Bright edisi 4

EDISI IV - DWI BULANAN - TAHUN 2016

MEDIA INTERNAL

Bridging Knowledge

1

Next Generation BPJSTK Mobile

Sumselbar 22 Bank 37 Masuk Rekor MURI

Selamat Ulang Tahun ke-39 BPJS Ketenagakerjaan Bridging Knowledge

yang Cepat, 05 Layanan 12 Akurat dan Transparan

2

Bridging Knowledge

SALAM REDAKSI

PUBLISHER

BPJS KETENAGAKERJAAN EDITORIAL BOARD

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN EDITOR IN CHIEF

Abdul Latif Algaff MANAGING EDITOR

INDRAJID NURMUKTI EDITOR

ARIYANTO REPORTERS

MARIA EMMY MAHARJATI BRIAN RADIASTRA ANUGRAH IMANTA PHOTOGRAPHERS

ARIYANTO BIma Ragil NUgraha Brian Radiastra

GRAPHIC DESIGNER

BRIAN RADIASTRA Bima Ragil Nugraha ALAMAT REDAKSI

JL. JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 79 JAKARTA SELATAN, INDONESIA 12930 WEBSITE

www.bpjsketenagakerjaan.go.id CO PUBLISHER

PT INOVASI VISI ANAK NEGERI

I

Inovasi Electronic Services

novasi Teknologi Infor­ masi yang berlangsung masif melalui pengem­bangan aplikasi-aplikasi dan layanan e-bussiness, e-commerce, e-banking tak terelakan di dalam pengelolaan perusahaan, badan hukum publik maupun instansi pemerintahan. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan TI dalam lingkungan kerja. Penerapan TI memang memberikan pengaruh perubahan pola kebiasaan kerja, misalnya penerapan Enterprice Resource Planning (ERP). Dalam pengelolaan usaha, peranan TI dimanfaatkan secara elektronik menggunakan jaringan komunikasi internet.

Perkembangan TI sangat membantu pelaku usaha melakukan aktivitas selama 24 jam, bukan lagi menjalankan aktivitas secara manual yang dibatasi ruang dan waktu.

Bagi, BPJS Ketenagakerjaan yang mengelola 21 juta pekerja aktif dengan program yang begitu variatif seperti, Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP) penggunaan Teknologi Informasi dalam pengelolaan jaminan sosial tak bisa terelakan. Apalagi, melihat medan pelayanan terhadap pekerja yang begitu luas, tersebar di 121 Kantor Cabang dan 203 KCP di seluruh tanah air dari Sabang, Nangroe Aceh Darussalam sampai denganPapua.

Sulit dibayangkan, dalam memenuhi tuntutan pekerja yang begitu tinggi akan layanan cepat dan penyajian informasi data yang update, Relation Officer (RO) BPJS Ketenagakerjaan masih mengerjakan kegiatannya secara manual. Syukurlah, dalam dinamika yang berlangsung sangat tinggi, BPJS Ketenagakerjaan sejak lama sudah mengantisipasi dan menjalankan operasional kegiatannya berbasis aplikasi Teknologi Informasi. Inovasi Electronic Services yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan pun sudah tersistem meliputi 42 modul online.

Diantaranya, aplikasi pendaftaran peserta baru, sistem akuntansi, sistem informasi investasi sampai audit internal. Bahkan, BPJS Ketenagakerjaan, menjadi satu-satunya lembaga pemerintah yang sudah mengaplikasikan Customer Relationship Management (CRM) dengan teknologi

terbaru Oracle Siebel. Oracle adalah produk software database server berupa Relational Database Management System (RDBMS) mengelola informasi secara terbuka, komprehensif dan terintegrasi.

Untuk memberikan pemahaman yang utuh terkait aplikasi Teknologi Informasi di BPJS Ketenagakerjaan, pada edisi kali ini, Majalah Bright pun memilih tema Inovasi Electronic Services sebagai sajian utamanya.

Pengembangan aplikasi Electronic Services yang sudah dijalankan diharapkan mem­ berikan informasi berguna dalam menja­ lankan tugas sehari-hari. Pengem­bangan dan implementasi jasa elektronik, juga merupakan bagian perubahan di institusi BPJS Ketenagakerjaan, dimana diharapkan terjadinya perubahan cara dan pola kerja internal dalam melaksanakan pekerjaan secara benar.

Apalagi, mulai Januari 2017 mereka yang berkecimpung dalam Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan memiliki tugas berat, yaitu menjamin ketersediaan seluruh layanan TI untuk mendukung bisnis BPJS Ketenaga­ kerjaan, mendukung proses operasional dan layanan badan yang berkualitas, memenuhi kebutuhan perkembangan bisnis, memperluas jaringan pelayanan dan membangun kolaborasi dengan para mitra dan optimalisasi dan pengelolaan Electronic Services yang baik dan secara berkesinambungan mendukung kelancaran operasional dan pelayanan.

Selain mengupas Inovasi Electronic Services, dalam terbitan akhir tahun ini, Majalah Bright menyajikan sejumlah liputan terkait perkembangan anak usaha BPJS Ketena­ gakerjaan yaitu PT Sinergi Investasi Properti yang akan memulai pembangunan Gedung Menara Social Security 30 lantai di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, terpilihnya Dirut BPJS Ketenagakerjaan sebagai Chairman Asian Working Compensation Forum (AWCF) periode 2016-2018, dalam Forum Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja se-Asia, kemajuan GN Lingkaran untuk pekerja rentan yang sudah diadopsi rancangan Peraturan Gubernur di Provinsi Riau serta sejumlah artikel menarik lainnya. Akhirnya, di penghujung tahun, Majalah Bright juga mengucapkan selamat berlibur bagi sebagian karyawan yang menggunakan hak cuti tahunannya dan selamat membaca Bridging Knowledge

Redaksi menerima sumbangan tulisan maupun foto kegiatan di unit-unit kerja untuk dimuat di rubrik-rubrik MAJALAH BRIGHT. Semua naskah rubrik-rubrik di atas maksimal 5000 karakter dan dilampiri foto diri penulis. Naskah yang dimuat akan diberikan imbalan yang pantas. Email melalui : divisi.komunikasi@bpjsketenagakerjaan.go.id

3

05 12 14 18 22

JS Ketenagakerjaan Teknologi Informasi BP Terkini TK Mobile

Next Generation BPJS

Berkarya dengan Ikhlas dan

05

Pangkal Pengelolaan JKK

Loyalitas

dan JKM Taspen

k Rekor MURI

Bank Sumselbar Masu

at, Akurat an, Layanan yang Cep

TI BPJS Ketenagakerja dan Transparan

2037

20 erta BPJS PI Potensial Jadi Pes Seluruh Anggota IWA Ketenagakerjaan

Sosialisasi dan Jaring

Pengunjung Mall Lewat

Super Weekend

INDEKS 37

44 4

Bridging Knowledge

an Program Badan

Agus Susanto Integrasik Berkelanjutan PBB

an

39 BPJS Ketenagakerja

Selamat Ulang Tahun ke-

sajian utama

TI BPJS Ketenagakerjaan

Layanan yang Cepat, Akurat dan Transparan Teknologi Informasi (TI) telah banyak merubah cara pandang konvensional pengelolan bisnis dan publik, tak terkecuali pengelolaan sistem jaminan sosial yang melibatkan puluhan juta peserta dengan ragam program yang memiliki banyak variasi. Belum lagi, tuntutan aksesbilitas, layanan yang cepat dan pembiayaan yang efisien. Mengantisipasi berbagai perkembangan itu, BPJS Ketenagakerjaan terus berbenah melalui Inovasi Electronic Services yang ringkas, cepat, akurat, terintegrasi menjangkau operasional yang dijalankan di seluruh kantor wilayah, kantor cabang maupun kantor cabang pembantu (KCP) di tanah air.

B

PJS Ketenagakerjaan sejak dini telah memper­ siapkan diri menghadapi perubahan begitu dinamis dalam aplikasi Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung layanan yang cepat dan terkoneksi bagi 21 juta pekerja

yang menjadi peserta hingga ke pelosok Tanah Air. Sebagai jawaban; ada tiga hal pokok yang dilakukan mendukung operasional dan pengembangan BPJS Ketenagakerjaan dari sisi pengembangan TI. Pertama, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengembangan dari sisi people (human

5

capital). People di TI dalam jumlah yang mencukupi, dalam kualitas yang tinggi dan berintegritas. People merupakan hal terpenting dan menjadi kunci sukses menghadapi perubahan yang dinamis dalam pengembangan TI. Kedua, pembenahan dalam hal proses Bridging Knowledge

sajian utama

(process). Saat ini, masih terdapat ruang cukup lebar untuk peningkatan perbaikan dalam sisi proses. Ada dua hal besar pada pokok ini; yaitu proses pembangunan aplikasi dan pengolahan data.

Sedangkan ketiga, pembenahan infrastruktur yang terpasang. Update terkini BPJS Ketenagakerjaan memiliki Kantor Pusat, 11 Kantor Wilayah, 121 Kantor Cabang dan 203 Kantor Cabang Pembantu.

Karena itu diperlukan infrastruktur TI untuk mendukung operasional penyelenggaraan program jaminan sosial, sehingga proses bisnis bisa berjalan dengan baik. Ketersediaan sarana komputer, server, jaringan komunikasi serta infrastruktur yang memadai dan mengikuti perkem­ bangan zaman dan perkembangan bisnis merupakan hal yang mutlak.

6

“Hal ini dibutuhkan agar BPJS Ketenagaker­ jaan melayani kebutuhan internal maupun tuntutan kebutuhan pelayanan yang cepat dan akurat dari peserta serta stakeholder lainnya,” kata Direktur Perencanaan Strategi dan TI BPJS Ketenagakerjaan, Sumarjono kepada Majalah Bright.

Seperti halnya direktorat lain yang memiliki peta jalan, Sumarjono menegaskan peta jalan direktorat TI disusun dalam rencana strategis 2017 hingga 2021. Peta jalan ini dimaksudkan mendukung akuisisi sebanyak-banyaknya tenaga kerja formal dan informal.

“Pengembangan TI harus terus mengikuti perkembangan volume bisnis dan juga perkembangan teknologi informasi. TI tidak saja menjadi alat mempermudah dalam menjalankan operasional penyelenggaraan

program jaminan sosial namun harus mencegah, mengurangi dan mendeteksi terjadinya indikasi fraud,” terangnya.

Sumarjono mengaku bersama TI Steering Committee melakukan pembenahan dan peningkatan pelayanan peserta melalui mekanisme hasil survey kepuasan peserta, TI Master Plan, Capacity Planning dan regulasi yang berlaku.

Saat ini pun, pihaknya bersama direktorat lain, sedang merancang model bisnis baru untuk perluasan kepesertaan melalui pola keagenan. Pola keagenan untuk perluasan kepesertaan jaminan sosial berhasil diterapkan di Jepang dengan merujuk konsep‘sharoushi’ dan ‘jimukumiai’. “Model inilah yang akan diadopsi dengan penyesuaian dengan kondisi di Indonesia yang harapannya diterapkan mulai akhir tahun ini,” kata Sumarjono

Bridging Knowledge

sajian utama

Pengembangan dan Operasional Jika ada yang bertanya dimana ‘ruh’ TI BPJS Ketenagakerjaan, jawabannya ada di Divisi Pengembangan Teknologi Informasi disingkat PTI dan Divisi Operasional Teknologi Informasi atau OTI. Kedua divisi inilah dari waktu ke waktu bahu membahu dalam mewujudkan TI BPJS Ketenagakerjaan yang berdaya saing.

Menurut Sumarjono, pengembangan TI merupakan wujud langkah BPJS Ketenagakerjaan memberikan transparansi kepada para peserta. Pengembangan TI berbasis pada inovasi electronic services dengan menggunakan seluruh kanal, di antaranya melalui smartphone berbasis Android, IOS dan Blackberry.

“Pengembangan mobile application seiring berkembangnya zaman mutlak diperlukan. Di aplikasi ini, peserta bisa mengecek apakah pembayaran dari pemberi kerja tepat waktu dan tepat jumlah,” imbuhnya.

Peserta, juga bisa memantau hasil pengembangan dananya. Jadi, unsur transparansi bisa diketahui semua pihak, terutama peserta. Selama ini, banyak peserta tak pernah tahu haknya, bahkan cenderung diabaikan, dianggap uang hilang.

Sumarjono mengatakan, tentunya dalam era globalisasi seperti saat ini sulit

membayangkan jika ada satu lembaga besar seperti BPJS Ketenagakerjaan tidak didukung oleh sistem TI yang sangat dibutuhkan.

“Tidak mungkin diselenggarakan jaminan sosial, pelayanan finansial lewat lembaga keuangan besar tanpa dukungan TI yang penuh. Melalui TI, BPJS Ketenagakerjaan bisa membawa database kepesertaan maupun sistem operasional dengan mudah, bahkan, layanan bisa lebih cepat diberikan,” katanya.

Sedangkan dari sisi OTI, keandalan dalam mendukung operasional seluruh direktorat di BPJS Ketenagakerjaan menjadi sangat mutlak. Sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor 24/08 2016 tentang struktur organisasi dan Tata Kerja BPJS Ketenagakerjaan, Divisi OTI mempunyai fungsi dan peran menjadi penyedia layanan TI dalam perencanaan, pengordinasian, pengarahan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengelolaan operasional TI yang andal guna menunjang proses usaha bisnis agar efisien, cepat, tepat.

Sumarjono menjelaskan, dukungan TI terhadap perluasan kepesertaan telah dikembangkan dan diimplementasikan melalui inovasi electronic services pendaftaran kepesertaan yaitu : registrasi melalui Website, SPO Services Point Officer dimana kolaborasi dengan perbankan

(BRI, BNI, BTN), PPOB dengan dan PTSP. Dukungan TI terhadap pembayaran, telah dikembangkan dan diimplementasikan sistem Electronic Payment Sistem (EPS), dan Virtual Account kerja sama dengan perbankan di antaranya BNI, BRI, Mandiri, BTN, Bukopin dan BCA. Pada 10 November 2016 telah diluncurkan aplikasi Payment Reminder System (PRS) di mana sistem ini sebagai pengingat pembayaran pada perusahaan melalui SMS Remander.

Dukungan TI terhadap pelaporan data peserta guna membantu peserta perusahaan mengelola pelaporan data tenaga kerja, upah dan penetapan nilai pembayaran secara bulanan, telah di implementasi kan Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Pengelolaan Kepesertaaan). Sementara itu, dukungan TI terhadap peningkatan pelayanan jaminan terutama Jaminan Hari Tua telah di implementasikan E-claim berbasis internet, dan SPO BRI, sedangkan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja melalui RSTC. “Dukungan untuk mempermudah peserta tenaga kerja untuk mendapatkan informasi, telah di implementasikan BPJSTK berbasis Mobile, E-saldo JHT, BPJSTK Checking, E-kios, Call Centre, FaceBook BPJST Ketenagakerjaan, T@ BPJSInfo,” pungkasnya

7

Bridging Knowledge

sajian utama

Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Terkini

A

8

plikasi dan layanan e-bussiness, e-commerce, e-banking kian masif digunakan dalam mendukung kegiatan perusahaan, badan hukum publik dan instansi pemerintahan. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya mendorong pelaku bisnis beralih menerapkan TI dalam lingkungan kerja. Lantas sejauh mana, aplikasi Teknologi Informasi (TI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang kesehariannya mesti menghandel urusan 21 juta pekerja aktif, mulai dari pendaftaran peserta baru, pembayaran iuran, klaim Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Program Pensiun sampai sistem informasi investasi dan audit internal?

“Kita bersyukur sudah mengembangkan layanan aplikasi operasional untuk peningkatan kepesertaan, pelayanan klaim, pembayaran iuran dan layanan ke berbagai chaneling. Dari segi kapasitas, operasional TI yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan sudah setara dengan aplikasi yang dipergunakan dalam usaha usaha jasa keuangan perbankan,” kata Kepala Divisi Operasional TI (OTI) BPJS Ketenagakerjaan, Filemon Alilu Yakobus, S.Kom, MM kepada Majalah Bright di ruang kerjanya, Kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Secara keseluruhan, Alilu begitu sapaan akrab Filemon Alilu Yakobus menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki 42 modul aplikasi online yang dipergunakan berbagai keperluan, termasuk pengembangan aplikasi SIJSTK Care dengan berbasis Customer Relationship Management (CRM) dan aplikasi SIJSTK Core untuk keperluan akuntansi keuangan, di mana suatu sistem dapat menangkap setiap interaksi perusahaan terhadap para pelanggan untuk mendapatkan pelayanan memuaskan dan memberikan keuntungan bagi perusahaan sehingga meningkatkan kinerja terhadap produktivitas. “Bahkan, mungkin baru BPJS Ketenagakerjaan, satu-satunya lembaga pemerintah yang sudah mengaplikasikan Customer

Relationship Management (CRM) dengan teknologi terbaru Oracle Siebel,” imbuhnya.

Oracle adalah produk software database server berupa Relational Database Management System (RDBMS) untuk mengelola informasi secara terbuka, komprehensif dan terintegrasi.

Menurut Alilu, operasional aplikasi TI BPJS Ketenagakerjaan tergolong andal, karena aplikasinya tersedia mulai dari pengerjaan rutin sampai dengan analisa data bagian keuangan, sistem informasi investasi dan audit internal. Demikian pula, dalam pengerjaan sehari-hari staf keuangan di support aplikasi TI, mulai laporan perusahaan yang baru mendaftar, membuat jurnal dan pembayaran iuran. Bahkan, jika perusahaan peserta membayar iuran menggunakan jasa bank, BPJS Ketenagakerjaan memiliki sistem pembayaran Virtual Account (VA) dan Electonik Payment Sistem (EPS) bekerjasama dengan 6 bank, yaitu, BNI, BRI, Mandiri, Bukopin, BCA, BNI dan BTN, termasuk menampung pembayaran peserta melalui counter Alfamart atau Indomaret, data-data pembayaran pesertanya bisa langsung masuk ke sistem. “Kalau dulu semua itu harus dilakukan dengan memasukan entry iuran secara manual yang berisiko, karena bisa saja terjadi salah entry disitu,” imbuhnya.

Aplikasi modul yang dikembangkan itu, lanjut Alilu, mencakup pula kemudahan peserta baru mendaftar melalui web (e-registrasi) dan membayar menggunakan jasa perbankan yang langsung masuk sistem data keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian juga bagi peserta yang mengajukan klaim, bisa dengan mempergunakan aplikasi e-klaim. “Saat ini kita sudah kembangkan elektronik klaim (e-klaim), jika sudah dilakukan verifikasi oleh petugas Relation Officer (RO), dia (pekerja) akan dapat SMS, lalu datang ke kantor Cabang, tinggal menandatangani surat-suratnya. Kedua, bisa juga mengajukan lewat BRI, umpamanya tinggal di Bekasi dilakukan di BRI Bekasi. Jadi BRI sudah terintegrasi, dokumen-dokumennya di entry oleh BRI dan BPJS Ketenagakerjaan setempat,

sehingga pembayarannya langsung masuk ke rekening peserta,” paparnya.

Menurut Alilu, sekalipun pekerja yang mengurus klaim dengan datang ke kantorkantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya masih tergolong besar. Namun, terjadi pergeseran dimana pekerja yang mempergunakan jasa elektronik (e-klaim) untuk mengurus klaim Jaminan Hari Tua (JHT) periode 1 Januari 2014 dimulainya implementasi aplkasi eklaim sd 30 November 2016 mencapai 499.119 peserta atau rata rata setiap bulan hampir 14.260 peserta dari keseluruhan e-klaim di seluruh cabangcabang se-Indonesia, Guna mempermudah pelayanan klaim peserta di layani melalui eklaim, BPJS Ketenaga kerjaan juga telah bekerjasama dengan pihak perbankan dalam pelayanan klaim JHT, melalui Service Point Office (SPO) dengan Banak BRI, BNI, BTN dan Bank Mandiri, realisasi klaim melalui SPO sd 30 November 2016 sejumlah 99.029 peserta.

Untuk Pengguna E-services BPJSTK Mobile melalui perangkat Handphone per tanggal 30 November 2016 sejumlah 1.172.819 peserta, sedang pengguna Informasi Saldo melalui Website per tanggal 30 November 2016 sejumlah 1.851.524 peserta.

Di luar itu, BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu kemudahan bagi perusahaan dalam mengadministrasikan kepesertaaan tenaga kerja, telah mengoperasikan aplikasi Sistem informasi pelaporan perusahaan (SIPP) untuk pelaporan data-data perusahaan, tenaga kerja dan besaran upah yang dipertanggungkan. Realisasi perusahaan pengguna SIPP sampai 30 November berjumlah 234.564 perusahaan atau setara 65,23% dari jumlah peserta perusahaan dengan tenaga kerja 11.165.057 peserta, dimana perusahaan bisa secara online melaporkan jumlah tenaga kerja, besaran gaji, mutasi upah dan iuran yang dibayarkan. ‘’Kalau jumlah tenaga kerjanya hanya 1 atau 2 pekerja, itu bisa diketik saja. Tapi jika perusahaan dengan jumlah 50 pekerja, berapa Relation Officer (RO)

Bridging Knowledge

sajian utama

yang mesti terlibat dalam proses ini. Karena itu, penggunaan aplikasi SIPP sangat membantu mengurangi beban kerja dan menekan pembiayaan,” kata Alilu Dalam aplikasi ini, RO hanya tinggal melakukan Approval hasil finalisasi SIPP oleh perusahaan dan melakukan rekonsiliasi antara data SIPP dengan iuran yang masuk melalui pembayaran melalui Electronic Payment System dibayar perusahaan via bank. Data ini kalau tidak sama atau lebih besar akan dilakukan rekonsiliasi final. Iuran JKK, JHT, JKM atau program pensiun yang dibayarkan pun langsung masuk di buku jurnal, sehingga bagian akutansi hanya membuat laporan dan memonitoring saja.

Secara ringkas, SIPP mempermudah pengelolaan pelaporan tenaga kerja, upah berikut mutasi setiap bulan menentukan berapa besar iuran yang harus dibayarkan perusahaan secara online dan realtime.

Selain dukungan terhadap peningkatan kepesertaan, Pelayanan Jaminan, Sistem Pembayaran, dan Informasi kepesertaan tenaga kerja, TI BPJS Ketenagakerjaan juga telah mendukung proses-proses bisnis internal di antaranya SIJSTK Core untuk akuntansi keuangan, Sistem Informasi Investasi, Gerakan Lingkaran CSR, Manfaat Tambahan, Sistem Eprocurenment, Pengelolaan HCIS, Sistem Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Sistem Audit Internal.

“Jadi pengembangan maupun pengelolaan TI diselaraskan dengan kebutuhan institusi.

Tujuan utama pengelolaan dan pengembangan TI adalah mengakselarasi antara bisnis dengan teknologinya. Penerapan

TI bertujuan efisiensi, kemudahan akses dan meningkatkan kinerja kelembagaan,” imbuhnya.

Bayangkan saja, lanjut Alilu, dulu RO mesti melakukan entry secara manual sekarang entry data dilakukan secara sistem, RO dulu harus mendatangi perusahaan, sekarang perusahaan yang mengirim data-datanya. Dulu RO hanya mampu menangani 100 perusahaan, sekarang mungkin mampu menangani 600 perusahaan, sehingga kinerjanya lebih tinggi. Kemudian dari segi mempercepat akses, layanan, orang tak perlu langsung datang ke kantor bisa ke bank, melakukan e-klaim, demikian pula mengecek saldo, dulu orang melalui telpon, tapi dengan teknologi BPJSTK Mobile semua itu tinggal pencet tombol keluar jawabannya realtime.

“Semua aplikasi yang dipergunakan mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja,” kata anggota tim migrasi data offline ke SIPT Online 121 cabang, 9 kanwil dan kantor pusat itu.

Secara umum, kata Alilu, Divisi Operasional Teknologi Informasi memiliki tugas untuk merencanakan dan menyusun blue print Information Communication Technology (ICT) berikut pengelolaan arsitektur ICT; merencanakan, mengoordinasikan dan memberikan rekomendasi solusi bisnis melalui ICT; merencanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan analisa tren dan perkembangan informasi; merencanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan aliansi bisnis strategis terkait dengan

penggunaan teknologi informasi; merancang pengelolaan keamanan (security management) dan tata kelola ICT; mengarahkan dan mengoordinasikan pengelolaan IT project management office; merencanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan, pengembangan, pengelolaan perubahan dan pemeliharaan sistem aplikasi dan memastikan tersedianya pedoman pengoperasian sistem informasi/ aplikasi berikut penyimpanan dokumen pengembangan.

Kendala Sekalipun, penerapan TI memberi nilai tambah luar biasa terhadap kecepatan kerja, efisiensi sumberdaya, waktu serta penghematan biaya, tapi operasionalnya bukannya berjalan tanpa kendala. Apalagi, TI di BPJS Ketenagakerjaan sesuatu yang baru sehingga membutuhkan perubahan mindset dan cara kerja. “Tidak semua pengguna bisa dengan cepat merubah cara kerja,” kata Alilu. Sebagai misal, ketika baru-baru ini diluncurkan modul Payment Reminder System (PRS) untuk perusahaan peserta menengah ke bawah yang memiliki 1-5 pekerja untuk mengingatkan mereka melalui pengirimian Short Message Service (SMS), apakah sudah membayar iuran atau masih menunggak. Masih banyak, yang melakukan entry data tidak akurat.

“Nah, input data seluruh handphone penerima itu harus valid dulu, berikut PIC perusahaan.

Perubahan ini contohnya, masih ada paradigma lama, melakukan entry data base asal-asalan.

9

grafis I Bridging Knowledge

sajian utama

Kemarin sudah 72 persen data ponsel HRD yang benar dari 360 ribu perusahaan, sekarang kita mengejar pekerjaan rumah (PR) yaitu nomor ponsel HRD sisanya yang 28 persen lagi untuk diselesaikan,” kata Alilu.

Hal lain yang dirasakan sebagai kendala, bagaimana Divisi Operasional Teknologi Informasi (OTI) menjaga sistem operasional Teknologi Informasi berjalan dengan stabil.

“Kita menjamin pengerjaan sistem harus stabil, kalau bahasa orang awam nggak boleh mati. Walaupun kadang-kadang, namanya buatan manusia, jaringannya terputus, maka semua akses kadang-kadang lamban. Kita mesti mengoptimalkan, semua bisa berjalan dengan baik,” paparnya.

Untuk operasional TI BPJS Ketenagakerjaan, Alilu menambahkan, pihaknya menjamin 99,5 persen sistem akan berjalan stabil dalam setahun. “Jadi kalau dalam 365 hari, hanya bisa kemungkinan sistem hang 0,5 persen. Kita untuk operasional bisnis hanya menjamin 99,5 persen dan yang 0,5 persen tidak bisa kita kendalikan. Jadi dalam setahun itu hangnya paling banyak 3 hari. Tapi kita berusaha bagaimana caranya agar tidak hang dalam waktu maksimal 3 hari. Belum tentu hang 3 hari, bisa saja 1 jam, 2 jam, 3 jam, hang 6 jam saja kita sudah pusing.

Apalagi, kalau hang-nya terjadi di hari sibuk seperti hari Senin,” terangnya. “Maka kita

10

di Divisi OTI dikenal kalau ada masalah, kalau tidak ada masalah nggak ada yang ingat. Karena semua bisnis dalam BPJS Ketenagakerjaan mulai dari kepesertaan, layanan, jaminan, akuntansi keuangan sampai e-procurement, SMS, semua sistemnya dikendalikan dari sini,” kata Alilu tersenyum. Untuk mengantisipasi gangguan terjadi, Divisi OTI pun membentuk suatu tim yang terus memantau stabilitas sistem. Mereka standby melakukan monitoring dimana saja. “Jika terjadi insiden atau trouble, semua tim bergerak ke data center mendekat di sana,” papar Kepala Divisi OTI yang mengawali karir kerja di BPJS Ketenagakerjaan sejak PT Astek.

Data center BPJS Ketenegakerjaan sendiri berlokasi di Serpong yang disewa dari PT Telkom Tbk. “Tapi, semua pengelolaannya dari sini, jika terjadi problem mesin, kita datang kesana, demikian pula kalau mau konfigurasi ulang data, tapi untuk monitoring semua dilakukan dari sini (lantai 7 Gedung BPJS Ketenagakerjaan, red),’’ imbuhnya.

Menurut Alilu, pengembangan dan implementasi TI BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2016 difokuskan pada delivering, kemudian operasional excellent, di mana peran TI dimaksudkan dapat memberikan kemudahan akses, kemudahan operasional

bagi BPJS Ketenagakerjaan, peserta perusahaan dan peserta tenaga kerja. Adapun, dalam kurun waktu 2014 hingga 2016, telah dikembangkan inovasi-inovasi TI berupa 42 modul aplikasi untuk mendukung peningkatan perluasan kepesertaan dan kemudahan pelayanan kepada peserta dan perusahaan. (lihat grafis II).

Alilu menambahkan, sesuai dengan konsep rencana strategis 2017 hingga 2021, untuk mencapai outcome Divisi Operasional TI meningkatkan kehandalan sistem operasional TI mendukung tercapainya sasaran strategis BPJS Ketenagakerjaan dibuktikan melalui tingkat layanan TI dan Tingkat Kepuasan Pelanggan, dan menjaga kepercayaan publik dibuktikan dengan pengakuan sertifikasi internasional minimal Sertiikasi ISO 20000 dan ISO 27000. Diapun berharap Divisi Operasional TI mulai Januari 2017 mampu menjamin ketersediaan seluruh layanan TI untuk mendukung bisnis BPJS Kete­ nagakerjaan, mendukung proses operasional dan layanan badan yang berkualitas, memenuhi kebutuhan perkembangan bisnis, memperluas jaringan pelayanan dan membangun kolaborasi dengan para mitra, dan optimalisasi dan pengelolaan sistem TI yang baik dan secara berkesinambungan mendukung kelancaran operasional dan pelayanan

Bridging Knowledge

sajian utama

grafis II

11

Bridging Knowledge

Next Generation BPJSTK Mobile D

alam upaya mendo­ r ong peningkatan kepe­sertaan dan memperluas jaringan pelayanan berbasis digital BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan modernisasi Teknologi Informasi (TI). Modernisasi dilakukan sejalan dengan perubahan organisasi dan perkem­ bangan proses bisnis.

Tidak hanya itu, era baru digital juga menjadi alasan tersendiri BPJS Ketenagakerjaan untuk terus update dengan melakukan inovasi layanan berbasis digital. Sebagai informasi, layanan digital BPJS Ketena­gakerjaan yang saat ini ada merupakan buah dari proses transformasi yang dilakukan secara bertahap sejak masih berbadan hukum perusahaan terbatas.

Namun, perubahan regulasi tentang jaminan sosial mengharuskan BPJS Ketenagakerjaan segera melakukan transformasi TI secara cepat dan menjawab kebutuhan peserta. Selanjutnya 1 Juli 2015 adalah tonggak dimulainya era BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya ber­ nama Jamsostek.

Tentu saja, perubahan organisasi ini mem­ bawa dampak mig­

12

ra­si sistem TI yang lebih maju dan modern. Bukan tanpa tantangan, transformasi TI ini ternyata belum diikuti oleh perubahan regulasi.

“Tentunya tidak mungkin bagi kami menunggu hingga regulasi keluar. Karena itu kami tetap mengembangkan sistem dan menggali sesuai kebutuhan.

Ini menjadi tantangan yang menarik bahwa peraturan pemerintah serta turunannya belum keluar,”ujar Kepala Divisi Pengembangan TI BPJS Ketenagakerjaan, Romie Erfianto kepada Majalah Bright.

Romie mengungkapkan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44, 45 dan 46 Tahun 2015 baru keluar satu hari sebelum BPJS Ketenagakerjaan beroperasi penuh. Hal yang sama terjadi pada BPJS Kesehatan.

Sementara perubahan sistem tidak mungkin menunggu sesudah PP itu lahir.

“Renstra BPJS Ketenagakerjaan menetapkan pendekatan sistem menggunakan Customer Relantionship Management (CRM). CRM bagian dari embrio citizen profile bukan customer profile dimana ujung­nya adalah one data policy BPJS Ketena­gakerjaan dengan BPJS Kesehatan,” terangnya.

Saat ini, lanjut dia, BPJS Ketena­ga­kerjaan dan BPJS Kesehatan sedang mem­bangun sistem portal bersa­ma dengan call name bpjs.

Bridging Knowledge

sajian utama

go.id. Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menargetkan pada 2018 Indonesia berperingkat 35 untuk kemudahan berusaha. “Jadi kedua BPJS ini ada di posisi kemudahan berusaha,” katanya.

Sebagai informasi, kemudahan berusaha Indonesia masih di peringat 151. Tentunya tidak mudah untuk menaikkan peringkat.

Jika salah starting maka roadmap juga akan menjadi masalah. Jadi Sistem Informasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK) akan menjadi basis sekaligus backbone BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai backbone, SIJSTK mene­lorkan aplikasi-aplikasi yang mendukung pelayanan.

Aplikasi dimunculkaan sejalan BPJS Ketena­ gakerjaan yang telah bekerja sama dengan berbagai pihak tidak hanya perbankan sebagai chanel pembayaran tetapi dengan pemerintah dan kantor pajak.

“Pada 2013 kami mencanangkan sebagai lembaga publik pertama yang kerja sama dengan Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Ini merupakan keputusan strategis karena amanah UU bahwa untuk BPJS harus memberikan nomor identitas tunggal, sedangkan era Jamsostek belum memiliki data ini sehingga banyak double peserta,” jelasnya.

Sehingga, kata Romie, BPJS Ketenaga­ kerjaan bisa melakukan cleansing data yang sekarang ini jumlahnya sudah mencapai 22 juta dan dicocokkan dengan Dukcapil untuk dilakukan cleansing. Jadi kartu peserta dan KTP bisa dicocokkan dan dilakukan oleh Divisi Pengelolaan Kepesertaan dan Operasional TI.

“Jumlah data yang aktif sudah mencapai 12 juta dan yang non aktif mencapai 10 juta. Maka pada 2014 NIK menjadi nomor identitas tunggal peserta BPJS Ketenagakerjaan,” katanya lagi.

Generasi Kedua Manfaat dari kerja sama ini selain bisa menekan fraud dan cleansing peserta juga membantu eligibilitas pengguna layananlayanan digital atau e-service BPJS Ketena­ gakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan pun sudah meluncurkan bpjstk mobile generasi kedua, dimana fitur pelayanan bertambah selain memodernisasi dan simplikasi proses tetapi juga lebih eye catching aplikasinya.

Tambahan fitur lainnya adalah bisa melakukan e-klaim yang tadinya berbasis web maka untuk generasi kedua ini bisa menggunakan BPJSTK mobile. Jadi SIJSTK ini memang menjadi layanan seluruh cabangcabang BPJS Ketenagakerjaan. “Tren ke depan adalah peserta enggan mendatangi lagi kantor cabang sehingga BPJS Kete­ nagakerjaan menggunakan pendekatan digital service. Kemudian masyarakat bisa melakukan pendaftaran, pembayaran dan klaim tanpa tergantung pihak lain,”terangnya.

Untuk perusahaan peserta juga bisa menggunakan Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) terintegrasi payment sistem.

BPJS Ketenagakerjaan telah bekerja sama dengan perbankan yang menjadi chanel BPJS Ketenagakerjaan. “Misalkan saja Bank BRI, masyarakat datang ke BRI bisa mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. BPJS

Ketenagakerjaan bekerja sama dengan 1000 kantor layanan Bank BRI sehingga bisa mendaftar, membayar dan klaim.”

Berapa jumlah layanannya? Sebanyak BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan kantor layanan perbankan tersebut. Ini semata untuk kemudahan sehingga mendaftar tidak harus datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Kerja sama lainnya dilakukan dengan mitra-mitra atau dikenal payment agregator yang merupakan embrio dari Perisai.

Agregator ini fokusnya untuk peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

Payment agregator ini sebuah wadah yang memiliki colecting agent BPJS Ketenagakerjaan untuk BPU. Agar lebih efektif dan efisien sekaligus sebagai inovasi, BPJS Ketenagakerjaan segera meluncurkan BPJSTKKu. Seluruh kanal akan disatukan menjadi BPJSTKKu sebagai portal atau electronic service yang baru. Portal ini menjawab kebutuhan yang selama ini terpisah-pisah seperti BPJSTK klaim, BPJSTK payment dan lainnya.

Nantinya website yang berisi informasi BPJS Ketenagakerjaan bpjstk.co.id dipisahkan dengan web service BPJS Ketenagakerjaan bpjstkku.id. Layanan terbaru ini selain bisa cek saldo dan klaim saldo. Tampilannya berbeda dengan generasi sebelumnya, intinya lebih gaul. “Ada simulasi saldonya. Jadi peserta bi­sa melihat upah saat ini dan bisa input pe­ ngem­bangannya. Termasuk ada juga simulasi pensiun melalui fitur yang tersedia. Peserta memang lebih senang cek lewat mobile ketimbang lewat website,” pungkasnya

13

Bridging Knowledge

kiprah

Kepala Divisi OTI, Filemon Alilu Yakobus

Berkarya dengan Ikhlas dan Loyalitas

M

14

ENJALANI hidup yang me­ ngalir, bersandarkan prinsip ikhlas dan loyal pada institusi tempatnya bekerja, Filemon Alilu Yakobus, kini menempati pos Kepala Divisi Operasional Teknologi Informasi (OTI) BPJS Ketenagakerjaan. Posisi kunci yang menjamin operasional layanan Teknologi Informasi bagi 21 juta pekerja yang tersebar di 121 kantor cabang dan 203 Kantor Perintis di seluruh Indonesia. Alilu, begitu Filemon Alilu Yakobus, pria kelahiran Semarang, 5 Juli 1964 itu disapa, mengawali karirnya benar-benar dari bawah.“Saya masuk mulai Perum Astek, kerjanya hanya ngelemin surat, tapi itu cerita dulu ya,” katanya mengenang awal bergabung di Perum Astek, 1 April 1984. Alilu yang baru lulus SMEA Negeri Salatiga, jurusan tata buku saat itu, diterima bekerja dan ditempatkan di kantor Cabang DKI II yang berubah menjadi kantor cabang khusus, selanjutnya menjadi Kantor Cabang Gatot Subroto, sebagai staf pelayanan JHT/JKM. Pekerjaan itu pun dilakoni sampai tahun 1985. ‘’Setelah itu, saya ditempatkan di bagian pelayanan JHT. Kalau sekarang kerjanya mudah, tinggal klik semua data-datanya keluar,” paparnya. Waktu itu, kisah Alilu, pekerjaan yang mesti dilakukan adalah menyusun tabel ditulis tangan. Jadi untuk menentukan besaran JHT seseorang, kita ambil data, dicari berapa upahnya, kemudian upah itu dikalikan 2,5 persen, dikalikan lagi berapa bulan. Semua itu dihitung menggunakan kalkulator, lantas ditulis tangan, kemudian diketik lagi.

Sehingga, sehari hanya dapat lima rekap yang dikerjakan mulai jam 8 pagi sampai pulang kantor jam 5 sore. “Itupun kalau bisa merekap lima jaminan sudah jago, karena setelah itu masih minta tanda tangan Kepala Sub Bidang dan Kepala Bidang di kantor, tidak tahu apakah benar atau salah yang dibuat, tapi ditanda tangani aja, karena sudah percaya,” terangnya.

Di awal tahun 1988-an, lanjut Alilu yang belakangan mengembangkan banyak modul aplikasi online BPJS Ketenagakerjaan itu, dirinya mengikuti kursus-kursus komputer dengan program dasar word star, lotus 123, dBase III. “Kita bekerja awalnya hanya memindahkan saja datadata peserta ke komputer,” terangnya.

Belakangan, Alilu yang mulai paham Teknologi Informasi, sedikit demi sedikit mulai mengembangkan sistem perhitungan menentukan JHT dengan sistem informasi. ‘’Saya bikin itu, buat aplikasinya, karena dulu kan sistemnya belum ada,” imbuhnya.

Pada periode tahun 1988 Alilu membuat aplikasi perubahan proses penetapan JHT, JKM, JKK dari manual menulis dan menghitung di kertas, ditransformasikan ke sistem Macro Lotus 123. Setelah itu dia pun mengembangkan sistem offline penetapan JHT, JKM, ke sistem database III dan Tools Clipper berbasis Lokal, membuat sistem pelaporan data upah dan tenaga kerja (DUTK) mengunakan tools clipper, melakukan penyelesaian Backlog RSJHT tahun 1978 sampai dengan Tahun 2004 untuk perusahaan bersekala besar diantaranya (BRI, BNI, Pertamina, BTN, Penggabungan BBD, BDN, Bapindo ke Bank Mandiri, Bank Indonesia, AJB Bumi Putra, Hotel Indonesia), khusus untuk penyelesaian RSJHT BRI tahun 1978 - 2004, melakukan perubahan sistem pelaporan dari manual ke data elektronik. “Semua itu dulu nggak ada sistemnya, yang pertama mengembangkan perhitungan kita di Kantor Cabang DKI II,” kenangnya.

Pada tahun 1996, Alilu memperoleh penempatan baru, sebagai staf Teknologi Industri di Kantor Cabang, Jalan Gatot Subroto. “Nah, pada 1996 saya mulai kuliah malam. Jadi bekerja sampai jam 6 sore, saya langsung pergi kuliah jurusan Informatika di Universitas Budi Luhur, Ciledug, Jakarta Selatan,” terangnya. Lima tahun proses belajar itu dijalani Alilu dengan tekun, meski

dia dan keluarga tinggal di daerah Bekasi.

Buah keteguhan hati dan ketekunannya, Alilu pun berhasil menamatkan pendidikan Strata-1 di tahun 2000. Tidak berhenti disitu, Alilu bertekad melanjutkan pendidikan jenjang akademis Strata-2 Informatika yang diselesaikan tahun 2002. Suka duka yang dialami, dilakoni dengan ikhlas dan penuh kegembiraan.

“Tahu sendirilah perjuangannya, dari sini (Gatot Subroto) pulang kerja, ke Ciledug kuliah, setelah itu ke rumah di Bekasi, sampai rumah jam 11 malam, tidur doang, paginya sudah kerja lagi, tapi begitulah proses yang mesti dijalani,” imbuhnya.

Belakangan, kerja keras, pengorbanan dan kegigihannya untuk meningkatkan kapasitas diri dan ilmu, mengantarkan Alilu mengembangkan banyak aplikasi online bagi lembaga tempatnya mengabdi selama 32 tahun lebih. Sebut saja, Maret 2006 sampai Februari 2013, ketika dia ditempatkan di kantor Pusat Biro Teknologi Informasi sebagai Kepala urusan Pengembangan Aplikasi, Alilu melakukan penyelesaian project pengembangan aplikasi SIPT Online yang meliputi Aplikasi SIPT (Modul kepesertaan, Modul Pelayanan Jaminan, Modul jasa Konstruksi, Modul Pelayanan Kesehatan, Website dan Modul pastek), Aplikasi SIAK (Modul General Ledger, Modul RKAT, Piutang Iuran, Hutang) dan Modul Kemananan dan Background Processing, dan Workflow.

Soal SIPT Online, Alilu menerangkan dibangun mulai tahun 2002 sampai 2006, tapi belum berhasil.‘’Kemudian Pak Iwan Ponco (mantan Dirut Jamsostek) dalam kunjungan ke kantor Cabang Cilandak, mampir keruangan saya.

Besok, main ke pusat ya? Saya jawabnya enakenak saja, terimakasih Pak, senang saja di suruh ke kantor pusat.’ ‘’Tahu-tahunya seminggu kemudian jadi SK, saya ditunjuk menjadi Kepala Urusan Pengembangan Aplikasi. Kita menyelesaikan proyek SIPT online. Jadi aplikasi-aplikasi itu dulu gagal, SIPT online itu kita kerjakan

Bridging Knowledge

kiprah

mulai Maret 2006. Saat itu, terjadi temuan BPK, saya juga yang menyelesaikan temuan BPK. Puji Tuhan, dari tahun 2006 sampai 2008 seluruh sistem akhirnya sudah online, itu satu-satu mengonlinekan-nya bertahap, termasuk migrasi datanya,” kata Alilu.

Dalam mengerjakan itu, Alilu mengungkapkan, dirinya beserta tim pun biasa tidur di kantor. Pada tahun 2007 vendor yang bangun sistem pun kontraknya diberhentikan. ‘’Sebelumnya saya bilang ke anak-anak, kamu harus ambil sebanyak-banyaknya ilmu dari vendor. Anak buah saya cuma tiga belas orang, tahun 2007 saya putus itu vendor, saya berani putus untuk mengembangkan sendiri. Jadi dari tahun 2007 sampai 2013, kita (BPJS Ketenagakerjaan, red) mengembangkan sendiri sistem aplikasi dengan swakelola,” bebernya.

Mengapa langkah itu diambil, Alilu menjelaskan, pertama biayanya menjadi lebih murah, kedua, BPJS Ketenagakerjaan tidak tergantung lagi dengan pihak ketiga. “Data-datanya lebih secure, dan kemudian anak-anak lebih maju, sehingga kita kembangkan bukan SIPT online saja, sekarang yang berbau-bau online seperti investasi, aplikasi DPKP/KBL, aplikasi virtual account, pajak, dan lain-lain yang online itu kita kembangkan sampai 2013,” imbuhnya.

Pada akhir maret 2013 sampai Maret 2014, Alilu memperoleh penempatan di kantor wilayah Jawa barat di Bandung, sebagai Kepala Bagian Manajemen Risiko. “Biarpun hanya 10 bulan, saya merasa sangat berkesan,” terangnya. Disitu, dirinya yang sudah bekerja 22 tahun di kantor Cabang melakukan pembinaan dengan hal-hal sangat sederhana mendorong peningkatan kinerja kantor wilayah dan kantor cabang yang dituangkan dalam paparan baku untuk dilaksanakan di kantor wilayah dan cabang. ‘’Saya pindah ke Jawa Barat, tahun 2013 menjadi Kepala Manajemen resiko dengan Kakanwil Pak Teguh Purwanto.

Saya ditugaskan menangani internal, Pak Teguh yang eksternal. Di Kanwil Jabar, pekerjaan saya ngurusin cabang yang waktu itu berada di rangking 9 dari 11 Kanwil. Saya langsung terjun, karena saya orang cabang tahulah ilmunya, dikit-dikit monitoring harian, akhirnya pada 2013 Kanwil Jabar jadi juara kedua,” urainya.

Memasuki April 2014, Alilu beroleh promosi di kantor Pusat, sebagai Kepala Divisi Operasional TI. ‘’Itulah liku-likunya, modal dasar saya bertugas dari awal bekerja, sampai saat ini adalah kejujuran, kebenaran, hati yang suci tulus iklas dan selalu setia dan cinta serta loyalitas pada instiusi BPJS Ketenagakerjaan,” paparnya. Sekalipun baru dua tahun berkarya di Divisi Operasional TI, Alilu pun telah melakukan banyak hal, diantaranya melaksanakan peningkatan infratruktur TI DC DRC, penyiapan infrastruktur TI untuk implementasi SIJSTK Care dan SIJSTK Core, implementasi E-Services dan Migrasi dan implementasi dari SIPT Online ke SIJSTK Care dan SIJSTK Core

Data-datanya lebih secure, dan kemudian anak-anak lebih maju, sehingga kita kembangkan bukan SIPT online saja, sekarang yang berbau-bau online seperti investasi, aplikasi DPKP/ KBL, aplikasi virtual account, pajak, dan lainlain yang online itu kita kembangkan sampai 2013.”

15

Filemon Alilu Yakobus Bridging Knowledge

kiprah

aktual

Romie Erfianto, Kepala Divisi Pengembangan TI BPJS Ketenagakerjaan

Menelorkan Transformasi Digital Adaptif

M

16

emasuki era ekonomi digital mengharuskan badan usaha seperti BPJS Ketena­gakerjaan untuk memper­siapkan dan lebih memantap­kan pengem­ bangan teknologi dan informasi agar lebih kompetitif dan bisa diterima masyarakat.

Namun, bukan BPJS Ketenaga­kerjaan jika tak mampu mengembangkan Teknologi Informasi (TI) secara masif. Dalam waktu yang terbilang singkat badan publik ini mampu membuat sistem dan aplikasi yang ideal diterima masyarakat. Tentu saja, bukan perkara mudah untuk membuat sebuah sistem dan aplikasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Patut diapresiasi BPJS Ketenaga­kerjaan memiliki tim TI yang handal dan profesional.

Sosok dibalik keberhasilan TI BPJS Ketenagakerjaan adalah Romie Erfianto.

Ia bergabung dengan institusi ini pada 1996 saat masih bernama PT Jamsostek (Persero). Ia pun ditempatkan di Biro Teknologi Informasi atau BTI. Alumni Jurusan Manajemen Informatika Universitas Gunadarma ini bertugas sebagai programmer. Empat tahun kemudian ia dipercaya untuk memegang data base Jamsostek sebagai Data Base Administrator (DVA).

Ia mengungkapkan, banyak proses transformasi di Jamsostek yang telah dilalui. Sistem yang awalnya offline berubah menjadi online dan melakukan sentralisasi data maupun aplikasi. Transformasi, dilakukan dengan pembenahan data base dan data cleansing.

“Setiap kantor cabang mempunyai data base masing-masing dan datanya tersebar.

Setiap kantor cabang dapat membuat aplikasi secara sendiri-sendiri. Bagaima­ napun peserta harus dapat dilayani dimana saja dengan standar pelayanan yang sama,” ujarnya. Oleh karena itu dengan latar belakang tersebut solusinya adalah menciptakan satu aplikasi yang sentral berstandar, akhirnya dilakukan sentralisasi data. Hanya saja, perlu

dilakukan cleansing peserta.

Ia berkisah, ada persyaratan-persyaratan dalam rangka pembenahan. “Proses kita benahi dulu. Awalnya tahun 2004 menggunakan Clipper, dalam perjalanannya pada 1997 bermigrasi dari clipper pindah ke Oracle, termasuk juga server yang ada di kantor cabang. Tahun 1999 sepenuhnya migrasi ke Oracle,” jelasnya.

Konversi dari Clipper ke Oracle dilakukan sendiri oleh BTI pada masing-masing kantor cabang. Migrasi terus berlangsung hingga tahun 2000. Perlu diingat, kantor cabang sangat resisten karena basis modelnya rekonsiliasi tahunan menjadi bulanan.

“Kita membereskan konversi data dari Clipper menjadi Oracle. Berlangsung kurang lebih empat tahun. Mengirimkan data menggunakan email. Email juga masih sangat sulit karena keterbatasan jaringan internet.”

Romie menjelaskan, proses transformasi tidak mudah dilakukan, tetap ada kesulitan karena data yang tersebar. Menurutnya, sulit untuk mengendalikan, melakukan monitoring dan konsolidasi dengan kantor cabang.

Versi Online Perdana Dalam periode selanjutnya, kata Romie, melakukan transformasi bisnis proses atau akrab disebut Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPT) yang merupakan keputusan direksi tentang bisnis proses informasi pelayanan terpadu dimana kita melakukan perubahan untuk sistem data pelayanan.

Itulah versi online pertama kali atau versi ke I tahun 2004, tetapi implementasinya baru berhasil tahun 2006. Kantor cabang yang pertama melakukan implementasi online adalah Kantor Cabang Kebayoran Baru. Kakancab Kebayoran Baru yang melakukan perubahan, dan kita kawal untuk proses migrasi data.

“Saat itu saya masih menjadi DVA dan diberikan kepercayaaan sebagai wakil program Office atau seperti CSO di kantor pusat. Program Office inilah yang mengawal

seluruh program tranformasi dengan Kepala Divisi Mirza Irwanto kemudian diganti Erwin Mahendra kemudian Ketua Program Office Hardi Yuliwan,” terangnya.

Romie mengungkapkan, penolakan terhadap program ini dari kantor cabang banyak terjadi. Sehingga program SIPT sempat di pending selama hampir dua bulan mengingat kantor cabang menolak dengan konsep bisnis proses yang ditawarkan karena laporan yang awalnya dilakukan setahun menjadi satu bulan sekali.

“Jadi budaya kerja juga berubah. Cara kerja pun berubah, jika mutasi dilakukan tahunan maka menjadi bulanan. Satu perubahan yang sangat signifikan dan berdampak terhadap lazimnya perubahan pasti ada penolakan. Di Kantor Wilayah DKI Jakarta adalah yang pertama melakukan penolakan. Penolakan karena bisnis proses menjadi lambat,” jelasnya.

Pada 2006 SIPT di review untuk dilihat kembali bagaimana kelanjutan proyek ini, tetapi satu kantor cabang sudah online.

Kendalanya kalau sudah pecah telor maka proyek ini harus tetap berlanjut. Tidak mungkin konsolidasi data antar kantor cabang berbeda.

Selanjutnya Januari 2007 program SIPT dilanjutkan kembali, karena tidak ada yang melakukan review dan bisnis proses harus dilanjutkan. Direksi Jamsostek yang saat itu dipimpin Iwan Pontjo meminta agar proyek ini tetap dilanjutkan dan diimplementasikan secara nasional dan selesai pada 2008.

“Konsep dibangun tahun 2006, dan dilakukan implementasi pada satu kantor cabang di DKI Jakarta kemudian diberlakukan secara nasional pada 2008.

Jadi dilakukan secara live dan akhirnya program ini diteruskan. Sejalan dengan implementasi saya pun dipindah sebagai Kabid TI di Kantor Cabang Cilandak, Jakarta Selatan selama empat tahun,” ucapnya.

Pada proses berikutnya, yakni tahun 2011 Romie ditugaskan sebagai Kepala Bagian (Kabag) TI Kanwil I Sumatera Bagian

Bridging Knowledge

kiprah

Utara (Sumbagut). Tahun 2012 ia diberikan kesempatan untuk menjadi Kepala Biro TI melalui proses fit and proper test. Tahun 2013 awal di era direksi yang baru tantangannya adalah menyiapkan transformasi BPJS Ketenagakerjaan dari berbadan hukum perusahaan terbatas menjadi berbadan hukum publik.

“Nah inilah yang menjadi tantangan terbesar selanjutnya karena yang berubah bukan hanya organisasi dan TI, budaya kerja tetapi semua aspek lainnya. Saya diberikan kepercayaan melakukan transformasi TI BPJS Ketenagakerjaan dengan konsep bisnis proses baru sesuai dengan regulasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),” katanya.

Satu syarat yang diminta Romie saat diberi tantangan untuk melakukan transformasi TI di era baru adalah kebebasan dalam memilih tim. Kenapa demikian? Karena dari sisi jumlah SDM tidak terlalu banyak tetapi dari segi fungsi melakukan perubahan organisasi dan kompetensi. “Waktu yang diberikan sangat pendek, yakni hanya satu tahun untuk melakukan perubahan dari seluruh aspek. Karena itu saya meminta kepada direksi untuk diberikan kesempatan untuk merekrut orang-orang yang berpengalaman di bidang ini baik konsultan maupun programer yang telah berkecimpung lama di bidang TI,” katanya.

Peningkatan Data Center Singkat cerita, dilakukan perubahan dan pengembangan sistem end to end karena organisasi berubah dan bisnis berubah serta infrastruktur juga berubah.

Romie mengatakan, bahwa sejak tahun 2013 telah dilakukan assessment terhadap kapasitas organisasi dan infrastruktur.

Maka dilakukan peningkatan infrastruktur data center dan DRC dibantu oleh konsultan dan melakukan assessment serta mengganti perangkat dan server yang sudah absolut yang sudah end off support dan tentunya menjadi pekerjaan rumah yang berat pada saat itu.

Kemudian dilakukan peningkatan infrastruktur dan berhasil dalam proses pengadaan hingga implementasi itu mapan pada awal tahun 2015. Jadi, pada JanuariFebruari 2015 seluruh perangkat sudah digantikan baik DC maupun DRC karena dulu hanya memiliki data center.

“Lazimnya DC dan DRC ini harus memiliki kapasitas yang sama melakukan switch over ketika terjadi risiko terhadap data center yang digunakan saat BPJS Ketenagakerjaan beroperasi penuh,” terangnya.

Romie menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki dua site, yang pertama di Serpong dan site lainnya ada di Surabaya, kedua site bekerja sama dengan PT Telkom

(Persero) Tbk. Bersamaan dengan itu, kata Romie, juga harus dilakukan penggantian sistem yang lama yakni SIPT yang sudah digunakan 12 tahun dan sudah tidak cocok lagi digunakan untuk perkembangan teknologi terkini.

Menurutnya teknologi terkini adalah TI yang adaptif, kolaborasi dengan semua pihak dan bisa merespon semua kebutuhan dengan sangat cepat. Akhirnya dilakukan assesment mengenai kebutuhan TI yang dikembangkan disusun oleh Divisi Renstra BPJS Ketenagakerjaan 2014-2018. “Itulah yang menjadi basis untuk pengembangan dan transformasi TI untuk mendukung pengembangan bisnis.”

Jadi kenapa TI berubah? Salah satunya karena perubahan organisasi dari PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan perubahan program, cara pencatatan baik dari sisi akuntansi keuangan maupun investasi bahkan laporan BPJS Ketenagakerjaan.

“Saat ini aplikasi menggunakan SIJSTK yang lahir berdasarkan perubahan organisasi dan bisnis serta mengikuti tren teknologi informasi ke depan. Tantangannya bagaimana kita bisa bekerja sama dengan mitra sebanyak-banyaknya. Kita juga dituntut harus memberikan kepada peserta nomor identitas tunggal yang dituangkan dalam regulasi,” jelasnya

17

Bridging Knowledge

aktual

Empat ASN Gugat Pasal 7 PP No. 70/2015,

Pangkal Pengelolaan JKK dan JKM Taspen angkah PT Taspen (Perse­ ro) mengelola sendiri pro­ gram Jaminan Kecela­kaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan hanya mengguncang pondasi bangunan jaminan sosial. Tapi, langkah yang didasari Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70/2015 dinilai telah menabrak tiga Undang-Undang yaitu UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), UU BPJS dan UU ASN (Aparatur Sipil Negara). Padahal, seyogyanya dalam memperkokoh bangunan jaminan sosial nasional, semua pihak memiliki komitmen memperkuat regulasi yang sudah dicanangkan bersama.

“Memang sekarang ini perlu komitmen politik yang kuat mendukung BPJS Ketena­ gakerjaan melaksanakan tugas memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja.

Pasalnya, dalam beberapa tahun belakangan ini, keluar sejumlah perundangan yang semangatnya justru tidak memperkuat BPJS Ketenagakerjaan, tapi malah mengaburkan,” kata Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Rekson Silaban yang mewakili pekerja kepada Majalah Bright.

Menurut Rekson, dari transformasi BPJS Ketenagakerjaan, intinya ada dua nilai penting yang ditransformasikan. Pertama, terkait dengan transformasi kelembagaan, dimana terjadi perubahan dari BUMN yang berorientasi profit menjadi lembaga publik nirlaba. Kedua, bagaimana lembaga ini bisa full coverage pekerja formal dan informal.

Ditambahkannya, disinilah tantangan terbesar BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi, jika melihat roadmap atau peta jalan coverage perlindungan sosial bagi pekerja, dimana dalam tiga tahun ke depan perlindungan sosial pekerja mesti melindungi 40 juta pekerja. Padahal, sekarang baru mengcover 21 juta pekerja, sehingga dua tahun mendatang rata-rata per tahun mesti tumbuh 65 persen, belum

L

18

Memang sekarang ini perlu komitmen politik yang kuat mendukung BPJS Ketena­gakerjaan melaksanakan tugas memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja.

Pasalnya, dalam beberapa tahun belakangan ini, keluar sejumlah perundangan yang semangatnya justru tidak memperkuat BPJS Ketenagakerjaan, tapi malah mengaburkan,” Rekson Silaban

lagi bicara pekerja yang keluar.

“Tantangan itu lebih buruk karena dalam beberapa tahun ini, muncul beberapa perundangan yang jauh dari semangat penguatan BPJS, seperti PP No. 70/2015 dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) malah mau mengelola JKK dan JKM sendiri yang harusnya menyerahkan pada BPJS Ketenagakerjaan pada 15 September 2016. Sehingga potensi 6 juta kepesertaan ASN hilang. Begitu pula dengan UU Nelayan, yang membuat nelayan tidak harus ikut

asuransi sosial ke BPJS Ketenagakerjaan,” tandasnya.

Dalam perkembangannya, keluarnya pasal 7 PP No. 70/2015 yang menjadi pangkal PT Taspen menyelengarakan sendiri program JKK dan JKM memperoleh gugatan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri. Empat ASN, yaitu Dr. Budi Santoso SH, LLM, Dwi Maryoso SH yang bekerja sebagai PNS di Provinsi Pemda Jateng, Feryando Agung, SH, MH dan Oloan Nadeak, SH keduanya PNS di Kementerian Ketenagaker­jaan menggugat uji materi pasal 7 PP No. 70/2015 ke Mahkamah Agung (MA) akhir September 2016.

“Heran saja, eksekutif itu kan mestinya melaksanakan keputusan undang-undang, bukannya bikin aturan baru yang targetnya mau merevisi undang-undang yang dibuat.

Undang-undang mengamanatkan PT Taspen hanya melaksanakan masa transisi dan tidak diperkenankan menambah program baru seperti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian,” kata Dr. Budi Santoso SH, LLM usai menyerahkan bahan uji materi di Mahkamah Agung, Jakarta.

Menurut mereka, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70/2015 yang memberi kewenangan PT Taspen (Persero) mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai menabrak tiga undang-undang yaitu UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), UU BPJS dan UU ASN (Aparatur Sipil Negara).

Peraturan itu, juga dinilai mengkha­ watirkan, mengingat iuran yang besarnya Rp 540 miliar mesti dibayar negara kepada PT Taspen (Persero) setiap tahun berpotensi merugikan ASN ketimbang dikelola lembaga publik yang sifatnya nirlaba, di mana UU mengama­natkan mesti dikelola BPJS Ketenagakerjaan.

“Dalam ketiga Undang-undang yaitu SJSN, BPJS, dan ASN menjelaskan yang berwenang

Bridging Knowledge

istimewa

aktual

menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian adalah badan hukum publik yaitu BPJS Ketenagakerjaan yang bersifat nirlaba dan tidak mengejar keuntungan. Bukan PT Taspen sebagai badan usaha yang tujuannya mencari keuntungan,” kata Budi.

Dijelaskannya, UU ASN memerintahkan agar JKK dan JKM diberikan pada ASN sesuai dengan program SJSN. Berdasarkan SJSN yang berhak menyelenggarakan program JKK dan JKM adalah BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami menggugat Pasal 7 PP No 70/2015 dengan alasan utama kepentingan ilmu pengetahuan di samping karena kami PNS, pengalihan program yang dibayar oleh negara dari badan publik BPJS Ketenagakerjaan kepada PT Taspen yang berorientasi keuntungan seringkali banyak kesulitan jika menarik klaim. Sebagai ASN, lebih baik jika iuran itu dikelola BPJS Ketenagakerjaan yang tidak mencari keuntungan, malah bermanfaat buat pekerja lain seperti buruh,” imbuh Feryando.

Sebenarnya, lanjut Budi, berdasarkan Pasal 57 Juncto Pasal 65 UU BPJS, PT Taspen (Persero) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya. Termasuk penambahan peserta baru sampai dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.

“Jadi, PT Taspen tidak diperkenankan menambah program baru seperti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Untuk kepentingan ini, pasal 65 ayat 2 UU BPJS memerintahkan

PT Taspen menyusun roadmap pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.

Namun, lanjut Budi, PT Taspen (Persero) justru membuat roadmap yang isinya ingin mengadakan revisi UU BPJS dengan membatalkan pengalihan PT Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini sangat tampak dalam roadmap yang dibuat PT Taspen sebagaimana dimuat dalam peta jalan 2014-2029 dalam bab 10 tentang aspek sosialisasi dan advokasi. Masa eksekutif tidak mau melaksanakan undang-undang tapi mau melakukan revisi,” bebernya. Untuk itu, pihaknya sudah menyerahkan surat uji materi pada Mahkamah Agung yang diterima Penelaahan Berkas Perkara Uji Materi MA,

Priyono Agriyoto, SH, MH. “Kami minta PP Nomor 70/2015 itu dibatalkan karena bertentangan dengan undang-undang di atasnya,” tegas Budi.

Sejumlah pasal dimaksud, yaitu; Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Pasal 1 angka 1, Pasal 4 huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan (3), 57 huruf f UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan Pasal 92 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Selanjutnya pula dimohonkan kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) untuk memerintahkan mencabut pasal 7 Peraturan Pemerintah dimaksud

19

Bridging Knowledge

sambung rasa

Seluruh Anggota IWAPI Potensial Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia (IWAPI) sudah terjalin sejak tahun lalu. Namun, dari 30.000 anggota IWAPI baru 15 persen yang menjadi peserta jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ke­ tenagakerjaan. Tingginya potensi kepesertaan dari anggota IWAPI ini, BPJS Ketenagakerjaan memasang target awal dapat merangkul separuh dari anggota IWAPI. Dalam Rapat Kerja Nasional IWAPI ke-26 yang diselengarakan di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 9-11 Oktober 2016, BPJS Ketenagakerjaan yang diwakili Direktur Perluasan Kepesertaan, E. Ilyas Lubis telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi yang bertujuan mendorong anggota IWAPI menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Jumlah seluruh anggota IWAPI sekitar 30 ribu peserta. Untuk tahap awal kami targetkan minimal setengahnya,” kata E. Ilyas Lubis, di Hotel Lombok Raya (10/10).

Untuk mewujudkan target kepesertaan, saat ini sudah dilakukan proses pengumpulan data dengan IWAPI dan meningkatkan sosialisasi kepada anggota IWAPI yang tersebar di 33 provinsi. “Nota kesepahaman yang telah kami jalin akan terus kami pantau,” ujarnya.

Setiap perkembangan kerja sama, BPJS Kete­ nagakerjaan akan rutin melakukan pantauan. Dengan demikian, kepesertaan anggota IWAPI dapat berjalan dengan baik. Perlindungan yang akan diberikan BPJS Ketenagakerjaan pun dapat lebih optimal. “Kami tidak ingin hanya sekedar perjanjian di atas kertas saja,” ujarnya.

20

Tingkatkan Koordinasi Sosialisasi masif memang menjadi kunci untuk menggenjot peningkataan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sebab seperti dituturkan Ketua Umum IWAPI, sebagian besar anggotanya masih banyak yang belum mengetahui dan memahami pentingnya program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini terlihat saat diskusi panel. Sejumlah peserta

banyak yang menanyakan bagaimana proses pendaftaran, berapa besar iuran yang harus dibayarkan, kemana mendaftar dan apa sanksinya jika tidak mendaftar sebagai peserta.

Nita pada kesempatan itu menuturkan, baru anggota yang memiliki usaha menengah atas saja yang paham tentang program jaminan sosial yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan dan menjadi peserta program.

Sementara anggota yang usahanya mikro dan kecil masih belum menjadi peserta.

“Kami berharap pihak BPJS Ketenagakerjaan melalui kantor-kantor cabangnya didaerah bisa melakukan sosialisasi kepada pengurus dan anggota IWAPI di daerah, agar mereka bisa cepat memahami pentingnya menjadi peserta jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Nita.

IWAPI juga akan memastikan, implementasi penyelenggaraan jaminan sosial Ketenagakerjaan dapat terlaksana dengan baik, karena hal ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran hukum perusahaan di Indonesia mengenai BPJS Ketenagakerjaan.

Diharapkan, kerja sama yang sudah terjalin ini didukung semua pihak, terutama pihak perusahaan.

Dengan begitu seluruh pekerja akan mendapatkan perlindungan kerja. “Sebagai pengusaha, kita bisa mengalihkan risiko kerja yang ditimbulkan dapat dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan,” kata Nita yang berjanji IWAPI akan membantu menyosialisasikan program-program BPJS Ketenagakerjaan.

Tentang permintaan sosialisasi di daerah-daerah, E. Ilyas Lubis menegaskan potensi anggota IWAPI yang besar untuk menjadi peserta akan terus didorong.

Pasalnya, jika anggota Iwapi yang mencapai 30.000 pengusaha memiliki lima orang karyawan. Maka, jumlah pekerja yang berpotensi masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 150.000 orang.

“Jadi, ini harus digarap secara serius dan saya perintahkan Kanwil BPJS Ketenagakerjaan melakukan kordinasi dengan Iwapi di daerahnya masing-masing,” kata Ilyas yang sempat menyerahkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis pada sejumlah anggota IWAPI

Bridging Knowledge

sambung rasa

21

Bridging Knowledge

istimewa

sambung rasa

GN Lingkaran:

Bank Sumselbar Masuk Rekor MURI

G

22

ebrakan BPJS Ketena­ gakerjaan bersa­ma Pe­ merintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Bank Sulselbar, dalam memberi perlindungan sosial ketena­ gakerjaan secara gratis kepada 7.200 pekerja informal yang tergolong rentan mendapat apresiasi positif dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Karena melalui progam Gerakan Nasional (GN) Lingkaran tersebut, ribuan pekerja rentan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tersebut bisa mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan terlindungi dari risiko pekerjaan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto yang hadir menerima penghargaan MURI tersebut di Makassar (18/10) menjelaskan, kegiatan ini juga merupakan yang pertama dan me­li­ batkan peserta terbanyak hingga ter­ catat dalam MURI. Para pekerja BPU (Bukan Penerima Upah) yang menerima bantuan CSR berupa kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.

Para pekerja ini mendapatkan kepesertaan cuma-cuma dalam program BPJS Ketenagakerjaan selama tiga bulan pertama.

Para pekerja ini bergerak di sektor informal, seperti nelayan, pedagang, tukang ojek, petani, loper koran, dan lain lainnya.

Agus Susanto menjelaskan bahwa pemberian bantuan dana CSR ini merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan kesadaran kepada para pekerja BPU di Sulselbar agar menyadari arti penting perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam menjamin kehidupan yang sejahtera.

“Kepesertaan cuma-cuma yang merupakan dana CSR dari Bank Sulselbar ini diberikan untuk menstimulasi para pekerja agar mereka mampu melanjutkan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan mereka secara mandiri atas kesadaran sendiri,” jelas Agus.

Kegiatan penyerahan kartu secara simbolis ini disaksikan dan diserahkan langsung oleh Agus Susanto, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, dan Direktur Utama Bank

Sulselbar H A Muhammad Rahmat kepada perwakilan dari pekerja BPU. Para pekerja ini mendapatkan perlindungan dua program BPJS Ketenagakerjaan dengan segala manfaat yang terkandung di dalamnya selama tiga bulan pertama. Kedua program tersebut adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Selanjutnya mereka bisa melanjutkan iuran sendiri bahkan bisa top up dengan program Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai pilihan penghasilan.

Kegiatan yang dihasilkan dari sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Bank Sulselbar ini merupakan salah satu upaya dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di Indonesia. Dan diharapkan dapat memicu implementasi akuisisi kepesertaan informal kerjasama perbankan di seluruh Indonesia untuk GN Lingkaran (Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan).

GN Lingkaran merupakan salah satu solusi yang digagas oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan. GN Lingkaran ini akan mengakomodasi penyaluran dana perusahaan, instansi ataupun individu secara elektronis atau online untuk membantu para pekerja rentan agar terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan sebagai harmonisasi kerjasama antar lembaga atau instansi dalam menyampaikan informasi kepada seluruh pekerja informal atau BPU di Indonesia akan pentingnya perlindungan Jamsostek.

“Tidak semua pekerja BPU mampu membayar iuran atau menjadikan

perlindungan jaminan sosial sebagai prioritas dalam hidup mereka. Tapi apakah kita biarkan mereka ini tidak mendapatkan jaminan sosial? Kan tentu saja tidak,”ujar Agus Susanto.

Oleh karena itu, bantuan dari pihak lain sangat dibutuhkan agar mereka dapat merasakan perlindungan yang diselengga­ rakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini, lebih dari 70 juta pekerja di Indonesia merupakan pekerja pada sektor BPU yang sebagian besar merupakan pekerja rentan.

Sementara 40 juta pekerja lainnya merupakan pekerja pada sektor PU. Dengan potensi yang sangat besar ini diharapkan perusahaan-perusahaan BUMN dan swasta bisa mengikuti langkah Bank Sulselbar untuk menyalurkan dana CSR mereka dalam bentuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja rentan.

Diharapkan melalui kerja sama CSR bersama mitra kerja BPJS Ketenagakerjaan ini nantinya perlindungan yang diberikan akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat pekerja agar perlindungan menyeluruh dapat tercapai. “Tentunya kami berharap perusahaan atau instansi lain dapat mengikuti jejak Bank Sulselbar dalam memfasilitasi pekerja rentan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Agus.

Dengan melalui dana CSR yang dimiliki, para pekerja rentan ini bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Mereka akan semakin sadar arti pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Sebagai dampaknya, mereka akan lebih produktif sehingga menumbuhkan perekonomian bangsa semakin kuat

Bridging Knowledge

event

Sosialisasi dan Jaring Pengunjung Mall Lewat Super Weekend

B

adan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketena­ gakerjaan terus menggenjot sosialisasi perluasan kepeser­ taan. Kali ini, mall yang jadi tempat konsentrasi massa di perkotaan dipilih sebagai target melaksanakan sosialisasi dan edukasi. ‘’Target kita sosialisasi bagi pekerja formal dan informal. Karena itu, kita akan gelar sosialisasi di 11 mall di 11 kota besar,’’ kata Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenaga­kerjaan, Abdul Latif Algaff.

Menurut Latif, edukasi dan sosialisasi masif terkait perlindungan sosial tenaga kerja di mall perlu dilakukan, mengingat besarnya potensi pekerja informal seperti pemilik dan penjaga toko. Disamping itu, sosialisasi di mall pun berpotensi menggaet para pengunjung lainnya baik dari kalangan profesional, atlit ataupun pengacara yang datang di hari libur.

Sosialisasi di mall, lanjut Latif, dilaksanakan setiap hari Sabtu Minggu di saat ramai kunjungan. Di Jakarta digelar di Gandaria City dan kota lainnya diantaranya mall besar di Jogja, Bandung, Surabaya, Riau, Makassar, Bali, Palembang dan Medan.

Khusus untuk Jakarta, Latif menambahkan,

BPJS Ketenagakerjaan pun sudah membuka dua Kantor Cabang Pembantu (KPC) di Mall Ambasador dan Cempaka Mas. ‘’Para pekerja informal antusias dengan program BPJS Ketenagakerjaan meski butuh edukasi yang intensif,” terangnya.

Latif pun berharap, para pemilik perusa­ haan tertib mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial. “Jika para pekerja formal sudah tertib ikut serta jaminan sosial, maka akan sangat membantu karena jadi rujukan bagi para pekerja informal untuk ikut serta dalam BPJS Ketenagakerjaan sehingga melindungi mereka jika menghadapi risiko-risiko sosial berkaitan pekerjaan,” imbuhnya.

Dari beberapa program BPJS Ketenagakerjaan, Latif menjelaskan, program Jaminan Pensiun menunjukkan lonjakan pesat. Program yang baru di launching tahun 2015 itu diikuti perusahaan aktif peserta jaminan pensiun per Oktober 2016 sebanyak 9.297 perusahaan dengan tenaga kerja tercatat 8.768 juta pekerja. ’’Kita optimistis jumlahnya terus meningkat menjadi 11 juta peserta tahun 2017,”terangnya.

Adapun keseluruhan pekerja aktif yang dilindungi BPJS Ketenagakerjaan baik pekerja

formal dan informal mencapai 21 juta pekerja sampai dengan November 2016.

Sementara itu, terkait dengan sosialisasi di Mall, Program Super Weekend digelar mulai 26-27 November 2016 di Denpasar, Bandung dan Palembang; pada 03-04 Desember 2016 di Pekanbaru, Jakarta dan Yogyakarta; 10-11 Desember 2016 di Makassar, Surabaya dan Balikpapan; dan 17-18 Desember 2016 di Medan dan Tangerang.

Sejumlah mall yang dipilih untuk kegiatan tersebut, Trans Mall Bandung, Gandaria City Jakarta, Summarecon Mall Serpong, Hermes Medan, Mall SKA Pekanbaru, Palembang Indah Mall, Royal Plaza Surabaya, Mall Ratu Indah Makasar, BSB Balikpapan, Beach Walk Denpasar, dan City Mall Yogyakarta.

Super Weekend yang dihelat menyambut Hari Jadi ke-39 BPJS Ketenagakerjaan ini mengusung konsep pertunjukan musik yang didalamnya terdapat bazar UKM dengan ciri khas lokal dari masing-masing wilayah.

Untuk menarik antusias pengunjung terhadap acara ini BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan artis-artis nasional diantaranya GIGI, Anji, Ello, The Rain, Yura, Adera, Kunto Aji, Petra Sihombing, dan Sound Wave.

23

Bridging Knowledge

istimewa

24

Satu hal yang unik, ikon dari acara Super Weekend ini adalah Super Hero yang badannya terlilit perban, seakan-akan baru mengalami kecelakaan. Bukan tanpa alasan, tampilan Super Hero tersebut secara tersirat memiliki arti bahwa Super Hero juga Butuh Perlindungan.

Nantinya, para pengunjung khususnya peserta BPJS Ketenagakerjaan diberikan berbagai macam diskon di setiap booth pada bazaar dengan cara cukup mudah, yaitu hanya dengan menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pengunjung yang ingin tahu lebih jauh tentang manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, dan saldo Jaminan Hari Tua-nya, mereka dapat mengunjungi booth BPJS Ketenagakerjaan yang tersedia di lokasi kegiatan dan mendapat pelayanan prima dari petugas. Pengunjung booth BPJS Ketenagakerjaan, langsung mendapatkan kesempatan untuk memilih suvenir menarik di pohon kesejahteran.

Dengan adanya kegiatan yang digelar di 11 wilayah ini, diharapkan masyarakat bisa mengerti ada potensi risiko sosial ekonomi yang bisa kapan saja menimpa mereka. Oleh karena itu, BPJS Ketenaga­ kerjaan hadir sebagai jawaban atas kebutuhan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Indonesia. Berbagai perlombaan juga dilaksanakan untuk semakin memeriahkan acara. Diantaranya perlombaan cosplay, lomba mewarnai bagi anak-anak, dan ajang pencarian bakat

“BPJSTK Got Talent”. Kegiatan ini dinilai tepat menjalin kedekatan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan masyarakat.

“Di samping itu juga sekaligus mem­ berikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya Jaminan Sosial, sehingga menumbuhkan kesadaran mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,’’ kata Abdul Latif.

Dalam Super Weekend di Jakarta yang diselenggarakan di Gandaria City Mall, pada 3 - 4 Desember, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyempatkan diri hadir. Agus Susanto pun tampak gembira melihat antusias pengunjung di panggung Super Weekend

BPJS Ketenagakerjaan yang dimeriahkan Grup Band Gigi dan pembawa acara ternama Gilang Dirga.

“Alhamdulillah, atensi pengunjung cukup tinggi. Banyak yang mendatangi petugas untuk sekedar bertanya, cek saldo bahkan ada yang mendaftar langsung,” katanya. Agus berharap, melalui event ini, pengunjung di Gandaria City Mall tertarik untuk tahu lebih banyak program-program perlindungan sosial yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kepedulian tentang pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja dapat tercapai

Bridging Knowledge

sisi lain

PT Sinergi Investasi Properti

Bangun Social Security Tower 30 Lantai, Inspirasinya Para Pekerja

B

erangkat dari pemikiran optimalisasi nilai tambah lahan-lahan yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan di sejumlah kota. Digagaslah pendirian anak usaha BPJS Ketenagakerjaan bernama PT Sinergi Investasi Properti (SIP).

Nantinya, perusahaan patungan BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk ini, akan membangun Social Security Tower yang memiliki 30 lantai di jalan Kuningan, Jakarta Selatan. Bangunan megah menjulang angkasa seluas 51 ribu meter persegi yang menginspirasikan optimisme dan kesejahteraan pekerja Indonesia itu mulai beroperasi 1 Januari 2019.

“Pembangunan tower dilakukan

berdasarkan skema Build Operate Transfer (BOT). Jadi PT SIP ditugaskan membangun gedung sesuai dengan dana yang sudah ditempatkan BPJS Ketenagakerjaan dengan perjanjian yang diatur bersama PT PP Tbk,” kata Direktur Utama PT SIP Charles P.L Pattipeiluhu kepada Majalah Bright.

PT Sinergi Investasi Properti (PT SIP) adalah perusahaan patungan dengan kepemilikan saham 80 persen milik BPJS Ketenagakerjaan, dan 20 persen saham PT Pembangunan Perumahan Tbk. Perjanjian Usaha Patungan (PUP) pada 5 November 2015 menetapkan modal awal PT SIP sebesar Rp 454 miliar. ‘’Saat ini modal disetor 30 persen. Untuk pem­bangunan tower di kuningan dilakukan dengan skema BOT, dimana 2 tahun masa kontruksi dan tiga puluh tahun

25

Bridging Knowledge

sisi lain

masa operasi. Ketika masa BOT nya berakhir atas gedung yang dio­perasikan, gedung itu akan kembali menjadi milik BPJS ketena­g a­k erjaan,” terangnya.

Saat ini, PT SIP diberikan tugas mengelola enam lokasi tanah milik BPJS Ketenaga­ kerjaan yang sudah diserahkan Divisi Investasi Langsung BPJS Kete­n agakerjaan. Lokasinya, terpencar di Jakarta, Bandung, Bekasi dan Tanggerang. Namun, untuk tahun 2016 yang mulai dikembangkan yang berlokasi di jalan Kuningan, Jakarta. ‘’Ini kita akan merefresh modal dengan tidak membeli tanah selama 5 tahun, tapi mengo­p­timalkan lahan yang ada lebih dulu. Tahap pertama, mengoptimalkan tanah berlokasi di Jalan Kuningan, Jakarta,” katanya.

Charles Pattipeiluhu menam­ bahkan, investasi properti yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan, dimaksudkan pula meningkatkan pengembangan dana peserta BPJS Ketenagakerjaan. ‘’Kalau investasi di deposito itu return nya hanya sekitar 7-8 persen. Kalau properti bisa di atas 15 persen,’’ terangnya.

Nantinya, selain melakukan pembangunan gedung bertingkat, PT SIP akan menjajaki prospek yang ada, termasuk pembangunan rumah susun di dekat kawasan

26

industri Tanggerang. ‘’Rusun merupakan amanat pemerintah terhadap pemegang saham. Jadi kita ikut serta menyediakan sejuta rumah untuk penghasilan rendah.

Kita coba masuk ke sana, untuk partisipasi aktif menopang yang meru­ p akan diamanatkan pemerintah,” imbuhnya.

Dalam operasionalnya, PT SIP yang aktanya diterbitkan 9 November 2015, sejak November 2015 sampai akhir 2016 sudah melaksanakan pekerjaan pra operasional, artinya mempersiapkan semua kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan pembangunan gedung di atas lahan-lahan milik BPJS Ketenagakerjaan. “Untuk pembangunan tower di Jalan Kuningan, sudah di launching di malam resepsi BPJS Ketenagakerjaan,” kata Charles lagi.

Setelah kontraktor ditunjuk, Charles menjelaskan, segera dilakukan proses pembangunan kontruksi untuk pondasi dengan kedalaman 25 meter. Pembangunan pondasi dijadwalkan memakan waktu 3 bulan, mengingat tower yang dibangun memiliki tiga basement. Kemudian dilanjutkan pembangunan gedung yang keseluruhannya memakan waktu 2 tahun dan dioperasionalkan 1 Januari 2019.

Nantinya, saat Social Security Tower selesai dibangun di atas tanah milik BPJS Kete­ nagakerjaan seluas 5.365 m2, penge­ lolaannya pun dilakukan oleh PT Sinergi Investasi Properti. Jadi, PT SIP akan bertindak membangun, sekaligus mengel­ ola gedung.’’Peruntukannya, keseluruhan gedung disewakan perkantoran atau rental office,” kata Charles. Setelah masa kelolaan 32 tahun, gedung tersebut dikembalikan

pada BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait proses perijinan gedung, Charles Pattipeiluhu mengungkapkan, prosesnya dilakukan secara paralel antara perijinan dengan proses pembangunan.’’Itu dilakukan beriringan cuman harus segera menunjuk kontraktor agar bisa mengestimasi biaya.

Jadi di tahun ini sudah ditetapkan siapa kontraktornya,” terangnya.

Selain mengelola Sosial Security Tower, PT SIP pun mengelola pembangunan di atas lahan BPJS Ketenagakerjaan seluas 9.376 m2 yang berlokasi di Bekasi. Di atas lahan itu, akan dilakukan pembangunan hotel dan apartemen. Skema kerjasamanya dua jenis, yaitu Built Operate Transfer (BOT) untuk pembangunan hotel dan skema Kerja Sama Operasi (KSO) untuk apartemen.

Sementara itu, pembagian lahannya 2.000 m2 untuk dibangun hotel dan sisanya 7.376 m2 untuk pembangunan Rusunami atau apartemen. Merujuk Perda Bekasi saat ini, harga Rusunami atau apartemen itu berkisar Rp 14 juta/m2. “Seluruhnya akan dijual pada konsumen dengan sistem bagi hasil antara BPJS Ketenagakerjaan dan PT SIP,” jelasnya.

Adapun untuk hotel dilakukan melalui kerjasama Build Operate Transfer (BOT), dimana pendapatannya merupakan income yang selalu diterima BPJS Ketenagakerjaan.

Nantinya, seperti Gedung Social Security Tower, kepemilikan hotel setelah 32 tahun kembali menjadi milik BPJS Ketenagakerjaan.

Jangka waktu 32 tahun itu terdiri dari pembangunan konstruksi 2 tahun dan 30 tahun masa pengoperasian. Rencananya, hotel itu terdiri dari 8-10 lantai dengan

Bridging Knowledge

sisi lain

target ekspan di kisaran 165 kamar hotel.

Disamping itu, PT SIP pun akan mengelola lahan milik BPJS Ketenagakerjaan berlokasi di kota Bandung seluas 7.024 m2. Namun, belum ada rencana apapun terkait lahan

yang lokasinya bersebelahan dengan Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2017. ‘’Yang di Bandung baru tertuang dalam PUP belum ada dalam rencana kami tahun 2017.

Karena itu, posisi lahan masih berada dalam penguasaan Divisi Investasi Langsung BPJS Ketenagakerjaan, belum dikelola PT SIP. Dia akan dikelola jika segala regulasinya clear,’’ imbuhnya.

Apalagi, keputusan melakukan investasi, dilakukan setelah dilaksanakan studi kelayakan BPJS Ketenagakerjaan. ‘’Ketika kami SIP mengeksekusi proyek-proyek, akan melakukan refresh kembali, apakah nilai-nilai atau indikator dipakai masih sesuai hari ini. Dari sisi harga, dari sisi peruntukan, dari sisi ekonomi apa masih memungkinkan?’’ terangnya. ‘’Karena di kita untuk membangun ada isu koefisien luas bangunan, artinya bagi developer membangun gedung, baik itu untuk sewa atau apartemen semakin banyak sales areanya semakin memperkecil biaya, karena dapat unit lebih banyak. Artinya karena volumenya banyak, walaupun marginnya tidak terlalu besar, tapi jadinya banyak. Jadi seandainya seperti di Bandung, untuk membangun gedung nggak boleh tinggi-tinggi itu menjadi perhatian, karena kita pun melihat dari sisi ketaatan aturan, jangan sampai ada ketentuan yang dilanggar,’’ pungkasnya

27

Bridging Knowledge

sisi lain

Merawat Nilai Ekonomi, Menahan Laju Inflasi

28

Dalam situasi ekonomi tak menentu, laju inflasi menjadi momok para pelaku bisnis, karena menggerus pundi-pundi yang sudah dikumpulkan. Nyaris tak ada barang dan jasa yang bebas inflasi. Namun, dalam praktik ekonomi yang dinamis, properti berkembang menjadi komoditi yang mampu melawan inflasi, mengingat nilai ekonomisnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Berinvestasi di properti pun diyakini memberi manfaat besar menjaga asset investasi dimiliki BPJS Ketenagakerjaan. ‘’Properti itu salah satu yang bisa melawan inflasi, karena nilai ekonomisnya naik terus. BPJS Ketenagakerjaan berinvestasi di properti, selain dapat capital gain dari kenaikan harga tanah, mendapatkan hasil dari optimalisasi gedungnya. Jadi bisa menyeimbangkan sisi portofolio aset investasi BPJS Ketenagakerjaan dari inflasi,’’ kata Direktur Keuangan Umum dan Sumberdaya Manusia (SDM) PT Sinergi Investasi Properti, M Fajrin kepada Majalah Bright.

Sebagaimana diketahui, PT Sinergi Invesasi Properti (SIP) adalah anak perusahaan BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan usaha patungan dengan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero, Tbk. Saat ini, PT SIP tengah menyiapkan pembangunan Sosial Security Tower di jalan Kuningan, Jakarta dan pembangunan hotel dan apartemen di Bekasi yang keduanya memakan waktu pembangunan konstruksi dua tahun. ‘’Dengan masuk sektor riil melalui pembangunan gedung dan hotel serta apartemen, itu salah satu upaya BPJS Ketenagakerjaan melawan inflasi,’’ kata Fajrin lagi.

Laju inflasi perekonomian di Indonesia sendiri tergolong fluktuatif. Namun, tingkat terendah diperoleh dalam lima tahun terakhir, dimana laju inflasi tahun 2015 lalu sebesar 3,35 persen. Selanjutnya, dalam beberapa bulan terakhir ini, laju inflasi tercatat, 2,79 persen di bulan Juli 2016, 3,07 persen bulan Agustus 2016, 3,31 persen bulan Oktober 2016 dan 3,58

M Fajrin

persen di bulan Nopember 2016.

Dilain pihak, melihat tingginya nilai ekonomis yang diperoleh dalam investasi properti, BPJS Ketenagakerjaan pun memutuskan masuk dalam investasi di property. Apalagi, BPJS Ketenagakerjaan memiliki portofolio yang berbentuk tanah namun selama ini belum dioptimalisasikan atau didayagunakan. ‘’Keterlambatan mengeksekusi, dinamikanya luar biasa.

Apalagi investasi itu sangat bergantung dengan timing. Begitu lewat waktunya, meski harus nunggu lagi. Berangkat dari pemikiran inilah didirikan PT Sinergi Investasi Properti menggandeng mitra patungan PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk,’’ terang mantan Kabid Keuangan BPJS Ketenagakerjaan di Batam.

Fajrin menambahkan, BPJS Ketenaga­ kerjaan sebagai lembaga yang memiliki sumber daya dan potensial market yang besar, memiliki banyak pertimbangan sampai menetapkan PT PP Persero Tbk sebagai mitra Perjanjian Usaha Patungan (PUP). Pasalnya, PT PP Persero Tbk dinilai memiliki pengalaman yang baik dari sisi kontruksi maupun developer. ‘’PT PP Persero Tbk, sebagai kontraktor BUMN memiliki anak perusahaan PP properti yang memiliki apartemen dan hotel.

Jadi dengan penga­laman-pengalaman dimiliki PT PP, kita melakukan optimalisasi investasi aset-aset properti BPJS Kete­

nagakerjaan,’’ paparnya.

Terkait dengan nilai bangunan yang dioperasikan PT SIP selama 30 tahun, baik Gedung Social Security Tower maupun hotel, Fajrin menambahkan, setelah gedung itu dikembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan, gedung masih memiliki kelayakan teknis.

Karena, selama dalam pengelolan PT SIP, dikeluarkan biaya rekondisi dan peme­ liharaan. ‘’Artinya walaupun dari sisi nilai buku sudah ditutup, gedung itu dalam jangka 50 tahun itu masih bisa digunakan,” terangnya.

Dalam operasionalnya, PT SIP memiliki visi untuk menjadi perusahaan properti yang bertumbuh cepat dan terpercaya di Indonesia. Adapun, misi perusahaan adalah mengembangkan peluang bisnis property di Indonesia, bersinergi dalam mendayagunakan aset properti pemegang saham, memberi manfaat optimal kepada pemegang saham dan melaksanakan penugasan pemerintah kepada pemegang saham dalam penyediaan hunian kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Sinergi Investasi Properti mengacu pada RJ dan RKAT Direktorat Pengembangan Investasi dan Divisi Investasi Langsung.

Sebagai pedoman pelaksanaan kerja dan target yang ditetapkan, direksi PT Sinergi Investasi Properti telah menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan direksi sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 63 ayat (1), (2) dan Perjanjian Usaha Patungan (PUP) Nomor: 259 dan Nomor 10 tanggal 5 November 2015.

Tugas yang diberikan pemegang saham dalam hal BPJS Ketenagakerjaan pemilik 80 persen saham PT Sinergi Investasi Properti adalah mengoptimalisasikan dan mendayagunakan asset properti investasi milik BPJS Ketenagakerjaan

Bridging Knowledge

MATA LENSA

National Conress: Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Evi Afiatin saat mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan pada The 10 National Congress And The 15th annual Scientific Meeting Of Indonesia Phisical Medicine And Rehabilitation Association bertempat di Jakarta, (26/10).

Top insurance: Penghargaan “TOP Social Insurance 2016” untuk BPJS Ketenagakerjaan diterima Indrajid Nurmukti, ST, MSM selaku Kepala Urusan Komunikasi Internal BPJS Ketenagakerjaan mewakili Direktur Utama dan Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan di Financial Hall, Graha Niaga, Jakarta,(1/12). Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan memperoleh penghargaan dari Indonesian Human Capital Study (IHCS) 2016, penghargaan Best Employer Awards 2016 oleh AON Hewitt, 8 penghargaan pada Indonesia Insurance Award 2016 dan penghargaan lainnya sepanjang tahun 2016.

29 Jimikumiai Jogja (MOU dg Perkeso): Untuk lebih meningkatkan pelayanan bagi korban kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial (Perkeso) Malaysia dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja-Return to Work (JKK-RTW) Penandatangan nota kesepakatan kerjasama ini dilakukan di Kuala Lumpur oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto didampingi Direktur Pelayanan Evi Afiatin, Chief Learning Office Abdur Rahman Irsyadi, dan Kepala Divisi Pengembangan Jaminan Ajad Sudrajat. Sementara dari Perkeso Malaysia penandatanganan dilakukan oleh Chief Executive Officer Perkeso Dato’ Dr. Momammed Azman Bin Dato’ Aziz Mohammed.

Bridging Knowledge

mata lensa

mata lensa

Monev DKI dan Banten: Kegiatan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dengan Kejaksaan se-DKI Jakarta dan Banten Pada 12- 14 Oktober 2016, bertempat di Novotel Bogor Golf & Convention Center, Perumahan Golf Estate Bogor Raya, Bogor. Kegiatan tersebut dihadiri Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Banten, Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta dan Banten.

GN Lingkaran Banten: Tiga perusahaan yakni BNI Asset Management, PT Indo Premier Securities, dan PT Sarana Multi Corpora memberikan donasi kepada 13.750 pekerja rentan di Banten.

Donasi itu disalurkan melalui beberapa kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan antara lain Kantor Cabang Tangerang Batu Ceper, Tangerang Cikupa, Tangerang Cikokol, dan Tangerang BSD. Donasi kepesertaan tersebut meliputi dua program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM), penyerahan bertempaat di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Cikokol pada (7/9).

30

Germas: BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan donasi CSR dari PT Bank Mandiri, Tbk. (Bank Mandiri) pada 50 ribu orang pekerja rentan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Penyerahan donasi dari Bank Mandiri diserahkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, didampingi Direktur Perluasan Kepesertaan dan HAL E. Ilyas Lubis dan Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Sulaeman A Arianto dalam rangkaian kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) yang dilaksanakan di Desa Tamanan, Kabupaten Bantul, Yogjakarta (15/11).

Bridging Knowledge

mata lensa

PTSP: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melakukan optimalisasi layanan jaminan sosial dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Sumatera Utara (Sumut). Langkah optimalisasi tersebut diambil dengan tujuan menindak tegas perusahaan yang hingga kini belum mendaftarkan pekerja mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

JKK return to work DKI: Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Evi Afiatin meyerahkan sertifikat kepesertaan program JKK-Return To Work pada salah satu peserta perusahaan saat kegiatan sosialisasi implementasi program Jaminan Kecelakaan Kerja Return to Work (JKK-RTW) di RS Mayapada, Jakarta, (26/10).

MOU LKPP: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (TK) menjalin kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) tentang Penyelenggaraan Program Pengadaan Barang/ Jasa dan Penyelenggaraan Program Jaminan So­ sial Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja sama ini ditan­datangani Kepala LKPP, Agus Prabowo dan Direktur Utama BPJS TK, Agus Susanto di Jakarta, (17/10).

31 MOU BPJS Ketenagakerjaan-KADIN: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) melakukan penandatanganan kerja sama peningkatan kepesertaan serta menumbuhkan kesadaran jaminan sosial bagi tenaga kerja. Bentuk kerja sama itu berupa sosialisasi lebih jauh mengenai pemanfaatan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja serta perusahaan-perusahaan sebagai pemberi kerja. Kedua belah pihak bersepakat saling tukar informasi data untuk perluasan kepesertaan. Nampak dalam gambar Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dan Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani di Menara Kadin, Jakarta (17/10).

Bridging Knowledge

mata lensa

Rekor Muri Makassar: Sebanyak 7.200 tenaga kerja bukan penerima upah (BPU) atau sektor informal di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menerima kartu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan bantuan dari program dana tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar).yang memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MuRI). Perhargaan rekor muri tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto di Makassar.

jimukumiai: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (TK) fokus memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja di Indonesia dengan mengaplikasikan model kemitraan yang dilakukan Pemerintah Jepang yaitu model bisnis Jimukumiai (Sentra Konsultasi Jaminan Sosial) dan Sharoushi(Konsultan Jaminan Sosial) dalam mendukung akuisisi dan perluasan kepesertaan Jaminan Sosial. Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto.membuka acara “Soft Launching Pilot Project : Sentra Konsultasi Jaminan Sosial dan Konsultan Jaminan Sosial” di Yogyakarta, (10/10).

32

Filantrophy: Penandatangan kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan Perhimpunan Filantropi Indonesia dalam Perlindungan Program BPJS Ketenagakerjaan Nota Kesepahaman Kerja sama itu ditandatangani Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto bersama Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia, Timotheus Lesmana Wanadjaja, dalam kegiatan Indonesia Philanthropy Festival (IPFest) 2016 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta (7/10).

Bridging Knowledge

fokus

Revisi PP 60/2015 Masuki Penggodokan Teknis

T

IM teknis Kementerian Kete­ nagakerjaan masih menggodok peraturan pemerintah terbaru terkait Jaminan Hari Tua (JHT) setelah adanya kesepakatan dalam Rapat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional pada 31 Oktober 2016 oleh pemerintah yang diwakili Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dengan unsur pengusaha dan buruh/pekerja.

Lembaga Kerjasama Triparti Nasional saat itu menyepakati perubahan skema pencairan Jaminan Hari Tua (JHT), menjadi 5 tahun 1 bulan. Itu artinya, pencairan JHT baru bisa dilakukan setelah kepesertaan mencapai 5 tahun plus satu bulan.

“Hasil kesepakatan dari Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tentang JHT, pada intinya semua bersepakat me­ ngembalikan skema JHT ini menjadi 5 tahun 1 bulan. Skemanya kurang lebih sama dengan pada masa Jamsostek dulu

yang diatur dalam Undang-undang 3 Tahun 1992 dulu,” kata Menaker Hanif usai rapat Tripartit Nasional.

Ketika ditanya awak Majalah Bright usai membuka pertemuan Asian Corporate University Summit yang ke-5 di Hotel Pullman Jakarta (8/11), Menaker Hanif menegaskan, saat ini pemerintah masih terus mengkaji dan menggodok perubahan PP 60 / 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penye­ lenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang isinya pengambilan JHT dapat dilakukan sebulan setelah tidak bekerja atau sebulan setelah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Masih dalam penggodokan tim teknis, karena banyak pertimbangan harus dibahas bersama. Pada waktunya nanti akan kami umumkan. Jangan terburu-buru biar nggak menimbulkan kegaduhan. Yang penting antar serikat pekerja harus ada satu suara,

agar tidak terjadi gejolak lagi setelah ada PP yang baru,” kata Hanif yang mengaku banyak mendapat masukan kalangan pengusaha bahkan serikat pekerja merubah skema pencairan JHT tersebut.

Desakan kepada pemerintah untuk merubah kembali PP 60/2015 juga sudah dilakukan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Bahkan DJSN sudah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mencabut PP 60 / 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT).

“PP 46 / 2015 sudah sesuai amanat UU 40 / 2004 dimana JHT diambil apabila pekerja masuk usia pensiun, mengalami cacat total dan atau meninggal dunia,” kata Plt Ketua DJSN, Andi Zainal Abidin Lulung.

Kini kita tinggal menunggu kebijakan dari pemerintah untuk segera me­ ngembalikan filosofi Jaminan Hari Tua

33

Bridging Knowledge

fokus

(JHT) seperti sebelumnya, yaitu sebagai tabungan bagi pekerja saat memasuki usia pensiun. Dengan demikian, kesejah­ teraan pekerja di masa tuanya dapat lebih terjamin dengan adanya tabungan dari program JHT yang diterimanya nanti.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyambut baik keputusan yang diambil Lembaga Tripartit Nasional pada 31 Oktober 2016 lalu, yang menyepakati mengembalikan peraturan tentang pencairan Jaminan Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi minimal kepesertaan sudah mencapai lima tahun.

Kepada Majalah Bright, Agus berharap pemerintah segera menetapkan PP yang baru dan mencabut PP 60 / 2015 atau kembali memberlakukan PP 46 / 2016 tentang JHT. “PP 46 / 2015 sudah sesuai amanat UU 40 / 2004 dimana JHT diambil apabila pekerja masuk usia pensiun, mengalami cacat total dan atau meninggal dunia. Kami ingin filosofi JHT sebagai tabungan hari tua kembali seperti semula,” kata Agus di sela penandatangan kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan CT Corp.

Seperti diketahui, dengan PP 60/2015, pekerja yang berhenti bekerja bisa langsung mengambil JHT-nya di BPJS Kete­ nagakerjaan. Padahal dalam UU 40 / 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mengatur JHT baru bisa diambil pekerja (peserta) atau ahli warisnya apabila peserta memasuk usia pensiun, mengalami cacat total atau meninggal dunia.

UU 40 / 2004 Pasal 35 ayat (1) berbunyi : ” Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib”. Ayat 2 berbunyi : ”Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia”.

Selain melanggar UU SJSN, pemberlakuan PP 60/2015 juga telah mendorong peserta untuk konsumtif, karena membelanjakan uang JHT-nya untuk kebutuhan yang tidak perlu. Agus menambahkan, banyak peserta yang berbondong mencairkan JHT sebelum waktunya dengan melampirkan surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan, tapi kemudian kembali bekerja di perusahaan yang sama.

“Pengambilan JHT sebelum waktunya ini merugikan pekerja sendiri, karena nanti dia harus mulai dari nol tahun lagi saat didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tabungan JHT-nya nanti tidak cukup untuk bekal hari tua,” tutur Agus yang berharap pekerja memahami benar

filosofi manfaat JHT sesungguhnya sebagai tabungan hari tua, yang bisa dijadikan modal dalam mengisi hari tua.

Data yang diterima Majalah Bright, sebanyak 14.294 dari 110.751 peserta yang mencairkan jaminan hari tua (JHT) September 2015 – Juni 2016 kembali bekerja di perusahaan yang sama setelah sebelumnya beralasan mengundurkan diri. Dan setiap bulannya, klaim JHT yang dibayarkan sekitar Rp 1,5 triliun atau totalnya Rp 15,6 triliun yang sudah dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan.

Meskipun hingga saat ini tingkat pencairan JHT masih cukup tinggi, Agus menjamin kondisi keuangan BPJS Ketenagakerjaan masih sehat.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kete­ nagakerjaan Guntur Witjaksono, juga mendukung agar PP 60/2015 dicabut dan PP 46/2015 diaktifkan kembali, mengingat ketentuan soal JHT sangat terkait dengan kesejahteraan pekerja saat memasuki usia tua atau pensiun.

“Saya mendengar Dewan DJSN sudah dua kali menyurati Presiden Jokowi dan Tripartit Nasional pun sudah sepakat.

Mudah-mudahan pemerintah segera merealisasikannya, agar filosofi JHT yang sesungguhnya sebagai tabungan hari tua bisa terlaksana,” pungkasnya

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Puji Gubernur Riau

Soal Pergub Pekerja Rentan 34

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengapresiasi sikap Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang menuangkan Pergub penyisihan dana CSR perusahaan untuk pembayaran iuran pekerja non formal di daerahnya.

“Kita berharap langkah yang baik ini bisa diikuti para gubernur lain, sehingga makin banyak pekerja bukan penerima upah yang dilindungi jaminan sosial,” kata Agus Susanto ketika menyaksikan pemberian donasi PT Bank Riau Kepri kepada 5.000 pekerja rentan di Pekanbaru, baru-baru ini.

Sebelumnya, Gubernur Arsyadjuliandi

Rachman mengungkapkan, dirinya sudah menyiapkan draft Peraturan Gubernur agar seluruh perusahaan di Riau mengalokasikan talangan iuran bagi pekerja rentan. “Pekerjanya bisa di sekeliling perusahaan atau pabrik, ataupun yang berada di tempat lain,” imbuhnya.

Arsyadjuliandi pun menyambut baik pemberian donasi iuran PT Bank Riau Kepri melindungi jaminan sosial 5.000 pekerja rentan. “Kalau bisa terus ditambah, tapi BPJS Ketenagakerjaan mesti taruh dananya di Bank Riau Kepri, sehingga nanti seperti gerakan lingkaran,” candanya.

Agus Susanto menambahkan, program

Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) dari BPJS Ketenagakerjaan dimaksudkan memberi perlindungan bagi pekerja rentan.

Di wilayah Provinsi Riau sendiri, terdapat 473 ribu pekerja yang sudah terdaftar dan didominasi oleh pekerja PU, sedangkan di Provinsi Kepulauan Riau sendiri terdapat 306 ribu pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Wilayah Provinsi Riau sendiri memiliki potensi pekerja BPU yang cukup banyak, seperti pada sektor pertanian, perikanan dan perburuhan serta jasa kemasyarakatan.

Dengan kondisi ini diharapkan perusahaan

Bridging Knowledge

fokus

lain di wilayah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau mengikuti langkah PT Bank Riau Kepri menyalurkan dana CSR mereka untuk perlindungan pekerja rentan. Pekerja yang menerima bantuan perlindungan dari dana CSR ini merupakan pekerja yang termasuk kategori pekerja rentan, selama 3 bulan yaitu para pekerja yang bekerja sehari-hari memenuhi kebutuhan hidup hari itu saja.

“Mereka rentan terhadap kemunduran ekonomi jika mengalami risiko, seperti kecelakaan saat bekerja ataupun meninggal dunia. Para pekerja ini adalah para pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) seperti nelayan kecil, petani, buruh harian lepas, kuli bangunan, pedagang asongan, dan lain sebagainya,” kata Agus.

Donasi kepesertaan yang diberikan meliputi

dua program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Dengan adanya perlindungan ini, pekerja rentan dapat bekerja dengan tenang meningkatkan taraf hidup mereka dan mencapai kesejahteraan. Harapannya ke depan, mereka melanjutkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri. “Kami mengembangkan sistem yang memfasilitasi proses donasi ini agar transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” imbuhnya.

Agus menjelaskan, sistem yang dibangun ini merupakan sistem berbasis elektronis/ online yang akan menyediakan informasi atau pilihan target donasi pekerja rentan (Donati), besaran dan periode masa donasi, serta pelaporan regular mengenai status kepesertaan Donati. “Dengan cara ini,

kami bersama perusahaan yang ikut serta akan membantu mengurangi kerentanan sosial terhadap pekerja di Indonesia, sekaligus menjadikan mereka para pekerja yang mandiri dan tangguh,” terangnya.

Diharapkan melalui kerjasama CSR bersama mitra kerja BPJS Ketenagakerjaan, perlindungan diberikan menjangkau seluruh lapisan masyarakat pekerja, khususnya pekerja rentan, agar perlindungan menyeluruh dapat tercapai.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif mulia PT Bank Riau Kepri mendonasikan CSR-nya untuk iuran pekerja rentan,”kata Agus Susanto.

Hadir dalam acara itu, Direktur PT Bank Riau Kepri Irwandi Gustari, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Ilyas Lubis, Direktur Keuangan Amran Nasution

BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Perlindungan TKI di Luar Negeri BERSAMA dengan The National Pension Service (NPS) Republic of Korea, BPJS Ketenagakerjaan menginisiasi kerjasama memberi pelayanan perlindungan jaminan sosial bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Korea Selatan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengungkapkan, pihaknya ingin membantu pemerintah dalam program perlindungan terhadap TKI. Untuk tahap awal, pihaknya melakukan kerjasama dengan NPS Republic of Korea.

Dalam kerjasama ini, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen mendukung pelayanan pembayaran manfaat program Jaminan Hari Tua (JHT) dari TKI yang pernah bekerja di Korea Selatan. Karena selama ini, NPS sebagai penyelenggara program JHT di Korea Selatan, mengalami kesulitan melakukan pembayaran klaim jaminan sosial kepada TKI, karena banyak TKI yang kembali ke Indonesia belum menyelesaikan klaim JHT-nya.

“Sebenarnya banyak TKI yang bekerja di Korea Selatan tidak mengetahui bahwa mereka selama bekerja di negeri Ginseng tersebut mendapat perlindungan jaminan sosial yang dapat dicairkan saat kontrak kerjanya berakhir,” kata Agus yang

menandatangani kesepakatan bersama tersebut di Kantor NPS Republic of Korea, Seoul, Korea Selatan (29/7).

Dia juga mengungkapkan, nota kesepahaman tersebut pada prinsipnya menyepakati kerjasama pelayanan informasi dan pelayanan klaim Jaminan Sosial bagi TKI yang bekerja di Korea, dan Tenaga Kerja Asing Korea yang bekerja di Indonesia.

Penandatanganan kerjasama dilakukan Agus bersama Chairman & CEO NPS Republic of Korea, Hyungpyo Moon, disaksikan Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan diwakili Direktur Renstra & TI Sumarjono dan Jajaran Direksi dari NPS Republic of Korea dan dihadiri Pejabat Kedutaan Besar RI di Korea, Cecep Herawan, selaku Deputy Ambassador of Indonesia dan Purwanti Uta, selaku Atase Kedutaan Besar RI untuk Korea Selatan.

Pada kesempatan itu juga ditandatangani nota kesepahaman terkait Mutual Cooperation for Capacity Building, khususnya untuk mendukung penguatan penanganan program pensiun. Dalam nota kesepahaman tersebut BPJS Ketenagakerjaan dan NPS Republic of Korea sepakat untuk memperkuat skema pensiun kedua negara dengan melakukan kerjasama antara lain sharing pengetahuan dan pengalaman, pertukaran

karyawan, penempatan tenaga ahli masingmasing negara, dan melakukan training serta group discussion bersama.

“Kami berharap kerjasama ini dapat menjadi best practices implementasi perlindungan jaminan sosial bagi TKI di negara lainnya, sehingga seluruh pekerja Indonesia di dalam dan luar negeri bisa terlindungi,” kata Agus, yang juga menyatakan siap jika BPJS Ketenagakerjaan diminta pemerintah memberi perlindungan bagi seluruh TKI di luar negeri.

Seperti diketahui bersama, pada tahun 2015 yang lalu BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan kerjasama strategis dengan lembaga Jaminan Sosial negara lain seperti Deustche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), Jerman dan SOCSO, Malaysia, dan menghasilkan pengembangan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) melalui implementasi program Return to Work (Kembali Bekerja).

“Kami akan terus berinovasi dan melakukan sinergi antar lembaga/ kementerian di dalam dan luar negeri untuk mencapai universal coverage dan memperkuat sistem jaminan sosial Indonesia bagi seluruh pekerja dimanapun berada,”katanya.

35

Bridging Knowledge

fokus

Pahlawan Devisa TKI yang bekerja di luar negeri, selama ini dianggap sebagai pahlawan devisa.

Meski disebut pahlawan, para TKI dinilai belum mendapat perlindungan memuaskan dari pemerintah, baik selama pra penempatan, penempatan dan pasca penempatan. Banyak cerita memilukan tentang TKI, dari jadi korban pelecehan seksual, penganiayaan hingga menjadi korban trafficking (penjualan manusia).

Pemerintah sebenarnya sudah berupaya memberikan perlindungan yang maksimal kepada TKI, namun banyaknya oknumoknum yang bermain, mengakibatkan masih banyak TKI yang menjadi korban akibat ketidaktahuan mereka.

Perlindungan yang diberikan kepada TKI diantaranya dengan mengasuransikan mereka melalui sejumlah konsorsium asuransi yang dibentuk saat Menaker dipimpin Menakertrans Muhaimin Iskandar, diantaranya Konsorsium Jasindo, Konsorsium Mitra TKI dan lainnya.

Konsorsium Asuransi ini memberikan perlindungan bagi calon TKI mulai pra penempatan, penempatan dan pasca penempatan. Namun sejumlah pihak menilai perlindungan yang diberikan

36

Bridging Knowledge

istimewa

sejumlah konsorsium tersebut masih kurang maksimal, karena seringkali TKI sulit melakukan klaim saat diputus kontrak oleh majikan atau saat mengalami kecelakaan dan penganiayaan.

Karena itulah muncul wacana agar BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan perlindungan kepada TKI mulai dari pra penempatan, penempatan hingga pasca penempatan. Perlindungan terhadap TKI dulu sebenarnya sudah dilakukan oleh Jamsostek, namun peraturan tersebut dicabut.

Namun pada Oktober 2015, TKI atau buruh migran RI akan diwajibkan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kewajiban ini diatur dalam draf Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Rancangan beleid itu telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (13/10). Calon beleid tersebut akan menggantikan Undang-Undang Nomor 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar negeri.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan, berbeda dengan aturan sebelumnya, lewat RUU ini pemerintah

akan diarahkan memberikan perlindungan total kepada para TKI. Mulai dari pra penempatan, masa penempatan, hingga pasca penempatan.

Nah, salah satu bentuk perlindungan yang diberikan ialah kepastian kepesertaan TKI dalam sistem jaminan sosial nasional (SJSN). “Premi asuransi pekerja akan ditanggung negara, serta pelaksanaan sistem asuransi yang langsung dipegang oleh negara melalui BPJS,� kata Dede.

Di dalam Pasal 57 rancangan beleid itu menyebutkan, program asuransi dalam masa pra penempatan meliputi risiko meninggal dunia, sakit/cacat, kecelakaan, kegagalan berangkat bukan karena kesalahan calon TKI, serta risiko akibat tindakan kekerasan fisik dan seksual.

Program asuransi pasca penempatan mencakup risiko kematian, sakit, kecelakaan, serta risiko tindakan kekerasan selama perjalanan pulang.

Namun hingga saat ini, BPJS belum memiliki konsep implementasi SJSN yang detail bagi TKI seperti yang diusulkan oleh DPR. Yang jelas, calon regulasi ini berpotensi men­ dongkrak dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan.

Apalagi, potensi devisa dari TKI sekitar Rp 100 triliun per tahun

anniversary

Selamat Ulang Tahun ke-39 BPJS Ketenagakerjaan SUASANA meriah tampak dalam peringatan resepsi Hari Ulang Tahun (HUT) BPJS Ketenagakerjaan ke-39 pada Senin malam (5/12). Acara yang digelar di Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta Selatan tersebut, merupakan puncak dari aneka kegiatan yang digelar kantor pusat sampai kantorkantor cabang di seluruh tanah air.

R

angkaian acara sebe­ lumnya adalah sayembara tulisan, khatam Al Quran dan Alkitab, lomba futsal buat pekerja, edukasi di mall dan bazar murah.

Alunan musik yang disajikan grup musik Kahitna dan paduan tarian tradisional bernuansa gembira malam itu, menambah hangat suasana keakraban yang terjalin antara jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan Dewan Pengawas BPJS Ketenaga­ kerjaan, serta Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Cabang serta jajaran BPJS Ketenagakerjaan yang berbaur bersama

37

Bridging Knowledge

anniversary

38

tamu undangan lainnya.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto pun tampak semangat meladeni permintaan undangan dan karyawan untuk foto bersama di Photobooth yang disediakan panitia. Suasana penuh optimisme dan kegembiraan begitu terasa mewarnai perjalanan waktu ke 39 tahun BPJS Ketenagakerjaan.

Di kursi depan, tampak tamu kehormatan duduk bersama Agus, diantaranya Pejabat Kementerian Ketenagakerjaan, Pejabat Kemenko PMK, perwakilan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Tamu undangan terhormat lainnya adalah penggiat dari kalangan Serikat Pekerja, Perusahaan Peserta, Kalangan Perbankan mitra BPJS Ketenagakerjaan dan karyawan.

Agus Susanto menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan kerja keras semua pihak yang merupakan kunci penting pencapaian BPJS Ketenagakerjaan pada tahun sebelumnya dan pelaksanaan rencana kerja di tahun-tahun mendatang dalam menyejahterakan para pekerja di Indonesia.

“Bermula dari Perum Astek pada 1977 yang merupakan tonggak dimulainya sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, kemudian menjadi Jamsostek pada 1992 yang lalu berganti nama BPJS Ketenagakerjaan pada 2014, kami akan selalu konsisten menjalankan tugas memberi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada seluruh pekerja di Indonesia,” ungkap Agus dalam sambutannya.

Menurut Agus, kerja sama antar institusi dan pemerintah sangat penting dilakukan sekaligus salah satu bentuk sumbangsih terbaik untuk negara. Dia juga mengingat­ kan, pada tahun 2017 mendatang, manajemen BPJS Ketenagakerjaan akan bekerjasama dan meminta semua pihak terkait membantu melaksanakan tujuan tersebut.

“Kami jajaran direksi akan terus berusaha memberikan perlindungan terbaik pada seluruh pekerja,” imbuhnya. Data yang ada menunjukkan terdapat sekitar 130 juta pekerja di Indonesia yang harus dilindungi program BPJS Ketenagakerjaan, dimana 80 juta di antaranya merupakan pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU).

“Kami sudah melakukan beberapa kolaborasi korporasi dengan perusahaan

dan perbankan menyalurkan dana CSR yang dimiliki mitra kerja dalam bentuk kepesertaan dan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja BPU kategori pekerja rentan melalui GN Lingkaran,” terangnya.

Tujuh Persembahan Dijelaskannya, program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) hadir untuk memperluas cakupan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja BPU di Indonesia. Pekerja BPU dalam kategori ini adalah pekerja yang bertahan hidup hanya dengan penghasilan harian.

Mereka mungkin tidak sanggup jika penghasilan harian mereka harus disisihkan mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Program GN Lingkaran ini menjadi sarana

menjamin pekerja BPU mendapatkan perlindungan jaminan sosial mengantisipasi risiko sosial ekonomi selama beberapa bulan masa perlindungan. Harapannya ke depan mereka dapat meneruskan kepesertaan secara mandiri. Agus mengungkapkan, Program GN Lingkaran merupakan satu dari tujuh persembahan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja Indonesia menyambut HUT ke-39 ini.

Persembahan kedua, yaitu pengem­ bangan sistem aplikasi BPJSTK Mobile dengan penambahan fitur seperti geotagging, informasi manfaat bagi nonpeserta, dan penyempurnaan layanan pengaduan yang sudah ada dengan didukung interface aplikasi yang modern dan user friendly.

Bridging Knowledge

anniversary

Persembahan ketiga, BPJS Ketenagaker­ jaan bekerjasama berbagai merchant memberikan manfaat langsung yang bisa didapatkan sehari-hari oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan di ritel, hotel dan lain sebagainya. Tercatat saat ini lebih dari 400 merchant yang bekerjasama memberikan manfaat langsung kepada peserta.

Keempat, optimalisasi pengelolaan dana melalui investasi langsung pada properti komersial Social Security Tower yang dikelola perusahaan penyertaan langsung yang bertujuan mendapatkan imbal hasil yang lebih optimal bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kelima, persembahan bagi generasi muda Indonesia yang akan mendapatkan edukasi jaminan sosial melalui media video kreatif.

Bahkan ke depannya, BPJS Ketenagakerjaan mengajukan agar edukasi tentang jaminan sosial ini dapat dimasuk­kan ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah.

Keenam, BPJS Ketenagakerjaan akan merilis buku tentang transformasi Human Capital yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi praktisi SDM di perusahaanperusahaan atau badan usaha lainnya.

Dan persembahan terakhir dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu pengembangan program Penggerak Jaminan Sosial (Perisai), sebuah program keagenan jaminan sosial yang melibatkan masyarakat umum melalui kelompok masyarakat, pekerja atau pengusaha agar bisa menjangkau lebih banyak orang, beber Agus.

Agen Perisai, lanjutnya, akan dilatih, disertifikasi dan lembaganya juga akan diakreditasi agar dapat menghasilkan agen yang berkualitas dan terbaik memberikan informasi dan mengakuisisi peserta. Program Perisai ini merupakan program hasil adopsi model jaminan sosial

yang sukses dilaksanakan di Jepang. Hal ini juga sebagai wujud kerja sama G2G antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang, dalam hal ini antara BPJS Ketenagakerjaan dengan JICA Jepang.

“Ketujuh hal ini merupakan persembahan dari BPJS Ketenagakerjaan sekaligus komitmen untuk dapat melindungi dan menjamin kesejahteraan seluruh pekerja di Indonesia, tanpa terkecuali,” tukas Agus.

Aneka Kegiatan Sementara itu, dalam memeriahkan HUT ke-39, Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pusat menggelar sejumlah kegiatan yang bersifat massal sekaligus edukasi kepada masyarakat. Diantaranya BPJSTK Super Weekend yang digelar di 11 Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut digelar di 11 Mal setempat, dan diisi dengan sejumlah lomba, doorprize dan hiburan menarik dari Grup Band Gigi, The Rain dan sejumlah artis lainnya, juga menampilkan host terkenal Gilang.

Selain itu digelar BPJS Futsal Challenge 2016 yang diikuti 40 tim perusahaan swasta, BUMN, dan media. Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga E. Ilyas Lubis disela final BPJS Kete­ nagakerjaan Futsal Challenge ke-7 di Planet Futsal Kuningan, Jakarta, pada Minggu (20/11) lalu mengungkapkan, turnamen ini selain untuk menggalang kebersamaan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan peserta program, juga untuk menyo_ sialisasikan program-program yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam turnamen yang ke-7 kalinya digelar ini, diikuti 40 perusahaan swasta, BUMN dan media yang diselenggarakan bekerjasama dengan BPJS Journalist Club.

Dalam Final BFC-7 2016, BNI Pusat berhasil

menjadi juara I setelah mengalahkan BRI Pusat dengan skor 4 : 1 di laga final, sementara itu juara ketiga BNI Syariah setelah mengalahkan Surya Toto dengan skor 7 : 2.

Bersama BPJS Journalist Club, juga digelar LombaTulis Jurnalistik untuk kalangan media cetak dan online yang mengangkat tema Pentingnya program Jaminan Hari Tua (JHT).

Sejumlah lomba juga dilakukan untuk internal karyawan BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya lomba baca Al Quran, lomba baca Alkitab, lomba mancing dan lainnya.

Hampir semua kantor wilayah dan kantor cabang pun mengadakan berbagai kegiatan dan lomba serupa memeriahkan hari jadi BPJS Ketenagakerjaan. Diantaranya, Kantor Cabang Menara Jamsostek mengajak karyawan dan peserta BPJS Ketenagakerjaan bergembira dalam serangkaian kegiatan hiburan di lobi Menara Jamsostek. Seperti lomba mannequin challenge yang sedang tren, berjoget dengan diiringi lagu Maumere, doorprize, dan lain-lain.

Di tengah keceriaan itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Menara Jamsostek, Agoes Masrawi menyim­ pan asa besar. Dia ingin masyarakat makin sadar pentingnya jaminan sosial ketenaga­ kerjaan. “Yang akan terus kita dorong adalah kesadaran pentingnya jaminan sosial. Orang nggak ngerti tiba-tiba meninggal dunia.

Anak-istri diting­galkan hutang. Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan, paling tidak istri bisa buka usaha warung,” ujar Awi, sapaan akrabnya.

Awi menuturkan, sebuah keluarga yang ditinggalkan seorang kepala keluarga nonpeserta jaminan sosial sudah pasti berpotensi miskin. “Tapi, kalau dia punya jaminan sosial, potensi miskin itu tidak akan terjadi,” katanya.

39

Bridging Knowledge

anniversary

40

Data menunjukkan, terdapat sekitar 130 juta pekerja di Indonesia yang harus dilindungi dalam program BPJS Ketenaga­ kerjaan, dan 80 juta di antaranya merupakan pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU).

Lain lagi yang dilakukan BPJS Ketenag­ akerjaan Cabang Surakarta menyambut HUT ke-39 BPJS Ketenagakerjaan. Kantor ini menggelar kegiatan senam zumba bersama di Car Free Day (CFD) Jalan Slamet Riyadi, tepatnya di Plasa Sriwedari, Minggu (4/12). Peserta senam zumba terdiri dari masyarakat Kota Surakarta yang hadir dan melintas di area THR Sriwedari serta karyawan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surakarta.

Tak hanya berolahraga bersama, panitia pun menyediakan layanan informasi serta puluhan doorprize untuk peserta yang hadir. Melalui acara ini, BPJS Ketenagakerjaan berusaha menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan program serta benefit kepesertaan perlindungan jaminan sosial.

Selain acara senam zumba, dalam momen yang bersamaan, BPJS Ketenagakerjaan Surakarta juga melakukan launching comarketing. Co-marketing ini memberikan benefit berupa diskon dan potongan biaya bagi peserta yang menunjukan kartu tanda peserta (KPJ) saat melakukan transasksi di fasilitas seperti hotel, tempat karaoke, dan lokasi wisata.

Sedangkan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang menyelenggarakan kegiatan donor dan pasar murah. Beberapa kegiatan tersebut di laksanakan terpusat di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang, Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Gabek.

Kepala Kantor Cabang BPJS Kete­­ nagakerjaan Pangkalpinang, Heri Subroto mengatakan sekitar 150 perusahaan diundang termasuk Pemda untuk mengikuti kegiatan donor darah. “Sehingga di harapkan setetes darah yang kita sumbang

dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” jelas Heri Subroto.

Lebih lanjut Subroto mengatakan, target para peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini dapat mencapai 100 orang pendonor dan akan di serahkan ke kantor PMI. ” Selain itu, kami juga akan mengadakan Bazar murah, bagi masyarakat yang di sekitar kantor dengan menyiapkan 700 paket sembako murah, jadi 1 paket yang biasa di jual Rp. 150.000 Kami bandrol dengan harga Rp. 95.000,” pungkasnya

Bridging Knowledge

motivasi

Hati-Hati Asam Urat!

Jangan anggap remeh asam urat, jika Anda tidak ingin merana sepanjang sisa hidup. Penyakit asam urat ihwalnya adalah akibat dari pola hidup yang dijalankan secara tidak sehat. Dari berbagai literasi penyakit ini disebabkan oleh konsumsi zat purin secara berlebihan.

Purin diolah tubuh menjadi asam urat, tetapi jika kadar asam urat berlebih, ginjal tidak mampu mengeluarkan sehingga kristal asam urat menumpuk di persendian dan sendi terasa nyeri, bengkak maupun meradang.

Asam urat adalah penyakit dari sisa metabolisme zat purin yang berasal dari sisa makanan yang kita konsumsi. Purin sendiri adalah zat yang terdapat dalam setiap bahan makanan yang berasal dari tubuh makhluk hidup. Dengan kata lain, dalam tubuh makhluk hidup terdapat zat purin ini, lalu karena kita memakan makhluk hidup tersebut, maka zat purin berpindah ke dalam tubuh kita.

Pada makhluk hidup purin terdapat pada jeroan seperti otak, paru, hati, limpa, usus, ginjal dan babat. Pada seafood seperti udang, kepiting, cumi-cumi, gurita, kerang, sotong, remis, dan tiram. Kemudian pada riverfood, ekstrak daging dan lainnya.

Berbagai sayuran dan buah-buahan pun juga terdapat purin, misalnya kacang-kacangan, kacang kedelai (termasuk hasil olahan seperti tempe, tahu, tauco, oncom, susu kedelai), kacang tanah, kacang hijau, tauge dan emping atau melinjo.

Selanjutnya sayuran seperti kembang kol, bayam, asparagus, buncis, jamur kuping, daun singkong atau ubi, daun pepaya, kangkung dan cabe. Purin ini juga dihasilkan dari hasil perusakan sel-sel tubuh yang terjadi secara normal atau karena penyakit

tertentu, biasanya asam urat menyerang pada usia lanjut, karena penumpukan bahan purin.

Adapun jika gejala asam urat ditandai dengan nyeri sendi, ngilu, linu, kesemutan dan bahkan sampai membengkak dan berwarna kemerahan (meradang) pada jari kaki, jari tangan, dengkul, tumit, pergelangan tangan serta siku. Biasanya nyeri persendian terasa saat pagi dan malam hari.

Untuk mengetahui lebih pasti, penderita harus segera melakukan pemeriksaan di laboratorium. Untuk kadar asam urat normal pada pria berkisar 3,5 hingga 7 mg/dl dan pada wanita 2,6 – 6 mg/dl.

Sebagian besar para penderita asam urat juga mempunyai penyakit lainnya seperti hipertensi, diabetes atau juga penyakit ginjal. Namun, faktor kegemukan (obesitas) juga sering kali dijumpai pada penderita asam urat.

Apabila penyakit asam urat tidak segera di obati maka bisa berkembang menjadi penyakit batu ginjal dan akhirnya bisa mengakibatkan gagal ginjal penderita asam urat tersebut.

Sedangkan untuk mencegah, Anda bisa meminum obat penurun kadar asam urat, selain tentunya menjauhi makanan-makanan pemicu penyakit asam urat dan segera turunkan berat badan.

Kombinasi obat-obatan dari dokter serta perilaku hidup sehat umumnya terbukti ampuh dalam menurunkan kadar asam urat dan melarutkan kristal-kristal tajam yang telah terbentuk. Dengan kombinasi, maka diharapkan pasien penyakit asam urat tidak lagi mengalami kambuh

41

Maka berhati-hatilah dengan asam urat!

Bridging Knowledge

struktur

Kepala Bagian di Kanwil dan Fungsional TI di Cabang

S

42

alah satu kunci sukses imple­mentasi sistem Tek­ nologi Informasi adalah mendukung peningkatan kepesertaan, pelayanan serta kinerja BPJS Ketenagakerjaan melalui ketersediaan data valid, akurasi data dan terintegrasi, kepedulian semua pengguna (user) sistem teknologi Informasi dan peningkatan disiplin bekerja oleh karyawan.

Tanpa kunci sukses tersebut, penerapan dan implementasi Teknologi Informasi di BPJS Ketenagakerjaan menjadi beban sangat tinggi dan kurang bermanfaat.

Adapun sesuai Peraturan Direksi Nomor 24/08/2016 tentang struktur organisasi dan Tata Kerja BPJS Ketenagakerjaan, Divisi Operasional TI mempunyai fungsi dan peran sebagai penyedia layanan TI dalam perencanaan, pengordinasian, pengarahan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengelolaan operasional TI yang andal menunjang proses usaha bisnis agar efisien, cepat, tepat. Pasal 99 Peraturan Direksi Nomor 24/082016 menyebutkan, Divisi Operasional TI memiliki tugas; meren­ canakan dan menyusun blue print Infor­ mation Communication Technology (ICT) berikut pengelolaan arsitektur ICT; merencanakan, mengoordinasikan dan memberikan rekomendasi solusi bisnis melalui ICT; merencanakan, mengoor­ dinasikan dan mengendalikan kegiatan analisa tren dan perkembangan informasi; merencanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan aliansi bisnis strategis terkait dengan penggunaan teknologi informasi; merancang pengelo­ laan keamanan (security management) dan tata kelola ICT; mengarahkan dan mengoordinasikan pengelolaan IT Project Management Office; merencanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan, pengembangan, pengelolaan perubahan dan pemeliharaan sistem aplikasi dan memastikan tersedianya pedoman pengoperasian sistem informasi/ aplikasi berikut penyimpanan dokumen pengembangan.

Divisi Teknologi Informasi diwajibkan untuk menjamin ketersediaan layanan teknologi Informasi dari segi implementasi sistem aplikasi, infrastruktur DC DRC dan jaringan komunikasi untuk mendukung operasional bisnis BPJS Ketenagakerjaan.

Dari segi pengelolaan operasional DC DRC meliputi : operasional DC DRC, layanan Sistem Aplikasi, Manajemen database dan pelaksanaan BCP DRC. Sebagai catatan BPJS Ketenagakerjaan untuk DC DRC hanya sewa co-location DC DRC, sedangkan operasional DC DRC ditangani secara internal Divisi Operasional TI. Sebagai upaya meminimalkan risiko terhadap gangguan layanan TI yang disebabkan adanya kejadian alam atau sosial serta kegagalan dari infrastruktur TI, telah dilakukan kebijakan sebagai berikut : Penyetaraaan infrastruktur TI Data Centre dan DRC dengan perbandingan 1:1 artinya jika Data Centre mengalami kendala maka DRC dapat menggantikan operasional keseluruhan layanan TI untuk mendukung bisnis BPJS Ketenagakerjaan.

Kebijakan melakukan pengujian aplikasi operasional layanan TI dari DC ke DRC minimal satu kali dalam periode satu tahun.

Kebijakan implementasi BCP DRC jika ada gangguan pada data centre, yang menyebabkan tidak berfungsinya layanan TI. Keterbatasan sumberdaya terutama dana untuk investasi Teknologi Informasi dan biaya Teknologi Informasi mendorong dilaksanakan penerapan teknologi informasi secara tepat guna dan tepat manfaatnya.

Solusi menghadapi hambatan penerapan teknologi Informasi, antara lain melakukan optimalisasi penggunaan dan pengelolaan teknologi Informasi, meningkatkan kepedulian dan knowledge teknologi informasi, meningkatkan disiplin bekerja serta meningkatkan peran tenaga TI baik dari kantor wilayah dan kantor cabang.

Dalam perkembangannya, sesuai dengan Kepdir No. 24/032015 dibentuklah Kepala bagian/Group TI dan Fungsional TI dikantor Cabang serta pemisahan tugas dan tanggung jawab Keuangan TI cabang, dimana tugas utama TI Kanwil Cabang difokuskan hal-hal sebagai berikut : Meningkatkan Penggunaan Aplikasi E-services (SIPP, Regestrasi, BPJSTK Mobile, E-saldo,E-klaim, EPS, SPO kerjasama perbankan, dan Payment Remander System).

Meningkatkan Kualitas data Kepe­ sertaan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Relationship Officer atau bagian/bidang pemasaran.

Mempercepat Problem Solving yang timbul di cabang baik internal dan pihak ketiga dalam operasional layanan TI. Yang menarik terkait dengan posisi fungsional TI yang saat ini masih bersifat fungsional dibawahi kepala cabang, tidak tertutup dengan dinamika yang tinggi suatu waktu berdiri sendiri dengan karir kepala bidang di kantor cabang.

“Memang bisnis kita (pengelolaan jaminan sosial) tergantung TI, semakin besar (pesertanya) akan semakin tergantung teknologi informasi. Waktu itu saya mengusulkan membentuk kepala bagian operasional IT, dulunya TI disatukan dengan keuangan, sekarang kita pisah jadi TI sendiri,” kata Kepala Divisi Operasional TI Filemon Alilu Yakobus.

Menurut Alilu, begitu biasa disapa, tujuan pemisahan bagian TI dan keuangan itu, bertujuan meningkatkan bangunan e-service seperti BPJSTK Mobile, E-saldo, E-klaim, SIPP dan lain-lain serta kerjasama dengan bank. Selain itu, dibentuknya kepala bagian di Kanwil dimaksudkan mengembangkan registrasi online yang dilakukan TI fungsional di kantor-kantor cabang. “Nanti, Kanwil bertanggung jawab meningkatkan penggunaan itu,” terangnya. Tujuan lain pembentukan Kepala Bagian/Kepala Grup TI dan fungsional TI di kantor cabang,

Bridging Knowledge

struktur

liputan khusus

meningkatkan kualitas data-data, dimana orang TI akan mengawasi Relationship Officer (RO). “Data-data Anda ini benar atau nggak yang dimasukan,” bebernya.

Alasan lain, dibentuknya Kepala Bagian TI Kanwil dan fungsional TI di kantor cabang dimaksudkan mempercepat problem solving. Misalnya saja, terjadi masalah dengan perusahaan di Papua, kalau menggunakan telpon biayanya sangat besar. “Tapi kalau kita tempatkan orangorang TI di sana, cukup nelpon ke cabangnya sudah bisa di tangani sehingga lebih murah,” terangnya. Yang tak kalah penting, lanjut Alilu, dimaksudkan sebagai jenjang karir TI. “Kalau kemarin digabung (bagian keuangan), sekarang minimal jobdesknya ada kepala bagian grup TI,” terangnya.

Memang, lanjut Alilu, sejauh ini di kantor cabang, fungsional TI belum berdiri dipimpin kepala bidang sebagaimana bagian lain.“Kalau jenjang jabatan Kepala Bidang TI belum, namanya kita menghidupkan dulu, sambil kita evaluasi,”terangnya.‘’Saya ingin membentuk kepala bidang, tapi kan harus menyiapkan orang. Nah, minimal yang fungsional ini caloncalon kepala bidang kalau jadi dikembangkan tahun depan,” imbuhnya.

Prinsipnya, kata Alilu, dibentuk dulu

embrionya, karena kalau belum apa-apa dibentuk jobdesk Kepala Bidang TI tapi tidak ada orangnya justru menambah masalah dalam bentuk biaya karena pastinya menambah gaji.

Untuk jenjang karir pun, kata Alilu, sebenarnya fungsional TI di kantor cabang memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki karir yang menjulang. “Iya sama, kalau fungsional itu bisa. Kalau yang disini (Divisi OTI) ada yang jadi kepala urusan, jadi kepala cabang. Jadi sama, cuma kita fungsionalkan dulu. Saya bukannya nggak berani (ditingkatkan Kepala Bidang TI di kantor cabang) tetapi kita perlu persiapan dulu. Bagaimana kita mendidik orang, seberapa besarnya dan bagaimana kita menghitung biaya,” imbuhnya.

Nantinya, jika sudah bisa berkembang baik Kepala Bagian di Kanwil dan fungsional TI di kantor Cabang, BPJS Ketenagakerjaan memiliki tunas-tunas ahli TI yang baik.

“Karena kalau sistem TI ada masalah sejam saja, pelayanan kita tunggang langgang. Makanya kita dari OTI harus menjamin stabilitas sistem. Jangankan mati, terlambat saja itu sudah teriak semua.

Minggu kemarin terus terang saja saya, Jumat sampai Sabtu di DC sana, saya

tambahkan alat, lakukan konfigurasi ulang langsung lancar, Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya lancar nggak ada yang komplain yang teriak sepi,” katanya tersenyum.

Yang pasti, imbuhnya, saat ini di Kanwil, kepala grupnya sudah ditambah kepala grup IT dan di kantor cabang, fungsional TI langsung di bawah kepala cabang.

Adapun kepala bagian di Kanwil menginduk ke Divisi Operasional TI di kantor pusat.

Nantinya, diberikan batasan-batasan yang jelas diantara TI Kanwil dan Kantor Cabang.

“Sekarang jobdesk sama strukturnya sudah ada, tapi orangnya ditentukan Divisi HCP, kita tinggal tunggu HCP ditunjuk orangnya, nanti kita kumpulkan, lakukan diklat, pendidikan mulai yang sederhana sampai dengan kompleks, contohnya di cabang, bagaimana merangkai jaringan komunikasi data, kalau salah warnanya itu bisa berakibat sistem lambat. Terus bagaimana meng­ gunakan BPJSTK Mobile, untuk menginstal perlu orang juga. Bagaimana kita opera­ sionalkan SIPP, bagaimana kerjasama dengan perbankan, aplikasinya sudah ada, cuma dia tidak aktif, ini tanggung jawab kepala bagian. Jadi tanggung jawab untuk meningkatkan operasional di cabangcabang,” paparnya

43

Bridging Knowledge

liputan khusus

Terpilih Chairman AWCF 2016-2018,

Agus Susanto Integrasikan Program Badan Berkelanjutan PBB

44

Dilatari kapabilitas dan kompetensi yang ditunjukkan selama ini, sidang Asian Working Compensation Forum (AWCF) secara aklamasi menetapkan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto sebagai Chairman Asian Working Compensation Forum (AWCF) periode 2016-2018, dalam Forum Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja se-Asia.

AWCF adalah forum penyelenggara jaminan social kecelakaan kerja yang beranggotakan negara-negara se-Asia.

Pemilihan ini diselenggarakan bersamaan kegiatan International Forum on Disability Management (IFDM) di Kuala Lumpur Convention Center, Kuala Lumpur, Malaysia pada 22-24 November 2016.

Datuk Dr. Mohammed Azman, CEO Social Security Organisation (SOCSO) Malaysia, yang menjabat Chairman AWCF periode 2013-2016 melakukan serah terima dengan Agus Susanto dalam sidang yang dihadiri pula Direksi BPJS Ketenagakerjaan yaitu Direktur Pelayanan Evi Afiatin dan Direktur Perencanaan Strategis & TI Sumarjono, serta beberapa pimpinan badan jaminan sosial se-Asia seperti Korea, Thailand, Filipina, Srilanka, Mongolia dan sebagainya.

Dalam sambutannya Agus mengatakan sangat terhormat atas kepercayaan yang diberikan dan mengajak badan Jaminan Sosial se-Asia bersama mengembangkan praktek perlindungan kecelakaan kerja terbaik sehingga menjadi acuan dunia.

“Dengan saling aktif bersinergi, Badan Jaminan Sosial se-Asia berpotensi mengembangkan standar acuan jaminan kecelakaan kerja, yang memprioritaskan praktek return to work dan juga perlindungan kepada pekerja informal,” kata Agus.

Ditambahkannya, dengan memperhatikan perkembangan global terkini terkait ketenagakerjaan, terdapat lima hal yang menjadi prioritas AWCF di bawah kepemimpinannya, yaitu meningkatkan partisipasi dari seluruh Badan Jaminan Sosial

se-Asia; meningkatkan kerjasama dengan lembaga jaminan internasional lainnya, seperti International Labour Organization (ILO), International Social Security Association (ISSA) dan European Workers Compensation Forum (EWCF), bersama mengadakan seminar, pendidikan dan pelatihan serta riset pengembangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pertukaran personel dan berbagi pengalaman, dan yang terakhir menjalankan praktek jaminan sosial bagi pekerja migran.

“Inisiatif-inisiatif baik yang telah dimulai Chairman sebelumnya akan kami teruskan untuk memastikan proses transisi berjalan lancar,”kata Agus.

Agus juga berencana memindahkan Sekretariat AWCF ke Jakarta, sehingga diharapkan dapat menunjang aktivitas AWCF di masa mendatang. “Dengan dukungan seluruh badan penyelenggara jaminan sosial se-Asia, kami bertekad mengarahkan AWCF sebagai badan dari program pembangunan berkelanjutan PBB serta turut membantu semua orang mendapatkan kehidupan layak sebagai anggota suatu bangsa di negara masing-masing,” imbuhnya.

KERJASAMA PERKESO MALAYSIA Usai terpilih sebagai Chairman Asian

Working Compensation Forum (AWCF) periode 2016-2018, di Kuala Lumpur Malaysia, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto melakukan kerjasama dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial (Perkeso) Malaysia dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja - Return To Work (JKK-RTW).

Kerjasama ini dikatakan Agus untuk memastikan penerapan JKK-RTW sesuai dengan global praktis dengan melakukan benchmarking antara lain dengan PERKESO Malaysia. Penandatangan kerjasama ini dilakukan langsung Dirut BPJS Ketenaga­ kerjaan Agus Susanto dengan Chief Executive Officer PERKESO Datuk Dr. Mohammed Azman Bin Datuk Aziz Mohammed. Penandatangan disaksikan oleh Direktur Pelayanan Evi Afiatin, Chief Learning Office Abdur Rahman Irsyadi, Kepala Divisi Pengembangan Jaminan Ajad Sudarajad, serta dari jajaran PERKESO. Return To Work merupakan manfaat tambahan dari program JKK (Jaminan kecelakaan Kerja) BPJS Ketenagakerjaan yang diwujudkan dalam bentuk pen­ dampingan bagi peserta yang mengalami musibah kecelakaan kerja yang meng­ akibatkan cacat, dari mulai terjadinya kece­ lakaan, pengobatan, rehabilitasi sampai peserta mampu kembali bekerja

Bridging Knowledge

liputan khusus

BPJS Ketenagakerjaan Intensif Kerja Sama Kelembagaan Kerja sama kelembagaan dengan berbagai institusi sangat dibutuhkan dalam mendukung peningkatan kepesertaan dan perlindungan atas jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja di Indonesia.

Untuk itu BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga, baik lembaga pemerintah, perbankan maupun swasta. Salah satunya, BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang Penyelenggaraan Program Pengadaan Barang/Jasa dan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Perwujudan kerja sama ditandai dengan perjanjian kerja sama antara Kepala LKPP, Agus Prabowo, dengan Direktur Utama BPJS Ketenaga­kerjaan, Agus Susanto di Jakarta (17/10).

Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat mempermudah koordinasi dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi penyedia barang atau jasa dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah, juga agar fungsi masing-masing pihak dapat bersinergi dalam mendukung satu sama lainnya agar dapat berjalan dengan efektif, efisien dan terkoordinir.

Melalui kerja sama ini, LKPP dan BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pertukaran data dan informasi terkait pengadaan barang atau jasa pemerintah serta melakukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kepesertaan serta kepatuhan. Sosialisasi dan edukasi ini nantinya akan dilakukan oleh kedua belah pihak kepada Kementerian atau Lembaga atau Departemen atau Instansi dan penyedia terkait pengadaan barang atau jasa.

“BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus meningkatkan kepesertaan dengan melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan melakukan kerja sama di berbagai bidang,” kata Agus. Agus mengatakan, institusinya akan memberikan upaya terbaik dalam menindaklanjuti setiap kerja sama yang dilakukan agar tujuan utama BPJS Ketenagakerjaan dalam

memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja dapat segera terwujud.

Agus mengatakan juga sudah aktif menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pihak untuk mendukung peningkatan kepesertaan, karena BPJS Ketenagakerjaan sangat membutuhkan dukungan dalam melaksanakan tugasnya.

Semua kerja sama yang dilakukan ini, akan menjadi fokus untuk ditindaklanjuti segera oleh jajaran BPJS Ketenagakerjaan, sehingga peningkatan kepesertaan dapat ditingkatkan secara signifikan.

“Tujuan utama kami adalah untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja melalui program-program BJPS Ketenagakerjaan. Dengan peningkatan kepesertaan yang signifikan, maka perlindungan yang kami berikan juga akan semakin luas, menjangkau seluruh pekerja di Indonesia”, pungkas Agus.

Dukungan Kadin BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam rangka meningkatkan kepesertaan. Sinergitas penyelenggaraan nantinya dalam bentuk sosialisasi bersama, program kerja bersama serta dukungan Kadin Indonesia ke tingkat cabang untuk perluasan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Semua kerja sama yang kami jalin tentunya kami harapkan dapat didukung oleh semua pihak, terutama pada perusahaan atau pemberi kerja. Agar perlindungan bagi para pekerja mereka dapat dilaksanakan. Selain itu, risiko kerja yang timbul juga dapat dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan,” kata Agus Susanto usai menandatangani Nota Kerja sama dengan Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani di Menara Kadin, Jakarta, (17/10).

Agus mengungkapkan, saat ini peru­ sahaan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan ada sekitar 352.000 atau baru 60 persen dari 600.000 perusahaan yang terdata. Karena itu Agus mengha­ rapkan, lewat kerja sama dengan Kadin Indonesia ini, seluruh perusahaan yang belum jadi peserta bisa taat regulasi dan mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta.

“Kami juga ingin bertukar informasi mengenai data, perusahaan yang sudah menjadi peserta dan belum. Kami harap Kadin bisa menjembatani ini,” ungkapnya.

Rosan P Roeslani menjelaskan, sebagai pengusaha tentu akan malu jika tidak mengikutsertakan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan bisa bermanfaat untuk menggulirkan roda perekonomian nasional.

“Makanya kami undang BPJS Ketenaga­ kerjaan untuk ikut dalam Rakernas Kadin yang akan diselenggarakan pada awal Desember tahun ini,” papar Roeslani.

Roeslani dan pengurus Kadin Indonesia lainnya, pada kesempatan tersebut sempat kaget saat mendengar besar dan banyaknya manfaat tambahan yang diterima peserta dari program yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami belum tahu secara detail tentang informasi santunan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Ternyata banyak juga manfaatnya yang positif ya,” tuturnya.

Kadin Indonesia berharap, bisa melakukan sosialisasi program kerja bersama ke seluruh tingkat cabang untuk perluasan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Seperti diketahui, Kadin Indonesia merupakan organisasi yang telah terbentuk sejak 1987 yang menjadi payung bagi dunia usaha Indonesia. Kadin Indonesia adalah satu-satunya organisasi yang mewadahi para pengusaha Indonesia

45

Bridging Knowledge

p B j s t k

Sri Wahyuni (36) Karyawati PT Panca Talenta Mas, Jalan Penjaringan Utara, Jakarta Utara.

Joko Setiawan (35) Karyawan PT Surya Darma Medika, Paseban, Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Dyas Arum Kartini (27) Karyawati outsourching perbankan (HSBC), Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.

46

Wahyudi Makmun (40) Karyawan PT DHL, Halim Perdana Kusumah, Intirub, Jakarta Timur.

Bridging Knowledge

Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja

Dengan Good Governance dan Inovasi Pelayanan Kita Wujudkan Kesejahteraan Peserta BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan @BPJSTKinfo BPJS Ketenagakerjaan

47

Bridging Knowledge

Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja

Dengan Good Governance dan Inovasi Pelayanan Kita Wujudkan Kesejahteraan Peserta BPJS Ketenagakerjaan

48 BPJS Ketenagakerjaan @BPJSTKinfo BPJS Ketenagakerjaan Bridging Knowledge