PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGAWI, Menimbang
Mengingat
: a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka dipandang perlu adanya Transparansi dan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; b
bahwa untuk melaksanakan transparansi dan partispasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya fasilitasi dari Pemerintahan Daerah ;
c
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Beita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886). 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;