Position Paper Reformasi DPR melalui Penyederhanaan Sistem Kepartaian (Masukan Masyarakat Sipil untuk Perubahan Undang-Undang MD3) Abstraksi Dalam sistem daftar pemilih terbuka akan menghasilkan anggota DPR yang berkarakter trustee. Anggota DPR terpilih menjadi kepercayaan konstituen untuk menyampaikan aspirasiaspirasi mereka dalam proses pengambilan kebijakan di DPR. Tetapi, sistem di DPR RI memposisikan anggota DPR sebagai delegate. Aanggota DPR dalam posisi ini mewakili kepentingan partai politik tertentu dalam proses pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, ketidaksinkronan ini perlu diperkuat dengan cara kolaborasi antara partai politik dan anggota dewan mengenai isu-isu kebijakan. Perbedaan antara karakter anggota dan sistem pengorganisasian di DPR ini tentu harus dicarikan solusinya. Bisa jadi pada satu waktu, anggota DPR mengatasnamakan fraksi atau partai ketika berhadapan dengan konstituen. Sementara di waktu yang lain, mengatasnamkan konstituen saat anggota berhadapan dengan fraksi atau partai politik. Sehingga sulit mengukur kinerja para anggota DPR. Untuk mengatasi hal tesebut akuntabilitas kerja, transparansi proses dan hasil, serta ruang partisipasi haruslah dimiliki, baik oleh anggota ataupun fraksi. Pertanyannya kemudian di tingkat mana akuntabilitas, transparansi dan partisipasi tersebut diselenggarakan dan diolah? Tidak dapat dipungkiri bahwa fraksi merupakan aktor sesungguhnya di DPR. Karena fraksi merupakan pintu masuk dan kunci untuk reformasi parlemen. Karena fraksi mendistribusikan anggota, mengontrol kinerja para anggota, membuat keputusan-keputusan legislasi, pengawasan dan penganggaran serta mengkoordinasikan seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, penguatan fraksi dan kontrol publik atas fraksi adalah hal yang tidak bisa dielakkan. Meski demikian, kunci dan pintu masuk tersebut harus diimbangi dengan penyederhanaan sistem kepartaian. Salah satu penyebab mengapa DPR bertele-tele dalam mengambil kebijakan karena banyaknya pihak yang harus berkompromi. Dalam hal ini banyak pendapat di antara fraksi-fraksi untuk memutuskan satu kebijakan penting. Sementara setiap mereka memiliki bargaining position. Penyederhanaan sistem kepartaian menjadi salah satu solusi yang bisa diambil. Penyederhanaan sistem kepartaian ini bisa dibentuk dengan cara memperketat pembentukan fraksi atau dengan cara menyederhanakan partai dalam pengisian alat-alat kelengkapan DPR RI. Penyederhanaan sistem kepartaian ini lalu diikuti dengan menguji kembali relevansi alatalat kelengkapan dengan fungsi dan supporting system DPR.
1