Notulensi kip di pemilu 18 juli

PRAKTEK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PEMILIHAN UMUM JAKARTA, 18 JULI 2013 RESTORAN PADANG SEDERHANA BINTAR0 Jalan Raden Saleh-Jakarta Pusat Waktu : 16.00 Wib S/D18.00wib

 Tujuan : 1. Memberikan pemahaman mengenai manfaat UU KIP dalam mendorong pemilu yang jujur dan adil 2. Berbagi informasi dan menarik pembelajaran praktek keterbukaan informasi dalam penyelengaraan pemilu 3. Mendiskusikan pentingnya UU KIPdalam memperkuat pemantauan pemilu 2014  Hasil yang diharapkan : 1. Peserta memahami manfaat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam mendorong pemilu yang jujur dan adil.

2. Adanya sharing informasi dan pembelajaran mengenai praktek keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu.

3. Peserta memahami pentingnya UU KIP dalam memperkuata pemantauan Pemilu 2014.  Narasumber : 1. Dessy eko , Peneliti Indonesia center for environmental law (ICEL) 2. SULISTIO (Direktur IPC)  Peserta : 1. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) - JAKARTA 2. MAHASISWA ISLAM JAKARTA  MODERATOR : MIRA (KIPP JAKARTA)

 DISKUSI 16.00-16.10 Pengantar Diskusi (dari IPC): Hari ini kita mengundang sekitar 20 perserta dari temen KIPP dan pemantau pemilu dan samapi sekarang kita masih menunggu mudah-mudahan menjelang berbuka semakin naik jumlahnya.

Diskusi kita akan dipandu oleh mba MIRA dari KIPP, kemudian nara sumbernya ada 2 orang pertama mas Dessy Eko Prayitno dari ICEL, kepanjangannya dari Indonesia center for environmental law, kemudian nara sumber kedua mas Prasetio direktur Indonesia Parlementary center.

Jadi tema kita hari ini keterbukaan informasi dalam pemilihan umum, saya kira langsung saja saya serahkan ke mba Mira sebagai moderator yang akan memandu acara ini Mira (moderator) : Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum Wr.Wb. , sebelumnya saya mau minta maaf suara saya agak-agak keren karena factor cuaca dan sebagainya, diskusinya santai aja ya mas, terima kasih kehadiran temen-temen sekalian, sebelumnya saya agak heran, ini bisabisanya panitia, atau gimana ya, kok semua pesertanya semua laki-laki ya..?

Oke, pertama..tadi sudah disebutkan tema diskusi hari ini keterbukaan informasi terkait dengan issue kepemiluan, kita sama sama tau beberapa waktu lalu, adanya gonjang ganjing pendaftaran caleg, yang di launcing di webnya KPU, kemudian adanya perdebatan antara mau dipublikasi semua biadata semua calon, ada yang pro dan kontra segala macam , kebetulan kita disini akan berbicara tidak akan jauh2 dari hal itu.

Ada mas eko yang akan lebih banyak berbicara , apasih keterbukaan informasi publik yang kemudian akan dilanjutkan dengan mas tiyo yang akan mengakitkan keterbukaan informasi publik dengan agenda pemilu. Kita akan mendengarkan dulu para panelis ini menyampaikan paparanya kemudian akan dibuka diskusi, kemudian masing masing panelis diberikan waktu 15-20 menit cukup mas ? kepanjangan ? ‌ya seperlunya aja deh, karena kita gak terlalu rigid sama waktu‌pertama mas eko, waktu dan tempat dipersilahkan.

16.10 - 17,20 wib (Paparan Narsum ) Dessy eko : Baik terima kasih, saya akan berdiri biar lebih santai. Sebenarnya di slide computer saya, Saya menulis keterbukaan informasi dan pemilu, saya yakin temen-temen telah mendengar tentang UU Keterbukaan Informasi Publik,saya akan mengawali apasih yang diperoleh dari UU KIP, mindset apa yang dibawa di UU KIP ?

Mungkin Sebelum lahirnya UU KIP seperti ini (lihat slide)‌, semuanya gelap,semuanya hitam,semuanya tertutup, yang dibuka itu hanya kecil, sedikit. Jadi sebelum 2008 badan publik selalu mengatakan semua informasi itu rahasia ,ini rahasia itu rahasia. kemudian paska diundangkan kip 14 tahun 2008, jadi semua dokumen yang ada di pemerintah itu semua terbuka, kecuali yang dikecualikan, jumlahnya lebih kecil, ini perbedaan dasar sebelum dan sesudah UU KIP,meskipun pada prakteknya masih ada badan publik, badan pemerintah yang mengatakan informasi itu ya rahasia sesuai dengan selera mereka , tapi paling tidak kita sudah mengalami perubahan kesana.

Selain paradigma tadi yang sebelumnya rahasia jadi terbuka,setidaknya ada 5 hal tambahan.

Pertama, Dulu sebelum adanya keterbukaan informasi publik, itu tidak ada kejelasan mekanisme pelayanan informasi publik, jadi boleh dibilang banyak undang undang mengatakan menjamin hak kita atas informasi, tapi implementasinya gak ada. Misalnya undang lingkungan, bahwa masyarakat sipil berhak atas informasi lingkungan, namun nyatanya bagaimana pemenuhan atas informasi tersebut itu gak pernah bisa djawab.

Undang undang HAM misalnya, hak memperoleh informasi bagian dari HAM, tapi pemenuhan HAM atas informasi tiu bagaimana ? itu gak bisa dijawab Itu baru terjawab setelah ada undang-undang KIP jadi ada mekanisme yang jelas bagaimana permintaan informasi, jadi misalnya pemohon, ada formulir permohonan, ada buat surat permohonan kepada fasilitas yang dituju informasi yakni ke pemerintah, kita tinggal minta

dengan identitas lengkap, kemudian dengan alasan informasi apa, jadi clear dengan adanya kemanisme ini, ketika mereka minta, mereka punya batasan waktu, kapan harus menyeleaikan informasi yang kita minta Kedua : Kejelasan informasi terbuka dan dikecualikan Jadi dulu minsetnya semua dikecualikan,sekarang sudah tidak, mana sih yang dikecualikan, jadi bila tidak ada kejelasan terkait dengan ini , jadi semua ini liar Dengan adanya UU ini batasannya sudah jelas, bahwa yang dimaksud rahasia, dikatagorikan rahasia yaitu apabila , pertama menganggu proses penegakan hukum, misalnya kita minta surat dakwaan sebelum dibacakan itu gak bisa atau BAP sebelum proses penyelidikan itu selesai itu harus dirahasiakan, boleh terbuka kapada para pihak, misalnya terdakwa dst , seperti itu, Trus kemudian terkait dengan haki, wasiat seseorang , atau riwayat kesehatan seseorang.

Namun kesehatan seseorang akan gugur ketika seseorang itu adalah pejabat publik.

Misalnya presiden sby sakit, kita boleh tau riwayat medisnya seperti apa ? tapi kalau sby sudah tidak menjadi presiden, kemudian dia sakit kita meminta riwayat medisnya, kita tidak bisa, karea dia bukan sebagai pejabat publik lagi Ketiga : Pengecualian informasi secara ketat dan terbatas Tadi sudah disampaikan ada mekanisme bagaimana menentukan informasi terbuka dan dikecualikan artinya ada konsekwensi dan kepentingan, unsur konsekwensi berdasarkan undang undang, jadi kalau undang-undang menyatakan informsi ini rahasia , selesai.informasi ini adalah rahasia, tapi tidak juga gak putus, kalau ada kepentingan yang lebih besar dia akan di timbulkan. Jadi meskipun dia rahasia tapi ada kepentingan yang lebih besar dia harus dibuka Mekanisme keberatan dan sengketa informasi publik apabila mendapat hambatan Empat : adanya mekanisme keberatan dan kejelasan informasi Ini juga hal baru, ini melengkapi poin yang pertama jadi ada kejelasan layanan bagaimana mekanisme kalau ada sengketa , sengketa kalau kita informasi ,kemudia kita gak dapat, kalau dulu kita gak tau mekanisme keberatan, kalau sekarang kita punya mekanismenya kita bisa keberatan ke badan publik, kalau masih gak puas juga ita minta ke KIP untuk mnyelesaikan, jadi ini lebih clear lagi hak atas informasi dan hak keadilan atas kecukupan informasi Lima : Sanksi pindana bagi yang melanggar UU KIP. Ada beberapa sanksi pidana yang pertama kalau Badan publik tidak memberikan informasi yang kita minta, sedangkan informasi itu bener2 terbuka dan kita rasa kita akan dirugikan bila informasi itu kita peroleh maka badan publik dapat kita pidanakan.

Kemudian badan publik kalau merusak dokumen akan di tindak pidanakan, kemudian memberikan infromasi menyesatkan juga termasuk tindak pidana, seperti itu.

Ini beberapa senketa yang terkait dengan UU KIP, jadi UU KIP sudah banyak yang menempatkan di berbagai issue, terutama issue di anti korupsi, ICW mengunakan UU KIP untuk memperoleh data terkait 17 rekening perwira POLRI yang rekeningnya luar biasa besar, ini awalnya dari pemberitaan tempo yang kemudian ICW mencoba mengakses lebih jauh, ini rekeningnya siapa, pengunanya siapa

Kemudian pengunaan dana BOS, ini merupakan issue anti korupsi juga, jadi ada sinyalemen di DKI dana BOS disalahgunakan kemudian ICW meminta kepada 5 SMP dijakarta terkait pengunaan dana BOS nya Kemudian yang ke tiga hasil SNMPTN ini juga salah satu isuenya pendidikan bahwa ada orang yang merasa bahwa testnya dia lulus, tapi diakhir kemudian dia gak lulus, dia ingin tau nilai sebetulny berapa sih ? jadi seperti itu, ini selain issue anti korupsi juga terkait issue pendidikan juga Kemudian laporan hasil kuangan partai, ini ICW juga , partai mendapatkan dana berapa besar kemudian penepatannya seperti apa kemudian laporannya seperti apa, itu juga dilakukan ICW Kemudian issue kenaikan pangkat, ini hanya sedikit dari sekian ratus sengketa yang ada di KIP Ada juga yang terkait dengan tanah layat, sebenarnya UU KP bisa masuk ke berbagai sector kehidupan, buka hanya di siue antimkorupsi tapi bisa juga issue pendidikan, kesehatan, bahkan pemilu juga bisa masuk, tapi akan menjadi tantangan besar ketika pemilu dikaitkan dengan UU ini, berapa efektif UU kip bisa menjawab problem2 di penyelengaraan pemilu.

Ini menjadi tantangan besar untuk kali ini.

Saya liat di UU pemilu ada kewajiban bagi KPU untuk menyediakan system informasi data pemilih. Kemudian memelihara dan pemutahiran data pemilu, ini juga akan di kombinasikan dengan hak tokoh itu sendiri dimana dia memiliki hak meperoleh informasi, kemudian memantau proses perhitungan suara yang juga akan di broadcast oleh kpu, kemudian mendapat akses yang tersedia oleh KPU. Jadi KPU punya system dan kita boleh akses sistem itu.

Untuk mendapatkan info itu. Ada jaminan gak sebenarnya, cuma bagaimana implemantasinya jika nanti di kaitkan dengan mekanisme payung hukum yang ada di KIP Jadi PR besar sebenarnya Nah ini kalau saya berbicara setelah pemilu itu terjadi, misalnya penetapan pemilu yang lebih cepat dari proses pemilu dan penetapan hasil pemilurentang waktunya gak akan lama , kalau di pilkada dki kan cm beberapa, 1 atau 2 minggu kalau gak salah ini relative cepat dibandingkan dengan misalnya jaminan hak asasi infoemasi UU KIP, itu membutuhkan waktu sekitar 6 bulan, jika ada sengekta , bila ada sengekta saya minta informasi langsung dikasih, informasi terkait pemilih ini bukan sesuatu yang mudah diberikan, jadi bakal banyak problem, dan saya bukan pesimis dengan UU pemilu mengelola pemilu tapi perlu terobosan bagus untuk mengoptimalkan peran UU KIP dalam penyelengaraan Pemilu, itu adalah terobosan yang luar biasa menurut saya.

Karena secara mekanisme gak nyambung agak susah, bisa saja di gunakan pra pemilu misalnya penetapan DPT nya gak clear, bisa diakses dengan ini dan jangka waktunya masih sangat lambat. Efektifitas intergrasi dari UU KIP ke dalam pemilu memerlukan terobosan.

Kalau di MK itu masimal waktu 14 hari kerja, bagaimana kita bisa mendapatkan data untuk menjadi alat bukti Solusinya adalah : Pertama adalah Akses informasi di sector pemilih yang mendapat perlkuan khusus, karena ini informasi yang cepat karena kebutuhan di pelaksana pemilu itu sendiri, kalau terjadi sengekata pemilu harus diberi perhatian/treatment khusus. Mekanisme mereka itu harus di split. Khusus pemilu mereka mempunyai mekanisme tersendiri

Bagaimana melakukan ini, kalau lewat amandemen terlalu jauh, tapi kwatirnya kalau hanya lewat KIP saja , tidak akan berpengaruh lewat UU, sebetulnya antara bertentangan dan tidak bertentangan, Kalau dari sudut yang memandang positif undang-undang ini tidak bisa,terlalu cepat namum kalau visioner , ini jadi yang harus dipertimbangkan betul. Bahwa kita bicara masalah pemilu gak bisa kita ikut undang-undang KIP ini untuk akses informasinya , gak akan kena.perlu treatment ini yang harus dipikirkan KPU, bawaslu dan KIP, dan tentunya dengan DPR. saya gak tau mekanisme dengan DPR seperti apa, karena bisa penuh dengan unsure politis. Saya pikir ini ,terkait keterbukaan informasi publik bisa langsung ditanyakan

Moderator (MIRA) : Terima kasih mas eko, mungkin bisa langsung dilanjut dengan mas tiyo Sulistio : kalau kita omong soal pemilu, ini adalah tahun politik katanya 2013, Cuma yang menjadi diskusi atau berita tentang pemilu itu pasti terkait teknis pemilu , bahkan beberapa kalangan menilai bahwa pemilu bukan besok, masih bulan April tahun depan padahal tahapan sudah berjalan, beberapa agenda pemilu sudah berjalan oleh penyelengara pemilu.

Saya memulai dari diskusi ini, jadi penyelangara pemilu kita diatur di uu pemilu no 15/2011, dan ada 3 yang disebutkan disana ada KPU, Bawaslu dan DKPP, nah kalau dilihat dasar hukum pembentukannya dan anggarannya di uu KIP itu, ada definisi badan publik ada 2 yang bisa kita jadikan ukuran pertama dasar hukum pembentukannya, jadi baik KPU, Bwasalu dan DKPP di bentuk berdasarkan UU no 15/2011 dan menggunakan anggaran Negara dalam hal ini, APBN untuk KPU dan APBD untuk Panwaslu untuk Pilkada, namun untuk pemilu seluruhnya memakai APBN, jadi 3 penyelengara Negara kita ini sebenarnya otomatis memiliki kewajiban bedasarkan UU KIP, apa kewajibannya ? tadi sudah disebut sama mas eko, salah satunya melayani informasi dan memberikan hak informasi kepada publik, selain hal ini, para pemerhati pemilu pasti tau soal prinsip tentang penyelengara pemilu adalah transparan, untuk itu tidak bisa menghindar penyelengara pemilu dari kewajiban ini , dari sisi undang dan sisi kewajiban mereka sudah harus mejalankan pemilu dengan transparan. Dari sekian banyak kewajiban saya ambil 3 menurut saya penting, yaitu : 1,pembentukan PPID (Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan SOP pelayanan informasi, baik kpu, bawaslu dan DKPP 2,mengolongan informasi yang ada di bawah pengelolaan mereka ke dalam pajelis informasi 3,mengumumkan secara berkala informasi yang dikelolanya.

Terutama yang poin 3 , kita mau tau soal data pengawasan itu adanya dimna sih, itu ada di bawaslu atau di KPU ? atau misalnya kita mau tau data cv siapa yang simpan,apakah KPU atau Bawaslu. jadi diumumkan, jadi misalnya begini KPU mengelola 1000 informasi, informasi tersebut berkisar dari A-Z, bukan isinya tapi jenis informasinya apa aja. Ini yang harus dilakukan penyelengara tapi sayangnya belum satupun dilakukan oleh penyelengara.

Kami kemrin mencoba uji permintaan informasi baik ke kpu maupun bawaslu, surat kami ke PPID baik bawaslu maupun KPU tidak satupun dari ke2 lembaga tersebut yang kemudian PPID nya merespon, kalau di KPU yang merespon itu staf, staff apa saya lupa, sementara

kalau di dibawaslu itu langsung di div pengawasan. Ini terus terang akan menyulitkan bagi siapapun, karena begini, walaupun di kpu itu ada di websitenya, misalnya masa pendaftaran bagi verikasi caleg atau masa pengaduan bagi masyarakat dari tanggal sekian sampai sekian, tapi kalau kita ke kpu kesiapa ? apa ke komisoner kalau kita mau lapor atau ke staff ? ke staff ada yang kita kenl, tapi mungkin saja bukan urusannya.

Jadi kalau KPU melaksanakan kewajiban, gampang kalau udah ada PPID-nya, taruh PPID nya di web KPU, namanya siapa, kalau dia unit dari unit apa ? brp nomer tlpmya atau kontak lainnya taruh disitu. Itu akan meudahkan publik, misalnya peserta pemilu, partai misalnya, walaupun partai punya LO, tapi seringkali urusannya lain, bukan urusannya permintaan informasi. Atau masyarakat, mau tau apakah nama saya ada di data , walapuun di kpu ditemukan secara online, dps itu, tapi tidak semua orang bs mengakses media kpu. Nah itu ke siapa , itu kan yang gak ada.

Yang kedua misalnya KPU itu jadi gak jelas soal2 yang sifatnya orang belum tentu butuh dia ungkapan, tapi justru yang orang butuh dia gak ungkapkan. ,misalnya soal cv, itu gak di publish sama dia, sedangkan yang lain yang tidak yang kita butuhkan bisa di publish, liat aja website kpu, penuh isinya, banyak sekali informasi tapi jadi orang gak jelas.

Informasi buat pemilih yang mana, informasi buat peserta yang mana, informasi buat kpu yang mana, jadi campur aduk gak karuan. Itulah gunanya penyelengra pemilu membuat klasifikasi, sehingga informasi yang sifatnya berkala dan harus diumumkan di web itu apa saja, jadi gak semua informasi dimasukan.

Sementara informasi yang orang butuh, berbeda dengan informasi bersifat umum, disediakan tapii jelas tempatnya dimana dan bagaimana masyarakat meng aksesnya, itu yang di informasikan ke masyarakat. jadi kalau ada masyarakat yang ingin tau cv caleg, silakan berhubungan PPID, Nah soal informasi yang dirahasiakan diungkap, itu pngumuman soal dps tadi.

Coba diliat soal pengumuman dps, kalau dibaca UU 12 setidaknya memuat NIKn nomer KK, nama, tempat dan tanggal lahir, alamat. Sering gak kita temukan penyalahgunaan nama dan alamat kita, tiba2 orang tau nama dan alamat kita. Penting bagi KPU untuk mencek nama dan alamat, apa seluruh Indonesia tau nama dan alamat seseorang, apalagi dps LN, ada nama dan nomer paspor. walaupun saya belum bisa merumuskan pencatuman nomer paspor kira2 tidak membahayakan dari sisi kepentingan pribadi seseorang, harus ini di uji dulu sama KPU. Jadi KPU mengumumkan DPS sudah gak uji2 lagi, ini informasinya ada gak kalau saya umumkan terkait rahasia pribadi seseorang. Pokonya diumumkan saja, padahal yang dimaksud UU KIP itu uji, tidak semua informasi itu tertutup tapi tidak juga semua informasi itu harus terbuka.

Ada bagian2 karena kepentingannya harus ditutup.

Berikutnya juga akan jadi kendala lain, sama seperti yang disampaikan mas eko Saya mau kasih contoh tentang batas pengumuman masyarakat pemilih yang hanya berlangsung 15 hari, dari 15 juli sampai 1 agustus jadi sangat tidak singkron kalau kita mau bicara waktu baik UU KIP maupun UU Pemilu. Terutama dari sisi tahapan. kita punya banyak tahapan pemilu. Tiap tahapannya bersisian waktu Tatangan bagi penyelangara sebenarnya disini, selain dia harus punya perangkat yang memudahkan orang untuk mengakses informasi , dia juga harus mampu mengolongkan segala informasi yang dia kelola kedalam 4 golongan tersebut, jadi tidak perlu di umbar

informasinya, seolah olah semua orang butuh tapi di sisi justru menutup informasi yang justru orang butuh Tentu tidak asal memasukan, ini ada ukurannya informasi yang dikecualikan. Tadi mas eko sudah bilang ada uji konsekwensi. Sehingga setiap badan publik tidak seperti mengumbar informasi, tapi tidak juga dituduh publik tidak transparan Saya mau memberikan contoh di UU KIP pasal 17, Di undang KIP pasal 17, mengatur info yang dikecualikan, salah satunya rahasia pribadi yang berisi tentang kondisi keuangan, asset, pendapatan ,rek bank seseorang.

Jenis informasi ini yang terkait dengan harta pribadi seseorang termasuk dia hartanya berapa dan sebagainya ini termasuk dalam daftar informasi kekayaan caleg, yang menurut saya bisa berpotensi dipake oleh kpu sebagai alas an. Walaupun itu belum terjadi, kami masih menunggu jawaban kpu. Poin ini kalau tidak dimaknai betul oleh penyelengara pemilu, bisa dipakai untuk menutup informasi Kita sebagai pihak yang selalu berurusan dengan pemilu, trutama pemantau yang terregistrasi tidak ada alasan bagi KPU tidak memberikan informasi karena salah satu kewajiban KPU melayani data pemantau pemilu, tapi kausul kemudian ini bisa menjadi tidak ada kalau petugasnya di kpu belum siap, sop belum ada, jadi pemantau binggung, meminta data ke siapa.

Ini kan Penting bagi pemantau, misalnya kita mau memantau soal pungutitung. Itu mintanya ke siapa ? apakah anggota atau div teknis atau kemana.

PPID lah yang sebenarnya harus membantu akses bagi temen2 pemantau. Jadi ini satu yang vital di badan publik, termasuk penyelengara pemilu.

Itu yang harus kita cermati betul dan kita dorong ke depan, karena suka atau tidak kami membanyangkan suatu ketika sitempemilu kita itu selain sengketa hasil pemilu juga dimungkinkan adanya sengekta hasil perolehan suara. Dari tiap caleg. Di UU pemilu caleg boleh mengajukan sengekta, jika ini terjadi bukan tidak mungkin para caleg itu, misalnya memiliki akses dengan C1, hasilperolehan suara di tps, mereka mengunakan UU ini kan kalau pemyelengara pemilu gak siap kita semua akan kerepotan.

Kita semua tau KPU berjenjang, bawaslu juga berjenjang dari level pusat sampai level bawah.bisa jadi seseorang tidak meminnta ke KPU RI tapi ke PPK. Misalnya rekap suara, verifikasi parpol level kabuten juga ada di ppk. Ini harus di antisipasi KPU. Mewajibkan PPK memilki PPID bukan cara yang tepat, sudah rekikonya besar, gajinya gak seberapa. Tapi kalau mereka gak punya mekanisme, ada hal pemilih/publik yang hilang, harusnya ada upaya dari kita untuk membuat balancing, seperti apa penyelengara pemilu di level bawah saya kira.bayangkan saja panwascam yang 3 orang dan kerjaannya enumpuk, harus merumuskan PPID lagi saya kira gak tepat. Tidak menyediakan akses buat publik lebih tidak tepat.

Saya kira kita bisa berdiskusi, dalam penglaman temen2 dilapangan, pemantau ini punya akses ke penyelengara, selama gak aneh2 jarang lah dihambat. mungkin akan berbeda bila kita mencoba mekanisme ini , mengunakan uu KIP, temen koalisi amankan pemilu ngomel karena tidak tau mekanisme proses verifikasi papol oleh KPU, gimana kalau kita mencoba mengunakan mekanisme UU KIP, walaupun KPU belum tentu memberikannya. Saya kira ini sesuatu yang bs dicoba. Atau misalnya apa yang telah dilakukan KPU sejak menerima DP4 desember tahun lalu sampai sekarng , itu kan juga gak ada yang tau, apakah KPU mengerjakan atau tidak , gak pernah di umumkan, tau2 ada DPS,tidak mungkin dan salah saya kira kalau DP4 hanya diganti judul oleh KPU kemudian dijadikan DPS. Sangat banyak informasi di pemilu ini dan kelewat banyak, Cuma memang

kita selama ini masih bicara di level pemantau, pemerhati dan KPU disis lain sebagai penyelngara, bukan ini ada rakyat yang mempunyai hak, dan mencoba mendapatkan informasi dan informasi itu bisa diakses.dari saya sementara itu dulu. Dan ini hal bisa di coba , bukan mengugat, tapi mencoba melihat kinerja KPU atau penyelengara pemilu dari sisi kewajibannya hak yang harus transparan, sesuai prinsip penyelengara pemilu, yang kedua perintah undang undang.

Moderator (MIRA): Terima kasih mas, ternyata masih besar GAP antara kehadiran UU KIP kemudian ada peraturan dari KPU terkait peraturan pelayanan informsi dengan implemantisinya, sementara pengaturan ini sudah ada dari 2010 yang harusnya itu sudah cukup waktu membangun infrasturktur itu sendiri di KPU, banyak yang bisa di diskusikan, silakan kepada teman2 yang ingin menyampaikan pendapat atau berbagi informasi berdasarkan pengakamn dari sesi pertama ini sys beri kesempatan 3 orang dulu.

Sesi tanya jawab : Pelu : Menarik apa yang kita bahas, ini sangat perlu untuk kita dalami bersama, ini sesuatu yang harus dikembangkan lagi, di sini kita melihat 2 pokok persoalan yang pertama adalah kinerja KPU di sisi lain dan juga undang-undang KIP itu sendiri pada sisi tertentu.

KPU dengan segala kekuasaan penyelengaraan yang diberikan Negara telah melakukan berbagai macam hal.undang-undang telah meberikan pagar pelaksanaan pemilu secara baik,transparan, akutanbility serta peran masyarakat juga diperlukan untuk mengikuti segala hal yang dilakukan KPU. Dari sisi pemantau kita melihat banyak hal yang perlu kita cermati dan kritisi, tadi sudah disampaikan dalam konteks mendpatkan informasi, itu sudah menjadi rahasaia umum, apakah kita sbg pemantau yang telah terkreditasi di KPU diberikan ruang yang luas untuk kita melakukan sesuatu, jangankan analisa mendapatkan informasi yang sederhana saja sejak pemilu dari 2004,2007, 2009, itu sampai sekarang kami belum mendapatkannya hal yang urgent tentang kinerja KPU, akalu tadi disinggung soal DPS, itu sudah menjai rahasia umum, siapa sih yang bisa mengakses apa yang ada di KPU, KPU mengimplementasi informasi mengunakan website, pertanyaan kita apakah semua rakyat kita mengunakan website, ini harus kita kritisi, jadi kita tidak perlu mengulang siapa2 yang harus kita pilih . dalam CV itu jelas trek record mereka selaku pengemban kekuasaan negeri ini. KPU tidk membuka itu secara luas kepada masyarakat, kalaupun dibuka rentan waktunya sangat pendek sekali, kemudian bila mengunakan situs IT sebagian maryarakat kita tidak mengunakan itu. Kita berharap KPU membuka itu dalam konteks yang lebih fleksibel sehingga masyarakat awam dpat mengetahuinya.

Yang pertama kita sulit mendapatkan informasi tersebut, yang kedua masyarakat tidak berpartipasi secara massif. Kemudian tenatang KIP, UU no 14 tidak sampai ke publik, UU 14 hanya menyorotin kinerja penyelengara Negara / pemerintah dan itu tidak terpublikasi ke publik sehingga publik tidak akan mengetahui hak dan kewajiban mereka untuk mendapatkan informasi itu.

Samsul : Melihat UU KIP ini sungguh ironis di tingkat masyarakat kita itu tingkat pendidikan masih rendah , masalah website-pun sebagian besar tidak ada yang tau.kalau di masyarakat yang mudah itu media elektronik. Di Indonesia dikuasai oleh media eletronik.

Yang kedua masalah pemilu di indonesia, sebenarnya tidak mengadopsi ke siapa-siapa , yang ironis dimana keuangan negara lagi kolaps, di daerah banyak telah dilakukan pemilu daerah ternyata diulang, itu menghabiskan anggaran, apakah ini bisa dikembalikan ke DPR untuk memilih kepala daerah atau bagaimana ?

Wiily : Saya mau melihat masalah keterbukaan informasi dari KPU, mulai dari penyusunan anggaran apakah dianggaran atau tidak dalam penyusunan kebijakan ini , kalau emang dianggarkan , mereka bisa mebentuk PPID, apakah sampe ke tingkat bawah,sementara anggaran seperti untuk petugas Pantarlih sendiri mereka telat, sehingga ketika kita meminta informasi di tingkat bawah, pasti alasan mereka mengenai anggaran yang belum turun (fotokopi), kembali dalam ketersediaan informasi, apakah gratis ataukah masayarakat harus membayar ?

Dessi eko : Menanggapi pertanyaan pertama ; harusnya pemantau pemilu atau siapapun dengan adanya UU KIP dijamin ruangnya atas informasi. Bukan saja infomasi pemilu, di KPU tapi seluruh di instasi pemerintah harusnya kita sudah punya ruang untuk mendapatkan informasi tersebut.problemnya terkadang pemerintah masih punya rasa enggan memberikan info ke masyarakat, info yang susah didapat sampai dengan saat ini adalah terkait masalah keuangan. itu informasi umumnya, Kemudian info yang spesifik yang mereka anggap rahasia misalnya adanya memo dari atasan, biasanya dirahasiakan. Dalam prakteknya ruangnya ada, namun ketika jenis informasi itu diminta akan sulit, jadi ruang begitu lebar jadi sempit lagi karena informasinya gak diberikan.

Wajar masyarakat meminta infomasi yang gak ada, kita biasa meminta informasi yang gak kita punyai. Kadang kala informasi yang kita belum punyai dianggap informasi sensitif oleh badan publik, menurut saya dengan uu ini seharusnya sdh memiliki ruang yang besar, Untuk memaksa supaya bagus kita harus mengunakan uu ini dengan baik, mekanisme terus kita gunakan, sehingga UU ini terus hidup Terkait website pengguna website di seluruh Indonesia hanya 20% dari jumlah seluruh penduduk indonesia. Itu masih sangat kecil. Dijakarta saja belum semuanya melek internet, Jadi tidak cukup pemerintah menyediakan info hanya lewat website. Jadi ketika seseorang meminta informasi ke badan publik, kemudian mereka selalu menjawab, “ini sudah ada di website, jadi silahkan liat di website�. Dalam konteks UU ini, jawaban itu gak boleh, kalau orang meminta dan informasi itu ada, ya diberikan. Kan orangnya minta, dan orangnya tau itu ada di website tapi tidak bisa mengakses internet, bapak harus menyediakan secara fisik ke saya. Badan publik yang mengunggah informasi ke website tidak mengugurkan kewajiban menyediakan layanan informasi. Web site tidak bisa diakses semua orang jadi harus dicarikan alternatif cara lain.

Kemudian belum tersosialisasi dengan baik, bisa jadi benar, Saya berasumsi UU dijakarta saja banyak yang belum tau, di daerah sangat banyak yang belum tau bahkan di level akademisi / universitas-universitas mereka belum tau UU ini apa sih ? kembali lagi untuk

mengaungkan UU ini hidup, caranya dengan mengunakan UU ini di segala bidang kehidupan.

Yang terjadi banyak teman di daerah minta info tidak melewati UU ini, tapi berdasar kedekatan dengan sesoerang untuk memperoleh info,meminta informasi dengan cara itulama kelamaan membuat UU ini mati, kembali lagi sosialisasi uu ini kurang maksimal .untuk di daerah menjadi simpang siur anggung jawab apakah menkoinfo atau kemendagri. kominfo masih mensosialisasikan masih ke tataran badan publik saja, belum ke masyarakat saya paham kenapa masyarakat belum paham akan UU ini. Sangat jarang informasi keterbukaan publik muncul di televise, padahal TV adalah media yang semua orang pasti melihat. Karena iklan layanan masyarakat pernah dilakukan kom info , kom info terkendala dengan anggaran yang kurang, mereka tidak punya anggaran yang cukup untuk iklan di media, apalagi di tingkat nasional, pasti cukup mahal.

Menanggapi pertanyaan samsul pak tiyo yang akan menjawab, trus kemudian mengenai anggaran KIP di KPU, seharusnya kalau melihat di 2010, ketika mereka membuat harusnya ada anggaran, dan ketika ini jadi harusnya ada anggaran, Saya yakin penganggarannya ada, Cuma besar atau tidak, efektif atau tidak yang jadi pertanyaannya Tadi sudah disampaikan mas tiyo ada PPID , daftar informasi kemudian SOP, mungkin SOP nya belum jalan jadi PPIDnya belum terlihat. Harusnya sudah, tanpa SOP harusnya kelihatan.

Terkait komisi informasi, semua badan publik harus menganggarkan terkait pelayan informasi itu.

Terkait itu gratis atau tidak di UU KIP , gak bicara jelas tapi intinya Badan publik boleh minta uang ke pemohon, terbatas hanya 3 hal yaitu , -biaya fotokopi, -biaya pengiriman (kalau pemohon ada di kota lain dan harus dikirimkan) dan -biaya pengurusan ijin. Misalnya informasi tadi adalah milik pihak lain, dan saya sebagai KPU tidak bisa serta merta memberikan informasi itu, saya harus meminta ijin kepihak lain itu dulu. ijin kepihak lain itu terkadang memerlukan biaya, bukan saja tlp, terkadang akan timbul biaya seiring proses permintaan ijin boleh dikenakan, biaya pencarian itu gak boleh yang ada biaya foto kopi dan pengiriman, yang ke 3 ini jarang

Pelu : ini terkait dengan sangksi, apakah dalam UU itu sanksinya dipertegas atau gak ? untuk cara mendapatkan informasi dan si pemberi informasi itu ? bagaimana bila informasi itu tidak diberikan ke publik atau sebaliknya itu sanksinya tidak jelas.

Dessi eko : didalam UU KIP sanksinya cukup jelas, bahwa ketika kita minta informasi statusnya masih terbuka dan tidak diberikan ke kita badan publiknya bisa dihuku/dipidana Kembali lagi pemidanaan ini akan lama prosesnya, yang akan dipidana siapa ? apakah ppidnya atau badan publik nya. Karena ada pemidanaan atau kausul lain yaitu dengan ganti rugi yang cukup murah 5 jt, pemidanaannya cukup tegas.di UU ini kausulnya adalah delik aduan. Agak aneh, pidana tapi delik aduan, harusnya delik umum, jadi akan proses pemidanaan apabila ada delik aduan. Sampai Sejauh ini sudah banyak proses yang berlanjut. Memang belum ada yang dipindana, namun proses pemidanaannya sudah banayk , bukan saja di Jakarta, di daerah juga banyak dibangkalan sumenep, dibekasi, dijakarta juga sudah ada. Sejauh ini semua berupa delik aduan. Jadi harus ada pengaduan

Kembali ke informasi apakah gratis atau tidak, menjadi suatu pilihan bahwa badan publik berhak meminta biaya, tapi hanya sebatas foto copy dan pengiriman/kurir, kalau emang besar bisa pake softcopy, tapi gak semua orang punya softcopy jadi sebaiknya hardcopy.

Intinya UU keterbukaan masih memiliki titik lemah, kemudian efektifitasnya masih diuji oleh banyak kalangan, harus ada optimis ketika UU lahir badan publikharus terus berbenah, pelayanan informasi harus terus berbenah,kita harus intens mengunakan UU ini menguji badan publik agar terealisasi dengan baik

Tiyo : Pertama dari pelu, knp UU ini kerasa tidak sampai kepublik, karena UU KIP selalku diposisikan selaku UU KIP, maksudnya kalau kita bicara soal informasi, ada gak sih aspek dari kehidupan kita sehari hari yang tidak terkait informasi kayaknya gak ada. Mulai dari urusan di kelurahan ,rumah sakit sampe urusan di sekolah semua ada informasi, Pertanyaannya Apakah kita pernah mengunakan uu ini sbagai instrumen untuk mendapatkan keadilan atau membantu kita untuk mendapatkan hak2 kita. Contonhnya blsm,kita punya tetangga, kita tau dia miskin tapi dia gak dpt BLSM , dengan UU ini kita bisa tau knp di dia gak dpt BLSM, bisa ditanya ke kelurahan knp tetangga kita gak dapat BLSM padahal dia miskin, atau sebaliknya ada orang kaya dia dapat BLSM, atau meminta brp biaya ngurus ktp. Dan sebagainya.

Di beberpa Negara kampanye uu ini justru lahir dari issue publik, isue sekolah , hal2 yang terkait pelayanan publik, sehingga memang uu ini dikenal sebagai UU tersendiri , tapi dikenal juga sebagai UU pelengkap dari urusan2 yang lain, dan itu memang tujuan awal atau advokasi dari UU ini sebagai pengembalian hak rakyat terutama terkait infomasi. Karena ini informasi publik Kalau agak jauh kita kembali ke hak dasar manusia , right information tidak sekedar hak untuk tau, kita boleh hadir di rapat2 yang membahas soal nasib kita, misalnya DPR, atau rapat pemerintah yang membahas nasib kita, karena itu jaminannya dari situ. Jdi DPR keliru kalau menetapkan rapat yang tertutup, atau membahas sesuatu yang akan dipermainkan, kan wajar menjadikan orang bertanya tanya.lalu kita boleh tau alasan kenapa ada suatu putusan DPR yang controversial berdasarkan right itu.lalu kita boleh tau kalau misalnya rapatnya tertutup, kita boleh tau hasilnya tau perdebatan didalam. Tidak semua rapat harus dibuka, misalnya terkait asusila. Tapi perdebatannya kita bisa tau.ini yang saya kira kalau kita mau mengunakan uu ini di kehidupan kita , UU ini akan menjadi sesuatu yang asing buat kita.

Prtanyaannya bagaiman orang mau make, karena Orang mau mengunakan UU ini bila seseorang telah merasakan keuntungannya/mamfaatnya.hal itu yang harus kita jawab dan harus bisa dijawab oleh UU ini , terutama kepada temen2 yang biasa mengusung ini untuk bisa mensharing ke publik.kira2 kalau bapa ibu mengunakan UU ini, mamfaatnya ini loh.

Nah itu yang pertama kenapa UU ini belum sampai ke publik.

Kemudian yang kedua yang menjadi polemic antara pemilihan langsung atau tidak di tengah pembiayaan penyelengaraan pemilu yang besar memang Ini diskusi yang menurut saya kalau kita bicara soal penyelengaraan tidak bisa kemudian penyakitnya selalu soal selalu soal biaya kegagalan pemilu yang mahal , kemudian obatnya pemilihan melalui DPRD. Ini antara penyakit dan obatnya gak sinkron, bahwa pemilu menimbulkan banyak biaya Iya, tapi kalau persepsi itu masih dalam pembiayaan, prosentasenya harus kita hitung, anggaran

yang beredar tidak semua lari ke pembiayaan , banyak lari ke kampanye, banyak juga lari ke biaya sewa perahu.

Memang betul biaya pemilu kita maih mahal. Anggaplah anggarn KPU yang mencapai 16T itu bukan biaya yang murah, kalau buat biayain subsidi BBM mungkin bisa. Penting bagi kita untuk mendiskusikan pemilu yang murah itu seperti apa ? diskusi pemilu murah sudah banyak misalnya dengan pengurangan kertas. 16 T itu hanyA KPU saja, coba liat biaya kementrian-kementrian, Tentu semua punya biaya sosialisasi pemilu Biaya pemilu di kominfo itu tidak kalah besar dengan biaya pemilu di KPU, padahal penting kom info sosialisasi tapi sebserapa penting sosalisasi dengan KPU. Anehnya di kementrian lembaga kita seneng banget kalau pemilu itu, menjadikan itu kesempatan yang kemudian membuat anggaran2 yang mendukung pemilu, mendukung nya dari mana ? kalau dari KPU saya kira pas, kemudian kementrian yang tidak berhubungan langsung kemudian ikut2an menganggarkan. Coba cek 2014 hampir semua kementrian punya anggaran pemilu, kalau ditotal biayanya lebih dari 16T. kalau system pemilihan kita refleksikan ke DPR, kita harus refleksi apakah system pemilihan kita menghasilan anggota DPRD yang baik ? jadi kalau kita kesel ke wakil kita, harus meminta pertanggung jawaban siapa ? kita meminta ke wakil jawaban dia , yang mencalonkan saya partai bukan kamu.

Meminta pertanggung jawaban partai partai bilang itukan wakil kamu, dapilnya wilayah kamu. Jadi saling lempar2an Diskusi soal pemilu yang murah dan efektif harus terus di kampanyekan, tapi juga mencari resolusinya. Dengan membuat pemilihan 2 tingkat melalui DPRD bukan juga solusi yang baik, banyak kendalanya dan juga belum tentu menyelesaikan problem murah tadi, karena bisa jadi murah tapi biaya entertainnya menjadi mahal karena harus men-entertain sejumlah anggota dewan bagi kandidat Kemudian pertanyaan dari pak wily, itu structural atau gmn ?

Politik anggaran, politik kita ini kalau diukur 22 bulan berarti 2 tahun anggaran.anggaran kita kalau bicara APBD / APBN itu dari januari sampai desember artinya 12 bulan. Sering kali politik anggaran kurang pas, ketika misalnya menempatkan anggaran daftar pemilih soal pantarlih di 2012 atau di 2014, apalagi pemilunya di tengah tengah. Seperti pemilu di tahun 2014 itu ada di tengah2 , april, politik anggaran kita biasanya karena ada proses dari mulai disahkan DPR sampe turun di Dep keuangan, dan biasanya orang menuntaskan anggaran di bulan mei sampe akhir tahun emang posisi april menjadi dilematis, otomatis anggaran 2014 emang belum bisa dirunning dananya, mudah-mudahan KPU bisa membuat mekanismenya dengan Dep keuangan selain logistic biaya terbesar di pungut hitung , honor2 KPPS, emang resiko bulan april emang cukup besar.

PPID jangan dimaknai sebagai institusi baru, dia Cuma pejabat yang diberi keahlian khusus sehingga dia bisa melayani informasi. Pejabat ini bisa diambil dari siapa pun, tidak ada ketentuan di eselon berapa , tetapkan saja siapa PPID nya, Orang yang paham dan bisa melayani permintaan informasi. Gajinya sudah ada, paling ditambah tunjangan funsional.

Dia sebagai PPID. Menurut saya ini soal kemauan, karena memang bagi penyelengara pemilu ini bukan urusan pokoknya. urusan pokoknya saja tidak beres apalagi persoalan ini, jadi kalau tidak terkait korupsi dulunya juga tidak mengunakan mekanisme DKPP. Dari informasi temen yang pernah membantu, KPU pernah membikin tapi tidak difungsikan dengan baik, sehingga mati dengan sendirinya, dengan pergantian komisioner, rubah

struktur kemudian dia hilang. Begitu juga di bawaslu, Kalau di bawaslu alasanya selalu klasik, dimana mereka selalu restrukturisasi, sehingga beberapa pejabat sifatnya masih sementara , bisa jadi akan tidak siap.ketika seseorang minta informasi yang kemudian bawaslu dan KPU tidak siap maka bisa jadi orang tadi mem-PIDANAKAN. Kita juga berharap dengan adanya UU itu mereka sadar dan siap. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.

Modertor : mas tiyo, saya gak bisa menahan diri untuk bertanya, peraturan KPU ini terkait layanan informasi apakah berlaku surut ? apakah kita bisa mengakses data-data pemilu sebelumnya /terdahulu ?

Tiyo : misalnya di bawaslu kita minta data di pemilu 2009, bisa jadi mereka gak punya, asumsinya,kalau di PPID sangat sederhana, mereka tinggal lihat, misalnya bawaslu memiliki 1000 informasi mulai info gaji sampai tugas mereka di pengawasan pemilu, dari 1000 ini tinggal dikatagorikan mana yang masuk berkala atau tersedia, yang berkala udah jelas ruangnya website .yang tersedia tinggal disimpan di PPID.kalau ada orang yang minta tinggal dikasih, jadi memudahkan. Sejak 2010 efektif di undangkan harusnya bisa diminta Dibanyak Negara yang namanya archive suatu intitusi Negara itu luar biasa ,itu kayak bunker harta karun yang selalu dijaga, selalu disimpan, dijaga betul, sampe usia dokumen itu berakhir. Saya menyarakan kita selalu mengunakan UU ini, sehingga kita bisa tau mamfaatnya..

Eko : Begini,terkait itu berlaku surut atau tidak, itu azas literatif, itu hanya berlaku untuk pindana, jadi kalau diundangkan di 2008, dokumen 2008 juga harus diminta, kita ada kearsipan, nilai informasi itu diukur kalau informasi masih bernilai maka arsip itu harus disimpan. Walupun itu pemilu di 2009 itu masih ada nilai historisnya, itu ada kepentingan riset dan itu harus dijaga, gak boleh hilang, itu sejarah Indonesia, peradaban dunia selalu terkait dengan informasi, bila informasi tidak terdokumentasi dengan baik, bisa dibilang bahwa perdaban Negara itu tidak bagus juga . ada nilai penting dan kita gak tau ada Misalnya aspek korupsi, dalam pelaksanaan pemilu 2009, dibilang itu udah lama,banyak kasus korupsi yang pejabatnya udah lengser, dan itu udah lama banget, jangan-jangan informasi itu ada di dokumen itu. Artinya gak berlaku surut, artinya dokumen kapanpun bisa kita minta.misalnya arsip sejarah, kita bisa meminta tahun terdahulu, boleh kita minta dokumen tahun berapapun. Kecuali tahun depan.

Moderator : makasih , ada sedikit waktu mungkin bisa kita buka satu sesi pertanyaan lagi ?

Boim : Uu KIP ini ditujukan kepada pejabat publik atau siapa sih ? misalnya saya buka rekening ke bank , disitu kita mencantumkan segala indentitas termasuk alamat, nomer telepon dan sebagainya. Nah situ muncul gak kebocoran data kita masalahnya banyak masyarakat mengeluh tentang iklan2 pnipuan melalui sms, itu termasuk melanggar UU KIP atau tidak ?

Yang kedua UU KIP ini mengatur pribadi orang atau tentang masalah jabatanya ?

Tanggapan :

Fais : terkait omongin masalah KIP, hal yang tidak boleh di informasikan adalah terkait masalah keamanan dan ketahanan Indonesia , selebihnya hak kita untuk tau, apa yang terjadi di Negara kita. Saya coba tarik ke permasalahn pemilu, saya rasa hal yang menjadi data di KPU itu tidak ada yang dirahasiakan. Karena pelaksanaan pemilu adalah pesta rakyat, klau itu menjadi pesta rakyat otomatis tidak hal yang dirahasiakan. Apa sih yang dirahasiakan di pelaksanaan pemilu, wong kita yang melaksanakan. Dan itu juga kedepan mejadi kepentingan kita juga. Mungkin itu sementara dan juga minta tanggapan dari narsum terkait logika radikal saya. Terima kasih

Jawaban : Eko : jadi apa sih yang di atur di UU KIP, ? yang berhubungan informasi secara pribadi kemudian badan publik Kemudian badan publik mana yang boleh diminta informasi ? semua badan publik yang sumber dananya dari APBN/APBD, kemudian sumbangan masyarakat dan sumbangan luar negeri.

Parpol sumber dananya dari sumbangan anggotanya yang juga merupakan anggota masyarakat., parpol masuk, BUMN BUMD juga masuk, hanya bank BUMN yang masuk, kalau gak salah BNI 46, kalau bank swasta sepeti BCA itu gak bisa , dia levelnya privat murni. Yang bisa disentuh UU KIP yaitu BUMN, BUMD, Parpol kemudian LSM. IPC boleh di minta informasinya. Dari sisi pemohonnya siapa saja yang boleh minta, ya warga Negara Indonesia saja. Tidak bisa warga Negara asing, minta informasi bisa tapi Tidak dengan UU ini. Misalnya info tentang pariwisata, boleh dong, tapi kalau Informasi yang anggarannya pemerintah warga Negara asing gak boleh meminta. pemohon informasi dibagi 2 yaitu pemohon individu dan kelompok/lembaga. Pemohon individu clear, syaratnya Cuma KTP, kalau levelnya lembaga, dia harus didaftarkan di kemenkumham atau di kesbangpol / Kemendagri. Jadi itu yang diatur di UU KIP terkait badan publik negara Terkait kebocoran informasi pribadi,yang paling sering bank BNI, saya nasabah BNI dan sering mendapat telp, yang saya rasa gak penting. sebenarnya itu sudah pelanggaran.

Mereka gak minta ijin kepada kita, Itu sudah termasuk membocorkan informasi kita.

Saya pikir Kebocoran info sering terjadi, kita bisa menuntut itu, karena mereka telah meperjualkan, infomasi sebenarnya bernilai materi, kontak jabatan atau pribadi saya gak tau seperti apa,tapi ketika dia sebagai termohon informasi dirinya jabatanya sebagai lembaganya, meskipun pribadi itu tapi pribadi konteks-nya pekerjaan itu boleh, trus kemudian saya sepakat dengan fais. saya menilai informasi di KPU seharusnya tidak ada rahasia, bener karena ini adalah pesta rakyat. Dokumennya harunya punya masyarakat, apa yang di hasilkan, data pemilih toh data pemilih tidak akan sampai mebicarakan riwayat kesehatan, paling Cuma nama alamat dan seterusnya, tapi ada satu kekwatiran ketika orang tau nama dan alamat terkadang kalau ada fotonya itu yang riskan, nah makanya Yang boleh di publish adalah hanya nama,alamat dan tanggal lahir, tidak perlu foto., tanggal lahir masih menjadi debatable karena otorisasi bank itu cukup dengan tanggal lahir itu bahaya sebenarnya, misalnya saya tau DPT nya ....ini tetangga saya, dia kaya betul, kemudian saya bias mengakses dokumen perbank-kan dia, karena otorisasinya sangat sederhana. Tanggal kamu atau tanggal lahir ibu kamu.

Selesai..transaksi bisa jalan. Itu hal yang harus dipertimbangkan , jadi harus dilihat untung

ruginya, okelah ada nama alamat , tanggal lahir di kosongin. Tetapi agak susah juga karena kalau kita ingin mengecek betul harus ada tanggal lahir.

Tiyo : pedapat akhir saya agak beda dengan eko , ada informasi KPU yang dirahasiakan, KPU itu kan membikin verifikasi parpol, dan dalam verifikasi parpol itu namanya sampling, sampling dari anggota partai, kan harusnya gak boleh bocor. Mana yang disampling harusnya gak boleh di kasih tau dong, yang terjadi kalau partai di kasih tau, nanti disiapin sama partai, di UU KIP ada namanya rencana operasi, rencananya rahasia, tapi kalau sudah pelaksanaan sudah bukan rahasia lagi. Hari dimana KPU mau verifikasi factual, itu partai sudah tau, makanya yang tadinya rumah disulap menjadi kantor, itu yang saya bilang, harusnya dirahasiakan, karena operasi militer, sama operasi verifikasi KPU itu sama ibaratnya, karena dia membuktikan partai itu punya kantor, anggota dan sebagainya. Kalau operasinya terang-terangan partai siap-siap. Yang terjadi kan bukan operasi intelijen, tapi operasi terang-terangan. Jadi gak aneh partai pasti memenuhi syarat. Karena dia tau, kapan mau dateng tau, yang mau di sampling dirundingkan sama partai. Bagi saya , ini dilakukan verifikasi secara baik, kalau sampai bocor itu gak baik. Dampaknya partai akan siap-siap.

Padahal KPU harus memastikan real apa adanya. Sesuai dengan yang mereka cantumkan di administrative. Padaal kita tau administrative isinya belum tentu benar. Saya kira itu yang bias saya sampaikan .mohon maaf kalau sampe malam.

Moderator : Terima kasih semuanya, saya tidak akan memberikan kesimpulan, tapi saya akan menyampaikan beberapa Catatan, yang didapat dari proses diskusi kita sore ini terutama UU KIP dan peraturan KPU terkait pelayanan informasi ini, masih menyisakan beberapa catatan: di peraturan ini tidak disebutkan secara jelas dari mana sumber informasi yang akan disampaikan , kita juga tidak tau bagaiman validitasnya, trus kemudian apakah ada proses screening terhadap informasi itu, dan siapa yang melakukan. itu juga tidak digambarkan jelas di sini. Kemudian kita bicara tentang PPID , kalaupun iya ini bisa menjadi pejabat yang multi fungsi, Karen dia yang melakukan smeuanya dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksaan, pengawasan , evaluasi, itu akan menjadi pertanyaan besar ketik kita bicara akutanbilitas.

Kemudian juga yang jadi catatan kita yaitu jangan-jangan upaya untuk membangun infrastruktur dari layanan informasi ini termasuk membangun kapasitas personalnya, itu akan menjadi PR besar bersama.

Kemudian terkait UU KIP, yang sayup-sayup terdengar walaupun sudah ada sejak tahun 2008, mungkin sudah saatnya UU ini perlu di review, karena sudah lebih dari 5 tahun, mungkin ada yang tergerak melakukan itu dan menjadikan ini sebuah UU yang cukup bermakna.

Demikian, terima kasih buat 2 panelis, mas eko dan mas tiyo, atas informasinya dan buta kita semua yang ikut berpartisipasi secara aktif. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan. Wasslamualaikum Wr.Wb