan sudah seharusnya hukum berbenah, karena semua narapidana memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sel yang layak tanpa adanya perbedaan perlakuan.

7

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan 9 Pasal 2 angka 1 Peraturann Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara 10 https://news.okezone.com/read/2018/07/27/337/1928000/fenomena-sel-mewah-potret-petugas-lapas-bermentalmata-duitan diakses pada 26 Oktober 2018 11 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b59d160382e9/fasilitas-mewah-sukamiskin--kpk-tuntut-sikap-tegaskemenkumham diakses pada 23 Oktober 2018 12 https://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt5940f5499f886/temuan-sel-mewah--bukti-adaperdagangan-fasilitas-di-lapas diakses pada 23 Oktober 2018 8

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Dasar 1945.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Pembahasan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 pada pasal 4 huruf i menyatakan bahwa setiap narapidana dilarang melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya.13Lalu pada pasal 4 huruf j mengatakan bahwa setiap narapidana dilarang memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya. 14 Namun pada kenyataanya, terungkap penyimpangan di lingkungan lembaga pemasyarakatan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK berupa praktik jual beli fasilitas Lapas hingga “sel palsu� di Lapas Sukamiskin. Hal ini berkebalikan dengan tujuan mendasar dari Lapas itu sendiri sehingga kehidupan Lapas tidak berbeda dengan kehidupan diluar Lapas.

Ditemukannya fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin menjadi salah satu fakta bahwa adanya ketidakberesan pada proses pembinaan hukum untuk narapidana ,terutama narapidana korupsi.

Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.15 Berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat / warga Indonesia memiliki hak yang sama dimata hukum , tidak terkecuali bagi mereka yang berstatus sebagai narapidana yang berhak mendapatkan fasilitas yang sama di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Fenomena sel dengan fasilitas mewah di dalam lapas yang hanya dapat dinikmati oleh narapidana tertentu bertentangan dengan UU Pemasyarakatan Pasal 5 huruf b, yaitu persamaan perlakuan dan pelayanan, yang dalam penjelasannya ditegaskan bahwa maksud 13

Pasal 4 Huruf i Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

14 Pasal 4 Huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

15 Lihat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

dari "persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang baik itu narapidana pencurian, pembunuhan bahkan korupsi. Adanya sel mewah di dalam Lapas yang hanya dapat dinikmati napi tertentu, dapat dikatakan merupakan pelanggaran hak asasi bagi sesama napi untuk diperlakukan sama dan pengingkaran terhadap persamaan di muka hukum (equality before the law) sebagaimana diamanatkan dalam negara hukum.

Praktek jual beli fasilitas di lingkungan Lapas yang dilakukan oleh Kalapas Sukamiskin merupakan penyalahgunaan wewenang dan merupakan perbuatan suap menyuap. Lalu salah satu faktor yang memicu terjadinya jual beli fasilitas di Lapas adalah kelebihan kapasitas (over capacity/over crowding) daya tampung Lapas yang ada di Indonesia. Hal ini memicu terjadinya para narapidana bisa membeli fasilitas-fasilitas mewah di Lapas maka hal ini bertolak belakang dari tujuan hukum yang dicita-citakan. Pada dasarnya suatu prilaku yang mendapatkan penguatan (reinforcement) akan cenderung dapat terulang, sedangkan prilaku yang mendapatkan hukuman (punishment) cenderung untuk tidak akan terulang lagi. Oleh karena itu Lapas sebagai bentuk nyata hukuman yang diberikan negara agar prilaku yang dilakukan tidak terulang lagi.

Fasilitas-fasilitas mewah yang dengan mudah diperjual belikan ini tidak sesuai dengan tujuan yang senyatanya untuk memberikan hukuman (punishment), sebaliknya menjadi penguat (reinforcment) yang memperkuat prilaku terutama narapidana korupsi untuk diulangi dikemudian hari.

Dari hasil penemuan KPK di Lapas sukamiskin hanyalah satu dari Lapas yang ada di Indonesia, jika kasus seperti ini terjadi merata di semua Lapas yang ada di Indonesia, maka pemberantasan korupsi akan sia-sia. Oleh karena itu KPK seharusnya bekerja sama dengan semua pihak, terutama Kemenkumham karena Lapas berada di bawah kemenkumham. Agar dapat menindak semua praktek jual beli fasilitas ini serta dapat mengembalikan fungsi dan tujuan utama Lapas memberikan efek jera bagi narapidana dan juga masyarakat luas agar tidak terulang kembali. Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemenkumham, khususnya di lingkungan Lapas harus segera dilakukan karena mengingat kinerja Lapas sering mendapat Sorotan negatif dari masyarakat luas. Apabila terus menerus terjadi praktik jual beli fasilitas mewah di lingkungan Lapas, maka Pemerintah harus bertindak tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak terjadi secara terus menerus di lingkungan Lapas.

D. KESIMPULAN Praktek jual-beli sel mewah di dalam Lapas tidak dapat dilepaskan dari adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang berwenang, dengan adanya perbuatan suap menyuap, dan pengimplikasianya bertentangan dengan prinsip dimana semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (Equality before the law) serta tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang dijunjung setiap negara hukum.

Fenomena sel mewah yang terjadi di Lapas saat ini merupakan permasalahan kompleks dan bukan merupakan permasalahan hukum saja, namun juga berhubungan dengan masalah sosial, ekonomi, politik, budaya, moral dan administrasi yang terjadi di lapangan dimana berada di luar bidang hukum itu sendiri. Kemudian bagi para petugas yang berwenang, pemerintah perlu melakukan rotasi petugas Lapas untuk mencegah terbentuknya jaringan ataupun menjadi berakar dan menjamur di lapas.

E. DAFTAR PUSTAKA Buku Donny Michael, Pembinaan Narapidana Di Bidang Keterampilan Berbasis Hak Asasi Manusia, Percetakan, (Pohon Cahaya, November 2016).

Susi Susilawati, Penyimpangan Beberapa Norma Kehidupan Ditinjau dari Sudut Sosiologi Hukum dalam Pelaksanaan Pengamanan/Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Warta Pemasyarakatan Nomor II- TH III- November 2002.

Ulang Mangun Sosiawan, Upaya Penanggulangan Kerusuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hukum, (Percetakan Pohon Cahaya, Desember 2016) Peraturan Perundang – undangan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Internet https://news.okezone.com/read/2018/07/27/337/1928000/fenomena-sel-mewah-potret-petugaslapas-bermental-mata-duitan diakses pada 26 Oktober 2018 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b59d160382e9/fasilitas-mewah-sukamiskin--kpktuntut-sikap-tegas-kemenkumham diakses pada 23 Oktober 2018 https://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt5940f5499f886/temuan-sel-mewah-bukti-ada-perdagangan-fasilitas-di-lapas diakses pada 23 Oktober 2018