DISKUSI INDONESIA PARLIAMENTARY CENTER (IPC) “IMPLEMENTASI UU KIP DI KPU, UNTUK PEMILU YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL� SELASA, 24 DESEMBER 2013 DI HOTEL BLUE SKY PETAMBURAN SLIPI A.Pembukaan Moderator: Erik Kurniawan Kata sambutan oleh : 1. Bapak Sulastio : Direktur IPC (Sekaligus Launching website Kebebasan Informasi) Pertama, kami dari IPC mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak dan ibu semua. Kita baru melaunching website nya sekarang, dan mungkin bapak dan ibu sudah banyak yang tahu. Karena web ini sebenarnya sudah berjalan selama 2 tahun, namun baru merasa pede me launching nya sekarang. Kita berharap KIP itu bukan hanya sebuah undang-undang, tidak hanya sebuah Komisi Informasi, tapi bisa menjadikan sebuah wadah kontribusi untuk kebebasan informasi. Pasca terbitnya UU ini tahun 2008, belum memberikan hasil yang maksimal. Tahun 2002, banyak sekali dokumen yang kami miliki, dan banyaknya argumenargumen untuk keterbukaan informasi. Harapannya bisa menjadi sejarah dan refleksi apakah KIP ini sudah berjalan semestinya atau belum, Sehingga inilah salah satu yang mendorong untuk dibentuknya sebuah lembaga Kebebasan Informasi (KI). 2. Pengelola website kebebasan informasi : Ari (Pengelola FOI) Selamat siang bapak ibu semua. Kita bersama koalisi masyarakat sipil lainnya, saya disini salah satu pelayan dari FOI ini. Artinya FOI ini punya sekretariat dan salah satu pelayannya adalah saya. Seperti yang dijelaskan pak tio tadi, sejak didorongnya RUU Kebebasan Informasi Publik (RUU KIP) sampai menjadi undang-undang. Namun, masih banyak terdapat kekurangan sampai saat ini yang harus kita kawal, terutama untuk kebebasan informasi itu sendiri. Kalau kita disini mungkin koalisi masyarakat dalam lingkup kecil saja. Namun, Kita berharap dengan adanya media yang dikelola oleh kawan-kawan ini, bagaimana agar KIP ini menjadi sebuah media keterbukaan informasi bagi masyarakat sesuai dengan yang diharapkan. Untuk saat ini kita mencoba memasukkan ke wilayah Pemilu, ada beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk dijadikan masukkan. 3. Pengelola web Kebebasan Informasi di IPC : Arbain (IPC) Selamat siang teman-teman semua. Saya yang mengundang teman-teman via email dan mengiklankan lewat facebook. Namun, hanya 2 orang yang melihat. Setelah menggunakan iklan berbayar di media sosial, alhamdulillah sekitar 7000 orang yang melihat. Luar biasa sekali. Harapannya bisa menginspirasi masyarakat untuk keterbukaan informsi. Beberapa laporan hasil uji akses, sejak KIP ini dijalankan. Teman-teman di NGO juga terus melakukan uji akses demi berkembangnya Kkebebasan Informasi. Kami menyebutnya Launching, namun web ini sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2005. Pada awalnya, kami memfasilitasi nya melalui blog. Karena blog, jadi tidak ada matinya, dan blog ini dikelola oleh koalisi yang memiliki sekretariat. Pengunjung web sejak 2013 dari 1800 dan terus meningkat. Pada bulan november pengunjungnya mencapai 7164 orang. IPC mulai mengelola web KIP ini sejak 2010, sejak koalisi mendorong kebebasan informasi. Uji akses pernah kita coba untuk sektor migas, dan uji akses dilembaga-lembaga negara yang
berkaitan dengan HAM. Selain itu, web ini juga telah tersebar di 22 provinsi, dimana salah satunya terkait dana BOS. Kenapa kami ingin melaunching website ini? Alasannya agar web ini lebih dikenal dan berharap adanya partisipasi lebih massif dari teman-teman semua. Narasumber : 1. YHANNU SETYAWAN (KOMISI INFORMASI PUSAT) 2. WAHYU (KPU JAKARTA PUSAT) 3. SULASTIO (DIREKTUR IPC) 1. YHANNU SETYAWAN Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas launching web KIP. Sampai hari ini, masyarakat masih banyak yang tidak bisa mendapatkan keterbukaan serta kebebasan informasi, dan ini pembicaraan yang cukup serius. Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi menjadi indikator partai politik modern. Publik akan menilai politisi lips sevice, bila tidak menampilkan kebijakan yang konkret, terstruktur, terukur dan sistematik. Dikaji tapak sejarah agenda keterbukaan informasi di indonesia, disampaikan oleh 63 Organisasi yang mendorong untuk keterbukaan informasi, sehingga mendorong DPR untuk membentuk UU KIP. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (UU no.14/2008). Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri (UU no.14/2008). Problem bagi pemohon informasi : a. Informasi publik tidak tersedia; b. Informasi publik terlambat diberikan; c. Informasi publik di klaim rahasia secara sepihak; d. Mekanisme pelayanan informasi publik yang buruk; e. Akses informasi publik yang asimetris. Klasifikasi informasi publik antara lain : a. Informasi Publik yang dapat diakses Publik berdasarkan pasal (9)-(16) UU no.14/2008 Wajib disediakan dan diumumkan IP yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (pasal 9) IP yang harus diumumkan secara serta merta (pasal 10) IP yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11-16) Disediakan atas dasar permintaan b. IP yang dikecualikan/ dirahasiakan berdasarkan pasal 17 UU.no.14/2008. Standar layanan informasi publik :
a) Lakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik; b) Membuat daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan; c) Memberikan layanan informasi 1) Pro aktif (mengumumkan secara berkala), 2) Melayani informasi atas dasar permintaan (layanan pasif) Apa yang harus dilakukan aktivis Parpol : 1) Mendorong pimpinan parpol di semua tingkatan membentuk keputusan ketua partai tentang Organ PPID di lingkungan Parpol. 2) Mendorong pimpinan Parpol menyusun SOP Tata cara Pendokumentasian dan Penyebarluasan IP di Lingkungan Parpol. 3) Mendorong Parpol mendapatkan kepercayaan Publik melalui Penyebarluasan Informasi Publik ke Konstituen. 4) Mendorong Konstituen mencari dan menggunakan IP dengan cara yang baik, benar dan bertanggung jawab. Isue kritis keterbukaan informasi dalam Pemilu 2014 : 1) Penyelenggara Pemilu belum Pro Transparansi; 2) Bawaslu kurang Responsif terhadap potensi pelanggaran UU Pemilu; 3) Partai politik belum di kelola dengan spirit keterbukaan informasi; 4) Kepercayaan publik yang rendah terhadap Parpol; 5) Akuntabilitas keuangan Parpol diragukan; 6) Potensi konflik sosial di wilayah akar rumput. Pasal 39 UU no.2 tahun 2011 tentang Partai politik tegas menyatakan: (1) Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. (2) Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DIAUDIT oleh Akuntan Publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik. (3) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi: a. Laporan realisasi anggaran Partai Politik; b. Laporan neraca; dan c. Laporan arus kas. 2. WAHYU DINATA S.IP (Divisi Teknis dan Hubungan Kemasyarakatan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat) Sebenarnya, kami sebagai penyelenggara pemilu, terikat dengan asas. Asas yang disampaikan harus jujur, harus adil pada semua pihak, ada kepastian hukum. Bahwa ada kepastian hukum pada siapapun baik secara prosedural maupun lisan. Kemudian, tertib, keterbukaan, Tujuan keterbukaan informasi publik diatur dalam pasal 3 UU KIP. Tujuannya bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang luas. Dan bisa diminta di kantor KPUD Jakarta Pusat. PPID ini pusat Informasi di KPUD Jakarta. Masyarakat bisa meminta informasi yang berkaitan dengan Pemilu disana. Selain itu, saya akan merespon apakah partai politik telah melaporkan dana kampanye nya. Laporannya nanti tanggal 27 desember, formulir DK 13. SOP permohonan Informasi Publik di KPU Jakarta Pusat, prosedurnya adalah permohonan melalui surat, disposisi Pokja terkait, proses pemberian informasi, dan informasi diberikan kepada peminta informasi.
Website KPU Jakarta Pusat masih di Hack di www.kpud-jakartapusatkota.go.id. Kami berharap, masyarakat juga membantu untuk bisa mendapatkan informasi dari luar. Sehingga, ketika masyarakat yang lain meminta informasi pada KPU, maka kami nanti juga akan membaginya. 3. SULASTIO (Direktur IPC) Ternyata KPU juga mengelola informasi yang bukan produknya, salah satunya adalah mengelola DAK dari Kemendagri, kemudian profil calon anggota DPR, DPD dan DPRD. Bawaslu juga mengelola web pemilu untuk mengawasi proses tahapan pemilu, salah satunya hasil verifikasi atas parpol calon peserta pemilu. Kenapa KPU, Bawaslu dan DKPP. 3 lembaga negara tersebut masuk dalam lembaga publik. Serta, memiliki dasar hukum pembentukannya. Ketiga lembaga ini juga memiliki kewajiban lain, selain yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Logikanya, ketika informasi telah dishare di web. Maka masyarakat pun tidak capek untuk memberikan informasi secara 1 per satu kepada masyarakat. Apabila telah dishare diweb, maka nanti hanya diinfokan kalau informasinya telah ada di web. Pemilu merupakan pesta demokrasi yang digelar tiap 5 tahun sekali untuk pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang kita menggunakan UU No. 8 tahun 2012. Pemilu bagi kebanyakan masyarakat hanyalah semata : kampanye yang juga lebih pas disebut arak arakan atau pawai kadang juga ditambah dengan panggung terbuka yang menghadirkan artis ternama dan hari pemungutan suara. Bila kita mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) No. 6 Tahun 2013 yang merupakan Perubahan Keempat atas PKPU No. 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu DPR, Dewan DPD dan DPRD Tahun 2014, terbagi 2 Tahapan yaitu: 1. Tahapan Persiapan yang terdiri atas 8 sub tahapan dimulai dari “Penataan Organisasi” hingga “Logistik”; 2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas 16 sub tahapan dimulai dari “Perencanaan Program dan Anggaran” hingga “Pengucapan Sumpah Janji”; dan 3. Tahapan Penyelesaian yang terdiri atas 6 sub tahapan dimulai dari “Perselisihan Hasil Pemilu” hingga “Penyusunan Laporan Keuangan”. Keseluruhan tahapan tersebut bila dikaitkan dengan definisi informasi publik dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu : Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan public, maka dapat diperkirakan akan sangat banyak informasi yang dikelola oleh para penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu dalam hal ini partai politik. Bawaslu mengelola informasi yang diperoleh dan diproduksinya sebagai contoh : informasi yang terkait dengan data dan putusaan yang terkait dengan sengketa pemilu. KPU mengelola informasi yang diperoleh dan diproduksinya sendiri contohnya : hasil verifikasi atas parpol calon peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD. KPU, Bawaslu, DKPP lembaga baru yang dimandatkan menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah merupakan Penyelenggara Pemilu berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan (22) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik sebagai
peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2012 termasuk kategori Badan Publik dalam UU No. 14 Tahun 2008 dalam Pasal 1 ayat 3. Untuk itu sebagai badan public yang mengelola informasi public maka mereka mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Dalam konsep keterbukaan informasi publik kewajiban tersebut melekat setidaknya berdasarkan 2 alasan : 1. Berdasarkan aliran dana (dalam hal ini dana Negara berupa APBN dan APBD) dan; 2. Dasar hukum pembentukannya yang berdasarkan peraturan perundang - undangan. 3. Jika hal tersebut dikorelasikan dengan tahapan Pemilu maka dapat dibayangkan KPU, Bawaslu dan DKPP akan memiliki kewajiban lain selain yang sudah menjadi tugas pokok dan fungsinya. Bila mereka memaknai ini sebagai tambahan tugas atau kewajiban maka hal ini niscaya akan menjadi beban atau mendapat pekerjaan tambahan sehingga bahkan bukan tidak mungkin dapat menimbulkan keengganan yang pada akhirnya dapat berujung pada tindakan mengenyampingkan kewajiban karena dianggap bukanlah prioritas. Kebingungan karena kekurangpahaman atau bahkan keengganan karena merasa bukanlah prioritas dan tupoksi bukanlah merupakan sikap yang bijaksana dalam menyikapi hal ini. Pertanyaan public dan hasil rekomendasi panitia kerja DPR RI terkait data pemilih pada pemilu lalu serta pengadaan logistic pada KPU sebelumnya telah menjadi catatan kelam akibat ketertutupan penyelenggara pemilu. Tentu kedepan kita yang telah setidaknya telah menyelenggarakan 3 kali pemilu sejak reformasi 1998 berharap peningkatan kualitas pemilu bukan saja pada sisi Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Adil atau sering disingkat sebagai LUBER JURDIL akan tetapi juga pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Komisi Informasi tentu salah satu lembaga selain kalangan masyarakat sipil yang dapat dimintai saran, masukan dan juga bantuan bagi penyelenggara pemilu dalam mengimplementasikan transparansi walaupun bukan merupakan tugas pokok akan tetapi telah menjadi komitmen bersama masyarakat sipil dalam mendorong implementasi akses informasi public di Indonesia. Berikut merupakan tahapan yang dapat dipakai oleh para penyelenggara pemilu dalam mencoba menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ; 1. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik; 2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien; 3. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya; 4. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan 
pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi 
Badan Publik Negara; 6. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik; 7. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
8. Menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini; 9. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan; 10. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan 11. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya. Namun yang terpenting dari itu semua tentu saja kemauan dan budaya transparan yang selayaknya dikedepankan tentu dalam mendukung semangat “melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya” karena tuntutan untuk transparan adalah juga merupakan tuntutan public dan juga mari kita “selamatkan pemilu Indonesia” dari ketertutupan . B. Diskusi (Tanggapan dan pertanyaan) 1. Pak Maskur (JPPR) JPPR mengirim surat kepada KPU untuk melaporkan siapa yang telah melaporkan dana kampanye. Balasan dari KPU, baru 1 partai yg sudah melaporkan, namun masih melengkapi, selalu di last minute. Ketika kita minta ke KPU, dikatakan datanya masih di Partai politiknya. Kemudian, pada saat DPT, tidak sinkron. Dalam PKPU, ada kelirunya. Tapi, ketika masuk ke anggarannya. Tidak sinkron lagi. Ukurannya, seberapa besar dana yang dianggarkan dan sinkron. KPU sudah terbuka, namun belum terorganisir. 2. Pak Rio Bicara soal hak atas informasi, kita menghadapi 3 hal. Kulture negara sangat kuat. Partai2 banyak hubungannya dengan pedagang atau pengusaha. Kaitannya adalah relasi dengan pengusaha. Kemudian, kulture komunikasi kita tertutup. Intinya, 3 hal itu sangat mempengaruhi keterbukaan informasi. Banyak juga sisi lain yg justru berbahaya, yakni kesamaran yang disengaja. Ada unsur kesengajaan untuk disamarkan. Seperti halnya korupsi, maka informasi juga begitu. Kalau Saya tidak memenuhi informasi memang siapa yang akan marah. Orang2 seperti kita memang harus lebih berani meminta, dan meminta KPU maupun partai yang untuk berbagi informasi. 3. Ibu Widi Pengalaman tentang berbagi informasi adalah meminta jawaban atas nilai, dan ini juga sama sulitnya. Sampai ada korban, ada anak yang tidak naik kelas. Kami menggunakan UU KIP, mereka juga tidak mempedulikan. Kita berpikirnya, bagaimana nanti terhadap psikologis si anak. Kejadian ini telah berjalan 5 tahun, baru keluar. Ketika sidang beberapa bulan yang lalu, mereka sangat kecewa, karena ketika keputusan 5 sekolah yang digugat oleh ICW, telah dimenangkan, tapi tidak dijadikan Yurisprudensi. Namun, tidak ada pengaruhnya, sampai waktu kami meminta bukti kwitansinya, dibilang ini tertutup. Mohon penjelasan dari pak Yhannu terkait kebebasan informasi dari kasus tadi. 4. Pak Hidayat
Bisa jadi ada yang terlupa atau dilupakan oleh penguasa, yaitu bahwa hak akses atas peran serta, hak akses atas keadilan. Terlepas dari banyak kekurabgan dari UU KIP. Sesungguhnya UU sangat bagus, karena sejalan dengan pasal 3. Ketika terjadi hambatan akses, bagaimana peyelesaiannya, yakni diberikan pada lembaga KI. Sehingga, apa yang terjadi, akses informasi kurang, dan hilang lah aspek kemanfaatan akses itu. Hak akses sesungguhnya dapat memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Kami sekarang bukan tahap uji akses, tapi akses uji kelayakan hukum. Ketika pelapor tidak dapat membuktikan, maka KIP tidak bisa disidangkan. 5. Lia Perludem sejak 2011 lalu telah melakukan kajian dana politik. Penelitian tentang dana kampanye, hal itu sensitif sekali. Keuangan parpol tahunan, kita tidak pernah tahu. Dan kita juga afiliasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh ICW. Respon dari Narasumber : 
Pak Yhanu Beberapa sharing dari teman2, cukup lumayan lah untuk sore ini. Mekanisme penyelesaian sengketa dari beberapa kasus informasi. Tugas utama dari KI, dari perspektif hukum, kita harus mengikuti penyelesaian yang harus dibatasi dalam kewenangan. Ternyata, UU KIP tidak bisa sendirian, karena berbenturan dengan UU lain yang berkaitan dengan pengadilan. Kita mencoba melakukan beberapa akseminasi, kalau tidak berbeda, harusnya menjadi sandaran kalau dihukum, dan ini bisa menjadi sandaran hukum. Kalau gubernur, maka harus menyesuaikan dengan UU KIP, karena posisinya sebagai Gubernur. Untuk pak rio, sepakat dengan pendapat bapak. Saya punya keyakinan, transparansi juga akan menjadi gaya hidup. Hari ini, Pemilu 2014 telah bicara transparansi keuangan Partai Politik. Saat ini, transparansi keuangan Partai Politik dilaporkan ke KPU, terkesan seperti polisi yang menginterogasi Partai Politik. Padahal di UU hal itu harus dilaporkan pada publik. Harapannya, ada berita baik dalam beberapa hari besok terkait dana kampanye. Pemilih pada periode yang lalu, tidak sama dengan pemilih pada periode sekarang. Sehingga, perlakuannya pun juga tidak sama. Tanggapan balik dari pak Hidayat : Menarik sekali, namun belum begitu jelas, dimana ada tugas untuk supervisi dan stimulus terhadap UU KIP. Menurut saya, itulah gunanya UU KIP diberikan agar KPU mampu mengambil peran dalam Pemilu 2014. Menurut hemat kami, tidak sejalan dengan tata kelola layanan seperti yang diatur dalam UU KIP. Saya curiga, bahwa Hacke itu tidak ada. Jangan sampai itu alasan bahwa informasi belum ada.

Tanggapan pak Yhanu: KIP tidak bisa memaksa lembaga publik, dan saya juga sulit meyakini bahwa KPU telah melakukan transparan. Karena KPU termasuk yang tidak mengembalikan kuesioner dari kami. Yang jelas, ada peraturan yang mengatur kewajiban badan publik untuk terbuka. Saya kira, sampai hari ini ada beberapa pekerjaan yang telah dilakukan oleh KIP.

Tanggapan Wahyu:
Ini sebuah pengalaman, bahwa sebenarnya data itu belum up date, dan tidak terlihat hasilnya. Terkadang kita melakukan pendataan, namun ketika dilihat hasilnya terkadang tidak sesuai. Terkait dana kampanye, sebagai pelaksana UU, kita juga dituntut untuk melaksanakan UU. Nanti bisa kita lihat, partai mana saja yang menyerahkan transparansi dana kampanye. Terkait web yang di hacke, telah beberapa kali terjadi. Dan ini memang hal yang tidak disengaja. Tambahan pak Rio : Kita tidak bisa berharap banyak pada KIP, karena KIP itu juga terkait soal kewenangan. Kita syukuri bahwa perilaku itu tidak banyak berubah. Sering disebut, tapi tidak ada implementasinya. Menurut saya, kita tidak bisa normatif terus, apakah harus melihat aspek normatifnya atau tidak. Selain itu, menurut saya apakah dalam pemilu akan terlihat keterbukaan. Sebaiknya, kita lihat pada badan publik yang berani melakukan keterbukaan. KIP hampir sama dengan beberapa badan publik lain, dimana komisi yang besar, namun kewenangannya dibatasi. Kita berharap, publik berani menagih transparansi dan keterbujkaan di badan publik seperti KPU, KPK maupun Bawaslu. Bapak Jiwono (aliansi ortu murid) Saya mau melaporkan informasi terakait dana BOS, apakah saya boleh melaporkan ke KIP pusat. Kalau harus dikembalikan lagi ke KI daerah, pasti akan mendapatkan jawaban yang sama seperti ibu widi. Kenapa tidak bisa langsung ke KIP pusat, padahal untuk jangkauan nasional.

Respon pak Yhanu: Putusan KIP itu final dan tidak ada uji putusan. Maka, jika keberatan, maka bisa dilapori ke pengadilan atau PTUN.

Pak Sulastio : Sepakat sekali, bahwa web ini harus menjadi wadah yang jelas dan terus di profokasi agar selalu bisa terbuka. Respon pertanyaan terakhir, mesti menjadi PR KIP. Sebab, telah diatur dalam UU, dan apa yang ditakutkan dulu telah terjadi. Tidak bisa transparan. Memang, apa yang terjadi saat ini kondisinya telah kita sampaikan pada KI Jakpus, karena memang itu wewenang dari KI Jakpus. Mas Agus : Terkait website, seperti dimedia, ada rubrik khusus. Nah, harapannya, di web tersebut juga dibuat rubrik untuk menampung aspirasi masyarakat, serta untuk berbagi informasi seperti nama caleg, transparansi anggaran atau dana kampanye. Beberapa bulan menjelang Pemilu ini, apakah KIP bisa melakukan koordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan PPATK untuk mengawal Pemilu 2014. Malik dari HMI : Terkadang informasi itu sengaja disampaikan oleh penguasa yang sebenarnya sudah tidak mengancam lagi. Tujuannya untuk menutupi isu yang berkembang saat ini. Harapannya, kita bersama-sama untuk mengawal transparansi informasi.
Sugiarto dari UIN Jakarta : Terkait dengan transparansi informasi, banyak cara untuk melakukan keterbukaan informasi, dirumah pun juga bisa. Namun, yang paling ditakutkan, kalau web KPU yang di hacker, entah apa yang akan terjadi nantinya. Abdul hamid HMI : Transparansi harus dilakukan secara lebih akurat. Furqan dari HMI : Masih terkait dengan Kebebasan informasi, harapan kita masyarakat mendapatkan informasi yang benar-benar transparan dari badan publik. Intinya, bagaimana informasi itu benar-benar sampai ke masyarakat. Bukan hanya berputar-putar di media. 
Respon pak Yhanu: Kita tidak perlu lagi melakukan MOU dengan KPU, karena KPU telah memiliki wewenang untuk mengundang lembaga dan badan publik lain. Untuk KI, salah satunya mendorong keterbukaan informasi dalam masyarakat.

Pak Sulastio Sepakat dengan pak yhanu, memang harus mendorong masyarakat untuk keterbukaan informasi. Usulan untuk perbaikan web, akan kami perhatikan. Saya kira, orang banyak berharap pada informasi salah satu nya calon presiden, agar masyarakat bisa memilih dengan lebih baik.

Wahyu Kalau untuk transparansi, memang kita akan mencoba lebih baik lagi. Karena, kami tidak perlu menggunakan UU KIP. Kalau mau dituntut, tuntut saja menggunakan peraturan DKPP.