NOTULENSI DISKUSI: UU KIP DAN TRANSPARANSI PARTAI POLITIK
2 DESEMBER 2013 NARASUMBER: YHANNU SETYAWAN YHANNU Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi menjadi indikator partai politik modern. Publik akan menilai politisi lips service, bila tidak menampilkan kebijakan yang konkrit, terstruktur, terukur, dan sistemik. Apa yang harus dilakukan Parpol? 1. Mendorong pimpinan parpol di semua tingkatan membentuk Keputusan Ketua Partai tentang organ PPID di parpol 2. Mendorong pimpinan parpol menyusun SOP Tata Cara Pendokumentasian dan Penyebarluasan 3. Mendorong parpol mendapatkan kepercayaan publik melalui penyebarluasan informasi publik ke konstituen. Isu kritis keterbukaan informasi dalam pemilu 2014. 1. 2. 3. 4. 5.
Penyelenggara pemilu belum pro transparansi Bawaslu kurang responsif terhadap potensi penyelenggaraan UU Pemilu Partai politik belum dikelola dengan spirit keterbukaan informasi Kepercayaan publik yang rendah terhadap parpol Potensi konflik sosial di wilayah akar rumput.
Informasi yang harus disediakan parpol 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Asas dan tujuan Putusan parpol hasil muktamar Pengelolaan & penggunaan dana yang berasal dari APBN/D Mekanisme pengmbilan keputusan di parpol Nama, alamat, susunan pengurus dan perubahannya Program dan kegiatan
Transparansi Hadirkan Pemilu Berkualitas, Komitmen Transparansi Para Pihak 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Penyelenggara Pemilih Pengawas Pemilih Partai Politik Masyarakat sipil yang terorganisir