Nakula edisi 1 edit2

EDISI 1 -BULANAN-TAHUN 2017

internal

aan nagakerj e t e k s j p b

Meningkatkan Kepesertaan Lewat Agen Perisai

PKJSN : 4,8 Juta ASN Musti Ikut BPJS Ketenagakerjaan

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

Dukung Program Sejuta Rumah Pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan Siap Gelontorkan Rp 64 T

majalah

salam redaksi

P

ermasalahan klasik yang dihadapi semua insan adalah pemenuhan sandang, pangan dan papan. Ketiganya bisa disebutkan sebagai faktor primer dalam mengarungi kehidupan ini. Berbeda dengan sandang dan pangan yang merupakan kebutuhan sehari-hari, faktor papan menjadi kebutuhan yang semakin kompleks dipenuhi terutama di kota-kota besar.

Semakin sempitnya lahan pemukiman serta tingginya harga material bangunan menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat untuk memenuhinya. Di tengah berbagai kesulitan itu, kita bersyukur karena Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menggulirkan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang akan membantu para pekerja yang mengikuti program BPJS Ketenaga­kerjaan untuk bisa memperoleh rumah idaman.

BPJS Ketenagakerjaan menggulirkan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR), serta pembiayaan bagi pengembang. Tak hanya itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menawarkan fasilitas pinjaman uang muka perumahan (PUMP) serta pinjaman renovasi perumahan (PRP).

Program MLT ini diatur dalam Permenaker Nomor 35 Tahun 2016, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, fasilitas ini diperuntukkan bagi seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik mereka yang masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ataupun kategori non-MBR. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pemerintah, bagi pekerja kategori non-MBR, fasilitas KPR yang diberikan maksimal sebesar 95 persen dari harga rumah yang maksimal sebesar Rp 500 juta. Dengan kata lain, DP yang dibutuhkan yaitu lima persen dari harga rumah.

Adapun fasilitas PUMP tidak diperkenankan bagi pekerja pada kategori ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia

(PBI) Nomor 17/10/PBI/2015.

Untuk jenis PRP yang diperuntukkan untuk merenovasi rumah pekerja, besaran dana pinjaman maksimal yang dapat diberikan sebesar Rp 50 juta. Dan untuk pembiayaan kredit konstruksi khusus diperuntukkan bagi developer perumahan yang membangun rumah tapak ataupun rumah susun bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

MLT ini dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta melalui pemilikan rumah yang layak dan sekaligus mendukung program sejuta rumah dari pemerintah. Hal itu sekaligus sebagai daya tarik untuk meningkatkan dan memperluas cakupan kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Tentu saja, program yang baru saja digulirkan dengan payung Permenaker Nomor 35/2016 itu mengundang banyak keingintahuan baik dari sisi penyelenggara maupun para stake holder atau para pekerja.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut dari kebijakan itu, dalam Nakula edisi pertama ini, kami menurunkan tema Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan sebagai sajian utama. Disamping itu, dalam edisi perdana setelah bertransformasi dari media konservatif yang sebelumnya bernama Bright menjadi edisi digital Nakula, kami juga menurunkan sejumlah informasi penting seperti masalah sosialisasi agen Perisai untuk perluasan kepesertaan maupun terkait suara kritis terhadap PP Nomor 70/2015 yang mengatur jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih terus menjadi pro dan kontra maupun gugatan dari sejumlah ASN sendiri. Sajian lain kami juga ketengahkan pilihan menu sehat saat bekerja kiriman artikel dari karyawati BPJS Ketenagakerjaan yang berbagi tentang pengalaman pribadi pola hidup sehat.

Akhirnya, mengiringi edisi digital perdana ini, redaksi mengucapkan selamat membaca.

Rumah Pekerja

PUBLISHER BPJS KETENAGAKERJAAN majalah internal bpjs ketenagakerjaan

2

EDITORIAL BOARD DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

REPORTERS MARIA EMMY MAHARJATI BRIAN RADIASTRA

EDITOR IN CHIEF irvansyah utoh banja

PHOTOGRAPHERS ARIYANTO Brian Radiastra

MANAGING EDITOR INDRAJID NURMUKTI

GRAPHIC DESIGNER BRIAN RADIASTRA

EDITOR ARIYANTO

ALAMAT REDAKSI JL. JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 79 JAKARTA SELATAN, INDONESIA 12930 WEBSITE www.bpjsketenagakerjaan.go.id CO PUBLISHER PT INOVASI VISI ANAK NEGERI Redaksi menerima sumbangan tulisan maupun foto kegiatan di unitunit kerja untuk dimuat di rubrik-rubrik MAJALAH BRIGHT. Semua naskah rubrik-rubrik di atas maksimal 5000 karakter dan dilampiri foto diri penulis. Naskah yang dimuat akan diberikan imbalan yang pantas. Email melalui : divisi.komunikasi@bpjsketenagakerjaan.go.id

sajian utama

rogram sejuta rumah dicanangkan pemerintah, siap didukung BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Manfaat Layanan Tambahan (MLT) bagi pekerja. MLT Pembiayaan Perumahan dikembangkan BPJS Ketenagakerjaan ini diperuntukkan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang mengikuti seluruh program, yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm) dan Jaminan Pensiun.

Khusus bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

atau pekerja informal, pekerja bisa mendapatkan program MLT Pembiayaan Perumahan ini dengan syarat mengikuti tiga program, yaitu JHT, JKK, dan JKm.“Sesuai ketentuan yang ada kita diperbolehkan investasi sampai Rp 64,2 triliun di sektor perumahan. Saat ini, kita sudah siapkan alokasi dana Rp 5 triliun sampai Juni 2017. Nanti kita evaluasi penyerapannya bagaimana,� kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto sesaat sebelum peluncuran Prototype Platform Kartu Indonesia 1 di Jakarta, baru-baru ini.

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

P

siap gelontorkan Rp 64 triliun

3

sajian utama

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

4

Agus menjelaskan, terdapat 3 (tiga) jenis mekanisme pembiayaan MLT, yaitu melalui Perbankan, Manajer Investasi, dan Emiten. Pembiayaan melalui perbankan sudah digaungkan sebelumnya, yaitu Kredit Pinjaman Rumah (KPR), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Pinjaman Renovasi perumahan (PRP) dan Kredit Konstruksi bagi developer perumahan.

“Program ini bertujuan untuk membantu pekerja meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi seluruh pekerja, sekaligus juga sebagai bentuk sinergi dalam mendukung program sejuta rumah,” terangnya.

“Program ini berjalan dengan memanfaatkan pengelolaan dana JHT,” tambahnya.

Pembiayaan perumahan menggunakan dana kelolaan JHT ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pasal 37A. Di dalam PP tersebut dinyatakan Pengembangan dana JHT pada instrumen investasi dapat digunakan mendukung program penyediaan perumahan bagi peserta paling banyak sebesar 30 persen dari total dana kelolaan JHT.

“Saat ini total dana yang kami kelola untuk JHT mencapai Rp 214 triliun, 30 persennya setara dengan Rp 64,2 triliun yang kami tujukan pembiayaan perumahan sebagai salah satu instrumen investasi kami,” kata Agus.

“Sampai saat ini kami telah merencanakan penyaluran melalui perbankan lebih kurang Rp 5 triliun untuk pembiayaan perumahan, jadi masih ada sekitar Rp 59,2 triliun yang bisa dimanfaatkan pembiayaan perumahan pekerja,” imbuhnya.

Agus mengundang para Manajer Investasi yang memiliki produk Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) dan Efek Beragunan Aset (EBA) yang terkait dengan pembiayaan perumahan pekerja untuk mendukung program MLT ini. Demikian juga kepada Emiten yang berencana mengeluarkan surat utang atau sukuk yang terkait dengan program MLT agar ditawarkan kepada BPJS Kete­nagakerjaan, sehingga target 30 persen pembiayaan perumahaan dapat tercapai tahun ini. “Kami akan terus memantau dan mengevaluasi program pembiayaan perumahan ini agar hasilnya maksimal dimanfaatkan selu­ ruh peserta BPJS Ketenaga­ kerjaan,” pungkas Agus.

sajian utama

Cara Mudah

Peserta Mendapat Rumah

BPJS Ketenagakerjaan menginginkan peserta merasakan manfaat dari program Jaminan Hari Tua (JHT) melalui Manfaat Layanan Tambahan atau MLT Perumahan.

Harapannya peserta semakin sejahtera sebelum di usia senja. mpat program BPJS Ketenagakerjaan; Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminanan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP) semakin dipahami dan dimengerti oleh masyarakat luas. Berkat sosialisasi yang masif dan intensif, keempat program tersebut sudah tidak asing bagi peserta dan calon peserta.

Di luar program utama, BPJS Ketenagakerjaan menggulirkan tiga Manfaat Layanan Tambahan atau MLT berupa fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Pinjaman Renovasi Rumah (PRP).

Fasilitas ini diberikan kepada peserta kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun non MBR. Untuk kategori MBR, maksimal pemberian KPR dan PUMP sebesar 99 persen dari harga perumahan. Sedangkan untuk non MBR, fasilitas KPR yang akan disalurkan maksimal 95 persen.

Menurut Kepala Divisi Investasi Langsung BPJS Ketenagakerjaan, Dodo Suharto, persyaratan yang harus dipenuhi bagi peserta untuk menikmati fasilitas ini; per tama, telah terdaftar aktif minimal setahun, kedua, perusahaan tempat bekerja tertib administrasi dan iuran serta tidak berstatus Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) upah maupun tenaga kerja.

Ketiga, belum memiliki rumah sendiri, keempat untuk renovasi rumah, dana dipergunakan hanya dibolehkan untuk renovasi rumah atas pekerja itu sendiri. dan kelima peserta yang mengajukan pinjaman telah lolos verifikasi kredit dari bank penyalur.

“Peserta yang bisa mengakses MLT Perumahan adalah yang bergaji pokok maksimal Rp 4 juta atau rumah seharga di bawah Rp 500 juta. Peserta ini masuk kategori subsidi. Sedangkan peserta bergaji pokok Rp 7 juta bisa mengakes rumah seharga Rp 500 juta keatas atau masuk kategori non subsidi,” katanya.

Di luar persyaratan, Dodo Suharto menjelaskan, bahwa

MLT Perumahan merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2015 tentang JHT. Dalam beleid ini investasi yang digunakan sebagai pembiayaan MLT Perumahan adalah dana JHT. Setidaknya manfaat ini diambil dari dana JHT sebesar 30 persen.

“Logikanya, peserta yang bisa mengakses manfaat ini adalah peserta yang ikut program JHT. Nggak elok peserta yang tidak ikut program JHT ikut menikmati manfaat MLT Perumahan. Jadi ini menjadi persyaratan yang sangat-sangat mutlak peserta yang boleh mengambil manfaat layanan tambahan ini yang ikut program JHT,” katanya kepada Majalah Nakula di ruang kerjanya, Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin, 17 April 2017.

Lantas berapa investasi yang diperlukan untuk MLT

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

E

5

sajian utama

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

6

Perumahan ini? Dodo Suharto menjelaskan bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan menyediakan dana sebesar Rp 5 triliun untuk membangun sekitar 25 ribu unit rumah, dan akan dievaluasi secara bertahap.

“Jika nanti ternyata penyerapan MLT Perumahan ini tinggi maka pada 2018 dananya akan ditambah lagi.

Berdasarkan PP No 55 tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diperkenankan mengalokasikan dana hingga 30 persen dana JHT. Artinya itu bisa sampai Rp 60 trilliun,” jelasnya.

Soal bunga KPR, Dodo Suharto mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan menetapkan sebesar 7,75 persen berlaku flat atau bunga tetap dengan tenor pinjaman antara 15 hingga 20 tahun. Namun, jika peserta mengalami gagal bayar atau sudah tidak lagi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maka akan dikenakan bunga sesuai pasar yang sekarang mencapai 11 hingga 13 persen.

Apakah peserta Bukan Penerima Upah (BPU) bisa mendapatkan fasilitas ini? BPJS Ketenagakerjaan tidak membatasi bahwa yang bisa mendapatkan fasilitas ini hanya peserta Penerima Upah (PU) saja, namun peserta BPU juga bisa. Intinya bahwa peserta PU maupun BPU harus ikut program JHT. Menurut Dodo Suharto, BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program, tetapi peserta tidak diwajibkan untuk ikut program JP, sedangkan yang tiga program lainnya wajib ikut. Karena itu program ini mengambil porsi dana JHT dengan dasar bahwa peserta PU dan BPU pasti ikut program JHT. Karakteristik Peserta PU dan BPU berbeda karakteristiknya, selama ini peserta PU terbiasa dan sudah aktif membayar iuran melalui perusahaannya, sedangkan peserta BPU adalah peserta mandiri atau informal. Namun, bukan berarti karakteristik dalam membayar baik itu PU maupun BPU berbeda. Ini hanya masalah kebiasaan meski risiko peserta PU lebih kecil ketimbang BPU. “Agar manfaat dapat dirasakan oleh seluruh peserta, maka BPJS Ketenagakerjaan harus intensif melakukan sosialisasi khususnya kepada peserta BPU seperti pedagang bakso, drive gojek, driver uber. Mereka harus mau menabung di bank. Selama ini kendalanya karena mereka tidak memiliki track record di perbankkan. Jadi harus dilakukan sosialisasi intensif agar mereka mau menabung di bank dan memiliki catatan perbankan,” katanya. Kaur Investasi Properti BPJS Ketenagakerjaan, Edy Subagyo menambahkan, manfaat yang BPJS Ketenagakerjaan berikan kepada peserta adalah menggunakan dana peserta itu sendiri. Karena manfaat itu merupakan amanah maka dalam penyaluran tidak

dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, melainkan menggandeng perbankan. Perbankan, kata Eddy Subagyo, memiliki syarat dan aturan yang baku, sehingga peserta yang memiliki persyaratan lengkap yang bisa mengakses.

Hal ini dimaksudkan tidak dalam rangka mempersulit peserta yang hendak mengakses manfaat, namun sebagai cara untuk mencegah fraud. Jangan sampai ada yang gagal bayar. Bagaimanapun BPJS Ketenagakerjaan ingin agar uang peserta itu aman. Perbankan, lanjut dia, punya cara untuk memitigasinya.

“Tidak dalam rangka mempersulit, tetapi yang perlu disadari bahwa uang yang digunakan sebagai MLT Perumahan itu uang peserta. BPJS Ketenagakerjaan meminta perbankan untuk memberikan persyaratan yang tidak memberatkan peserta, namun sudah semestinya peserta juga memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perbankan,” ujarnya. Untuk menyalurkan dana MLT Perumahan, BPJS Ketenagakerjaan telah bekerja sama dengan sejumlah perbankan BUMN dan BUMD, sebut saja PT BTN (Persero) Tbk, PT Bank BRI (Persero) Tbk, dan Bank Daerah. Harapannya bisa bekerja sama dengan semua bank, agar peserta semakin mudah untuk mendapatkan akses MLT Perumahan.

“Agar manfaat dapat dirasakan oleh seluruh peserta, maka BPJS Ketenagakerjaan harus intensif melakukan sosialisasi khususnya kepada peserta BPU seperti pedagang bakso, drive gojek, driver uber. Mereka harus mau menabung di bank. Selama ini kendalanya karena mereka tidak memiliki track record di perbankan.

Jadi harus dilakukan sosialisasi intensif agar mereka mau menabung di bank dan memiliki catatan perbankan,” Dodo Suharto

sajian utama Alur MLT Perumahan BPJS Ketenagakerjaan; Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), dan kredit konstruksi:

pertama

Peserta mengajukan fasilitas dengan menyertakan copy bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

kedua

Bank kerja sama akan melakukan verifikasi dan BI Checking.

ketiga

Bank kerja sama akan melanjutkan permohonan kredit ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan verifikasi kepesertaan.

Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan akan mengirimkan formulir persetujuan kepada bank kerja sama untuk kemudian diproses/ditolak, sesuai dengan hasil verifikasi kepesertaan, yang akan dikonfirmasikan oleh bank kerja sama kepada peserta yang mengajukan kredit.

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

keempat

7

fokus BPJS Ketenagakerjaan menjadikan 2017 sebagai tahun optimalisasi kepesertaan. Salah satu cara untuk mencapai dengan menerapkan Agen Perisai.

Meningkatkan Kepesertaan Lewat Agen Perisai PJS Ketenagakerjaan kian menggiatkan pro­gram keagenan dengan mengajak serta simpul-simpul sektor informal untuk menjadi ujung tombak dalam mensosialisasikan empat program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Badan publik ini menyadari bahwa sektor informal memiliki potensi yang sangat besar untuk dibidik menjadi peserta. Setidaknya mengacu data yang ada saat ini jumlah pekerja sektor informal masih mendominasi atau sekitar 70 juta, sedangkan pekerja formal baru mencapai 40 juta.

Tentunya ini menjadi tugas BPJS Ketenegakerjaan untuk semakin progresif menyasar pekerja informal yang memiliki potensi yang luar biasa besar. Namun, untuk mengajak pekerja sektor informal yang didominasi pedagang, petani, nelayan, pekerja lepas dan lainnya tentu perlu kerja keras dan banyak melakukan terobosan.

“Salah satunya adalah dengan mengadopsi model Shauroshi atau keagenan cara Jepang, yakni merekrut individu-individu yang dibekali dengan pelatihan dan sertifikasi yang mumpuni untuk menjalankan fungsi akuisisi, edukasi, sosialisasi, dan konsultasi jaminan sosial khususnya ketenagakerjaan,” kata Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto.

Agus Susanto menjelaskan bila di Jepang keagenan ini bernama Shauroshi, maka di Indonesia bernama Perisai atau Penggerak Jaminan Sosial. Perisai lahir dari buah dari kerja sama antara Ministry of Health Labor and Welfare (MHLW), JICA, Federasi Sharoushi, dan BPJS Ketenagakerjaan setahun yang lalu.

“Program ini telah dicoba di Yogyakarta dan Jember sejak Oktober 2016, hasilnya kinerja para agen Perisai di dua daerah tersebut sangat memuaskan. Dalam kurun dua bulan setelah peluncuran, agen Perisai berhasil melakukan akuisisi di daerah Yogyakarta dan Jember sebanyak 2.723 pekerja dengan kolektibilitas iuran mencapai 100 persen,” katanya.

Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan memperluas pilot

B

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

8

project jaringan Perisai di sembilan kota lainnya, yaitu di Medan, Serang, Jakarta, Bandung, Bali, Kupang, Mataram, Manado, dan Makassar.

“Ini kami lakukan tentunya untuk percepatan meningkatkan cakupan kepesertaan dan memperluas jangkauan perlindungan kepada seluruh pekerja, khususnya pekerja Bukan Penerima Upah atau (BPU),” jelasnya.

Selama ini, ada beberapa tantangan yang dihadapi seperti faktor sosial ekonomi, demografi, budaya, hingga

regulasi yang ada. Namun diharapkan dukungan JICA kepada BPJS Ketenagakerjaan diperluas, termasuk untuk penguatan capacity building dalam menangani program pensiun.

Alasannya, permasalahan yang sedang dihadapi oleh Jepang dalam menangani program pensiun saat ini sangat mungkin bisa terjadi di Indonesia 20 tahun mendatang, yakni saat mayoritas penduduk Indonesia memasuki usia tua (aging population) seperti Jepang

sekarang ini.

Karena itu semestinya kerja sama yang sudah terjalin dengan Jepang dalam konteks keagenan ini dapat berlanjut pada high level commitment. Menurut Agus Susanto hal ini diperlukan untuk memastikan sarana pertukaran pengetahuan, penelitian, dan pengembangan sistem jaminan sosial termasuk jaminan pensiun, serta implementasi model Shauroshi di Indonesia dapat dilaksanakan secara optimal.

Pensiunan Lantas apakah pensiunan juga masuk dalam cakupan Perisai? Agus Susanto justru telah memperluas program ini dengan mengajak pensiunan untuk ikut dalam agen kepesertaan. Apa yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini guna meraih target 25,2 juta peserta, maka dengan Perisai program jaminan sosial yang diberikan dapat mudah disosialisasikan.

Perekrutan pensiunan sendiri bukan tanpa alasan yang mendasarinya karena pensiunan memiliki pengalaman yang kompeten dalam perekrutan yang dapat dilakukan oleh individu-individu sehingga dengan demikian kepesertaan dapat dicapai secara menyeluruh.

“Dengan adanya perekrutan pensiunkan untuk menjadi agen Perisai memberikan dampak yang baik. Pasalnya, membuat pensiunan untuk tetap berkarya dan mendapatkan kesempatan. Jika dengan merekrut pensiunan maka kepesertaan akan meningkat secara besar. Perisai menjadi jalan keluar bagi pensiunan yang masih bersemangat,” terangnya.

Kepada Majalah Nakula di Bali periode pertengahan Februari 2017 lalu, Agus Susanto mengungkapkan bahwa tahun ini masih banyak tantangan yang harus dihadapi BPJS Ketenagakerjaan dalam tugasnya melindungi seluruh pekerja di Indonesia.

“Kami akan bekerja lebih keras untuk memastikan tercapainya universal coverage secara bertahap. Semua inisiatif strategis yang dijalankan akan dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kepesertaan. Diantaranya pengembangan manfaat tambahan seperti perumahan.

Kami juga akan meningkatkan kerja sama dengan lembaga terkait, termasuk mengevaluasi besaran iuran jaminan pensiun,” paparnya. Tahun 2017 menjadi spesial bagi BPJS Ketenagakerjaan karena genap 40 tahun melindungi pekerja Indonesia sejak berdirinya Perum Astek pada 1977. Tahun ini, target yang ditetapkan juga ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Untuk mencapainya, lembaga ini didukung strategi yang tepat dengan tema “Memperkuat Kapasitas Organisasi dan Kemitraan Strategis untuk Optimalisasi Cakupan Kepesertaan”.

Dari sisi kepesertaan, total tenaga kerja aktif tahun 2017 ditargetkan mencapai 25,2 juta orang atau meningkat 11 persen dari 2016. Sementara iuran ditargetkan mencapai Rp 55,37 triliun atau meningkat 14 persen dari 2016. Dari sisi dana kelolaan ditargetkan mencapai Rp 297 triliun atau meningkat 14 persen dari 2016.

Tahun ini, inisiatif strategis yang ada semakin ditingkatkan.

Mulai memperbanyak kerja sama co-marketing dengan perusahaan mitra BPJS Ketenagakerjaan, optimalisasi BPJSTK Mobile, peningkatan kepesertaan dari pekerja rentan melalui optimalisasi Perisai.

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

fokus

9

Perisai mengkomunikasikan dan menginformasikan kepada masyarakat tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Mereka membantu kami untuk menjembatani dengan masyarakat ataupun calon peserta untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.”

Kuswahyudi Kusnandar

Sosialisasi Perisai, Dari Bali Menuju Indonesia Provinsi Bali memiliki keunikan yang sekaligus menjadi kekuatan dalam pelaksanaan program Perisai. Setelah sukses di Bali pelaksanaan Perisai diyakini bakal sukses di wilayah lainnya di Indonesia.

S majalah internal bpjs ketenagakerjaan

10

elain Yogyakarta dan Jember, Bali bisa dibilang sebagai provinsi yang sukses dalam pelaksanaan program Perisai yang digagas BPJS Ketenagakerjaan. Ikatan sosial dan ekonomi masyarakat Bali yang sedemikian kuat menjadi modal utama Perisai bisa berjalan dengan baik.

Seperti dikatakan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagaakerjaan Bali, Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa), Kuswahyudi Kusnandar kepada Majalah Nakula, kepatuhan masyarakat Bali terhadap sosok pemuka atau tokoh memudahkan BPJS Ketenagakerjaan mensosialisasikan Perisai.

“Kata kuncinya adalah melibatkan pemuka dan tokoh setiap kali dilakukan sosialisasi. Tipologi masyarakat

Bali sangat berbeda dengan masyarakat di provinsi lain di Indonesia. Namun tetap kita harus kulonuwun kepada si empunya pemerintah daerah,” ujarnya.

Kuswahyudi mengatakan, dalam upaya penguatan dan mempercepat proses perluasan cakupan perlindungan ke seluruh tenaga kerja, BPJS Kete­nagakerjaan belum lama ini meluncurkan Perisai. Tenaga kerja yang dimaksud tidak hanya tenaga kerja formal tapi juga informal, Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Bukan Penerima Upah (BPU).

Perisai merupakan agen perpanjangan tangan BPJS Ketenagakerjaan dalam membantu mengakuisisi ataupun membantu masyarakat dalam mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan Banuspa sendiri merupakan pilot project program Perisai, sebelum

diterapkan secara nasional.

“Perisai mengkomunikasikan dan menginformasikan kepada masyarakat tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

Mereka membantu kami untuk menjembatani dengan masyarakat ataupun calon peserta untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.

Tidak hanya tenaga kerja, Perisai juga dapat membantu badan usaha, karena Perisai adalah program baru, dan BPJS Cabang Bali, Denpasar sebagai pilot project untuk program Perisai. Apabila ini berhasil akan diterapkan secara nasional.

Perisai mitra kerja BPJS Ketenagakerjaan sehingga tidak berstatus menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan.

Komisinya pun tergantung dari jumlah klien yang berhasil didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kegiatan operasional mereka juga tidak meminta biaya dari BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk mengantisipasi Perisai nakal, segala transaksi tidak dilakukan antara Perisai dengan masyarakat, tetapi transaksi melalui perbankan. Perisai sebatas melakukan edukasi dan membantu dalam input online, collect pendaftaran. Sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk mempermainkan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengakui Provinsi Bali memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda dibanding dengan provinsi lainnya di Indonesia. Tetapi bukan tidak mungkin Perisai tidak

bisa dilaksanakan di wilayah lainnya.

“Tugas BPJS Ketenagakerjaan adalah mencari tahu apa yang menjadi kekuatan di setiap provinsi atau wilayah di Indonesia. Pasti ada kelebihan yang bisa menjadi pintu masuk bagi pelaksanaan Perisai,” katanya optimistis.

Saat melakukan sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan dan Rapat Koordinasi Wilayah Masyarakat Peduli BPJS Wilayah Banuspa di Bali periode akhir Februari 2017, Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja menyinggung Perisai. Menurutnya Perisai merupakan perpanjangan tangan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia yang menggunakan skema keagenan dalam mengakuisisi peserta. Keagenan ini dapat diselenggarakan oleh badan atau kelompok masyarakat yang dinamakan Kantor Perisai dan beranggotakan individual yang disebut Perisai.

Perisai mempunyai fungsi sosialisasi, edukasi, akuisisi dan konsultasi untuk kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi PPU dan BPU. Perisai ini bisa menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh BPJS Ketenagakerjaan. Siapa saja dapat bergabung menjadi Perisai, dan akan mendapatkan pelatihan dan sertifikasi serta mendapatkan nomor registrasi sebagai bagian dari keagenan BPJS Ketenagakerjaan.

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

fokus

11

fokus

PKJSN: 4,8 Juta ASN Musti Ikut BPJS Ketenagakerjaan usat Kajian Jaminan Sosial Nasional (PKJSN) mendesak pemerintah untuk kembali menjalankan amanat UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), serta UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dengan mengalihkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebanyak 4,8 juta pegawai negeri sipil (PNS) ke BPJS Ketenagakerjaan.

PKJSN menilai, telah terjadi inkonsistensi politik di balik terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70/2015 yang kembali memberikan kewenangan kepada PT Taspen (Persero) untuk mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bahkan PKJSN menyatakan inkonsistensi tersebut berlanjut karena saat ini tengah digodok Rancangan PP untuk perlindungan JKK dan JKM untuk tenaga honorer di lingkungan Kementerian dan Lembaga juga akan diselenggarakan oleh PT Taspen.

“Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja sudah melenceng dari UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 24/2011 tentang BPJS, dimana dalam UU tersebut sudah jelas disebutkan bahwa BPJS hanya ada dua, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Direktur Eksekutif PKJSN, Ridwan Max Sijabat dalam Focused Group Discussion (FGD) bertema “Evaluasi Regulasi Pendukung Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Ridwan, kekeliruan dalam menafsirkan konsep program jaminan sosial yang sesuai dengan UU SJSN dan UU BPJS ini sebenarnya sudah terjadi ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) justru menyerahkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk nelayan kepada perusahaan asuransi swasta bukan ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Kalau PT Taspen (Persero) sudah diizinkan menjadi BPJS pensiun bagi ASN, maka hampir pasti PT Asabri (Persero) juga tidak akan diintegrasikan ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Ini jelas merusak konsep awal dan

P

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

12

political platform tentang BPJS seperti yang diamanatkan dalam UU 24/2011 tentang BPJS,” lanjutnya.

Ridwan menambahkan, tidak diintegrasikannya program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk nelayan dan ASN ke dalam BPJS Ketenagakerjaan ini sebagai bentuk ego sektoral yang terjadi di dalam pemerintahan.

“Sejatinya Pemerintah segera mengarahkan Taspen untuk melaksanakan integrasi ke BPJS Ketenagakerjaan secepatnya, sesuai dengan semangat dan amanat UU SJSN dan UU BPJS. Ini memastikan seluruh PNS akan mendapat hak perlindungan yang sama dengan pekerja lain di Indonesia, tanpa diskriminasi,” pungkas Ridwan.

Hal senada juga dikemukakan Pengamat Jaminan Sosial, Hotbonar Sinaga yang menilai telah terjadi disharmonisasi regulasi terkait penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

Menurut Hotbonar, pemerintah tidak konsisten dalam melaksanakan amanat UU No.40/2004 tentang SJSN dan UU No.24/2011 tentang BPJS, karena menerbitkan PP No.70/2015 yang memberi kewenangan PT Taspen (Persero) melaksanakan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi aparatur sipil negara.

“Terbitnya PP Nomor 70/2015 tersebut telah menabrak tiga undang-undang sekaligus yakni, UU SJSN, UU BPJS dan UU ASN,” tegasnya.

Dia menambahkan, selain menabrak tiga undangundang, keberadaan PP Nomor 70/2015 tersebut juga

bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013.

“Berdasarkan Perpres Nomor 109 tahun 2013, Pekerja penerima upah penyelenggara negara, seperti CPNS, PNS, anggota TNI-Polri, Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, Prajurit Siswa TNI dan Peserta didik Polri, harus didaftarkan dalam 4 program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Hotbonar.

Secara khusus Hotbonar merinci, ketentuan dalam pasal 7 PP Nomor 70/2015 tentang JKK dan JKM yang memberikan kewenangan kepada PT TASPEN (Persero) tersebut juga bertentangan dengan sejumlah undangundang dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Pasal 1 angka 6 UU Nomor 40/2004 tentang SJSN dan pasal 1 angka 1 UU Nomor 24/2011 BPJS, bahwa yang berwenang menyelenggarakan program jaminan sosial nasional yang meliputi Jaminan Kesehatan, JKK, JHT, JP, dan JKM untuk seluruh penduduk Indonesia termasuk di dalamnya ASN adalah BPJS,” jelasnya.

Demikian halnya dalam Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 40/2004 tentang SJSN dan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 24/2011 tentang BPJS yang menyatakan, bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Selanjutnya, kata Hotbonar, dalam Pasal 57 huruf f UU Nomor 24/2011 tentang BPJS sendiri sebenarnya hanya memperkenankan PT Taspen (Persero) untuk menambah peserta baru, bukan program baru.

Dia menjelaskan, ketentuan dalam pasal 7 PP Nomor 70/2015 tersebut juga bertentangan dengan Pasal 92 ayat (2) UU Nomor 5/2014 tentang ASN yang menegaskan, bahwa perlindungan kepada ASN yang berupa Jaminan Kesehatan JKK dan JKM mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.

“Artinya baik program jaminan sosial maupun penyelenggara jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan sosial nasional yaitu UU SJSN dan UU BPJS,” paparnya.

Terakhir, Hotbonar juga mengingatkan kembali tentang adanya Putusan MK Nomor 007/PUU-III/2005 tanggal 31 Agustus 2005 yang menyatakan PT Taspen bukan sebagai BPJS yang menyelenggarakan program jaminan sosial nasional.

“Seharusnya tidak ada kepentingan lain selain melaksanakan tuntutan UU SJSN dan BPJS dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan,” pungkas mantan Dirut Jamsostek itu.

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

fokus

13

fokus

S

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

14

ekalipun program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan tak perlu lagi diragukan efektivitasnya, tetap saja banyak pertanyaan menyangkut berbagai program yang digulirkan, mengingat tak sedikit pengalaman buruk yang dialami perusahaan di daerah-daerah, terkait dengan pelaksanaan jaminan program yang diselenggarakan asuransi lain. Berikut adalah penelusuran testimoni salah satu wartawati terkait pelaksanaan program JKK yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.

RR Laeny Sulistiawati (27) wartawati Koran Republika yang sudah bekerja selama 5 tahun di koran itu, kembali terlihat ceria dan tertawa lepas. Padahal, empat bulan lalu, tepatnya 13 November 2016, Laeny sempat mengalami musibah cukup menggoncang, jatuh dari motor dan tak sadarkan diri ketika tugas piket meliput banjir di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Mengalami cidera berat di sekitar pelipis sebelah kanan, Laeny sempat menjalani perawatan sebulan penuh dengan penanganan dokter spesialis penyakit dalam, anastesi, bedah umum, bedah syaraf dan bedah plastik.

Kasusnya masuk dalam kategori kecelakaan kerja yang membutuhkan penanganan spesifik. Beruntung, PT Republika Media Mandiri, tempatnya bekerja begitu

care dengan mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, Laeny pun tak kesulitan dirujuk masuk RS Tebet yang sudah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam penanganan korban kecelakaan kerja. RS Tebet tercatat sebagai satu dari 71 rumah sakit bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki fasilitas trauma center atau penyembuhan fisik dan psikologis korban kecelakaan di DKI Jakarta. Seluruh biaya pengobatan termasuk operasi pemulihan hingga Laeny sembuh pun diambil alih BPJS Ketenagakerjaan. “Alhamdullilah, saya ucapkan terimakasih pada BPJS Ketengakerjaan dan perusahaan tempat saya bekerja yang sudah begitu care kepada saya. Dokter sendiri menyatakan, musibah yang saya alami ini termasuk berat, untung tidak terjadi pendarahan,� kata Rr Laeny Sulistiawati ditemui Majalah Nakula di ruang redaksi Republika, beberapa waktu lalu.

Musibah kecelakaan kerja tak pernah diharapkan siapapun. Sekalipun begitu, data kecelakaan kerja yang dialami para pekerja di ibukota masih tergolong tinggi.

Sepanjang tahun 2016 lalu, tercatat 5.093 pekerja mengalami kecelakaan kerja. Korbannya terdiri dari laki-laki sebanyak 4.178 pekerja dan perempuan 915 pekerja. Ditilik dari lokasi kejadian, sebanyak 2.565

pekerja mengalami kecelakaan kerja di dalam pabrik dan 2.099 pekerja mengalami kecelakaan lalu lintas ketika hendak berangkat ataupun pulang kerja.

Didampingi oleh Manager Human Resources Development (HRD) PT Republika Media Mandiri, Juli Hendarman, Laeny sendiri mengaku tak ingat pasti musibah kecelakaan motor yang menimpanya. Kecelakaan tunggal itu terjadi dini hari tanggal 13 November 2016. Saat itu, Laeny yang menangani English Section, tengah kebagian tugas piket malam. Menjelang dini hari dia memperoleh tugas memantau banjir yang terjadi di wilayah Jakarta Pusat.

“Ketika melintas di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, motornya terjatuh di depan Kedubes Malaysia. Bagian kepala Laeny terbentur jalan raya yang mengakibatkan tidak sadarkan diri,” kata Juli Hendarman mengisahkan.

Pertolongan pertama pun segera dilakukan sejumlah orang di lokasi dengan membawanya ke Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit MMC, Kuningan. Juli yang mendapat kabar musibah kecelakaan langsung melakukan pemantuan ke UGD MMC dan mengambil inisiatif memindahkan Laeny ke Rumah Sakit Tebet. Alasannya, setelah berkoordinasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan disarankan membawa Laeny ke RS Tebet yang memiliki fasilitas Trauma Center untuk penanganan korban kecelakaan kerja.

Mengingat luka yang diderita cukup serius, penanganan medis yang melibatkan sejumlah dokter spesialis pun segera dilakukan oleh pihak rumah sakit. “Untuk masalah administrasi, asalkan kita memenuhi aturan yang sudah ditentukan, layanannya tidak bertele-tele dan langsung mendapatkan penanganan medis, tanpa perlu membayar biaya pengobatan, ”kata Juli.

Penanganan medis terhadap Laeny dilakukan intensif dengan melibatkan sejumlah dokter spesialis. Setelah penanganan operasi dokter spesialis bedah umum, dilanjutkan dengan dokter spesialis syaraf dan bedah plastik mengembalikan bekas cidera. Sampai, akhirnya, Laeny pun diperbolehkan kembali ke rumah.

“Selama pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja masih dalam perawatan, sesuai aturan yang ada, upahnya pun ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, ketika sebulan Laeny tidak masuk, gaji selama sebulan bisa diklaim pihak perusahaan pada BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh penggantian,” kata staf Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Retno yang menjenguk Laeny di kantor redaksi Republika.

Dalam kesempatan itu, mewakili manajemen, Manager HRD Juli Hendarman menyampaikan terimakasih atas layanan dan kerjasama yang diberikan BPJS

Ketenagakerjaan selama pengobatan yang dilakukan terhadap Laeny sehingga pulih sediakala. Adapun, seluruh biaya pengobatan lebih kurang Rp 80 juta menjadi tanggungan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Juli, tidak terpaut beberapa waktu dari musibah yang dialami Laeny, pihaknya pun mengurus satu lagi, karyawannya yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas di daerah Depok. “Kita juga langsung menangani melalui klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.

Melihat pentingnya manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan, Juli pun mengaku tak jemu melakukan sosialisasi terhadap seluruh karyawan selalu menyiapkan kartu BPJS Ketenagakerjaan, layaknya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kantong.

Selama ini, kata Juli, banyak karyawan hanya mengetahui manfaat BPJS Ketenagakerjaan sebatas program Jaminan Hari Tua (JHT) atau Jaminan Pensiun (JP). Padahal, jika terjadi suatu risiko sosial berupa kecelakaan kerja, manfaat yang dipetik dari BPJS Ketenagakerjaan sangat besar. Kartu BPJS Ketenagakerjaan bisa ditunjukkan memperoleh perawatan di Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit terdekat. ‘’Alhamdulillah, yang tadinya karyawan menganggap sepele, hanya tahu manfaat kartu BPJS Ketenagakerjaan itu untuk menarik JHT, sekarang sudah mengerti manfaatnya untuk berjaga-jaga ketika terjadi kecelakaan kerja. Karena program ini berbeda dengan kartu BPJS Kesehatan, untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan, pekerja yang mengalami musibah kecelakaan akan diobati sampai sembuh, bahkan bisa bekerja kembali,” terangnya.

Sesuai dengan aturan yang baru, Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan, bermanfaat untuk pengobatan jika seorang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sampai sembuh berapapun biayanya.

Bahkan, salah satu manfaat dari Program JKK BPJS Ketenagakerjaan adalah Return to Work (RTW) yang memastikan pekerja untuk bekerja kembali pasca terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan kecacatan atau disabilitas. Program ini membantu para pekerja yang mengalami kecelakaan diberikan pendampingan sejak saat pengobatan di rumah sakit, pemulihan pasca pengobatan dan perawatan, hingga pelatihan kerja untuk mendapatkan ketrampilan yang sesuai dengan kondisi fisiknya. Di DKI Jakarta, tercatat sudah 71 Rumah Sakit yang memiliki fasilitas Trauma Center, 95 Klinik/ Fasilitas Kesehatan Trauma Center dan 7 BLKD atau pusat pelatihan yang ada untuk memudahkan para pekerja mendapatkan layanan terbaik.

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

sambung rasa

15

sisi lain

E-Nakula Menjawab E-Nakula Tuntutan Zaman

T

erhitung sejak Mei 2017, majalah internal BPJS Ketenagakerjaan terbit dengan format baru Electronic Magazine dari sebelumnya yang terbit konservatif. Selain itu, majalah yang menjadi sumber informasi antarkaryawan ini, memiliki nama baru Nakula.

Ihwal dilaksanakannya sejumlah perubahan atas terbitan majalah internal itu, Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja menjelaskan, perubahan itu dilakukan sebagai bentuk penyegaran dari edisi sebelumnya yang sudah berjalan tiga tahun. ‘’Kita juga lakukan penyesuaian dengan visi dan misi baru dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dirasakan perlu mengganti nama majalah sebagai inspirasi yang dirasakan lebih pas,” terangnya.

Sejauh ini, lanjut Irvansyah Utoh Banja, penerbitan majalah internal dinilai cukup efektif sebagai media penyampaian informasi terkini terhadap seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang berjumlah 6.000 karyawan terutama perkembangan aktual yang dihadapi maupun pembaharuan data-data.

Adapun terkait dengan perubahan format penerbitan dari terbitan konservatif menjadi digital, Irvansyah Utoh Banja menjelaskan, ‘’Alasan paling mendasar, kami (BPJS Ketenagakerjaan) berusaha

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

16

memanfaatkan kemajuan teknologi digital, dimana saat ini semua orang menggunakan smartphone atau tablet pc. Sehingga dirasa lebih tepat apabila majalah internal diubah menjadi digital yang bisa diakses dan dibaca dimanapun, dan secara biaya juga jauh lebih efisien.’’

Selain itu, Utoh Banja menambahkan, yang tidak kalah penting terkait dengan keamanan data-data yang disampaikan. ‘’Karena hanya pegawai yang menerima majalah tersebut langsung melalui email,” imbuhnya.

Kepala Urusan Internal Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Indrajid Nurmukti, menambahkan, perubahan nama majalah dari sebelumnya Bright menjadi Nakula agar lebih ”Indonesia” yang dapat

sisi lain

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

menimbulkan jiwa nasionalisme antar karyawan.

“Prosesnya pun tidak hanya ditunjuk begitu saja, tapi melalui lomba terbuka yang diikuti seluruh karyawan BPJS Ketengakerjaan. Dari sekitar 300-an nama majalah yang masuk disaring sepuluh besar untuk kemudian diserahkan ke direksi untuk dipilih,” terangnya. Dari sepuluh besar itu, kemudian disaring menjadi tiga pilihan, dimana akhirnya Direktur U­ tama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Su­­s­an­to, secara resmi me­milih nama Naku­la dan Sadewa sebagai nama majalah internal dan eksternal lembaga yang dipimpinnya.

Nakula, Indrajid men­ jelaskan, adalah nama tokoh pewa­ yangan di Indonesia yang memiliki saudara kembar Sadewa.

Nama Sadewa ini akhirnya dijadikan sebagai nama majalah eksternal BPJS Ketena­gakerjaan.

Seperti diketahui, tokoh kembar dunia pewayangan Nakula dan Sadewa adalah sosok yang unik. Meskipun secara fisik keduanya kembar identik akan tetapi keduanya memiliki kepribadian yang berbeda.

Indrajid menjelaskan, Nakula merupakan sosok yang pendiam dan pemikir setiap hal yang dikerjakannya selalu dipahami, ditelaah,

dimaknai secara mendalam dan akan menyampaikan hasil pemikirannya ketika dimintai pendapat saja.

Berbeda dengan Sadewa yang cerdas, lihai dalam berbicara maupun berpendapat, dan merupakan komandan yang baik dalam meningkatkan semangat senopati serta prajurit di medan laga. Karena itu jugalah nama Sadewa terpilih sebagai nama majalah eksternal BPJS Ketenagakerjaan, karena bisa menjadi corong informasi BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat luas.

Diharapkan, kehadiran Nakula sebagai majalah internal dapat menginspirasi seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan untuk terus berpikir dan menganalisis berbagai masalah yang bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Melalui Nakula E-Magazine ini, lanjut Indrajid, diharapkan mampu memperbaiki citra positif lembaga, karena melalui informasi positif seputar kegiatan, kebijakan dan lainnya yang bisa diakses melalui gadget, smart phone dan sejenisnya, karyawan BPJS Ketenagakerjaan dapat dengan cepat menerima informasi tersebut.

“Sebagai majalah internal, lebih tepat menggunakan E-Magazine karena informasi internal lebih terjamin kerahasiaannya. Sementara ketika berbentuk majalah Bright, banyak karyawan di kantor cabang yang salah persepsi dengan meletakkan majalah ini di ruang pelayanan. Kita bukan tidak mau transparan, tapi ingin menjaga informasi khusus untuk kalangan internal BPJS Ketenagakerjaan saja,” terangnya. Meskipun mempunyai sifat yang berbeda, tokoh kembar pewayangan ini mempunyai sifat setia, kompak dan saling pengertian serta saling mengisi. Mereka berdua memiliki visi dan misi jelas yang sangat menginspirasi keberadaan majalah internal dan eksternal BPJS Ketenagakerjaan ini.

17

mata lensa

Banuspa Kuswahyudi (kiri), Kepala Divisi BALI TOKOPEDIA: Kepala BPJS Ketenagakerjaan wilayah Direktur Program Perlindungan Sosial Deputi kiri), (kedua o Erfiant Romie is Perencanaan strateg Siti Fauziah (kedua kanan), berfoto dia Tokope Lead GIZ Frank Schneider (kanan), Communications rdayakan penyandang disabilitas membe lebih untuk an pelatih n kegiata kaan bersama pada pembu di Bali, Selasa (24/1).

KONPRESS DEWAS: Perluasan kepesertaan, pelayanan dan pengembangan dana jaminan sosial ketenagakerjaan mendapat perhatian serius dari jajaran Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Temu Dialog Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan bersama Insan Pers dengan tema “Peran Dewan Pengawas Pacu Kinerja BPJS Ketenagakerjaan” di Hotel Kartika Chandra, Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (9/1).

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

18

SOFT LAUNCHING PLATFORM KARTIN1: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (kanan), Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi (kedua kiri), Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak Iwan Guniardi (kiri) menunjukkan Kartu Indonesia (Kartin)1 pada Launching Platform Kartin1 di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti Lantai 2 Gedung Mar’ie Muhammad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada Jumat (31/3).

PEMBUKAAN CABANG KEBAYORAN: Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (kanan) bersama Walikota Jakarta Selatan Tri Kurniadi (kiri) menggunting pita simbol diresmikannya Gedung Baru BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (8/3).

MOU FRI: Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menandatangani nota kesepahaman dengan Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Rochmat Wahab terkait Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

MOU KEMENDES DAN KEMENAKER: Menteri Transmigrasi Hanif Dhakiri (kiri), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terting gal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (tengah), beserta Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (kanan) dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman untuk melindungi pegawai non-ASN, di Jakarta, Senin (23/1).

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

sembako murah: Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Bagian Pemasaran Wilayah Banten Didin Haryono pada May Day 2017

19

protein dan serat. Contohnya adalah nasi uduk dalam 1 porsi (160gr) yang mengandung 260 kkal, 32,84 g karbohidrat, 12,5 g lemak, dan 4,07 g protein. Atau seperti lontong sayur dalam tiap 1 porsi (400 gr) lontong sayur mengandung 357 kkal, 59,1 g karbohidrat, 8,39 g lemak, dan 11,11 g protein. Kandungan dari kedua menu sarapan ini sa足ngat berba足ha足ya bagi kesehatan a p a b i l a dikonsumsi setiap hari karena

Eva Juli Silaban

ngan Penata Madya Keua il Sumbarriau nw Ka aan BPJS Ketenagakerj

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

20

Salah satu kekhawatiran terbesar abad ke-21 khususnya bagi orang yang sibuk bekerja di kantor adalah meningkatnya penyakit obesitas dan komplikasinya seperti diabetes, infertilitas dan penyakit Jantung. Ahli Diet Mayo Clinic menjelaskan, salah satu penyebab obesitas adalah faktor kebiasaan manusia yang tidak sarapan. Beberapa orang yang bekerja di kantor beralasan tidak sarapan karena terlalu sibuk, tak punya cukup waktu menyiapkan bekal sarapan dan beragam alasan lainnya.

Padahal sarapan merupakan waktu yang paling berharga dalam sehari-hari. Sesu足ai dengan definisi sarapan yaitu keadaan untuk mengonsumsi hidangan pada pagi hari.

Waktu sarapan dimulai dari pukul 06.00 pagi sampai dengan pukul 10.00 pagi. Untuk itu, dianjurkan menyantap makanan yang ringan bagi kerja percernaan dengan mengonsumsi makanan yang memiliki kadar serat tinggi dengan protein cukup namun dengan kadar lemak rendah. Lalu, bagaimana seharusnya sarapan sehat khususnya bagi pekerja kantoran?

Menu sarapan orang Indonesia biasanya memiliki kandungan karbohidrat yang lebih tinggi ketimbang

terdapatnya lemak jenuh yang sangat tinggi dari santannya. Jika Anda termasuk orang yang masih mengkonsumsi sarapan dengan kandungan lemak jenuh yang tinggi, saatnya Anda mengganti sarapan Anda dengan menu yang sehat.

Sarapan yang sehat memiliki kombinasi makanan

dengan serat, protein, karbohidrat kompleks. Hal ini terdapat pada biji-bijian, protein rendah lemak, susu rendah lemak, buah-buahan segar serta sayuran.

Kombinasi dari jenis makanan ini membuat tubuh akan merasa kenyang lebih lama serta mence­g ah ngemil se­ca­ra ber­lebi­ han.

Saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara meng­ ubah sarapan setiap pagi dengan makanan yang sehat.

Sebelumnya saya selalu rutin sarapan dengan mengkonsumsi nasi putih, ikan sambal dan sayuran

se­tiap pagi. Namun ternyata, setiap jam 10 pagi saya mulai mengantuk dan lapar. Akibatnya,bekerja di kantor menjadi kurang semangat. Lalu saya searching di internet ternyata salah satu faktor penyebab saya mudah mengantuk dan lapar menjelang siang, karena sarapan yang salah. Tubuh di pagi hari tidak boleh disuguhi dengan makan berat. Sejak 26 Februari 2017, saya pun berkomitmen mengubah sarapan saya dengan menyantap sarapan yang sehat setiap pagi yaitu kombinasi buahbuahan segar, oatmeal, biji-bijian serta susu rendah lemak atau yogurt.

Sebelum berangkat kekantor, saya pun menyiapkan bekal dari rumah untuk disantap di kantor sebelum mengawali pekerjaan rutin. Bekal yang saya sediakan, buah naga, mangga, pepaya, pisang lalu dicampur dengan biji-bijian seperti chiaseeds, kacang almond raw, pumkinseds lalu disiram dengan susu rendah lemak atau yogurt secukupnya. Buah-buahan yang saya makan biasanya 3 jenis secara bergantian agar tidak mudah bosan. Alasan saya mencampur buah-buahan dengan oatmeal dan biji-bijian karena menurut pendapat para ahli bahwa jika hanya mengkonsumsi buah-buahan saja bisa berakibat tubuh kita kekurangan nutrisi yang baik.

Selain oatmeal sebagai campuran buah, saya memilih biji-bijian seperti kacang almond yang memiliki kandungan protein setara dengan daging dengan manfaat menurunkan kolesterol, memperkuat sistem syaraf, mencegah osteoporosis dan menurunkan kadar gula darah.

Disamping itu saya juga mencampur buah dengan pumkin seeds yang mensupport fungsi dan sistem imunitas tubuh. Setelah buah disiram dengan susu rendah lemak atau yogurt, saya biasanya menaburkan chiaseeds yang memiliki fungsi meningkatkan konsentrasi ketika bekerja, memperlancar pencernaan, meningkatkan kesehatan jantung dan kesehatan tulang. Ternyata kebiasaan sarapan sehat ini berdampak baik bagi tubuh saya yang tidak mudah mengantuk, lebih konsentrasi ketika bekerja dan bisa menahan lapar hingga siang hari.

Memiliki kebiasaan yang sehat akan mengubah hidup kita sepanjang hari. Hal ini pun akan berdampak bagi keturunan kita dimana dengan memiliki tubuh yang sehat, bebas gula dan kolesterol maka kita akan memiliki keturunan yang sehat. Mengubah sarapan berarti mengubah hidup dengan segala kebiasaan buruk. Jangan pernah menunda sarapan sebelum memulai bekerja di Kantor. Change Your Breakfast, Change Your Life. Biasakanlah hidup dengan sarapan yang sehat.

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

MOTIVASI

21

Gandeng Forum Rektor Indonesia

Pembekalan Jaminan Sosial Bagi Mahasiswa

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

22

U

NTUK menyadarkan kalangan perguruan tinggi tentang manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menjalin kerjasama dengan Forum Rektor Indonesia (FRI). Kerjasama saling menguntungkan tersebut terwujud dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dengan Ketua FRI, Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Melalui kerjasama tersebut, Dirut BPJSÂ mengajak rektor se-Indonesia untuk sadarakan pentingnya memberi perlindungan kepada para dosen dan karyawan di

perguruan tinggi melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Agus mengungkapkan, kerjasama itu dilakukan dengan tujuan untuk mencapai sinergi penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan memastikan pelaksanaannya optimal dalam hal kepesertaan dan perlindungan bagi tenaga pengajar/dosen dan tenaga kerja di perguruan tinggi Indonesia. �Dosen yang mengajar di perguruan tinggi sudah seharusnya terlindungi di dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal ini penting karena pada setiap pekerjaan, risiko kerja selalu ada. Melalui BPJS Ketenagakerjaan, kita antisipasi risiko yang mungkin

timbul,” kata Agus.

Diutarakannya, kerjasama yang tertuang dalam nota kesepahaman ini tidak hanya membahas mengenai perlindungan, tetapi juga terkait dengan sosialisasi dan edukasi kepada para dosen dan tenaga kerja di perguruan tinggi. Selain itu, sosialisasi kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi juga tidak luput dari paparan informasi dan edukasi mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Ruang lingkup kerjasama juga terjalin dalam hal penelitian mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan untuk semakin meningkatkan kualitas perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia. ”Dengan kerjasama yang terjalin baik, kami berharap kesadaran atas pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja bisa ditanamkan sejak dini, tidak terkecuali mahasiswa yang merupakan calon-calon pekerja yang nantinya akan memasuki dunia kerja setelah lulus kuliah,” jelas Agus.

Menurutnya, jika masyarakat pekerja sudah menyadari pentingnya memiliki Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejak dini, perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja

di Indonesia dapat segera tercapai.

Pada kesempatan tersebut, Agus mengungkapkan idenya agar pengetahuan tentang jaminan sosial terutama jaminan sosial ketenagakerjaan bisa masuk dalam kurikulum pendidikan, dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Dengan masuknya konten jaminan sosial ketenagakerjaan dalam kurikulum, diharapkan dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial bagi pekerja sejak dini.

“Dengan memupuk kesadaran tentang jaminan sosial sejak dini, nantinya para pelajar dan mahasiswa sudah paham benar tentang hak-haknya mendapatkan perlindungan jaminan sosial, baik kesehatan dan ketenagakerjaan,” imbuhnya. Saat ini, lanjut Agus, BPJS Ketenagakerjaan sudah membuat video tentang pendidikan jaminan sosial yang diperuntukkan murid tingkat SD. ‘’Ini cara awal untuk mensosialisasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan ke murid SD, sebelum program jaminan sosial dimasukkan dalam kurikulum pendidikan,” katanya. Dengan cara ini, Agus berharap masyarakat semakin memahami pentingnya program jaminan sosial, khususnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

LIPUTAN KHUSUS

23

LIPUTAN KHUSUS BPJS Ketenagakerjaan dan Fisipol UGM

Buka Double Degree Sosial Security P

ENINGKATAN kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pengembangan kemampuan organisasi untuk mewujudkan visi dan misi lembaga menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kebanggaan bangsa terus dilakukan. Untuk itu BPJS Ketenagakerjaan menggandeng Universitas Gajah Mada, khususnya Fakultas Ilmu Sosial Politik untuk bekerjasama.

Kerjasama tersebut diwujudkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) BPJS Ketenagakerjaan, Naufal Mahfudz, bersama dengan

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

24

perwakilan dari FISIP UGM, Dr. Erwan Agus Purwanto, MSi. Setelah pada Oktober 2016 yang lalu BPJS Ketena­ gakerjaan menandatangani nota kesepahaman dengan UGM, kali ini kerjasama tersebut dituangkan dalam PKS tentang penyelenggaraan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Double Degree UGM - University of Melbourne dengan gelar yang diberikan adalah Master of Arts in Sociology (UGM) dan Master of Social Policy (University of Melbourne-Australia) dengan konsentrasi jaminan sosial (social security).

Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia BPJS Ketenagakerjaan Naufal Mahfudz menegaskan, kerjasama yang dilakukan ini merupakan tindak lanjut dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan dalam bidang jaminan sosial.

“Seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang mengikuti program double degree ini tentunya telah melewati proses seleksi internal BPJS Ketenagakerjaan dan diharuskan pula mengikuti ujian masuk yang dilaksanakan oleh UGM sendiri,” jelas Naufal. “Hal ini merupakan sikap profesionalisme kami dalam menjaga kualitas SDM yang kami miliki,” tambahnya.

Jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia merupakan salah satu unsur vital dalam pembangunan negara secara keseluruhan. Kehadiran

BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja menjadi poin penting dalam memastikan pekerja mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

Menurut Naufal, pengetahuan dan pendidikan mengenai jaminan sosial sangat penting untuk memajukan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Program beasiswa ini diharapkan dapat membawa perubahan yang besar dalam perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

Ia menerangkan tantangan yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan saat ini tidaklah mudah karena baru sekitar 48 juta dari 118 angkatan kerja yang sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan. “Ada sekitar 59 persen pekerja yang belum tercover.

Pekerjaan yang saya kira tidak ringan,” ungkapnya.

Meski begitu, imbuhnya, BPJS Ketenagakerjaan akan terus merekrut angkatan kerja agar bisa tercover BPJS sehubungan dengan makin bertambahnya jumlah usia kerja produktif. “Kita tahu usia produktif kita makin banyak, kita akan merekrut para potensi angkatan kerja ini,” pungkasnya.

Double Degree Dekan Fisipol UGM, Dr. Erwan Agus Purwanto mengatakan, kini Fisipol UGM membuka program Double Degree S2 Sosiologi. Program pendidikan jenjang master ini bekerjasama dengan master of Social Policy, University of Melbourne, Australia. Pendaftaran akan dimulai bulan Februari ini.

“Mahasiswa yang mengikuti program tersebut akan kuliah selama 2 semester di UGM dan 2 semester selanjutnya di Melbourne. Lulusan program ini akan mendapatkan gelar Master of Arts (MA) Sosiologi dari UGM dan Master of Social Policy dari University of Melbourne,” jelasnya.

Menurutnya, pembukaan kelas internasional prodi double degree ini merupakan upaya nyata Fisipol UGM

untuk menjadikan setiap prodi yang ada di Fisipol bisa bertaraf internasional. “Fakultas sangat mengapresiasi dengan apa yang dilakukan Departemen Sosiologi sudah go internasional. Apa yang sudah dikerjakan Sosiologi bisa diikuti departemen yang lain,” kata Erwan.

Di era globalisasi sekarang ini, lanjutnya, menjadikan perguruan tinggi bisa menjalin kerjasama lebih luas di tingkat global sehingga nanti bisa menghasilkan lulusan yang memiliki padangan dan wawasan global “Di dalam merespon globalisasi inilah Fisipol sudah siap dan sudah punya beberapa prodi bertaraf internasional baik program sarjana dan pasca sarjana,” ungkapnya.

Peluncuran program Double Degree S2 Sosiologi ini juga ditandai penandatanganan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang berencana mengirim stafnya untuk menempuh pendidikan di program Double Degree ini. “Kita berharap lulusan dari prodi ini nantinya bisa menghasilkan SDM unggul yang nantinya bisa menjadi pemimpin di BPJS menghadapi dinamika ketenagakerjaan di Indonesia,” terangnya.

Lulusan dari program ini, diakui Erwan, tidak hanya mumpuni menyelesaikan persoalan jaminan sosial ketenagakerjaan di dalam negeri namun juga memiliki kecakapan dalam menyelesaikan persoalan para tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri.

“Soal ketenagakerjaan di luar negeri perlu menjadi perhatian,” katanya.

Ketua Departemen Sosiologi Fisipol UGM, Dr. Arie Sudjito, mengatakan ide peluncuran prodi S2 Double Degree ini berawal dari komitmen Fisipol UGM dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait kerjasama pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam pengembangan BPJS Ketenagakerjaan. “Ide besar dari program ini inisiatif dari kedua belah pihak tentang berbagai isu social policy. Namun, lewat prodi ini kita harapkan akan makin banyak riset universitas memfasilitasi kajian dan diskusi tentang ketenaketenagakerjaan,” pungkasnya.

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

LIPUTAN KHUSUS

25

LIPUTAN KHUSUS

BPJS Ketenagakerjaan Layani Klaim TKI Korea

P

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

26

ERLINDUNGAN bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) tidak hanya terbatas pada saat prapenempatan dan penempatan saja, tapi juga dilakukan saat purna penempatan atau saat para TKI kembali ke tanah air. Pemerintah berupaya, agar saat purna penempatan TKI sebagai ‘pahlawan devisa’ bisa tetap hidup sejahtera dengan memanfaatkan hasil kerja kerasnya selama bekerja di luar negeri.

Hal ini jugalah yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan, bertempat di Gedung Sate, Bandung, bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) serta Bank BJB berkomitmen untuk membantu pemrosesan pengajuan klaim manfaat pensiun lumpsum TKI purna kerja dari Korea Selatan, baru-baru ini. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penan­datanganan nota kerjasama oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid diwakili oleh Agusdin Subiantoro (Deputi Penempatan BNP2TKI), dan Direktur Utama Bank BJB Ahmad Irfan yang diwakili oleh Agus Mulyana (Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bank BJB).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, penandatanganan ini sebagai tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman dengan NPS (National Pension Service) Korea Selatan pada 2016 yang lalu. Menurutnya, perjanjian kesepahaman tersebut bertujuan untuk mengorganisasikan dan mengembangkan mekanisme pemrosesan pengajuan klaim manfaat pensiun lumpsum TKI purna kerja dan membantu meningkatkan kesejahteraan TKI beserta keluarganya melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Semoga implementasi dari perjanjian kerjasama ini dapat segera dirasakan warga Jawa Barat yang memiliki dana pensiun di NPS Korea Selatan”, ujar Agus.

“Selanjutnya, model kerjasama serupa juga akan kami terapkan di propinsi lainnya juga, seperti di Jawa Tengah”, tambahnya.

Perjanjian kerjasama ini dilakukan untuk memastikan masyarakat pekerja di Jawa Barat, khususnya TKI Purna Kerja, agar mendapatkan informasi yang sesuai dan lengkap dari pihak-pihak yang bekerjasama.

Oleh karena itu, dalam perjanjian ini juga diatur mengenai sosialisasi dan diseminasi informasi kepada stakeholder terkait dan TKI Purna Kerja. Dalam perjanjian kerjasama ini juga diatur mengenai proses klaim, mulai dari penerimaan dokumen pengajuan klaim pensiun lumpsum, verifikasi dokumen, pertukaran data dan informasi terkait pemrosesan klaim, layanan keuangan TKI Purna Kerja, dan program pemberdayaan bagi TKI Purna Kerja.

“Dengan adanya kerjasama ini, hak-hak para TKI yang telah kembali ke Indonesia dapat dipenuhi. Semoga tidak ada satupun pekerja kita di luar sana yang tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial,” kata Agus.

Menurutnya, kerjasama ini merupakan langkah awal bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk mulai melindungi

TKI dan akan diperluas lagi untuk bentuk perlindungan dan Negara cakupannya. “Kami akan terus melakukan kolaborasi dan melakukan sinergi lembaga/kementerian di dalam dan luar negeri untuk dapat segera mencapai universal coverage dan memperkuat sistem jaminan sosial Indonesia. Kedepannya, kami harap perlindungan

1.737 tenaga kerja belum mengambil dana asuransi tersebut, dengan nilai klaim asuransi mencapai lebih dari Rp 100 miliar. Di Korea Selatan sendiri dana ini dikelola oleh The National Pension Service of The Republic of Korea (NPS Korea Selatan).

“Kita harus memperjuangkan hak-hak tenaga kerja

untuk TKI ini dapat lebih luas lagi, mencakup negaranegara lain seperti Malaysia, Hongkong, Singapura dan Jepang”, pungkas Agus. Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menambahkan perjanjian ini dilakukan karena banyak jaminan sosial yang diikuti para TKI di Korsel, seperti Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) belum diambil oleh para TKI yang telah selesai kontrak kerjanya.

“Tentu ini adalah barang yang penting. Sebab Tenaga Kerja Indonesia yang pernah bekerja di Korea Selatan setelah purna tugas di Korea Selatan ternyata mereka memiliki hak untuk mendapatkan klaim asuransi,” kata Ahmad Heryawan dalam sambutannya usai penandatanganan perjanjian. Di Jawa Barat ada sebanyak

kita yang bekerja disana. Kemudian kita harus membantu memudahkan pemrosesan klaim tersebut supaya masuk ke Indonesia dan diterima oleh purna tugas tenaga kerja tersebut,” ujar Ahmad Heryawan.

Karena berdasarkan ketentuan yang berlaku di Korea Selatan, dana JHT dan JP yang mengendap lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terbayarkan kepada TKI akan disalurkan kepada Lembaga Sosial di Korea Selatan. Hal ini tentu sangat merugikan TKI. “Karena itu kami bersama BPJS Ketenagakerjaan dan lembaga sosial antar Negara berinteraksi membuat suatu nota kesepahaman bersama, agar dana pensiun tersebut bisa dinikmati TKI purna Korea Selatan dan dimanfaatkan untuk modal usaha, sehingga hidupnya lebih sejahtera,” pungkasnya.

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

LIPUTAN KHUSUS

27

LIPUTAN KHUSUS

Perlindungan Sosial Bagi 2.288 Karyawan YPI Al Azhar Dalam kesempatan itu, diberikan juga santunan bagi salah satu karyawan yang baru dua hari menjadi peserta, Korban Musibah KM Zahro di Perairan Kepulauan Seribu.Salah satu korban peserta BPJS Ketenagakerjaan itu adalah Almarhum Muhammad Bunyamin, tenaga pengajar di YPI Al Azhar yang meninggal bersama istri dan anak sulungnya. Atas peristiwa yang menimpanya putra bungsu almarhum, Abdan Syakuro korban selamat dari musibah tersebut selaku ahli waris mendapatkan santunan Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun Rp 24.272.520.

Santunan tersebut diserahkan langsung Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Kepala Kantor Cabang Jakarta Mampang di Yayasan Pesantren Al Azhar, Jakarta, baru-baru ini.

Sesuai amanat UU 24/2011, BPJS Ketenagakerjaan selaku Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memberikan perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi yang mungkin dialami oleh tenaga kerja. Per 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 Program yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP). Kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan dikategorikan Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU).

YPI Al Azhar telah terdaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan pada Kantor Cabang Jakarta Mampang.

Program yang diikuti yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT) serta Jaminan Pensiun (JPN).

Adapun peserta program BPJS Ketenagakerjaan YPI Al Azhar terdiri dari 37 Unit Yayasan milik Al Azhar dengan jumlah Tenaga Kerja sebanyak 1.485 Orang dan 41 Unit Mitra Al Azhar dengan jumlah Tenaga

P

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

28

Kerja 803 Orang, yang terdiri dari tenaga pengajar dan tenaga administrasi yang tersebar diseluruh Indonesia.

Sampai dengan bulan Desember tahun 2016, terdapat 3.084 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang terlindungi sebanyak 125.615 dari sektor Penerima Upah telah mengikutsertakan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Mampang. Sedangkan kepesertaan dari sektor Bukan Penerima Upah sebanyak 4.683 tenaga kerja yang didominasi oleh peserta dari Ojek Online.

Sepanjang tahun 2016, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Mampang telah membayarkan Jaminan sebesar Rp 192.266.743.353,00 dengan jumlah kasus 14.285.

Pembayaran Jaminan Hari Tua sebesar Rp. 189.795.981.063,00 dengan jumlah kasus 14.090.

Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 1.203.070.780,00 dengan jumlah kasus 85. Pembayaran Jaminan Kematian Rp 1.251.000.000,00 dengan jumlah kasus 79. Pembayaran Jaminan Pensiun Rp 16.691.510,00 dengan jumlah kasus 31.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Mampang, Puspitaningsih mengatakan dengan diserahkan santunan pada ahli waris, diharapkan meningkatkan pemahaman dan kesadaran dari pelaku usaha dan para pekerja pentingnya manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

LIPUTAN KHUSUS

adan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menerima penghargaan Government PR Silver Award melalui program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) dalam ajang Public Relations Indonesia Awards 2017. Pemberian penghargaan itu diselenggarakan oleh Majalah PR Indonesia, yang digelar di Bali, baru-baru ini. PR Indonesia Award diberikan kepada perusahaan pemerintah maupun swasta atas keberhasilannya dalam melaksanakan program public relations. BPJS Ketenagakerjaan menerima apresiasi

B

untuk beberapa kategori, yaitu Government PR, Media Relations, Media Internal, dan New Media (Social Media) mendapatkan penghargaan GOLD Medal GN Lingkaran yang diperkenalkan pada 2016, merupakan program crowd funding atau donasi masyarakat untuk melindungi pekerja informal berpenghasilan rendah, dinilai sebagai salah satu program badan yang inovatif, mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil, namun tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

GN Lingkaran juga diperkenalkan ke masyarakat melalui

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

Sabet Enam Award PR Indonesia

29

LIPUTAN KHUSUS

majalah internal bpjs ketenagakerjaan

30

kegiatan PR yang sangat aktif. Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja, yang hadir menerima penghargaan atas nama manajemen BPJS Ketenagakerjaan, menjelaskan selama tahun 2016, pengenalan GN Lingkaran difokuskan untuk lingkungan CSR korporasi.

Namun seiring dengan peningkatan kapasitas sistem informasi dari program tersebut, GN Lingkaran juga akan diperkenalkan kepada calon donatur dari masyarakat umum.

“Kami akan lebih gencar lagi dalam mempublikasikan GN Lingkaran ini agar semua orang bisa memberikan perlindungan jaminan sosial kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Melalui program ini, masyarakat bisa melindungi dan terlindungi,” paparnya.

Dalam kesempatan ini Utoh juga mengutarakan apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan media dan jurnalis atas kerja sama yang sangat baik sehingga BPJS Ketenagakerjaan mendapat apresiasi dalam bidang media relations.

“Penghargaan atas media relations ini tentunya tidak lepas dari peran teman-teman jurnalis yang sangat mendukung BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan

kegiatan PR,” terangnya.

Utoh menambahkan peran media sangat penting dalam mendukung sosialiasi dan edukasi manfaat BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Media juga sangat berperan menjaga citra positif BPJS Ketenagakerjaan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat pekerja.

“BPJS Ketenagakerjaan juga akan terus berinovasi meningkatkan kapabilitas Media Internal dan New Media. Khususnya New Media akan kami optimalkan sebagai salah satu media informasi dan wadah membangun komunikasi positif dengan masyarakat,” ujarnya. Utoh juga memberikan apresiasinya pada penyelenggara PR Indonesia yang telah menggelar acara tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara PR Indonesia Awards 2017 atas penghargaan yang diberikan. Hal ini tentunya akan membuat tim kami menjadi lebih bersemangat dan memotivasi kami untuk berkinerja lebih baik lagi,” katanya mengakhiri.

Selain PR Indonesia Award, sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan berhasil menyabet penghargaan Indonesia Corsec dan Corpcomm Award (ICCA) 2017.

31

majalah internal bpjs ketenagakerjaan