Launching Website Kebebasaninformasi.org & Diskusi: Implementasi UU KIP di KPU, Untuk Pemilu Yang Transparan dan Akuntabel Jakarta, 24 Desember 2013
Kerangka Acuan Kegiatan Latar Belakang
Pemilu 2014 menjadi harapan rakyat Indonesia bagi terwujudnya pemerintahan baru yang lebih baik. Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peran besar untuk menyukseskan agenda ini. Salah satu indikator kesuksesan pemilu adalah tingkat partisipasi publik, bukan hanya keikutsertaan pada saat hari H pencoblosan, tetapi juga keaktifan mencari informasi seputar penyelenggaraan pemilu. Misalnya, siapa kandidat yang akan bersaing di daerah pemilihannya, bagaimana proses pemilihan, hingga adanya keinginan mengetahui informasi-informasi lain yang ada di lembaga penyelenggara pemilu. Sementara bagi peserta pemilu, keterbukaan informasi diperlukan untuk menjamin proses kompetisi yang adil.
Selain keterbukaan informasi dalam tahapan pemilu, KPU sebagai badan publik pun diharapkan terbuka agar kepercayaan masyarakat terus terjaga. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah memberikan panduan bagi KPU, baik dalam pembentukan infrastruktur pelayanan informasi (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi – PPID dan pejabat fungsional), pengklasifikasian informasi, maupun dalam mekanisme pelayanan informasi. Terciptanya kondisi ideal dimana KPU menjadi implementator UU KIP secara penuh, tentu menjadi harapan kita semua.